Xcloud.id

Tag: Charles Honoris

  • Pimpinan Komisi IX DPR Minta BGN Pikirkan Opsi Masak MBG di Sekolah

    Pimpinan Komisi IX DPR Minta BGN Pikirkan Opsi Masak MBG di Sekolah

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik Badan Gizi Nasional (BGN) buntut kekacauan yang terjadi terkait jual bali dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kasus keracunan di sejumlah daerah. Ia mendorong opsi lain penyediaan MBG bagi siswa.

    Ia awalnya mengkritik kekacauan penentuan titik dapur MBG. Dia menyebut indikasi adanya jual beli memang nyata terjadi di lapangan.

    “Saya sudah sering mendengar permasalahan yang agak lumayan kacau di lapangan terkait dengan penentuan titik, bahkan ada indikasi jual beli oknum, ada oknum-oknum yang jual beli terhadap titik dapur di berbagai wilayah, dan ini masalah yang tidak bisa dibiarkan,” kata Charles saat dihubungi, Sabtu (20/9/2025).

    Ia menilai apa yang disampaikan anggota Komisi IX DPR Nurhadi terkait dapur MBG bukan sesuatu yang mengada-ada. Menurutnya, itu fakta yang terjadi terkait dapur-dapur MBG.

    “Karena kami juga dapat laporan terkait hal serupa bahwa ada penyedia SPPG atau calon penyedia SPPG yang ditawari oleh oknum tertentu untuk menebus titik-titik SPPG itu, jadi memang ada di lapangan terjadi kekacauan penentuan titik SPPG. Karena itu bersamaan dengan berbagai permasalahan lain seperti keracunan makanan dan lain lain, saya mendorong pemerintah untuk memikirkan opsi dalam hal program MBG ini,” ucap dia.

    Charles lantas memberikan opsi memasak MBG di sekolah masing-masing. Menurtnya, opsi ini bisa menghindari praktik jual beli dapur MBG hingga keracunan MBG.

    “Yang pertama bisa mengembangkan ini atau mengembalikan pola penyediaannya ke sekolah masing-masing, ke dapur sekolah atau kantin sekolah, sehingga tidak ada lagi oknum yang bisa melakukan jual beli atau transaksi titik-titik lokasi dapur MBG,” jelasnya.

    “Dengan misal menggunakan pola sekolah itu maka makanan yang disajikan akan jauh lebih segar dan aman disajikan untuk anak-anak sekolah, karena makanan tersebut pasti dimasak tidak lama sebelum makanan disajikan, dibandingkan dengan sekarang, pola dapur sentralistis ini makanan dipersiapkan sejak jam 23.00, dimasak jam 03.00 pagi, jam 07.00 pagi di-packing, mungkin jelang siang hari baru dimakan anak anak kita, sehingga risiko kontaminasi pasti tinggi karena jeda waktu cukup panjang,” sambung dia.

    Selain itu, ia juga mengusulkan opsi lebih mudah yakni dengan memberikan uang kepada orang tua murid untuk menyiapkan MBG kepada anak-anaknya. Ia yakin orang tua murid pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya.

    “Atau Pemerintah melakukan pola lain yang jauh lebih simpel, yaitu memberikan uang kepada keluarga atau kepada orang tua murid untuk sediakan makanan bagi anak-anaknya, karena saya berkeyakinan tidak ada orang tua yang tidak ingin memberikan makanan yang terbaik bagi anak-anaknya, gitu kan,” tutur dia.

    “Jadi kembali ke pertanyaan awal, memang sitem yang dianut pemerintah saat ini sangat rumit dan rentan disalahgunakan, khususnya penentuan titik, karena itu ya tadi, saya dorong pemerintah pertimbangkan opsi opsi lain, kembali ke dapur sekolah atau memberi uang ke orang tua murid untuk membelanjakan sendiri apa yang mereka rasa terbaik untuk anaknya,” imbuh dia.

    Badan Gizi Nasional (BGN) memberi tanggapan atas temuan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang memberikan penjelasan terkait proses mekanisme pengajuan dapur MBG.

    Nanik membeberkan, sebelumnya proses pengajuan itu diawali dengan membangun dapur terlebih dahulu, baru mendaftar sebagai mitra. Namun kini berubah jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu, baru membangun dapur MBG.

    “Sebenarnya bukan fiktif, dulu kira-kira 3 bulan lalu, ketentuan BGN itu membangun dapur dulu, baru mendaftar. Saat itu saya belum masuk. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga diubah jadi mendaftar dulu baru, kalau disetujui, membangun dapur,” kata Nanik saat dihubungi, Jumat (19/9).

    Halaman 2 dari 2

    (maa/lir)

  • Istana Respons Usulan Ubah Makan Bergizi Gratis Jadi Uang Tunai

    Istana Respons Usulan Ubah Makan Bergizi Gratis Jadi Uang Tunai

    Jakarta –

    Usulan mengubah skema pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi uang tunai mengemuka. Pemerintah dinilai lebih baik memberikan uang tunai kepada orang tua murid di sekolah untuk menyiapkan makan siang kepada anaknya.

    Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ide tersebut sah-sah saja disampaikan oleh siapapun. Namun, dia menegaskan konsep pemberian makan siang secara langsung kepada siswa di sekolah sudah merupakan skema terbaik yang bisa dijalankan.

    “Ide kan banyak, bukan berarti ide tidak baik, tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap oleh pemerintah dan BGN yang terbaik untuk dikerjakan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Usulan pemberian uang tunai kepada orang tua siswa diungkapkan di tengah maraknya keracunan yang terjadi pada siswa penerima MBG di sekolah. Soal hal ini, Prasetyo bilang apabila ada catatan masalah pada program Makan Gratis semuanya tidak masalah dan akan ditampung pemerintah untuk diperbaiki.

    “Kalau nanti ada catatan ya kita akui dan kita perbaiki,” lanjut Prasetyo.

    Usulan MBG Jadi Uang Tunai

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris yang mengusulkan agar MBG diberikan tunai kepada orang tua siswa. Dia menyoroti standard operating procedure (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kurang baik dan membuat banyaknya kasus keracunan terjadi.

    Dia curiga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat tidak dijalankannya SOP dari BGN dengan baik oleh SPPG.

    Charles mengatakan rata-rata persiapan bahan baku menu MBG dilakukan di pukul 23.00 atau malam sebelum distribusi. Makanan, katanya, dimasak pukul 04.00 dan dibungkus pukul 07.00, sementara baru dihidangkan sekitar pukul 11.00-12.00 WIB. Risiko makanan terkontaminasi bakteri jadi sangat tinggi.

    Selain itu, Charles juga mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan makan bergizi gratis. Salah satunya, dia mengusulkan memberikan uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makan bergizi untuk anak masing-masing.

    “Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya. Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025) yang lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (hal/ara)

  • PDIP Soroti Mutu Layanan Jaminan Kesehatan, Charles Honoris Ingatkan Akses Tanpa Kualitas Hanya Ilusi

    PDIP Soroti Mutu Layanan Jaminan Kesehatan, Charles Honoris Ingatkan Akses Tanpa Kualitas Hanya Ilusi

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Jaminan Sosial, Charles Honoris, menilai meski cakupan jaminan kesehatan nasional sudah mencapai 98,3 persen dari 280 juta penduduk Indonesia, kualitas layanan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi di lapangan.

    “Fakta di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai tantangan serius, baik itu ketimpangan layanan antara kota besar dan daerah terpencil, lalu banyaknya antrian yang masih terjadi di rumah sakit-rumah sakit,” kata Charles dalam peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia bertema ‘Seluruh Rakyat Berhak Sehat’ yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Charles menekankan, di balik angka statistik yang terlihat impresif, terdapat rakyat yang menaruh harapan besar terhadap layanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. Menurutnya, jaminan kesehatan yang luas harus dibarengi dengan peningkatan mutu layanan secara merata agar benar-benar memberi manfaat nyata.

    “Semua ini berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional kita dan negara tidak boleh berhenti pada kebanggaan angka semata karena akses tanpa mutu adalah ilusi,” tegasnya.

    Ia menyoroti masih banyak daerah terpencil yang minim sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan. Akibatnya, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapat layanan kesehatan yang seharusnya tersedia di dekat tempat tinggal. Persoalan keterbatasan distribusi tenaga medis dan standar pelayanan yang belum merata juga menambah beban pasien, termasuk waktu tunggu yang masih panjang di banyak rumah sakit.

    Melalui momentum Hari Keselamatan Pasien Sedunia, Charles mendorong penguatan sistem rujukan kesehatan agar lebih efisien dan tidak hanya menumpuk di rumah sakit besar. “Artinya, kami bukan hanya mengkritik, tetapi juga akan menghadirkan solusi. Peringatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah pengingat bahwa keselamatan pasien adalah penting, dari pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjadi hak mendasar setiap warga negara,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut. [hen/beq]

  • Megawati: Perempuan harus seimbangkan peran politik dan keluarga

    Megawati: Perempuan harus seimbangkan peran politik dan keluarga

    “Ibu-ibu harus pintar memasak untuk anak-anak dan suaminya supaya sehat. Saya bisa memasak loh. Saya pernah memasakkan nasi goreng untuk Pak Prabowo,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri berbagi pengalaman hidup sebagai perempuan, ibu, dan tokoh publik, kepada para relawan kesehatan khususnya dari kalangan perempuan.

    Dia menekankan bahwa perempuan harus bisa menyeimbangkan peran politik maupun publik, dengan peran domestik.

    “Ibu-ibu harus pintar memasak untuk anak-anak dan suaminya supaya sehat. Saya bisa memasak loh. Saya pernah memasakkan nasi goreng untuk Pak Prabowo,” kata Megawati dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Megawati juga mengingatkan pentingnya menjaga anak-anak sebagai titipan Sang Pencipta serta menyoroti ancaman narkoba yang saat ini disebutnya sangat berbahaya.

    “Jadi mari jaga keluarga. Lakukan yang terbaik untuk keluarga. Karena itu anak masa depan,” lanjut Megawati.

    Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang jatuh pada 17 September. Acara tersebut berlangsung di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dalam kesempatan itu, DPP PDIP menyelenggarakan Seminar Nasional bertema Seluruh Rakyat Berhak Sehat. Megawati yang mengenakan pakaian merah dipadukan dengan warna hitam tiba sekitar pukul 13.00 WIB. Ia disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, beserta jajaran pengurus DPP lainnya.

    Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menegaskan negara tidak boleh mengabaikan suara pasien miskin.

    “Pasien bukan sekadar angka statistik. Mereka manusia yang punya harapan hidup lebih baik,” tegas Ribka.

    Ia juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan merupakan bentuk hibah negara untuk rakyat, bukan sekadar asuransi.

    Senada dengan Ribka, Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris mengingatkan bahwa meski cakupan jaminan kesehatan nasional sudah 98,3 persen, ketimpangan layanan di daerah terpencil masih tinggi.

    “Akses tanpa mutu adalah ilusi,” katanya.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, Hari Keselamatan Pasien Sedunia menjadi pengingat tanggung jawab ideologis partai terhadap isu kesehatan rakyat. “Persoalan kesehatan adalah investasi penting bagi masa kini dan masa depan,” ujarnya.

    Acara ini juga dihadiri sejumlah kader PDIP seperti Ganjar Pranowo, Abdullah Azwar Anas, Tri Rismaharini, Wiryanti Sukamdani, Puti Guntur Soekarno, dan I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Hadir pula Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, Wasekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo, serta pejabat dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP tegaskan hak rakyat peroleh pelayanan kesehatan bermutu

    PDIP tegaskan hak rakyat peroleh pelayanan kesehatan bermutu

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan menyelenggarakan seminar nasional yang mengangkat tema “Seluruh Rakyat Berhak Sehat” dalam rangka memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang jatuh pada 17 September di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Forum ini juga menyuarakan aspirasi rakyat kepada lembaga negara, yakni DPR RI Komisi IX, Kementerian Kesehatan RI, dan BPJS Kesehatan.

    “Negara tak boleh abai terhadap suara pasien miskin. Pasien bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah manusia yang punya harapan untuk hidup lebih baik,” tegas Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga turut mengikuti acara secara hybrid dan direncanakan mengisi materi berkaitan dengan politik kesehatan dalam cara pandang PDI Perjuangan.

    Ribka menambahkan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali hak seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan adil.

    Ia juga berharap seminar ini menjadi ruang dialog, edukasi, serta advokasi guna meningkatkan kesadaran bersama bahwa keselamatan pasien adalah tanggung jawab kolektif antara masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah, sekaligus memperkuat komitmen politik kerakyatan dalam mendorong hadirnya kebijakan kesehatan yang berpihak kepada rakyat.

    Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini kembali mengingatkan tentang tanggung jawab ideologis sekaligus tanggung jawab kepartaian terkait isu kesehatan.

    Hasto menegaskan persoalan kesehatan rakyat tidak bisa dianggap main-main dan merupakan investasi penting bagi masa kini maupun masa depan.

    Ia juga mengingatkan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang selalu menekankan bahwa arah kebijakan partai harus berpijak pada kepentingan rakyat.

    “Ibu Ketua Umum menyampaikan kebijakan strategis partai, instruksi, dan arahan beliau, bagaimana agar kita sebagai kader partai menyatu dengan seluruh elemen pergerakan rakyat, agar secara berdikari kita mampu mewujudkan suatu sistem kesehatan yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama yang sadar akan pentingnya kesehatan,” kata Hasto.

    Politikus asal Yogyakarta ini meyakini bahwa memastikan kesehatan bagi seluruh rakyat merupakan pesan politik kehidupan yang selalu diajarkan Bung Karno dalam menggali nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

    Hasto juga berpesan kepada seluruh jajaran tiga pilar partai, mulai dari pengurus DPP, DPD, DPC, anggota legislatif Fraksi PDIP, hingga kepala/wakil kepala daerah, untuk terus membumikan nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan dan tindakan.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari negara, tetapi harus bergerak aktif berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Hasto.

    “Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini juga mengandung tugas kita bersama: bagaimana menjaga keselamatan rakyat Indonesia agar seluruh anak bangsa dapat hidup sehat dalam Indonesia Raya,” tambahnya.

    Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris, Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan Abdullah Azwar Anas, Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, dan Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

    Selain itu, hadir pula Ketua DPP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike, dan Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Tampak juga Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes dr. Azhar Jaya, serta Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr. Lily Kresnowati, M.Kes.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Keselamatan Pasien Sedunia, PDIP Tegaskan Hak Rakyat Peroleh Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Adil – Page 3

    Hari Keselamatan Pasien Sedunia, PDIP Tegaskan Hak Rakyat Peroleh Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Adil – Page 3

    Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini kembali mengingatkan tentang tanggung jawab ideologis sekaligus tanggung jawab kepartaian terkait isu kesehatan.

    Hasto menegaskan, persoalan kesehatan rakyat tidak bisa dianggap main-main dan merupakan investasi penting bagi masa kini maupun masa depan.

    Ia juga mengingatkan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang selalu menekankan bahwa arah kebijakan partai harus berpijak pada kepentingan rakyat.

    “Ibu Ketua Umum menyampaikan kebijakan strategis partai, instruksi, dan arahan beliau, bagaimana agar kita sebagai kader partai menyatu dengan seluruh elemen pergerakan rakyat, agar secara berdikari kita mampu mewujudkan suatu sistem kesehatan yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama yang sadar akan pentingnya kesehatan,” kata Hasto.

    Politikus asal Yogyakarta ini meyakini bahwa memastikan kesehatan bagi seluruh rakyat merupakan pesan politik kehidupan yang selalu diajarkan Bung Karno dalam menggali nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

    Hasto juga berpesan kepada seluruh jajaran tiga pilar partai, mulai dari pengurus DPP, DPD, DPC, anggota legislatif Fraksi PDIP, hingga kepala/wakil kepala daerah, untuk terus membumikan nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan dan tindakan.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari negara, tetapi harus bergerak aktif berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Hasto.

    “Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini juga mengandung tugas kita bersama: bagaimana menjaga keselamatan rakyat Indonesia agar seluruh anak bangsa dapat hidup sehat dalam Indonesia Raya,” tandasnya.

    Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris, Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan Abdullah Azwar Anas, Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, dan Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

    Selain itu, hadir pula Ketua DPP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike, dan Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Tampak juga Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes dr. Azhar Jaya, serta Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr. Lily Kresnowati, M.Kes (Epid).

  • Kemenkum Sahkan Kepengurusan DPP PDIP Periode 2025-2030 – Page 3

    Kemenkum Sahkan Kepengurusan DPP PDIP Periode 2025-2030 – Page 3

    Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1. Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2. Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3. Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7. Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10. Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11. Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16. Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17. Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20. Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

     

  • 9 Jadi Plt Ketua DPD PDI-P Jateng, FX Rudy: Apapun Risikonya, Saya Lakukan Semaksimal Mungkin Regional

    9 Jadi Plt Ketua DPD PDI-P Jateng, FX Rudy: Apapun Risikonya, Saya Lakukan Semaksimal Mungkin Regional

    Jadi Plt Ketua DPD PDI-P Jateng, FX Rudy: Apapun Risikonya, Saya Lakukan Semaksimal Mungkin
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo, menerima penugasan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.
    Penugasan ini menyusul Bambang Wuryanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, kini ditugaskan sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) Legislatif dalam kepengurusan DPP PDI-P periode 2025-2030.
    Rudy menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas tersebut.
    “Jadi mau Plt atau apapun,
    wong
    saya ini kader partai, petugas partai. Kalau saya diperintah Ketua Umum, apapun risikonya, apapun tugasnya, ya saya lakukan semaksimal mungkin, sesuai harapan beliau untuk hasil kongres,” ungkap Rudy saat ditemui di kediamannya pada Rabu (20/8/2025) malam.
    Meskipun kabar mengenai penugasannya sudah beredar, Rudy mengaku belum menerima surat resmi dari DPP mengenai penugasan tersebut.
    “Kabar itu teman-teman sudah dengar. Namun secara penugasan berupa surat, belum saya terima,” jelasnya.
    Dia menegaskan akan melaksanakan tugas tersebut dengan baik, tanpa menyakiti pihak lain.
    “Paling tidak, ditunjuk sebagai Plt pun ya tetap akan saya laksanakan dengan baik,” sambung mantan Wali Kota Solo tersebut.

    Rudy juga menyampaikan rencananya untuk segera mensosialisasikan pemilihan Ketua DPD, Ketua DPC, dan Ketua PAC.
    “Jadi ada Konferda, Konfercab, dan Muscab. Ini Desember harus selesai. Baru nanti Januari sampai Juni itu ranting, anak ranting di seluruh Jawa Tengah harus selesai,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 2025-2030 yang belum dilantik pada Kongres ke-6 di Bali, awal Agustus 2025.
    Pelantikan tersebut berlangsung di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/8/2025) siang.
    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDI-P, Adian Napitupulu, mengungkapkan bahwa Megawati melantik pengurus DPP PDI-P yang sebelumnya tidak hadir di kongres.
    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDI-P yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDI-P di Bali,” ujarnya.
    Nama-nama yang baru dilantik termasuk Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, serta Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.
    Selain itu, Andreas Eddy Susetyo dilantik sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM, dan Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PDI-P periode 2025–2030.
    “Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan,” kata Adian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masa bakti 2025-2025, pada hari ini, Kamis (14/8/2025) siang. Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal PDIP.

    Pelantikan yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat ini dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

    Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” ujar Adian.

    Diketahui, sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDI Perjuangan masa bakti 2025-2030 dan belum dilantik secara resmi diantaranya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

    Lalu, Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM; Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi; Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan; Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia. 

    Namun, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini.

    “Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030,” lanjut Adian.

    Acara pelantikan ini turut dihadiri langsung oleh hampir seluruh jajaran DPP PDIP lainnya. 

    Adian menceritakan ada kejadian menarik saat Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo selesai membaca nama-nama pengurus dan meminta mereka untuk maju.

    “Di kertas yang Mas Adhi bacakan posisi Sekjen masih kosong, tanpa nama. Lalu Mas Adi, dan Mas Nanan (M. Prananda Prabowo, Ketua DPP yang juga putra Megawati) bertanya ke Ibu Megawati. Untuk Sekjen gimana. Lalu Ibu Megawati menjawab singkat, ” Ya Mas Hasto,” papar Adian. 

    “Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan” lanjut Adian.

    Dalam kesempatan itu, kata Adian, Megawati turut memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik untuk turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat tanpa ragu ragu.

    “Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Megawati.

    Sebelumnya pada Kongres VI PDIP pada 2 Agustus 2025 di Bali, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030. Saat itu, Megawati mengatakan posisi Sekretaris Jenderal yang secara langsung dinyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri. (Arie Dwi Prasetyo)

    Usai pelantikan hari ini, berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia – Mercy Barends sebagai 

    Sekretariat dan Bendahara

    30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

    31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Hasto Kristiyanto kembali menempati posisi Sekjen PDIP setelah dibebaskan terkait perkara tindak pidana korupsi.

    Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri langsung melantik Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen bersamaan dengan sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya pada hari ini Kamis 14 Agustus 2025 di Kantor DPP PDIP.

    Hal tersebut dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

    “Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030,” tutur Adian.

    Adian membeberkan beberapa nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDIP masa bakti 2025-2030 dan belum dilantik secara resmi diantaranya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

    Lalu, Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM; Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi; Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan; Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia. Sayangnya, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” kata Adian.

    Adian mengatakan bahwa Megawati juga sempat memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik untuk turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat tanpa ragu ragu.

    “Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Adian menirukan Megawati

    Berikut struktur lengkap DPP PDIP 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia – Mercy Barends sebagai 

    Sekretariat dan Bendahara

    30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

    31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike