Xcloud.id

Tag: Cholil Nafis

  • Rakyat Gaza Kelaparan, Kyai Cholil Nafis Puji Langkah Cepat Mentan Amran Kirim Bantuan Beras untuk Palestina

    Rakyat Gaza Kelaparan, Kyai Cholil Nafis Puji Langkah Cepat Mentan Amran Kirim Bantuan Beras untuk Palestina

    Sebelumya, dalam pertemuan bilateral kedua negara, Indonesia menginisiasi pendirian Zona Investasi Solidaritas Palestina–Indonesia di sektor pertanian dengan mengalokasikan lahan seluas 10.000 hingga 15.000 hektare di Provinsi Sumatera Selatan. 

    Zona ini diharapkan menjadi basis kerja sama jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong pembangunan pedesaan, dan membuka peluang investasi pertanian yang saling menguntungkan.

    Selain itu, kerja sama ini juga berkaitan dengan penguatan aspek pengembangan industri benih, bioteknologi, manajemen agribisnis, alat dan mesin pertanian, cadangan pangan, serta bidang-bidang lain.

    Secara terpisah, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan beras akan dikoordinasikan dengan Duta Besar Palestina di Indonesia, yang nantinya akan menentukan waktu dan mekanisme pendistribusiannya.

    ”Bantuan akan dikirim tergantung Dubes Palestina yang ada di Indonesia. Kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Negara Palestina, Rezq Basheer-Salimia, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian luar biasa dan konsistensi dukungan pemerintah Indonesia.

    ”Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pemerintah Indonesia. Terima kasih telah mendukung Palestina di semua bidang, terutama atas dukungan terhadap hak rakyat Palestina,” ucapnya. (Pram/fajar)

  • Cholil Nafis Usul Iran Hentikan Perang Jika Israel Akhiri Penjajahan Palestina dan Netanyahu Diadili

    Cholil Nafis Usul Iran Hentikan Perang Jika Israel Akhiri Penjajahan Palestina dan Netanyahu Diadili

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, KH Muhammad Cholil Nafis, angkat bicara mengenai konflik berkepanjangan antara Iran dan Israel yang kian memanas dalam beberapa waktu terakhir.

    Cholil menyampaikan usulan damai yang dinilai sebagai bentuk nyata komitmen terhadap kemerdekaan bangsa Palestina.

    “Sebagai komitmen kemerdekaan negara Palestina, maka saya usul, bahwa Iran dapat menerima usulan mengakhiri perang dengan syarat Israel mengakhiri pembunuhan dan penjajahannya di Palestina,” kata Cholil di X @cholilnafis (25/6/2025).

    Tak hanya itu, ulama yang juga dikenal sebagai tokoh moderat itu juga mendesak agar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, diadili atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.

    “Serta memproses hukum internasional terhadap penjahat kemanusiaan PM Netanyahu. Bismillah,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, konflik antara Iran dan Israel terus meluas ke berbagai aspek, termasuk serangan udara, sanksi, serta operasi intelijen yang saling membalas.

    Di tengah situasi tersebut, dukungan dunia Islam terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi sorotan utama.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengambil peran langsung dalam mendorong tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Iran, melalui jalur diplomatik yang melibatkan Emir Qatar.

    Trump menyampaikan bahwa pihaknya telah berhasil meyakinkan Israel untuk menyetujui gencatan senjata, dan meminta agar Qatar membantu membujuk Iran agar turut menerima kesepakatan tersebut.

  • Tuhan Disebut Angan-angan hingga Jokowi Dicap Layak Jadi Nabi oleh Kader PSI, Ferdinand Hutahaean: Wuidihhhhhh

    Tuhan Disebut Angan-angan hingga Jokowi Dicap Layak Jadi Nabi oleh Kader PSI, Ferdinand Hutahaean: Wuidihhhhhh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, turut bereaksi terhadap pernyataan kontroversial kader PSI, Dedy Nur yang menyebut Tuhan umat Muslim hanya sebatas angan-angan.

    Bukan hanya itu, Dedy juga bahkan menyatakan Presiden ke-7, Indonesia, Jokowi, layak menjadi nabi.

    “Wuidihhhhhh, izin bertanya, benarkah yang disampaikan oleh kader PSI, Dedy Nur ini soal Tuhan orang Muslim?,” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu (12/6/2025).

    Ia kemudian meminta klarifikasi dan masukan dari tokoh agama, termasuk Ustaz Cholil Nafis dan Ustaz Hilmi Firdausi.

    “Ada yang bisa beri pencerahan? Mungkin Bapak Ustaz Cholil Nafis dan Hilmi Firdausi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi, Dedy Nur, membalas pernyataan Jhon Sitorus yang menyerang dirinya setelah memuji habis mantan Presiden Jokowi.

    Pada kolom komentar cuitan Jhon, Dedy mengatakan bahwa apa yang disebutnya tentang Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi tidak berlebihan.

    “Ngga ada yang berlebihan dalam ruang idea bro Jhon Sitorus,” kata Dedy, @DedynurPalakka (10/6/2025).

    Dikatakan anak buah Kaesang Pangarep ini, orang selain Jokowi juga bisa menjadi nabi. Tidak terkecuali Jhon Sitorus.

    “Kalau saya menulis bahwa Jhon juga bisa jadi nabi baru apa yang saya langgar, ini pikiran bebas saya saja,” timpalnya.

    Dedy bilang, apa yang dia katakan soal Jokowi tidak perlu diperdebatkan. Sebab, baginya Presiden dua periode itu memang sudah mendapat tempat di hati rakyat.

    “Cuman reaksi Jhon dkk ternyata lumayan bersemangat, jadi mari kita lanjutkan narasi ini sampai benar-benar kejadian,” tandasnya.

  • Viral Video AI Promosikan Candi Borobudur, Ketua MUI: Jangan Nyenggol Agama Lain

    Viral Video AI Promosikan Candi Borobudur, Ketua MUI: Jangan Nyenggol Agama Lain

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sebua video yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau AI viral di media sosial. Bermuatan promo destinasi Candi Borobudur.

    Video itu disebut-sebut mulanya diunggah akun X @/Ngobrolsantaiindonesia. Namun hingga kini belum terkonfirmasi, mengingat akun dimaksud tidak ditemukan.

    Video yang berdurasi sekitar 30 detik yang tersebar, memperlihatkan anak perempuan berbicara keunggulan wisata Borobudur.

    Namun yang jadi sorotan, narasi digunakan dianggap menyentil agama lain. Disebutkan biaya beribadah umrah dan haji yang mahal.

    “Ini ko’ istilahnya umrah ya, yang disuruh ngomong anak-anak,” Ketua Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis, dikutip dari unggahannya di X, Selasa (3/5/2025).

    Ia mengatakan, tidak ada salahnya berwisata ke manapun. Tapi mestinya tak menyinggung agama lain.

    “Mau wisata ke brobudur atau ke sungai silahkan suka-suka,” ujarnya.

    “Tapi juga jangan nyinggol agama lain yang pulahan juta umrah maupun yang antri haji ya suka-suka aja,” tambah Cholil.

    Pada dasarnya, ia mengatakan tiap orang bebas memeluk agama masing-masing.

    “Toh kita menganut bebas menjalankan ajaran agama masing-masing. Dasarnya Pancasila,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Mantan Menag Tolchah Hasan Meninggal Dunia dalam Sejarah Hari Ini, 29 Mei 2019

    Mantan Menag Tolchah Hasan Meninggal Dunia dalam Sejarah Hari Ini, 29 Mei 2019

    JAKARTA – Sejarah hari ini, enam tahun yang lalu, 29 Mei 2019, Menteri Agama era pemerintahan Gus Dur, Tolchah Hasan meninggal dunia karena kanker pencernaan. Kepergiannya membawa duka yang amat dalam bagi seantero Nusantara.

    Sebelumnya, Tolchah dikenal sebagai ulama yang gemar membaca dan berdiskusi. Narasi itu membuat Gus Dur mengangkatnya jadi Menag. Kiprahnya sebagai Menag gemilang. Ia dikenal peduli dengan moralitas bangsa. Ia juga dikenal sebagai penjaga kerukunan antar umat beragama.

    Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tak pernah pusing urusan mengangkat Menag. Ia memahami benar jika posisi Menag harus diisi oleh mereka yang mampu mejaga posisi jadi menteri untuk semua agama.

    Narasi itu membuat Gus Dur akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Tolchah Hasan. Pilihan itu diambil karena Gus Dur menganggap Tolchah bukan cuma seorang ulama besar. Namun, Tochah dianggap sebagai ulama yang terbuka dengan pengetahuan yang luas.

    Tolchah sendiri sama seperti Gus Dur yang kutu buku. Keduanya kemudian memandang penting urusan keberagaman di Indonesia. Kiprah Tolchah pun kerap memajukan urusan keberagaman. Ia bertindak jadi menteri untuk semua agama.

    Suasana di rumah duka Almarhum KH Tolchah Hasan di Singosari, Kabupaten Malang, Rabu (29/5/2019). (ANTARA/Vicki Febrianto)

    Jejak itu terlihat kala ia mencoba mendamaikan antara kelompok Islam dan Kristen dalam konflik Ambon dan Poso. Andil Tolchah membuat kerukunan dan harmoni umat beragama hadir wilayah konflik. Tolchah pun andil pula dalam mengenalkan manajemen haji Indonesia kepada dunia internasional.

    Ajian itu dianggap bisa membantu negara-negara di dunia dalam hal penyelengaraan haji di negaranya. Ia juga jadi salah satu aktor penting munculnya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kepempinan Tolchah memang singkat. Ia hanya memimpin dari 1999 hingga 2001 satu saja. Namun, jejaknya harum.

    Tolchah tak lantas berdiam diri menikmati masa pensiunnya di rumah saja. Ia justru terus aktif dalam berkontribusi untuk umat Islam. Ia diketahui menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) era 2007-2014.

    “Tolchah Hasan memobilisasi pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam periode Menteri Agama sebelumnya Prof. H.A. Malik Fadjar. Selain itu, ia memobilisasi pembentukan kelembagaan wakaf di tingkat nasional.

    “Langkah itu dimulai dari tim badan wakaf hingga berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI), di mana ia mendapat amanah menjadi Ketua Badan Pelaksana BWI selama dua periode,” ujar M. Fuad Nasar dalam tulisannya di laman Kemenag berjudul Mengenang KHM Tolchah Hasan (2019).

    Jejak kepemimpinan Tolchah harum. Sekalipun Tolchah sendiri telah tiada pada 29 Mei 2019. Ia meninggal dunia karena penyakit kanker pencernaan di Rumah Sakit dr Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, Jawa Timur. Kepergian Tolchah membawa duka yang amat dalam.

    Ucapan belasungkawa muncul dari mana-mana. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun turut berduka. Narasi itu karena Tolchah sendiri pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat MUI 2010-2015. Tolchah dianggap sebagai sosok yang menginsiprasi.

    “Ada satu hal yang beda dari beliau. Saya dekat dengan Kiai Makruf, Kiai Hasyim Muzadi dan Kiai Tolchah. Nah Kiai Tolchah itu punya spesifik adalah senang ilmu. Beliau itu selalu baca. Dan pasti selalu memburu buku-buku baru. Itu yang bisa diteladani kita. Saya ikut belasungkawa.”

    “Saya dengan beliau itu kayak anaknya. Jadi saya banyak dapat pelajaran dari beliau. Memang beliau guru di NU. Ketika beliau jadi Wakil Rais Aam saya jadi ketua Lembaga Bahtsul Masail,” ujar Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia, KH Cholil Nafis sebagaimana dikutip laman MUI, 29 Mei 2019.

  • Cholil Nafis Usul Iran Hentikan Perang Jika Israel Akhiri Penjajahan Palestina dan Netanyahu Diadili

    Bertentangan dengan Fatwa, MUI Tegaskan Upaya Pemerintah Susun Dasar Hukum Sembelih Dam di RI Tidak Boleh

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) sedang menyusun dasar hukum syariat untuk penyembelihan Dam (denda ibadah haji) jemaah Indonesia. Hal tersebut diprotes sejumlah kalangan.

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis salah satu yang menyoroti. Ia meminta Kemenag fokus pada penyelenggaraan haji.

    “Sebaiknya fokus pada pelayanan haji bukan bayar dam. Itu pelayanan, agar penyelenggaraan haji lebih baik,” kata Cholil dikutip dari unggahannya di X, Kamis (29/5/2025).

    Cholil menngatakan, pihaknya telah menegaskan sembelih Dam di Indonesia tidak boleh.

    “MUI sudah menegaskan tak boleh sembelih dam di Indonesia. Illat (alasan) baru itu bisa menyebelih di Indonesia klo ada ‘udzur syar’i dan hissi,” terangnya.

    Rencana Kemenag itu diungkapkan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    “Karena ini masalah fikih, harus konkret ya, kan, dasarnya harus konkret semuanya. Harus legal betul,” kata Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa kemarin.

    Keinginan Kemenag itu, bertentangan dengan fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 yang menyatakan keharaman penyembelihan daging Dam Tamattu di luar tanah haram.
    (Arya/Fajar)

  • KPK Tegaskan Pemberian Hadiah ke Guru Merupakan Gratifikasi, KH Cholil Nafis: Jangan Hilangkan Budaya

    KPK Tegaskan Pemberian Hadiah ke Guru Merupakan Gratifikasi, KH Cholil Nafis: Jangan Hilangkan Budaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah, KH Muhammad Cholil Nafis, menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberian hadiah kepada guru yang dianggap sebagai bentuk gratifikasi.

    Ia menilai bahwa pendekatan semacam itu perlu dibedakan dari budaya masyarakat yang tulus memberi apresiasi.

    “Saya setuju semua bentuk gratifikasi dihilangkan,” ujar Cholil di X @cholilnafis (6/5/2025).

    Hanya saja, Cholil memberikan catatan penting. Tidak menghilangkan budaya masyarakat dalam memberi hadiah kepada guru.

    “Tapi janganlah menghilangkan budaya masyarakat yang memang ikhlas mau memberi hadiah kepada guru, apalagi guru di kampung,” sebutnya.

    Cholil bilang, KPK sebaiknya lebih fokus menangani gratifikasi dengan nominal besar, terutama yang kerap terjadi dalam kontestasi politik atau lingkungan birokrasi.

    “KPK baiknya ngurus gratifikasi yang besaran dikitlah, seperti Pilkada, birokrasi dll,” tandasnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberian hadiah kepada guru oleh orang tua murid dalam momen kenaikan kelas tidak dapat dianggap sebagai bentuk rezeki, melainkan masuk dalam kategori gratifikasi.

    Hal ini merujuk pada temuan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis lembaga antirasuah tersebut.

    “Bagaimana mensosialisasikan gratifikasi itu, itu bukan rezeki. Harus dibedakan mana rezeki, mana gratifikasi. Jadi, selalu kita gembar-gemborkan kepada mereka, disosialisasikan, dikampanyekan oleh kita dalam bentuk formal maupun non-formal,” ujar Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, beberapa waktu lalu.

  • Atasi Kemiskinan Bukan dengan Memandulkan, tapi Ciptakan Lapangan Kerja

    Atasi Kemiskinan Bukan dengan Memandulkan, tapi Ciptakan Lapangan Kerja

    GELORA.CO – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyatakan bahwa metode vasektomi pada pria dan tubektomi pada perempuan hukumnya haram.

    “MUI sudah mengeluarkan fatwa, bahwa pemandulan permanen, vasektomi bagi laki-laki, tubektomi bagi perempuan yang tak mungkin disambung kembali untuk bisa pembuahan, itu hukumnya haram,” ucap KH Cholil kepada VIVA, Jumat 2 Mei 2025.

    KH Cholil menyampaikan bahwa Islam tidak melarang pengaturan jarak kehamilan, selama bersifat sementara dan bertujuan kesehatan, seperti penggunaan pil KB atau Intrauterine device (IUD).

    “Yang boleh adalah mengatur jarak kehamilan, seperti menggunakan pil dalam waktu tertentu atau IUD yang memungkinkan suatu saat bisa dibuka lagi,” tambahnya.

    Lebih lanjut, KH Cholil menolak logika bahwa kemiskinan bisa diberantas dengan mengurangi jumlah anak lewat pemandulan. Menurutnya, solusi kemiskinan seharusnya ditempuh dengan cara pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, bukan dengan memutus kemampuan reproduksi warga.

    “Penyelesaian soal kemiskinan itu bukan dengan cara memandulkan. Kalau mengatur jarak kehamilan demi kesehatan, agar tidak stunting, saya setuju. Tapi untuk mengatasi kemiskinan, harusnya dengan membuka lapangan kerja, pelatihan yang cukup, itu solusinya,” tegasnya.

    Selain itu, beliau juga mendorong optimalisasi dana sosial dan program CSR dari perusahaan untuk membantu mengangkat taraf hidup masyarakat miskin, ketimbang membatasi hak biologis mereka.

    “Kalau orang miskin kemudian dimandulkan, bukan berarti tidak ada orang miskin. Kalau tidak diimbangi dengan terciptanya lapangan kerja, maka kemiskinan tetap ada,” tuturnya.

    Sebagai informasi, pernyataan KH Cholil ini muncul sebagai respons atas rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadikan program Keluarga Berencana (KB), khususnya metode vasektomi, sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos).

    Rencana tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah” di Pusdai, Bandung, pada Senin 28 April 2025 lalu. 

    Menurut Dedi, banyak keluarga prasejahtera justru memiliki jumlah anak yang sangat banyak, yang pada akhirnya memperparah kondisi kemiskinan mereka. Ia mencontohkan beberapa keluarga yang ia temui langsung, memiliki 10 hingga 22 anak.

    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak. Saya bertemu orang tuanya yang lagi di kontrakan, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak, dan ibunya hamil lagi anak ke-11,” kata Dedi, dikutip dari Antara.

  • Sentil Ketua MUI yang Sebut Ayah dari Anak Zina Tak Wajib Dinafkahi, Islah Bahrawi: Membahagiakan Para ‘Bajingan’ Sedunia

    Sentil Ketua MUI yang Sebut Ayah dari Anak Zina Tak Wajib Dinafkahi, Islah Bahrawi: Membahagiakan Para ‘Bajingan’ Sedunia

    FAJAR.COID,JAKARTA — Pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis soal keturunan ayah dari anak zina ada hubungan keturunan terus menggelinding.

    Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi turut angkat suara. Ia menilai fatwa jumhur ulama yang dikutip Cholil membahagiakan bajingan.

    “Fatwa jumhur ulama itu sangat membahagiakan para “bajingan” sedunia,” kata Islah dikutip dari unggahannya di X, Selasa (22/4/2025).

    Ia memberi perbandingan. Jika seorang bercerai, sang anak dari hasil perkawinan antara mantan istrinya mesti dinafkahi anaknya.

    “Orang baik-baik saja jika cerai dengan istrinya, masih wajib menafkahi anak-anaknya,” terangnya.

    Apalagi, kata dia dalam kasus zina. Ia menanyakan alasan melempas tanggung jawab seorang ayah dari anaknya.

    “Lah ini yang ogah nikah, nidurin perempuan, terus “kecelakaan” jadi anak, mosok dilepaskan dari tanggung jawab?” ucapnya.

    Sebelumnya, Cholil mengatakan anak hasil zina tak ada hubungan keturunan dengan ayahnya. Atau laki-laki dari pasangan ibu berzina.

    “Menurut jumhur ulama: anak hasil zina tidak ada hubungan nasab dengan lelaki yang menzinahi ibunya,” kata Cholil dalam unggahannya di X.

    Sebaliknya, anak hasil zina, hanya berhubungan keturunan dengan ibunya.

    “Anak zina hanya bernasab kepada ibunya saja,” ujarnya.

    Karenanya, ayah dari anak hasil zina, tak punya kewajiban memberi waris. Atau menafkahi anak tersebut.

    “Maka lelaki yang menzinahinya tak memberi waris, hak wali dan tak berkewajiban nafkahi anak zina,” jelasnya.

    “Meskipun hasil tes DNA itu sama keduanya,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Lapor ke AS, Indonesia Nyatakan Siap Evakuasi 1.000 Warga Gaza Palestina

    Lapor ke AS, Indonesia Nyatakan Siap Evakuasi 1.000 Warga Gaza Palestina

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan soal rencana evakuasi 1.000 warga Gaza. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Luar (Menlu) Negeri Indonesia, Sugiono dalam kunjungan ke Amerika Serikat (AS).

    Sugiono bertemu dengan Menlu AS, Marco Rubio bertemu di di Kementerian Luar Negeri AS, Washington D.C pada 16 April 2025. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, termasuk soal Palestina.

    Terkait kondisi Palestina, Sugiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong upaya perdamaian di Palestina. Hal ini ditunjukkan dengan kunjungan Prabowo ke beberapa negara, seperti Mesir, Jordania, Qatar, UAE dan Turki belum lama ini..

    Salah satu hal yang direncanakan pemerintah Indonesia adalah dengan mengevakuasi sementara warga di jalur Gaza.

    “Pemerintah Indonesia juga siap untuk mengevakuasi sementara sekitar 1.000 warga Palestina di Jalur Gaza yang terluka untuk dirawat di Indonesia. Setelah itu, mereka akan dipulangkan kembali ke Gaza”, tutur Menlu Sugiono dilaporkan Anadolu Agency.

    Kendati siap melakukan evakuasi emenetara warga Gaza, Sugiono menegaskan Indonesia tetap menolak relokasi warga Palestina di Gaza. Hal ini lantaran Palestina merupakan tanah air warga Gaza.

    Rencana pemerintah Indonesia ini sebenarnya telah menuai kritik, bahkan dari dalam negeri. Majelis Ulama Indonesia menyatakan dengan tegas menolak rencana Prabowo mengevakuasi sementara 1.000 warga Gaza.

    “Saya tidak setuju evakuasi (1000) warga Gaza ke Indonesia karena masalahnya bukan warga Gaza, tapi karena Israel yang menyerang dan tak patuh perjanjian,” kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, Rabu, 9 April 2025. 

    Dia mengkritik rencana tersebut dan yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia adalah berupaya untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina. Cholil juga mempertanyakan terkait jaminan bagi warga Gaza untuk balik lagi ketika nantinya dievakuasi ke Indonesia. 

    “Apa ada jaminan mereka warga Gaza yang keluar bisa balik lagi? Bukankah mereka sengaja dikeluarkan untuk memasukkan Israel ke Palestina,” tuturnya dilaporkan laman resmi MUI. 

    “Kalo itu yang akan dievakuasi anak-anak dan orang tua bukankah diobati di tempat terdekat itu lebih baik. Sebagai Muslim dan manusia tentu kita simpati dan empati kepada warga Palestina, tapi caranya bukan mereka dijauhkan dan dikeluarkan dari negaranya,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, dia menganggap dengan mengevakuasi warga Gaza sama saja dengan memuluskan invasi yang dilakukan Israel di tahan Palestina.

    “Mengeluarkan mereka dari negerinya apalagi ke tempat yang jauh dengan dalih apa pun malah akan memuluskan invasi Israel ke Palestina. Terbukti Tanah Palestina makin hari terus mengecil karena dijajah dan dirampas oleh Israel,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News