Xcloud.id

Tag: Cholil Nafis

  • Mantan Menag Tolchah Hasan Meninggal Dunia dalam Sejarah Hari Ini, 29 Mei 2019

    Mantan Menag Tolchah Hasan Meninggal Dunia dalam Sejarah Hari Ini, 29 Mei 2019

    JAKARTA – Sejarah hari ini, enam tahun yang lalu, 29 Mei 2019, Menteri Agama era pemerintahan Gus Dur, Tolchah Hasan meninggal dunia karena kanker pencernaan. Kepergiannya membawa duka yang amat dalam bagi seantero Nusantara.

    Sebelumnya, Tolchah dikenal sebagai ulama yang gemar membaca dan berdiskusi. Narasi itu membuat Gus Dur mengangkatnya jadi Menag. Kiprahnya sebagai Menag gemilang. Ia dikenal peduli dengan moralitas bangsa. Ia juga dikenal sebagai penjaga kerukunan antar umat beragama.

    Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tak pernah pusing urusan mengangkat Menag. Ia memahami benar jika posisi Menag harus diisi oleh mereka yang mampu mejaga posisi jadi menteri untuk semua agama.

    Narasi itu membuat Gus Dur akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Tolchah Hasan. Pilihan itu diambil karena Gus Dur menganggap Tolchah bukan cuma seorang ulama besar. Namun, Tochah dianggap sebagai ulama yang terbuka dengan pengetahuan yang luas.

    Tolchah sendiri sama seperti Gus Dur yang kutu buku. Keduanya kemudian memandang penting urusan keberagaman di Indonesia. Kiprah Tolchah pun kerap memajukan urusan keberagaman. Ia bertindak jadi menteri untuk semua agama.

    Suasana di rumah duka Almarhum KH Tolchah Hasan di Singosari, Kabupaten Malang, Rabu (29/5/2019). (ANTARA/Vicki Febrianto)

    Jejak itu terlihat kala ia mencoba mendamaikan antara kelompok Islam dan Kristen dalam konflik Ambon dan Poso. Andil Tolchah membuat kerukunan dan harmoni umat beragama hadir wilayah konflik. Tolchah pun andil pula dalam mengenalkan manajemen haji Indonesia kepada dunia internasional.

    Ajian itu dianggap bisa membantu negara-negara di dunia dalam hal penyelengaraan haji di negaranya. Ia juga jadi salah satu aktor penting munculnya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kepempinan Tolchah memang singkat. Ia hanya memimpin dari 1999 hingga 2001 satu saja. Namun, jejaknya harum.

    Tolchah tak lantas berdiam diri menikmati masa pensiunnya di rumah saja. Ia justru terus aktif dalam berkontribusi untuk umat Islam. Ia diketahui menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) era 2007-2014.

    “Tolchah Hasan memobilisasi pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam periode Menteri Agama sebelumnya Prof. H.A. Malik Fadjar. Selain itu, ia memobilisasi pembentukan kelembagaan wakaf di tingkat nasional.

    “Langkah itu dimulai dari tim badan wakaf hingga berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI), di mana ia mendapat amanah menjadi Ketua Badan Pelaksana BWI selama dua periode,” ujar M. Fuad Nasar dalam tulisannya di laman Kemenag berjudul Mengenang KHM Tolchah Hasan (2019).

    Jejak kepemimpinan Tolchah harum. Sekalipun Tolchah sendiri telah tiada pada 29 Mei 2019. Ia meninggal dunia karena penyakit kanker pencernaan di Rumah Sakit dr Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, Jawa Timur. Kepergian Tolchah membawa duka yang amat dalam.

    Ucapan belasungkawa muncul dari mana-mana. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun turut berduka. Narasi itu karena Tolchah sendiri pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat MUI 2010-2015. Tolchah dianggap sebagai sosok yang menginsiprasi.

    “Ada satu hal yang beda dari beliau. Saya dekat dengan Kiai Makruf, Kiai Hasyim Muzadi dan Kiai Tolchah. Nah Kiai Tolchah itu punya spesifik adalah senang ilmu. Beliau itu selalu baca. Dan pasti selalu memburu buku-buku baru. Itu yang bisa diteladani kita. Saya ikut belasungkawa.”

    “Saya dengan beliau itu kayak anaknya. Jadi saya banyak dapat pelajaran dari beliau. Memang beliau guru di NU. Ketika beliau jadi Wakil Rais Aam saya jadi ketua Lembaga Bahtsul Masail,” ujar Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia, KH Cholil Nafis sebagaimana dikutip laman MUI, 29 Mei 2019.

  • Bertentangan dengan Fatwa, MUI Tegaskan Upaya Pemerintah Susun Dasar Hukum Sembelih Dam di RI Tidak Boleh

    Bertentangan dengan Fatwa, MUI Tegaskan Upaya Pemerintah Susun Dasar Hukum Sembelih Dam di RI Tidak Boleh

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) sedang menyusun dasar hukum syariat untuk penyembelihan Dam (denda ibadah haji) jemaah Indonesia. Hal tersebut diprotes sejumlah kalangan.

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis salah satu yang menyoroti. Ia meminta Kemenag fokus pada penyelenggaraan haji.

    “Sebaiknya fokus pada pelayanan haji bukan bayar dam. Itu pelayanan, agar penyelenggaraan haji lebih baik,” kata Cholil dikutip dari unggahannya di X, Kamis (29/5/2025).

    Cholil menngatakan, pihaknya telah menegaskan sembelih Dam di Indonesia tidak boleh.

    “MUI sudah menegaskan tak boleh sembelih dam di Indonesia. Illat (alasan) baru itu bisa menyebelih di Indonesia klo ada ‘udzur syar’i dan hissi,” terangnya.

    Rencana Kemenag itu diungkapkan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    “Karena ini masalah fikih, harus konkret ya, kan, dasarnya harus konkret semuanya. Harus legal betul,” kata Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa kemarin.

    Keinginan Kemenag itu, bertentangan dengan fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 yang menyatakan keharaman penyembelihan daging Dam Tamattu di luar tanah haram.
    (Arya/Fajar)

  • KPK Tegaskan Pemberian Hadiah ke Guru Merupakan Gratifikasi, KH Cholil Nafis: Jangan Hilangkan Budaya

    KPK Tegaskan Pemberian Hadiah ke Guru Merupakan Gratifikasi, KH Cholil Nafis: Jangan Hilangkan Budaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah, KH Muhammad Cholil Nafis, menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberian hadiah kepada guru yang dianggap sebagai bentuk gratifikasi.

    Ia menilai bahwa pendekatan semacam itu perlu dibedakan dari budaya masyarakat yang tulus memberi apresiasi.

    “Saya setuju semua bentuk gratifikasi dihilangkan,” ujar Cholil di X @cholilnafis (6/5/2025).

    Hanya saja, Cholil memberikan catatan penting. Tidak menghilangkan budaya masyarakat dalam memberi hadiah kepada guru.

    “Tapi janganlah menghilangkan budaya masyarakat yang memang ikhlas mau memberi hadiah kepada guru, apalagi guru di kampung,” sebutnya.

    Cholil bilang, KPK sebaiknya lebih fokus menangani gratifikasi dengan nominal besar, terutama yang kerap terjadi dalam kontestasi politik atau lingkungan birokrasi.

    “KPK baiknya ngurus gratifikasi yang besaran dikitlah, seperti Pilkada, birokrasi dll,” tandasnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberian hadiah kepada guru oleh orang tua murid dalam momen kenaikan kelas tidak dapat dianggap sebagai bentuk rezeki, melainkan masuk dalam kategori gratifikasi.

    Hal ini merujuk pada temuan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis lembaga antirasuah tersebut.

    “Bagaimana mensosialisasikan gratifikasi itu, itu bukan rezeki. Harus dibedakan mana rezeki, mana gratifikasi. Jadi, selalu kita gembar-gemborkan kepada mereka, disosialisasikan, dikampanyekan oleh kita dalam bentuk formal maupun non-formal,” ujar Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, beberapa waktu lalu.

  • Atasi Kemiskinan Bukan dengan Memandulkan, tapi Ciptakan Lapangan Kerja

    Atasi Kemiskinan Bukan dengan Memandulkan, tapi Ciptakan Lapangan Kerja

    GELORA.CO – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyatakan bahwa metode vasektomi pada pria dan tubektomi pada perempuan hukumnya haram.

    “MUI sudah mengeluarkan fatwa, bahwa pemandulan permanen, vasektomi bagi laki-laki, tubektomi bagi perempuan yang tak mungkin disambung kembali untuk bisa pembuahan, itu hukumnya haram,” ucap KH Cholil kepada VIVA, Jumat 2 Mei 2025.

    KH Cholil menyampaikan bahwa Islam tidak melarang pengaturan jarak kehamilan, selama bersifat sementara dan bertujuan kesehatan, seperti penggunaan pil KB atau Intrauterine device (IUD).

    “Yang boleh adalah mengatur jarak kehamilan, seperti menggunakan pil dalam waktu tertentu atau IUD yang memungkinkan suatu saat bisa dibuka lagi,” tambahnya.

    Lebih lanjut, KH Cholil menolak logika bahwa kemiskinan bisa diberantas dengan mengurangi jumlah anak lewat pemandulan. Menurutnya, solusi kemiskinan seharusnya ditempuh dengan cara pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, bukan dengan memutus kemampuan reproduksi warga.

    “Penyelesaian soal kemiskinan itu bukan dengan cara memandulkan. Kalau mengatur jarak kehamilan demi kesehatan, agar tidak stunting, saya setuju. Tapi untuk mengatasi kemiskinan, harusnya dengan membuka lapangan kerja, pelatihan yang cukup, itu solusinya,” tegasnya.

    Selain itu, beliau juga mendorong optimalisasi dana sosial dan program CSR dari perusahaan untuk membantu mengangkat taraf hidup masyarakat miskin, ketimbang membatasi hak biologis mereka.

    “Kalau orang miskin kemudian dimandulkan, bukan berarti tidak ada orang miskin. Kalau tidak diimbangi dengan terciptanya lapangan kerja, maka kemiskinan tetap ada,” tuturnya.

    Sebagai informasi, pernyataan KH Cholil ini muncul sebagai respons atas rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadikan program Keluarga Berencana (KB), khususnya metode vasektomi, sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos).

    Rencana tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah” di Pusdai, Bandung, pada Senin 28 April 2025 lalu. 

    Menurut Dedi, banyak keluarga prasejahtera justru memiliki jumlah anak yang sangat banyak, yang pada akhirnya memperparah kondisi kemiskinan mereka. Ia mencontohkan beberapa keluarga yang ia temui langsung, memiliki 10 hingga 22 anak.

    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak. Saya bertemu orang tuanya yang lagi di kontrakan, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak, dan ibunya hamil lagi anak ke-11,” kata Dedi, dikutip dari Antara.

  • Sentil Ketua MUI yang Sebut Ayah dari Anak Zina Tak Wajib Dinafkahi, Islah Bahrawi: Membahagiakan Para ‘Bajingan’ Sedunia

    Sentil Ketua MUI yang Sebut Ayah dari Anak Zina Tak Wajib Dinafkahi, Islah Bahrawi: Membahagiakan Para ‘Bajingan’ Sedunia

    FAJAR.COID,JAKARTA — Pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis soal keturunan ayah dari anak zina ada hubungan keturunan terus menggelinding.

    Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi turut angkat suara. Ia menilai fatwa jumhur ulama yang dikutip Cholil membahagiakan bajingan.

    “Fatwa jumhur ulama itu sangat membahagiakan para “bajingan” sedunia,” kata Islah dikutip dari unggahannya di X, Selasa (22/4/2025).

    Ia memberi perbandingan. Jika seorang bercerai, sang anak dari hasil perkawinan antara mantan istrinya mesti dinafkahi anaknya.

    “Orang baik-baik saja jika cerai dengan istrinya, masih wajib menafkahi anak-anaknya,” terangnya.

    Apalagi, kata dia dalam kasus zina. Ia menanyakan alasan melempas tanggung jawab seorang ayah dari anaknya.

    “Lah ini yang ogah nikah, nidurin perempuan, terus “kecelakaan” jadi anak, mosok dilepaskan dari tanggung jawab?” ucapnya.

    Sebelumnya, Cholil mengatakan anak hasil zina tak ada hubungan keturunan dengan ayahnya. Atau laki-laki dari pasangan ibu berzina.

    “Menurut jumhur ulama: anak hasil zina tidak ada hubungan nasab dengan lelaki yang menzinahi ibunya,” kata Cholil dalam unggahannya di X.

    Sebaliknya, anak hasil zina, hanya berhubungan keturunan dengan ibunya.

    “Anak zina hanya bernasab kepada ibunya saja,” ujarnya.

    Karenanya, ayah dari anak hasil zina, tak punya kewajiban memberi waris. Atau menafkahi anak tersebut.

    “Maka lelaki yang menzinahinya tak memberi waris, hak wali dan tak berkewajiban nafkahi anak zina,” jelasnya.

    “Meskipun hasil tes DNA itu sama keduanya,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Lapor ke AS, Indonesia Nyatakan Siap Evakuasi 1.000 Warga Gaza Palestina

    Lapor ke AS, Indonesia Nyatakan Siap Evakuasi 1.000 Warga Gaza Palestina

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan soal rencana evakuasi 1.000 warga Gaza. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Luar (Menlu) Negeri Indonesia, Sugiono dalam kunjungan ke Amerika Serikat (AS).

    Sugiono bertemu dengan Menlu AS, Marco Rubio bertemu di di Kementerian Luar Negeri AS, Washington D.C pada 16 April 2025. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, termasuk soal Palestina.

    Terkait kondisi Palestina, Sugiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong upaya perdamaian di Palestina. Hal ini ditunjukkan dengan kunjungan Prabowo ke beberapa negara, seperti Mesir, Jordania, Qatar, UAE dan Turki belum lama ini..

    Salah satu hal yang direncanakan pemerintah Indonesia adalah dengan mengevakuasi sementara warga di jalur Gaza.

    “Pemerintah Indonesia juga siap untuk mengevakuasi sementara sekitar 1.000 warga Palestina di Jalur Gaza yang terluka untuk dirawat di Indonesia. Setelah itu, mereka akan dipulangkan kembali ke Gaza”, tutur Menlu Sugiono dilaporkan Anadolu Agency.

    Kendati siap melakukan evakuasi emenetara warga Gaza, Sugiono menegaskan Indonesia tetap menolak relokasi warga Palestina di Gaza. Hal ini lantaran Palestina merupakan tanah air warga Gaza.

    Rencana pemerintah Indonesia ini sebenarnya telah menuai kritik, bahkan dari dalam negeri. Majelis Ulama Indonesia menyatakan dengan tegas menolak rencana Prabowo mengevakuasi sementara 1.000 warga Gaza.

    “Saya tidak setuju evakuasi (1000) warga Gaza ke Indonesia karena masalahnya bukan warga Gaza, tapi karena Israel yang menyerang dan tak patuh perjanjian,” kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, Rabu, 9 April 2025. 

    Dia mengkritik rencana tersebut dan yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia adalah berupaya untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina. Cholil juga mempertanyakan terkait jaminan bagi warga Gaza untuk balik lagi ketika nantinya dievakuasi ke Indonesia. 

    “Apa ada jaminan mereka warga Gaza yang keluar bisa balik lagi? Bukankah mereka sengaja dikeluarkan untuk memasukkan Israel ke Palestina,” tuturnya dilaporkan laman resmi MUI. 

    “Kalo itu yang akan dievakuasi anak-anak dan orang tua bukankah diobati di tempat terdekat itu lebih baik. Sebagai Muslim dan manusia tentu kita simpati dan empati kepada warga Palestina, tapi caranya bukan mereka dijauhkan dan dikeluarkan dari negaranya,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, dia menganggap dengan mengevakuasi warga Gaza sama saja dengan memuluskan invasi yang dilakukan Israel di tahan Palestina.

    “Mengeluarkan mereka dari negerinya apalagi ke tempat yang jauh dengan dalih apa pun malah akan memuluskan invasi Israel ke Palestina. Terbukti Tanah Palestina makin hari terus mengecil karena dijajah dan dirampas oleh Israel,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Petinggi MUI dari NU dan Muhammadiyah Tolak Rencana Prabowo Evakuasi 1.000 Rakyat Gaza ke RI

    Petinggi MUI dari NU dan Muhammadiyah Tolak Rencana Prabowo Evakuasi 1.000 Rakyat Gaza ke RI

    GELORA.CO – Dua petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang hendak mengevakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi menjadi bagian dari strategi Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan wilayah Gaza dan melanggengkan pendudukan.

    Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, Anwar Abbas, mempertanyakan urgensi Indonesia dalam menjalankan rencana tersebut, yang dinilai selaras dengan kepentingan Israel dan proposal relokasi yang sempat disuarakan oleh Presiden AS, Donald Trump.

    “Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika? Bukankah mereka sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya Anwar dalam keterangan tertulisnya kepada inilah.com, Rabu (9/4/2025).

    Ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi itu memperingatkan bahwa jika rencana ini terlaksana, Israel akan lebih leluasa menempatkan warganya di wilayah Gaza, yang dalam jangka panjang berpotensi menjadi bagian dari proyek Israel Raya.

    “Yerusalem dulu milik Palestina, sekarang sudah diduduki dan dijadikan ibu kota Israel. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama,” ujarnya.

    Buya Anwar juga mengingatkan bahwa kelima negara yang dikunjungi Presiden Prabowo—Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania—memiliki sejarah hubungan diplomatik atau ekonomi dengan Israel. Ia menyarankan agar bantuan untuk rakyat Gaza tetap diberikan, tetapi tidak dalam bentuk evakuasi massal.

    “Jika ingin membantu pengobatan dan perawatan korban, lakukanlah di Gaza, bukan di luar negeri. Kita bangsa yang sudah kenyang dijajah 350 tahun. Kita tahu betul bahwa penjajah punya seribu satu tipu daya,” tambahnya.

    Senada dengan Buya Anwar, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhwah, KH Cholil Nafis, juga menyatakan penolakannya. Ia menilai bahwa akar permasalahan bukan terletak pada kondisi warga Gaza, melainkan pada agresi militer Israel yang terus melanggar hukum internasional.

    “Masalahnya bukan warga Gaza, tapi Israel yang menyerang dan tak patuh perjanjian. Maka yang harus dihentikan adalah agresi Israel, bukan mengevakuasi rakyat Palestina dari negerinya sendiri,” kata Cholil Nafis melalui akun media sosial resminya yang sudah diizinkan dikutip inilah.com, Kamis (10/4).

    Rais Syuriah PBNU itu menekankan pentingnya upaya perdamaian dan pengobatan korban di lokasi terdekat, bukan dengan memindahkan mereka ke tempat yang jauh seperti Indonesia.

    “Apa ada jaminan mereka bisa kembali ke Gaza? Bukankah banyak warga Palestina di luar sana yang sampai sekarang tak bisa pulang? Ini justru bisa memuluskan Israel untuk menduduki lebih banyak tanah Palestina,” ujarnya.

    KH Cholil juga mengingatkan bahwa semakin banyak wilayah Palestina yang hilang karena penjajahan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar simpati dan bantuan kepada Palestina dilakukan dengan cara yang tidak memperkuat skema pendudukan.

    “Sebagai muslim dan manusia, kita tentu simpati dan empati kepada warga Palestina. Tapi caranya bukan dengan menjauhkan mereka dari tanah kelahiran mereka,” pungkasnya. (*)

  • Mudik di Kampung tak Usah Flexing

    Mudik di Kampung tak Usah Flexing

    GELORA.CO – Masyarakat Indonesia telah mudik ke kampung halamannya masing-masing untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M. Saat di kampung, mereka pun akan saling bermaaf-maafan dan melakukan silaturrahim dengan sanak famili, saudaranya dan tetangganya.

    Saat merayakan lebaran di kampung, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis pun mengingatkan kepada masyarakat agar menghindari flexing atau memamerkan kekayaannya secara berlebihan.

    “Yang mudik tunjukkan perhatian kita, kepedulian kita berbagi nikmat dengan masyarakat di kampung, hidupkan ekonomi masyarakat. Jangan hanya menunjukkan keberhasilan apalagi flexing,” ujar Kiai Cholil saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (30/3/2025).

    Dia menjelaskan, Idul Fitri ini merupakan ajang bagi umat Islam untuk saling bersilaturrahim dan peduli terhadap sesama.

    “Mari kita sambung silaturrahmi antara kita, kita saling menghalalkan antara kita. Artinya dari berpuasa kita belajar untuk empati dan memaafkan kepada yang lain,” ucap Rais Syuriah PBNU ini.

    Sebelum melakukan Sholat Idul Fitri pada Senin (31/3/2025), Kiai Cholil juga mengingatkan kepada umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Karena, zakat fitrah hukumnya wajib bagi umat Islam.

    “Jangan lupa melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat dilaksanakan,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Cendikia Amanah Depok ini.

    Selain itu, kiai asal Madura ini juga mengajak kepada umat Islam untuk banyak bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat Ramadhan yang telah berhasil dilalui.

    “Mari kita perbanyak syukur dan banyak tahmid dan juga takbir dan juga tahlil kepada Allah SWT dan bersyukur atas nikmat Ramadhan yang telah kita lalui,” jelas Kiai Cholil. (*)

  • Hilal Tak Teramati di Sejumlah Lokasi, Lebaran 2025 Jatuh Pada Hari Senin!

    Hilal Tak Teramati di Sejumlah Lokasi, Lebaran 2025 Jatuh Pada Hari Senin!

    JABAR EKSPRES – Pantauan di sejumlah tiitk lokasi pemantauan melaporkan bahwa hilal tidak teramati, salah satunya di Masjid Hasyim Asy’ari, Jakarta, Sabtu (29/3/2025).

    Dengan demikian, Lebaran Idulfitri 2025 atau 1 Syawal 1446 Hijriah akan jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025 mendatang.

    Selain itu, akademisi Muhammad Cholil Nafis menyebut 1 Syawal 1446 Hijriah atau Lebaran Idulfitri 2025 jatuh pada Senin (31/3).

    Hal itu disampaikan penulis sekaligus pendakwah tersebut melalui akun X pribadinya @/cholilnafis, Sabtu (29/3/2025). “Lebarana 1446 H. Jatuh pada Senin 31/3/25.”

    Menurutnya, penetapan ini karena Ijtima’ Bulan dan Matahari terjadi pada 29 Ramadan atau Sabtu, pukul 17:58:27 WIB.

    BACA JUGA:Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri Digelar 29 Maret, Kemenag Siapkan Proses Rukyatul Hilal di 33 Titik

    “Tinggi hilal mar’ie di Indonesia pada 29 Ramadhan 1446 H bervariasi antara –2º 51’ hingga –0º 41’. Elongasi hilal haqiqi bervariasi antara 2º 58’ hingga 3º 01’,” ujarnya.

    Kemudian, kata dia, lama hilal di atas ufuk di seluruh Indonesia pada 29 Ramadan adalah 0 detik.

    “Kedudukan hilal di seluruh Indonesia (dalam hal tinggi hilal mar’ie dan elongasi hilal haqiqy) di bawah ufuk dan di bawah kriteria Imkan Rukyah,” kata dia.

    Dengan begitu, menurutnya bulan Ramadhan 1446 H adalah 30 hari.

    Sementara itu, Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1446 H akan digelar Kementerian Agama pada Sabtu petang, berdasarkan laporan dari 33 titik lokasi pemantauan hilal.

  • Sejumlah Tokoh Masuk Kepengurusan PB IKA PMII  2025-2030 – Halaman all

    Sejumlah Tokoh Masuk Kepengurusan PB IKA PMII  2025-2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) telah merampungkan pembentukan kepengurusan periode 2025-2030.

    Ketua Umum PB IKA PMII Fathan Subchi mengatakan kepengurusan tersebut berhasil dibentuk secara musyawarah mufakat.

    “Alhamdulillah hasil rapat formatur berhasil menyusun dan menyepakati susunan Kepengurusan PB IKA PMII Periode 2025-2030, yang merepresentasikan senioritas, ketokohan, kapasitas akademi, dan kewilayahan yang ada,” ujar Fathan di Jakarta, Rabu (26/03/2025).

    Rapat formatur Munas IKA PMII ke VII pada tanggal 8 Maret 2025 dihadiri oleh tim yang terdiri dari  Imam Nahrawi (mewakili wilayah Jawa), Ahmad Zarkasih (mewakili wilayah Sumatera), Mulyadi Tawik (mewakili wilayah Kalimantan), Mulyadi Prayitno (mewakili wilayah Sulawesi) dan Mumin Refra (mewakili Indonesia Timur).

    Fathan berharap seluruh pengurus PB IKA PMII memiliki spirit kebersamaan untuk membangun IKA PMII yang lebih solid dan mampu mengayomi semua alumni PMII yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Selain itu, Fathan menegaskan bahwa kepengurusan PB IKA PMII berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan terus menjaga semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri organisasi.

    “Situasi kebangsaan dan kenegaraan membutuhkan kehadiran IKA PMII, tentu hal ini harus menjadi agenda besar yang lebih didahulukan. Sumbangsih pemikiran dan gerakan sosial seluruh alumni wajib dijadikan arus utama dalam gerak langkah IKA PMII ke depan. Kita ingin IKA PMII jadi problem solver dari masalah kebangsaan dan kenegaraan yang sedang melanda Indonesia,” tuturnya.

    Adapun susunan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) Periode 2025-2030 di antaranya yakni:

    MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

    Ketua   : Dr. Andi Jamaro Dulung

    Wakil Ketua     : Hanif Dhakiri

    Sekertaris        : Dr. KH. Cholil Nafis, M.Si

    Wakil Sekertaris   : Drs. Ida Fauziyah, M.Si

    Anggota    :
    1.      DR (HC). Drs. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si
    2.      Prof. Dr. Nazarudin Umar, M.A
    3.      Dr. Drs. M. Idrus Marham, M.sc
    4.      Dr. Burhanuddin Abdullah.
    5.      KH.Dr (HC) As’ad Said Ali
    6.      Fadhilah Suralaga
    7.      Dr.H. Umar Yahya
    8.      Dr. Kh. Malik Madany, M.A.
    9.      Prof. Dr. Ali Masykur Musa
    10.     Prof. Dr. Ahmad Mubarok, M.A
    11.     Drs. Lilis Nurul Husna
    12.     Dr. KH. Endin AJ Shofihara
    13.     Drs. KH. Masdar Farid Mas’udi, M.Si
    14.     Drs. H.A. Chozin Chumaedy
    15.     KH. Masyhuri Malik
    16.     Drs. Nukman abdul Hakim
    17.     Dr. H. Wahidudin Adam, SH. MA.
    18.     Dr. KH. Mohammad Irfan Yusuf Hasyim
    19.     Drs. Mujib Rohmat
    20.     Drs. Slamet Riyanto
    21.     Dr. H. Abdul azis, M.A.
    22.     Prof. Dr. H. Munzir Suparta, M.A.
    23.     Jauharoh Haddad
    24.     Mayjen TNI (purn) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si
    25.     Brigjen TNI (purn) Aziz Ahmadi, M.Sc
    26.     Drs. Syarif Muhammad Allaydarus.
    27.     Komjen Pol (purn) Dr. Ahmad Lutfi, SH, S.S.T., M.K.
    28.     Drs. Khofifah Indar Parawangsa, M.Si
    29.     Drs. Syaeful Bahri Anshori, MP
    30.     Sultonul Huda
    31.     Nasrul Halim SH.
    32.     Dr. H. Asqolani, SH. MM.
    33.     Drs. H. Ratu Dewa
    34.     Prof. Dr. H. Khairudin Wahid
    35.     Choirus Sholeh Rasyid
    36.     Abdul Mun’im D.Z

    DEWAN PAKAR

    Ketua   : Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj

    Sekertaris      : Dr. KH. Imdadun Rahmat, M.Si

    Anggota :
    1.      Prof. Dr. H. Masykuri Abdullah, M.A.
    2.      Dr. KH. Jazil Fawaid, M.SI
    3.      KH. Ulil Abshor Abdalla
    4.      Drs. Samsul Widodo, MA.
    5.      Dr. Diana Mutia
    6.      Prof. Dr. Imron Rosyadi, M.Hi
    7.      Amsar Abdul Manan, M.Si
    8.      Prof. Dr. Dzuriyyatun Thoyyibah
    9.      Dr. Kh. Robikim M Has
    10.     Dr. Mundiharno, M.Si
    11.     Saida Sakwan
    12.     Dr. Ir. H. Muhtar Thahir Syarkawi,M.T., ATU.
    13.     Dr. Addin Jauharuddin, M.Si
    14.     Dra. Hj. Badriyah Fayumi, L.c., M.A.
    15.     KH. Ahmad Baso
    16.     Dr. Abdul Ghoffar Husnan, S.Pd.I.,S.H.,M.H
    17.     Dr. Fadli Yasir M.M

    PIMPINAN HARIAN

    Ketua Umum      : Drs. Fathan Subchi, MAP.

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Drs. Nusron Wahid, MM

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. H. Cucun Syamsul Rizal, M.Si 

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Arifatul Choiri Fauzi

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Aminuddin Ma’ruf

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. Hj. Anggia Ermarini, M.K.M

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Zaini Rahman

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Imam Nahrawi S.Ag

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Carman Ansari Ear Latief, S.Sos

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Asrorun Ni’am Sholeh

    1.      Ketua   : Hasanudin Wahid
    2.      Ketua   : Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si
    3.      Ketua   : H. Nur Nadlifah, S.Ag., M.Si
    4.      Ketua   : Aqib Ardiansyah
    5.      Ketua   : Syiq Samsul Huda
    6.      Ketua   : Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.i
    7.      Ketua   : Dra. Wahidah syuaeb, M.Si
    8.      Ketua   : Rivqy Abdul Halim
    9.      Ketua   : Toriqul Haq
    10.     Ketua   : Dra. Luluk Nurhamidah, M.Si
    11.     Ketua   : Yunus Razak
    12.     Ketua   : Akhmad Gozali Harahap, M.Si
    13.     Ketua   : Siti Mukaromah
    14.     Ketua   : Mulyadi Prayitno
    15.     Ketua   : Heri Haryanto Azzumi
    16.     Ketua   : Mulyadi Tawik
    17.     Ketua   : Dr. Saleh, SH., MH
    18.     Ketua   : Dr. Lukman Khakim, AK., M.Si
    19.     Ketua   : MF. Nur Huda Yusro
    20.     Ketua   : H. Ahmad Zarkasih SHI, MM.
    21.     Ketua   : Dr. H. Syafitri Irwan, SAG. Mpdi
    22.     Ketua   : Juwanda, Spdi.
    23.     Ketua   : H.A. Jabidi Ritonga, SHI.
    24.     Ketua   : H. Hasan Basri Segala
    25.     Ketua   : M. Rodri Kaelani, SS.MM.Cps.
    26.     Ketua   : Sandi Suwardi Hasan, S.Ag., M.Si

    Sekertaris Jenderal     : Muhamad Nur Purnamasidi

    Wakil Sekretaris Jenderal       : Zainul Munasichin
    1.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Ulil Albab
    2.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Kaisar Abu Hanifah
    3.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Drs. Insan Purnama, M.Si
    4.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Isra D Pramulya, SIP
    5.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Yusra Alhabsyi
    6.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Cupli Risman
    7.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Samsul Rani
    8.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Saipul Adam
    9.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Syarifudin Salwani, SE.
    10.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Ai Maryati Sholihah
    11.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Abdul Rojak, SH.
    12.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Drs. Hamid Bula
    13.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Muhammad Nurcholis, S.Th
    14.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Irma Muthoharoh

    15.     Wakil Sekretaris Jenderal       : H. Faisal Amir, SE, MM.
    16.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Marwan Zaenuddin, MM.
    17.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Septi Rahmawati
    18.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Harry Saputra Gani
    19.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Ai Rahmayanti
    20.     Wakil Sekretaris Jenderal       : M. Rifai Darus
    21.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Dr. Mohammad Syarif
    22.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Lukmanul Hakim al-Jambi
    23.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Hasan Taftanjanji
    24.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Anies Hidayah
    25.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Abu Bakar Refra, SE. SH. MH
    26.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Danang Sanggabuana, M.Si
    27.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Dr. Abd Basir, M.Pd.I
    28.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Mashudi
    29.     Wakil Sekretaris Jenderl        : Zainal Abidin

    Bendahara Umum  : Arif Rahman

    Bendahara       : Syaeful Amin
    Bendahara       : Dahlia Umar
    Bendahara       : Ratu Dian Hatifah
    Bendahara       : Enung Maryati
    Bendahara       : Deta Anggraeni
    Bendahara       : Farried Akhmad Yani SE
    Bendahara       : Ali Suro
    Bendahara       : Syarifuddin Rauf, S.Ag. ME
    Bendahara       : KH. Abdur Rahim Hasan, SH.
    Bendahara       : H. Idy Muzayyad, SHI. M.Si.
    Bendahara       : Ervan Satriya, S.T
    Bendahara       : Wijayanti, M.Ap.

    DEPARTEMEN-DEPARTEMEN
    1.      Departemen Luar Negeri : Dr. H. Syaifuddin Latif M
    2.      Departemen Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Desa : DR. H. Salni Fajar, Jauhari
    3.      Departemen Sosial dan Penanggulangan Bencana : Drs. H. Rusdi Hasir, Mohammad Saifulloh
    4.      Departemen Perindustrian dan Perdagangan : Dwi Saputro Nugroho, SH.
    5.      Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia : H. Tamrin
    6.      Departemen Pendidikan dan SDM Unggul : Ahmad Syahri Kurniawan, SH
    7.      Departemen Energi dan Sumberdaya Alam : H. Rudiyanto, SH.
    8.      Departemen Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi : Wahyudin AB. Kessa, SE
    9.      Departemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : Moch. Fachrur Roziq
    10.     Departemen Pangan dan Pertanian : H Ahmad Mujtabah SE Sthi
    11.     Departemen Kelautan dan Perikanan: Yudistira SE.MM
    12.     Departemen Pemberdayaan Perempuan : Novi Kusumaningsih, M.Ak, Dessy Ulfa
    13.     Departemen Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran : Firman Syah Ali, S.h. M.h, Catur Susilo Rahardi

    LEMBAGA-LEMBAGA
    1.      Lembaga Kajian Strategis : Aam Waro Panotogomo, S.Sos, M.Sos.
    2.      Lembaga Bantuan Hukum : Soleh, Radit, Nina Batu Atas
    3.      Lembaga Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi : Ferio Pristiawan Ekananda
    4.      Lembaga Penguatan Ekonomi : Ali Zaziroh Hidayat
    5.      Lembaga Penelitian dan Pengembangan : Meilina Ulfa
    6.      Lembaga Ketahanan dan Distribusi Kader : Mohamad Tulus