Xcloud.id

Tag: Chaidir

  • ASN Pemprov DKI Diminta WFH Hari Ini Megapolitan 29 Agustus 2025

    ASN Pemprov DKI Diminta WFH Hari Ini Megapolitan 29 Agustus 2025

    ASN Pemprov DKI Diminta WFH Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran (SE) resmi yang meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah atau
    work from home
    (WFH) pada Jumat (29/8/2025).
    Langkah ini diambil menyusul adanya unjuk rasa di sekitar Jakarta yang berpotensi menimbulkan gangguan aktivitas di sekitar pusat pemerintahan.
    “Kepala Perangkat Daerah/Biro yang bertempat di sekitar lokasi atau yang terdampak pelaksanaan aksi unjuk rasa/demonstrasi agar menginformasikan kepada seluruh Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (work from home) pada tanggal 29 Agustus 2025,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Chaidir dalam keterangannya, Jumat.
    Chaidir menegaskan, bagi ASN yang sudah hadir di kantor pada pagi hari tetap diperbolehkan melanjutkan pekerjaan dari rumah dengan melakukan presensi sore secara daring.
    Para atasan langsung diminta melakukan verifikasi laporan kehadiran ASN melalui aplikasi presensi mobile.
    Ia juga mengingatkan bahwa ASN yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap wajib memenuhi beban kerja minimal 8,5 jam per hari secara efektif meski bekerja dari rumah.
    Namun, aturan WFH ini tidak berlaku untuk perangkat daerah atau unit kerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, terutama yang bersifat operasional dan harus dilakukan selama 24 jam.
    “Para Kepala Perangkat Daerah atau Biro agar melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan surat edaran ini,” kata dia.
    Pantauan Kompas.com di Balai Kota Jakarta, sekitar pukul 13.00, sejumlah ASN terlihat mulai meninggalkan gedung Grha Ali Sadikin dengan membawa tas. Meski begitu, kendaraan dinas masih banyak terparkir di area kantor.
    Terlihat pula mobil dinas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang masih terparkir di sisi kiri pendopo Balai Kota Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siloam Hospitals ASRI Gelar Urology-Nephrology Summit 2025, Hadirkan Banyak Pakar

    Siloam Hospitals ASRI Gelar Urology-Nephrology Summit 2025, Hadirkan Banyak Pakar

    Jakarta –

    Siloam Hospitals ASRI menyelenggarakan “The 5th Siloam Urology-Nephrology Summit 2025”. Ini adalah forum ilmiah berskala nasional dan internasional yang menjadi wadah pertukaran pengetahuan terkini di bidang urologi dan nefrologi.

    “The 5th Siloam Urology-Nephrology Summit 2025” digelar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel pada Minggu (24/8). Kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi aktif Siloam International Hospitals dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan berbasis kompetensi dan kolaborasi multidisiplin.

    Medical Managing Director Siloam Hospitals Group, dr Grace Frelita, MM menekankan pentingnya kesinambungan kolaborasi dan pertukaran ilmu bagi dunia medis.

    “Kami percaya bahwa kemajuan dunia medis tidak hanya bergantung pada teknologi dan fasilitas, tetapi juga pada kualitas serta kapasitas tenaga kesehatan di semua lini, mulai dari dokter, perawat, hingga tenaga pendukung medis, serta pada pendidikan berkelanjutan dan kolaborasi antar-profesi,” tutur dr Grace dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

    “Melalui forum ilmiah ini, Siloam berkomitmen untuk terus menghadirkan pertumbuhan bagi para praktisi medis, demi pelayanan kesehatan yang unggul dan berdampak luas bagi masyarakat Indonesia,” sambungnya.

    Kolaborasi Pakar Nasional dan Internasional

    Pada summit tahun ini, Siloam Hospitals menghadirkan dua pembicara internasional yang diakui secara luas dalam kancah medis global.

    Prof Shin Sung dari Korea Selatan merupakan salah satu pakar terkemuka di bidang urologi modern yang aktif mengembangkan teknik robotik, sementara Prof Yap Hui Kim dari Singapura dikenal sebagai pakar nefrologi anak dengan kontribusi signifikan terhadap riset ginjal pediatrik serta keterlibatannya dalam berbagai forum internasional.

    Dari dalam negeri, hadir narasumber nasional yang punya rekam jejak panjang di dunia medis Indonesia. Ada di antaranya, Ketua Komite Transplantasi Nasional Prof dr Budi Sampurna, DFM, S.H, SpF(K), SpKP.

    Dari bidang urologi, hadir pula pakar terkemuka seperti Prof Dr dr Nur Rasyid, SpU(K), Prof dr Agus Rizal Ardy Hariandy Hamid, SpU(K), FICRS, PhD, Prof dr Chaidir Arif Mochtar, SpU(K), PhD, dr Arry Rodjani, SpU(K), Prof Dr dr Irfan Wahyudi, SpU(K) serta Prof dr Harrina E. Rahardjo, SpU(K), PhD.

    Sementara itu, dari bidang nefrologi dan penyakit dalam, hadir tokoh-tokoh seperti Prof Dr dr Endang Susalit, SpPD-KGH, FINASIM, Prof Dr dr Haerani Rasyid, MSc, SpPD-KGH, FINASIM dan Dr dr Yenny Kandarini, SpPD-KGH, FINASIM.

    Menyoroti Berbagai Isu Klinis Terkini

    Rangkaian sesi ilmiah dalam summit ini dirancang untuk mencakup spektrum topik yang luas dan relevan dengan kebutuhan layanan kesehatan saat ini. Di antara berbagai pembahasan tersebut, tiga bidang yang juga menjadi sorotan adalah transplantasi ginjal (kidney transplant), nefrologi anak (pediatric nephrology), serta uro-rekonstruksi (uro-reconstruction).

    Ketiga bidang ini merefleksikan kompleksitas kasus yang kian meningkat di Indonesia, sekaligus membuka ruang penguatan layanan subspesialistik yang lebih terstandar, inovatif, dan berbasis bukti ilmiah.

    Melalui rangkaian sesi ilmiah, diskusi panel, dan presentasi studi kasus, forum ini diharapkan mampu memperkuat kompetensi tenaga medis, memperluas cakrawala pengetahuan, serta membangun jejaring profesional yang lebih solid.

    Dari hampir 500 pasien transplantasi ginjal, Siloam ASRI berhasil mencapai 1 year graft survival rate 98,1 persen dan 5 year graft survival rate 93,5 persen.

    Pencapaian ini lebih tinggi dari benchmark dari ERA (European Renal Association) registry annual report. Pencapaian ini tidak lepas dari kolaborasi yang baik dari tim multidisiplin (dokter, perawat serta penunjang lainnya) serta didukung oleh sistem registri untuk memantau clinical outcomes dari setiap pasien transplantasi ginjal.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “#LebihCepatLebihBaik Tangani Kanker”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/kna)

  • Pemprov DKI Lelang 12 Jabatan Tinggi untuk ASN

    Pemprov DKI Lelang 12 Jabatan Tinggi untuk ASN

    JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta buka kesempatan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berminat untuk menaikkan jabatan mereka. Total, ada sebanyak 12 jabatan yang dilelang (open bidding). 

    “Kalau ada karyawan DKI yang mau ikut seleksi, kita infokan. Sekarang ini sistemnya kalau ada kekosongan, kita open bidding untuk eselon II dan eselon I,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat, 15 November.

    Dari 12 jabatan yang dilelang, 10 di antaranya merupakan jabatan eselon II yakni pimpinan tinggi Pratama. Posisi tersebut adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

    Kemudian, ada lowongan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Wakil Kepala Bappeda, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Biro Umum. 

    Persyaratannya, ASN harus memiliki jabatan serendah-rendahnya satu pangkat di bawah eselon II, berusia setinggi-tingginya 56 tahun, memilki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan rumpun jabatan yang akan diduduki paling singkat selama 5 (lima) tahun secara kumulatif.

    Kemudian, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif, dan bebas narkoba. 

    Selain itu, ada dua jabatan eselon I.b yang dilelang oleh Pemprov DKI. Jabatan pimpinan tinggi madya yang lowong antara lain Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi serta Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. 

    Persyaratan umum untuk para deputi ini antara lain memiliki jabatan serendah-rendahnya satu pangkat di bawah eselon I, berusia setinggi-tingginya 58 tahun, memilki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan rumpun jabatan yang akan diduduki paling singkat selama 7 (tujuh) tahun secara kumulatif.

    Kemudian, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif, dan bebas narkoba. 

    Melanjutkan, Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir bilang masa pendaftaran telah berlangsung sejak tanggal 12 November lalu, dan akan ditutup pada 26 November. “Kita lakukan seleksi administrasi pada 13 sampai 27 November 2019, dan pengumunan akhir pada 20 Desember 2019 mendatang,” ucap dia. 

    Pendaftaran dilakukan secara daring (online). Bagi ASN yang ingin mendaftar hana diperkenankan memilih satu jabatan lelang yang diinginkan. Segala bentuk informasi, persyaratan lengkap, serta dan pengumuman lainnya dapat dilihat melalui situs resmi resmi www.seleksiterbuka.jakarta.go.id

  • Lamongan Jadi Kabupaten Pertama di Jatim yang Luncurkan Program Pesiar dan Srikandi

    Lamongan Jadi Kabupaten Pertama di Jatim yang Luncurkan Program Pesiar dan Srikandi

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan menjadi kabupaten pertama di Provinsi Jawa Timur, yang terpilih untuk meluncurkan Program Srikandi (Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN) dan Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi). Peluncuran dilakukan pada Selasa (20/5/2025).

    Pada peluncuran yang dilaksanakan di Gedung Pemkab Lamongan itu, Dinas Kesehatan dan Camat se-Kabupaten Lamongan menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan Cabang Gresik dan 9 Badan Usaha di Lamongan.

    Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, mengatakan terpilihnya Lamongan sebagai yang pertama di Jatim ini merupakan suatu kebanggaan.

    Dirham pun mengajak seluruh stakeholder untuk turut serta menyukseskan Program Pesiar dan Srikandi, untuk merekrut dan mereaktivasi peserta JKN di Lamongan, agar memenuhi target Nasional.

    “Program Srikandi ini adalah upaya untuk memberikan jaminan kesehatan khusus bagi masyarakat kurang mampu, ini memang harus didukung. Sehingga saya titip kepada Camat dan Stakeholder untuk turut mendorong dan menyukseskan Program Srikandi dan Pesiar ini dengan mulai mensosialisasikan dan mengampanyekan kepada masyarakat,” ujar Dirham.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lamongan dr. Mohammad Chaidir Annas, menyampaikan bahwa saat ini jumlah penduduk Kabupaten Lamongan yang terdaftar menjadi peserta BPJS sejumlah 1.188.981 jiwa dari total penduduk 1.365.408 jiwa

    Sedangkan capaian UHC (Universal Health Coverage) Kabupaten Lamongan masih berada di angka 86,95 persen. Angka tersebut masih di bawah target nasional sebesar 98 persen, dengan keaktifan 66,38 persen dari target keaktifan 80 persen.

    “Untuk meningkatkan capaian UHC ini, Pemkab Lamongan dengan pihak ketiga melakukan sharing pembiayaan untuk Program Srikandi dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3,” ujarnya.

    Menurut Annas, saat ini Dinas Kesehatan Lamongan sudah menjalin komunikasi dengan 9 pihak ketiga, yang bersedia mengikuti Program Srikandi.

    “Ada MPS Brondong KUD Minatani, KUD Tani Mulyo, PT Maju Melaju, Yayasan Masjid Namira, Wisata Bahari Lamongan, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan, Laziznu Ranting Sekaran, Bumdes Sekaran, dan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan,” kata Annas.

    Pada kesempatan yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo, mengatakan bahwa Program Pesiar diperuntukkan bagi masyarakat yang mampu, untuk mengadvokasi dan mengedukasi masyarakat untuk mendaftar JKN secara mandiri.

    “Sedangkan Srikandi merupakan kontribusi dari Pemerintah Daerah bersama Badan Usaha yang ikut mengambil bagian dalam pembiayaan JKN masyarakat yang dianggap perlu untuk dibantu,” ucapnya. (fak/ian)

  • Es Krim Berlumur Darah? Satpol PP Lumajang Buka Suara

    Es Krim Berlumur Darah? Satpol PP Lumajang Buka Suara

    Lumajang (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, membantah tudingan telah melakukan pengeroyokan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Lumajang.

    Tuduhan ini mencuat setelah seorang pedagang es krim bernama Misrat (50), warga Desa Tegal Ciut, Kecamatan Klakah, melaporkan dugaan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh oknum Satpol PP kepada pihak kepolisian pada Minggu (11/5/2025).

    Akibat insiden tersebut, Misrat mengalami luka pada bagian wajah, termasuk robekan pada pipi kiri yang membuatnya harus menjalani perawatan medis.

    Namun, Kabid Ketertiban Umum (Tibum) Satpol PP Lumajang, Mochammad Chaidir Sholeh, membantah terjadinya aksi pengeroyokan tersebut. Menurutnya, luka yang diderita Misrat bukan akibat kekerasan, melainkan insiden yang tidak disengaja saat proses penertiban.

    “Jadi ini kan teman-teman mau menggeser dagangannya, yang bersangkutan kayak gak terima, kebetulan petugas ada yang bawa HT terus tersenggol, nah itu dianggap pengeroyokan,” terang Chaidir, Rabu (14/5/2025).

    Chaidir menjelaskan, petugas sudah lebih dahulu memberikan imbauan kepada para pedagang agar tidak berjualan di area Alun-alun, apalagi saat itu sedang ada agenda pemberangkatan calon jemaah haji (CJH) dari Kabupaten Lumajang.

    “Ini tentunya sudah mengingatkan beberapa kali bahwa di daerah itu tidak ada aktivitas jual beli, sudah ada suratnya, kita sudah mengingatkan secara persuasif sekali dua kali, malah dari pedagangnya yang tidak terima saat teman-teman menggeser,” tambahnya.

    Ia menegaskan, dengan kondisi keramaian di Alun-alun, mustahil terjadi pengeroyokan tanpa ada bukti yang mencuat ke publik. “Itu kalau memang pengeroyokan pasti kan banyak saksi, ada foto atau video dan pasti sudah viral, kan banyak orang di sana,” tegasnya.

    Sementara itu, kasus dugaan pengeroyokan ini kini masih ditangani oleh Satreskrim Polres Lumajang untuk pendalaman lebih lanjut. [kun]

  • Peserta seleksi duga ada kecurangan dalam penerimaan PJLP di DKI

    Peserta seleksi duga ada kecurangan dalam penerimaan PJLP di DKI

    Jakarta (ANTARA) – Peserta seleksi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) berinisial A (20) menduga ada kecurangan penerimaan PJLP, sehingga dirinya tak lolos sebagai petugas keamanan wanita di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) 1 KS Tubun.

    “Saya menduga ada unsur kecurangan karena dari hasil seleksi yang kami ikuti nilai saya yang terbaik, tapi malah yang nilainya di bawah saya yang lolos,” kata wanita berinisial A (20) di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) 1 KS Tubun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta hanya membuka satu posisi tenaga keamanan wanita. Sementara, ada tiga perempuan yang ikut hingga tes terakhir.

    Ia mengaku sudah memiliki ijazah satpam, KTA satpam, sudah ikut pendidikan satpam dan nilai kekuatan fisiknya juga bagus.

    “Saya memiliki keyakinan bisa lolos seleksi. Tapi, ternyata tidak masuk,” kata dia.

    Menurut dia, seluruh peserta digabungkan dalam satu grup WhatsApp dan seluruh informasi tentang seleksi ada grup tersebut. Begitu pun, hasil kelulusannya. Namun, bagi mereka yang tidak lolos langsung dikeluarkan dari grup.

    “Saya sudah dikeluarkan dari grup itu,” kata dia.

    Menurut A, pengumuman dirinya tidak lolos seleksi diumumkan melalui pesan WhatsApp dan tidak diberitahukan penyebab dirinya tidak lolos menjadi anggota tenaga keamanan.

    “Awalnya saya bilang ini mungkin belum rezeki, tapi setelah dipikir lagi ada dugaan kecurangan,” kata dia.

    Dia berharap agar proses seleksi perekrutan tenaga jasa keamanan itu bisa di ulang kembali dari awal dan dilakukan secara terbuka agar tidak timbul kecurangan.

    Ia berharap diulang lagi dari awal, kalau perlu ada pihak eksternal yang dilibatkan, sehingga seleksi ini lebih adil.

    “Kemarin kan cuma beberapa panitia. Tertutup, ” kata dia.

    Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjamin rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) berlangsung transparan serta diawasi dan dilaporkan secara langsung .

    “Yang jelas saya sudah membaca komen-komen publik yang khawatir tidak berlangsung transparan. Maka saya sudah meminta untuk dilakukan secara terbuka. Dan untuk penetapannya, bukan panitia kecil yang menentukan. Tapi harus dilaporkan di dalam rapat yang dihadiri gubernur, wakil gubernur, untuk dilihat bersama,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis.

    Pramono mengatakan memastikan secara langsung bahwa proses rekrutmen berjalan secara terbuka dan tidak ada “titipan” melalui saudara atau keluarga.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan proses pengadaan petugas PPSU telah diatur secara ketat melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Ia menyampaikan, proses rekrutmen akan diumumkan secara terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), untuk menjamin kepastian dalam memberikan peluang yang sama bagi semua calon penyedia jasa yang memenuhi syarat.

    Tak hanya soal transparansi, Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya terhadap inklusivitas dalam pemberdayaan masyarakat.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Lamongan Minta Pejabat yang Baru Dimutasi Bisa Jawab Tantangan Efisiensi

    Bupati Lamongan Minta Pejabat yang Baru Dimutasi Bisa Jawab Tantangan Efisiensi

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, berpesan kepada 96 pejabat yang baru dimutasi, agar mampu menjawab berbagai tantangan pemerintahan, khususnya dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

    Pesan tersebut disampaikan Yuhronur, saat melantik pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas, di Pendopo Lokatantra, Jumat (9/5/2025).

    Menurut Yuhronur, efisiensi anggaran tidak boleh dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai pemacu untuk meningkatkan kualitas program kerja dan lebih efektif dalam menggunakan anggaran.

    “Efisiensi jangan dilihat sebagai bencana, tapi kita lihat sebagai penggerak agar setiap program bisa memberikan manfaat besar, setiap rupiah yang kita keluarkan melalui APBD (Angagran Pendapatan Dan Belanja Daerah) mempunyai dampak yang berarti bagi masyarakat,” katanya.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu juga mengatakan, keterbatasan suntikan anggaran dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).

    “Kemampuan berinovasi dan bersikap adaptif, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif,” ujarnya.

    Lebih lanjut Pak Yes menyampaikan, tantangan dan kebutuhan masyarakat ke depan akan semakin kompleks. ASN sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan terbaik, agar program yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat terlaksana di Lamongan. Beberapa program tersebut misalnya koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis dan lainnya.

    “Kita sepakat jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan harus optimis menatap ke depan. Tantangan terus berubah dan semua harus dihadapi dengan solidaritas dan kekompakan kita di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dengan Solidaritas, disiplin, kerja sama baik dan saling menguatkan, InsyaAllah tantangan ini akan kita pecahkan sebaik baiknya,” ucap Pak Yes.

    Untuk diketahui, beberapa pejabat yang dimutasi antara lain dr. Moh. Chaidir Annas sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Mugito Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Aris Wibawa Sfat Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Lamongan. Kemudian Pujobroto Irawan Putra menempati jabatan baru sebagai Sekertaris DPRD, Etik Sulistiyani Asisten Administrasi Umum Setda, Edy Yunan Achmadi Kepala Badan Pendapatan Daerah. (fak/ian)

  • 900 peserta ikuti seleksi PPPK di Jakbar hari ini

    900 peserta ikuti seleksi PPPK di Jakbar hari ini

    total ada 1.500 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi PKKK tahap II di kantor wali kota Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 900 peserta mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa.

    “Hari ini ada tiga sesi, jumlah peserta 900 orang. Jadi, total ada 1.500 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi PKKK tahap II di kantor wali kota Jakarta Barat,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suban Kepegawaian Daerah Kota Jakarta Barat, Dian Novita Sari di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, Dian mengungkapkan, dari 15.036 peserta seleksi PKKK tahap II di Jakarta, sebanyak 3.205 peserta di antaranya ikut seleksi di kantor Wali Kota Jakarta Barat.

    Pelaksanaan seleksi di kantor Wali Kota Jakarta Barat dilaksanakan selama empat hari, 5-8 Mei 2025. Adapun formasi yang diikuti untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

    “Alhamdulillah sampai saat ini pelaksanaannya lancar,” ujar Dian.

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakbar Hendra Hidayat berharap seluruh peserta meraih hasil terbaik dan semuanya berjalan lancar sampai hari terakhir seleksi. Bagi peserta prioritas seperti wanita hamil, sedang sakit dan lainnya, panitia telah menyiapkan sarana atau fasilitas pendukung.

    “Kalau kita lihat di sini langsung, mereka (peserta) semuanya Insyaallah sudah siap berjuang untuk keluarga, berjuang untuk diri dan keluarganya,” pungkas Hendra.

    Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Chaidir mengimbau ribuan peserta seleksi kompetensi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak tergoda janji oknum tertentu yang menjanjikan kelulusan.

    “Kami minta peserta seleksi agar tidak tergoda rayuan oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan siapapun yang menjanjikan kelulusan,” kata Chaidir saat membuka seleksi PPPK di kantor Wali Kota Jakbar, Senin.

    Chaidir meminta agar para peserta seleksi di seluruh Jakarta untuk fokus mengerjakan soal seleksi dan mendapatkan hasil terbaik.

    “Fokus saja dengan apa yang dikerjakan hari ini supaya lulus dengan nilai terbaik,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4 Nama Ditetapkan sebagai Formatur Calon Ketua DPW PAN Sulsel 2025–2030

    4 Nama Ditetapkan sebagai Formatur Calon Ketua DPW PAN Sulsel 2025–2030

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel resmi menetapkan empat figur sebagai formatur calon Ketua DPW untuk periode 2025–2030 dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Minggu (4/5/2024)

    Nama-nama yang ditunjuk antara lain Ashabul Kahfi, Chaidir Syam, Husniah Talenrang, dan Viva Yoga Mauladi.

    Kegiatan Muswil ini berfokus pada evaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya serta penetapan formatur calon pemimpin baru di tingkat wilayah.

    Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, membuka acara secara virtual, sementara Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, hadir langsung dan memimpin sidang pleno penetapan formatur.

    Dalam sesi sidang, Viva menyampaikan langsung empat nama yang telah ditetapkan.

    “Kami menetapkan formatur yang pertama Ashabul Kahfi, Husniah Talenrang, Viva Yoga dan Chaidir Syam,” ujar Viva saat memimpin sidang.

    Sekadar diketahui, Ashabul Kahfi merupakan Ketua DPW PAN Sulsel saat ini dan juga anggota DPR RI. Ia menjabat sebagai Ketua Bappilu DPP PAN untuk wilayah Sulawesi.

    Sementara Chaidir Syam, yang juga masuk dalam formatur, menjabat sebagai Bupati Maros dan memimpin DPD PAN Maros.

    Adapun Husniah Talenrang merupakan Bupati Gowa dan menjabat sebagai Ketua DPD PAN Gowa.

    Bergeser ke Viva Yoga Mauladi, selain sebagai Waketum DPP PAN, turut aktif dalam proses penguatan organisasi di berbagai daerah.

    Penunjukan keempat tokoh tersebut bisa disebut dimulainya proses seleksi internal untuk menentukan pemimpin PAN Sulsel lima tahun mendatang.

  • Ras MD: Saya Yakin Husniah Talenrang Aklamasi di Muswil PAN Sulsel

    Ras MD: Saya Yakin Husniah Talenrang Aklamasi di Muswil PAN Sulsel

    FAJAR.CO.ID.MAKASSAR — Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (Sulsel) diagendakan akan berlangsung pada Minggu, 4 Mei 2025.

    Hingga saat ini, ada dua nama atau figur calon ketua PAN Sulsel menguat, mereka adalah Bupati Gowa Husniah Talenrang dan Bupati Maros, Chaidir Syam.

    Siapa di antara dua figur ini punya peluang besar bakal menakhodai PAN SulSel?

    Ras Md Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia yang juga pengamat politik nasional menilai bahwa kedua figur ini adalah kader terbaik PAN.

    Pasalnya, kedua figur ini memiliki basis wilayah tradisional. Ditambah lagi kontribusi elektoral terhadap PAN di pemilu kemarin cukup signifikan.

    Bahkan, sosok Husniah Talenrang memberi kontribusi rill dengan sikap politiknya maju sebagi kontestan caleg Provinsi dapil tiga.

    Atas keputusan politiknya tersebut, Bupati Gowa ini berhasil menyumbang kursi untuk PAN di DPRD Provinsi bahkan dengan suara terbanyak mencapai 44 ribu suara. Namun karena amanah PAN, Husniah Talenrang berani melepaskan posisinya sebagai caleg terpilih dan memutuskan maju sebagai calon Bupati Gowa.

    Lagi-lagi Hj. Sitti Husniah Talenrang kembali terpilih menjadi Bupati Gowa, Bahkan Husniah tidak hanya berhasil memenangkan pertarungan Pilkada Gowa, namun ia menciptakan sejarah baru sebagai Bupati perempuan pertama yang memimpin di tanah Butta Patturioloang.

    Disisi lain, Khaidir Syam adalah kader terbaik PAN, sebagai Bupati Maros dua periode menegaskan jika KS punya basis elektoral bahkan PAN Maros cukup stabil dalam pencapaian perolehan Pilegnya.