Xcloud.id

Tag: Burhanuddin Muhtadi

  • Kepercayaan publik pada Presiden Prabowo capai 82,7 persen

    Kepercayaan publik pada Presiden Prabowo capai 82,7 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Survei Indikator: Kepercayaan publik pada Presiden Prabowo capai 82,7 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 12:22 WIB

    Elshinta.com – Hasil survei nasional terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto berada pada angka 82,7 persen.

    Capaian ini menjadikan Presiden sebagai salah satu tokoh negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi di tengah masyarakat, hanya sedikit di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memperoleh tingkat kepercayaan 85 persen.

    “Kepercayaan publik terhadap Presiden mencapai 83 persen, terdiri dari 17,3 persen yang sangat percaya dan 65,4 persen yang cukup percaya,” demikian disampaikan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara daring yang disaksikan dari Jakarta, Selasa (27/5). 

    Survei nasional yang dilakukan pada 17–20 Mei 2025 dan mengambil sampel sebanyak 1.286 responden melalui metode double sampling dari basis data survei tatap muka sebelumnya, yang kemudian diwawancarai melalui telepon. Survei ini memiliki margin of error sekitar ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Indikator juga mencatat bahwa tingkat kepercayaan terhadap Presiden merata tinggi di hampir semua segmen demografis, termasuk generasi muda, kelompok berpendidikan rendah-menengah, dan masyarakat pedesaan. “Misalnya, responden perempuan menunjukkan tingkat kepercayaan 86,2 persen terhadap Presiden, sementara Gen Z dan milenial mencatatkan angka kepercayaan masing-masing 88,2 persen dan 83,8 persen,” kata Burhanudin. 

    Wilayah-wilayah dengan tingkat kepercayaan tinggi terhadap Presiden antara lain Bali dan Nusa Tenggara (94,5 persen), Kalimantan (94,9 persen), dan Sulawesi (90,3 persen). Di wilayah DKI Jakarta, tingkat kepercayaan mencapai 86,2 persen, menunjukkan konsistensi dukungan lintas daerah.

    “Tingginya tingkat kepercayaan ini juga tampak pada profesi tertentu, seperti kalangan pelajar/mahasiswa yang mencatat angka kepercayaan 96,5 persen, dan ibu rumah tangga sebesar 84,9 persen,” ujar Burhanudin. 

    Survei juga mengungkap bahwa tingkat kepercayaan terhadap Presiden Prabowo melampaui sebagian besar lembaga negara lainnya, termasuk DPR, partai politik, dan bahkan lembaga yudikatif. Ini menunjukkan dukungan kuat terhadap kepemimpinan nasional dalam masa transisi pemerintahan yang baru berjalan enam bulan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Tingkat Kepercayaan Publik ke Presiden 82,7%

    Tingkat Kepercayaan Publik ke Presiden 82,7%

    Jakarta –

    Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga negara dan pemberantasan korupsi. TNI dan presiden menjadi institusi yang mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi.

    Survei ini diikuti oleh 1.286 responden dengan wawancara melalui sambungan telepon. Metode sampel menggunakan double sampling dengan menghasilkan margin of error 2,8% dan tingkat kepercayaan 93%.

    “Jadi trust terhadap TNI dan presiden masih menempati peringkat tertinggi. Mereka yang trust terhadap TNI itu sekitar 85-an% sementara yang trust kepada Presiden itu 82%,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers yang disiarkan virtual, Selasa (27/5/2025).

    Burhanuddin mengatakan survei ini hanya merekam persepsi publik terhadap kepercayaan kepada lembaga negara. Hasil survei tidak mencerminkan kepuasan publik atas kinerja lembaga tersebut.

    Dalam survei Indikator, presiden mendapatkan kepercayaan publik sebesar 82,7 persen. Jumlah itu merupakan gabungan dari kategori percaya dan cukup percaya yang tertera di survei.

    “Ini public trust bukan approval, artinya ini trust terhadap institusi-institusi bukan kinerja orang per orang,” ujar Burhanuddin.

    “Pada titik ini dua lembaga yaitu tentara dan kepresidenan itu paling tinggi sementara peringkat ketiga itu Kejaksaan Agung total ada 76% warga yang percaya terhadap Kejaksaan Agung,” katanya.

    Berikut hasil lengkap survei Indikator Politik Indonesia tentang Tingkat Kepercayaan Publik Atas Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pemberantasan Korupsi:

    TNI
    Sangat Percaya: 23,9%
    Cukup Percaya: 61,8%
    Tidak Percaya: 11,2%
    Tidak Percaya Sama Sekali: 1%
    TT/TJ: 3,8%

    Kejaksaan Agung
    Sangat Percaya: 13,1%
    Cukup Percaya: 62,9%
    Tidak Percaya: 14,3%
    Tidak Percaya Sama Sekali: 1,3%
    TT/TJ: 8,4%

    DPD
    Sangat Percaya: 8,0%
    Cukup Percaya: 67,1%
    Tidak Percaya: 15,0%
    Tidak Percaya Sama Sekali: 1,8%
    TT/TJ: 8,0%

    MPR
    Sangat Percaya:9,0%
    Cukup Percaya: 65,1%
    Tidak Percaya:14,6%
    Tidak Percaya Sama Sekali: 2,0%
    TT/TJ: 9,2%

    MA
    Sangat Percaya: 10,6%
    Cukup Percaya: 63,1%
    Tidak Percaya: 17,1%
    Tidak Percaya Sama Sekali: 4,3%
    TT/TJ:: 4,9%

    Pengadilan
    Sangat Percaya: 12,1%
    Cukup Percaya: 61,2%
    Tidak Percaya: 16,3%
    Tidak Percaya Sama Sekali: 2,0%
    TT/TJ: 8,4%

    KPK
    Sangat Percaya: 12,7%
    Cukup Percaya: 59,9%
    Tidak Percaya: 20,0%
    Tidak Percaya Sama Sekali: 2,5%
    TT/TJ: 5,0%

    Polri
    Sangat Percaya: 13,3%
    Cukup Percaya: 58,9%
    Tidak Percaya: 19,7%
    Tidak Percaya Sama Sekali: 3,0%
    TT/TJ: 5,1%

    DPR
    Sangat Percaya: 7,7%
    Cukup Percaya: 63,3%
    Tidak Percaya: 20,04%
    Tidak Percaya Sama Sekali: 3,35
    TT/TJ: 5,2%

    Partai Politik
    Sangat Percaya: 7,4%
    Cukup Percaya: 58,2%
    Tidak Percaya: 22,5%
    Tidak Percaya Sama Sekali: 3,5%
    TT/TJ: 8,4%

    (ygs/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Partai Golkar Gelar Diskusi Geostrategi Indonesia Hadapi Dinamika Global

    Partai Golkar Gelar Diskusi Geostrategi Indonesia Hadapi Dinamika Global

    JAKARTA – Dalam upaya merespons dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan berisiko, Partai Golkar menyelenggarakan diskusi kebijakan strategis bertajuk “Arah Kebijakan Geostrategi dan Geopolitik Indonesia”.

    Acara ini akan digelar secara langsung di Aula DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis 8 Mei 2025 dan dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari tokoh politik, akademisi, hingga mahasiswa.

    Kegiatan ini akan menjadi ruang penting untuk menggali gagasan-gagasan strategis di tengah situasi global yang kian memanas akibat rivalitas antara kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia.

    Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan dan militer, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi global dan hubungan diplomatik antarnegara. Sebagai negara yang terletak di jalur strategis Indo-Pasifik, Indonesia memiliki posisi yang sangat penting sekaligus rentan terhadap dinamika tersebut.

    Dalam diskusi tersebut, diagendakan hadir sebagai narasumber Lodewijk F. Paulus selaku Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI, Burhanuddin Muhtadi, profesor ilmu politik dari UIN Jakarta serta Nurul Arifin sebagai Anggota Komisi I DPR RI.

    Ketiganya memaparkan pandangan dari perspektif pemerintahan, parlemen, dan akademisi mengenai bagaimana Indonesia seharusnya menyusun langkah-langkah kebijakan luar negeri yang berdaulat, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional.

    Salah satu isu utama yang akan dibahas adalah strategi diplomasi Indonesia yang dikenal dengan pendekatan equidistance diplomacy, yaitu sikap netral aktif dalam menjaga hubungan dengan seluruh kekuatan besar dunia tanpa terjebak dalam politik blok.

    Strategi ini diyakini sebagai pilihan realistis bagi Indonesia untuk tetap menjaga stabilitas dan meraih keuntungan diplomatik maupun ekonomi di tengah ketegangan global.

    Diskusi akan berlangsung dalam format panel terbuka yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta, termasuk mahasiswa dan media, aktif memberikan pertanyaan dan masukan.

    Acara ini menjadi ruang dialog yang hidup dan produktif dalam membahas berbagai tantangan dan peluang kerja sama Indonesia, baik di bidang pertahanan, ekonomi, maupun diplomasi global.

    Sebagai tindak lanjut dari diskusi ini, seluruh hasil pembahasan akan dirangkum dalam bentuk policy brief yang dirancang sebagai bahan masukan strategis bagi pembuat kebijakan nasional.

    Partai Golkar menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi merupakan bagian dari komitmen nyata untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia yang terus berkembang.

    Melalui penyelenggaraan diskusi ini, Partai Golkar berharap dapat mendorong lahirnya kebijakan luar negeri yang lebih terarah, responsif, dan visioner, sehingga Indonesia mampu memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang yang berdaulat di kancah internasional.

  • Pidato Prabowo di Turki Dinilai Berani, Puji Tokoh Sekuler di Markas Partai Islamis

    Pidato Prabowo di Turki Dinilai Berani, Puji Tokoh Sekuler di Markas Partai Islamis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pidato Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke parlemen Turki tiba-tiba menjadi sorotan publik.

    Terutama setelah ia menyampaikan pujian terhadap Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki modern.

    Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, pernyataan Presiden Prabowo tersebut memancing diskusi hangat di kalangan publik dan elite politik Turki.

    “Pidato Presiden Prabowo yang memuji Kemal Atatürk memicu diskusi yang cukup ramai di Turki,” kata Burhanuddin di X @BurhanMuhtadi (12/4/2025).

    Burhanuddin bilang, konteks penyampaian pujian itu menjadi sangat berpengaruh karena disampaikan di hadapan parlemen yang didominasi Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

    Partai ini, kata Burhanuddin, merupakan partai yang berhaluan Islamis dan kerap dikaitkan dengan sikap berseberangan terhadap prinsip-prinsip sekularisme yang diwariskan oleh Atatürk.

    “Apalagi, ini disampaikan di parlemen Turki yang didominasi partai Islamis AKP yang dianggap anti-sekulerisme Kemal,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku bahwa Mustafa Kemal Atatürk dan Fatih Sultan Mehme merupakan panutannya sewaktu muda.

    “Ketika saya masih muda, pahlawan saya adalah Mustafa Kemal Atatürk dan Fatih Sultan Mehmet,” kata Prabowo diiringi tepuk tangan.

    Bahkan, menantu mantan Presiden Soeharto ini mengungkapkan bahwa terdapat patung Ataturk di rumahnya.

    “Ada patung Ataturk di rumah saya,” katanya meyakinkan.

    Orang nomor satu di Indonesia ini bilang, Mustafa Kemal merupakan sosok pemimpin yang layak dijadikan contoh bagi para petinggi negara.

  • Pengamat Nilai Pertemuan Tertutup Prabowo-Megawati untuk Jaga Perasaan ‘Pihak Solo’ – Halaman all

    Pengamat Nilai Pertemuan Tertutup Prabowo-Megawati untuk Jaga Perasaan ‘Pihak Solo’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dikabarkan melakukan pertemuan secara tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam. 

    Belum diketahui secara pasti, namun salah seorang sumber Tribunnews membenarkan kabar pertemuan tersebut.

    “Pertemuan memang terjadi,” kata sumber Tribunnews.com dari internal PDIP pada Senin (7/4/2025). 

    Jika benar ada pertemuan itu dan dilakukan secara tertutup, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, menilai hal itu dilakukan untuk menjaga perasaan pihak tertentu. 

    Adi menyinggung soal ‘pihak Solo’ yang dinilai tak senang dengan adanya pertemuan tersebut. 

    Pihak Solo yang dimaksudkan ini adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai memiliki hubungan kurang baik dengan PDIP. 

    “Ya banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satu pihak yang mungkin tidak happy dan tidak menerima jika PDIP menjadi bagian dari Prabowo adalah pihak Solo,” kata Adi.

    “Jadi wajar kalau kemudian dilakukan secara tertutup dan kemudian tidak ada yang memastikan bahwa tadi malam itu sudah terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Meski sumber berita termasuk Tribun dan media-media yang lain ketika ditanya apakah terjadi pertemuan Prabowo dan Megawati itu kan disebutkan mengiyakan,” lanjutnya. 

    Di sisi lain, jika pertemuan keduanya memang terjadi, Adi menilai hal itu menandakan dukungan PDIP terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo. 

    “Saya kira PDIP menjadi partai politik paling terdepan yang memberikan dukungan politiknya ke Prabowo,” ujar Adi.

    Konflik PDIP-Jokowi Jadi Penghalang? 

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menduga faktor Jokowi menjadi penghalang pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati tak kunjung terlaksana. 

    Burhanuddin mengungkit masalah keluarga besar Jokowi dengan PDIP yang dinilai belum rampung hingga kini. 

    Hal itu diungkapkan Burhanuddin dalam tayangan Kompas Petang, yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Burhanuddin, pengaruh Jokowi dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 sangat kuat. 

    Sehingga, Burhanuddin menilai hal tersebut berpengaruh dalam terwujudnya pertemuan Prabowo dan Megawati.

    “Ada banyak momentum dan variabel lain yang harus dihitung. Pak Prabowo di 2024 bisa sukses memenangkan Pilpres dengan perolehan yang sangat besar karena variabel Pak Jokowi, dengan Mas Gibran yang berada di samping Pak Prabowo sebagai cawapres,” ujar Burhanuddin.

    “Sementara kita tahu urusan PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi belum tuntas.”

    Di sisi lain, kabar ini disambut baik oleh sejumlah pihak, termasuk di antaranya dari Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. 

    Sarmuji meyakini pertemuan dua tokoh penting bangsa itu menunjukkan adanya titik temu dalam memandang kepentingan nasional yang lebih luas.

    “Ya sebagai tokoh bangsa titik temunya adalah kepentingan bangsa ya. Jadi perbedaan apa pun, beda perspektif seperti apa pun, itu asalkan tujuannya untuk bangsa dan negara pasti ada titik temunya,” kata Sarmuji saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (8/4/2025).

    Dia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah situasi global yang tidak menentu. 

    Menurut Sarmuji, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari dinamika global, termasuk perang tarif antara negara-negara besar.

    (Tribunnews.com/Milani/Rahmat Fajar/Fersianus Waku/Garudea Prabawati) 

  • Guru Besar Ilmu Politik Ini Puji Ruang Kerja PM Singapura: Di Indonesia Bupati Saja Banyak yang Sangat Mewah

    Guru Besar Ilmu Politik Ini Puji Ruang Kerja PM Singapura: Di Indonesia Bupati Saja Banyak yang Sangat Mewah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong menuai pujian dari sejumlah akademisi. Terkait kapasitas dan kepribadiannya.

    Hal itu bermula saat akademisi Ilmu Politik dan penulis terkemuka asal Amerika Serikat, Ian Bremen menyanjung pernyataan Lawrence.

    Pujian itu ia sampaikan di akun X pribadinya @ianbremmer. Ia menyebut analisis Lawrence terkait kebijakan ekonomi Amerika Serikat paling masuk akal dibanding pemimpin lain di dunia.

    “PM Singapura dengan beberapa analisis paling masuk akal menanggapi tarif AS yang pernah saya lihat dari seorang pemimpin global,” tulisnya.

    Ian Bremmer juga mengunggah video analisis dimaksud. Di Video itu, terlihat Lawrence mengenakan kemeja biru polos dengan kaca mata khasnya.

    Di belakangnya, sejumlah buku tersusun di rak sederhana berwarna hitam.

    Guru Besar Ilmu Politik. UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi yang mengomentari unggahan Ian Bremmer, malah memerhatikan ruang kerja tersebut.

    “Salfok dengan meja kerja dan rak almari PM Singapura ini yg sederhana ini,” ucapnya.

    Ia lalu membandingkannya dengan Indonesia. Ia menilai di Indonesia banyak pejabat sekelasnya bupati punya ruang kerja mewah.

    “Di Indonesia sekelas bupati aja banyak yang ruangan kerjanya sangat mewah,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Prabowo-Megawati Tak Kunjung Bertemu, Konflik PDIP vs Jokowi Jadi Penghalang? Ini Kata Pengamat – Halaman all

    Prabowo-Megawati Tak Kunjung Bertemu, Konflik PDIP vs Jokowi Jadi Penghalang? Ini Kata Pengamat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menduga faktor Joko Widodo (Jokowi) menjadi penghalang pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tak kunjung terlaksana. 

    Burhanuddin kembali mengungkit masalah keluarga besar Jokowi dengan PDIP yang dinilai belum rampung hingga kini. 

    Hal itu diungkapkan Burhanuddin dalam tayangan Kompas Petang, yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (4/4/2025). 

    Menurut Burhanuddin, pengaruh Jokowi dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 sangat kuat. 

    Sehingga, Burhanuddin menilai hal tersebut berpengaruh dalam terwujudnya pertemuan Prabowo dan Megawati.

    “Ada banyak momentum dan variabel lain yang harus dihitung. Pak Prabowo di 2024 bisa sukses memenangkan Pilpres dengan perolehan yang sangat besar karena variabel Pak Jokowi, dengan Mas Gibran yang berada di samping Pak Prabowo sebagai cawapres,” ujar Burhanuddin.

    “Sementara kita tahu urusan PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi belum tuntas.”

    Kendati demikian, Burhanuddin menilai belum terwujudnya pertemuan Prabowo dan Megawati lebih disebabkan karena masalah politik. 

    Ia pun menyinggung Kongres PDIP yang bakal digelar pasca-lebaran 2025.

    Burhanuddin mengatakan, kini PDIP terkesan lebih aktif untuk mewujudkan pertemuan Prabowo-Megawati demi melancarkan Kongres partai banteng tersebut.

    “Jadi itu yang saya kira membuat PDIP berpikir panjang untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Ini bukan masalah personal tapi bersifat politik,” bebernya.

    “Sekarang kalau PDIP terlihat lebih aktif untuk membidani lahirnya pertemuan dengan Pak Prabowo, lagi-lagi konteks Kongres PDIP bulan ini tidak bisa diabaikan.”

    Kendati demikian, Burhanuddin belum dapat menyimpulkan apakah nanti pertemuan Prabowo-Megawati akan berujung dengan bergabungnya PDIP ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Tapi apakah akan berujung koalisi PDIP dengan Pak Prabowo, itu lain soal. Jangka pendek PDIP ingin memastikan urusan internal berlangsung sesuai dengan rencana,” tandasnya. 

    Pertemuan Prabowo-Megawati Tinggal Tunggu Waktu 

    Dalam kesempatan itu, Politisi PDIP Seno Bagaskoro menyebut pertemuan Prabowo-Megawati hanya menunggu waktu yang tepat. 

    Seno menegaskan bahwa selama ini hubungan Megawati dan Prabowo masih terjalin baik. 

    Apalagi, putra Prabowo, Ragowo Hediprasetyo atau Didit Prabowo sempat mengunjungi kediaman Megawati saat momen Lebaran. 

    “Kalau bicara pertemuan, itu hanya masalah teknis. Tinggal menunggu waktu yang tepat dan kecocokan jadwal antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, maka pertemuan akan terjadi.” 

    “Sebenarnya kalau melihat konteks pertemuan Mas Didit dengan Bu Mega, itu terjadi dalam suasana Lebaran yang penuh dengan tradisi silaturahmi.”

    Seno mengatakan kedatangan Didit ke kediaman Megawati mencerminkan hubungan baik antar dua keluarga. 

    Bahkan, Megawati sempat meminta agar sajian yang disajikan kepada Didit ditambah hingga lima kali sebagai simbol lima sila dalam Pancasila.

    Hal ini menunjukkan bahwa suasana pertemuan Didit dengan Megawati saat itu terasa akrab dan hangat, serta penuh nuansa kekeluargaan.

    “Artinya suasananya betul-betul akrab dan hangat, tidak ada pembahasan politik di sana, tetapi penuh dengan nuansa kekeluargaan,” imbuhnya.

    Untuk itu Seno pun berharap agar pertemuan antara Megawati dan Prabowo ini bisa segera terlaksana.

    “Kita semua berharap ini bisa segera terjadi. Sejak Pilpres hingga Pilkada, wacana pertemuan ini sudah sering kali diharapkan banyak pihak.”

    (Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Faryyanida Putwiliani)

     

  • Menteri BUMN Erick Thohir Minta Danantara Tidak Disamakan dengan 1MDB – Halaman all

    Menteri BUMN Erick Thohir Minta Danantara Tidak Disamakan dengan 1MDB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Ketua Dewan Pengawas Danantara yang juga Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara Danantara tidak disamakan dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    1MDB merupakan perusahaan investasi negara yang diluncurkan Perdana Menteri Malaysia periode 2009-2018, Najib Razak.

    Pada 2014-2015, Najib dituding menggelapkan miliaran ringgit Malaysia dari 1MDB.

    Skandal 1MDB yang menjerat Najib diperkirakan merugikan Malaysia senilai lebih dari 4,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 64 triliun.

    Sebagian dana itu diketahui mengalir ke rekening Najib.

    Ia dan kroninya didakwa mencuci aliran uang dari 1MDB.

    Pada Agustus 2022, Najib akhirnya dijatuhkan ke penjara setelah Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak banding sekaligus mengukuhkan vonis 12 tahun yang ia terima.

    Erick mengakui adanya anggapan negatif terhadap Danantara di kalangan masyarakat.

    Namun, ia meminta agar lembaga baru ini tidak disamakan dengan 1MDB.

    “Saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara. Pak, nanti Danantara menjadi seperti 1MDB loh. Jangan melihat gitu,” kata Erick di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025)

    Menurut Erick, pemerintah membentuk Danantara dengan mencontoh negara-negara yang memiliki sovereign wealth fund (SWF) sukses.

    Ia menyebutkan beberapa contoh SWF terkemuka seperti Public Investment Fund (PIF) dari Arab Saudi, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dari Uni Emirat Arab, dan Qatar Investment Authority.

    Danantara yang diklaim berada di posisi tujuh atau delapan terbesar sovereign wealth fund di dunia menjadikan ketiga lembaga tersebut sebagai acuan.

    “Kita harus berani membuka diri benchmarking mana yang tidak bagus, mana yang bagus. Masa kita bikin sovereign wealth fund yang segede ini yang nomor 7 atau nomor 8 di dunia, benchmarkingnya yang enggak bagus. Berarti ya sama aja setback, kemunduran,” ujar Erick.

    Ia juga yakin bahwa Danantara bisa menjadi sentimen positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Namun, menurut dia, hal tersebut memerlukan waktu.

    Sebab saat ini masih ada anggapan bahwa nasib Danantara akan sama seperti 1MDB.

    “Harusnya bisa, tapi perlu waktu. Kita tidak bisa melawan persepsi yang hari ini seakan-akan yang tadi membenchmarking Danantara dengan sovereign wealth yang enggak bagus. Itu salah besar,” ucap Erick.

    Pemerintah Diingatkan

    Executive Director Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan pemerintah agar Danantara tidak mengikuti jejak 1MDB.

    Burhanuddin mengingatkan pemerintah RI agar menjalankan Danantara secara profesional agar tidak mengulang kejadian yang terjadi pada 1MDB.

    “Jadi ini betul-betul harus hati-hati, pengelolaannya harus seprofesional mungkin,” katanya dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa, (18/2/2025).

    Ia mengatakan jika pemerintah RI mengacu pada Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki pemerintah Singapura, akan sangat bagus.

     “Tetapi kalau misalnya kita kepleset, kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, habis kita dan pertaruhannya sangat mahal,” ujar Burhanuddin.

    Ia memandang Danantara ini memiliki motif yang sangat positif karena memotong intervensi non-korporasi, terutama dari hal politik.

    Selama ini ia mengatakan BUMN seringkali harus berjuang ketika bernegosiasi dengan DPR, salah satunya ketika membahas soal pengangkatan komisaris dan direksi.

    “Kalau misalnya Danantara sesuai yang direncanakan, itu banyak hal yang tidak harus didiskusikan via DPR yang membuat BUMN kita seringkali harus berjuang adalah karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR,” ucap Burhanuddin.

    “Itu ada ongkos politiknya, ada biayanya, ada trade-offnya, termasuk pengurusan pengangkatan komisaris dan direksi itu perlu approval DPR. Danantara mencoba memotong itu,” pungkasnya.

  • Pengamat: Pilkada harus dipilih rakyat karena sistem presidensial

    Pengamat: Pilkada harus dipilih rakyat karena sistem presidensial

    Dengan sistem presidensial, presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius. Namun dengan sistem parlementer, presiden atau kepala daerah harus bertanggung jawab kepada parlemen

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan bahwa pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dipilih rakyat karena Indonesia menganut sistem presidensial.

    Dia mengatakan hal itu terkait dengan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, sebagai bahan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mendatang. Menurut dia, akan ada perbedaan bila presiden atau kepala daerah dipilih oleh legislatif.

    “Karena kalau dipilih melalui DPRD, kepala daerah bertanggung jawab pada DPRD dan dia bisa di-impeach (dimakzulkan). Ini sesuatu yang tidak dimiliki dalam sistem presidensial, karena kepala daerah dan presiden itu fixed,” kata Budhanudin saat diskusi Politics and Colleagues Breakfast (PCB) di Jakarta, Jumat.

    Namun, dia menjelaskan bahwa Undang-undang Dasar 1945 tidak menegaskan bahwa pilpres atau pilkada harus dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Menurut dia, undang-undang dasar hanya mengamanatkan agar pemilu dilaksanakan secara demokratis.

    “Itu asumsi awal, sama-sama konstitusional, jadi kalau mau diubah ke DPRD, itu juga sama-sama konstitusi. Tapi pertanyaannya, kita pakai sistem presidensial,” kata dia.

    Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.

    Namun dengan sistem parlementer, menurut dia, presiden atau kepala daerah harus bertanggung jawab kepada parlemen. Secara empiris, menurut dia, kondisi politis dari sistem tersebut akan kurang stabil.

    “Makanya di beberapa sistem parlementer seperti Inggris sekalipun, kepala daerahnya di beberapa kota, itu dipilih secara langsung. London itu pemilihan wali kotanya langsung, Jadi, banyak sekali kota-kota di London yang dipilih secara langsung. Makanya wali kota Muslim banyak yang menang,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa perubahan sistem pemilu juga harus mengubah sistem politik secara keseluruhan.

    “Kita selama ini, mendasarkan bukan pada fakta, tapi pada feeling. Itu yang membuat desain pemilu kita itu nggak pernah pas,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luncurkan PCB, Wakil Ketua Umum Golkar: Bicara Politik Bukan Hanya di ‘Ruang Gelap’ Saja – Halaman all

    Luncurkan PCB, Wakil Ketua Umum Golkar: Bicara Politik Bukan Hanya di ‘Ruang Gelap’ Saja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, berbicara politik bukan hanya di malam hari atau di ‘ruang gelap’ saja.

    Hal itu disampaikannya dalam peluncuran diskusi Politics and Colleagues Breakfast (PCB) bertema ‘Urgensi Perbaikan Sistem Politik di Indonesia’, yang diinisiasinya.

    Doli menyebut, forum ini untuk membahas berbagai isu politik, dari yang ringan hingga yang berat, di pagi hari dengan suasana yang cerah dan tenang.

    “Kami berdiskusi untuk mencoba menunjukkan bahwa bicara politik itu bukan hanya di malam hari dan di ruang gelap saja,” kata Doli di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2024).

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menjelaskan politik secara terbuka, sambil menikmati sarapan bersama dan menciptakan atmosfer yang lebih santai.

     “Pagi-pagi itu kan semuanya fresh, cerah, tenang. Jadi, kita ingin bicara hal-hal yang berat sampai yang ringan di pagi hari,” ujarnya.

    Selain itu, Doli juga ingin menghilangkan kesan negatif yang sering melekat pada politisi, bahwa mereka jarang bangun pagi. 

    “Politisi kan sering dianggap jarang bangun pagi. Terus terang saja, sulit juga bangun pagi. Jadi, ini juga jadi pembelajaran buat saya dan teman-teman, untuk menjadi politisi yang bisa bangun pagi,” ucapnya.

    Doli berharap forum diskusi ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia. 

    “Forum ini, harapannya, kita bisa mendiskusikan bagaimana kita terus-menerus mencoba membuat sistem politik, pembangunan politik, dan demokrasi kita semakin hari semakin baik, semakin berkualitas,” katanya.

    Lebih lanjut, Doli menyatakan bahwa hasil-hasil diskusi dalam forum ini bisa dijadikan sebuah buku, sebagai dokumentasi dan referensi penting dalam pembangunan politik dan demokrasi di masa depan. 

    “Mudah-mudahan hasil-hasil diskusi kita ini nanti bisa kita jadikan buku, supaya ada data yang terdokumentasi, yang bisa dibaca, dan menjadi catatan-catatan sejarah dalam pembangunan politik dan demokrasi kita,” tandasnya.

    Adapun pada diskusi perdana ini menghadirkan Peneliti Utama BRIN Prof. Siti Zuhro, Dosen Pascasarjana Universitas Nasional Alfan Alfian, dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi.