Pimpinan Komisi IX Minta Tim Investigasi BGN Libatkan Masyarakat Sipil
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyambut baik rencana pembentukan tim investigasi keracunan yang dinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengusut dugaan kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG).
Namun, Charles berharap agar tim investigasi tersebut juga melibatkan masyarakat sipil agar bisa lebih objektif.
“Kami berharap agar tim investigasi ini juga melibatkan masyarakat sipil yang bisa objektif dan melakukan penilaian berdasarkan fakta empiris,” kata Charles saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Politikus PDI Perjuangan ini mengapresiasi anggota tim investigasi BGN yang bakal diisi oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, dan sebagainya.
“Tapi secara umum ya, kembali lagi, kami mendukung ada tim investigasi,” jelas dia.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang memastikan bahwa tim investigasi yang bertugas untuk mengecek masalah dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) akan dibentuk pekan ini.
Setelah dibentuk, kata Nanik, tim investigasi yang berisikan anggota ahli kimia dan farmasi akan langsung turun ke lapangan.
“Insya Allah tim investigasi dalam minggu ini kami akan buat dan segera akan turun (lapangan),” kata Nanik saat ditemui di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Menurut Nanik, hasil penelitian resmi terkait kasus keracunan MBG dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membutuhkan waktu lama.
Tim investigasi ini diharapkan dapat mempercepat temuan dugaan keracunan sembari menunggu hasil resmi dari BPOM.
“Tim ini terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan juga dari teman-teman yang mempunyai profesi di bidang kesehatan. Jadi untuk mempercepat temuan sambil menunggu BPOM, supaya masyarakat segera mendapatkan jawabannya,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Charles Honoris
-
/data/photo/2025/09/23/68d226a6b2773.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pimpinan Komisi IX Minta Tim Investigasi BGN Libatkan Masyarakat Sipil Nasional 23 September 2025
-
/data/photo/2025/09/22/68d144e594af5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
8 Diminta Desak Prabowo Setop MBG, Komisi IX: Prioritas Kita Selamatkan Anak dari Keracunan Nasional
Diminta Desak Prabowo Setop MBG, Komisi IX: Prioritas Kita Selamatkan Anak dari Keracunan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi IX DPR RI menegaskan prioritas utamanya dalam menyikapi kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah menyelamatkan anak-anak agar tidak kembali menjadi korban.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat menanggapi desakan agar DPR RI mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan MBG.
“Prioritas kita adalah bagaimana menghentikan hal serupa terjadi kembali. Bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita dari keracunan. Tapi, kalau sistemnya tidak diubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang,” kata Charles, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senin (22/9/2025).
Charles menekankan, keputusan menghentikan atau melanjutkan program MBG usai maraknya kasus keracunan massal ada di tangan Prabowo.
Komisi IX DPR, kata dia, hanya berwenang mengawasi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program nasional tersebut.
“Tadi kalau saran dari JPPI untuk menghentikan program, menyampaikan kepada Presiden untuk menghentikan program, ini forumnya mungkin bukan di sini. Mitra kami adalah BGN, kami memiliki tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi BGN, sehingga kami menginginkan ada rekomendasi untuk bisa melakukan evaluasi terhadap mereka,” ujar dia.
Menurut Charles, selama pemerintah menilai MBG sebagai program strategis, Komisi IX tetap fokus pada pengawasan dan evaluasi.
Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan program ke depan menjadi lebih baik, sekaligus memastikan kasus keracunan massal tidak terus berulang.
“Kalau masalah dihentikan atau tidak, ya ini nanti kebijakannya Bapak Presiden. Faktanya saat ini Presiden tetap merasa ini adalah program strategis yang dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan,” pungkas dia.
Prabowo didesak hentikan MBG
Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Komisi IX DPR RI agar mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan program MBG.
“Ini rekomendasi dari kami, kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Melalui forum yang sangat terhormat ini di depan Bapak Ibu anggota Komisi IX DPR RI, tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Bapak Prabowo,” ujar Koordinator Program dan Advokasi JPPI Ari Hadianto, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.
Ari Hadianto mengatakan, keselamatan anak-anak harus diutamakan dibanding ambisi politik maupun target program yang telah ditetapkan.
“Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka,” ujar Ari, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.
Menurut Ari, kasus keracunan massal akibat MBG di berbagai daerah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sistemik.
Hal ini menyangkut tata kelola di Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program.
“Hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN, karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah,” kata Ari.
Dalam rapat yang sama, peneliti dari Monash University Grace Wangge juga menilai, pemerintah perlu segera melakukan moratorium program.
Menurut dia, kasus keracunan yang terus berulang membuat kepercayaan publik terhadap MBG semakin terkikis.
“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Makan Bergizi Gratis Diusulkan Diganti Uang Tunai, Bos BGN: Sudah Ada BLT!
Jakarta –
Skema Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan diubah menjadi uang tunai usai banyaknya kejadian penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan atau keracunan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan skema dari program MBG ini merupakan yang sudah baik untuk dilakukan. Pasalnya program ini sudah lama dirancang sedemikian rupa agar terciptanya pemenuhan gizi kepada masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, pemberian uang tunai juga sudah ada porsi tersendiri dari pemerintah yakni berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Begini ya, program ini telah dirancang sejak lama ya kan. Program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah bantuan tunai langsung. Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” katanya di Kantor BGN, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Dadan mengatakan bantuan uang tunai langsung juga tidak bisa menjamin bahwa hal tersebut dapat tersalurkan kepada anak-anak. Pasalnya program ini dirancang untuk mengintervensi gizi anak-anak Indonesia.
“Kedua kan anda sudah tau ada kasus Mahesa di Sumatera Utara. Itu kan korban dari KIP yang diserahkan ke Ibunya. Uangnya dipakai untuk bayar sesuatu dan anaknya tidak dibayarkan SPP. Dan sekarang Mahesa sudah senang makan bergizi dan ibunya kerja di SPPG,” katanya.
Dadan menambahkan skema MBG ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk dapat menciptakan rantai pasok dan mendorong kemandirian pangan masyarakat Indonesia. Ia mengatakan bahwa setiap SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras per bulan atau setara 10 ton gabah kering.
“Dan kemudian kita ingin membangun rantai pasok. 1 SPPG itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan lokal,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris yang mengusulkan agar MBG diberikan tunai kepada orang tua siswa. Dia menyoroti standard operating procedure (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kurang baik dan membuat banyaknya kasus keracunan terjadi.
Dia curiga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat tidak dijalankannya SOP dari BGN dengan baik oleh SPPG.
Charles mengatakan rata-rata persiapan bahan baku menu MBG dilakukan di pukul 23.00 atau malam sebelum distribusi. Makanan, katanya, dimasak pukul 04.00 dan dibungkus pukul 07.00, sementara baru dihidangkan sekitar pukul 11.00-12.00 WIB. Risiko makanan terkontaminasi bakteri jadi sangat tinggi.
Selain itu, Charles juga mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan makan bergizi gratis. Salah satunya, dia mengusulkan memberikan uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makan bergizi untuk anak masing-masing.
“Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya. Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025) yang lalu.
(kil/kil)
-

Ribuan Siswa Keracunan MBG, Anggota DPR Sarankan 2 Opsi: Dananya ke Ortu atau Dikelola Sekolah
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus keracunan siswa usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) kini semakin ramai jadi perhatian publik.
Terlebih, menurut data yang dikemukakan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) jumlah pelajar yang jadi korban keracunan telah mencapai 5.360 anak.
Jumlah itu bahkan disebut hitungan terendah yang kebetulan terdata. Sementara, menurut JPPI, yang tidak terdata jumlahnya diperkirakan jauh lebih banyak.
Menanggapi hal itu, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, menawarkan solusi konkret untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca-kasus keracunan.
Daripada hanya mengkritik, dia mengusulkan dua opsi, yaitu memberikan dana langsung kepada orang tua atau mengembalikan pengelolaan makanan ke sekolah.
“Tujuannya jelas, menjamin kualitas dan keamanan makanan anak-anak,” katanya.
Pernyataan Charles juga dibagikan ulang oleh akun instagram bercentang biru, @berita_gosip. Dia pun mempertanyakan pilihan warganet. “Mana solusi yang Anda dukung?” tanya akun tersebut, dikutip Sabtu (20/9/2025).
Banyak warganet yang setuju jika uang diberikan ke orang tuanya. Bahkan, ada yang membagikan pengalamannya saat sekolah.
“Waktu sekolah dulu, dari sekolah kami diwajibkan membawa bekal dari rumah, pas saat di gerbang sekolah ada Osis dan guru yg memeriksa, mungkin bisa dipraktikan kayak gini juga kali ya, orang tua dikasih uang, dan wajib setiap hari anak harus dibawakan bekal dari rumah,” tulis akun wirdaaa21 di Instagram.
“Ya Allah akhirnya ada yang waras 😍,” ujar warganet lainnya. (bs-sam/fajar)
-

Pimpinan Komisi IX DPR Minta BGN Pikirkan Opsi Masak MBG di Sekolah
Jakarta –
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik Badan Gizi Nasional (BGN) buntut kekacauan yang terjadi terkait jual bali dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kasus keracunan di sejumlah daerah. Ia mendorong opsi lain penyediaan MBG bagi siswa.
Ia awalnya mengkritik kekacauan penentuan titik dapur MBG. Dia menyebut indikasi adanya jual beli memang nyata terjadi di lapangan.
“Saya sudah sering mendengar permasalahan yang agak lumayan kacau di lapangan terkait dengan penentuan titik, bahkan ada indikasi jual beli oknum, ada oknum-oknum yang jual beli terhadap titik dapur di berbagai wilayah, dan ini masalah yang tidak bisa dibiarkan,” kata Charles saat dihubungi, Sabtu (20/9/2025).
Ia menilai apa yang disampaikan anggota Komisi IX DPR Nurhadi terkait dapur MBG bukan sesuatu yang mengada-ada. Menurutnya, itu fakta yang terjadi terkait dapur-dapur MBG.
“Karena kami juga dapat laporan terkait hal serupa bahwa ada penyedia SPPG atau calon penyedia SPPG yang ditawari oleh oknum tertentu untuk menebus titik-titik SPPG itu, jadi memang ada di lapangan terjadi kekacauan penentuan titik SPPG. Karena itu bersamaan dengan berbagai permasalahan lain seperti keracunan makanan dan lain lain, saya mendorong pemerintah untuk memikirkan opsi dalam hal program MBG ini,” ucap dia.
Charles lantas memberikan opsi memasak MBG di sekolah masing-masing. Menurtnya, opsi ini bisa menghindari praktik jual beli dapur MBG hingga keracunan MBG.
“Yang pertama bisa mengembangkan ini atau mengembalikan pola penyediaannya ke sekolah masing-masing, ke dapur sekolah atau kantin sekolah, sehingga tidak ada lagi oknum yang bisa melakukan jual beli atau transaksi titik-titik lokasi dapur MBG,” jelasnya.
“Dengan misal menggunakan pola sekolah itu maka makanan yang disajikan akan jauh lebih segar dan aman disajikan untuk anak-anak sekolah, karena makanan tersebut pasti dimasak tidak lama sebelum makanan disajikan, dibandingkan dengan sekarang, pola dapur sentralistis ini makanan dipersiapkan sejak jam 23.00, dimasak jam 03.00 pagi, jam 07.00 pagi di-packing, mungkin jelang siang hari baru dimakan anak anak kita, sehingga risiko kontaminasi pasti tinggi karena jeda waktu cukup panjang,” sambung dia.
Selain itu, ia juga mengusulkan opsi lebih mudah yakni dengan memberikan uang kepada orang tua murid untuk menyiapkan MBG kepada anak-anaknya. Ia yakin orang tua murid pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya.
“Atau Pemerintah melakukan pola lain yang jauh lebih simpel, yaitu memberikan uang kepada keluarga atau kepada orang tua murid untuk sediakan makanan bagi anak-anaknya, karena saya berkeyakinan tidak ada orang tua yang tidak ingin memberikan makanan yang terbaik bagi anak-anaknya, gitu kan,” tutur dia.
“Jadi kembali ke pertanyaan awal, memang sitem yang dianut pemerintah saat ini sangat rumit dan rentan disalahgunakan, khususnya penentuan titik, karena itu ya tadi, saya dorong pemerintah pertimbangkan opsi opsi lain, kembali ke dapur sekolah atau memberi uang ke orang tua murid untuk membelanjakan sendiri apa yang mereka rasa terbaik untuk anaknya,” imbuh dia.
Badan Gizi Nasional (BGN) memberi tanggapan atas temuan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang memberikan penjelasan terkait proses mekanisme pengajuan dapur MBG.
Nanik membeberkan, sebelumnya proses pengajuan itu diawali dengan membangun dapur terlebih dahulu, baru mendaftar sebagai mitra. Namun kini berubah jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu, baru membangun dapur MBG.
“Sebenarnya bukan fiktif, dulu kira-kira 3 bulan lalu, ketentuan BGN itu membangun dapur dulu, baru mendaftar. Saat itu saya belum masuk. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga diubah jadi mendaftar dulu baru, kalau disetujui, membangun dapur,” kata Nanik saat dihubungi, Jumat (19/9).
Halaman 2 dari 2
(maa/lir)
-

Istana Respons Usulan Ubah Makan Bergizi Gratis Jadi Uang Tunai
Jakarta –
Usulan mengubah skema pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi uang tunai mengemuka. Pemerintah dinilai lebih baik memberikan uang tunai kepada orang tua murid di sekolah untuk menyiapkan makan siang kepada anaknya.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ide tersebut sah-sah saja disampaikan oleh siapapun. Namun, dia menegaskan konsep pemberian makan siang secara langsung kepada siswa di sekolah sudah merupakan skema terbaik yang bisa dijalankan.
“Ide kan banyak, bukan berarti ide tidak baik, tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap oleh pemerintah dan BGN yang terbaik untuk dikerjakan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Usulan pemberian uang tunai kepada orang tua siswa diungkapkan di tengah maraknya keracunan yang terjadi pada siswa penerima MBG di sekolah. Soal hal ini, Prasetyo bilang apabila ada catatan masalah pada program Makan Gratis semuanya tidak masalah dan akan ditampung pemerintah untuk diperbaiki.
“Kalau nanti ada catatan ya kita akui dan kita perbaiki,” lanjut Prasetyo.
Usulan MBG Jadi Uang Tunai
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris yang mengusulkan agar MBG diberikan tunai kepada orang tua siswa. Dia menyoroti standard operating procedure (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kurang baik dan membuat banyaknya kasus keracunan terjadi.
Dia curiga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat tidak dijalankannya SOP dari BGN dengan baik oleh SPPG.
Charles mengatakan rata-rata persiapan bahan baku menu MBG dilakukan di pukul 23.00 atau malam sebelum distribusi. Makanan, katanya, dimasak pukul 04.00 dan dibungkus pukul 07.00, sementara baru dihidangkan sekitar pukul 11.00-12.00 WIB. Risiko makanan terkontaminasi bakteri jadi sangat tinggi.
Selain itu, Charles juga mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan makan bergizi gratis. Salah satunya, dia mengusulkan memberikan uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makan bergizi untuk anak masing-masing.
“Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya. Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025) yang lalu.
Halaman 2 dari 2
(hal/ara)
-

PDIP Soroti Mutu Layanan Jaminan Kesehatan, Charles Honoris Ingatkan Akses Tanpa Kualitas Hanya Ilusi
Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Jaminan Sosial, Charles Honoris, menilai meski cakupan jaminan kesehatan nasional sudah mencapai 98,3 persen dari 280 juta penduduk Indonesia, kualitas layanan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi di lapangan.
“Fakta di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai tantangan serius, baik itu ketimpangan layanan antara kota besar dan daerah terpencil, lalu banyaknya antrian yang masih terjadi di rumah sakit-rumah sakit,” kata Charles dalam peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia bertema ‘Seluruh Rakyat Berhak Sehat’ yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Charles menekankan, di balik angka statistik yang terlihat impresif, terdapat rakyat yang menaruh harapan besar terhadap layanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. Menurutnya, jaminan kesehatan yang luas harus dibarengi dengan peningkatan mutu layanan secara merata agar benar-benar memberi manfaat nyata.
“Semua ini berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional kita dan negara tidak boleh berhenti pada kebanggaan angka semata karena akses tanpa mutu adalah ilusi,” tegasnya.
Ia menyoroti masih banyak daerah terpencil yang minim sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan. Akibatnya, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapat layanan kesehatan yang seharusnya tersedia di dekat tempat tinggal. Persoalan keterbatasan distribusi tenaga medis dan standar pelayanan yang belum merata juga menambah beban pasien, termasuk waktu tunggu yang masih panjang di banyak rumah sakit.
Melalui momentum Hari Keselamatan Pasien Sedunia, Charles mendorong penguatan sistem rujukan kesehatan agar lebih efisien dan tidak hanya menumpuk di rumah sakit besar. “Artinya, kami bukan hanya mengkritik, tetapi juga akan menghadirkan solusi. Peringatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah pengingat bahwa keselamatan pasien adalah penting, dari pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjadi hak mendasar setiap warga negara,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut. [hen/beq]
-

Megawati: Perempuan harus seimbangkan peran politik dan keluarga
“Ibu-ibu harus pintar memasak untuk anak-anak dan suaminya supaya sehat. Saya bisa memasak loh. Saya pernah memasakkan nasi goreng untuk Pak Prabowo,”
Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri berbagi pengalaman hidup sebagai perempuan, ibu, dan tokoh publik, kepada para relawan kesehatan khususnya dari kalangan perempuan.
Dia menekankan bahwa perempuan harus bisa menyeimbangkan peran politik maupun publik, dengan peran domestik.
“Ibu-ibu harus pintar memasak untuk anak-anak dan suaminya supaya sehat. Saya bisa memasak loh. Saya pernah memasakkan nasi goreng untuk Pak Prabowo,” kata Megawati dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Megawati juga mengingatkan pentingnya menjaga anak-anak sebagai titipan Sang Pencipta serta menyoroti ancaman narkoba yang saat ini disebutnya sangat berbahaya.
“Jadi mari jaga keluarga. Lakukan yang terbaik untuk keluarga. Karena itu anak masa depan,” lanjut Megawati.
Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang jatuh pada 17 September. Acara tersebut berlangsung di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.
Dalam kesempatan itu, DPP PDIP menyelenggarakan Seminar Nasional bertema Seluruh Rakyat Berhak Sehat. Megawati yang mengenakan pakaian merah dipadukan dengan warna hitam tiba sekitar pukul 13.00 WIB. Ia disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, beserta jajaran pengurus DPP lainnya.
Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menegaskan negara tidak boleh mengabaikan suara pasien miskin.
“Pasien bukan sekadar angka statistik. Mereka manusia yang punya harapan hidup lebih baik,” tegas Ribka.
Ia juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan merupakan bentuk hibah negara untuk rakyat, bukan sekadar asuransi.
Senada dengan Ribka, Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris mengingatkan bahwa meski cakupan jaminan kesehatan nasional sudah 98,3 persen, ketimpangan layanan di daerah terpencil masih tinggi.
“Akses tanpa mutu adalah ilusi,” katanya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, Hari Keselamatan Pasien Sedunia menjadi pengingat tanggung jawab ideologis partai terhadap isu kesehatan rakyat. “Persoalan kesehatan adalah investasi penting bagi masa kini dan masa depan,” ujarnya.
Acara ini juga dihadiri sejumlah kader PDIP seperti Ganjar Pranowo, Abdullah Azwar Anas, Tri Rismaharini, Wiryanti Sukamdani, Puti Guntur Soekarno, dan I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Hadir pula Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, Wasekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo, serta pejabat dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

PDIP tegaskan hak rakyat peroleh pelayanan kesehatan bermutu
Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan menyelenggarakan seminar nasional yang mengangkat tema “Seluruh Rakyat Berhak Sehat” dalam rangka memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang jatuh pada 17 September di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.
Forum ini juga menyuarakan aspirasi rakyat kepada lembaga negara, yakni DPR RI Komisi IX, Kementerian Kesehatan RI, dan BPJS Kesehatan.
“Negara tak boleh abai terhadap suara pasien miskin. Pasien bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah manusia yang punya harapan untuk hidup lebih baik,” tegas Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga turut mengikuti acara secara hybrid dan direncanakan mengisi materi berkaitan dengan politik kesehatan dalam cara pandang PDI Perjuangan.
Ribka menambahkan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali hak seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan adil.
Ia juga berharap seminar ini menjadi ruang dialog, edukasi, serta advokasi guna meningkatkan kesadaran bersama bahwa keselamatan pasien adalah tanggung jawab kolektif antara masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah, sekaligus memperkuat komitmen politik kerakyatan dalam mendorong hadirnya kebijakan kesehatan yang berpihak kepada rakyat.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini kembali mengingatkan tentang tanggung jawab ideologis sekaligus tanggung jawab kepartaian terkait isu kesehatan.
Hasto menegaskan persoalan kesehatan rakyat tidak bisa dianggap main-main dan merupakan investasi penting bagi masa kini maupun masa depan.
Ia juga mengingatkan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang selalu menekankan bahwa arah kebijakan partai harus berpijak pada kepentingan rakyat.
“Ibu Ketua Umum menyampaikan kebijakan strategis partai, instruksi, dan arahan beliau, bagaimana agar kita sebagai kader partai menyatu dengan seluruh elemen pergerakan rakyat, agar secara berdikari kita mampu mewujudkan suatu sistem kesehatan yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama yang sadar akan pentingnya kesehatan,” kata Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini meyakini bahwa memastikan kesehatan bagi seluruh rakyat merupakan pesan politik kehidupan yang selalu diajarkan Bung Karno dalam menggali nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Hasto juga berpesan kepada seluruh jajaran tiga pilar partai, mulai dari pengurus DPP, DPD, DPC, anggota legislatif Fraksi PDIP, hingga kepala/wakil kepala daerah, untuk terus membumikan nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan dan tindakan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari negara, tetapi harus bergerak aktif berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Hasto.
“Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini juga mengandung tugas kita bersama: bagaimana menjaga keselamatan rakyat Indonesia agar seluruh anak bangsa dapat hidup sehat dalam Indonesia Raya,” tambahnya.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris, Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan Abdullah Azwar Anas, Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, dan Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Selain itu, hadir pula Ketua DPP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike, dan Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo.
Tampak juga Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes dr. Azhar Jaya, serta Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr. Lily Kresnowati, M.Kes.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2023/08/24/64e72b706ab72.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)