Xcloud.id

Tag: Chatib Basri

  • Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja, Ini Pertimbangannya

    Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja, Ini Pertimbangannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

    Pembubaran satgas tersebut termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.32/2024 tentang Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Aturan ini diteken Prabowo pada 8 November 2024.

    Dengan demikian, dengan dikeluarkannya Keppres ini maka Satgas UU dinyatakan sudah tidak berlaku dan dibubarkan.

    Dalam pertimbangannya, pembubaran Satgas UU Cipta Kerja ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepengurusan pemerintahan.

    “Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, perlu membubarkan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” dalam salah satu poin pertimbangan pada Keppres tersebut, dikutip Sabut (9/11/2024).

    Sebagai informasi, Satgas UU Cipta Kerja dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada Mei 2021. Satgas ini bertugas untuk mensinergikan kegiatan, strategi, dan substansi sosialisasi UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait.

    Adapun, Satgas ini dipimpin atau diketuai oleh Mahendra Siregar dan tiga wakil ketua yaitu Suahasil Nazara, M Chatib Basri, dan Raden Pardede. Sementara posisi sekretaris Satgas dijabat oleh Arif Budimanta.

    Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkain UU Ciptaker. Menanggapi hal tersebut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut bahwa pemerintah akan tunduk dan patuh terhadap putusan MK. Untuk itu, pihaknya akan menindaklanjuti putusan tersebut.

    “Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

    Langkah yang akan diambil Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diantaranya dengan menginisiasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

    Selain itu, pihaknya juga akan mengadakan dialog bersama serikat pekerja/buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan para pemangku kepentingan lainnya guna menindaklanjuti pasca putusan MK.

    “Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya,” ujarnya.

    Dia menegaskan, pemerintah memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha. 

  • Demi Efisiensi Pemerintahan, Presiden Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja

    Demi Efisiensi Pemerintahan, Presiden Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subionto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dibentuk oleh pendahulunya, Presiden Jokowi. Pembubaran itu untuk efesiensi pelaksanaan urusan pemerintahan. 

    Prabowo sudah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembubaran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    “Dengan Keputusan Presiden ini membubarkan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” bunyi Pasal 1 dikutip dari salinan aturan yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (9/11/2024).

    Keppres ini ditandatangani oleh Prabowo pada 8 November 2024. Dalam bab pertimbangannya disebutkan pembubaran satgas dilakukan demi efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

    “Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, perlu membubarkan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” bunyi pertimbangan huruf b.

    Sebelumnya, Satgas UU Cipta Kerja dibentuk masa Presiden Jokowi untuk menyinergikan kegiatan, strategi, dan substansi sosialisasi undang-undang itu oleh pemerintah daerah dan kementerian otoritas. 

    Satgas UU Cipta Kerja diketui oleh oleh Mahendra Siregar. Kemudian wakil ketuanya adalah Suahasil Nazara, M Chatib Basri, Raden Pardede, dan sekretaris Arif Budimanta. Dalam bertugas, mereka bertanggung jawab langsung ke presiden.

  • Gerak Cepat Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

    Gerak Cepat Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

    GELORA.CO  – Presiden RI Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan pertimbangan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan. 

    Keputusan itu diumumkan Presiden Prabowo dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja yang diunggah dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Sabtu (9/11/2024). 

    “Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, perlu membubarkan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” demikian petikan poin c pertimbangan dari Perpres tersebut. 

    Perpres yang ditandatangani Kepala Negara di Jakarta pada 8 November 2024 itu, juga memuat poin pertimbangan Presiden bahwa UU Cipta Kerja telah dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. 

    Keputusan untuk membubarkan satgas itu tercantum dalam poin penetapan pasal 1 yang menyatakan bahwa Presiden mencabut perubahan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 yang mengatur perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. 

    “Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian petikan Pasal 2 Perpres tersebut. 

     Untuk informasi lebih lanjut terkait Keppres Nomor 32 Tahun 2024 dapat diunduh pada tautan JDIH Kemensetneg, di sini. UU Cipta Kerja atau Omnibus Law diundangkan pada tahun 2020 dan mulai berlaku pada 2 November 2020. 

    UU ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan regulasi yang tumpang tindih. 

    Adapun Satgas UU Cipta Kerja dipimpin oleh ketua yang dijabat oleh Mahendra Siregar. 

    Kemudian terdapat tiga orang wakil ketua yakni Suahasil Nazara, M Chatib Basri, Raden Pardede, serta sekretaris Arif Budimanta. 

    Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja bertugas menyinergikan kegiatan, strategi, dan substansi sosialisasi UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian otoritas. Satgas ini bertanggung jawab kepada Presiden

  • Prabowo Lantik Wakil dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, ‘Anak Buah’ Luhut Resmi Bekerja

    Prabowo Lantik Wakil dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, ‘Anak Buah’ Luhut Resmi Bekerja

    Jakarta: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa 5 November 2024. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 150/P yang mengatur pengangkatan para pejabat tersebut.

    Dalam prosesi pelantikan, Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan di depan para pejabat yang baru dilantik. Sumpah yang diucapkan tersebut menegaskan komitmen para pejabat DEN untuk setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

    “Mereka yang dilantik hari ini diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional yang strategis,” ujar Prabowo.
    Susunan Dewan Ekonomi Nasional

    Pejabat yang dilantik meliputi Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua DEN, yang akan didampingi oleh enam anggota, yaitu:

    Muhammad Chatib Basri
    Arief Anshory Yusuf
    Haryanto Adikoesoemo
    Heriyanto Irawan
    Septian Hario Seto
    Firman Hidayat

    Para anggota tersebut akan bekerja di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya dilantik Prabowo sebagai Ketua DEN pada Senin 21 Oktober 2024 lalu. Para pejabat ini dikenal sebagai profesional di bidang ekonomi dan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ekonomi nasional di bawah arahan Luhut.

    “Hari ini, Presiden @prabowo memberikan restu sekaligus melantik Wakil Ketua Dewan beserta Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang telah saya ajukan,” kata Luhut lewat instagramnya, Selasa 5 November 2024.

    Baca juga: Tugas Opung Luhut di Dewan Ekonomi Nasional

    Jakarta: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa 5 November 2024. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 150/P yang mengatur pengangkatan para pejabat tersebut.
     
    Dalam prosesi pelantikan, Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan di depan para pejabat yang baru dilantik. Sumpah yang diucapkan tersebut menegaskan komitmen para pejabat DEN untuk setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
     
    “Mereka yang dilantik hari ini diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional yang strategis,” ujar Prabowo.

    Susunan Dewan Ekonomi Nasional

    Pejabat yang dilantik meliputi Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua DEN, yang akan didampingi oleh enam anggota, yaitu:

    Muhammad Chatib Basri
    Arief Anshory Yusuf
    Haryanto Adikoesoemo
    Heriyanto Irawan
    Septian Hario Seto
    Firman Hidayat

    Para anggota tersebut akan bekerja di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya dilantik Prabowo sebagai Ketua DEN pada Senin 21 Oktober 2024 lalu. Para pejabat ini dikenal sebagai profesional di bidang ekonomi dan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ekonomi nasional di bawah arahan Luhut.
    “Hari ini, Presiden @prabowo memberikan restu sekaligus melantik Wakil Ketua Dewan beserta Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang telah saya ajukan,” kata Luhut lewat instagramnya, Selasa 5 November 2024.
     
    Baca juga: Tugas Opung Luhut di Dewan Ekonomi Nasional
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Luhut Ungkap Setor Nama Anggota Dewan Ekonomi Nasional sebelum Dilantik Prabowo

    Luhut Ungkap Setor Nama Anggota Dewan Ekonomi Nasional sebelum Dilantik Prabowo

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang diproyeksikan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Para pejabat ini dipilih berdasarkan usulan dari Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, dan akan memainkan peran penting dalam memberikan rekomendasi strategis serta solusi kebijakan di bidang ekonomi.

    “Hari ini, Presiden @prabowo memberikan restu sekaligus melantik Wakil Ketua Dewan beserta Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang telah saya ajukan,” kata Luhut lewat instagramnya, Selasa 5 November 2024.

    Luhut mengaku sudah berdiskusi dengan nama-nama calon anggotanya sebelum dilantik. Mereka diharapkan merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Kelima orang yang dipilih dan dilantik ini adalah para pakar dan praktisi profesional dan sarat pengalaman di bidangnya,” ujar Luhut.
    Pakar Ekonomi Berpengalaman di Dewan Ekonomi Nasional
    Luhut menjelaskan sedikit kemampuan dan kelebihan DEN yang baru ini.
    Berikut nama dan latar belakang masing-masing yang diungkap Luhut: 

    Mari Elka Pangestu – Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia dan ekonom berpengalaman dalam keuangan global, yang dilantik sebagai Wakil Ketua DEN. Pengalaman internasionalnya dalam Global Blended Finance Alliance diharapkan menjadi modal besar bagi DEN.
    Chatib Basri – Mantan Menteri Keuangan dan ahli ekonomi makro yang sudah dikenal luas di Indonesia. Chatib akan mengawasi dan memberikan masukan terkait stabilitas ekonomi dan makroekonomi.
    Arief Anshory Yusuf – Ekonom yang fokus pada pembangunan ekonomi, khususnya dalam isu kemiskinan dan kesenjangan sosial, diharapkan membawa perspektif inklusif dalam kebijakan.
    Haryanto Adikoesomo – Pengusaha di bidang manufaktur bahan kimia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Haryanto dipilih untuk membawa perspektif industri dan sektor manufaktur ke DEN.
    Heryanto Irawan – Ekonom dari Verdhana Sekuritas yang dikenal dengan keahliannya dalam data pasar global, yang akan menyajikan analisis terkini terkait pasar dan sektor keuangan.

    Selain kelima anggota tersebut, Luhut juga didampingi dua mantan deputinya, Septian Hario Seto dan Firman Hidayat, yang memiliki rekam jejak panjang sebagai penasihat strategis dan akan mendukung integritas DEN dalam mengawasi kebijakan ekonomi.
    Kebijakan Inklusif dan Evaluasi Program Prioritas

    Sebelum pelantikan, Luhut menjelaskan bahwa DEN memiliki tugas besar, tidak hanya dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang strategis, tetapi juga untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam program prioritas nasional. 

    “Kami berkomitmen agar DEN tidak sekadar menjadi lembaga formal, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang solutif,” ujar Luhut.

    Dalam pernyataannya, Luhut menegaskan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan DEN akan didasarkan pada data yang terverifikasi dan melalui penelaahan yang ketat. Dengan perencanaan kebijakan yang terukur dan sinergi lintas sektor, DEN diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Baca juga: Dukung Transformasi Industri 4.0, Begini Upaya dari Jababeka

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang diproyeksikan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Para pejabat ini dipilih berdasarkan usulan dari Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, dan akan memainkan peran penting dalam memberikan rekomendasi strategis serta solusi kebijakan di bidang ekonomi.
     
    “Hari ini, Presiden @prabowo memberikan restu sekaligus melantik Wakil Ketua Dewan beserta Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang telah saya ajukan,” kata Luhut lewat instagramnya, Selasa 5 November 2024.
     
    Luhut mengaku sudah berdiskusi dengan nama-nama calon anggotanya sebelum dilantik. Mereka diharapkan merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.
    “Kelima orang yang dipilih dan dilantik ini adalah para pakar dan praktisi profesional dan sarat pengalaman di bidangnya,” ujar Luhut.

    Pakar Ekonomi Berpengalaman di Dewan Ekonomi Nasional

    Luhut menjelaskan sedikit kemampuan dan kelebihan DEN yang baru ini.
    Berikut nama dan latar belakang masing-masing yang diungkap Luhut: 

    Mari Elka Pangestu – Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia dan ekonom berpengalaman dalam keuangan global, yang dilantik sebagai Wakil Ketua DEN. Pengalaman internasionalnya dalam Global Blended Finance Alliance diharapkan menjadi modal besar bagi DEN.
    Chatib Basri – Mantan Menteri Keuangan dan ahli ekonomi makro yang sudah dikenal luas di Indonesia. Chatib akan mengawasi dan memberikan masukan terkait stabilitas ekonomi dan makroekonomi.
    Arief Anshory Yusuf – Ekonom yang fokus pada pembangunan ekonomi, khususnya dalam isu kemiskinan dan kesenjangan sosial, diharapkan membawa perspektif inklusif dalam kebijakan.
    Haryanto Adikoesomo – Pengusaha di bidang manufaktur bahan kimia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Haryanto dipilih untuk membawa perspektif industri dan sektor manufaktur ke DEN.
    Heryanto Irawan – Ekonom dari Verdhana Sekuritas yang dikenal dengan keahliannya dalam data pasar global, yang akan menyajikan analisis terkini terkait pasar dan sektor keuangan.

    Selain kelima anggota tersebut, Luhut juga didampingi dua mantan deputinya, Septian Hario Seto dan Firman Hidayat, yang memiliki rekam jejak panjang sebagai penasihat strategis dan akan mendukung integritas DEN dalam mengawasi kebijakan ekonomi.

    Kebijakan Inklusif dan Evaluasi Program Prioritas

    Sebelum pelantikan, Luhut menjelaskan bahwa DEN memiliki tugas besar, tidak hanya dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang strategis, tetapi juga untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam program prioritas nasional. 
     
    “Kami berkomitmen agar DEN tidak sekadar menjadi lembaga formal, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang solutif,” ujar Luhut.
     
    Dalam pernyataannya, Luhut menegaskan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan DEN akan didasarkan pada data yang terverifikasi dan melalui penelaahan yang ketat. Dengan perencanaan kebijakan yang terukur dan sinergi lintas sektor, DEN diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
     
    Baca juga: Dukung Transformasi Industri 4.0, Begini Upaya dari Jababeka
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Mari Elka Pangestu Dilantik Jadi Wakil Luhut di Dewan Ekonomi Nasional

    Mari Elka Pangestu Dilantik Jadi Wakil Luhut di Dewan Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengukuhkan wakil serta anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Mari Elka Pangestu dilantik sebagai wakil ketua DEN di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan selaku ketua DEN.

    Enam anggota DEN yang juga dilantik pada hari ini, yaitu Muhammad Chatib Basri, Haryanto Adikoesoemo, Arief Anshory Yusuf, Heriyanto Irawan, Muhammad Firman Hidayat, dan Septian Hario Seto.

    Seuai pelantikan, Mari Elka Pangestu mengatakan tugas mereka di DEN adalah memberikan masukan dan rekomendasi kepada presiden terkait isu-isu strategis dan program-program prioritas.

    Sebelumnya, Luhut juga menyampaikan tugas DEN yang menjadi pusat pemikiran ekonomi dan melibatkan para ahli untuk memastikan Indonesia siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

    Menurutnya, DEN akan bertugas memberikan saran serta rekomendasi supaya program-program prioritas, khususnya dalam bidang ekonomi, bisa tercapai dengan baik. Pasalnya, presiden ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasi.
     

  • Presiden Prabowo melantik wakil dan anggota Dewan Ekonomi Nasional

    Presiden Prabowo melantik wakil dan anggota Dewan Ekonomi Nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan wakil dan anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

    Agenda pelantikan tersebut didasari atas Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 150/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 4 November 2024.

    Terhitung sejak saat pelantikan, Presiden mengangkat Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua DEN dan mengangkat anggota DEN yang bertugas di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua DEN.

    Anggota DEN tersebut masing-masing Muhammad Chatib Basri, Arief Anshory Yusuf, Haryanto Adikoesoemo, Heriyanto Irawan, Septian Hario Seto, dan Muhammad Firman Hidayat.

    Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu dalam pernyataannya usai pelantikan mengatakan pihaknya bertugas untuk memberi masukan dan rekomendasi kepada Presiden Prabowo mengenai isu-isu strategis dan program prioritas.

    “Kami sebetulnya sudah mulai menyiapkan berbagai hal dan siang ini kami harapkan bisa melaporkan ke Bapak Presiden dan mendapat arahan dari Bapak Presiden sekiranya mengenai prioritas dari tugas kami,” ujarnya.

    Baca juga: Anggota DEN nilai ethanol tanpa cukai agar menarik dunia usaha

    Baca juga: Luhut bantu digitalisasi ekonomi lewat peran di Dewan Ekonomi Nasional

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Lantik Mari Elka hingga Chatib Basri jadi Wakil dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional

    Prabowo Lantik Mari Elka hingga Chatib Basri jadi Wakil dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik mantan menteri kabinet, seperti Chatib Basri hingga Mari Elka Pangestu, sebagai Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Selasa (5/11/2024). 

    Prabowo juga telah meneken Keppres Nomor 150/P tahun 2024 tentang penangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

    Adapun, nama yang adalah Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua DEN yang bakal ditemani oleh anggota-anggotanya mulai dari Muhammad Chatib Basri, Arief Anshory Yusuf, Haryanto Adikoesoemo, Heriyanto Irawan, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat.

    “Saya akan setia kepada, UUD RI 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” tutur Prabowo yang diikuti oleh anggota yang dilantik.

    Susunan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Perbesar

    Sementara itu, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional akan menemani Luhut Binsar Pandjaitan dan berjalan sebagai lembaga non-struktural di Indonesia yang memberi nasihat kepada presiden bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menangani dinamika globalisasi.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan nama-nama Wakil Ketua Dewan bersama dengan Anggota Dewan Ekonomi Nasional sebelumnya telah dia ajukan.

    Sebelum dilantik pada hari ini, Luhut mengaku dirinya sudah berdiskusi banyak untuk dapat merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

    “Tim ini nantinya juga akan diberikan tugas oleh Presiden untuk memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan program prioritas nasional,” ujar Luhut melalui akun Instagram resmi miliknya. 

  • Prabowo Lantik Wakil Ketua dan 6 Anggota Dewan Ekonomi Nasional – Page 3

    Prabowo Lantik Wakil Ketua dan 6 Anggota Dewan Ekonomi Nasional – Page 3

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara Jakarta, Senin (21/10/2024). Pengangkatan Luhut berdasarkan keputusan presiden (keppres) Nomor 139 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

    “Terhitung sejak saat pelantikan, mengangkat Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional,” demikian keppres yang ditandatangani Prabowo dibacakan.

    Berikut susunan keanggotaan Dewan Ekonomi Nasional:

    Ketua: Luhut Binsar Pandjaitan

    Wakil Ketua: Mari Elka Pangestu

    Anggota:

    1. Muhammad Chatib Basri

    2. Arief Anshory Yusuf

    3. Haryanto Adikoesoemo

    4. Heriyanto Irawan

    5. Septian hario Seto

    6. Muhammad Firman Hidayat

  • Pandemic Fund beri dana hibah baru 418 juta dolar AS ke 40 negara

    Pandemic Fund beri dana hibah baru 418 juta dolar AS ke 40 negara

    Dengan putaran investasi baru ini, Pandemic Fund sekali lagi menunjukkan peran pentingnya untuk memobilisasi pembiayaan tambahan dan mempromosikan kolaborasi internasional guna membuat dunia lebih aman dari pandemiJakarta (ANTARA) – Dewan Pengurus Pandemic Fund menyetujui pada 17 Oktober 2024 dana hibah baru senilai 418 juta dolar AS untuk memperkuat kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (PPR) di 40 negara di enam wilayah geografis.

    “Dengan putaran investasi baru ini, Pandemic Fund sekali lagi menunjukkan peran pentingnya untuk memobilisasi pembiayaan tambahan dan mempromosikan kolaborasi internasional guna membuat dunia lebih aman dari pandemi,” kata Ketua Bersama Pandemic Fund Chatib Basri, yang merupakan mantan Menteri Keuangan Indonesia dan Menteri Kesehatan Rwanda Sabin Nsanzimana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Chatib menuturkan hibah tersebut akan menyediakan investasi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan penyakit dan sistem peringatan dini, meningkatkan laboratorium, dan membangun tenaga kesehatan.

    Alokasi terbaru itu merupakan tambahan dari 128,89 juta dolar AS yang disetujui pada 19 September untuk lima proyek jalur cepat guna mendukung 10 negara yang terkena dampak cacar monyet atau Mpox, sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC).

    Dengan demikian, total pendanaan yang diberikan pada putaran kedua menjadi 547 juta dolar AS, yang akan memobilisasi tambahan 4 miliar dolar AS untuk investasi dalam PPR di negara-negara penerima manfaat.

    Lebih dari 50 persen dana yang diberikan pada putaran kedua diperuntukkan bagi negara-negara di Afrika sub-Sahara, wilayah dengan permintaan tertinggi untuk hibah Pandemic Fund.

    Lebih dari 74 persen proyek yang didanai akan menguntungkan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Investasi baru itu mendukung tujuan Pandemic Fund untuk memobilisasi sumber daya tambahan khusus untuk PPR pandemi, memberi insentif kepada negara-negara untuk meningkatkan investasi mereka sendiri, dan meningkatkan koordinasi.

    “Kami memuji upaya Panel Penasihat Teknis dan Dewan Pengurus Pandemic Fund untuk memastikan bahwa proses seleksi bersifat inklusif dan transparan, dan bahwa proyek-proyek yang dipilih terdiri dari portofolio investasi yang berkualitas dan seimbang yang memenuhi kebutuhan kritis negara,” ujarnya.

    Ketua Bersama Pandemic Fund mendesak para pemimpin global untuk merekapitalisasi Pandemic Fund sekarang sehingga dapat terus mendukung lebih banyak negara dan menutup kesenjangan kesiapsiagaan kritis lainnya.

    Kepala Eksekutif Pandemic Fund Priya Basu menuturkan peningkatan risiko pandemi yang disebabkan oleh perubahan iklim, migrasi, kerapuhan, dan konflik, menekankan pentingnya dan urgensi putaran baru investasi oleh Pandemic Fund itu.

    Hal itu akan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan saat negara-negara berupaya memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Peraturan Kesehatan Internasional yang baru diamandemen.

    “Saya senang bahwa Pandemic Fund dapat menyediakan putaran kedua pembiayaan katalitik yang lebih besar ini sebagai respons terhadap permintaan negara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan keterlibatan begitu banyak mitra internasional dan organisasi masyarakat sipil. Ini adalah bentuk solidaritas global yang luar biasa,” katanya.

    Dua putaran pendanaan Pandemic Fund hingga saat ini berjumlah 885 juta dolar AS, memobilisasi tambahan 6 miliar dolar AS untuk mendukung 75 negara, yang setengahnya adalah negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dana tersebut akan mengisi kesenjangan kapasitas dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.

    Diluncurkan pada November 2022 dengan dukungan kuat dari G20 dan pihak terkait, Pandemic Fund merupakan mekanisme pembiayaan multilateral pertama yang didedikasikan untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah agar lebih siap menghadapi pandemi di masa mendatang.

    Diselenggarakan oleh Grup Bank Dunia, Pandemic Fund mengumpulkan 2 miliar dolar AS dalam bentuk modal awal dari 27 kontributor sovereign dan filantropi dan telah meluncurkan kampanye mobilisasi sumber daya untuk mencari kontribusi 2 miliar dolar AS lagi untuk investasi selama dua tahun ke depan.

    Hibah dari Pandemic Fund mengkatalisasi pembiayaan bersama dari pemerintah dan keahlian teknis dari berbagai entitas pelaksana yang terakreditasi. Dewan Pengurus Pandemic Fund mencakup perwakilan yang setara dari kontributor sovereign dan negara-negara co-investor, serta perwakilan dari yayasan atau kontributor non-sovereign dan organisasi masyarakat sipil.

    Negara-negara penerima manfaat untuk proyek-proyek yang didanai dalam putaran kedua tersebut meliputi antara lain Burundi, Chad, Indonesia, Kongo, Mesir, Fiji, Georgia, Ghana, Honduras, Lebanon, Pakistan, Afrika Selatan, Srilanka, Tanzania, dan Tunisia.

    Baca juga: RI usulkan tiga rekomendasi Acara Tingkat Tinggi Pandemic Fund
    Baca juga: Kemenko Ekonomi: Pandemic Fund telah terkumpul 1,57 miliar dolar AS
    Baca juga: Menkeu dan Menkes teken surat pengantar proposal dana pandemi

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024