Xcloud.id

Tag: Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa

  • Terkuak! Ini Penyebab Impor Perikanan Ilegal Masih Marak di RI

    Terkuak! Ini Penyebab Impor Perikanan Ilegal Masih Marak di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Praktik impor perikanan ilegal masih menjadi persoalan serius di Indonesia dan berdampak langsung terhadap nelayan lokal serta ketahanan ekonomi sektor kelautan nasional.

    Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai sejumlah kasus penindakan menunjukkan masih terbukanya celah masuk produk perikanan ilegal.

    “Arus produk perikanan ilegal bukan hanya datang sebagai impor gelap dari luar, tetapi juga berasal dari hasil tangkapan ilegal di laut yang kemudian disamarkan dalam rantai perdagangan,” kata Marcellus kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

    Dia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari praktik ilegal, unreported, and unregulated fishing yang masih marak di perairan Indonesia.

    Selain itu, Marcellus menyoroti masih banyaknya wilayah dan pulau di Indonesia yang belum memiliki pelabuhan resmi, yang kerap menjadi pintu masuk utama produk perikanan ilegal ke dalam negeri.

    Alhasil, dia menyebut pelabuhan jalur tikus itu membuat ikan impor ilegal masuk dengan harga lebih murah dan menekan harga ikan tangkapan nelayan lokal. Terlebih, sambungnya, produk ilegal tidak menanggung bea masuk, biaya karantina, maupun standar sertifikasi, sehingga menciptakan persaingan tidak seimbang.

    “Nelayan kita sudah menghadapi biaya produksi tinggi dan ketidakpastian cuaca, lalu harus bersaing dengan produk yang masuk tanpa aturan,” lanjutnya.

    Bahkan, Marcellus menilai, kebocoran ini membuat potensi ekonomi laut nasional tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat pesisir.

    Apalagi, dia menyampaikan maraknya impor perikanan ilegal terjadi akibat kombinasi lemahnya pengawasan di pintu masuk, celah koordinasi antarinstansi, serta insentif ekonomi yang masih menguntungkan pelaku.

    Di samping itu, sambung dia, sistem pengawasan administrasi yang belum terintegrasi secara real-time turut membuka peluang manipulasi dokumen dan penyelundupan.

    “Selama selisih keuntungan dari jalur ilegal masih besar, maka godaan untuk menyelundupkan produk akan terus ada,” ungkapnya.

    Kendati begitu, Marcellus menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terpadu berbasis teknologi digital, meningkatkan integrasi data antarinstansi, serta menegakkan hukum secara konsisten hingga menyentuh aktor utama di balik jaringan impor ilegal.

    Untuk itu, dia menyebut perlu ada hukuman yang tegas, denda berat, pembekuan izin usaha, hingga pidana korporasi yang diterapkan secara konsisten agar tercipta efek jera nyata. 

  • Pengamat Ingatkan Swasembada Garam 2027 Butuh Keberanian Politik

    Pengamat Ingatkan Swasembada Garam 2027 Butuh Keberanian Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Target swasembada garam pada 2027 dinilai sulit terealisasi tanpa konsistensi dan dukungan politik yang kuat dari pemerintah. 

    Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menilai target swasembada garam 2027 bukan sekadar soal menghentikan impor, melainkan proses transformasi nasional yang kompleks.

    Marcellus menyebut persoalan garam nasional jauh lebih besar daripada sekadar kebutuhan dapur. Meski begitu, dia menekankan, swasembada garam 2027 seharusnya dipahami sebagai proses transformasi struktural, bukan sekadar target nol impor.

    “Jika dijalankan dengan konsistensi dan keberanian politik, ia bisa menjadi tonggak kedaulatan pangan maritim Indonesia. Jika tidak, ia akan tinggal sebagai ambisi yang mengendap, seperti kristal garam yang tak pernah benar-benar matang,” kata Marcellus kepada Bisnis, Rabu (31/12/2025).

    Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan sertifikasi garam petambak untuk mencapai kadar NaCl 97% agar mendukung garam industri. Menurut Marcellus, langkah ini cukup efektif asalkan pemerintah konsisten menjadi offtaker.

    Dengan standar yang jelas dan kepastian pasar, petambak tahu target kualitas yang harus dicapai dan siapa yang menyerap hasil produksi mereka. “Karena demand jelas mengejar angka tersebut, jika petani tidak mampu memenuhinya, pastinya industri akan mencari yang sesuai,” ujarnya.

    Meski begitu, Marcellus menegaskan swasembada garam bukan sekadar target nol impor, melainkan proses transformasi struktural dalam industri garam nasional.

    Transformasi tersebut mencakup pembangunan sistem produksi yang adaptif terhadap perubahan iklim, penerapan teknologi yang memadai, dan sekaligus memastikan keadilan bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

    Kualitas Garam RI

    Menurut Marcellus, masalah mendasar swasembada garam bukan hanya soal volume, melainkan terletak pada kualitas. Terlebih, produksi garam nasional masih didominasi garam rakyat dengan metode tradisional yang sangat bergantung pada cuaca.

    Akibatnya, kadar natrium klorida sering di bawah standar industri 97%. Banyak garam rakyat hanya mencapai 90–94%, sehingga tidak dapat diserap oleh industri strategis seperti farmasi, makanan olahan, dan kimia. 

    Di samping itu, perubahan iklim menambah kompleksitas, karena pola musim yang tidak menentu berdampak langsung pada kualitas dan volume produksi. Kondisi ini membuat pemerintah terpaksa membuka impor demi menjaga keberlangsungan industri.

    Dia menambahkan, keterbatasan modal dan teknologi di tingkat petani juga menjadi hambatan signifikan. Mayoritas petani garam belum memiliki akses pembiayaan untuk mengadopsi teknologi.

    “Mayoritas petani garam belum memiliki akses pembiayaan yang memadai untuk mengadopsi teknologi geomembran, sistem kristalisasi modern, atau proses pemurnian lanjutan,” terangnya.

    Di samping itu, dia juga menyoroti masalah tata kelola yang dinilai krusial. Menurutnya, pengelolaan garam nasional melibatkan banyak aktor, baik dari kementerian teknis, BUMN, hingga pemerintah daerah, dengan kepentingan yang tidak selalu selaras.

    Dia menambahkan, kebijakan impor, meski rasional untuk menjaga pasokan industri, sering menekan harga garam rakyat di bawah biaya produksi, melemahkan insentif untuk meningkatkan kualitas.

    Keterbatasan infrastruktur, seperti gudang penyimpanan, fasilitas pascapanen, dan sistem logistik, juga menurunkan daya tawar petani dan meningkatkan risiko kerugian. Padahal, garam adalah komoditas musiman yang memerlukan manajemen stok dan cadangan nasional agar surplus di satu musim dapat menutup defisit di musim berikutnya.

  • Pengamat: Potensi Besar Perikanan RI Dinikmati Negara Lain

    Pengamat: Potensi Besar Perikanan RI Dinikmati Negara Lain

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat perikanan menilai potensi besar kelautan Indonesia belum dapat dioptimalkan dengan maksimal oleh pemerintah Prabowo Subianto. 

    Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan fokus pemerintah pada komoditas bernilai tinggi seperti udang, tuna, cumi, dan rumput laut menunjukkan kesadaran akan pentingnya produk dengan nilai tambah tinggi. Meski begitu, Indonesia masih menghadapi persoalan klasik sebagai pemasok bahan mentah.

    “Selama industrialisasi dan hilirisasi perikanan belum benar-benar menjadi arus utama kebijakan, nilai tambah terbesar akan terus dinikmati negara lain,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (31/12/2025). 

    Sektor kelautan dan perikanan Indonesia diproyeksikan masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar pada 2026, terutama dari sisi ekspor.

    Namun, berbagai tantangan struktural dan ekologis dinilai masih mengintai dan berpotensi menahan kinerja sektor ini jika tidak diantisipasi sejak dini.

    Dia menilai proyeksi sektor perikanan ke depan tidak bisa dilepaskan dari perubahan cara pandang pemerintah terhadap laut.

    Menurutnya, laut kini tidak lagi diposisikan semata sebagai sumber daya ekonomi, melainkan sebagai ruang strategis yang menghubungkan kepentingan pangan, kesejahteraan, dan masa depan nasional.

    “Dari situ lahir berbagai target, mulai dari ekspor, pertumbuhan PDB, hingga swasembada protein—yang mencerminkan optimisme bahwa sektor ini masih punya ruang besar untuk tumbuh di tengah ketidakpastian global,” kata Marcellus.

    Dari sisi ekspor, Marcellus menyebut pemerintah menargetkan nilai ekspor perikanan sekitar US$6,7 miliar pada 2026, meningkat dibandingkan proyeksi 2025. 

    Target tersebut dinilainya bersifat moderat dan realistis, mengingat pasar global yang kian protektif serta tuntutan keberlanjutan yang semakin ketat.

    Sementara itu, dari sisi domestik, target swasembada protein pada 2026 dinilai memiliki makna strategis karena menempatkan ikan sebagai fondasi pembangunan manusia, bukan sekadar komoditas ekspor. Target produksi perikanan nasional diperkirakan mencapai sekitar 25,8 juta ton dengan budidaya sebagai tumpuan utama.

    Namun, ekspansi produksi tersebut juga membawa konsekuensi. Marcellus mengingatkan potensi konflik ruang pesisir, tekanan terhadap lingkungan, serta ketergantungan pada pakan impor perlu dikelola secara serius.

    “Tanpa pendekatan berbasis ekosistem dan inovasi teknologi yang kontekstual, swasembada berisiko menjadi keberhasilan yang mahal biayanya,” tambahnya.

    Komoditas Unggulan Global

    Marcellus menuturkan, sejumlah komoditas perikanan Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan signifikan di pasar global seiring perubahan pola konsumsi dunia menuju sumber protein yang lebih sehat dan berkelanjutan.

    Dia menambahkan, udang masih menjadi komoditas utama ekspor perikanan Indonesia, terutama ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. 

    Permintaan terhadap udang putih dan udang vaname hasil budidaya dinilai menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dan cenderung meningkat, meski diiringi persaingan ketat dan standar mutu yang tinggi.

    Selain udang, tuna juga memiliki posisi strategis karena menjangkau pasar massal dan premium sekaligus. Tuna kalengan tetap menjadi kebutuhan pokok di banyak negara, sementara tuna segar terus tumbuh di pasar bernilai tinggi seperti Jepang, Korea, dan industri restoran kelas atas dunia.

    “Pertumbuhan pasar tuna segar, terutama untuk konsumsi sushi dan sashimi, mencerminkan pola konsumsi global yang semakin berhulu pada kualitas,” tuturnya.

    Secara agregat, sambung dia, pasar makanan laut dunia diproyeksikan tumbuh dengan kawasan Asia-Pasifik sebagai motor utama. Marcellus menilai posisi geografis Indonesia memberikan keuntungan strategis, baik dari sisi produksi maupun distribusi.

    Komoditas perikanan yang diprediksi mengalami pertumbuhan signifikan di pasar global mencakup udang, tuna, ikan nila, rumput laut, serta kepiting dan lobster.

    Meski demikian, Marcellus menegaskan peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika Indonesia mampu melakukan transformasi struktural yang berkeadilan bagi nelayan, menjaga keberlanjutan ekologi, serta memperkuat inovasi dan integrasi kebijakan lintas sektor.

  • Horor Macet di Tanjung Priok, Digitalisasi Gagal Atasi Lonjakan Logistik – Halaman all

    Horor Macet di Tanjung Priok, Digitalisasi Gagal Atasi Lonjakan Logistik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (IKAL SC) Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai sistem logistik di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, bermasalah menyusul terjadinya kemacetan parah pada Kamis dan Jumat, 17-18 April 2025 kemarin.

    Kemacetan parah ini merembet ke jalan tol dan jalan-jalan utama di kota Jakarta dan menyebabkan jadwal dan perjalanan banyak moda transportasi kacau-balau. Begitu juga aktivitas warga dan di perkantoran.  

    Hakeng berpendapat peroalan ini lebih dari sekadar kemacetan musiman dan memerlukan perhatian serius. Tantangan utama bukan hanya masalah infrastruktur fisik pelabuhan.

    “Tetapi juga terletak pada lemahnya regulasi mikro serta kurangnya koordinasi lintas sektor yang terlibat dalam pengelolaan sistem logistik nasional,” ujar Hakeng di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

    Dia menambahkan, peningkatan volume kendaraan ini tidak diimbangi dengan manajemen arus masuk kontainer yang adaptif dan efisien. 

    Meski sistem digitalisasi yang diterapkan oleh PT Pelindo tetap beroperasi dengan baik tapi sistem pembatasan dan pengaturan gate pass yang berbasis waktu secara real-time dinilai belum optimal.

    “Terutama dalam menangani lonjakan volume kendaraan yang terjadi,” tutur Marcellus Hakeng.

    MHakeng mengingatkan soal tata kelola pelabuhan harus bertransformasi menjadi sistem yang prediktif dan berbasis data agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul.

    Data terbaru memperlihatkan aktivitas peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada kuartal pertama tahun 2025 mencapai 1,88 juta TEUs (Twenty Foot Equivalent Unit) yang mengalami kenaikan sebesar 7,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    “Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta TEUs berasal dari kegiatan ekspor-impor, sementara sisanya berasal dari kegiatan domestik,” tuturnya.

    Hakeng menilai meskipun terjadi peningkatan volume yang signifikan, sistem penerimaan dan pengeluaran kontainer di pelabuhan ini belum memadai untuk menangani lonjakan tersebut. Salah satu masalah utama, adalah ketidakakuratan dalam sistem stacking (sistem penumpukan) di tempat parkir kontainer (container yard).

    “Hal itu menyebabkan waktu sandar kapal menjadi lebih lama dan mengarah pada penumpukan dan antrean panjang truk logistik yang keluar dari pelabuhan,” terangnya.

    Menurut dia meski PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sudah menerapkan sejumlah sistem seperti Terminal Operating System (TOS), gerbang otomatis (autogate), dan jadwal gate pass (akses masuk) berbasis waktu, implementasi sistem-sistem ini masih terbentur pada masalah rendahnya tingkat kepatuhan dari operator logistik.

    Selain itu kurangnya integrasi data yang efektif antara pelabuhan, penyedia jasa truk, dan pengelola lalu lintas.

    Sistem-sistem yang telah diterapkan pun belum mampu mengatasi masalah antrean yang terjadi yang mengindikasikan bahwa permasalahan ini lebih kompleks daripada hanya sekadar pengelolaan waktu masuk dan keluar kendaraan.

    Makeng mengatakan Indonesia masih menghadapi persoalan klasik yang sudah lama terabaikan seperti antrean kendaraan yang panjang, tumpukan kontainer, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

    “Reformasi sistem logistik pelabuhan Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh. Rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini,adalah penerapan sistem pre-booking gate time yang berbasis data real-time,” ujarnya.

    Perlu dilakukan kajian pengembangan digital twin pelabuhan untuk melakukan simulasi beban harian pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. 

    Serta, peningkatan koordinasi yang lebih erat antara Pelindo, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas), dan asosiasi logistik.

     

  • Kemacetan di Tanjung Priok sinyal sistem logistik bermasalah

    Kemacetan di Tanjung Priok sinyal sistem logistik bermasalah

    ini merupakan sinyal kegentingan sistem logistik nasional yang memerlukan perhatian serius

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (IKAL SC) Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai kemacetan panjang ribuan truk ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sejak Rabu (6/4) malam merupakan sinyal sistem logistik yang bermasalah.

    “Persoalan ini lebih dari sekadar kemacetan musiman dan ini merupakan sinyal kegentingan sistem logistik nasional yang memerlukan perhatian serius,” kata Hakeng di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan tantangan utama bukan hanya masalah infrastruktur fisik pelabuhan, tetapi juga terletak pada lemahnya regulasi mikro serta kurangnya koordinasi lintas sektor yang terlibat dalam pengelolaan sistem logistik nasional.

    Peningkatan volume kendaraan ini tidak diimbangi dengan manajemen arus masuk yang adaptif dan efisien.

    Ia mengatakan meski sistem digitalisasi yang diterapkan oleh PT Pelindo tetap beroperasi dengan baik tapi sistem pembatasan dan pengaturan gate pass yang berbasis waktu secara real-time dinilai belum optimal dalam menangani lonjakan volume kendaraan yang terjadi.

    Menurut dia tata kelola pelabuhan harus bertransformasi menjadi sistem yang prediktif dan berbasis data agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul.

    Data terbaru memperlihatkan aktivitas peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada kuartal pertama tahun 2025 mencapai 1,88 juta TEUs (Twenty Foot Equivalent Unit) yang mengalami kenaikan sebesar 7,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    “Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta TEUs berasal dari kegiatan ekspor-impor, sementara sisanya berasal dari kegiatan domestik,” kata dia menambahkan

    Hakeng menilai meskipun terjadi peningkatan volume yang signifikan, sistem penerimaan dan pengeluaran kontainer di pelabuhan ini belum memadai untuk menangani lonjakan tersebut.

    “Salah satu masalah utama, adalah ketidakakuratan dalam sistem stacking (sistem penumpukan) di tempat parkir kontainer (container yard) yang menyebabkan waktu sandar kapal menjadi lebih lama dan mengarah pada penumpukan dan antrean panjang truk logistik yang keluar dari pelabuhan,” katanya.

    Menurut dia meski PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sudah menerapkan sejumlah sistem seperti Terminal Operating System (TOS), gerbang otomatis (autogate), dan jadwal gate pass (akses masuk) berbasis waktu, implementasi sistem-sistem ini masih terbentur pada masalah rendahnya tingkat kepatuhan dari operator logistik.

    Selain itu kurangnya integrasi data yang efektif antara pelabuhan, penyedia jasa truk, dan pengelola lalu lintas.

    Sistem-sistem yang telah diterapkan pun belum mampu mengatasi masalah antrean yang terjadi yang mengindikasikan bahwa permasalahan ini lebih kompleks daripada hanya sekadar pengelolaan waktu masuk dan keluar kendaraan.

    Ia mengatakan Indonesia masih menghadapi persoalan klasik yang sudah lama terabaikan seperti antrean kendaraan yang panjang, tumpukan kontainer, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

    Ia mengatakan bahwa reformasi sistem logistik pelabuhan Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh.

    “Rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini,adalah penerapan sistem pre-booking gate time yang berbasis data real-time,” kata dia.

    Ia mengatakan bahwa perlu dilakukannya kajian pengembangan digital twin pelabuhan untuk melakukan simulasi beban harian pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

    “Serta, peningkatan koordinasi yang lebih erat antara Pelindo, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas), dan asosiasi logistik,” kata Hakeng.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengamat Maritim Marcellus Hakeng Ungkap Tantangan Lonjakan Pemudik Jalur Laut di Lebaran 2025 – Halaman all

    Pengamat Maritim Marcellus Hakeng Ungkap Tantangan Lonjakan Pemudik Jalur Laut di Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tradisi mudik Lebaran kembali menjadi sorotan utama di tahun 2025, dengan jumlah pemudik yang diprediksi mengalami lonjakan signifikan.

    Menurut DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.H., M.Mar, pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), jumlah pemudik pada tahun ini diperkirakan akan meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Tahun 2024, jumlah pemudik mencapai 193,6 juta orang, dan hampir sepuluh persen di antaranya menggunakan jalur laut. Lonjakan ini mencapai 56,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa tren penggunaan moda transportasi laut semakin meningkat,” ujar Capt. Hakeng di Jakarta, Sabtu (16/3/2025).

    Dengan peningkatan jumlah pemudik yang menggunakan kapal ferry, tantangan di sektor transportasi laut pun semakin kompleks. Salah satu isu utama yang disoroti Capt. Hakeng adalah keberadaan truk Over Dimension Over Loading (ODOL).

    “Truk ODOL yang diangkut menggunakan kapal ferry bisa memicu kerusakan kapal, bahkan berisiko menyebabkan kecelakaan. Kapal ferry memiliki batas kapasitas tertentu, dan jika membawa truk dengan dimensi serta beban berlebih, stabilitas kapal menjadi sulit dihitung. Ini bisa mengancam keselamatan penumpang dan awak kapal,” jelasnya.

    Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan pelarangan truk ODOL sejak 2023. Namun, menurut Capt. Hakeng, penerapan regulasi di lapangan masih perlu diperketat.

    “Penegakan hukum harus lebih tegas. Truk ODOL harus dilarang beroperasi selama arus mudik untuk mengurangi risiko kecelakaan di laut,” tegasnya.

    Ia bahkan mengusulkan larangan bagi truk untuk menggunakan kapal ferry pada H-7 hingga H+7 guna memastikan keselamatan pemudik. Selain truk ODOL, aspek keselamatan penumpang juga menjadi perhatian utama.

    Capt. Hakeng menekankan pentingnya edukasi kepada penumpang mengenai penggunaan alat keselamatan seperti pelampung dan prosedur evakuasi darurat.

    “Sosialisasi ini harus diberikan sesaat sebelum kapal berangkat atau maksimal 24 jam setelah penumpang naik ke kapal. Edukasi bisa dilakukan melalui demonstrasi langsung atau informasi digital di atas kapal,” tambahnya.

    Lebaran 2025 juga ditandai dengan meningkatnya penggunaan mobil listrik sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan. Namun, infrastruktur pengisian daya masih menjadi kendala utama.

    “Jika stasiun pengisian daya tidak cukup tersebar di jalur mudik atau pelabuhan, mobil listrik bisa kehabisan daya dan menambah kemacetan. Selain itu, awak kapal harus dibekali pengetahuan tentang penanganan mobil listrik, termasuk cara memadamkan kebakaran yang mungkin terjadi,” ujar Capt. Hakeng.

    Dia menyarankan agar pemerintah lebih matang dalam mempersiapkan kebijakan terkait mobil listrik selama mudik, termasuk kemungkinan pembatasan penggunaannya jika infrastruktur pengisian daya belum memadai. “Alternatif lain yang bisa dikembangkan adalah penyediaan stasiun pengisian daya di atas kapal ferry,” tambahnya.

    Lonjakan pemudik juga berdampak pada kapasitas pelabuhan yang sering kali tidak mencukupi. Kemacetan di pelabuhan dapat menyebabkan keterlambatan keberangkatan kapal dan ketidaknyamanan bagi penumpang.

    “Pelabuhan perlu meningkatkan fasilitasnya, termasuk ruang tunggu yang lebih nyaman dan sistem tiket digital untuk mempercepat proses registrasi. Teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk mengatur aliran penumpang dan kendaraan dengan lebih baik,” papar Capt. Hakeng.

    Penerapan sistem digital, seperti aplikasi yang memberikan informasi jadwal kapal dan kapasitas penumpang, diharapkan dapat meminimalisir waktu tunggu dan memperlancar arus mudik.

    “Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, pengelola angkutan, dan masyarakat, mudik Lebaran 2025 bisa berlangsung lebih lancar, aman, dan efisien,” pungkasnya

  • Indonesia Pimpin Dunia sebagai Pengirim Pelaut Terbesar, Unggul dengan Pengalaman di Laut – Halaman all

    Indonesia Pimpin Dunia sebagai Pengirim Pelaut Terbesar, Unggul dengan Pengalaman di Laut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia, dengan lebih dari 200.000 pelaut yang tersebar di berbagai penjuru dunia, telah lama dikenal sebagai salah satu negara pengirim pelaut terbesar di dunia. 

    Keunggulan utama pelaut Indonesia terletak pada pengalaman serta keterampilan yang mereka miliki, yang telah terbukti menjadi daya tarik bagi perusahaan pelayaran internasional.

    Menurut Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Centre (ISC), pelaut Indonesia dikenal memiliki etos kerja yang tinggi, kemampuan beradaptasi dengan cepat di lingkungan yang penuh tantangan, serta keterampilan yang diperoleh dari pengalaman bekerja di berbagai jenis kapal. 

    Keunggulan-keunggulan inilah yang membuat pelaut Indonesia diminati oleh perusahaan pelayaran global.

    “Namun, meskipun memiliki keunggulan dalam hal pengalaman, banyak pelaut Indonesia yang masih belum memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan industri pelayaran internasional. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya mereka untuk bersaing di pasar global,” ujar Capt. Hakeng dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (5/2/2025).

    Tantangan yang dihadapi pelaut Indonesia tidak hanya terbatas pada masalah teknis seperti pengoperasian teknologi kapal modern, tetapi juga pada keterampilan non-teknis seperti bahasa, kepemimpinan, dan manajemen tim. 

    Kesenjangan ini menjadi hambatan yang harus segera diatasi agar pelaut Indonesia dapat bersaing secara efektif di kancah internasional.

    Untuk mengatasi tantangan tersebut, Capt. Hakeng menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan di sektor maritim. 

    Pelatihan yang terstruktur dan berbasis teknologi dapat memberikan pelaut Indonesia bekal yang lebih lengkap untuk memenuhi standar internasional yang ketat.

    Salah satu langkah yang dianggap efektif dalam meningkatkan daya saing pelaut Indonesia adalah upaya PT Pertamina International Shipping (PIS), yang melalui kolaborasinya dengan International Maritime Employers Council (IMEC) dan International Labor Organization (ILO) berkomitmen untuk menghadirkan program pelatihan manajerial berstandar internasional.

    Program ini dirancang untuk memperkuat keterampilan kepemimpinan dan manajerial pelaut Indonesia agar dapat bersaing di industri pelayaran global.

    PIS juga berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pelaut Indonesia melalui ekspansi bisnis ke pasar internasional. 

    Dengan armada kapal modern dan ramah lingkungan yang dimilikinya, PIS memberikan kesempatan bagi pelaut Indonesia untuk mengasah kompetensi mereka di tingkat global.

    Dengan lebih dari 65 rute internasional yang dilayani oleh armada PIS, pelaut Indonesia berkesempatan untuk bekerja di berbagai wilayah dan menghadapi tantangan operasional yang beragam, yang tentunya sangat berharga dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang dinamika pasar pelayaran global.

    “Melalui jaringan internasional yang dimiliki, PIS membuka banyak kesempatan bagi pelaut Indonesia untuk memperoleh pengalaman langsung di lingkungan kerja internasional. Ini adalah peluang emas bagi pelaut Indonesia untuk mendunia dan memperluas wawasan mereka,” tambah Capt. Hakeng.

    Meski langkah-langkah yang diambil oleh PIS cukup signifikan, Capt. Hakeng menegaskan bahwa untuk memperkuat kapasitas pelaut Indonesia, dibutuhkan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, industri pelayaran, dan lembaga pendidikan maritim.

    Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus memastikan bahwa infrastruktur pendidikan maritim di Indonesia memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.

    “Pengembangan talenta masa depan pelaut Indonesia bukan hanya tugas perusahaan pelayaran, tetapi juga tanggung jawab pemerintah dan lembaga pendidikan maritim. Kolaborasi antara ketiga pihak ini akan menjadi kunci untuk memastikan pelaut Indonesia siap bersaing dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi industri pelayaran global,” tutup Capt. Hakeng.

    Dengan berbagai upaya tersebut, Indonesia dapat terus mempertahankan posisinya sebagai negara pengirim pelaut terbesar di dunia, sekaligus memastikan bahwa pelaut Indonesia siap menghadapi tantangan di pasar internasional yang semakin kompetitif.

  • Pagar Laut Misterius di Tangerang 30 Km, Simak Dampaknya ke Nelayan – Page 3

    Pagar Laut Misterius di Tangerang 30 Km, Simak Dampaknya ke Nelayan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, menuai kritik tajam dari pengamat maritim DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC). Ia menyebut tindakan pagar laut ini tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga mencerminkan konflik kepentingan antara kepentingan publik dan privat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

    “Laut adalah sumber daya publik yang harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Pemagaran ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap prinsip tersebut,” ujar Capt. Hakeng dalam wawancaranya, Kamis (9/1/2025).

    Secara hukum, tindakan pemagaran ini dinilai melanggar beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Ruang Laut. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum disebut menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran ini.

    Dampak Ekologis Pemagaran Laut

    Dari sudut pandang ekologi, pemagaran laut menggunakan bambu, paranet, dan pemberat pasir dapat merusak habitat laut, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mengganggu aliran air laut yang penting bagi ekosistem pantai.

    “Laut memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pemagaran seperti ini dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan menurunkan produktivitas perikanan,” jelas Capt. Hakeng.

     

  • Pengamat: Indonesia Respons Cepat Berbagai Tantangan Sektor Maritim

    Pengamat: Indonesia Respons Cepat Berbagai Tantangan Sektor Maritim

    Pengamat: Indonesia Respons Cepat Berbagai Tantangan Sektor Maritim
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat
    maritim
    Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, mengatakan bahwa Indonesia berhasil merespons dengan cepat dan tegas berbagai tantangan di
    sektor maritim
    .
    Insiden paling menonjol tercatat terjadi pada 21 Oktober 2024, ketika kapal China Coast Guard 5402 diusir oleh Badan, Keamanan Laut (
    Bakamla
    ) RI di
    Laut Natuna Utara
    .
    Kapal asing
    itu langsung diusir usai mengganggu aktivitas survei dan pengolahan data seismik 3D yang dilakukan oleh PT Pertamina dengan menggunakan kapal MV. Geo Coral dan hal tersebut menjadi sorotan internasional.
    Capt. Hakeng dalam keterangannya di Jakarta, Senin menyampaikan insiden tersebut bukan hanya mempertegas posisi strategis Indonesia, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan wilayah.
    “Kejadian ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak akan mundur menghadapi klaim sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Dalam catatan saya, Laut Natuna Utara memiliki luas 83.000 km persegi. Ketegasan Indonesia dalam menolak klaim China di Laut Natuna Utara memperlihatkan pentingnya diplomasi dan kekuatan pertahanan maritim kita,” ujar Hakeng dilansir Antara, Selasa (17/12/2024).
    Hakeng menyoroti juga konflik yang sedang terjadi di Laut Merah dan Teluk Aden yang melibatkan kelompok Houthi, menambah tekanan pada jalur pelayaran internasional.
    Jalur strategis penghubung utama bagi perdagangan global itu menghadapi ancaman serius berupa lonjakan tarif pengiriman, keterlambatan logistik, dan risiko terhadap suplai energi.
    “Konflik ini berdampak langsung pada ekonomi global, termasuk Indonesia, sebagai negara yang sangat bergantung perekonomiannya pada stabilitas jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka,” jelasnya.
    Sebagai respons, Indonesia memperkuat koordinasi regional untuk menjamin keamanan pelayaran di jalur vital tersebut.
    Patroli maritim yang lebih intensif, kerja sama dengan negara-negara tetangga, dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) menjadi prioritas utama pemerintah.
    Di sisi lain, pengelolaan sumber daya laut, khususnya pasir laut, menjadi salah satu isu maritim strategis di 2024.
    Menurut Hakeng, pasir laut seharusnya dapat lebih diprioritaskan penggunaannya untuk membangun tanggul yang melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir akibat perubahan iklim.
    Selain itu, material tersebut juga menjadi bahan utama dalam reklamasi lahan untuk mengatasi keterbatasan ruang perkotaan. Namun, ia mengingatkan bahwa pengelolaan ini harus dilakukan dengan hati-hati.
    Selain itu, aktivitas penangkapan ikan ilegal atau illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) menjadi ancaman serius yang terus menggerogoti sumber daya laut Indonesia.
    Untuk mengatasi masalah itu, lanjut dia, pemerintah perlu memperkuat operasi pengawasan oleh KPLP, Polair, Satgas KKP, AL, Bakamla, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, pendekatan diplomasi maritim juga harus diutamakan untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam memberantas praktik tersebut.
    Selanjutnya, ia juga mengatakan di 2024 juga menjadi momentum penting bagi pembangunan tanggul laut raksasa. Infrastruktur itu dirancang untuk melindungi kawasan pesisir, khususnya di Pulau Jawa, dari ancaman banjir akibat kenaikan permukaan laut.
    “Dengan 40 persen lahan subur di Pulau Jawa yang terancam tenggelam, pembangunan tanggul laut raksasa menjadi langkah strategis yang perlu didorong percepatannya untuk menjamin keberlanjutan pertanian dan pemukiman di kawasan tersebut,” sebut Hakeng.
    Ia mendukung penuh proyek itu, seraya mengingatkan proses pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memperhatikan dampak lingkungan.
    Kemudian, ia juga mengungkapkan keselamatan pelayaran menjadi isu lain yang menonjol selama 2024. Sejumlah insiden tabrakan kapal dengan jembatan seperti di Baltimore, Guangzhou, dan Kalimantan Timur menunjukkan perlunya peningkatan regulasi dan pengawasan navigasi.
    Ia mengusulkan agar pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan merumuskan kebijakan yang lebih ketat, termasuk pengaturan jarak aman dermaga dari jembatan dan pelatihan keselamatan bagi operator kapal.
    Menyongsong 2025, Hakeng menekankan pentingnya kebijakan maritim yang terintegrasi. Kebijakan itu harus mencakup penguatan kapasitas pertahanan laut, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan kerja sama internasional yang lebih erat.
    “Indonesia memiliki tanggung jawab besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kebijakan yang terintegrasi akan memastikan bahwa laut kita tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan dan harapan bangsa,” ujarnya.
    Ia juga mencatat ketegangan di Laut Cina Selatan akan tetap menjadi tantangan di tahun mendatang.
    Indonesia harus terus mempertahankan kedaulatannya di Laut Natuna Utara melalui diplomasi aktif dan penguatan patroli maritim.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: RI respons tegas dan cepat berbagai tantangan sektor maritim

    Pengamat: RI respons tegas dan cepat berbagai tantangan sektor maritim

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, mengatakan bahwa Indonesia berhasil merespons dengan cepat dan tegas dalam menangani berbagai tantangan di sektor maritim.

    Insiden paling menonjol tercatat terjadi pada 21 Oktober 2024, ketika kapal China Coast Guard 5402 diusir oleh Badan, Keamanan Laut (Bakamla) RI di Laut Natuna Utara karena mengganggu aktivitas survei dan pengolahan data seismik 3D yang dilakukan oleh PT Pertamina dengan menggunakan kapal MV. Geo Coral dan hal tersebut menjadi sorotan internasional.

    Capt. Hakeng dalam keterangannya di Jakarta, Senin menyampaikan insiden tersebut bukan hanya mempertegas posisi strategis Indonesia, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan wilayah.

    “Kejadian ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak akan mundur menghadapi klaim sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Dalam catatan saya, Laut Natuna Utara memiliki luas 83.000 km persegi. Ketegasan Indonesia dalam menolak klaim China di Laut Natuna Utara memperlihatkan pentingnya diplomasi dan kekuatan pertahanan maritim kita,” ujar Capt. Hakeng.

    Capt. Hakeng menyoroti juga konflik yang sedang terjadi di Laut Merah dan Teluk Aden yang melibatkan kelompok Houthi, menambah tekanan pada jalur pelayaran internasional. Jalur strategis penghubung utama bagi perdagangan global itu menghadapi ancaman serius berupa lonjakan tarif pengiriman, keterlambatan logistik, dan risiko terhadap suplai energi.

    “Konflik ini berdampak langsung pada ekonomi global, termasuk Indonesia, sebagai negara yang sangat bergantung perekonomiannya pada stabilitas jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka,” jelasnya.

    Sebagai respons, Indonesia memperkuat koordinasi regional untuk menjamin keamanan pelayaran di jalur vital tersebut. Patroli maritim yang lebih intensif, kerja sama dengan negara-negara tetangga, dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) menjadi prioritas utama pemerintah.

    Di sisi lain, pengelolaan sumber daya laut, khususnya pasir laut, menjadi salah satu isu maritim strategis di 2024.

    Menurut Capt. Hakeng, pasir laut seharusnya dapat lebih diprioritaskan penggunaannya untuk membangun tanggul yang melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir akibat perubahan iklim.

    Selain itu, material tersebut juga menjadi bahan utama dalam reklamasi lahan untuk mengatasi keterbatasan ruang perkotaan. Namun, ia mengingatkan bahwa pengelolaan ini harus dilakukan dengan hati-hati.

    Selain itu, aktivitas penangkapan ikan ilegal atau illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) menjadi ancaman serius yang terus menggerogoti sumber daya laut Indonesia.

    Untuk mengatasi masalah itu, lanjut dia, pemerintah perlu memperkuat operasi pengawasan oleh KPLP, Polair, Satgas KKP, AL, Bakamla, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, pendekatan diplomasi maritim juga harus diutamakan untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam memberantas praktik tersebut.

    Selanjutnya, ia juga mengatakan di 2024 juga menjadi momentum penting bagi pembangunan tanggul laut raksasa. Infrastruktur itu dirancang untuk melindungi kawasan pesisir, khususnya di Pulau Jawa, dari ancaman banjir akibat kenaikan permukaan laut.

    “Dengan 40 persen lahan subur di Pulau Jawa yang terancam tenggelam, pembangunan tanggul laut raksasa menjadi langkah strategis yang perlu didorong percepatannya untuk menjamin keberlanjutan pertanian dan pemukiman di kawasan tersebut,” sebut Capt. Hakeng.

    Ia mendukung penuh proyek itu, seraya mengingatkan proses pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memperhatikan dampak lingkungan.

    Kemudian, ia juga mengungkapkan keselamatan pelayaran menjadi isu lain yang menonjol selama 2024. Sejumlah insiden tabrakan kapal dengan jembatan seperti di Baltimore, Guangzhou, dan Kalimantan Timur menunjukkan perlunya peningkatan regulasi dan pengawasan navigasi.

    Ia mengusulkan agar pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan merumuskan kebijakan yang lebih ketat, termasuk pengaturan jarak aman dermaga dari jembatan dan pelatihan keselamatan bagi operator kapal.

    Menyongsong 2025, Capt. Hakeng menekankan pentingnya kebijakan maritim yang terintegrasi. Kebijakan itu harus mencakup penguatan kapasitas pertahanan laut, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan kerja sama internasional yang lebih erat.

    “Indonesia memiliki tanggung jawab besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kebijakan yang terintegrasi akan memastikan bahwa laut kita tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan dan harapan bangsa,” ujarnya.

    Ia juga mencatat ketegangan di Laut Cina Selatan akan tetap menjadi tantangan di tahun mendatang. Indonesia harus terus mempertahankan kedaulatannya di Laut Natuna Utara melalui diplomasi aktif dan penguatan patroli maritim.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024