Xcloud.id

Tag: Chaidir

  • Peserta seleksi duga ada kecurangan dalam penerimaan PJLP di DKI

    Peserta seleksi duga ada kecurangan dalam penerimaan PJLP di DKI

    Jakarta (ANTARA) – Peserta seleksi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) berinisial A (20) menduga ada kecurangan penerimaan PJLP, sehingga dirinya tak lolos sebagai petugas keamanan wanita di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) 1 KS Tubun.

    “Saya menduga ada unsur kecurangan karena dari hasil seleksi yang kami ikuti nilai saya yang terbaik, tapi malah yang nilainya di bawah saya yang lolos,” kata wanita berinisial A (20) di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) 1 KS Tubun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta hanya membuka satu posisi tenaga keamanan wanita. Sementara, ada tiga perempuan yang ikut hingga tes terakhir.

    Ia mengaku sudah memiliki ijazah satpam, KTA satpam, sudah ikut pendidikan satpam dan nilai kekuatan fisiknya juga bagus.

    “Saya memiliki keyakinan bisa lolos seleksi. Tapi, ternyata tidak masuk,” kata dia.

    Menurut dia, seluruh peserta digabungkan dalam satu grup WhatsApp dan seluruh informasi tentang seleksi ada grup tersebut. Begitu pun, hasil kelulusannya. Namun, bagi mereka yang tidak lolos langsung dikeluarkan dari grup.

    “Saya sudah dikeluarkan dari grup itu,” kata dia.

    Menurut A, pengumuman dirinya tidak lolos seleksi diumumkan melalui pesan WhatsApp dan tidak diberitahukan penyebab dirinya tidak lolos menjadi anggota tenaga keamanan.

    “Awalnya saya bilang ini mungkin belum rezeki, tapi setelah dipikir lagi ada dugaan kecurangan,” kata dia.

    Dia berharap agar proses seleksi perekrutan tenaga jasa keamanan itu bisa di ulang kembali dari awal dan dilakukan secara terbuka agar tidak timbul kecurangan.

    Ia berharap diulang lagi dari awal, kalau perlu ada pihak eksternal yang dilibatkan, sehingga seleksi ini lebih adil.

    “Kemarin kan cuma beberapa panitia. Tertutup, ” kata dia.

    Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjamin rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) berlangsung transparan serta diawasi dan dilaporkan secara langsung .

    “Yang jelas saya sudah membaca komen-komen publik yang khawatir tidak berlangsung transparan. Maka saya sudah meminta untuk dilakukan secara terbuka. Dan untuk penetapannya, bukan panitia kecil yang menentukan. Tapi harus dilaporkan di dalam rapat yang dihadiri gubernur, wakil gubernur, untuk dilihat bersama,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis.

    Pramono mengatakan memastikan secara langsung bahwa proses rekrutmen berjalan secara terbuka dan tidak ada “titipan” melalui saudara atau keluarga.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan proses pengadaan petugas PPSU telah diatur secara ketat melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Ia menyampaikan, proses rekrutmen akan diumumkan secara terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), untuk menjamin kepastian dalam memberikan peluang yang sama bagi semua calon penyedia jasa yang memenuhi syarat.

    Tak hanya soal transparansi, Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya terhadap inklusivitas dalam pemberdayaan masyarakat.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Lamongan Minta Pejabat yang Baru Dimutasi Bisa Jawab Tantangan Efisiensi

    Bupati Lamongan Minta Pejabat yang Baru Dimutasi Bisa Jawab Tantangan Efisiensi

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, berpesan kepada 96 pejabat yang baru dimutasi, agar mampu menjawab berbagai tantangan pemerintahan, khususnya dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

    Pesan tersebut disampaikan Yuhronur, saat melantik pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas, di Pendopo Lokatantra, Jumat (9/5/2025).

    Menurut Yuhronur, efisiensi anggaran tidak boleh dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai pemacu untuk meningkatkan kualitas program kerja dan lebih efektif dalam menggunakan anggaran.

    “Efisiensi jangan dilihat sebagai bencana, tapi kita lihat sebagai penggerak agar setiap program bisa memberikan manfaat besar, setiap rupiah yang kita keluarkan melalui APBD (Angagran Pendapatan Dan Belanja Daerah) mempunyai dampak yang berarti bagi masyarakat,” katanya.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu juga mengatakan, keterbatasan suntikan anggaran dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).

    “Kemampuan berinovasi dan bersikap adaptif, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif,” ujarnya.

    Lebih lanjut Pak Yes menyampaikan, tantangan dan kebutuhan masyarakat ke depan akan semakin kompleks. ASN sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan terbaik, agar program yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat terlaksana di Lamongan. Beberapa program tersebut misalnya koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis dan lainnya.

    “Kita sepakat jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan harus optimis menatap ke depan. Tantangan terus berubah dan semua harus dihadapi dengan solidaritas dan kekompakan kita di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dengan Solidaritas, disiplin, kerja sama baik dan saling menguatkan, InsyaAllah tantangan ini akan kita pecahkan sebaik baiknya,” ucap Pak Yes.

    Untuk diketahui, beberapa pejabat yang dimutasi antara lain dr. Moh. Chaidir Annas sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Mugito Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Aris Wibawa Sfat Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Lamongan. Kemudian Pujobroto Irawan Putra menempati jabatan baru sebagai Sekertaris DPRD, Etik Sulistiyani Asisten Administrasi Umum Setda, Edy Yunan Achmadi Kepala Badan Pendapatan Daerah. (fak/ian)

  • 900 peserta ikuti seleksi PPPK di Jakbar hari ini

    900 peserta ikuti seleksi PPPK di Jakbar hari ini

    total ada 1.500 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi PKKK tahap II di kantor wali kota Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 900 peserta mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa.

    “Hari ini ada tiga sesi, jumlah peserta 900 orang. Jadi, total ada 1.500 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi PKKK tahap II di kantor wali kota Jakarta Barat,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suban Kepegawaian Daerah Kota Jakarta Barat, Dian Novita Sari di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, Dian mengungkapkan, dari 15.036 peserta seleksi PKKK tahap II di Jakarta, sebanyak 3.205 peserta di antaranya ikut seleksi di kantor Wali Kota Jakarta Barat.

    Pelaksanaan seleksi di kantor Wali Kota Jakarta Barat dilaksanakan selama empat hari, 5-8 Mei 2025. Adapun formasi yang diikuti untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

    “Alhamdulillah sampai saat ini pelaksanaannya lancar,” ujar Dian.

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakbar Hendra Hidayat berharap seluruh peserta meraih hasil terbaik dan semuanya berjalan lancar sampai hari terakhir seleksi. Bagi peserta prioritas seperti wanita hamil, sedang sakit dan lainnya, panitia telah menyiapkan sarana atau fasilitas pendukung.

    “Kalau kita lihat di sini langsung, mereka (peserta) semuanya Insyaallah sudah siap berjuang untuk keluarga, berjuang untuk diri dan keluarganya,” pungkas Hendra.

    Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Chaidir mengimbau ribuan peserta seleksi kompetensi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak tergoda janji oknum tertentu yang menjanjikan kelulusan.

    “Kami minta peserta seleksi agar tidak tergoda rayuan oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan siapapun yang menjanjikan kelulusan,” kata Chaidir saat membuka seleksi PPPK di kantor Wali Kota Jakbar, Senin.

    Chaidir meminta agar para peserta seleksi di seluruh Jakarta untuk fokus mengerjakan soal seleksi dan mendapatkan hasil terbaik.

    “Fokus saja dengan apa yang dikerjakan hari ini supaya lulus dengan nilai terbaik,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4 Nama Ditetapkan sebagai Formatur Calon Ketua DPW PAN Sulsel 2025–2030

    4 Nama Ditetapkan sebagai Formatur Calon Ketua DPW PAN Sulsel 2025–2030

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel resmi menetapkan empat figur sebagai formatur calon Ketua DPW untuk periode 2025–2030 dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Minggu (4/5/2024)

    Nama-nama yang ditunjuk antara lain Ashabul Kahfi, Chaidir Syam, Husniah Talenrang, dan Viva Yoga Mauladi.

    Kegiatan Muswil ini berfokus pada evaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya serta penetapan formatur calon pemimpin baru di tingkat wilayah.

    Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, membuka acara secara virtual, sementara Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, hadir langsung dan memimpin sidang pleno penetapan formatur.

    Dalam sesi sidang, Viva menyampaikan langsung empat nama yang telah ditetapkan.

    “Kami menetapkan formatur yang pertama Ashabul Kahfi, Husniah Talenrang, Viva Yoga dan Chaidir Syam,” ujar Viva saat memimpin sidang.

    Sekadar diketahui, Ashabul Kahfi merupakan Ketua DPW PAN Sulsel saat ini dan juga anggota DPR RI. Ia menjabat sebagai Ketua Bappilu DPP PAN untuk wilayah Sulawesi.

    Sementara Chaidir Syam, yang juga masuk dalam formatur, menjabat sebagai Bupati Maros dan memimpin DPD PAN Maros.

    Adapun Husniah Talenrang merupakan Bupati Gowa dan menjabat sebagai Ketua DPD PAN Gowa.

    Bergeser ke Viva Yoga Mauladi, selain sebagai Waketum DPP PAN, turut aktif dalam proses penguatan organisasi di berbagai daerah.

    Penunjukan keempat tokoh tersebut bisa disebut dimulainya proses seleksi internal untuk menentukan pemimpin PAN Sulsel lima tahun mendatang.

  • Ras MD: Saya Yakin Husniah Talenrang Aklamasi di Muswil PAN Sulsel

    Ras MD: Saya Yakin Husniah Talenrang Aklamasi di Muswil PAN Sulsel

    FAJAR.CO.ID.MAKASSAR — Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (Sulsel) diagendakan akan berlangsung pada Minggu, 4 Mei 2025.

    Hingga saat ini, ada dua nama atau figur calon ketua PAN Sulsel menguat, mereka adalah Bupati Gowa Husniah Talenrang dan Bupati Maros, Chaidir Syam.

    Siapa di antara dua figur ini punya peluang besar bakal menakhodai PAN SulSel?

    Ras Md Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia yang juga pengamat politik nasional menilai bahwa kedua figur ini adalah kader terbaik PAN.

    Pasalnya, kedua figur ini memiliki basis wilayah tradisional. Ditambah lagi kontribusi elektoral terhadap PAN di pemilu kemarin cukup signifikan.

    Bahkan, sosok Husniah Talenrang memberi kontribusi rill dengan sikap politiknya maju sebagi kontestan caleg Provinsi dapil tiga.

    Atas keputusan politiknya tersebut, Bupati Gowa ini berhasil menyumbang kursi untuk PAN di DPRD Provinsi bahkan dengan suara terbanyak mencapai 44 ribu suara. Namun karena amanah PAN, Husniah Talenrang berani melepaskan posisinya sebagai caleg terpilih dan memutuskan maju sebagai calon Bupati Gowa.

    Lagi-lagi Hj. Sitti Husniah Talenrang kembali terpilih menjadi Bupati Gowa, Bahkan Husniah tidak hanya berhasil memenangkan pertarungan Pilkada Gowa, namun ia menciptakan sejarah baru sebagai Bupati perempuan pertama yang memimpin di tanah Butta Patturioloang.

    Disisi lain, Khaidir Syam adalah kader terbaik PAN, sebagai Bupati Maros dua periode menegaskan jika KS punya basis elektoral bahkan PAN Maros cukup stabil dalam pencapaian perolehan Pilegnya.

  • PAN Sulsel Muswil Besok, Pemilihan Ketua Langsung Ditunjuk DPP

    PAN Sulsel Muswil Besok, Pemilihan Ketua Langsung Ditunjuk DPP

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan Sulsel (Sulsel) berlangsung besok, Minggu (4/5/2025). Digelar di Hotel Claro Kota Makassar.

    Pemilihan Ketua PAN Sulsel, bakal diambil alih oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN. Itu dikonfirmasi Ketua Panitia Musil PAN Sulsel, Andi Muhammad Irfan AB.

    Ia mengatakan, DPP PAN akan menunjuk langsung kader yang telah mendaftar sebagai calon formatur Ketua DPW PAN Sulsel.

    “Kan kemarin ada nama yang mendaftar formatur. (Pemilihan ketua) ditentukan sama DPP, tidak adaji pemilihan, PL-ji (penunjukan langsung),” kata Irfan, dikutip dari Rakyat Sulsel, Grup Fajar, Sabtu (3/5/2025).

    Diketahui ada sepuluh nama yang melakukan pendaftaran calon formatur Ketua DPW PAN Sulsel. Di antaranya Bupati sekaligus Ketua PAN Maros Chaidir Syam, Bupati sekaligus Ketua PAN Gowa Husniah Talenrang, Wakil Bupati sekaligus Ketua PAN Bulukumba Edy Manaf.

    Kemudian ada petahana Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi, Sekretaris DPW PAN. Sulsel. Jamaluddin Jafar, Wakil Ketua PAN Sulsel Usman Lonta, Ketua PAN Pinrang Andi Patoppoi, Ketua PAN Takalar Siradjuddin Kamil, Ketua Bappilu PAN Sulsel. Irfan AB dan kader PAN Sulsel Jabal Nur.

    Di sisi lain, untuk persiapan Muswil PAN Sulsel, Irfan mengatakan semuanya sudah siap. Namun belum bisa memastikan tokoh-tokoh dan pengurus DPP PAN yang bakal hadir secara langsung.

    Termasuk rencana kehadiran Ketua Umum DPP PAN Zulhas, Wakil Ketua Umum Viva Yoga Mauladi, serta petinggi DPP PAN lainnya, baru akan diputuskan besok.

  • Besok ASN Pemprov DKI Diwajibkan Naik Tranportasi Umum, Pram-Rano akan Ikut Beri Contoh

    Besok ASN Pemprov DKI Diwajibkan Naik Tranportasi Umum, Pram-Rano akan Ikut Beri Contoh

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum saat berangkat pun pulang kerja pada setiap hari Rabu atau satu hari dalam sepekan.

    Adapun aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025.

    Pemerintah Provinsi DKI akan menggratiskan naik kendaraan umum untuk mendukung kebijakan tersebut.

    “Jadi ASN ini ada sebagian besar yang pulang pergi diangkut pakai transportasi yang dimiliki oleh Pemda DKI. Maka setiap hari Rabu, Pemda DKI tidak menyiapkan transportasi itu, tetapi menggratiskan bagi semua ASN yang naik kendaraan umum,” kata Pramono pada Selasa, 29 April 2025.

    Pramono mengatakan bahwa dirinya dan Wakil Gubernur Rano Karno juga akan ikut terlibat dari kebijakan menggunakan transportasi umum tersebut ke tempat kerja, besok. Menurut Pramono bahwa pemimpin juga mesti ikut memberikan contoh dari suatu kebijakan.

    “Jadi intinya saudara-saudara sekalian apapun kebijakan dibuat, kalau tidak dijalankan percuma dan kalau tidak diberi contoh oleh pemimpinnya sendiri percuma,” katanya.

    “Maka saya besok akan memulai, saya dan Bang Doel juga akan memulai dari tempat masing-masing kita akan pagi mengawal itu. Dan saya sudah sampaikan kepada Pak Sekretaris daerah dan jajaran Dinas Perhubungan, ini merupakan semangat kita untuk memulai menggunakan transportasi umum,” ujarnya lagi.

    Dikutip dari laman resmi Pemprov DKI, Pegawai Pemprov dapat menggunakan moda transportasi yang dikategorikan sebagai angkutan umum massal, meliputi Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Light Rapid Transit (LRT) Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek (Commuter Line), Kereta Bandara (Railink), bus/angkot reguler, serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan/pegawai.

    Sementara itu, pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil, atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu, dibebaskan dari kewajiban menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu.

    Adapun tujuan kebijakan ini untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.

    “Diharapkan kebijakan ini dapat membudayakan penggunaan transportasi publik di kalangan pegawai Pemprov DKI, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara Jakarta,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir, di Jakarta, dikutip dari laman tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemerhati Sejarah hingga Budayawan Cirebon Respons Pergantian Nama Gedung Negara Menjadi Bale Jaya Dewata

    Pemerhati Sejarah hingga Budayawan Cirebon Respons Pergantian Nama Gedung Negara Menjadi Bale Jaya Dewata

    “Peresmian nama baru pun saya tidak dengar ada acara khusus,” ujar Chaidir.

    Sementara itu, Budayawan Cirebon Mustakim Asteja mengatakan, gedung negara sudah lebih dari dua kali ganti nama. Sebelumnya pada zaman kolonial Belanda, gedung tersebut bernama Residentwoning Tangkil Cheribon.

    Saat Indonesia sudah merdeka, gedung tersebut berubah nama menjadi Gedong Karesidenan Cirebon, kemudian berganti lagi menjadi Gedung Negara Karesidenan Cirebon.

    Pada zaman Gubernur Ridwan Kamil, gedung tersebut berganti nama menjadi Creative Center Ahmad Juhara. Kemudian di era Gubernur Dedi Mulyadi saat ini berganti nama Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata.

    “Mantep ceritae sejarahe nambah dawa (mantap ceritanya sejarahnya semakin panjang),” ujar Mustakim.

    Pustakawan Kasultanan Kanoman Cirebon Farihin menilai adanya miskomunikasi antara pemimpin daerah dengan sebagian seniman dan budayawan Cirebon. Namun, kata dia, dilihat dari penamaan gedung tersebut, ia mencoba memahami alasan Dedi Mulyadi mengganti nama.

    Diperkirakan, pergantian nama gedung creative center menjadi Bale Jaya Dewata karena penyesuaian dengan nama Jalan Siliwangi yang juga terdapat tempat bersejarah yakni Balai Kota Cirebon. Ia menjelaskan, Jaya Dewata adalah nama lain dari Prabu Siliwangi selain Raden Pamanah Rasa, Rajasunu dan nama lainnya berdasarkan catatan sejarah.

    “Kalau gelar resminya Prabu Guru Dewataprana, nama ayahnya Dewa Niskala. Kalau dari asal usul penamaan, sepertinya nama Bale Jaya Dewata ini ide langsung dari Pak Gubernur yang memahami tentang sosok Prabu Siliwangi,” ujarnmya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan lima kantor gubernur di berbagai wilayah di Jawa Barat. Keputusan ini didasarkan pada lima karakter budaya yang ada di provinsi tersebut, yaitu Priangan Garut, Priangan Bandung Raya, Cirebon, Purwakarta, dan Wilayah Bogor (Sunda Betawi).

    “Jawa Barat memiliki lima karakter budaya, yaitu Priangan Garut, Priangan Bandung Raya, Cirebon, Purwakarta, dan Wilayah Bogor (Sunda Betawi),” ujar Dedi Mulyadi mengutip jabarprov.go.id.

    Kelima wilayah ini pada masa lalu dikenal sebagai wilayah karesidenan atau wilayah administratif di bawah gubernur. Untuk memperkuat pelayanan dan akses masyarakat, eks kantor karesidenan tersebut kini diaktifkan kembali sebagai kantor wilayah gubernur.

    Adapun sebutan untuk kantor gubernur di lima wilayah tersebut adalah Bale Pakuan Padjadjaran di Wilayah Bogor, Bale Sri Baduga di Wilayah Purwakarta, Bale Jaya Dewata di Wilayah Cirebon, Bale Dewa Niskala di Wilayah Priangan Garut, dan Bale Pakuan di Wilayah Bandung Raya.

    Masing-masing kantor wilayah ini melayani sedikitnya tiga hingga lima kabupaten/kota yang berdekatan, guna memastikan pelayanan pemerintahan lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat.

  • Gubernur DKI jamin rekrutmen PPSU berjalan transparan dan diawasi

    Gubernur DKI jamin rekrutmen PPSU berjalan transparan dan diawasi

    tidak ada “titipan” melalui saudara atau keluarga

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjamin rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) berlangsung transparan serta diawasi dan dilaporkan secara langsung .

    “Yang jelas saya sudah membaca komen-komen publik yang khawatir tidak berlangsung transparan. Maka saya sudah meminta untuk dilakukan secara terbuka. Dan untuk penetapannya, bukan panitia kecil yang menentukan. Tapi harus dilaporkan di dalam rapat yang dihadiri gubernur, wakil gubernur, untuk dilihat bersama,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis.

    Pramono mengatakan hal itu dilakukan guna memastikan secara langsung bahwa proses rekrutmen berjalan secara terbuka dan tidak ada “titipan” melalui saudara atau keluarga.

    Tak hanya ingin memastikan hal tersebut, Pramono mengaku dirinya juga ingin mengetahui sistem penilaian rekrutmen PPSU Jakarta.

    “Karena ini menjadi harapan masyarakat, dan inilah pertama kali untuk rekrutmen baru, yang menggunakan ijazah SD. Seperti Pergub yang saya tandatangani,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membuka rekrutmen untuk kebutuhan 1.652 PPSU tingkat kelurahan.

    Proses rekrutmen dipastikan berlangsung transparan, bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), serta pungutan liar (pungli).

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan proses pengadaan petugas PPSU telah diatur secara ketat melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Ia menyampaikan, proses rekrutmen akan diumumkan secara terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), untuk menjamin kepastian dalam memberikan peluang yang sama bagi semua calon penyedia jasa yang memenuhi syarat.

    Tak hanya soal transparansi, Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya terhadap inklusivitas dalam pemberdayaan masyarakat.

    Melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 267 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, Pemprov DKI Jakarta memberikan ruang kepada masyarakat luas dengan latar belakang pendidikan beragam.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI kemarin, operasi uji emisi hingga uji coba Transjabodetabek

    DKI kemarin, operasi uji emisi hingga uji coba Transjabodetabek

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta sepanjang Selasa (15/4) mulai dari operasi gabungan penegakan kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor di Jalan TB Simatupang, Ciracas hingga uji coba rute Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera.

    Berikut rangkuman dan tautan berita selengkapnya yang bisa menjadi referensi hari ini:

    1. DKI sasar bus dan truk dalam operasi kepatuhan uji emisi di Jaktim

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyasar bus dan truk dalam operasi gabungan penegakan kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor di Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur.

    “Menjelang musim kemarau, kualitas udara yang cenderung menurun perlu diantisipasi sejak dini,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto di lokasi, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Ditlantas Polda Metro Jaya bakal evaluasi sistem ETLE

    Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal melakukan evaluasi sistem penilangan elektronik atau ETLE terkait permasalahan mobil ambulans yang terekam tilang.

    Dirlantas Polda Metro Jaya yang baru dilantik yakni Kombes Pol. Komarudin saat ditemui usai upacara sertijab di Mapolda Metro Jaya berjanji untuk melakukan evaluasi.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Pemprov DKI akan segera lanjutkan normalisasi Kali Ciliwung

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka kelanjutan program normalisasi Kali Ciliwung.

    “Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang). Normalisasi Ciliwung akan segera dilanjutkan. Untuk itu Kami memerlukan penetapan lokasi (penlok), pembebasan lahan dan sebagainya,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. DKI buka rekrutmen untuk kebutuhan 1.652 PPSU

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membuka rekrutmen untuk kebutuhan 1.652 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan.

    “Prosesnya pasti transparan, bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), serta pungutan liar (pungli),” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. DKI uji coba Transjabodetabek rute Blok M-Alam Sutera

    Dinas Perhubungan DKI (Dishub DKI) melakukan uji coba rute Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera yang dimulai dari Terminal Blok M, Jakarta Selatan menuju Alam Sutera, Kota Tangerang.

    “Jadi hari ini kami bersama stakeholder (pemangku kepentingan) akan survei lintasan terhadap rute Transjabodetabek yang berawal dari Terminal Blok M, Jakarta Selatan menuju Alam Sutera, Kota Tangerang,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Terminal Blok M Jakarta Selatan, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025