Xcloud.id

Tag: Charles Honoris

  • Pordasi Jakarta Rampung Gelar Rakerprov, Charles Honoris Maju Sebagai Calon Ketua Umum – Halaman all

    Pordasi Jakarta Rampung Gelar Rakerprov, Charles Honoris Maju Sebagai Calon Ketua Umum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia (Pordasi) Daerah Khusus Jakarta menggelar rapat provinsi Daerah Khusus Jakarta di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

    Dalam rapat tersebut diikuti oleh 18 anggota dari 25 jumlah anggota lama Pordasi Jakarta.

    Beberapa poin penting dihasilkan dalam rapat kerja tersebut antara lain terkait penerimaan anggota baru, membentuk tim penjaringan untuk pencalonan ketua baru, dan menentukan musyawarah provinsi. Hal itu diungkapkan oleh ketua panitia Raker, Bambang Hariyanto.

    “Di dalam sidang, diputuskan penetapan anggota baru. Kemudian membentuk tim penjaringan, lalu ditentukan Musprov digelar pada 16 April 2025,” ujar Bagus.

    Charles Honoris Maju Sebagai Calon Ketua Umum

    Bagus menuturkan, saat ini sudah ada seorang calon ketua umum yang mengantarkan pra persyaratan yakni Charles Honoris.

    Di tempat yang sama, Charles Honoris mengungkapkan alasan maju sebagai ketua Pordasi Jakarta. 

    Dikatakannya, jika nanti diberi kesempatan untuk memimpin Pordasi Jakarta, ia ingin membuat olahraga berkuda lebih bergairah lagi dan dinikmati secara luar oleh masyarakat Jakarta.

    “Jadi hari ini saya datang menyerahkan berkas yang dibutuhkan untuk prasyarat menjadi ketua Pordasi Jakarta, dan senang sekali disambut Pemprov dan yang hadir di rapat kerja ini, Ke depan kami ingin bergotong royong membangun Pordasi Jakarta, yang yang bisa bermanfaat untuk seluruh ekosistem olahraga berkuda di Jakarta,” tutur Charles.

    “Jika saya diizinkan saya menjadi ketua Pordasi Jakarta, ada program baru yang bisa membawa lebih banyak prestasi, manfaat untuk atlet, pelatih dan pemilik kuda,” tambah Charles.

    Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu melihat ada banyak potensi yang bisa dikembangkan pada olahraga berkuda di Jakarta.

    “Memang potensinya besar tapi belum semuanya digali, dan saya punya keyakinan kalau kita kelola dengan baik dan benar, masyarakat Jakarta akan lebih banyak minat partisipasi untuk nonton olahraga ini,” ucapnya.

    Karena, tidak dipungkiri oleh Charles, olahraga berkuda sangat menarik untuk dinikmati. Dan dirinya berharap akan kemajuan olahraga berkuda seperti halnya di Eropa sana.

    “Kalau kita mengacu pada negara olahraga berkuda yang sudah maju di Eropa, yang menonton kan banyak sekali, sangat bisa dinikmati oleh publik, dan kalau kita bisa kelola dengan baik, saya yakin masyarakat Jakarta akan bisa menikmati. dan saya berharap untuk memberikan hiburan pada masyarakat Jakarta,” tuturnya.

  • Di Forum Parlemen se-Asia, Puan Maharani Tekankan Dunia yang Setara bagi Semua Negara

    Di Forum Parlemen se-Asia, Puan Maharani Tekankan Dunia yang Setara bagi Semua Negara


    PIKIRAN RAKYAT     – Ketua DPR Puan Maharani berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 forum parlemen negara-negara di Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) yang digelar di Baku, Azerbaijan. Ia pun menyinggung soal isu kesetaraan semua negara hingga pentingnya tercipta perdamaian global, termasuk bagi Palestina.

    KTT APA atau APA Pleanary Meeting ke-15 digelar di Gedung Milli Majlis (Majelis Nasional) Azerbaijan di Baku. Puan bersama ketua parlemen negara-negara Asia lain menggunakan shuttle bus dari tempat penginapan menuju lokasi acara untuk menghadiri upacara pembukaan pada Rabu (19/2/2025) pagi waktu setempat.

    Inagurasi pembukaan APA Pleanary Meeting ke-15 dilangsungkan di Ruang Paripurna Milli Majlis Azerbaijan dipimpin oleh Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova sebagai tuan rumah sekaligus Presiden APA tahun ini. Para ketua parlemen yang hadir mendapat giliran bicara di mana Puan menjadi urutan ke-3 usai Bahrain dan Bhutan.

    “Pertama dan terutama, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Milli Majlis Republik Azerbaijan karena telah menjadi tuan rumah Sidang Pleno ke-15 Majelis Parlemen Asia (APA),” kata Puan di awal sambutannya seperti keterangan tertulis yang diperoleh Parlementaria.

    Adapun KTT APA ke-15 mengambil tema ‘Peran Diplomasi Parlemen dalam Memperkuat Kerja Sama Multilateral di Asia’. Puan pun menekankan saat ini masyarakat dunia, termasuk warga Asia hidup di era ketidakpastian besar yang telah menciptakan dampak dan gangguan mendalam di banyak sektor, termasuk dalam hubungan internasional.

    “Tahun ini, kita juga telah memasuki akhir kuartal pertama abad ke-21. Periode yang telah ditandai oleh banyak peluang dan tantangan,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Meskipun ada banyak kemajuan, Puan menilai dunia masih dihadapkan pada berbagai krisis. Seperti persaingan kekuatan besar, perang, bencana alam, dan perubahan iklim.

    “Sebagian orang mungkin bertanya ke mana kita akan melangkah dari sini? 25 tahun ke depan, akan menjadi momen krusial. Apakah kita akan mampu mewujudkan Abad Asia, Asia yang damai, stabil, dan sejahtera?” tutur Puan.

    Menurutnya, periode saat ini juga ditandai oleh dunia yang lebih multipolar. Situasi tersebut dianggap Puan telah memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk memainkan peran yang lebih besar dalam urusan internasional.

    “Kita perlu memastikan bahwa multipolaritas akan membawa dunia yang lebih setara bagi semua negara. Multipolaritas akan memungkinkan kita untuk menghindari hegemoni kekuatan besar,” tegasnya.

    “Namun, tanpa sistem multilateral yang efektif, multipolaritas dapat menyebabkan dunia yang tidak stabil,” sambung Puan.

    Untuk mengurangi ketidakpastian yang besar, mantan Menko PMK itu menilai dibutuhkan multilateralisme yang lebih kuat berdasarkan hukum internasional. Puan menyebut, kerja sama multilateral berfungsi sebagai platform bersama bagi komunitas internasional untuk memobilisasi kolaborasi global.

    “Di era krisis berganda, kita harus memobilisasi kerja sama internasional, dan tidak mengambil tindakan sepihak. Kita tidak boleh memajukan kepentingan nasional kita, dengan mengorbankan negara lain,” urainya.

    “Kita boleh bersaing dengan negara lain, tetapi pada saat yang sama kita harus mempromosikan kerja sama bilateral yang bersahabat. Kita harus memajukan kepentingan nasional kita, sementara pada saat yang sama menghormati tatanan global, dan hukum internasional,” sambung Puan.

    Lebih lanjut Puan menyinggung adanya beberapa organisasi sub-regional di Asia, namun APA menjadi platform yang mencakup seluruh parlemen Asia.

    “Di sini, diplomasi parlementer di APA memiliki potensi untuk menjembatani kerja sama regional di antara organisasi-organisasi sub-regional di Asia,” ungkapnya.

    Puan menambahkan, APA memungkinkan parlemen di Asia untuk membahas isu-isu kepentingan bersama. Mulai dari perdamaian, ketahanan pangan hingga perlindungan lingkungan.

    “Pada saat yang sama, penting juga untuk memberikan ruang bagi diskusi tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di APA,” jelas Puan.

    Puan mengatakan, diskusi dalam APA sebagai forum parlemen negara-negara di Asia dapat dibawa ke negara asal masing-masing dan diterjemahkan ke dalam kerja sama konkret di antara negara-negara Asia.

    Melalui APA, parlemen se-Asia dinilai Puan juga dapat berkontribusi untuk menghadirkan kepastian di kawasan ini dengan berkonsultasi satu sama lain. 

    “Dengan demikian, kita dapat lebih memahami kebijakan masing-masing. Ini akan menjadi kontribusi penting karena perdamaian dan stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan dan kemakmuran,” terangnya.

    Puan mengingatkan, diplomasi parlementer harus secara aktif berkontribusi untuk menciptakan perdamaian yang adil dan langgeng. Hal ini penting untuk menyelesaikan masalah global karena masalah tersebut secara langsung memengaruhi konstituen anggota dewan di lapangan.

    “Kita perlu mendukung penyelesaian damai atas perang dan konflik, di Gaza, Ukraina, dan bagian lain dunia,” ucap Puan.

    Mengenai masalah Palestina, Puan mengajak seluruh parlemen Asia memastikan bahwa gencatan senjata di Gaza dihormati dan dilaksanakan, sekaligus menjamin akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

    “Kita juga harus menolak gagasan untuk merelokasi penduduk Gaza dari tanah air mereka,” tukas cucu Bung Karno tersebut.

    Dalam forum APA ini, Ketua atau pimpinan Parlemen Asia juga banyak yang membicarakan isu perang Palestina.

    Di sisi lain, Puan mendorong semua yang hadir pada KTT APA ke-15 untuk mengambil tindakan berani dan mengesampingkan perbedaan. Apalagi saat ini dunia berada dalam era ketidakpastian yang besar.

    “Sehingga Asia dapat bangkit lebih kuat dari ketidakpastian saat ini. Bersama-sama, kita dapat menciptakan Asia dan dunia yang stabil, damai, dan sejahtera,” kata Puan.

    Usai Inagurasi pembukaan APA Pleanary Meeting ke-15, semua delegasi kemudian diundang menghadiri jamuan makan siang oleh parlemen Azerbaijan. Sidang Umum APA ke-15 di Baku akan diselenggarakan hingga tanggal 21 Februari mendatang.

    Sebagai bagian dari acara tersebut, akan diadakan pertemuan Dewan Eksekutif APA, sesi pleno, dan komite tentang urusan politik, ekonomi, anggaran, dan sosial. Rancangan resolusi tentang isu-isu utama akan dibahas pada pertemuan yang dihadiri lebih dari 30 parlemen ini dan organisasi internasional, hingga nantinya akan ada Deklarasi Baku dan laporan akhir Sekretariat APA untuk diadopsi bersama. 

    Pada kegiatan ini, Puan didampingi oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez. Di sela-sela acara, Puan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah Ketua Parlemen negara di Asia untuk membahas berbagai peningkatan kerja sama antar masing-masing negara.

    Puan telah bertemu Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova pada Selasa (18/2) kemarin. Hari ini Puan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Belarus dan Bahrain.

    Follow Media Sosial DPR RI:

    Instagram: @dpr_ri

    Facebook: DPR RI

    Youtube: DPR RI

    TikTok: @dpr_ri

    X: @DPR_RI. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris buka suara mengenai tren #KaburAjaDulu yang sedang marak di kalangan anak muda di media sosial, ia meminta momen ini menjadi otokritik bagi pemerintah.

    Selasa, 18 Februari 2025, saat ditemui di Jakarta, Charles mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menanggapi tren ini dengan bijak, bukan dengan asal menuduh orang tidak nasionalis atau bahkan meminta mereka untuk tidak balik lagi.

    Sebelumnya, tidak sedikit menteri yang memberikan respons “sembarangan” mengenai tren ini, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.

    Menanggapi hal ini, Charles meminta pemerintah untuk melihat tren tersebut sebagai bentuk autokritik atau kritik terhadap diri sendiri. Pemerintah diharapkan dapat melakukan refleksi dan evaluasi atas kinerja pemerintahan yang telah dilakukan, termasuk minimnya lapangan pekerjaan yang menjadi salah satu pemicu utama munculnya tren ini.

    “Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Charles.

    Charles kemudian menyampaikan aturan yang tertuang di dalam konstitusi negara yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan dan bekerja, serta berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini termasuk dalam keinginan untuk bekerja di luar negeri.

    “Jadi, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negeara demi memajukan kehidupannya. Namun yang terpenting semua prosesnya harus dilakukan sesuai prosedur,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Charles juga menyoroti Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memberikan kesempatan kepada para WNI yang ingin #KaburAjaDulu dengan membuka peluang kerja yang lebih luas, seperti perawat, tenaga media, tenaga kerja industri, dan lain-lain.

    Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan penyumbang devisa kedua terbesar bagi negara yaitu sebesar Rp230 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mendukung tren ini karena dapat menyongsong perekonomian negara.

    Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasonal (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan cenderung membela kinerja Prabowo yang baru 100 hari menjabat. Ia meminta masyarakat untuk bersabar.

    “Ini kan baru 100 hari, kita dengar. Semua saya pikir, saya pesan nggak usah suruh buru-buru terus bilang puas gak puas, kan baru 100 hari kok. Kantornya aja tadi baru terakhir baru jalan. Saya pikir it’s okay,” ujar Luhut saat ditemui di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

    Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI itu juga turut menyampaikan bahwa pihaknya sudah menarik beberapa anak muda untuk menciptakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

    Pembuatan AI dalam negeri ini akan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, tujuannya adalah untuk mendorong ekosistem digitalisasi di Indonesia.

    “Bisa bahasa Inggris dan Indonesia yang penting dengan digitalisasi ini Indonesia bisa menjadi negara yang efisien,” ucapnya.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Politik kemarin, Tren #KaburAjaDulu hingga mobil listrik dari Erdogan

    Politik kemarin, Tren #KaburAjaDulu hingga mobil listrik dari Erdogan

    “Kendaraan tersebut diberikan untuk Negara, untuk Pemerintah RI, bukan untuk pribadi Presiden. Tentu, akan kami sampaikan,”

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR: Tren #KaburAjaDulu harus jadi otokritik

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan bahwa munculnya tren #KaburAjaDulu yang disuarakan oleh anak muda di media sosial harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.

    Menurut dia, tren itu pun harus direspons pemerintah dengan bijaksana. Bukan dengan sembarang mencap orang tidak nasionalis, atau bahkan dengan ucapan antipati “kalau perlu jangan balik lagi.”

    “Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Charles di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pimpinan Komisi VII nilai #KaburAjaDulu perlu diubah #MerantauAjaDulu

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai isu di media sosial yang terangkum dalam tagar #KaburAjaDulu perlu diubah dengan tagar #MerantauAjaDulu.

    “Kita perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi ya #MerantauAjaDulu,” kata Sara, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Istana sebut kendaraan pemberian Erdogan bukan untuk pribadi Presiden

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan mobil listrik dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Togg T10X, bukan diberikan kepada pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, melainkan untuk Pemerintah Republik Indonesia.

    Terlepas dari itu, Yusuf memastikan mobil listrik pemberian Presiden Erdogan itu bakal dilaporkan kepada KPK.

    “Kendaraan tersebut diberikan untuk Negara, untuk Pemerintah RI, bukan untuk pribadi Presiden. Tentu, akan kami sampaikan,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Menteri PKP percepat penyelesaian masalah penutupan akses jalan PIK 1

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penyelesaian masalah penutupan akses jalan masyarakat di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Penjaringan Jakarta Utara.

    Maruarar menekankan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif yang menutup akses jalan umum sehingga jalan untuk masyarakat harus tetap tersedia.

    “Kami juga ada beberapa kasus yang mesti cepat diselesaikan seperti kasus pagar di PIK, itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat,” ujar Maruarar dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Mensesneg: Presiden nilai aksi mahasiswa wajar di negara demokrasi

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

    Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

    “Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi,” kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua Komisi IX DPR: Tren #KaburAjaDulu harus jadi otokritik

    Wakil Ketua Komisi IX DPR: Tren #KaburAjaDulu harus jadi otokritik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan bahwa munculnya tren #KaburAjaDulu yang disuarakan oleh anak muda di media sosial harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.

    Menurut dia, tren itu pun harus direspons pemerintah dengan bijaksana. Bukan dengan sembarang mencap orang tidak nasionalis, atau bahkan dengan ucapan antipati “kalau perlu jangan balik lagi.”

    “Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Charles di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan konstitusi telah mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan dan bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, termasuk dalam memilih bekerja di luar negeri.

    “Jadi, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negara demi memajukan kehidupannya. Namun yang terpenting semua prosesnya harus dilakukan sesuai prosedur,” kata dia.

    Dengan adanya tren itu, dia justru berharap Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bisa membuka lebih luas lagi berbagai peluang kerja di luar negeri bagi warga negara Indonesia (WNI) dengan keahlian seperti perawat atau tenaga medis, tenaga kerja industri, dan sebagainya.

    Hal yang tak boleh dilupakan, kata dia, adalah pekerja migran Indonesia (PMI) adalah penyumbang devisa kedua terbesar bagi negara. Dengan devisa Rp230 triliun per tahun, mereka adalah pahlawan bagi perekonomian Indonesia.

    “Dengan adanya fenomena #KaburAjaDulu, pemerintah justru harus fokus dalam memperkuat program-program penempatan dan pelindungan bagi PMI kita di luar negeri,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Tunda Rapat Bahas Anggaran, Sinyal Pemerintah Mau Revisi Kebijakan Efisiensi

    DPR Tunda Rapat Bahas Anggaran, Sinyal Pemerintah Mau Revisi Kebijakan Efisiensi

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat pembahasan anggaran kementerian/lembaga di sejumlah komisi di DPR ditunda. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan ada informasi pemerintah akan merevisi kebijakan efisiensi anggaran.

    “Ada suatu informasi yang baru saja kami dapatkan kemarin bahwa pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda pembahasan yang berkaitan dengan perubahan anggaran. Informasi yang kami dapatkan sepertinya ada upaya untuk merevisi kembali oleh pemerintah kebijakan terkait dengan efisiensi ini,” ujar Charles kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

    Charles mengatakan pemerintah kemungkinan besar sedang mengkaji ulang sektor atau pos mana saja yang layak dilakukan pemangkasan anggaran dan diberi anggaran. 

    Hal tersebut, kata dia, untuk memastikan pemerintah tetap berjalan efektif dalam melayani masyarakat dan melaksanakan program-program strategis.

    “Mungkin pemerintah juga ingin sementara waktu mengkaji kembali upaya efisiensi ini agar lebih bisa tepat sasaran dan program-program pemerintah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, program-program strategis, tetap bisa dijalankan di tengah upaya melakukan efisiensi yang mungkin memang dibutuhkan untuk dilakukan,” tandas Charles.

    Charles berharap Kementerian Kesehatan tidak terkena kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran, karena Kemenkes salah satu kementerian vital untuk memastikan Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. 

    “Tentunya harapan kami khususnya di sektor kesehatan, pemerintah tetap bisa menganggarkan anggaran yang cukup untuk Kementerian Kesehatan dan lembaga-lembaga lainnya untuk bisa bekerja secara efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi rakyat Indonesia,” pungkas Charles.

    Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco meminta seluruh pimpinan DPR dari Komisi I hingga Komisi XIII untuk menunda pembahasan anggaran kementerian/lembaga 2025, karena ada rencana rekonstruksi anggaran pemerintah. 

    Permintaan tersebut tertuang dalam surat nomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari 2025 yang ditandatangani Dasco.

    “Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru,” bunyi surat permintaan penundaan pembahasan anggaran tersebut.

  • Cek Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pengobatan Lanjutan Nasional 9 Februari 2025

    Cek Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pengobatan Lanjutan Nasional 9 Februari 2025

    Cek Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pengobatan Lanjutan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah mengantisipasi lonjakan kebutuhan pengobatan lanjutan, setelah program
    Pemeriksaan Kesehatan Gratis
    (PKG) dimulai pada Senin (10/2/2025) besok.
    Menurut dia, program PKG yang menjadi prioritas pemerintah berpotensi meningkatkan jumlah pasien yang memerlukan perawatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan.
    “Peningkatan pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan) pasca-PKG ini harus bisa diantisipasi pemerintah di tengah pengurangan anggaran besar-besaran di sektor kesehatan,” ujar Charles dalam keterangannya kepada
    Kompas.com,
    Minggu (9/2/2025).
    Politikus PDI-P itu pun menyatakan bahwa pemangkasan anggaran kesehatan sebesar Rp 19,6 triliun, tidak boleh berdampak negatif pada layanan kesehatan masyarakat.
    “Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat PKG, layanan kesehatannya malah tidak optimal dengan alasan keterbatasan anggaran,” kata dia.
    Charles juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan layanan kesehatan menyeluruh, yakni promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif.
    “Skala prioritas program perlu dilakukan untuk menyiasati keterbatasan anggaran, namun tidak dengan menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut,” imbuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa program PKG akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
    “Jadi tadi rapat mengenai update program
    cek kesehatan gratis
    . Diputuskan oleh beliau (Presiden Prabowo), nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Rabu (5/2/2025).
    Budi menjelaskan, program ini dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia, dengan pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan kelompok usia.
    Untuk anak-anak di bawah enam tahun dan di atas usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka berulang tahun, dengan toleransi satu bulan.
    Sementara itu, anak usia sekolah akan menjalani pemeriksaan saat mereka masuk sekolah.
    Pemeriksaan akan dilakukan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik mitra BPJS Kesehatan, dengan jenis pemeriksaan yang berbeda sesuai tahapan usia.
    Budi merincikan, untuk bayi baru lahir ada enam jenis screening, balita delapan jenis, anak usia SD hingga SMA 11 hingga 13 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis pemeriksaan.
    Program ini juga mencakup pemeriksaan kesehatan mental sejak anak usia SD, serta screening kanker bagi kelompok usia di atas 40 tahun, termasuk kanker payudara, serviks, paru, dan kolorektal.
    Meski begitu, Budi mengakui bahwa program ini membutuhkan anggaran besar yang saat ini masih dalam proses penyesuaian.
    Semula, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 4,7 triliun, tetapi sempat mengalami pemotongan akibat prioritas belanja negara lainnya.
    Pemerintah memastikan bahwa anggaran tahap awal tetap tersedia, dan jika dibutuhkan tambahan dana, Kementerian Kesehatan akan mengajukan permohonan lebih lanjut.
    “Kalau ternyata memang butuh, kita minta tambahan. Karena memang sekarang kan prioritas spending-nya beliau (Presiden Prabowo) juga sedang banyak,” pungkas Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Senin, Lonjakan Pengobatan Lanjutan Harus Diantisipasi – Halaman all

    Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Senin, Lonjakan Pengobatan Lanjutan Harus Diantisipasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemotongan anggaran kesehatan sebesar Rp 19,6 triliun pada tahun ini jangan sampai berpengaruh negatif pada layanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. 

    Terlebih pemerintah akan memulai Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai program prioritas pada Senin, 10 Februari 2025 mendatang.

    Demikian dikemukakan Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, di Jakarta pada Sabtu (8/2/2025).

    “PKG bagi warga yang berulang tahun ini direncanakan akan memeriksa belasan jenis (potensi) penyakit. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui apa saja gangguan kesehatannya, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan langsung melakukan pengobatan lanjutan ke fasilitas kesehatan, dengan layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” ujar Charles Honoris.

    Dia mengatakan peningkatan pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan) pasca-PKG ini harus bisa diantisipasi pemerintah di tengah pengurangan anggaran besar-besaran di sektor kesehatan.

    “Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat PKG, layanan kesehatannya malah tidak optimal dengan alasan keterbatasan anggaran,” ujarnya.

    Politisi PDIP ini mengatakan keterbatasan anggaran juga tidak bisa dijadikan alasan tidak dilakukannya layanan kesehatan secara menyeluruh, yakni promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

    “Skala prioritas program perlu dilakukan untuk menyiasati keterbatasan anggaran, namun tidak dengan menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut,” paparnya.

    Rencananya Mulai Lusa

    Seperti diketahui Presiden RI Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) resmi berjalan secara nasional pada 10 Februari 2025.

    Program ini menjadi salah satu program unggulan Kabinet Merah Putih di bidang kesehatan.

    “Ini adalah program cek kesehatan gratis, diputuskan oleh beliau (Presiden Prabowo) nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan khusus puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) usai menemui Prabowo.

    PKG akan menyasar semua kelompok usia dengan total sekitar 280 juta penduduk yang diproyeksikan bisa menjadi penerima manfaat.

    Program PKG akan dilaksanakan dengan dua grup yang dibatasi usia yaitu grup usia di bawah sekolah atau enam tahun ke bawah dan grup usia di atas enam tahun.

    Sebagai program inisiasi, pada tahap awal pemeriksaan kesehatan gratis diadakan di sebanyak 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik.

  • Relawan Anies Baswedan Bakal Kawal Janji Kampanye Pram-Rano Soal Sarapan Bergizi Gratis

    Relawan Anies Baswedan Bakal Kawal Janji Kampanye Pram-Rano Soal Sarapan Bergizi Gratis

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Para relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Warga Kota bakal mengawal sejumlah janji kampanye dari pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

    Utamanya, mengenai janji sarapan bergizi gratis yang menyasar para pelajar di Jakarta.

    Hal itu ditegaskan Sahrin Hamid selaku Dewan Pengarah Warga Kota saat mengelar diskusi bertajuk Sarapan Gizi Gratis dan Pelibatan Warga Miskin Kota.

    “Sebagian besar pemilih Pramono-Doel adalah rakyat kecil. Kini saatnya melibatkan mereka dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat, termasuk dalam pelaksanaan program sarapan bergizi gratis ini,” kata Sahrin, Jumat (24/1/2025).

    Sementara itu, Anggota Tim Transisi Pram-Rano, Charles Honoris menegaskan bahwa program sarapan bergizi gratis bertujuan menciptakan keadilan sosial dan memastikan setiap anak memiliki akses terhadap gizi yang baik untuk mendukung pendidikan dan kesehatan.  

    Charles mengatakan bahwa pendidikan adalah fondasi kehidupan bangsa. Namun, hal ini tidak akan maksimal tanpa didukung nutrisi dan gizi yang memadai. 

    “Banyak anak memulai hari tanpa sarapan layak karena persoalan ekonomi. Program ini menjadi sinergi antara kebijakan lokal dan pemerintah pusat untuk menjawab tantangan tersebut,” ujar Charles.  

    Ia juga menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Pram-Rano, program ini akan diselaraskan dengan program masional makan bergizi gratis. 

    “Dengan pendekatan holistik, program ini akan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memanfaatkan fasilitas sekolah sebagai pusat distribusi makanan,” kata Charles.

    Kepala Bidang Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Jakarta, Asep Erwin Djuanda memaparkan bahwa program sarapan bergizi gratis akan didanai dari anggaran Dinas Pendidikan.

    Ia merujuk pada pengalaman pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS) di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2019 yang menggunakan anggaran sebesar Rp324 miliar. 

    Program tersebut berhasil memberikan dampak positif, sehingga menjadi acuan penting dalam perencanaan sarapan bergizi gratis.  

    Adapun target utamanya dalam sarapan bergizi gratis ini adalah murid PAUD dan SD. 

    Untuk memastikan gizi yang tepat, Dinas Pendidikan akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dalam penyusunan menu yang sesuai kebutuhan anak-anak.  

    “Kami ingin program ini tidak hanya sekadar memberikan makanan, tetapi menjadi bagian dari pendekatan pendidikan holistik. Sarapan yang bergizi akan memberikan energi dan fokus lebih baik kepada siswa, sehingga prestasi akademik mereka dapat meningkat,” jelas Asep.  

    Sementara itu, Tri Bagus selaku Wakil Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat, memberikan masukan strategis agar program ini dapat berjalan secara inklusif. 

    Menurutnya, pelibatan masyarakat miskin kota harus menjadi prioritas, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksana program.  

    Ia mengusulkan pembukaan dapur-dapur di wilayah padat penduduk sebagai pusat produksi sarapan bergizi gratis ini. 

    Selain itu, kata dia, pemerintah dapat memberdayakan warga miskin untuk bekerja di dapur tersebut sebagai pengelola dan penyedia makanan.  

    “Dengan langkah ini, siswa mendapatkan asupan bergizi yang mendukung kesehatan dan pendidikan mereka, sementara warga miskin yang terlibat dalam program ini memperoleh penghasilan tambahan. 

    Pendekatan ini dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” ujar dia.
     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Jadi Strategi Megawati Menangkan Pilkada Jakarta, Jawara Betawi Tidak Masuk Tim Transisi Pram-Rano

    Jadi Strategi Megawati Menangkan Pilkada Jakarta, Jawara Betawi Tidak Masuk Tim Transisi Pram-Rano

    TRIBUNJAKARTA.COM – Elemen Betawi tengah menjadi pembicaraan di balik kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

    Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menyebut, pendekatan dengan jawara Betawi menjadi salah satu siasatnya untuk unggul.

    Di sisi lain, pengamat menyayangkan karena tidak ada elemen tokoh Betawi di daftar tim transisi Pram-Rano jelang menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta definitif.

    Siasat Megawati dan Jawara Betawi

    Megawati mengatakan, kontestasi politik Jakarta menjadi salah satu yang paling dia sorot di antara seluruh wilayah Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada, serentak pada 27 November 2024 lalu.

    “PDI Perjuangan itu sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan, hore, hore.”

    “Coba siapa nyangka, padahal waktu itu mau nangis, mau marah, ketika, waduh Jakarta nih ya, gile nih Jakarta.”

    “Terus aku mikir, gua tunjukin silatnya saya,” kata Megawati saat pidato di acara HUT ke-52 PDIP, di Gedung Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Pram yang disinggung Megawati juga tertawa.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Gubrnur Jakarta terpilih Pramono Anung. (Youtube PDI Perjuangan)

    Megawati lantas menyinggung soal dugaan rekayasa di Pilkada Jakarta yang begitu disadarinya.

    “Lho iya, coba toh, yang direkayasa, lah saya itu kaya enggak ngerti, gak orang lapangan, gak opo ngono lho. Aku mikir, iki yang gawe-gawe scenario iki, maaf seribu maaf, bodoh!” tegasnya.

    Megawati pun membocorkan momen dia memerintahkan Pram untuk jadi Cagub Jakarta, sempat ada drama penolakan.

    “Kaya Pak Pram ini, tadinya nangis-nangis. Saya keren, lho. Kalau memerintahkan tuh keren saya. Saya hanya bilang gini, ‘Pramono Anung, saya Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan saya minta kamu untuk calon DKI’.”

    “Tanya sama dia kalau bohong.”

    “Langsung dia merah, ‘Bu, saya gak mau, saya gak mau’.”

    “Ini perintah Ketua Umum. Gitu, udah gitu kaya mau nangis,” kata Megawati bercerita.

    Akhirnya Pram luluh kala menelepon istrinya yang justru membela perintah Megawati.

    “Aku bilang, keluar keluar keluar sana, telepon istrimu. Aku seneng, kenapa, tahu-tahu datang lagi, Namanya istrinya kan Mbak Hani, Hani bilang, ‘lho kalau itu perintah Ibu, kamu musti nurut,’ hore.”

    “Jadi dia (gubernur), jadi dia. Sudah gitu sama si Rano, Si Doel itu,” kata Megawati membanggakan.

    Siasat Megawati memenangkan Pilkada Jakarta 2024 di antaranya adalah memenangkan hati warga Betawi dengan mencalonkan Rano Karno alias Si Doel.

    Seperti diketahui, Si Doel dieknal sebagai tokoh Betawi berkat sinetron karyanya yang begitu karib dengan masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, ‘Si Doel Anak Sekolahan’.

    “Aku pikir siasat apa nih yang enggak dilihat tuh yang sama suka ganggu-ganggu gue, oh iya dah, saya kan kenal sama banyak orang Betawi, iya dong, ah si Doel aja udah gua jadiin. Doel sini lu gua pasangin lu mau enggak sama si Pram,” kata Megawati.

    Dengan Si Doel sebagai cawagub, Megawati pun memintanya untuk mendekati para jawara Betawi.

    “Saya banyak kenal jawara lho,” pungkasnya.

    Tak Ada Elemen Betawi di Tim Transisi

    Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menyoroti tim transisi Pram-Rano yang dianggapnya tidak mengakomodir semua kelompok perwakilan masyarakat. 

    Menurutnya, Tim Transisi Pram-Rano tidak mempresentasikan simpul kelompok kepentingan masyarakat Jakarta. 

    Pasalnya, tidak ada figur perwakilan tokoh umat, NU maupun Betawi hingga mantan birokrasi Pemprov DKI Jakarta.

    “Jadi, harusnya ada perwakilan umat, ya NU, Betawi hingga mantan birokrasi,” kata Pangi, Jumat (10/1/2025).

    Dari 16 nama yang masuk dalam tim transisi memang diisi oleh para politisi PDIP,  pengamat hingga profesional.

    Jabatan ketua tim transisi dijabat oleh Ima Mahdiah, politisi PDIP yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jakarta.

    Menurut Pangi, seharusnya Pram bisa mengakomodir semua golongan yang telah membantunya saat tarung di Jakarta ke dalam tim transisi.

    “Kenapa saya bilang begitu? karena tantangan yang dihadapi oleh Pramono-Rano ini kan bukan hal yang mudah, mereka punya PR yang begitu banyak, mereka juga punya banyak tantangan ke depan. 

    Jadi ini yang kemudian saya mencermati, mestinya semua kekuatan-kekuatan pendekatan itu dipakai oleh tim transisi Pramono-Rano ini, jadi tidak bisa hanya kelompok atau golongan tertentu saja, tapi juga berbagai perwakilan semua stakeholder, semua kelompok ya terhimpun,” paparnya.

    Berikut ini daftar lengkap tim transisi bentukan Pramono-Rano.

    Tim Transisi Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta

    Tim Inti (4 Orang)
    1. Ketua Tim: Ima Mahdiah
    2. Koordinator Operasional: Emir Kresna
    3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim
    4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

    Tim Bidang Teknis (5 Orang)
    1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin
    2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo
    3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo
    4. Bidang Infrastruktur:John Oddius
    5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

    Tim Bidang Kebijakan (5 Orang)
    1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga
    2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi
    3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya
    4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali
    5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

    Tim Pendukung (2 Orang)
    1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini
    2. Asisten Data & Komunikasi: Mandira Bienna Elmi

    Pram pun menjelaskan tugas dan fungsi dari tim transisi ini.

     “Mereka tidak memutuskan. Keputusannya tetap di saya dan Bang Doel sepenuhnya. Mereka hanya membantu menyiapkan persiapan sampai dengan saya dan Bangdul nanti akan dilantik,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya