Tag: Chaidir

  • Saatnya ekonomi daerah bertransaksi dan terhubung

    Saatnya ekonomi daerah bertransaksi dan terhubung

    Jakarta (ANTARA) – Pemotongan transfer ke daerah (TKD) menjadi sinyal keras bahwa ketergantungan pada anggaran pusat tidak bisa lagi menjadi pola pembangunan abadi.

    Pemerintah kabupaten pun dihadapkan pada ujian kemandirian untuk senantiasa mencari cara membangun ekonomi lokal, ketika mesin fiskal mereka tersendat.

    Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang seharusnya menggema, bukan lagi “berapa anggaran tahun ini?”, melainkan “apa yang bisa dihasilkan dan pasarkan untuk rakyat?”

    Peluncuran arah baru Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di ICE BSD, Jumat, 21 November 2025, menjadi penegas bahwa strategi ekonomi daerah sedang bergeser dari seremoni ke transaksi, dari pameran ke pasar, dari slogan ke implementasi.

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjorang menyampaikan pesan yang sudah lama seharusnya menjadi kesadaran bersama, yaitu mandat Pasal 33 UUD 1945 tentang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang semestinya bukan sekadar kutipan dalam pidato.

    Konsep itu harus diterjemahkan menjadi keberanian daerah dalam memperjuangkan produk unggulan mereka, hingga benar-benar bernilai di pasar. “Meski kondisi fiskal sebagian besar daerah tidak baik-baik saja, peningkatan daya saing daerah tidak boleh terhenti,” katanya.

    Jika tidak bergerak kini, pemotongan anggaran, bukan hanya menyempitkan ruang kebijakan, tetapi juga mempersempit masa depan warga.

    Narasi baru ini sejalan dengan seruan Presiden Prabowo Subianto pada AOE 2025, yang meminta kepala daerah pantang mundur dari upaya memperkuat ekonomi lokal.

    Pertumbuhan yang hanya di atas kertas, tidak akan menyelamatkan petani dari harga tebas murah, nelayan dari mata rantai panjang, atau UMKM dari pasar yang tak memberi akses.

    Membangun ekonomi daerah berarti memastikan rakyat menjadi penerima manfaat pertama, bukan penonton. Di titik inilah forum perdagangan antardaerah menjadi gagasan paling progresif dari AOE 2026.

    Project Manager AOE 2026 Syaifuddin Chaidir memaparkan bahwa forum ini dirancang untuk mempertemukan sisi pasokan dan permintaan antardaerah.

    Bukan konsep megah, justru sederhana, ketika satu wilayah kelebihan hasil pertanian, wilayah lain membutuhkannya, lantas mengapa impor tetap dibiarkan mendominasi? Pertanyaan ini seharusnya menggugah nurani kebijakan.

    Indonesia, sering tampak sebagai negara yang sibuk menjangkau pasar global, namun abai pada potensi pasar domestiknya sendiri. Ironis, ketika komoditas yang melimpah di satu kabupaten, justru masuk ke kabupaten lain lewat jalur impor.

    Ketimpangan informasi, buruknya konektivitas dagang, dan absennya sinergi antardaerah membuat peluang ekonomi terbuang sia-sia.

    Jika forum ini berhasil bekerja sebagai clearing house nasional untuk rantai pasok, maka ini bisa menjadi koreksi struktural paling nyata terhadap wajah ekonomi daerah di tanah air.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiba-Tiba Datang Memborgol, Pria di Lampung Ngaku Polisi Rampok Petugas SPBU

    Tiba-Tiba Datang Memborgol, Pria di Lampung Ngaku Polisi Rampok Petugas SPBU

    Liputan6.com, Lampung – Seorang pria berinisial JM (40), warga Gang Kenanga, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, ditangkap warga setelah melakukan aksi perampokan terhadap petugas SPBU di kawasan Tanjung Senang, Senin malam (13/10/2025).

    Kapolsek Tanjung Senang, Iptu Chaidir Jamin mengatakan, pelaku berpura-pura sebagai anggota kepolisian dengan mengenakan kaus bertuliskan ‘Polisi’.

    Pelaku kemudian menghampiri korban, DL (24), warga Desa Jatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan, yang sedang berjaga di SPBU Jalan Ratu Dibalau, Kelurahan Tanjung Senang.

    “Pelaku langsung memborgol tangan kiri korban sambil menuduhnya menggunakan narkoba, lalu merampas sebagian uang hasil penjualan BBM yang disimpan korban di tas pinggang,” kata Chaidir, Selasa (14/10).

    Saat korban berusaha melawan, JM mengeluarkan pisau lipat dan menusuk punggung kiri korban hingga terjatuh.

    Korban sempat berteriak minta tolong, membuat warga sekitar berdatangan dan menangkap pelaku yang berusaha kabur.

    Tak lama kemudian, dijelaskan Chaidir, petugas Bhabinkamtibmas bersama tim patroli Polsek Tanjung Senang tiba di lokasi dan mengamankan pelaku.

    “Pelaku sempat kami bawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan akibat luka setelah diamuk massa,” ungkapnya.

    Dari tangan JM, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai Rp150 ribu, tas pinggang bertuliskan Pertamina, pisau lipat, borgol logam, tas selempang biru, motor Yamaha Mio J putih-biru, serta baju Pertamina berwarna merah yang berlumur darah.

    “Pelaku kini masih diperiksa intensif untuk penyelidikan lebih lanjut,” katanya. 

  • Dihadiri Habib Ja’far, ISNU Gelar Diskusi Panel Crowdfunding dan Peluncuran Aplikasi Cendekia+

    Dihadiri Habib Ja’far, ISNU Gelar Diskusi Panel Crowdfunding dan Peluncuran Aplikasi Cendekia+

    “Yang terakhir, crowdfunding-nya ISNU nantinya harus bisa berkolaborasi dengan Lembaga lain, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Misalnya, ISNU nanti menjadi pihak distributornya, karena memiliki program dan member yang sesuai dari crowdfunding yang dikelola,” terangnya.

    Sementara itu, M Ali Yusuf membeberkan, ISNU punya modal luar biasa. Bukan hanya lewat zakat, ada juga infak, sedekah, dan wakaf.

    Sebagai organisasi yang diisi para akademisi dan sarjana, dia meyakinkan pemahamannya sudah cukup tinggi dan memiliki anggota yang banyak, maka posisinya bisa berkolaborasi dengan BWI, atau badan lain sebagai pendistribusi.

    “Jadi, Ayo ISNU berkolaborasi dengan BWI,” tegas Ali Yusuf.

    Berkaca pada pernyataan Ketua Umum PP ISNU Prof Kamaruddin Amin yang sekaligus Ketua BWI bahwa ada Rp 181 T lebih potensi wakaf di Indonesia, tetapi ternyata baru 3,5 T yang baru terkelola. Ali Yusuf kemudian mengajak agar dengan kolaborasi ISNU bersama BWI bisa memaksimalkan pendistribusian wakaf ini.

    Narasumber lainnya, Fitriansyah Agus Setiawan CRFM dari BAZNAS pun menyebut ISNU yang memiliki SDM besar bisa dioptimalkan. Zakat, lanjut dia, ada Rp 327 Triliun potensinya. Namun, kali inibaru sekitar Rp 40 T zakat yang terkelola.

    “Sementara Baznas baru mengelola sekitar Rp 17 T, jadi masih ada potensi besar yang belum terkelola dan ini menjadi gerak Crowdfunding ISNU nanti agar melipatgandakan pengelolaan ini,” tuturnya.

    Narasumber terakhir, Chaidir Bamualim menegaskan bahwa Indonesia pernah diminta memimpin filantropi Islam dunia. Karena itu, melihat potensi filantropi ini, Chaedir pun menilai yang lebih penting dampaknya apa.

  • Akses Jalan Ditutup, 12 Keluarga di Ciputat Terisolasi Selama Dua Hari
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Oktober 2025

    Akses Jalan Ditutup, 12 Keluarga di Ciputat Terisolasi Selama Dua Hari Megapolitan 8 Oktober 2025

    Akses Jalan Ditutup, 12 Keluarga di Ciputat Terisolasi Selama Dua Hari
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Puluhan warga di Jalan Gelatik, RT 01, RW 03, Ciputat, Tangerang Selatan, mengeluhkan akses jalan utama menuju rumah mereka yang ditutup pagar beton sejak dua hari terakhir.
    Akibatnya, sebanyak 12 kepala keluarga (KK) atau lebih dari 30 warga terisolasi dan kesulitan beraktivitas.
    Salah satu warga, Deden (50), mengatakan, sebelum dibangun pagar beton, akses jalan sepanjang tiga meter itu ditutup menggunakan seng.
    “Awal pakai seng, sekarang dipasang pakai batu berlin,” ujar Deden saat ditemui Kompas.com, Rabu (8/10/2025).
    Hal ini membuat akses keluar masuk dari permukiman mereka tidak bisa dilewati sama sekali.
    Menurut Deden, warga tidak mengetahui alasan pasti penutupan jalan tersebut karena tidak ada sosialisasi resmi.
    Akibatnya, warga yang sehari-hari bergantung pada akses itu kini kesulitan keluar dari lingkungan rumah.
    Apalagi lingkungan di permukiman tersebut dipisahkan dengan selokan selebar 1,5 meter.
    “Dampaknya banyak sekali. Ini kan semua kalau keluar kan lewat aksesnya cuman itu. Anak sekolah juga enggak bisa berangkat. Ibu hamil juga kalau lewat kesusahan,” kata dia.
    Oleh sebab itu, mereka berinisiatif membuat akses jalan sendiri dengan menggunakan pagar rumah milik salah satu warga dan dialasi dengan triplek.
    Panjang pagar bewarna hitam itu sekitar dua meter, agar warga bisa menyebrangi selokan itu. Walaupun hanya bisa dilalui motor ukuran kecil.
    “Itu alternatif tanpa sepengetahuan mereka, yang penting kita bisa keluar,” ujar Deden.
    Selain mengganggu aktivitas warga, penutupan jalan itu juga berdampak pada seorang ibu hamil yang tinggal di kawasan tersebut.
    Menurut Deden, penutupan jalan dilakukan oleh pihak yang mengklaim kawasan tersebut sebagai milik pribadi.
    Oleh sebab itu, ia berharap agar pemerintah atau pihak terkait segera turun tangan membuka kembali jalan tersebut agar aktivitas warga bisa kembali normal.
    “Harapan kami cuma satu, jalan dibuka lagi seperti semula. Urusan tanahnya silakan diselesaikan, tapi jangan sampai warga jadi korban,” ucap Deden.
    Sementara itu, kuasa hukum warga, sekaligus ahli waris pemilik tanah berdasarkan girik, Deddy Haryadi, mengatakan, penutupan jalan dilakukan oleh pihak yang mengklaim memiliki sertifikat atas lahan tersebut.
    Ia menjelaskan, pihak yang mengklaim lahan seluas 1.500 meter per segi itu adalah ahli waris Chaidir Darmawan.
    Padahal di lokasi terdapat plang bewarna putih dengan tulisan “Tanah Ini Milik Ahli Waris Dasim bin Sidah” dengan nomor girik C.990 NOP: 36.76.060.016.003.1030.0, yang artinya tanah non-sertifikat.
    “Ini sengketa batas antara lahan bersertifikat dan lahan girik. Putusan pengadilan sebelumnya juga menyatakan niet ontvankelijke verklaard (NO), artinya tidak ada pihak yang dimenangkan. Sengketa ini belum selesai,” ujar Deddy.
    Oleh karena itu, tindakan menutup akses jalan merupakan langkah ilegal karena dilakukan tanpa prosedur resmi dan tanpa keputusan pengadilan.
    Ia juga menyebut warga sempat ditawari kompensasi Rp 10 juta per kepala keluarga agar bersedia mengosongkan lahan, namun tawaran itu ditolak.
    “Saya menolak, karena ini belum ada putusan hukum. Mereka menutup akses jalan umum secara sepihak supaya warga menyerah. Padahal jalan itu hasil hibah almarhum pemilik lama dan sudah digunakan warga sejak lama,” kata dia.
    Deddy menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat penolakan kepada Kelurahan setempat agar dilakukan mediasi.
    Namun, pada Senin (6/10/2025), pihak yang mengklaim tanah tetap datang bersama sejumlah orang dan langsung menutup jalan tanpa surat resmi.
    “Harusnya kalau memang mau menutup jalan, ada prosedur. Ini hanya omongan lisan, tidak ada surat apa pun. Kami anggap ini penutupan ilegal,” kata Deddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Keracunan Siswa SMA 2 Lamongan, Dapur MBG Jetis Disterilkan dan Distribusi Dihentikan

    Kasus Keracunan Siswa SMA 2 Lamongan, Dapur MBG Jetis Disterilkan dan Distribusi Dihentikan

    Lamongan (beritajatim.com) – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jetis, penyedia makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Lamongan, mengambil langkah cepat setelah belasan siswa diduga mengalami keracunan. Pengelola SPPG Jetis, Frangky Irawan, memastikan dapur MBG langsung disterilkan begitu kabar keracunan diterima.

    “Terkait permasalahan di SMA Negeri 2 itu, kemarin langsung saya lakukan penindaklanjutan dengan menyeterilkan dapur. Kita mencari tahu sumbernya dulu seperti apa,” kata Frangky, Rabu (18/9/2025).

    Selama proses sterilisasi, pihaknya juga memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas dapur MBG. “Saya sudah bersurat ke pusat, untuk pemberhentian sementara dulu. Uji laboratorium juga sudah saya kirimkan, supaya semua bisa terang,” ujarnya.

    Frangky menilai penyebab keracunan tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan makanan MBG. Ia menegaskan, dari 1.200 siswa penerima MBG, hanya 12 yang mengalami gejala keracunan.

    “Kalau semisal itu keracunan (MBG), kan tidak mungkin cuma 12 yang keracunan. Itu sebabnya harus dievaluasi menyeluruh, mulai kondisi siswa, makanan MBG, maupun makanan lain yang dikonsumsi,” jelasnya.

    Meski begitu, Frangky menegaskan pihaknya siap dievaluasi. “Kalau memang kita salah, ya kita siap menerima konsekuensinya. Tapi kalau dari pihak luar yang salah, ya juga harus ikut disalahkan,” tegasnya.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamongan, Chaidir Annas, menyebut pihaknya telah menurunkan tim untuk memeriksa lingkungan sekolah dan mengambil sampel makanan serta air di SMA Negeri 2 Lamongan. “Kami mencari data perkembangan dari kasus keracunan, dengan memeriksa lingkungan sekolah, sama pengambilan sampel air dan makanan,” katanya.

    Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Lamongan, Sofyan Hadi, memastikan pendistribusian MBG di sekolahnya diberhentikan sementara sampai hasil uji laboratorium keluar. “Kepada anak-anak diimbau agar menjaga kesehatan masing-masing, misalkan mau makan ya cuci tangan pakai sabun, supaya sehat,” ujarnya.

    Sebelumnya, belasan siswa SMA Negeri 2 Lamongan dilarikan ke Rumah Sakit Islam (RSI) Nasrul Ummah setelah mengalami gejala keracunan. Pihak rumah sakit menyebut penyebabnya diduga berasal dari makanan MBG. [fak/beq]

  • ASN Pemprov DKI Diminta WFH Hari Ini
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 Agustus 2025

    ASN Pemprov DKI Diminta WFH Hari Ini Megapolitan 29 Agustus 2025

    ASN Pemprov DKI Diminta WFH Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran (SE) resmi yang meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah atau
    work from home
    (WFH) pada Jumat (29/8/2025).
    Langkah ini diambil menyusul adanya unjuk rasa di sekitar Jakarta yang berpotensi menimbulkan gangguan aktivitas di sekitar pusat pemerintahan.
    “Kepala Perangkat Daerah/Biro yang bertempat di sekitar lokasi atau yang terdampak pelaksanaan aksi unjuk rasa/demonstrasi agar menginformasikan kepada seluruh Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (work from home) pada tanggal 29 Agustus 2025,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Chaidir dalam keterangannya, Jumat.
    Chaidir menegaskan, bagi ASN yang sudah hadir di kantor pada pagi hari tetap diperbolehkan melanjutkan pekerjaan dari rumah dengan melakukan presensi sore secara daring.
    Para atasan langsung diminta melakukan verifikasi laporan kehadiran ASN melalui aplikasi presensi mobile.
    Ia juga mengingatkan bahwa ASN yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap wajib memenuhi beban kerja minimal 8,5 jam per hari secara efektif meski bekerja dari rumah.
    Namun, aturan WFH ini tidak berlaku untuk perangkat daerah atau unit kerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, terutama yang bersifat operasional dan harus dilakukan selama 24 jam.
    “Para Kepala Perangkat Daerah atau Biro agar melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan surat edaran ini,” kata dia.
    Pantauan Kompas.com di Balai Kota Jakarta, sekitar pukul 13.00, sejumlah ASN terlihat mulai meninggalkan gedung Grha Ali Sadikin dengan membawa tas. Meski begitu, kendaraan dinas masih banyak terparkir di area kantor.
    Terlihat pula mobil dinas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang masih terparkir di sisi kiri pendopo Balai Kota Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siloam Hospitals ASRI Gelar Urology-Nephrology Summit 2025, Hadirkan Banyak Pakar

    Siloam Hospitals ASRI Gelar Urology-Nephrology Summit 2025, Hadirkan Banyak Pakar

    Jakarta

    Siloam Hospitals ASRI menyelenggarakan “The 5th Siloam Urology-Nephrology Summit 2025”. Ini adalah forum ilmiah berskala nasional dan internasional yang menjadi wadah pertukaran pengetahuan terkini di bidang urologi dan nefrologi.

    “The 5th Siloam Urology-Nephrology Summit 2025” digelar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel pada Minggu (24/8). Kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi aktif Siloam International Hospitals dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan berbasis kompetensi dan kolaborasi multidisiplin.

    Medical Managing Director Siloam Hospitals Group, dr Grace Frelita, MM menekankan pentingnya kesinambungan kolaborasi dan pertukaran ilmu bagi dunia medis.

    “Kami percaya bahwa kemajuan dunia medis tidak hanya bergantung pada teknologi dan fasilitas, tetapi juga pada kualitas serta kapasitas tenaga kesehatan di semua lini, mulai dari dokter, perawat, hingga tenaga pendukung medis, serta pada pendidikan berkelanjutan dan kolaborasi antar-profesi,” tutur dr Grace dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

    “Melalui forum ilmiah ini, Siloam berkomitmen untuk terus menghadirkan pertumbuhan bagi para praktisi medis, demi pelayanan kesehatan yang unggul dan berdampak luas bagi masyarakat Indonesia,” sambungnya.

    Kolaborasi Pakar Nasional dan Internasional

    Pada summit tahun ini, Siloam Hospitals menghadirkan dua pembicara internasional yang diakui secara luas dalam kancah medis global.

    Prof Shin Sung dari Korea Selatan merupakan salah satu pakar terkemuka di bidang urologi modern yang aktif mengembangkan teknik robotik, sementara Prof Yap Hui Kim dari Singapura dikenal sebagai pakar nefrologi anak dengan kontribusi signifikan terhadap riset ginjal pediatrik serta keterlibatannya dalam berbagai forum internasional.

    Dari dalam negeri, hadir narasumber nasional yang punya rekam jejak panjang di dunia medis Indonesia. Ada di antaranya, Ketua Komite Transplantasi Nasional Prof dr Budi Sampurna, DFM, S.H, SpF(K), SpKP.

    Dari bidang urologi, hadir pula pakar terkemuka seperti Prof Dr dr Nur Rasyid, SpU(K), Prof dr Agus Rizal Ardy Hariandy Hamid, SpU(K), FICRS, PhD, Prof dr Chaidir Arif Mochtar, SpU(K), PhD, dr Arry Rodjani, SpU(K), Prof Dr dr Irfan Wahyudi, SpU(K) serta Prof dr Harrina E. Rahardjo, SpU(K), PhD.

    Sementara itu, dari bidang nefrologi dan penyakit dalam, hadir tokoh-tokoh seperti Prof Dr dr Endang Susalit, SpPD-KGH, FINASIM, Prof Dr dr Haerani Rasyid, MSc, SpPD-KGH, FINASIM dan Dr dr Yenny Kandarini, SpPD-KGH, FINASIM.

    Menyoroti Berbagai Isu Klinis Terkini

    Rangkaian sesi ilmiah dalam summit ini dirancang untuk mencakup spektrum topik yang luas dan relevan dengan kebutuhan layanan kesehatan saat ini. Di antara berbagai pembahasan tersebut, tiga bidang yang juga menjadi sorotan adalah transplantasi ginjal (kidney transplant), nefrologi anak (pediatric nephrology), serta uro-rekonstruksi (uro-reconstruction).

    Ketiga bidang ini merefleksikan kompleksitas kasus yang kian meningkat di Indonesia, sekaligus membuka ruang penguatan layanan subspesialistik yang lebih terstandar, inovatif, dan berbasis bukti ilmiah.

    Melalui rangkaian sesi ilmiah, diskusi panel, dan presentasi studi kasus, forum ini diharapkan mampu memperkuat kompetensi tenaga medis, memperluas cakrawala pengetahuan, serta membangun jejaring profesional yang lebih solid.

    Dari hampir 500 pasien transplantasi ginjal, Siloam ASRI berhasil mencapai 1 year graft survival rate 98,1 persen dan 5 year graft survival rate 93,5 persen.

    Pencapaian ini lebih tinggi dari benchmark dari ERA (European Renal Association) registry annual report. Pencapaian ini tidak lepas dari kolaborasi yang baik dari tim multidisiplin (dokter, perawat serta penunjang lainnya) serta didukung oleh sistem registri untuk memantau clinical outcomes dari setiap pasien transplantasi ginjal.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “#LebihCepatLebihBaik Tangani Kanker”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/kna)

  • Pemprov DKI Lelang 12 Jabatan Tinggi untuk ASN

    Pemprov DKI Lelang 12 Jabatan Tinggi untuk ASN

    JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta buka kesempatan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berminat untuk menaikkan jabatan mereka. Total, ada sebanyak 12 jabatan yang dilelang (open bidding). 

    “Kalau ada karyawan DKI yang mau ikut seleksi, kita infokan. Sekarang ini sistemnya kalau ada kekosongan, kita open bidding untuk eselon II dan eselon I,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat, 15 November.

    Dari 12 jabatan yang dilelang, 10 di antaranya merupakan jabatan eselon II yakni pimpinan tinggi Pratama. Posisi tersebut adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

    Kemudian, ada lowongan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Wakil Kepala Bappeda, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Biro Umum. 

    Persyaratannya, ASN harus memiliki jabatan serendah-rendahnya satu pangkat di bawah eselon II, berusia setinggi-tingginya 56 tahun, memilki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan rumpun jabatan yang akan diduduki paling singkat selama 5 (lima) tahun secara kumulatif.

    Kemudian, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif, dan bebas narkoba. 

    Selain itu, ada dua jabatan eselon I.b yang dilelang oleh Pemprov DKI. Jabatan pimpinan tinggi madya yang lowong antara lain Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi serta Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. 

    Persyaratan umum untuk para deputi ini antara lain memiliki jabatan serendah-rendahnya satu pangkat di bawah eselon I, berusia setinggi-tingginya 58 tahun, memilki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan rumpun jabatan yang akan diduduki paling singkat selama 7 (tujuh) tahun secara kumulatif.

    Kemudian, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif, dan bebas narkoba. 

    Melanjutkan, Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir bilang masa pendaftaran telah berlangsung sejak tanggal 12 November lalu, dan akan ditutup pada 26 November. “Kita lakukan seleksi administrasi pada 13 sampai 27 November 2019, dan pengumunan akhir pada 20 Desember 2019 mendatang,” ucap dia. 

    Pendaftaran dilakukan secara daring (online). Bagi ASN yang ingin mendaftar hana diperkenankan memilih satu jabatan lelang yang diinginkan. Segala bentuk informasi, persyaratan lengkap, serta dan pengumuman lainnya dapat dilihat melalui situs resmi resmi www.seleksiterbuka.jakarta.go.id

  • Lamongan Jadi Kabupaten Pertama di Jatim yang Luncurkan Program Pesiar dan Srikandi

    Lamongan Jadi Kabupaten Pertama di Jatim yang Luncurkan Program Pesiar dan Srikandi

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan menjadi kabupaten pertama di Provinsi Jawa Timur, yang terpilih untuk meluncurkan Program Srikandi (Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN) dan Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi). Peluncuran dilakukan pada Selasa (20/5/2025).

    Pada peluncuran yang dilaksanakan di Gedung Pemkab Lamongan itu, Dinas Kesehatan dan Camat se-Kabupaten Lamongan menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan Cabang Gresik dan 9 Badan Usaha di Lamongan.

    Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, mengatakan terpilihnya Lamongan sebagai yang pertama di Jatim ini merupakan suatu kebanggaan.

    Dirham pun mengajak seluruh stakeholder untuk turut serta menyukseskan Program Pesiar dan Srikandi, untuk merekrut dan mereaktivasi peserta JKN di Lamongan, agar memenuhi target Nasional.

    “Program Srikandi ini adalah upaya untuk memberikan jaminan kesehatan khusus bagi masyarakat kurang mampu, ini memang harus didukung. Sehingga saya titip kepada Camat dan Stakeholder untuk turut mendorong dan menyukseskan Program Srikandi dan Pesiar ini dengan mulai mensosialisasikan dan mengampanyekan kepada masyarakat,” ujar Dirham.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lamongan dr. Mohammad Chaidir Annas, menyampaikan bahwa saat ini jumlah penduduk Kabupaten Lamongan yang terdaftar menjadi peserta BPJS sejumlah 1.188.981 jiwa dari total penduduk 1.365.408 jiwa

    Sedangkan capaian UHC (Universal Health Coverage) Kabupaten Lamongan masih berada di angka 86,95 persen. Angka tersebut masih di bawah target nasional sebesar 98 persen, dengan keaktifan 66,38 persen dari target keaktifan 80 persen.

    “Untuk meningkatkan capaian UHC ini, Pemkab Lamongan dengan pihak ketiga melakukan sharing pembiayaan untuk Program Srikandi dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3,” ujarnya.

    Menurut Annas, saat ini Dinas Kesehatan Lamongan sudah menjalin komunikasi dengan 9 pihak ketiga, yang bersedia mengikuti Program Srikandi.

    “Ada MPS Brondong KUD Minatani, KUD Tani Mulyo, PT Maju Melaju, Yayasan Masjid Namira, Wisata Bahari Lamongan, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan, Laziznu Ranting Sekaran, Bumdes Sekaran, dan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan,” kata Annas.

    Pada kesempatan yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo, mengatakan bahwa Program Pesiar diperuntukkan bagi masyarakat yang mampu, untuk mengadvokasi dan mengedukasi masyarakat untuk mendaftar JKN secara mandiri.

    “Sedangkan Srikandi merupakan kontribusi dari Pemerintah Daerah bersama Badan Usaha yang ikut mengambil bagian dalam pembiayaan JKN masyarakat yang dianggap perlu untuk dibantu,” ucapnya. (fak/ian)

  • Es Krim Berlumur Darah? Satpol PP Lumajang Buka Suara

    Es Krim Berlumur Darah? Satpol PP Lumajang Buka Suara

    Lumajang (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, membantah tudingan telah melakukan pengeroyokan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Lumajang.

    Tuduhan ini mencuat setelah seorang pedagang es krim bernama Misrat (50), warga Desa Tegal Ciut, Kecamatan Klakah, melaporkan dugaan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh oknum Satpol PP kepada pihak kepolisian pada Minggu (11/5/2025).

    Akibat insiden tersebut, Misrat mengalami luka pada bagian wajah, termasuk robekan pada pipi kiri yang membuatnya harus menjalani perawatan medis.

    Namun, Kabid Ketertiban Umum (Tibum) Satpol PP Lumajang, Mochammad Chaidir Sholeh, membantah terjadinya aksi pengeroyokan tersebut. Menurutnya, luka yang diderita Misrat bukan akibat kekerasan, melainkan insiden yang tidak disengaja saat proses penertiban.

    “Jadi ini kan teman-teman mau menggeser dagangannya, yang bersangkutan kayak gak terima, kebetulan petugas ada yang bawa HT terus tersenggol, nah itu dianggap pengeroyokan,” terang Chaidir, Rabu (14/5/2025).

    Chaidir menjelaskan, petugas sudah lebih dahulu memberikan imbauan kepada para pedagang agar tidak berjualan di area Alun-alun, apalagi saat itu sedang ada agenda pemberangkatan calon jemaah haji (CJH) dari Kabupaten Lumajang.

    “Ini tentunya sudah mengingatkan beberapa kali bahwa di daerah itu tidak ada aktivitas jual beli, sudah ada suratnya, kita sudah mengingatkan secara persuasif sekali dua kali, malah dari pedagangnya yang tidak terima saat teman-teman menggeser,” tambahnya.

    Ia menegaskan, dengan kondisi keramaian di Alun-alun, mustahil terjadi pengeroyokan tanpa ada bukti yang mencuat ke publik. “Itu kalau memang pengeroyokan pasti kan banyak saksi, ada foto atau video dan pasti sudah viral, kan banyak orang di sana,” tegasnya.

    Sementara itu, kasus dugaan pengeroyokan ini kini masih ditangani oleh Satreskrim Polres Lumajang untuk pendalaman lebih lanjut. [kun]