Xcloud.id

Tag: Burhanuddin Muhtadi

  • Survei: 64,6 persen responden puas program MBG pada 100 hari kerja

    Survei: 64,6 persen responden puas program MBG pada 100 hari kerja

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 64,6 persen responden mengaku puas dengan program makan bergizi gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

    Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang mengaku puas tersebut merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

    “Kemudian, setuju atau tidak terhadap MBG? Yang menyatakan sangat setuju dan setuju itu sekitar 87,1 persen. Mereka setuju dengan program ini,” kata Burhanuddin dalam rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran harus mewaspadai angka ketidakpuasan terhadap program MBG yang baru dimulai pada 6 Januari 2025.

    Ia mengatakan bahwa dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG, terdapat 21,7 persen yang mengaku kurang puas terhadap pelaksanaan program tersebut.

    Selain itu, terdapat 62,5 persen yang yakin pelaksanaan MBG tepat sasaran, sedangkan sebanyak 30,8 persen tidak yakin.

    “Dalam jumlah yang cukup signifikan, sepertiga responden itu enggak percaya MBG tepat sasaran. Meskipun minoritas, tetapi dengan jumlah sepertiga responden menyatakan kurang percaya MBG tepat sasaran itu patut diwaspadai oleh pemerintah,” ujarnya.

    Kemudian, dia mengatakan bahwa pemerintah juga perlu mewaspadai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap potensi MBG dikorupsi.

    Menurut dia, sebanyak 46,9 persen meyakini MBG dapat dikorupsi, sedangkan 43,1 persen percaya MBG berjalan baik.

    “Artinya, aparat penegak hukum, Kejaksaan, Polri, KPK, harus membantu pemerintah memastikan pelaksanaan MBG tidak masuk ke kantong pribadi karena besar sekali warga yang menyatakan tidak percaya pelaksanaan MBG ini bebas korupsi,” katanya mengingatkan.

    Sementara itu, Burhanuddin mengatakan bahwa baru 16,5 persen responden dari surveinya yang mengaku telah menerima manfaat program MBG.

    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16–21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan

    Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden, terdiri atas 49,9 persen laki-laki, dan 50,1 persen perempuan.

    Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan asumsi simple random sampling.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indikator Politik: Kepuasan Publik Tembus 79 Persen, Bulan Madu Prabowo Belum Berakhir – Page 3

    Indikator Politik: Kepuasan Publik Tembus 79 Persen, Bulan Madu Prabowo Belum Berakhir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari kerja mendapat respons positif dari masyarakat. Hasil survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik (approval rating) Prabowo mencapai 79,3 persen. 

    Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, angka 79,3 persen merupakan modal politik yang besar untuk Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya. 

    “Ini (approval rating 79,3 persen) modal politik yang besar, juga mengindikasikan bulan madu politik Prabowo belum berakhir,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih’ secara virtual, Senin (27/1/2025). 

    Survei nasional Indikator dilakukan dalam periode 16-21 Januari 2025, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Menurut Burhanuddin, angka 79,3 persen terbagi menjadi dua komponen penilaian. Pertama sangat puas, mencapai 13,5 persen. Lalu cukup puas sebesar 65,8 persen. 

    Burhanuddin membandingkan dengan awal periode kepemimpinan Joko Widodo. Dalam periode 100 hari kerja, approval rating Jokowi tak setinggi Prabowo lantaran kebijakan tak populer yang diambil, yakni kenaikan harga BBM. 

    Karenanya, angka 79,3 persen dinilai menjadi awal yang baik bagi Prabowo. Apalagi kepuasan terhadap kinerja Prabowo bersifat multipartisan. “Kepuasan Prabowo berasal dari beragam lapisan, baik anak muda hingga orang tua, partai politik, bahkan pemilih Anies dan Ganjar,” ungkapnya. 

     

    Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan berbasis teknologi manipulasi video dan audio dengan kecerdasan buatan atau AI, yang populer disebut deepfake. Kasus ini mencatut nama Presiden Prabowo Subianto dan pejabat nega…

  • Survei: Gen Z Jadi Generasi yang Paling Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo – Halaman all

    Survei: Gen Z Jadi Generasi yang Paling Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga survei Indikator Politik mengungkapkan, Gen Z (kelahiran 1997-2012) menjadi generasi yang paling puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini tercermin dalam hasil survei terkait 100 hari kepemimpinan Prabowo Subianto yang dirilis pada Senin (27/1/2025).

    Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menyatakan sebanyak 81,7 persen Gen Z merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo.

    Sebaliknya, hanya 17,4 persen yang mengaku tidak puas, sementara 0,9 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

    “Mungkin ada kaitannya dengan partisan karena Gen Z salah satu basis demografi pendukung Prabowo, sehingga berhasil menang meyakinkan pada Pilpres 2024 lalu. Angkanya tinggi sekali selisihnya, 81,7 persen Gen Z yang puas,” ujar Burhanuddin dalam agenda rilis survei yang berlangsung daring.

    Sebaliknya, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo dari generasi baby boomers (kelahiran 1918-1964) tercatat paling rendah dibandingkan generasi lainnya.

    Hanya 73,4 persen yang merasa puas, sementara 19,5 persen tidak puas, dan 7,1 persen tidak memberikan jawaban.

    Dari kalangan generasi lainnya, survei menunjukkan tingkat kepuasan generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebesar 80,7 persen, dengan 15,9 persen yang tidak puas.

    Sedangkan untuk generasi X (kelahiran 1965-1980), 78,8 persen merasa puas, dan 16,1 persen menyatakan tidak puas.

    Sekadar informasi, survei ini dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan metode multistage random.

    Adapun sampling survei ini berjumlah  sebanyak 1.200 responden dengan Margin of Error pada survei ini yakni sekitar 2,9 persen pada Tingkat kepercayaan 95 persen.

  • Survei Indikator: 79,3 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

    Survei Indikator: 79,3 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai angka yang cukup tinggi. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebanyak 79,3 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo jelang 100 hari kerja pemerintahan.

    “Sebanyak 13,5 persen menyatakan sangat puas dan 65,8 persen cukup puas sehingga total yang merasa puas adalah 79,3 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang dilakukan secara daring pada Senin (27/1/2025).

    Sebaliknya, survei mencatat 16,3 persen responden merasa kurang puas, 0,6 persen tidak puas sama sekali, dan 3,8 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

    Burhanuddin menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinera ini menjadi modal politik yang kuat bagi Presiden Prabowo untuk melangkah ke tahap berikutnya. “Ini menunjukkan bulan madu politik antara publik dan Presiden Prabowo masih berlangsung,” tambahnya.

    Burhanuddin membandingkan hasil survei ini dengan awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama (2014-2015), yang sempat terdampak kebijakan tidak populer berupa kenaikan harga BBM. Ia juga menyoroti periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang bulan madu politiknya terganggu oleh kasus Century dan isu internal Partai Demokrat.

    “Hingga saat ini, belum ada isu besar yang mengganggu tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo meskipun sempat muncul wacana kenaikan PPN 12 persen yang akhirnya direvisi,” jelas Burhanuddin.

    Survei ini dilakukan pada 16-21 Januari 2025 terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling dengan distribusi yang proporsional di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error ± 2,5 persen.

    Responden Survei Indikator Politik Indonesia diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah terlatih terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo.

  • Survei: Menkeu dan Menteri BUMN dinilai bekerja baik di 100 hari kerja

    Survei: Menkeu dan Menteri BUMN dinilai bekerja baik di 100 hari kerja

    saat ditanya lebih lanjut mengenai kepuasan dari menteri kabinet merah putih yang diketahui responden, maka Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi pertama dengan 92,8 persen yang mengenal dirinya turut puas dengan kinerjanya, lalu Sekretaris

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi dua menteri teratas yang dinilai berkinerja paling baik pada masa 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih.

    Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa Sri Mulyani mendapatkan posisi pertama dengan 11,4 persen, sedangkan Erick meraih 11,2 persen, untuk kategori menteri berkinerja baik berdasarkan top of mind responden.

    “Artinya, kami tidak beri pilihan jawaban apa pun,” kata Burhanuddin dalam rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.

    Menurut dia, hasil survei juga tidak mengalami banyak perbedaan saat responden diberikan daftar nama menteri Kabinet Merah Putih.

    Ia menjelaskan bahwa Erick menempati posisi pertama dengan 14,2 persen, sedangkan Sri Mulyani berada di posisi kedua dengan 13,2 persen untuk menteri berkinerja baik menurut responden.

    “Jadi, ketika kami beri daftar nama itu tidak menambah jawaban responden secara signifikan. Artinya, penilaian kinerja paling baik itu sangat dipengaruhi awareness (pengetahuan, red.) responden terhadap nama-nama menteri yang ada di kepala mereka, sehingga ketika kami beri daftar nama sekalipun itu masyarakat tidak berkurang signifikan terkait dengan nama-nama menteri yang dipersepsikan positif,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa surveyor mencoba menanyakan nama satu per satu menteri terhadap responden untuk mengetahui popularitas.

    Hasilnya, lanjut dia, Erick menempati posisi pertama dan mendapatkan 67,8 persen, dan diikuti oleh Sri Mulyani di posisi kedua dengan 67,5 persen.

    Namun demikian, saat ditanya lebih lanjut mengenai kepuasan dari menteri kabinet merah putih yang diketahui responden, maka Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi pertama dengan 92,8 persen yang mengenal dirinya turut puas dengan kinerjanya.

    Selanjutnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapatkan 90,1 persen, dan diikuti oleh Sri Mulyani dengan 89,7 persen, serta Erick Thohir yang meraih 89,3 persen.

    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16-21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan

    Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden; terdiri dari 49,9 persen laki-laki, dan 50,1 persen perempuan. Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan asumsi simple random sampling.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden capai 79,3 persen

    Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden capai 79,3 persen

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja mencapai 79,3 persen.

    “Jadi, ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.

    Selain itu, Burhanuddin menjelaskan bahwa saat ini belum ada indikasi masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat Indonesia akan berakhir.

    Terlebih, ketika ada isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik, tetapi Presiden Prabowo dan jajaran dapat menyikapi dengan baik.

    “Kemarin sempat muncul isu kenaikan PPN (pajak pertambahan nilai) secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kementerian Keuangan sepertinya berubah. Hanya menaikkan PPN 12 persen untuk barang mewah, dan itu yang membuat kepuasan terhadap Presiden Prabowo relatif masih tinggi,” jelasnya.

    Ia mengatakan bahwa masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat akan berlangsung lebih lama dibandingkan masa pemerintahan pertama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan periode kedua Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

    Ia menjelaskan bahwa pada 100 hari Presiden Jokowi menjabat saat periode pertama, terdapat kebijakan tidak populer, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami masa bulan madu politik yang singkat pada periode kedua karena terdapat kasus Bank Century dan sejumlah kasus yang melibatkan elite Partai Demokrat.

    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16–21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan

    Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden, terdiri atas 49,9 persen laki-laki dan 50,1 persen perempuan.

    Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Survei Indikator: 79,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo Nasional 27 Januari 2025

    Survei Indikator: 79,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo Nasional 27 Januari 2025

    Survei Indikator: 79,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden
    Prabowo Subianto
    dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.
    Pendiri Indikator Politik Indonesia
    Burhanuddin Muhtadi
    mengatakan, hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasul survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.
    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen. Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).
    “Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia. 
    Di sisi lain, Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.
    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.
    “Mengindikasikan bulan madu politik dengan publik belum berakhir. Ini agak berbeda dengan misalnya kalau kita bandingkan dengan masa pemerintahan Jokowi ya,” ujar dia.
    Burhanuddin menyebutkan, pada 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo, angka kepuasan publiknya terpangaruh oleh kebijakan tidak populer, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
    Situasi yang dialami Prabowo juga berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut tidak memiliki masa bulan madu cukup panjang.
    “Karena ada drama Century dan juga isu politik yang terkait dengan elite Partai Demokrat,” kata Burhanuddin.
    Ia pun memperkirakan masa bulan madu politik dengan publik di era Prabowo akan berlangsung lebih lama.
    Terlebih, Prabowo membatalkan kenaikan pajak pertumbuhan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang ditolak rakyat.
    “Kemarin sempat ada isu kenaikan PPN secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kemenkeu sepertinya berubah, hanya menaikkan PPN 12 persen hanya kepada barang mewah. Dan itu yang membuat kepuasan kepada Presiden Prabowo relatif masih tinggi,” kata Burhanuddin..
    Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
    Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB gelar diskusi evaluasi Pemilu serentak 2024, Soroti politik uang dan dinamika demokrasi

    PKB gelar diskusi evaluasi Pemilu serentak 2024, Soroti politik uang dan dinamika demokrasi

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    PKB gelar diskusi evaluasi Pemilu serentak 2024, Soroti politik uang dan dinamika demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 23:00 WIB

    Elshinta.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi PKB Inshight Hub “Evaluasi Pemilu Serentak 2024: Menuju Demokrasi Matang” pada Jumat (17/1/2025) di Winner Cafe, Jakarta Pusat. Diskusi ini menghadirkan Wakil Ketua PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan pengamat politik dari Indikator, Burhanuddin Muhtadi. Mereka membahas isu-isu krusial, termasuk politik uang, sistem pemilu, serta tantangan pengambilan keputusan di parlemen.

     

    Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan bahwa dinamika di DPR sering kali dipengaruhi oleh pembagian kursi yang tidak selalu sesuai dengan representasi jumlah penduduk. “Misalnya dapil saya, kalau jumlah penduduk dua kabupaten sekitar lima juta tapi kursinya dikurangi, tentu saya akan protes. Harga kursi jadi lebih mahal,” ujar Cucun, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

     

    Ia juga menyoroti pelaksanaan Pilkada serentak yang dianggap kurang efektif meski tujuan awalnya untuk efisiensi anggaran. “Keserentakan Pilkada ini perlu dievaluasi. Dikatakan hemat anggaran, tetapi kenyataannya tidak. Kita harus menimbang plus-minusnya,” tambahnya.

     

    Cucun menyoroti pentingnya meninjau ulang presidential threshold (PT) dan parliamentary threshold. “Kalau PT dihapus atau parliamentary threshold diperkecil, partai-partai kecil akan kesulitan beradaptasi. Akibatnya, pengambilan keputusan di fraksi-fraksi menjadi tidak bulat, dan itu problem besar,” tegasnya.

     

    PKB, menurut Cucun, terus berupaya menyerap aspirasi masyarakat untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih baik. “Kita turun ke bawah untuk mendengarkan harapan rakyat, mencari sistem politik terbaik yang benar-benar mencerminkan aspirasi mereka,” katanya.

     

    Burhanuddin Muhtadi: Politik Uang Meningkat Pasca-Pemilu 2019

    Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memaparkan data survei yang menunjukkan peningkatan toleransi terhadap politik uang sejak Pemilu 2019. “Sebelum pemilu serentak, hanya sekitar 42% pemilih yang menganggap politik uang itu wajar. Sekarang, angka itu melonjak menjadi 60-70%,” ungkapnya.

     

    Burhanuddin juga mencatat bahwa efek politik uang terhadap preferensi pemilih semakin besar. “Sebelum 2019, uang Rp100 ribu bisa mengubah 61% preferensi pemilih. Sekarang, dengan nilai yang sama, hanya mampu memengaruhi 30%. Itu sudah disesuaikan dengan inflasi,” jelasnya.

     

    Ia menambahkan bahwa perilaku pemilih oportunis—yang menerima uang tetapi memilih sesuai hati nurani—kini berkurang. “Semakin banyak pemilih yang tergiur oleh politik uang dan membiarkan pilihan mereka dipengaruhi oleh uang,” ujarnya.

     

    Burhanuddin menegaskan bahwa persoalan ini tidak sepenuhnya kesalahan pemilih atau calon legislatif, tetapi juga sistem politik dan institusi yang ada. “Sistem ini mendorong masyarakat dan kandidat menyesuaikan strategi mereka,” katanya.

     

    Diskusi ini menyoroti perlunya reformasi sistem politik dan pemilu serentak agar lebih adil dan efisien. Dengan mendengarkan aspirasi rakyat dan memperbaiki kelemahan yang ada, diharapkan demokrasi Indonesia dapat menjadi lebih matang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemilu Serentak Dinilai Dongkrak Politik Uang, Harga Pemilih Jadi Makin Mahal

    Pemilu Serentak Dinilai Dongkrak Politik Uang, Harga Pemilih Jadi Makin Mahal

    Pemilu Serentak Dinilai Dongkrak Politik Uang, Harga Pemilih Jadi Makin Mahal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia
    Burhanuddin Muhtadi
    mengungkapkan bahwa
    pemilu serentak
    telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam praktik
    politik uang
    .
    Efek uang terhadap pilihan pemilih, terutama dalam pemilu legislatif (pileg), juga semakin kuat.
    Hal ini membuat ”
    harga pemilih
    ” semakin mahal.
    Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam paparan penelitiannya pada Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Perludem pada Rabu (18/12/2024).
    “Mereka yang menoleransi politik uang semakin meningkat, terutama dari 2019 hingga sekarang, sejak pemilu serentak dilakukan. Sementara itu, mereka yang menganggap politik uang tidak dapat diterima semakin berkurang,” ungkapnya.
    “Sekarang sudah lebih banyak yang mengatakan politik uang itu wajar, dengan angka 54,5 persen dibandingkan 44,5 persen,” katanya.
    Tren ini menunjukkan peningkatan toleransi terhadap politik uang sejak pemilu serentak diterapkan pada 2019.
    “Akseptabilitas politik uang sebelum 2019 pemilu serentak dan setelah pemilu serentak naiknya tajam sekali. Jadi ada korelasi pemilu serentak kenaikan politik uang,” katanya.
    “Dan korelasi itu sudah dites pakai multivariat, kita kontrol dengan beberapa variabel demografi yang penting, semuanya signifikan bahwa politik uang, setelah reformasi–pemilu serentak baik pemilu level provinsi, pilkada kabupaten/kota, maupun pileg dapil nasional, semuanya naik signifikan,” sambung dia.
    Dalam analisisnya, Burhanuddin mencatat bahwa semakin sedikit pemilih yang menganggap boleh menerima uang dari kandidat tertentu sambil tetap memilih kandidat yang diinginkan.
    “Artinya, uang semakin penting. Setelah diregresi, hasilnya tetap signifikan meskipun dikontrol dengan variabel lain. Ini mungkin dipengaruhi oleh faktor inflasi,” ujarnya.
    Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah ini juga menyoroti bahwa sebelum pemilu serentak 2019, uang sekitar Rp 91.000-100.000 dapat mempengaruhi pilihan 60 persen pemilih.
    Namun, kini angkanya susut ke 30 persen. Artinya, dengan nominal yang sama, dulu kandidat dapat mempengaruhi 60 persen pemilih tetapi sekarang tinggal 30 persen.
    “Poinnya, harga pemilih semakin larang (mahal),” tegasnya.
    Burhanuddin mengemukakan tiga hipotesis yang menjelaskan fenomena ini.
    Pertama, pemilu serentak meningkatkan potensi terjadinya
    vote buying
    karena jumlah kandidat yang bertarung semakin banyak.
    Pada Pileg Serentak 2024, terdapat 24.642 kursi yang diperebutkan di semua level, dengan lebih dari 10.000 calon anggota legislatif (caleg) di tingkat DPR dan DPD RI.
    Di tingkat provinsi, belasan hingga puluhan ribu caleg memperebutkan 2.372 kursi.
    Kemudian, di tingkat kota/kabupaten, jumlah caleg yang berkompetisi satu sama lain mencapai ratusan ribu orang
    Kedua, pemilu serentak menyebabkan peningkatan ketidakpastian elektoral, yang mirip dengan dilema tahanan (prisoners dillema).
    “Semua calon akan diuntungkan jika sepakat untuk tidak bagi-bagi uang. Namun, jika satu calon mengingkari kesepakatan dan membagi uang, maka calon yang tidak bagi uang akan dirugikan. Jadi mereka sepakat untuk menabrak dan mengingkari kesepakatan,” jelas Burhanuddin.
    Ketiga, ia menyoroti minimnya pengawasan dan penegakan hukum terkait politik uang.
    “Saya mendapatkan informasi bahwa tindak pidana yang paling tidak ditangani serius oleh polisi adalah tindak pidana pemilu. Mungkin karena berkaitan dengan calon pejabat, jadi mereka takut, kali ya” ujarnya.
    “Itu juga menjelaskan, karena pemilu serentak fokus kita kebanyakan ke pilpres, pilegnya nggak dimonitor. Itu membuat pemilu serentak kita seperti di pertarungan bebas,” sebut Burhanuddin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Jadi Samsak Presiden Prabowo

    Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Jadi Samsak Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan pandangannya terkait hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai simbiosis mutualisme, di mana masing-masing pihak saling mendapatkan manfaat.

    “Sejauh ini hubungan keduanya bersifat simbiosis mutualisme. Jokowi cukup efektif menjadi vote getter bagi calon yang didukung Gerindra,” ujar Burhanuddin, dikutip, Sabtu (14/12/2024).

    Ia menjelaskan bahwa dukungan Jokowi terhadap calon dari Partai Gerindra telah memberikan keuntungan elektoral yang signifikan. Di sisi lain, Jokowi juga berperan sebagai peredam kritik publik yang seringkali diarahkan kepadanya.

    “Pada saat yang sama, Jokowi juga bisa menjadi ‘samsak’ atas serangan publik yang mengarah kepadanya, sementara Presiden Prabowo relatif aman dan nyaman dari kritik publik,” tambahnya.

    Diketahui simbolis mutualisme ini terlihat di Pilkada Sumut. Di mana menantu Jokowi, Bobby Nasution berhasil memang melawan petahana Edy Rahmayadi.

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya unggul atas pesaingnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, sesuai hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara, Senin (9/12) malam.

    Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, pasangan Bobby-Surya memperoleh 3.645.611 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala memperoleh 2.009.311 suara.