Xcloud.id

Tag: Burhanuddin

  • Beda Prabowo, SBY, dan Pengaruh Politik Jokowi Terhadap Elektoral Partai Koalisi

    Beda Prabowo, SBY, dan Pengaruh Politik Jokowi Terhadap Elektoral Partai Koalisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap dinamika elektoral pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta bagaimana jejak pengaruh politik Joko Widodo masih berpengaruh terhadap konfigurasi kekuasaan nasional.

    Burhan menelaah tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo. Berdasarkan survei yang ia paparkan, elektabilitas Prabowo berada di angka 46 persen, yang menurutnya bukan angka dominan jika pemilu digelar hari ini.

    “Ini bukan angka yang tinggi,” ujar Burhanuddin Muhtadi dalam podcast Total Politik episode berjudul “Misi Belah Bambu Prabowo & Jokowi, Siapa Yang Akan Rugi?” dikutip pada Sabtu (10/1/2026).

    Ia menjelaskan bahwa Gerindra merupakan partai yang paling merasakan dampak dari tingginya approval presiden. Dengan tingkat kepuasan mencapai 77%, elektabilitas Gerindra terkerek hingga 29%, sementara partai-partai lain di dalam koalisi masih berada di angka satu digit.

    Dia menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan berkah politik, di mana hanya satu partai yang menikmati lonjakan signifikan.

    Namun, situasi berbeda terjadi pada PDIP, yang menurutnya tidak mendapatkan keuntungan elektoral apa pun. Meskipun berada di luar pemerintahan.

    Partai tersebut juga tidak mengambil peran oposisi yang tegas. “PDIP pun nggak ada pemberkah elektoral. Nggak ada,” tegas Burhan.

    Ia kemudian membandingkan distribusi efek elektoral pada era Jokowi dengan era Prabowo. Pada masa Jokowi, kenaikan popularitas presiden disebut membawa dampak positif bagi banyak partai seperti Golkar, PKB, dan NasDem. Karena Jokowi tidak hanya bertumpu pada PDIP dalam membangun hubungan politik.

  • Satgas PKH Desak 20 Perusahaan Bayar Denda Penyalahgunaan Kawasan Hutan

    Satgas PKH Desak 20 Perusahaan Bayar Denda Penyalahgunaan Kawasan Hutan

    Jakarta –

    Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) masih terus menagih denda kepada korporasi yang menggunakan kawasan hutan menjadi lahan sawit atau tambang tanpa izin. Satgas menekankan kepada perusahaan agar kooperatif dan tak menghindar dari pelanggarannya.

    “Marilah kooperatif bekerja sama untuk memberikan solusi terbaik, kewajiban-kewajiban kepatuhan ketaatan pada hukum kita melalui kehadiran dan penyelesaian terbaik,” kata Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2025).

    Barita menjelaskan setidaknya ada 20 perusahaan pelanggar yang akan diperiksa Satgas PKH. Sebagian sudah pernah dipanggil, namun tak hadir.

    “Dalam sektor perkebunan sawit ada delapan korporasi yang sampai saat ini belum hadir. Ada yang dua korporasi telah meminta untuk reschedule,” ungkap Barita.

    “Sedangkan di sektor pertambangan ada dua korporasi tidak hadir, delapan korporasi sedang menunggu jadwal untuk kami lakukan pemanggilan kembali,” lanjut dia.

    “Kami ingatkan sekali lagi agar beberapa korporasi, PT (perseroan terbatas), perusahaan yang belum hadir atau bahkan juga mungkin merencanakan tidak mau hadir untuk segera datang dan menuntaskan kewajibannya, maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi,” tegas Barita.

    Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan pihaknya bakal mengejar denda administratif perusahaan sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan tahun depan. Dia menyebut potensi denda administratif dari penyalahgunaan kawasan hutan mencapai Rp 142,23 triliun.

    Hal itu disampaikan Jaksa Agung dalam kegiatan penyerahan uang hasil rampasan ke negara. Kegiatan itu turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    “Untuk tahun 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan,” kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).

    “Potensi denda administratif dari sawit sebesar Rp 109,6 triliun. Potensi administratif tambang sebesar Rp 32,63 triliun,” lanjutnya.

    Jaksa Agung juga memastikan bakal menindaklanjuti tindakan penyalahgunaan kawasan hutan. Sebab, menurutnya, hutan harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir kelompok.

    “Hukum harus tegak dan penegakan hukum yang tegas diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas nasional. Kita pastikan bahwa kehutanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok orang,” ujarnya.

    (ond/eva)

  • Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

    “Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

    “Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

    Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

    Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

    Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

    Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

    Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

    Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

    Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

    Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

    Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

  • Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

    “Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

    “Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

    Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

    Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

    Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

    Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

    Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

    Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

    Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

    Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

    Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

  • Tokoh Sunda Berkumpul Desak RUU Sistem Perekonomian Nasional Dibuka ke Publik Bandung 1 Januari 2026

    Tokoh Sunda Berkumpul Desak RUU Sistem Perekonomian Nasional Dibuka ke Publik Bandung 1 Januari 2026

    Tokoh Sunda Berkumpul Desak RUU Sistem Perekonomian Nasional Dibuka ke Publik
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Majelis Musyawarah Sunda (MMS) yang terdiri dari para tokoh Sunda meminta agar draft Rancangan Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional dibuka secara luas kepada publik sebagai bahan diskursus nasional.
    Andri P Kantaprawira dari Badan Pekerja
    MMS
    mengatakan, kondisi Indonesia saat ini berada pada situasi yang sangat kritis dan membutuhkan langkah cepat dari pemerintah.
    “Sampai akhir 2025, kami mengibaratkan Indonesia tenggelam dan air sudah berada di bawah hidung. Kondisi kritis inilah yang harus segera diatasi oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Andri dalam rilisnya, Rabu (31/12/2025).
    Menurut MMS, kondisi tersebut masih bisa diperbaiki dengan kembali menegakkan prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33.
    Upaya ke arah tersebut, lanjut Andri, telah mulai dilakukan. Sejumlah ahli telah menyusun kertas kerja mengenai Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional.
    “Kertas kerja itu sudah ada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). MMS mendesak Bappenas segera menggulirkan kertas kerja itu secara transparan kepada masyarakat untuk menjadi diskursus,” tambah Andri.
    Secara khusus, MMS juga menyoroti masa depan
    Jawa Barat
    yang dinilai membutuhkan keadilan fiskal secara lebih proporsional.
    “Jawa Barat memberikan sumbangsing terbesar untuk pendapatan negara secara nasional. Tapi, anggaran yang dikembalikan ke Jawa Barat lebih kecil dibandingkan daerah lain, seperti Jawa Timur,” jelas Andri.
    Untuk itu, MMS meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperjuangkan pembukaan kembali moratorium pemekaran daerah.
    Jawa Barat dinilai harus memiliki daerah otonom baru agar pembangunan dan keadilan fiskal dapat tercapai secara lebih merata.
    Sementara itu, Dewan Pakar MMS, Jumhur Hidayat, menyoroti berbagai anomali praktik kenegaraan sepanjang 2025.
    Ia mencontohkan, badan usaha milik negara (BUMN) justru dipaksa menjual properti yang sejatinya merupakan wilayah usaha swasta.
    Sebaliknya, sektor swasta justru mengelola tambang bernilai triliunan rupiah yang seharusnya menjadi domain pemerintah.
    “Saya lihat juga ada gap execution Presiden Prabowo, apa yang diinginkan ternyata di lapangan belum sepenuhnya ideal,” katanya.
    Dalam kesempatan yang sama, Pinisepuh MMS Burhanuddin Abdullah menyoroti lemahnya sumber daya manusia nasional.
    “Kita perlu minimal 30 persen sarjana, sedangkan sekarang baru 7 persen. Kita juga masih nomor 72 dalam global index competitiveness dengan paten baru 84 per 1 juta penduduk.
    Maka itu, Presiden Prabowo mendirikan sekolah di mana-mana untuk tingkatkan SDM Indonesia,” ungkapnya.
    Refleksi MMS juga menyoroti cara negara memandang solidaritas sipil, terutama dalam situasi krisis dan bencana. Menurut Andri, pengalaman global menunjukkan bahwa solidaritas warga justru menjadi aset demokrasi.
    “Negara yang percaya diri tidak takut dibantu rakyatnya sendiri. Dalam setiap bencana besar, solidaritas sipil justru menjadi penguat legitimasi, bukan pelemah,” kata Andri.
    MMS menilai, bencana merupakan momentum membangun kembali kepercayaan sosial bahwa bangsa Indonesia masih merupakan satu komunitas dengan nasib yang saling terikat.
    “Rakyat tidak membutuhkan retorika. Mereka membutuhkan dapur umum yang berfungsi, pengungsian yang layak, distribusi logistik yang adil, dan kehadiran negara yang bisa dirasakan langsung,” tegasnya.
    Andri menambahkan, kedaulatan harus dimaknai secara utuh, yakni berdaulat secara ekonomi, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan secara ekologis. Ketiganya menjadi fondasi persatuan nasional yang melampaui batas suku, wilayah, dan kelompok keumatan.
    Refleksi 2025 MMS juga menggarisbawahi bahwa jauh sebelum konsep ekonomi berbagi dan ekonomi sirkular menjadi tren global, masyarakat Nusantara telah mempraktikkan sistem ekonomi kolaboratif secara turun-temurun.
    Gotong royong di Jawa, sasi di Maluku dan Papua, subak di Bali, mapalus di Minahasa, serta sistem rantau di Minangkabau disebut sebagai bukti kuat bahwa budaya Nusantara memiliki fondasi ekonomi kolaboratif yang kokoh dan relevan hingga kini.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Refleksi 2025, Prasasti Center Soroti Ketertinggalan RI dari Negara Lain

    Refleksi 2025, Prasasti Center Soroti Ketertinggalan RI dari Negara Lain

    Bisnis.com, JAKARTA — Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menyoroti soal ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan negara lain pada forum Refleksi Akhir Tahun 2025.

    Prasasti dan BACenter mengadakan forum yang menjadi ruang kontemplasi kebangsaan untuk membaca perjalanan Indonesia sepanjang 2025 sekaligus menata arah masa depan bangsa di tengah tantangan daya saing global.

    Board of Advisors Prasasti sekaligus Ketua Dewan Pembina BACenter, Burhanuddin Abdullah menekankan refleksi akhir tahun bukan sekadar ritual personal, melainkan cara bangsa menimbang, mengendapkan, dan memahami perjalanan kolektif yang telah dilalui.

    “Catatan perjalanan Indonesia dalam satu tahun terakhir patut diapresiasi. Berbagai langkah pembangunan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, BUMN, UMKM, koperasi, dan masyarakat menunjukkan upaya bersama menuju perbaikan kualitas hidup,” katanya dalam siaran pers, Senin (29/12/2025).

    Dia mencontohkan program pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi desa yang diharapkan mampu membentuk generasi muda yang lebih sehat, tangkas, dan cerdas dalam jangka menengah hingga panjang.

    Namun demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa jalan ke depan masih panjang dan terjal. Sejumlah indikator menunjukkan Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga.

    Dalam Global Talent Competitiveness Index, posisi Indonesia menurun dari peringkat 65 pada 2020 menjadi 73 pada 2024. Sementara dalam Human Capital Index, capaian Indonesia baru mencapai 0,56, tertinggal dari Malaysia dan Vietnam.

    Artinya, seorang anak Indonesia saat ini baru tumbuh dengan sekitar 56% dari potensi produktivitas maksimalnya di masa depan.

    Selanjutnya, dari sisi produktivitas tenaga kerja, Indonesia mencatat sekitar US$28.000 per pekerja, jauh di bawah Singapura yang melampaui US$150.000 dan Malaysia sekitar US$55.000. Kesenjangan juga tampak jelas pada aspek inovasi.

    Data paten per satu juta penduduk menunjukkan Indonesia hanya mencatat 84 paten dalam periode 2000–2023, dibandingkan Singapura yang mencapai lebih dari 22.000 dan Korea Selatan lebih dari 93.000.

    Burhanuddin menilai Indonesia membutuhkan lompatan besar, bukan sekadar perbaikan bertahap.

  • Kata Mantan Gubernur BI soal Kondisi Ekonomi Setahun Pemerintahan Prabowo

    Kata Mantan Gubernur BI soal Kondisi Ekonomi Setahun Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) sekaligus Ketua Dewan Pembina BACenter Burhanuddin Abdullah menyampaikan catatan perjalanan Indonesia setahun terakhir.

    Burhanuddin menekankan pentingnya berhenti sejenak untuk berefleksi di tengah laju perubahan yang kian cepat. Refleksi akhir tahun bukan sekadar ritual personal, melainkan cara bangsa menimbang, mengendapkan, dan memahami perjalanan kolektif yang telah dilalui.

    “Catatan perjalanan Indonesia dalam satu tahun terakhir patut diapresiasi. Berbagai langkah pembangunan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, BUMN, UMKM, koperasi, dan masyarakat menunjukkan upaya bersama menuju perbaikan kualitas hidup,” ujar Burhanuddin dalam forum Refleksi Akhir Tahun 2025 untuk Membangun Masa Depan di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini mencontohkan program pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi desa yang diharapkan mampu membentuk generasi muda yang lebih sehat, tangkas, dan cerdas dalam jangka menengah hingga panjang.

    Namun, Burhanuddin mengingatkan bahwa jalan ke depan masih panjang dan terjal. Sejumlah indikator menunjukkan Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga.

    Dalam Global Talent Competitiveness Index, posisi Indonesia menurun dari peringkat 65 pada 2020 menjadi 73 pada 2024. Sementara dalam Human Capital Index, capaian Indonesia baru mencapai 0,56, tertinggal dari Malaysia dan Vietnam.

    “Artinya, seorang anak Indonesia saat ini baru tumbuh dengan sekitar 56% dari potensi produktivitas maksimalnya di masa depan,” tambah dia.

    Burhanuddin juga berpesan pemerintah perlu selalu menata kelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, agar pembangunan tidak menimbulkan kerentanan dampak bencana di masa depan.

    Prasasti dan BACenter berharap refleksi akhir tahun dapat menjadi pijakan intelektual dan moral bagi para pemangku kepentingan dalam menatap masa depan Indonesia, dengan keberanian melakukan lompatan besar, konsistensi arah pembangunan, dan peneguhan nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasi peradaban.

    Forum renungan akhir tahun diselenggarakan dengan penuh keprihatinan mengingat bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Prasasti dan BACenter mengapresiasi partisipasi publik yang sangat tinggi dalam membantu pemerintah melakukan penanggulangan dan pemulihan pasca bencana.

    “Kami mengapresiasi semangat gotong royong dan kerja sama masyarakat yang muncul sebagai kekuatan sosial kita dalam berbangsa,” tutup Burhanuddin.

    (ily/hns)

  • Percuma Jaksa Agung Pamer Rampasan Triliunan, Anak Buah Kena OTT KPK tak Diproses

    Percuma Jaksa Agung Pamer Rampasan Triliunan, Anak Buah Kena OTT KPK tak Diproses

    GELORA.CO –  Jaksa Agung ST Burhanuddin didesak untuk memproses hukum kepala kejaksaan negeri (Kajari) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegakan hukum yang setengah hati sama saja mencoreng wajah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menegsakan, Jaksa Agung tidak bisa menghindar dari kewajiban memproses hukum anak buahnya yang terciduk KPK. Jangan hanya berhenti pada rotasi jabatan.

    “Karena ini sudah menjadi rahasia umum, jika tidak diproses sama saja dengan menampar dan mempermalukan pemerintahan Prabowo,” kata Fickar ketika dihubungi Inilah.com, Sabtu (27/12/2025).

    Sejumlah Kajari yang terseret OTT memang telah dimutasi. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Eddy Sumarman digantikan Semeru. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, digantikan Budi Triono. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Banten, Afrilianna Purba, digeser dan dipindahkan menjadi Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial pada Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan Agung.

    Namun, nama-nama tersebut, baru Albertinus yang telah berstatus tersangka dan perkaranya ditangani langsung oleh KPK. Dua Kajari lainnya belum diproses secara pidana. Fickar menegaskan, mutasi jabatan tidak dapat dijadikan solusi atas dugaan korupsi yang terungkap melalui OTT. Jaksa Agung, kata dia, wajib menindak jajarannya yang tertangkap tangan melakukan pemerasan atau suap.

    “Jaksa Agung tidak bisa mengelak untuk memproses hukum aparatnya yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana suap atau pemerasan,” ucap Fickar.

    OTT KPK dilakukan sejak Rabu (17/12/2025) di Banten, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Penanganan perkara kemudian terbagi antara KPK dan Kejaksaan Agung.

    Untuk kasus Banten, KPK melimpahkan penanganan ke Kejaksaan Agung karena lembaga tersebut lebih dulu menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Korea Selatan, dengan nilai awal pemerasan mencapai Rp941 juta.

    Sementara itu, penyidikan OTT di Hulu Sungai Utara masih ditangani KPK. Tiga tersangka telah ditetapkan, termasuk Albertinus Parlinggoman Napitupulu. Total aliran dana yang terungkap dalam perkara ini mencapai sekitar Rp2,64 miliar, dengan Albertinus diduga menerima bagian terbesar.

    Sorotan publik kian tajam karena rangkaian OTT ini terjadi tak berjauhan dengan kegiatan seremoni penyerahan uang hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp6,6 triliun, yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto, Rabu (24/12/2025). Sebelumnya, Prabowo juga hadir dalam penyerahan uang perkara CPO senilai Rp13,255 triliun. Total dana yang diklaim dikembalikan ke negara mencapai Rp19,855 triliun.

  • Percuma Jaksa Agung Pamer Rampasan Triliunan, Anak Buah Kena OTT KPK tak Diproses

    Percuma Jaksa Agung Pamer Rampasan Triliunan, Anak Buah Kena OTT KPK tak Diproses

    GELORA.CO –  Jaksa Agung ST Burhanuddin didesak untuk memproses hukum kepala kejaksaan negeri (Kajari) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegakan hukum yang setengah hati sama saja mencoreng wajah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menegsakan, Jaksa Agung tidak bisa menghindar dari kewajiban memproses hukum anak buahnya yang terciduk KPK. Jangan hanya berhenti pada rotasi jabatan.

    “Karena ini sudah menjadi rahasia umum, jika tidak diproses sama saja dengan menampar dan mempermalukan pemerintahan Prabowo,” kata Fickar ketika dihubungi Inilah.com, Sabtu (27/12/2025).

    Sejumlah Kajari yang terseret OTT memang telah dimutasi. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Eddy Sumarman digantikan Semeru. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, digantikan Budi Triono. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Banten, Afrilianna Purba, digeser dan dipindahkan menjadi Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial pada Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan Agung.

    Namun, nama-nama tersebut, baru Albertinus yang telah berstatus tersangka dan perkaranya ditangani langsung oleh KPK. Dua Kajari lainnya belum diproses secara pidana. Fickar menegaskan, mutasi jabatan tidak dapat dijadikan solusi atas dugaan korupsi yang terungkap melalui OTT. Jaksa Agung, kata dia, wajib menindak jajarannya yang tertangkap tangan melakukan pemerasan atau suap.

    “Jaksa Agung tidak bisa mengelak untuk memproses hukum aparatnya yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana suap atau pemerasan,” ucap Fickar.

    OTT KPK dilakukan sejak Rabu (17/12/2025) di Banten, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Penanganan perkara kemudian terbagi antara KPK dan Kejaksaan Agung.

    Untuk kasus Banten, KPK melimpahkan penanganan ke Kejaksaan Agung karena lembaga tersebut lebih dulu menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Korea Selatan, dengan nilai awal pemerasan mencapai Rp941 juta.

    Sementara itu, penyidikan OTT di Hulu Sungai Utara masih ditangani KPK. Tiga tersangka telah ditetapkan, termasuk Albertinus Parlinggoman Napitupulu. Total aliran dana yang terungkap dalam perkara ini mencapai sekitar Rp2,64 miliar, dengan Albertinus diduga menerima bagian terbesar.

    Sorotan publik kian tajam karena rangkaian OTT ini terjadi tak berjauhan dengan kegiatan seremoni penyerahan uang hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp6,6 triliun, yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto, Rabu (24/12/2025). Sebelumnya, Prabowo juga hadir dalam penyerahan uang perkara CPO senilai Rp13,255 triliun. Total dana yang diklaim dikembalikan ke negara mencapai Rp19,855 triliun.

  • Isu Politik-Hukum: Revisi UU Kebencanaan hingga TPPO di Kamboja

    Isu Politik-Hukum: Revisi UU Kebencanaan hingga TPPO di Kamboja

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik dan hukum selama sehari terakhir diramaikan dengan berita mengenai rencana revisi UU Kebencanaan hingga pemulangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

    Selain itu, ada juga berita mengenai Rapimnas I Golkar dan juga mutasi serta rotasi di lingkungan Kejaksaaan Agung.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com: 

    1. DPR Siapkan Revisi UU Bencana, BNPB Berpeluang Jadi Kementerian

    Komisi VIII DPR mulai ancang-ancang merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana atau UU Penanggulangan Bencana. Langkah ini diambil menyusul evaluasi penanganan banjir besar di Sumatera yang dinilai masih menyisakan persoalan, terutama dalam aspek koordinasi lintas lembaga.

    Anggota Komisi VIII DPR, M Husni, menyebut lemahnya koordinasi antarkementerian dan lembaga berdampak pada distribusi bantuan yang tidak optimal. Meski bantuan telah disalurkan, efektivitas dan ketepatan sasaran dinilai masih belum maksimal.

    2. Soal Bendera GAM, TB Hasanuddin: Desember Ini Biasa, Nanti Berhenti

    Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menanggapi dengan santai aksi sekelompok masyarakat yang membawa bendera bulan bintang yang identik dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kota Lhokseumawe, Aceh, Kamis (25/12/2025).

    Politikus PDI Perjuangan itu menilai aksi tersebut bukan hal baru dan kerap muncul setiap Desember. Hal itu karena bertepatan dengan momen kelahiran gerakan tersebut. “Itu biasa setiap Desember, nanti juga berhenti,” kata TB Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (26/12/2025).

    3. Rapimnas I Golkar Tegaskan Solid di Bawah Kepemimpinan Bahlil

    Rapimnas I Partai Golkar menjadi momentum penting yang menegaskan soliditas dan kekompakan internal partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar Lessy.

    Umar mengatakan, rapimnas I merupakan salah satu forum pengambilan keputusan tertinggi partai yang memperlihatkan konsolidasi kuat seluruh elemen Golkar, mulai dari jajaran pimpinan pusat hingga daerah. “Saya bersama seluruh pimpinan daerah, termasuk organisasi masyarakat (ormas) dan sayap Partai Golkar, menyatakan dukungan penuh untuk mengawal kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam menjalankan agenda strategis partai,” ujar Umar Lessy.

    4. Mutasi Kejaksaan, Jaksa Agung Tunjuk Kajari Baru di Sejumlah Daerah

    Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Sejumlah posisi strategis kepala kejaksaan negeri (kajari) kini diisi oleh pejabat baru sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025, yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan mutasi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan, memperkuat kinerja institusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum. 

    5. 9 WNI Diduga Terlibat Online Scam Kamboja Tiba di Soekarno-Hatta

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memulangkan sembilan warga negara Indonesia (WNI) dari Kamboja yang diduga terlibat dalam praktik penipuan daring (online scam). Dari jumlah tersebut, tujuh orang diketahui sempat diperkerjakan di sentra penipuan online di sejumlah wilayah di negara tersebut.

    Seluruh WNI dipulangkan menggunakan penerbangan komersial dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Jumat (26/12/2025) malam.