Xcloud.id

Tag: Chaidir

  • Gemilang Pagessa Jadi Ketua Formatur DPD PAN Maros, Chaidir Syam Titip Harapan

    Gemilang Pagessa Jadi Ketua Formatur DPD PAN Maros, Chaidir Syam Titip Harapan

    FAJAR.CO.ID, MAROS — Setelah resmi ditunjuk sebagai Ketua Formatur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Maros, Muh Gemilang Pagessa diharapkan mampu mempertahankan kursi PAN di DPRD Maros.

    Hal ini diungkapkan Ketua DPD PAN Maros, AS Chaidir Syam, Minggu, 28 Desember 2025.

    “Semoga ke depannya Partai Amanat Nasional (PAN) tetap bisa menjadi partai pemenang di Maros dengan perolehan 12 kursi atau kalau bisa lebih ditingkatkan,” harapnya.

    Namun, kata dia, semua itu bisa tercapai jika para pengurus PAN tetap menjaga kekompakannya.

    “Kita berharap ke depannya para pengurus baru tetap menjaga baik kekompakan dan kebersamaannya, sehingga PAN bisa kembali menjadi partai pemenang di Kabupaten Maros,” kata mantan Ketua DPRD Maros ini.

    Diakui Chaidir, selama dua periode memimpin PAN Maros, banyak suka duka yang telah ia lalui.

    “Jadi saya dua periode sebagai sekretaris dan dua periode sebagai Ketua DPD PAN. Selama menjabat tentu banyak dinamika yang terjadi,” akunya.

    Namun, di periode terakhirnya, ia mampu menaikkan jumlah kursi PAN di DPRD Maros menjadi 12 kursi.

    “Alhamdulillah, di periode terakhir kami mampu menaikkan jumlah kursi di DPRD Maros dari enam kursi menjadi 12. Ini semua tak lepas dari kerja sama kader dan para pengurus DPD PAN Maros,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Formatur DPD PAN Maros, Muh Gemilang Pagessa, mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan langsung oleh pimpinan tertinggi partai.

    “Amanah ini kami anggap sebagai tugas tambahan sebagai Ketua Formatur dan selanjutnya kami akan segera merampungkan kepengurusan sesuai arahan DPP,” kata pria yang juga menjabat Ketua DPRD Maros ini.

  • Zulkifli Hasan Resmi Tunjuk Gemilang Pagessa Jadi Ketua Formatur DPD PAN Maros

    Zulkifli Hasan Resmi Tunjuk Gemilang Pagessa Jadi Ketua Formatur DPD PAN Maros

    FAJAR.CO.ID, MAROS – Muh Gemilang Pagessa resmi ditunjuk sebagai Ketua Formatur DPD PAN Maros, Minggu, 28 Desember 2025.

    Penunjukan ini dilakukan langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Dimana hal tersebut diputuskan dalam Musyawarah Daerah (Musda) PAN di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan yang digelar secara virtual.

    Setelah penunjukan ini secara otomatis Gemilang terpilih sebagai Ketua DPD PAN Maros.

    Pelaksanaan Musda PAN Maros sendiri digelar di Warkop Al Fayyadh, Maros.

    Ketua Panitia Musda PAN Maros, Arie Anugrah, mengaku bersyukur setelah penunjukan Ketua Formatur DPD PAN Maros ini.

    “Alhamdulillah seluruh rangkaian musda berhasil kami laksanakan secara tertib sesuai mekanisme yang ditetapkan DPP beserta hasil-hasil musda yang menetapkan Muh Gemilang Pagessa sebagai ketua formatur dapat diterima oleh seluruh peserta Musda,” ungkapnya.

    Sementara itu Ketua Formatur DPD PAN Maros, Muh Gemilang Pagessa mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan langsung oleh pimpinan tertinggi partai.

    “Alhamdulillah, saya ditetapkan langsung oleh Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan,” akunya.

    Amanah ini kami anggap sebagai tugas tambahan sebagai Ketua Formatur dan selanjutnya kami akan segera merampungkan kepengurusan sesuai arahan DPP, sambungnya.

    Sementara itu Ketua DPD Maros, AS Chaidir Syam mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Formatur DPD PAN Maros, Muh Gemilang Pagessa.

    “Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Muh Gemilang Pagessa yang ditunjuk sebagai Ketua formatur,” katanya.

  • Ini pengakuan Pramono saat ada pejabat wali kota diisi perempuan

    Ini pengakuan Pramono saat ada pejabat wali kota diisi perempuan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku gembira karena saat ini jabatan Wali Kota Jakarta Barat diisi oleh perempuan.

    “Setelah tanggal 1 April 2008, hari ini kita punya kembali Wali Kota perempuan di Jakarta. Saya sengaja mengundang Ibu Profesor Sylviana hadir, supaya menjadi pengingat bahwa beliau pada waktu itu dilantik menjadi Wali Kota Jakarta Pusat,” kata Pramono dalam sambutannya saat pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu.

    Iin Mutmainnah dilantik menjadi Wali Kota Jakarta Barat menggantikan Uus Kuswanto yang kini telah menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.

    Pramono mengaku, dirinya memilih Iin karena ia memiliki perjalanan karir yang panjang dan baik.

    Pramono menjabarkan, Iin memiliki pengalaman menjadi Wakil Wali Kota di Jakarta Timur, PLT (Pelaksana Tugas) Wali Kota di Jakarta Timur, Sekko (Sekretaris Kota), lurah hingga camat.

    “Saya yakin bahwa beliau pasti bisa untuk memimpin Jakarta Barat dan tentunya karena Pak Sekda dulu juga dari sana, pasti beliau juga akan bisa membimbing, membantu Ibu Wali Kota untuk berbenah di Jakarta Barat,” ujar Pramono.

    Selain itu, dari 11 pejabat yang dilantik, Pramono juga menyoroti banyaknya perempuan yang menduduki posisi strategis di Pemerintah Jakarta.

    Menurutnya, hal itu menandakan bahwa kesetaraan sudah diterapkan dengan baik di lingkup Pemerintah Jakarta.

    “Dari 11 orang, lima perempuan, enam laki-laki. Itulah cermin bahwa di Jakarta ini, itu tidak pernah menjadi isu. Bahkan untuk jabatan-jabatan strategis, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya,” ujar Pramono.

    Dalam kesempatan itu, Pramono berpesan agar ke-11 pejabat tersebut dapat bekerja secara profesional dan membantu dirinya serta Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk membangun Jakarta ke depannya.

    “Saya menaruh harapan sepenuhnya kepada Saudara-saudara. Bekerjalah dengan profesional, karena itulah yang menjadi kata kunci yang akan membedakan Jakarta ke depan,” ujar Pramono.

    Adapun kesebelas pejabat yang dilantik yakni:

    1. Iin Mutmainah sebagai Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Barat.

    2. Premi Lasari sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

    3. Dian Airlangga sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.

    4. Dwi Oktavia Handayani sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

    5. Fredi Setiawan sebagai Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara.

    6. Hari Nugroho sebagai Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

    7. Chaidir sebagai Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Transportasi.

    8. Siti Hannah sebagai Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya.

    9. Ian Sofian Hadi sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.

    10. Safitri Handayana sebagai Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

    11. Purwadi sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 11 pejabat tinggi pratama di lingkup Pemprov DKI resmi dilantik

    11 pejabat tinggi pratama di lingkup Pemprov DKI resmi dilantik

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama pada lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu sore.

    “Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita,” kata Pramono dalam sambutannya di acara pelantikan di Balai Kota, Rabu.

    Adapun kesebelas pejabat yang dilantik yakni:

    1. Iin Mutmainah sebagai Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Barat.

    2. Premi Lasari sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

    3. Dian Airlangga sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.

    4. Dwi Oktavia Handayani sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

    5. Fredi Setiawan sebagai Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara.

    6. Hari Nugroho sebagai Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

    7. Chaidir sebagai Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Transportasi.

    8. Siti Hannah sebagai Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya.

    9. Ian Sofian Hadi sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.

    10. Safitri Handayana sebagai Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

    11. Purwadi sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

    Dalam kesempatan tersebut, Pramono menyampaikan bahwa pemilihan pejabat sebelumnya dilakukan dengan meritokrasi.

    Ia mengaku memilih mereka berdasarkan prestasi dan kinerja yang selama ini dinilai baik.

    “Capaian kinerja yang kemudian menentukan saudara dilantik pada hari ini,” ujar Pramono.

    Untuk itu, Pramono berharap para pejabat tersebut juga dapat menjaga integritas, dedikasi dan loyalitas untuk bekerja di lingkungan Pemerintah Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kak Na Terobos Wilayah Terisolasi Antar Bantuan Banjir di Bireuen

    Kak Na Terobos Wilayah Terisolasi Antar Bantuan Banjir di Bireuen

    Bireuen, Beritasatu.com – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Aceh Marlina Muzakir bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh T Adi Darma, serta istri ketua DPR Aceh mengantarkan bantuan bagi warga terdampak banjir di Gampong Kubu, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Minggu (14/12/2025).

    Menumpang perahu nelayan, Marlina Muzakir yang akrab disapa Kak Na bersama rombongan menyeberangi Krueng Peusangan. Gampong Kubu menjadi salah satu wilayah terisolasi setelah jembatan Pante Lheung, satu-satunya akses darat penghubung, putus diterjang material banjir.

    “Alhamdulillah, sore ini kita bisa mengantar bantuan untuk masyarakat terdampak banjir di Gampong Kubu. Putusnya jembatan Pante Lheung membuat gampong ini terisolasi. Akses ke sini hanya bisa dilakukan dengan menumpang perahu nelayan serta gondola tradisional yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat,” ujar Kak Na.

    Pada kesempatan tersebut, Kak Na mengimbau masyarakat agar tetap bersabar menghadapi cobaan akibat bencana banjir. Ia menegaskan Pemerintah Aceh bersama seluruh pemangku kepentingan terus berupaya melakukan penanganan pascabanjir.

    “Tetap bersabar ya, bu. Pemerintah Aceh dan semua pihak terus berupaya melakukan penanganan pascabanjir. Masih panjang dan berat kerja-kerja kita. Namun insyaallah, dengan kerja bersama kita mampu menghadapi cobaan ini,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kak Na juga mengantarkan bantuan ke Posko Gampong Kapa yang berada di Meunasah Kapa serta Posko Gampong Blang Panjoe yang didirikan di meunasah setempat. Akses menuju kedua gampong tersebut sudah dapat dilalui, namun di sisi kiri dan kanan jalan tampak timbunan pasir bercampur lumpur setinggi hingga satu meter, sisa pembersihan pascabanjir yang menghitam menyerupai benteng.

    Kondisi serupa juga terlihat di pekarangan dan di dalam rumah warga. Pasir bercampur lumpur mengendap hingga setinggi satu meter dan mulai mengeras, menimbun rumah-rumah warga. Seluruh peralatan rumah tangga terendam material banjir, sementara ketersediaan air bersih sangat terbatas.

    Selain kesulitan membersihkan rumah, warga juga kebingungan membuang endapan lumpur dan pasir karena hampir seluruh wilayah gampong terdampak. Kondisi ini semakin memperberat upaya pemulihan pascabanjir.

    Geuchiek Gampong Blang Panjoe, M Ruslan, berharap pemerintah dapat membantu alat berat untuk mempercepat proses pembersihan lingkungan.

    “Kami sangat berharap pemerintah membantu alat berat seperti beko dan buldoser untuk membersihkan jalan gampong serta pekarangan rumah warga. Endapan lumpur dan pasir yang cukup tinggi sangat sulit dibersihkan secara manual,” ujar M Ruslan.

    Selain membawa bantuan pangan dan sandang, Kak Na juga menyertakan petugas kesehatan beserta obat-obatan. Saat membagikan biskuit untuk menyemangati anak-anak dan para ibu, petugas kesehatan secara bergantian melayani keluhan warga di posko pengungsian.

     

  • Saatnya ekonomi daerah bertransaksi dan terhubung

    Saatnya ekonomi daerah bertransaksi dan terhubung

    Jakarta (ANTARA) – Pemotongan transfer ke daerah (TKD) menjadi sinyal keras bahwa ketergantungan pada anggaran pusat tidak bisa lagi menjadi pola pembangunan abadi.

    Pemerintah kabupaten pun dihadapkan pada ujian kemandirian untuk senantiasa mencari cara membangun ekonomi lokal, ketika mesin fiskal mereka tersendat.

    Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang seharusnya menggema, bukan lagi “berapa anggaran tahun ini?”, melainkan “apa yang bisa dihasilkan dan pasarkan untuk rakyat?”

    Peluncuran arah baru Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di ICE BSD, Jumat, 21 November 2025, menjadi penegas bahwa strategi ekonomi daerah sedang bergeser dari seremoni ke transaksi, dari pameran ke pasar, dari slogan ke implementasi.

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjorang menyampaikan pesan yang sudah lama seharusnya menjadi kesadaran bersama, yaitu mandat Pasal 33 UUD 1945 tentang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang semestinya bukan sekadar kutipan dalam pidato.

    Konsep itu harus diterjemahkan menjadi keberanian daerah dalam memperjuangkan produk unggulan mereka, hingga benar-benar bernilai di pasar. “Meski kondisi fiskal sebagian besar daerah tidak baik-baik saja, peningkatan daya saing daerah tidak boleh terhenti,” katanya.

    Jika tidak bergerak kini, pemotongan anggaran, bukan hanya menyempitkan ruang kebijakan, tetapi juga mempersempit masa depan warga.

    Narasi baru ini sejalan dengan seruan Presiden Prabowo Subianto pada AOE 2025, yang meminta kepala daerah pantang mundur dari upaya memperkuat ekonomi lokal.

    Pertumbuhan yang hanya di atas kertas, tidak akan menyelamatkan petani dari harga tebas murah, nelayan dari mata rantai panjang, atau UMKM dari pasar yang tak memberi akses.

    Membangun ekonomi daerah berarti memastikan rakyat menjadi penerima manfaat pertama, bukan penonton. Di titik inilah forum perdagangan antardaerah menjadi gagasan paling progresif dari AOE 2026.

    Project Manager AOE 2026 Syaifuddin Chaidir memaparkan bahwa forum ini dirancang untuk mempertemukan sisi pasokan dan permintaan antardaerah.

    Bukan konsep megah, justru sederhana, ketika satu wilayah kelebihan hasil pertanian, wilayah lain membutuhkannya, lantas mengapa impor tetap dibiarkan mendominasi? Pertanyaan ini seharusnya menggugah nurani kebijakan.

    Indonesia, sering tampak sebagai negara yang sibuk menjangkau pasar global, namun abai pada potensi pasar domestiknya sendiri. Ironis, ketika komoditas yang melimpah di satu kabupaten, justru masuk ke kabupaten lain lewat jalur impor.

    Ketimpangan informasi, buruknya konektivitas dagang, dan absennya sinergi antardaerah membuat peluang ekonomi terbuang sia-sia.

    Jika forum ini berhasil bekerja sebagai clearing house nasional untuk rantai pasok, maka ini bisa menjadi koreksi struktural paling nyata terhadap wajah ekonomi daerah di tanah air.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiba-Tiba Datang Memborgol, Pria di Lampung Ngaku Polisi Rampok Petugas SPBU

    Tiba-Tiba Datang Memborgol, Pria di Lampung Ngaku Polisi Rampok Petugas SPBU

    Liputan6.com, Lampung – Seorang pria berinisial JM (40), warga Gang Kenanga, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, ditangkap warga setelah melakukan aksi perampokan terhadap petugas SPBU di kawasan Tanjung Senang, Senin malam (13/10/2025).

    Kapolsek Tanjung Senang, Iptu Chaidir Jamin mengatakan, pelaku berpura-pura sebagai anggota kepolisian dengan mengenakan kaus bertuliskan ‘Polisi’.

    Pelaku kemudian menghampiri korban, DL (24), warga Desa Jatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan, yang sedang berjaga di SPBU Jalan Ratu Dibalau, Kelurahan Tanjung Senang.

    “Pelaku langsung memborgol tangan kiri korban sambil menuduhnya menggunakan narkoba, lalu merampas sebagian uang hasil penjualan BBM yang disimpan korban di tas pinggang,” kata Chaidir, Selasa (14/10).

    Saat korban berusaha melawan, JM mengeluarkan pisau lipat dan menusuk punggung kiri korban hingga terjatuh.

    Korban sempat berteriak minta tolong, membuat warga sekitar berdatangan dan menangkap pelaku yang berusaha kabur.

    Tak lama kemudian, dijelaskan Chaidir, petugas Bhabinkamtibmas bersama tim patroli Polsek Tanjung Senang tiba di lokasi dan mengamankan pelaku.

    “Pelaku sempat kami bawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan akibat luka setelah diamuk massa,” ungkapnya.

    Dari tangan JM, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai Rp150 ribu, tas pinggang bertuliskan Pertamina, pisau lipat, borgol logam, tas selempang biru, motor Yamaha Mio J putih-biru, serta baju Pertamina berwarna merah yang berlumur darah.

    “Pelaku kini masih diperiksa intensif untuk penyelidikan lebih lanjut,” katanya. 

  • Dihadiri Habib Ja’far, ISNU Gelar Diskusi Panel Crowdfunding dan Peluncuran Aplikasi Cendekia+

    Dihadiri Habib Ja’far, ISNU Gelar Diskusi Panel Crowdfunding dan Peluncuran Aplikasi Cendekia+

    “Yang terakhir, crowdfunding-nya ISNU nantinya harus bisa berkolaborasi dengan Lembaga lain, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Misalnya, ISNU nanti menjadi pihak distributornya, karena memiliki program dan member yang sesuai dari crowdfunding yang dikelola,” terangnya.

    Sementara itu, M Ali Yusuf membeberkan, ISNU punya modal luar biasa. Bukan hanya lewat zakat, ada juga infak, sedekah, dan wakaf.

    Sebagai organisasi yang diisi para akademisi dan sarjana, dia meyakinkan pemahamannya sudah cukup tinggi dan memiliki anggota yang banyak, maka posisinya bisa berkolaborasi dengan BWI, atau badan lain sebagai pendistribusi.

    “Jadi, Ayo ISNU berkolaborasi dengan BWI,” tegas Ali Yusuf.

    Berkaca pada pernyataan Ketua Umum PP ISNU Prof Kamaruddin Amin yang sekaligus Ketua BWI bahwa ada Rp 181 T lebih potensi wakaf di Indonesia, tetapi ternyata baru 3,5 T yang baru terkelola. Ali Yusuf kemudian mengajak agar dengan kolaborasi ISNU bersama BWI bisa memaksimalkan pendistribusian wakaf ini.

    Narasumber lainnya, Fitriansyah Agus Setiawan CRFM dari BAZNAS pun menyebut ISNU yang memiliki SDM besar bisa dioptimalkan. Zakat, lanjut dia, ada Rp 327 Triliun potensinya. Namun, kali inibaru sekitar Rp 40 T zakat yang terkelola.

    “Sementara Baznas baru mengelola sekitar Rp 17 T, jadi masih ada potensi besar yang belum terkelola dan ini menjadi gerak Crowdfunding ISNU nanti agar melipatgandakan pengelolaan ini,” tuturnya.

    Narasumber terakhir, Chaidir Bamualim menegaskan bahwa Indonesia pernah diminta memimpin filantropi Islam dunia. Karena itu, melihat potensi filantropi ini, Chaedir pun menilai yang lebih penting dampaknya apa.

  • Akses Jalan Ditutup, 12 Keluarga di Ciputat Terisolasi Selama Dua Hari Megapolitan 8 Oktober 2025

    Akses Jalan Ditutup, 12 Keluarga di Ciputat Terisolasi Selama Dua Hari Megapolitan 8 Oktober 2025

    Akses Jalan Ditutup, 12 Keluarga di Ciputat Terisolasi Selama Dua Hari
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Puluhan warga di Jalan Gelatik, RT 01, RW 03, Ciputat, Tangerang Selatan, mengeluhkan akses jalan utama menuju rumah mereka yang ditutup pagar beton sejak dua hari terakhir.
    Akibatnya, sebanyak 12 kepala keluarga (KK) atau lebih dari 30 warga terisolasi dan kesulitan beraktivitas.
    Salah satu warga, Deden (50), mengatakan, sebelum dibangun pagar beton, akses jalan sepanjang tiga meter itu ditutup menggunakan seng.
    “Awal pakai seng, sekarang dipasang pakai batu berlin,” ujar Deden saat ditemui Kompas.com, Rabu (8/10/2025).
    Hal ini membuat akses keluar masuk dari permukiman mereka tidak bisa dilewati sama sekali.
    Menurut Deden, warga tidak mengetahui alasan pasti penutupan jalan tersebut karena tidak ada sosialisasi resmi.
    Akibatnya, warga yang sehari-hari bergantung pada akses itu kini kesulitan keluar dari lingkungan rumah.
    Apalagi lingkungan di permukiman tersebut dipisahkan dengan selokan selebar 1,5 meter.
    “Dampaknya banyak sekali. Ini kan semua kalau keluar kan lewat aksesnya cuman itu. Anak sekolah juga enggak bisa berangkat. Ibu hamil juga kalau lewat kesusahan,” kata dia.
    Oleh sebab itu, mereka berinisiatif membuat akses jalan sendiri dengan menggunakan pagar rumah milik salah satu warga dan dialasi dengan triplek.
    Panjang pagar bewarna hitam itu sekitar dua meter, agar warga bisa menyebrangi selokan itu. Walaupun hanya bisa dilalui motor ukuran kecil.
    “Itu alternatif tanpa sepengetahuan mereka, yang penting kita bisa keluar,” ujar Deden.
    Selain mengganggu aktivitas warga, penutupan jalan itu juga berdampak pada seorang ibu hamil yang tinggal di kawasan tersebut.
    Menurut Deden, penutupan jalan dilakukan oleh pihak yang mengklaim kawasan tersebut sebagai milik pribadi.
    Oleh sebab itu, ia berharap agar pemerintah atau pihak terkait segera turun tangan membuka kembali jalan tersebut agar aktivitas warga bisa kembali normal.
    “Harapan kami cuma satu, jalan dibuka lagi seperti semula. Urusan tanahnya silakan diselesaikan, tapi jangan sampai warga jadi korban,” ucap Deden.
    Sementara itu, kuasa hukum warga, sekaligus ahli waris pemilik tanah berdasarkan girik, Deddy Haryadi, mengatakan, penutupan jalan dilakukan oleh pihak yang mengklaim memiliki sertifikat atas lahan tersebut.
    Ia menjelaskan, pihak yang mengklaim lahan seluas 1.500 meter per segi itu adalah ahli waris Chaidir Darmawan.
    Padahal di lokasi terdapat plang bewarna putih dengan tulisan “Tanah Ini Milik Ahli Waris Dasim bin Sidah” dengan nomor girik C.990 NOP: 36.76.060.016.003.1030.0, yang artinya tanah non-sertifikat.
    “Ini sengketa batas antara lahan bersertifikat dan lahan girik. Putusan pengadilan sebelumnya juga menyatakan niet ontvankelijke verklaard (NO), artinya tidak ada pihak yang dimenangkan. Sengketa ini belum selesai,” ujar Deddy.
    Oleh karena itu, tindakan menutup akses jalan merupakan langkah ilegal karena dilakukan tanpa prosedur resmi dan tanpa keputusan pengadilan.
    Ia juga menyebut warga sempat ditawari kompensasi Rp 10 juta per kepala keluarga agar bersedia mengosongkan lahan, namun tawaran itu ditolak.
    “Saya menolak, karena ini belum ada putusan hukum. Mereka menutup akses jalan umum secara sepihak supaya warga menyerah. Padahal jalan itu hasil hibah almarhum pemilik lama dan sudah digunakan warga sejak lama,” kata dia.
    Deddy menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat penolakan kepada Kelurahan setempat agar dilakukan mediasi.
    Namun, pada Senin (6/10/2025), pihak yang mengklaim tanah tetap datang bersama sejumlah orang dan langsung menutup jalan tanpa surat resmi.
    “Harusnya kalau memang mau menutup jalan, ada prosedur. Ini hanya omongan lisan, tidak ada surat apa pun. Kami anggap ini penutupan ilegal,” kata Deddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Keracunan Siswa SMA 2 Lamongan, Dapur MBG Jetis Disterilkan dan Distribusi Dihentikan

    Kasus Keracunan Siswa SMA 2 Lamongan, Dapur MBG Jetis Disterilkan dan Distribusi Dihentikan

    Lamongan (beritajatim.com) – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jetis, penyedia makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Lamongan, mengambil langkah cepat setelah belasan siswa diduga mengalami keracunan. Pengelola SPPG Jetis, Frangky Irawan, memastikan dapur MBG langsung disterilkan begitu kabar keracunan diterima.

    “Terkait permasalahan di SMA Negeri 2 itu, kemarin langsung saya lakukan penindaklanjutan dengan menyeterilkan dapur. Kita mencari tahu sumbernya dulu seperti apa,” kata Frangky, Rabu (18/9/2025).

    Selama proses sterilisasi, pihaknya juga memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas dapur MBG. “Saya sudah bersurat ke pusat, untuk pemberhentian sementara dulu. Uji laboratorium juga sudah saya kirimkan, supaya semua bisa terang,” ujarnya.

    Frangky menilai penyebab keracunan tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan makanan MBG. Ia menegaskan, dari 1.200 siswa penerima MBG, hanya 12 yang mengalami gejala keracunan.

    “Kalau semisal itu keracunan (MBG), kan tidak mungkin cuma 12 yang keracunan. Itu sebabnya harus dievaluasi menyeluruh, mulai kondisi siswa, makanan MBG, maupun makanan lain yang dikonsumsi,” jelasnya.

    Meski begitu, Frangky menegaskan pihaknya siap dievaluasi. “Kalau memang kita salah, ya kita siap menerima konsekuensinya. Tapi kalau dari pihak luar yang salah, ya juga harus ikut disalahkan,” tegasnya.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamongan, Chaidir Annas, menyebut pihaknya telah menurunkan tim untuk memeriksa lingkungan sekolah dan mengambil sampel makanan serta air di SMA Negeri 2 Lamongan. “Kami mencari data perkembangan dari kasus keracunan, dengan memeriksa lingkungan sekolah, sama pengambilan sampel air dan makanan,” katanya.

    Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Lamongan, Sofyan Hadi, memastikan pendistribusian MBG di sekolahnya diberhentikan sementara sampai hasil uji laboratorium keluar. “Kepada anak-anak diimbau agar menjaga kesehatan masing-masing, misalkan mau makan ya cuci tangan pakai sabun, supaya sehat,” ujarnya.

    Sebelumnya, belasan siswa SMA Negeri 2 Lamongan dilarikan ke Rumah Sakit Islam (RSI) Nasrul Ummah setelah mengalami gejala keracunan. Pihak rumah sakit menyebut penyebabnya diduga berasal dari makanan MBG. [fak/beq]