Xcloud.id

Tag: Chandra Setiawan

  • KPK Panggil Iwan Chandra Terkait Kasus Dugaan Suap IUP Tambang Kalimantan Timur

    KPK Panggil Iwan Chandra Terkait Kasus Dugaan Suap IUP Tambang Kalimantan Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Iwan Chandra sebagai saksi terkait dugaan kasus suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur TA 2013-2018.

    Iwan Chandra merupakan pihak swasta yang diduga membantu tersangka pengusaha tambang Kalimantan Timur, Rudy Ong Chandra (ROC), terkait kepengurusan perpanjangan IUP kepada mantan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak (AFI). 

    Selain Iwan Chandra, KPK juga memanggil Chandra Setiawan yang berasal dari pihak swasta.

    “Bertempat di Gedung KPK Merah Putih, pada hari Senin (8/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdr. CS alias IC, selaku Swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (8/9/2025).

    Budi mengatakan pemeriksaan guna memperdalam informasi terkait perkara tersebut. Namun, Budi belum dapat menyampaikan materi pemeriksaan kepada awak media.

    Sebagai informasi, Rudy Ong Chandra merupakan pengusaha tersohor dan menjabati beberapa posisi penting sebagai Komisaris PT Sepiak Jaya Kalimantan Timur, PT Cahaya Bara Kalimantan Timur, PT Bunga Jadi Lestari, dan PT Anugrah Pancaran Bulan. Selain itu, ia juga tercatat sebagai pemegang saham 5 persen di PT Tara Indonusa Coal.

    Adapun perkara dugaan suap IUP ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 19 September 2024. KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu; mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak; Ketua Kadin Kaltim, Dayang Dona; Rudy Ong Chandra. 

    Ketiganya telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 24 September 2024 untuk enam bulan ke depan.

    Rudy pernah mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada November 2024, hakim menolak gugatan tersebut

    Rudy sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada Rabu (13/11/2024), hakim menolak permohonan tersebut.

  • KPK Panggil Iwan Chandra Pengantar Uang Suap Rp 3 M untuk Ketua Kadin Kaltim Dayang Dona Nasional 8 September 2025

    KPK Panggil Iwan Chandra Pengantar Uang Suap Rp 3 M untuk Ketua Kadin Kaltim Dayang Dona Nasional 8 September 2025

    KPK Panggil Iwan Chandra Pengantar Uang Suap Rp 3 M untuk Ketua Kadin Kaltim Dayang Dona
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pihak swasta Iwan Chandra terkait kasus dugaan suap pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur periode 2013-2018 pada Senin (8/9/2025).
    Selain Iwan, KPK juga memanggil Chandra Setiawan selaku pihak swasta dalam perkara yang sama.
    “Bertempat di Gedung KPK Merah Putih, pada hari Senin, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdr. CS alias IC, selaku swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
    Meski demikian, KPK tak mengungkapkan materi yang akan didalami dari pemeriksaan tersebut.
    Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pengusaha tambang Rudy Ong Chandra sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur periode 2013-2018, pada Senin (25/8/2025).
    “KPK sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka yaitu AFI, DDW, ROC (Rudy Ong),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.
    KPK menduga Rudy memberikan suap Rp 3,5 miliar dalam bentuk Dollar Singapura untuk mengurus 6 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur.
    Uang tersebut diberikan Rudy kepada putri dari Gubernur Kalimantan Timur 2008-2018 Awang Faroek sekaligus Ketua Kadin, Dayang Donna Walfiaries Tania melalui perantara Iwan Chandra dan Sugeng di Hotel Samarinda.
    Kasus korupsi yang menjerat Rudy Ong ini merupakan pengembangan penyidikan dari kasus dugaan suap IUP di Kalimantan Timur yang dilakukan KPK sejak September 2024.
    KPK sebelumnya turut menetapkan Gubernur Kalimantan Timur 2008-2018 Awang Faroek Ishak (AFI) dan putri dari Awang Faroek sekaligus Ketua Kadin, Dayang Donna Walfiaries Tania sebagai tersangka dalam perkara ini.
    Dalam proses penyidikan perkara ini, Rudy Ong pernah mengajukan praperadilan pada Oktober 2024 di PN Jakarta Selatan, namun gugatannya tidak diterima.
    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rudy ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025.
    “Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Asep.
    Atas perbuatannya, Rudy Ong Chandra disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Para Tokoh Agama Kumpul di KWI, Dorong Pemerintah Tegas terhadap Intoleransi Nasional

    5 Para Tokoh Agama Kumpul di KWI, Dorong Pemerintah Tegas terhadap Intoleransi Nasional

    Para Tokoh Agama Kumpul di KWI, Dorong Pemerintah Tegas terhadap Intoleransi
    Tim Redaksi
    J
    AKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam pimpinan majelis agama-agama di Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya tindakan intoleransi terhadap kegiatan doa dan ibadah di sejumlah daerah.
    Mereka berkumpul di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta, Selasa (5/8/2025), untuk menyerukan penegakan hukum dan perlindungan atas kebebasan beragama di Tanah Air.
    Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) KWI, Romo Aloysius Budi Purnomo Pr, menegaskan bahwa pelbagai tindakan intimidasi, kekerasan, dan pembatasan sepihak terhadap kegiatan ibadah telah merusak semangat kerukunan beragama.
    “Bagi kami, terjadinya sejumlah insiden penyerangan, pelarangan atau penolakan, dan gangguan terhadap kegiatan doa dan ibadah di beberapa daerah, yang dilakukan oleh sejumlah warga masyarakat tersebut mencoreng dan merusak bangunan toleransi, kerukunan, persaudaraan, dan hidup bersama serta keberagaman agama dan budaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Romo Budi dalam konferensi pers hari ini.
    Dalam pernyataan bersama yang dibacakan, para tokoh agama menyerukan agar negara tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman terhadap toleransi dan kehidupan beragama yang damai.
    Pimpinan Majelis Agama-Agama di Indonesia secara tegas meminta pemerintah bertindak tegas terhadap para pelaku intoleransi beragama.
    “Atas dasar keprihatinan tersebut kami menyerukan kepada Pemerintah (Presiden RI, Menteri Agama, Kapolri, TNI, FKUB, dan para tokoh masyarakat dan agama), untuk hadir dan bertindak tegas terhadap siapapun yang bersikap intoleran dan apalagi dengan melakukan tindakan kekerasan yang merupakan tindakan kriminal,” tutur Romo Budi.
    “Tidak boleh dilakukan pembiaran terhadap siapa pun yang telah bertindak anarkis apalagi terhadap kegiatan doa dan ibadah di seluruh wilayah NKRI ini,” sambungnya.
    Dalam kesempatan tersebut, para pemuka agama juga menyampaikan lima poin seruan moral.
    Pertama, kebebasan beragama dan beribadah adalah hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
    Kedua, negara wajib hadir dan bertindak tegas mencegah kejadian serupa di masa depan.
    Ketiga, aparat hukum dan keamanan diminta menindak pelaku kekerasan dan perusakan tempat ibadah.
    Keempat, pemerintah pusat dan daerah diminta bekerja sama dengan FKUB dan masyarakat dalam menjaga toleransi dan menjamin rumah ibadah sebagai tempat damai.
    Kelima, tokoh agama diminta untuk mengajak umat menjaga kerukunan dan tidak mudah terprovokasi oleh hasutan yang memecah belah.
    Menurut Romo Budi, seruan ini bukan sekadar reaksi atas kejadian yang sedang ramai, melainkan bentuk tanggung jawab moral dari para pemimpin lintas agama terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.
    Sebagai informasi, mereka tokoh agama yang menyampaikan sikap antara lain Romo Aloysius Budi Purnomo, Ketua PBNU Rumadi Ahmad, Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) I Ketut Budiasa, Sekretaris Perastuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Anes Dwi Prasetya.
    Selain itu ada juga Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Ws Chandra Setiawan, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pendeta Etika Saragih, Humas Gereja Bala Keselamatan Mayor Maxel D Latupatty dan Wakil Sekretaris Gereja Ortodoks Indonesia Serafim.
     
    Sebagai informasi, insiden pembubaran dan perusakan terhadap kegiatan ibadah terjadi di waktu belakangan ini.
    Ada peristiw di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang pada Minggu (27/7/2025) sore, rumah doa umat Kristen dibubarkan dan dirusak oleh sekelompok orang.
    Ada pula peristiwa yang diduga merupakan tindakan intoleransi di Kampung Tangkil RT4/RW1, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat, 27 Juli 2025 lalu.
    Warga mendatangi lokasi retret para pelajar Kristiani, membubarkan aktivitas di lokasi dan merusak beberapa fasilitas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPPU-FDPU Paramadina Soroti Isu Hak Monopoli BUMN

    KPPU-FDPU Paramadina Soroti Isu Hak Monopoli BUMN

    Jakarta –

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) dan Universitas Paramadina menyoroti implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merevisi UU No. 19 Tahun 2003, khususnya terkait pemberian hak monopoli melalui Pasal 86M.

    Adapun ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan hak monopoli kepada BUMN atau anak usahanya melalui Peraturan Pemerintah (PP).

    Keduanya, membahas hal tersebut dengan menggelar Simposium Nasional pada Senin (30/6). Ketua KPPU, Fanshurullah Asa menegaskan pentingnya menyeimbangkan kepentingan negara melalui BUMN dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

    Ia mengungkapkan sejak tahun 2020, KPPU telah mengajukan enam saran kebijakan kepada Kementerian BUMN, termasuk mitigasi jabatan rangkap dan penguatan program kepatuhan persaingan.

    “Kami ingin memastikan bahwa BUMN dikelola secara profesional dan berdaya saing, tetapi tetap tunduk pada prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan adil,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

    Ia juga menekankan perlunya pelibatan aktif KPPU dalam penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang BUMN. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tetap selaras dengan prinsip persaingan usaha.

    “Danantara sebaiknya proaktif berkonsultasi dan menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) milik KPPU dalam menyusun kebijakannya. Ini agar sejalan dengan pencapaian visi Presiden dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi dari aspek investasi dan pengeluaran pemerintah secara eksponensial menuju angka 8%”, jelasnya.

    Pada kesempatan ini, sejumlah pakar hukum dan ekonomi juga menyampaikan saran dan kritik terhadap potensi dampak yuridis, institusional, dan ekonomi dari beleid tersebut.

    Mereka juga sepakat l peran dan masukan KPPU l diperlukan dalam proses pembahasan regulasi dimaksud.

    Sebagai informasi, simposium turut dihadiri Di antaranya Guru Besar Hukum dari Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait; perwakilan Universitas Indonesia, T.M. Zakir S. Machmud, Ph.D.; serta Pelaksana Tugas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN, Wahyu Setyawan.

    Hadir pula anggota KPPU Eugenia Mardanugraha, Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto, Anggota KPPU Periode 2018-2023 Chandra Setiawan, Guru Besar Universitas Pelita Harapan Prof. (jur) Udin Silalahi, serta Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina Dr. Handi Risza Idris hadir dalam simposium.

    Hadirnya diskusi ini diharapkan dapat memperkaya perspektif lintas disiplin dan memberikan landasan bagi penyusunan kebijakan lanjutan, yang tidak hanya berpihak pada kepentingan negara, tetapi menjamin iklim usaha yang sehat, adil, dan kompetitif.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dibalik Visi Danantara jadi Sovereign Fund Bertaraf Global – Page 3

    Dibalik Visi Danantara jadi Sovereign Fund Bertaraf Global – Page 3

    Dalam kesimpulan dari forum tersebut, tertuang bahwa good governance dan talenta terbaik adalah kunci keberhasilan Danantara. Selain itu, pentingnya transparansi dan profesionalisme untuk memastikan investasi mendukung sektor prioritas, seperti infrastruktur dan sset terbarukan, demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    “Forum ini membuka wawasan baru tentang potensi Danantara dalam mengelola sset negara secara efisien. Kami berharap diskusi ini memperkuat strategi investasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujar Prof. Chandra Setiawan, Executive Director President Club.

    Sebagai informasi, President Club, komunitas pengusaha, akademisi, dan pejabat pemerintahan yang berdiri sejak 2011, kini memiliki lebih dari 1.200 anggota. Klub ini rutin menggelar diskusi bulanan untuk memperluas jejaring investasi dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

    Acara yang dihadiri sekitar 300 pengusaha, akademisi, dan pejabat pemerintahan ini bertujuan memaparkan visi Danantara sebagai sovereign fund Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

     

  • Jenderal TNI Jadi Gubernur di Indonesia, Nomor 2 Mantan Asisten Khusus Prabowo

    Jenderal TNI Jadi Gubernur di Indonesia, Nomor 2 Mantan Asisten Khusus Prabowo

    loading…

    Ratusan kepala daerah terpilih berjalan menuju Istana Kepresidenan untuk dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (20/2/2025). FOTO/ALDHI CHANDRA SETIAWAN

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah melantik 33 Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak di Istana Kepresidenan pada Kamis, 20 Februari 2025. Dari jumlah itu dua di antaranya merupakan pensiunan Jenderal TNI .

    Jenderal TNI di sini merujuk pada golongan pangkat bintang yang disandang Perwira Tinggi (Pati) Angkatan Darat. Golongan pangkat ini terdiri dari Brigadir Jenderal (Brigjen) atau jenderal bintang 1, Mayor Jenderal (Mayjen) atau jenderal bintang 2, Letnan Jenderal (Letjen) atau jenderal bintang 3, dan Jenderal TNI atau Jenderal bintang 4.

    Jenderal TNI yang dilantik menjadi Gubernur pada 20 Februari 2025 telah menyandang status sebagai purnawirawan. Setelah pensiun dari militer, mereka terjun ke politik dan mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Hasilnya sebagian dari mereka meraih suara terbanyak dan ditetapkan oleh KPU sebagai kepala daerah terpilih. Lalu siapa saja jenderal TNI yang terpilih menjadi Gubernur?

    Jenderal TNI Menjadi Gubernur di Indonesia:

    1. Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka

    FOTO/DOK.Pemprov Sulawesi Tenggara

    Pertama, ada nama Andi Sumangerukka, jenderal TNI yang menjadi gubernur. Pati TNI AD berpangkat terakhir Mayor Jenderal itu yang berpasangan dengan Hugua dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.

    Andi Sumangerukka merupakan lulusan Akmil 1987 dari kecabangan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud). Jabatan terakhir militernya adalah Pangdam XIV/Hasanuddin periode 9 Januari 2020-1 April 2021.

    Beberapa jabatan militer lain juga pernah diembannya. Antara lain Danyon Arhanudse 13/Parigha Bhuana Yudha, Asintel Kodam I/Bukit Barisan,Danrem 143/Halu Oleo, Irdam V/Brawijaya, Kabinda Sulawesi Tenggara BIN, dan Sahli Bid. Ideologi dan Politik BIN. Pada 2020, Andi Sumangerukka kemudian diangkat menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin.

    Pada Pilkada 2024, Andi Sumangerukka maju sebagai Calon Gubernur Sulawesi Tenggara. Tentara kelahiran Makassar 11 Maret 1963 yang berpasangan dengan Hugua itu diusung oleh Partai Gerindra, PAN, PPP, dan Hanura.

    Hasilnya, Andi Sumangerukka-Hugua meraih suara tertinggi 775.183 (52,3%). Mengalahkan tiga pasangan rivalnya, yakni Tina Nur Alam-LM Ihsan Taufik Ridwan yang meraih 308.373 suara (20,84%); Lukman Abunawas-La Ode Ida 246.393 suara (16,65%); dan Ruksamin-LM Sjafei Kahar yang mendapatkan 149.642 suara (10,11%).

    Atas raihan suara itu, Andi Sumangerukka-Hugua ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Sultra. Pasangan ini telah resmi dilantik oleh Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

    2. Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Lumbaa Komaling

    FOTO/WIKIPEDIA

  • Gerindra Dorong Prabowo Jadi Capres 2029, Petinggi Golkar: Itu Bagus

    Gerindra Dorong Prabowo Jadi Capres 2029, Petinggi Golkar: Itu Bagus

    loading…

    Prabowo Subianto. Foto/Dok SindoNews/Aldhi Chandra Setiawan

    JAKARTA – Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didorong maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Dorongan yang disampaikan kader Gerindra tersebut disambut baik petinggi Partai Golkar .

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai usulan Prabowo maju Pilpres 2029 merupakan hal bagus. “Menurut saya itu bagus. Pak Prabowo bukan saja kebanggaan Gerindra, tapi juga kebanggaan Golkar karena beliau pernah berkiprah di Golkar. Dan, dalam dirinya mengalir nilai-nilai kekaryaan,” kata Sarmuji saat dihubungi, Jumat (14/2/2025).

    Menurut Sarmuji, Prabowo telah melalukan banyak terobosan sejak menjabat Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024. “Dalam beberapa bulan ini saja banyak gebrakan yang beliau lakukan. Jadi wajar kalau beliau siap untuk dicalonkan sebagai calon presiden kembali,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didorong maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Dorongan itu dilayangkan para kader yang hadir di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025).

    “Ya, teman-teman berharap beliau nanti akan dua periode, harapan dari teman-teman,” ujar elite Partai Gerindra Mochamad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu menyampaikan, para kader menilai kepemimpinan Prabowo sebagai presiden telah membuahkan hasil yang baik meski baru berjalan beberapa bulan. “Jadi ya teman-teman ingin dua periode. Semakin luar biasa gitu,” tuturnya.

    Atas dorongan dari para kader Gerindra tersebut, Prabowo meresposnnya. “Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden. Beliau menjawab, ‘Insyaallah’, namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    (zik)

  • Penampakan Kelapa Gading Banjir Selutut Orang Dewasa

    Penampakan Kelapa Gading Banjir Selutut Orang Dewasa

    loading…

    Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara masih terendam banjir selutut orang dewasa, Rabu (29/1/2025). Foto/Aldhi Chandra Setiawan

    JAKARTA – Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara masih terendam banjir selutut orang dewasa, Rabu (29/1/2025). Sejumlah kendaraan menerobos banjir di Jalan Boulevard Barat Raya.

    Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading masih terendam banjir setinggi lutut orang dewasa sampai saat ini pukul 11.00 WIB imbas hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta.

    Meski belum surut, banyak kendaraan yang memaksa menerobos jalan.

    Jalan Tol ke Arah Bandara Soetta Masih Banjir
    Sementara itu, Jalan tol ke arah Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) masih banjir hingga pagi ini. Namun jalan tol masih bisa dilalui kendaraan sampai tiga jalur.

    Kabag OPS Dit Lantas PMJ AKBP Karosekali mengungkapkan bahwa tinggi genangan air saat ini sekitar 20 cm.

    “Saat ini pukul 09.06 tanggal 29 Januari 2025 kami laporkan dari Tol kearah bandara dari arah Semanggi kearah bandara pada kilometer 31+ 200. Untuk ketinggian air sekitar 20 cm masih bisa dilalui oleh kendaraan sampai tiga lajur,” kata Karosekali dalam keterangan videonya di akun Instagram @tmcpoldametro.

    Masyarakat pun dipersilakan melewati jalan tol untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, namun tetap berhati-hati.

    “Jadi kami sampaikan kepada warga masyarakat kami yang akan menuju ke bandara silakan melintas dari dalam tol dan tetap berhati-hati,” ungkapnya.(Aldhi Chandra Setiawan dan Raka Dwi Novianto)

    (rca)

  • Isu Gibran Masuk Golkar lewat MKGR, Ini Respons Bahlil Lahadalia

    Isu Gibran Masuk Golkar lewat MKGR, Ini Respons Bahlil Lahadalia

    loading…

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto/Aldhi Chandra Setiawan

    JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia bicara tentang isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan masuk partai berlambang pohon beringin melalui Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Bahlil meminta publik menunggu puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Ormas MKGR , malam ini.

    “Saya sampai dengan sekarang masih, itu kan nanti di MKGR besok malam saja nanti kita lihat,” ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Bahlil pun meminta isu masuknya Gibran ke MKGR ditanyakan kepada Ketua Umum MKGR Adies Kadir. Bahlil mengaku dirinya juga merupakan undangan dalam acara HUT Ormas MKGR.

    “Menyangkut siapa yang diundang, wallahualam bissawab, karena saya juga undangan. Tapi saya yakinkan bahwa besok acaranya baik,” ujar Bahlil.

    Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan bakal menghadiri perayaan HUT ke-65 Ormas MKGR pada Sabtu, 18 Januari 2025. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir .

    Adies mengatakan, pihaknya telah mengirim undangan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. “Dan, insyaallah Pak Wapres akan hadir untuk acara tersebut,” kata Adies saat ditemui di Kantor DPP MKGR, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Prabowo, kata Adies, akan memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-65 MKGR melalui video tapping. “Karena ternyata beliau dulu waktu zamannya masih berada di Partai Golkar, beliau adalah salah satu, adalah Ketua Dewan Penasihat Ormas MKGR zaman masih Pak Irsyad Sudiro ketua umumnya,” ujarnya.

    (zik)

  • Penerapan Ideologi Pancasila di Era Milenial, dari Sila Pertama hingga Kelima

    Penerapan Ideologi Pancasila di Era Milenial, dari Sila Pertama hingga Kelima

    loading…

    Sejumlah warga mengunjungi Museum Pancasila Sakti pada Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta, Selasa (1/10/2024). FOTO/Aldhi Chandra Setiawan

    JAKARTA – Penerapan ideologi Pancasila di era milenial perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini penting agar identitas bangsa tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

    Dilansir dari artikel jurnal berjudul “Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Generasi Milenial”, generasi milenial hidup di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila yang seharus terpatri dalam jiwa mulai terkikis.

    Diperlukan upaya agar Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara terinternalisasi dalam jiwa generasi milenial. Salah satunya adalah dengan menerapkan Pancasila sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari.

    5 Penerapan Ideologi Pancasila pada Era Milenial

    1. Sila Pertama

    – Mempunyai satu agama dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama yang diikuti serta tidak memaksa orang lain untuk masuk ke agama yang dianutnya.

    – Membuat konten positif di media sosial yang menginspirasi nilai-nilai toleransi beragama.

    – Menghindari penyebaran ujaran kebencian atau hoax yang menyerang keyakinan orang lain.

    2. Sila Kedua

    – Menghargai segala perbedaan ditengah masyarakat yang meliputi perbedaan suku, agama, dan ras.

    – Melakukan kampanye donasi online untuk membantu korban bencana.

    – Menyebarkan konten yang mempromosikan hak asasi manusia dan anti diskriminasi.

    3. Sila Ketiga

    – Harus memiliki rasa cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat.

    – Menghindari penyebaran informasi yang memicu perpecahan di media sosial.

    – Mengikuti komunitas yang mempromosikan persatuan dan keberagaman di Indonesia.

    4. Sila Keempat

    – Turut serta dalam mengawasi dan memberikan saran terhadap penyelenggaraan kedaulatan rakyat.