Xcloud.id

Tag: Charles Honoris

  • DPR Tunda Rapat Bahas Anggaran, Sinyal Pemerintah Mau Revisi Kebijakan Efisiensi

    DPR Tunda Rapat Bahas Anggaran, Sinyal Pemerintah Mau Revisi Kebijakan Efisiensi

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat pembahasan anggaran kementerian/lembaga di sejumlah komisi di DPR ditunda. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan ada informasi pemerintah akan merevisi kebijakan efisiensi anggaran.

    “Ada suatu informasi yang baru saja kami dapatkan kemarin bahwa pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda pembahasan yang berkaitan dengan perubahan anggaran. Informasi yang kami dapatkan sepertinya ada upaya untuk merevisi kembali oleh pemerintah kebijakan terkait dengan efisiensi ini,” ujar Charles kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

    Charles mengatakan pemerintah kemungkinan besar sedang mengkaji ulang sektor atau pos mana saja yang layak dilakukan pemangkasan anggaran dan diberi anggaran. 

    Hal tersebut, kata dia, untuk memastikan pemerintah tetap berjalan efektif dalam melayani masyarakat dan melaksanakan program-program strategis.

    “Mungkin pemerintah juga ingin sementara waktu mengkaji kembali upaya efisiensi ini agar lebih bisa tepat sasaran dan program-program pemerintah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, program-program strategis, tetap bisa dijalankan di tengah upaya melakukan efisiensi yang mungkin memang dibutuhkan untuk dilakukan,” tandas Charles.

    Charles berharap Kementerian Kesehatan tidak terkena kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran, karena Kemenkes salah satu kementerian vital untuk memastikan Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. 

    “Tentunya harapan kami khususnya di sektor kesehatan, pemerintah tetap bisa menganggarkan anggaran yang cukup untuk Kementerian Kesehatan dan lembaga-lembaga lainnya untuk bisa bekerja secara efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi rakyat Indonesia,” pungkas Charles.

    Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco meminta seluruh pimpinan DPR dari Komisi I hingga Komisi XIII untuk menunda pembahasan anggaran kementerian/lembaga 2025, karena ada rencana rekonstruksi anggaran pemerintah. 

    Permintaan tersebut tertuang dalam surat nomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari 2025 yang ditandatangani Dasco.

    “Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru,” bunyi surat permintaan penundaan pembahasan anggaran tersebut.

  • Cek Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pengobatan Lanjutan Nasional 9 Februari 2025

    Cek Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pengobatan Lanjutan Nasional 9 Februari 2025

    Cek Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pengobatan Lanjutan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah mengantisipasi lonjakan kebutuhan pengobatan lanjutan, setelah program
    Pemeriksaan Kesehatan Gratis
    (PKG) dimulai pada Senin (10/2/2025) besok.
    Menurut dia, program PKG yang menjadi prioritas pemerintah berpotensi meningkatkan jumlah pasien yang memerlukan perawatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan.
    “Peningkatan pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan) pasca-PKG ini harus bisa diantisipasi pemerintah di tengah pengurangan anggaran besar-besaran di sektor kesehatan,” ujar Charles dalam keterangannya kepada
    Kompas.com,
    Minggu (9/2/2025).
    Politikus PDI-P itu pun menyatakan bahwa pemangkasan anggaran kesehatan sebesar Rp 19,6 triliun, tidak boleh berdampak negatif pada layanan kesehatan masyarakat.
    “Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat PKG, layanan kesehatannya malah tidak optimal dengan alasan keterbatasan anggaran,” kata dia.
    Charles juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan layanan kesehatan menyeluruh, yakni promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif.
    “Skala prioritas program perlu dilakukan untuk menyiasati keterbatasan anggaran, namun tidak dengan menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut,” imbuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa program PKG akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
    “Jadi tadi rapat mengenai update program
    cek kesehatan gratis
    . Diputuskan oleh beliau (Presiden Prabowo), nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Rabu (5/2/2025).
    Budi menjelaskan, program ini dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia, dengan pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan kelompok usia.
    Untuk anak-anak di bawah enam tahun dan di atas usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka berulang tahun, dengan toleransi satu bulan.
    Sementara itu, anak usia sekolah akan menjalani pemeriksaan saat mereka masuk sekolah.
    Pemeriksaan akan dilakukan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik mitra BPJS Kesehatan, dengan jenis pemeriksaan yang berbeda sesuai tahapan usia.
    Budi merincikan, untuk bayi baru lahir ada enam jenis screening, balita delapan jenis, anak usia SD hingga SMA 11 hingga 13 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis pemeriksaan.
    Program ini juga mencakup pemeriksaan kesehatan mental sejak anak usia SD, serta screening kanker bagi kelompok usia di atas 40 tahun, termasuk kanker payudara, serviks, paru, dan kolorektal.
    Meski begitu, Budi mengakui bahwa program ini membutuhkan anggaran besar yang saat ini masih dalam proses penyesuaian.
    Semula, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 4,7 triliun, tetapi sempat mengalami pemotongan akibat prioritas belanja negara lainnya.
    Pemerintah memastikan bahwa anggaran tahap awal tetap tersedia, dan jika dibutuhkan tambahan dana, Kementerian Kesehatan akan mengajukan permohonan lebih lanjut.
    “Kalau ternyata memang butuh, kita minta tambahan. Karena memang sekarang kan prioritas spending-nya beliau (Presiden Prabowo) juga sedang banyak,” pungkas Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Senin, Lonjakan Pengobatan Lanjutan Harus Diantisipasi – Halaman all

    Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Senin, Lonjakan Pengobatan Lanjutan Harus Diantisipasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemotongan anggaran kesehatan sebesar Rp 19,6 triliun pada tahun ini jangan sampai berpengaruh negatif pada layanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. 

    Terlebih pemerintah akan memulai Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai program prioritas pada Senin, 10 Februari 2025 mendatang.

    Demikian dikemukakan Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, di Jakarta pada Sabtu (8/2/2025).

    “PKG bagi warga yang berulang tahun ini direncanakan akan memeriksa belasan jenis (potensi) penyakit. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui apa saja gangguan kesehatannya, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan langsung melakukan pengobatan lanjutan ke fasilitas kesehatan, dengan layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” ujar Charles Honoris.

    Dia mengatakan peningkatan pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan) pasca-PKG ini harus bisa diantisipasi pemerintah di tengah pengurangan anggaran besar-besaran di sektor kesehatan.

    “Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat PKG, layanan kesehatannya malah tidak optimal dengan alasan keterbatasan anggaran,” ujarnya.

    Politisi PDIP ini mengatakan keterbatasan anggaran juga tidak bisa dijadikan alasan tidak dilakukannya layanan kesehatan secara menyeluruh, yakni promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

    “Skala prioritas program perlu dilakukan untuk menyiasati keterbatasan anggaran, namun tidak dengan menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut,” paparnya.

    Rencananya Mulai Lusa

    Seperti diketahui Presiden RI Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) resmi berjalan secara nasional pada 10 Februari 2025.

    Program ini menjadi salah satu program unggulan Kabinet Merah Putih di bidang kesehatan.

    “Ini adalah program cek kesehatan gratis, diputuskan oleh beliau (Presiden Prabowo) nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan khusus puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) usai menemui Prabowo.

    PKG akan menyasar semua kelompok usia dengan total sekitar 280 juta penduduk yang diproyeksikan bisa menjadi penerima manfaat.

    Program PKG akan dilaksanakan dengan dua grup yang dibatasi usia yaitu grup usia di bawah sekolah atau enam tahun ke bawah dan grup usia di atas enam tahun.

    Sebagai program inisiasi, pada tahap awal pemeriksaan kesehatan gratis diadakan di sebanyak 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik.

  • Relawan Anies Baswedan Bakal Kawal Janji Kampanye Pram-Rano Soal Sarapan Bergizi Gratis

    Relawan Anies Baswedan Bakal Kawal Janji Kampanye Pram-Rano Soal Sarapan Bergizi Gratis

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Para relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Warga Kota bakal mengawal sejumlah janji kampanye dari pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

    Utamanya, mengenai janji sarapan bergizi gratis yang menyasar para pelajar di Jakarta.

    Hal itu ditegaskan Sahrin Hamid selaku Dewan Pengarah Warga Kota saat mengelar diskusi bertajuk Sarapan Gizi Gratis dan Pelibatan Warga Miskin Kota.

    “Sebagian besar pemilih Pramono-Doel adalah rakyat kecil. Kini saatnya melibatkan mereka dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat, termasuk dalam pelaksanaan program sarapan bergizi gratis ini,” kata Sahrin, Jumat (24/1/2025).

    Sementara itu, Anggota Tim Transisi Pram-Rano, Charles Honoris menegaskan bahwa program sarapan bergizi gratis bertujuan menciptakan keadilan sosial dan memastikan setiap anak memiliki akses terhadap gizi yang baik untuk mendukung pendidikan dan kesehatan.  

    Charles mengatakan bahwa pendidikan adalah fondasi kehidupan bangsa. Namun, hal ini tidak akan maksimal tanpa didukung nutrisi dan gizi yang memadai. 

    “Banyak anak memulai hari tanpa sarapan layak karena persoalan ekonomi. Program ini menjadi sinergi antara kebijakan lokal dan pemerintah pusat untuk menjawab tantangan tersebut,” ujar Charles.  

    Ia juga menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Pram-Rano, program ini akan diselaraskan dengan program masional makan bergizi gratis. 

    “Dengan pendekatan holistik, program ini akan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memanfaatkan fasilitas sekolah sebagai pusat distribusi makanan,” kata Charles.

    Kepala Bidang Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Jakarta, Asep Erwin Djuanda memaparkan bahwa program sarapan bergizi gratis akan didanai dari anggaran Dinas Pendidikan.

    Ia merujuk pada pengalaman pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS) di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2019 yang menggunakan anggaran sebesar Rp324 miliar. 

    Program tersebut berhasil memberikan dampak positif, sehingga menjadi acuan penting dalam perencanaan sarapan bergizi gratis.  

    Adapun target utamanya dalam sarapan bergizi gratis ini adalah murid PAUD dan SD. 

    Untuk memastikan gizi yang tepat, Dinas Pendidikan akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dalam penyusunan menu yang sesuai kebutuhan anak-anak.  

    “Kami ingin program ini tidak hanya sekadar memberikan makanan, tetapi menjadi bagian dari pendekatan pendidikan holistik. Sarapan yang bergizi akan memberikan energi dan fokus lebih baik kepada siswa, sehingga prestasi akademik mereka dapat meningkat,” jelas Asep.  

    Sementara itu, Tri Bagus selaku Wakil Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat, memberikan masukan strategis agar program ini dapat berjalan secara inklusif. 

    Menurutnya, pelibatan masyarakat miskin kota harus menjadi prioritas, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksana program.  

    Ia mengusulkan pembukaan dapur-dapur di wilayah padat penduduk sebagai pusat produksi sarapan bergizi gratis ini. 

    Selain itu, kata dia, pemerintah dapat memberdayakan warga miskin untuk bekerja di dapur tersebut sebagai pengelola dan penyedia makanan.  

    “Dengan langkah ini, siswa mendapatkan asupan bergizi yang mendukung kesehatan dan pendidikan mereka, sementara warga miskin yang terlibat dalam program ini memperoleh penghasilan tambahan. 

    Pendekatan ini dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” ujar dia.
     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Jadi Strategi Megawati Menangkan Pilkada Jakarta, Jawara Betawi Tidak Masuk Tim Transisi Pram-Rano

    Jadi Strategi Megawati Menangkan Pilkada Jakarta, Jawara Betawi Tidak Masuk Tim Transisi Pram-Rano

    TRIBUNJAKARTA.COM – Elemen Betawi tengah menjadi pembicaraan di balik kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

    Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menyebut, pendekatan dengan jawara Betawi menjadi salah satu siasatnya untuk unggul.

    Di sisi lain, pengamat menyayangkan karena tidak ada elemen tokoh Betawi di daftar tim transisi Pram-Rano jelang menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta definitif.

    Siasat Megawati dan Jawara Betawi

    Megawati mengatakan, kontestasi politik Jakarta menjadi salah satu yang paling dia sorot di antara seluruh wilayah Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada, serentak pada 27 November 2024 lalu.

    “PDI Perjuangan itu sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan, hore, hore.”

    “Coba siapa nyangka, padahal waktu itu mau nangis, mau marah, ketika, waduh Jakarta nih ya, gile nih Jakarta.”

    “Terus aku mikir, gua tunjukin silatnya saya,” kata Megawati saat pidato di acara HUT ke-52 PDIP, di Gedung Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Pram yang disinggung Megawati juga tertawa.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Gubrnur Jakarta terpilih Pramono Anung. (Youtube PDI Perjuangan)

    Megawati lantas menyinggung soal dugaan rekayasa di Pilkada Jakarta yang begitu disadarinya.

    “Lho iya, coba toh, yang direkayasa, lah saya itu kaya enggak ngerti, gak orang lapangan, gak opo ngono lho. Aku mikir, iki yang gawe-gawe scenario iki, maaf seribu maaf, bodoh!” tegasnya.

    Megawati pun membocorkan momen dia memerintahkan Pram untuk jadi Cagub Jakarta, sempat ada drama penolakan.

    “Kaya Pak Pram ini, tadinya nangis-nangis. Saya keren, lho. Kalau memerintahkan tuh keren saya. Saya hanya bilang gini, ‘Pramono Anung, saya Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan saya minta kamu untuk calon DKI’.”

    “Tanya sama dia kalau bohong.”

    “Langsung dia merah, ‘Bu, saya gak mau, saya gak mau’.”

    “Ini perintah Ketua Umum. Gitu, udah gitu kaya mau nangis,” kata Megawati bercerita.

    Akhirnya Pram luluh kala menelepon istrinya yang justru membela perintah Megawati.

    “Aku bilang, keluar keluar keluar sana, telepon istrimu. Aku seneng, kenapa, tahu-tahu datang lagi, Namanya istrinya kan Mbak Hani, Hani bilang, ‘lho kalau itu perintah Ibu, kamu musti nurut,’ hore.”

    “Jadi dia (gubernur), jadi dia. Sudah gitu sama si Rano, Si Doel itu,” kata Megawati membanggakan.

    Siasat Megawati memenangkan Pilkada Jakarta 2024 di antaranya adalah memenangkan hati warga Betawi dengan mencalonkan Rano Karno alias Si Doel.

    Seperti diketahui, Si Doel dieknal sebagai tokoh Betawi berkat sinetron karyanya yang begitu karib dengan masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, ‘Si Doel Anak Sekolahan’.

    “Aku pikir siasat apa nih yang enggak dilihat tuh yang sama suka ganggu-ganggu gue, oh iya dah, saya kan kenal sama banyak orang Betawi, iya dong, ah si Doel aja udah gua jadiin. Doel sini lu gua pasangin lu mau enggak sama si Pram,” kata Megawati.

    Dengan Si Doel sebagai cawagub, Megawati pun memintanya untuk mendekati para jawara Betawi.

    “Saya banyak kenal jawara lho,” pungkasnya.

    Tak Ada Elemen Betawi di Tim Transisi

    Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menyoroti tim transisi Pram-Rano yang dianggapnya tidak mengakomodir semua kelompok perwakilan masyarakat. 

    Menurutnya, Tim Transisi Pram-Rano tidak mempresentasikan simpul kelompok kepentingan masyarakat Jakarta. 

    Pasalnya, tidak ada figur perwakilan tokoh umat, NU maupun Betawi hingga mantan birokrasi Pemprov DKI Jakarta.

    “Jadi, harusnya ada perwakilan umat, ya NU, Betawi hingga mantan birokrasi,” kata Pangi, Jumat (10/1/2025).

    Dari 16 nama yang masuk dalam tim transisi memang diisi oleh para politisi PDIP,  pengamat hingga profesional.

    Jabatan ketua tim transisi dijabat oleh Ima Mahdiah, politisi PDIP yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jakarta.

    Menurut Pangi, seharusnya Pram bisa mengakomodir semua golongan yang telah membantunya saat tarung di Jakarta ke dalam tim transisi.

    “Kenapa saya bilang begitu? karena tantangan yang dihadapi oleh Pramono-Rano ini kan bukan hal yang mudah, mereka punya PR yang begitu banyak, mereka juga punya banyak tantangan ke depan. 

    Jadi ini yang kemudian saya mencermati, mestinya semua kekuatan-kekuatan pendekatan itu dipakai oleh tim transisi Pramono-Rano ini, jadi tidak bisa hanya kelompok atau golongan tertentu saja, tapi juga berbagai perwakilan semua stakeholder, semua kelompok ya terhimpun,” paparnya.

    Berikut ini daftar lengkap tim transisi bentukan Pramono-Rano.

    Tim Transisi Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta

    Tim Inti (4 Orang)
    1. Ketua Tim: Ima Mahdiah
    2. Koordinator Operasional: Emir Kresna
    3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim
    4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

    Tim Bidang Teknis (5 Orang)
    1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin
    2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo
    3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo
    4. Bidang Infrastruktur:John Oddius
    5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

    Tim Bidang Kebijakan (5 Orang)
    1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga
    2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi
    3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya
    4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali
    5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

    Tim Pendukung (2 Orang)
    1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini
    2. Asisten Data & Komunikasi: Mandira Bienna Elmi

    Pram pun menjelaskan tugas dan fungsi dari tim transisi ini.

     “Mereka tidak memutuskan. Keputusannya tetap di saya dan Bang Doel sepenuhnya. Mereka hanya membantu menyiapkan persiapan sampai dengan saya dan Bangdul nanti akan dilantik,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Didapuk Jadi Ketua, Ima Mahdiah Tegaskan Dirinya Keterwakilan Betawi di Tim Transisi Pramono-Rano

    Didapuk Jadi Ketua, Ima Mahdiah Tegaskan Dirinya Keterwakilan Betawi di Tim Transisi Pramono-Rano

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Politisi PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah menegaskan dirinya merupakan keterwakilan Betawi di dalam struktur tim transisi Pramono Anung-Rano Karno.

    Hal itu disampaikan Ima untuk menanggapi pernyataan pihak yang merasa tim transisi Pramono-Rano tak memasukkan tokoh Betawi.

    Ima yang didapuk sebagai ketua di tim transisi Pramono-Rano menegaskan dirinya merupakan anak Betawi asli.

    “Sebagai Ketua Tim Transisi Pramono-Doel, saya merasa perlu meluruskan informasi yang beredar mengenai tidak adanya keterwakilan masyarakat Betawi di tim transisi ini. Pernyataan tersebut tidak benar. 

    Saya sendiri adalah warga asli Betawi yakni Betawi Mampang,” kata Ima saat dikonfirmasi, Jumat (10/1/2025).

    Menurut Ima, keberadaannya yang dipercaya sebagai ketua tim transisi merupakan bentuk apresiasi dari Pramono dan Rano terhadap masyarakat Betawi.

    “Betawi adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas Jakarta, dan kehadiran saya di tim ini adalah wujud representasi serta komitmen kami untuk membawa aspirasi masyarakat Betawi ke dalam proses peralihan pemerintahan,” ujarnya.

    Selain itu, Ima juga memastikan tim transisi tetap membawa nilai-nilai keberagaman, inklusi, dan keadilan.

    Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung proses transisi ini dengan semangat positif dan konstruktif. 

    lihat foto
    Pelarian pasangan suami istri (pasutri) muda, pelaku pembuang jasad bocah berusia lima tahun dalam sarung akhirnya berakhir. Setelah dua hari buron pasca pembuangan jasad pada Senin (6/1/2024) lalu, akhirnya mereka di ringkus di Ruko Kosong, Jalan Inspeksi Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

    “Mari kita fokus pada tujuan bersama, yaitu memastikan Jakarta dapat terus bergerak maju dengan mengakomodasi kepentingan seluruh warganya, termasuk masyarakat Betawi yang telah menjadi bagian penting dari kota ini,” kata Ima.

    Sebelumnya, usai ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno langsung mengumumkan nama tim transisinya.

    “Mereka tidak memutuskan. Keputusannya tetap di saya dan Bang Doel sepenuhnya. Mereka hanya membantu menyiapkan persiapan sampai dengan saya dan Bangdul nanti akan dilantik,” kata Pramono menjelaskan keberadaan tim transisi.

    Tim transisi yang berisi 16 nama itu terbagi ke dalam empat tim yang secara keseluruhan diketuai oleh Ima Mahdiah.

    Berikut ini daftar lengkap tim transisi bentukan Pramono-Rano.

    Tim Transisi Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta

    Tim Inti (4 Orang)

    1. Ketua Tim: Ima Mahdiah

    2. Koordinator Operasional: Emir Kresna

    3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim

    4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

    Tim Bidang Teknis (5 Orang)
    1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin

    2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo

    3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo

    4. Bidang Infrastruktur:John Oddius

    5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

    Tim Bidang Kebijakan (5 Orang)

    1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga

    2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi

    3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya

    4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali

    5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

    Tim Pendukung (2 Orang)

    1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini

    2. Asisten Data & Komunikasi: Mandira Bienna Elmi

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Tak Masuk Tim Transisi Pram-Rano, Anies dan Ahok Bakal Tetap Dilibatkan Dalam Transisi Kepemimpinan

    Tak Masuk Tim Transisi Pram-Rano, Anies dan Ahok Bakal Tetap Dilibatkan Dalam Transisi Kepemimpinan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Meski tak masuk daftar Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, sosok mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok bakal tetap dilibatkan dalam proses transisi kepemimpinan di Jakarta.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Transisi Pram-Rano, Ima Mahdiah yang menyebut pihaknya bakal tetap meminta masukan dari kedua sosok tersebut.

    “Oh ya pasti. Pasti kami dari tim transisi juga akan meminta masukan dari pak Ahok dan pak Anies,” ucapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Politikus muda PDIP ini menambahkan, Tim Transisi Pram-Rano nantinya juga akan meminta masukan pihak-pihak lain yang dinilai kompeten.

    “Dari beberapa orang yang memang punya kapasitas, ya pasti kita minta yang bagus-bagus dan yang belum sempurna kita sempurnakan,” ujarnya.

    Ima pun memastikan Tim Transisi ini sudah mulai bekerja hari ini dengan agenda pertemuan perdana.

    Selanjutnya, Tin Transisi ini bakal memberikan rekomendasi kepada Pram-Rano terkait program-program yang harus didahulukan di awal masa kepemimpinannya.

    “Tapi semuanya akan dikembalikan ke mas Pram dan bang Doel. Kami hanya memberikan masukan terkait itu,” tuturnya.

    Susunan Tim Transisi Pram-Rano

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

    Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno resmi mengumumkan struktur tim transisi yang akan membantunya sembari menunggu waktu pelantikan.

    Total ada 16 nama yang dipilih Pram dan Rano untuk masuk dalam tim transisi.

    Dari nama-nama tersebut ada yang merupakan politisi, pengamat hingga kalangan profesional.

    Untuk jabatan ketua tim transisi, Pram memilih nama Wakil Ketua DPRD Jakarta yang juga Politisi PDIP, Ima Mahdiah.

    Sedangkan untuk jabatan koordinator operasionalnya dipegang Emir Krishna yang memang merupakan ‘tangan kanan’ Pram.

    Kemudian koordinator komunikasinya Chiko Hakim, pasti teman-teman sudah kenal. 

    Sekretarisnya adalah Beno Mohamad yang sehari-hari menempel ke Bang Doel,” kata Pram usai penetapan Gubernur terpilih di Hotel Pullman, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

    Berikut ini daftar lengkap tim transisi bentukan Pramono-Rano.

    Tim Transisi Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta

    Tim Inti (4 Orang)

    1. Ketua Tim: Ima Mahdiah

    2. Koordinator Operasional: Emir Kresna

    3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim

    4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

    Tim Bidang Teknis (5 Orang)

    1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin

    2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo

    3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo

    4. Bidang Infrastruktur:John Oddius

    5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

    Tim Bidang Kebijakan (5 Orang)

    1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga

    2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi

    3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya

    4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali

    5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

    Tim Pendukung (2 Orang)

    1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini

    2. Asisten Data & Komunikasi: Mandira Bienna Elmi

    Pram pun menjelaskan tugas dan fungsi dari tim transisi ini.

     “Mereka tidak memutuskan. Keputusannya tetap di saya dan Bang Doel sepenuhnya. Mereka hanya membantu menyiapkan persiapan sampai dengan saya dan Bangdul nanti akan dilantik,” kata dia.

    Sebelumnya, Pram menegaskan nama yang diambilnya dalam tim transisi merupakan para profesional di bidangnya dan bukan terkait politis.

    “Dan tim transisi ini sepenuhnya berisi orang-orang memang yang bekerja. Jadi bukan pendekatannya politik, tetapi betul-betul pendekatannya adalah orang-orang yang kerja, yang saya kenal dan juga orang-orang yang kemudian selama ini sudah punya pengalaman di Balai Kota,” papar Pram.

    Pram pun menegaskan bahwa dirinya tak akan membawa ASN ‘titipan’ untuk nanti membantunya bekerja di Jakarta.

    “Begitu ditetapkan karena kewenangannya sudah di kami, jadi saya juga akan segera mengumumkan tim transisi.

    Dan sebagai informasi karakter kepemimpinan saya yang selama ini saya yakini dan saya anut, dimanapun saya bekerja saya tidak pernah membawa ASN dari luar. Jadi ASN yang saya akan optimalkan adalah ASN yang ada di Jakarta,” ujar Pram.

    Baik ketika menjadi pimpinan DPR, menjadi Sekretaris Presiden, menjadi Menteri dua periode, saya tidak pernah membawa ASN dari luar.

    Saya yakini bahwa ASN di dalam, termasuk yang di Jakarta ini, menjadi modal dasar yang luar biasa untuk bekerja saat ini,” lanjutnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pramono umumkan 14 orang yang masuk tim transisi peralihan

    Pramono umumkan 14 orang yang masuk tim transisi peralihan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Pramono umumkan 14 orang yang masuk tim transisi peralihan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 19:46 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung mengumumkan nama 14 orang yang masuk ke dalam tim transisi untuk mempersiapkan proses peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik.

    “Tim transisi ini akan menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan,” kata Pramono di Jakarta, Kamis, setelah secara resmi ditetapkan sebagai Gubernur terpilih.

    Langkah tersebut kata dia, merupakan upaya untuk menyiapkan semua yang diperlukan ketika resmi dilantik sebagai gubernur nanti, namun yang pasti tim ini bukan untuk memutuskan, tetapi hanya menyiapkan.

    “Supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Doel bisa langsung bekerja,” kata dia.

    Pramono menjelaskan nama-nama tersebut adalah yang selama ini membantu dirinya dan Rano Karno atau Si Doel, dan  dipastikan profesional.

    “Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya,” ucapnya.

    Pram lantas menyebutkan ke-14 nama yang masuk dalam tim transisi terdiri atas:

    Tim Inti

    1. Ketua Tim: Ima Mahdiah
    2. Koordinator Operasional: Emir Kresna
    3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim
    4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

    Tim Bidang Teknis

    1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin
    2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo
    3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo
    4. Bidang Infrastruktur:John Oddius
    5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

    Tim Bidang Kebijakan

    1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga
    2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi
    3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya
    4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali
    5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

    Tim Pendukung (2 Orang)
    1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini
    2. Asisten Data dan Komunikasi: Mandira Bienna Elmir.

    Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

    “Sesuai undang-undang menyatakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih,” kata Wahyu.

    Menurut dia, dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

    Untuk itu, lanjut Wahyu, sesuai peraturan yang ada maka pasangan Pram-Doel mulai Kamis 9 Januari 2025 telah sah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.

    Sumber : Antara

  • Pramono Anung Umumkan Tim Transisi untuk Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta

    Pramono Anung Umumkan Tim Transisi untuk Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung mengumumkan nama 14 orang yang masuk ke dalam tim transisi untuk mempersiapkan proses peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik.

    “Tim transisi ini akan menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan,” kata Pramono di Jakarta, Kamis, setelah secara resmi ditetapkan sebagai Gubernur terpilih.

    Langkah tersebut kata dia, merupakan upaya untuk menyiapkan semua yang diperlukan ketika resmi dilantik sebagai gubernur nanti, namun yang pasti tim ini bukan untuk memutuskan, tetapi hanya menyiapkan.

    “Supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Doel bisa langsung bekerja,” kata dia.

    Pramono menjelaskan nama-nama tersebut adalah yang selama ini membantu dirinya dan Rano Karno atau Si Doel, dan  dipastikan profesional.

    “Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya,” ucapnya.

    Pram lantas menyebutkan ke-14 nama yang masuk dalam tim transisi terdiri atas:

    Tim Inti

    1. Ketua Tim: Ima Mahdiah
    2. Koordinator Operasional: Emir Kresna
    3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim
    4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

    Tim Bidang Teknis

    1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin
    2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo
    3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo
    4. Bidang Infrastruktur:John Oddius
    5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

    Tim Bidang Kebijakan

    1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga
    2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi
    3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya
    4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali
    5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

  • Hindari PHK Massal, Komisi IX DPR Dukung Upaya Pemerintah Selamatkan Sritex – Halaman all

    Hindari PHK Massal, Komisi IX DPR Dukung Upaya Pemerintah Selamatkan Sritex – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi IX DPR RI mendukung pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang pengajuan kasasinya ditolak Mahkamah Agung.

    “Upaya pemerintah untuk menyelamatkan Sritex, terutama untuk menghindari PHK massal, harus kita dukung. Sritex yang telah beroperasi puluhan tahun di Indonesia tentu berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris kepada wartawan, Sabtu (21/12/2024).

    Namun, Charles mengingatkan upaya itu harus dalam koridor hukum yang ada.

    “Jangan sampai upaya penyelamatan ini melanggar peraturan perundangan yang ada,” kata dia.

    Politisi PDIP itu mendorong pihak perusahaan terus melakukan perbaikan demi menyelamatkan para pekerja. 

    “Apabila ada kesinambungan antara pemerintah dan manajemen Sritex tentu harapannya perusahaan ini akan terus beroperasi dan tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex melakukan konsolidasi internal dan memutuskan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) setelah permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA).

    Permohonan kasasi mereka ajukan sebagai sikap keberatan atas putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Semarang.

    “Upaya hukum ini kami tempuh agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan yang telah bekerja bersama-sama kami selama puluhan tahun,” kata Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat ini.

    “Langkah hukum ini kami tempuh tidak semata untuk kepentingan perusahaan, tetapi membawa serta aspirasi seluruh keluarga besar Sritex,” lanjutnya.

    Sebagaimana diketahui, putusan penolakan kasasi dengan Nomor Perkara : 1345 K/PDT.SUS-PAILIT 2024 tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso pada Rabu, 18 Desember 2024.

    Selama proses pengajuan kasasi ke MA, ia mengatakan Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya, dan tidak melakukan PHK, sebagaimana pesan disampaikan pemerintah.

    Ia menyebut Sritex berupaya semaksimal mungkin menjaga situasi perusahaan tetap kondusif di tengah berbagai keterbatasan gerak akibat status pailit yang menimpa.

    Iwan mengungkap bahwa upaya yang mereka lakukan tidak mudah karena berkejaran dengan waktu dan keterbatasan sumber daya.

    “Pilihan untuk menempuh upaya hukum lanjutan berupa PK kami lakukan agar keluarga besar Sritex tetap dapat bekerja, bertahan hidup, dan menghidupi keluarganya di tengah situasi perekonomian yang sedang sulit,” ujar Iwan.

    Ia pun berharap pemerintah memberikan keadilan hukum yang mempertimbangkan kemanusiaan, dengan mendukung upaya Sritex untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha dan berkontribusi pada kemajuan industri tekstil nasional.

    Sebelumnya, perjalanan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan perusahaan-perusahaan terkait dalam Grup Sritex, yaitu PT Sinat Panjta Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, untuk menghindari status pailit akhirnya menemui jalan buntu.

    Hal ini terjadi setelah Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi yang diajukan oleh Grup Sritex terhadap putusan pembatalan pengesahan perdamaian (homologasi) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang.

    Kasasi yang diajukan oleh Grup Sritex, yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Aji Wijaya & Co, bertujuan untuk membatalkan putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

    Putusan tersebut merujuk pada pembatalan homologasi no.2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg jo. no.12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.

    Namun pada 18 Desember 2024, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak kasasi tersebut melalui Putusan No. 1345 K/Pdt. Sus-Pailit/2024, yang kini telah berkekuatan hukum tetap.

    “Amar putusan: tolak,” bunyi putusan yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Kamis (19/12/2024).

    Putusan kasasi ini mempertegas keputusan Pengadilan Niaga Semarang sebelumnya, yang menguatkan status kepailitan bagi Grup Sritex.

    Dengan demikian, perusahaan-perusahaan dalam Grup Sritex kini harus menghadapi proses hukum yang lebih lanjut seiring dengan status pailit yang sudah tidak dapat dibatalkan lagi.