Xcloud.id

Tag: Burhan

  • Beda Prabowo, SBY, dan Pengaruh Politik Jokowi Terhadap Elektoral Partai Koalisi

    Beda Prabowo, SBY, dan Pengaruh Politik Jokowi Terhadap Elektoral Partai Koalisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap dinamika elektoral pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta bagaimana jejak pengaruh politik Joko Widodo masih berpengaruh terhadap konfigurasi kekuasaan nasional.

    Burhan menelaah tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo. Berdasarkan survei yang ia paparkan, elektabilitas Prabowo berada di angka 46 persen, yang menurutnya bukan angka dominan jika pemilu digelar hari ini.

    “Ini bukan angka yang tinggi,” ujar Burhanuddin Muhtadi dalam podcast Total Politik episode berjudul “Misi Belah Bambu Prabowo & Jokowi, Siapa Yang Akan Rugi?” dikutip pada Sabtu (10/1/2026).

    Ia menjelaskan bahwa Gerindra merupakan partai yang paling merasakan dampak dari tingginya approval presiden. Dengan tingkat kepuasan mencapai 77%, elektabilitas Gerindra terkerek hingga 29%, sementara partai-partai lain di dalam koalisi masih berada di angka satu digit.

    Dia menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan berkah politik, di mana hanya satu partai yang menikmati lonjakan signifikan.

    Namun, situasi berbeda terjadi pada PDIP, yang menurutnya tidak mendapatkan keuntungan elektoral apa pun. Meskipun berada di luar pemerintahan.

    Partai tersebut juga tidak mengambil peran oposisi yang tegas. “PDIP pun nggak ada pemberkah elektoral. Nggak ada,” tegas Burhan.

    Ia kemudian membandingkan distribusi efek elektoral pada era Jokowi dengan era Prabowo. Pada masa Jokowi, kenaikan popularitas presiden disebut membawa dampak positif bagi banyak partai seperti Golkar, PKB, dan NasDem. Karena Jokowi tidak hanya bertumpu pada PDIP dalam membangun hubungan politik.

  • Pascabanjir Sumatra, Masjid Eco Wakaf di Bogor Tebar 1.000 Pohon

    Pascabanjir Sumatra, Masjid Eco Wakaf di Bogor Tebar 1.000 Pohon

    Citra Larasati • 25 Desember 2025 14:53

    Jakarta: Pasca banjir Sumatra, mulai bermunculan aksi peduli lingkungan di kalangan masjid. Ada masjid yang peduli lingkungan yakni, Masjid Eco Wakaf yang dibangun oleh Kampoong Ecopreneur yang tebar 1.000 pohon kepada masyarakat.   

    Pembagian pohon-pohon itu dilakukan saat peletakan batu pertama pembangunan Masjid Eco Wakaf di kawasan Kampoong Ecopreneur, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pada Minggu, 21 Desember 2025. Peletakan batu pertama dilakukan oleh para pendiri Kampoong  Ecopreneur yang dipimpin inspirator nasional Jamil Azzaini. Hadir dalam acara itu ada 130 tamu undangan termasuk para founder Kampoong Ecopreneur yakni, Sofie Beatrix, Teguh Arif, Atok R. Aryanto, Burhan Sholihin, Deka Kurniawan, Aris Ahmad Jaya, Nurdin Razak dan Muhammad Subhan. 

    Dalam proses itu juga dilakukan penanaman pohon dan pembagian bibit pohon kepada 130 undangan yang hadir.  Menurut Jamil, Masjid Eco Wakaf yang berada di tanah wakaf seluas 1,5  hektare  ini dirancang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran spiritual, ecopreneurship, dan pengembangan wakaf produktif yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. 

    Dalam sambutannya, Jamil Azzaini mengatakan kehadiran Kampoong Ecopreneur merupakan respons atas berbagai krisis yang saling berkaitan, mulai dari kerusakan lingkungan, lemahnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga memburuknya kesehatan mental. 

    “Banjir di Sumatra adalah alarm keras. Ini bukan sekadar bencana alam, tapi akibat dari cara kita memperlakukan alam. Kalau relasi manusia dengan alam terus rusak, bencana hanya soal waktu,” kata Jamil. 

    Menurut Jamil, Kampoong Ecopreneur dibangun untuk menjawab kegelisahan publik terhadap arah pembangunan yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. “Kita menghadapi tiga krisis sekaligus: krisis lingkungan, krisis entrepreneur yang benar-benar memberdayakan masyarakat, dan krisis kesehatan mental. Kampoong Ecopreneur hadir untuk menjawab itu secara utuh,bukan sepotong-potong,” ujarnya. 

    Sebagai bentuk aksi nyata, Kampoong Ecopreneur membagikan 1.000 bibit pohon kepada para tamu undangan dan masyarakat sekitar. Aksi ini, menurut Jamil, bukan sekadar simbolik. 

    “Menanam pohon itu bukan kegiatan seremonial. Ini pernyataan sikap. Kalau kita ingin selamat dari krisis ekologis, kita harus mulai mengembalikan fungsi alam, bukan hanya membicarakannya di forum,” kata dia. 

    Selain fokus lingkungan, Kampoong Ecopreneur juga menyiapkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam waktu dekat, pengelola akan membagikan 100 sarang lebah madu klanceng kepada warga sekitar Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. 

    “Kami tidak ingin masyarakat hanya jadi penonton. Mereka harus  jadi pelaku ekonomi. Lebah madu ini akan kami dampingi sampai menjadi sumber penghasilan. Target kami, Leuwisadeng menjadi sentra madu yang meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Jamil. 

    Di kawasan Kampoong Ecopreneur juga akan dibangun pusat ecotherapy bernama Kampoong Hening. Fasilitas ini akan difokuskan pada terapi, pelatihan, dan pendampingan kesehatan mental berbasis alam, khususnya bagi kelompok usia produktif yang mengalami tekanan psikologis. 

    “Banyak orang tampak baik-baik saja, tapi sebenarnya lelah secara mental. Kampoong Hening kami rancang sebagai ruang pemulihan, tempat orang kembali waras, tenang, dan menemukan makna hidupnya,” kata Jamil. 

    Kampoong Ecopreneur dirancang sebagai ekosistem terpadu yang memadukan spiritualitas, kewirausahaan berkarakter, pelestarian lingkungan, dan wakaf produktif. Inisiatif ini diharapkan menjadi model pembangunan berbasis komunitas yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di wilayah lain.  

    Kegiatan yayasan Kampoong Ecopreneur ini didanai dari dana umat melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf produktif. Saat ini sudah ada beberapa pengusaha yang menitipkan wakaf produktifnya. Di antaranya Yayasan STIFIn Institute yang telah menyerahkan hak pengelolaan 10 cabang STIFIn di 10 kota senilai Rp 5 miliar.

    Juga ada pengusaha warung ayam geprek yang menitipkan satu cabang Hara Chicken. Di outlet ini selain profit, Kampoong Ecopreneur juga mempekerjakan karyawan disabilitas serta menjadi  laboratorium bisnis bagi para santri. 

    Baca Juga :

    Banjir Sumatra 2025, Pakar IPB Beberkan Fakta-Fakta Iklim Ekstrem

    Jakarta: Pasca banjir Sumatra, mulai bermunculan aksi peduli lingkungan di kalangan masjid. Ada masjid yang peduli lingkungan yakni, Masjid Eco Wakaf yang dibangun oleh Kampoong Ecopreneur yang tebar 1.000 pohon kepada masyarakat.   
     
    Pembagian pohon-pohon itu dilakukan saat peletakan batu pertama pembangunan Masjid Eco Wakaf di kawasan Kampoong Ecopreneur, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pada Minggu, 21 Desember 2025. Peletakan batu pertama dilakukan oleh para pendiri Kampoong  Ecopreneur yang dipimpin inspirator nasional Jamil Azzaini. Hadir dalam acara itu ada 130 tamu undangan termasuk para founder Kampoong Ecopreneur yakni, Sofie Beatrix, Teguh Arif, Atok R. Aryanto, Burhan Sholihin, Deka Kurniawan, Aris Ahmad Jaya, Nurdin Razak dan Muhammad Subhan. 
     
    Dalam proses itu juga dilakukan penanaman pohon dan pembagian bibit pohon kepada 130 undangan yang hadir.  Menurut Jamil, Masjid Eco Wakaf yang berada di tanah wakaf seluas 1,5  hektare  ini dirancang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran spiritual, ecopreneurship, dan pengembangan wakaf produktif yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. 

    Dalam sambutannya, Jamil Azzaini mengatakan kehadiran Kampoong Ecopreneur merupakan respons atas berbagai krisis yang saling berkaitan, mulai dari kerusakan lingkungan, lemahnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga memburuknya kesehatan mental. 
     
    “Banjir di Sumatra adalah alarm keras. Ini bukan sekadar bencana alam, tapi akibat dari cara kita memperlakukan alam. Kalau relasi manusia dengan alam terus rusak, bencana hanya soal waktu,” kata Jamil. 
     
    Menurut Jamil, Kampoong Ecopreneur dibangun untuk menjawab kegelisahan publik terhadap arah pembangunan yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. “Kita menghadapi tiga krisis sekaligus: krisis lingkungan, krisis entrepreneur yang benar-benar memberdayakan masyarakat, dan krisis kesehatan mental. Kampoong Ecopreneur hadir untuk menjawab itu secara utuh,bukan sepotong-potong,” ujarnya. 
     
    Sebagai bentuk aksi nyata, Kampoong Ecopreneur membagikan 1.000 bibit pohon kepada para tamu undangan dan masyarakat sekitar. Aksi ini, menurut Jamil, bukan sekadar simbolik. 
     
    “Menanam pohon itu bukan kegiatan seremonial. Ini pernyataan sikap. Kalau kita ingin selamat dari krisis ekologis, kita harus mulai mengembalikan fungsi alam, bukan hanya membicarakannya di forum,” kata dia. 
     
    Selain fokus lingkungan, Kampoong Ecopreneur juga menyiapkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam waktu dekat, pengelola akan membagikan 100 sarang lebah madu klanceng kepada warga sekitar Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. 
     
    “Kami tidak ingin masyarakat hanya jadi penonton. Mereka harus  jadi pelaku ekonomi. Lebah madu ini akan kami dampingi sampai menjadi sumber penghasilan. Target kami, Leuwisadeng menjadi sentra madu yang meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Jamil. 
     
    Di kawasan Kampoong Ecopreneur juga akan dibangun pusat ecotherapy bernama Kampoong Hening. Fasilitas ini akan difokuskan pada terapi, pelatihan, dan pendampingan kesehatan mental berbasis alam, khususnya bagi kelompok usia produktif yang mengalami tekanan psikologis. 
     
    “Banyak orang tampak baik-baik saja, tapi sebenarnya lelah secara mental. Kampoong Hening kami rancang sebagai ruang pemulihan, tempat orang kembali waras, tenang, dan menemukan makna hidupnya,” kata Jamil. 
     
    Kampoong Ecopreneur dirancang sebagai ekosistem terpadu yang memadukan spiritualitas, kewirausahaan berkarakter, pelestarian lingkungan, dan wakaf produktif. Inisiatif ini diharapkan menjadi model pembangunan berbasis komunitas yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di wilayah lain.  
     
    Kegiatan yayasan Kampoong Ecopreneur ini didanai dari dana umat melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf produktif. Saat ini sudah ada beberapa pengusaha yang menitipkan wakaf produktifnya. Di antaranya Yayasan STIFIn Institute yang telah menyerahkan hak pengelolaan 10 cabang STIFIn di 10 kota senilai Rp 5 miliar.
     
    Juga ada pengusaha warung ayam geprek yang menitipkan satu cabang Hara Chicken. Di outlet ini selain profit, Kampoong Ecopreneur juga mempekerjakan karyawan disabilitas serta menjadi  laboratorium bisnis bagi para santri. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (CEU)

  • Saya Belum Sempat Balas Pesannya

    Saya Belum Sempat Balas Pesannya

    Liputan6.com, Jakarta – Isak tangis warnai halaman rumah duka Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, kala keluarga menjemput jenazah Mochamad Apriyana (40), salah satu korban kebakaran Gedung Terra Drone.

    Ira Daniyati, adik perempuan korban, tak mampu berdiri tegak saat peti jenazah adiknya digeser menuju mobil ambulans. Air matanya tak putus mengalir, tubuhnya goyah, hingga seorang psikolog Polri ikut turun tangan menenangkan.

    Ari, Burhan, dan Maulana yang merupakan saudara kandung turut memeluk dan menahan tubuh Ira yang beberapa kali hampir jatuh.

    Namun mereka sendiri tak sanggup menyembunyikan kesedihan ketika nama Mochamad Apriyana disebut petugas.

    Ira memeluk erat satu map hijau berisi berkas identitas sang kakak. Matanya tak pernah lepas dari tulisan Mochamad Apriyana di depan map itu.

    Ketika ambulans berhenti persis di depannya untuk proses serah terima, Ira terseret langkah goyah memasuki mobil.

    Begitu keluar, tangisnya pecah semakin kencang, berubah menjadi histeris. Seorang Polwan buru-buru memeluknya sebelum Ira akhirnya pingsan dan dibopong ke ruang perawatan.

    Tak lama kemudian, peti berisi jenazah Mochamad Apriyana digotong menuju ambulans. Ira yang baru tersadar langsung mencari-cari.

    “Mana, mana,” teriaknya di lokasi, Rabu (10/12/2025).

    Begitu pintu ambulans dibuka, ia menerjang mendekat, memeluk peti kayu cokelat itu sambil tersedu-sedu.

    Di luar ruang jenazah, Ahmad Maulana, adik bungsu korban, berusaha bicara tenang. Namun suaranya serak ketika mengenang percakapan terakhir dengan sang kakak.

    “Hanya nanya kabar aja sih. Itu jam 8 kalau enggak salah. Karena malamnya habis teleponan juga kan. Cuman enggak selesai aja posisinya,” cerita dia.

    “Saya yang belum sempat balas malah,” imbuh Ahmad.

    Saat ia kembali ponsel untuk membuka WhatsApp sore hari, centang pesan sudah berubah menjadi satu.

    “Pas saya balas, udah ceklis satu, itu posisi udah kejadian siang,” ujar dia.

     

  • Burhanuddin Muhtadi: Pada Era Jokowi, Berkahnya Nyebar, Beda dengan Prabowo

    Burhanuddin Muhtadi: Pada Era Jokowi, Berkahnya Nyebar, Beda dengan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan dinamika elektoral pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta bagaimana jejak pengaruh politik Joko Widodo masih berpengaruh terhadap konfigurasi kekuasaan nasional.

    Hal ini ia sampaikan dalam podcast Total Politik yang tayang di Youtube pada 13 November 2025, bertajuk “Misi Belah Bambu Prabowo & Jokowi, Siapa Yang Akan Rugi?” dipandu oleh Budi Adiputro dan Arie Putra.

    Burhanuddin memulai dengan membahas tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo. Berdasarkan survei yang ia paparkan, elektabilitas Prabowo berada di angka 46 persen yang menurutnya bukan angka dominan jika pemilu digelar hari ini. “Ini bukan angka yang tinggi,” ujar Burhan dikutip pada Jumat (14/11).

    Ia menjelaskan bahwa Gerindra merupakan partai yang paling merasakan dampak dari tingginya approval presiden. Dengan tingkat kepuasan mencapai 77 persen elektabilitas Gerindra terkerek hingga 29 persen, sementara partai-partai lain di dalam koalisi masih berada di angka satu digit.

    Burhanuddin menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan berkah politik, di mana hanya satu partai yang menikmati lonjakan signifikan.

    Namun, situasi berbeda terjadi pada PDIP, yang menurut Burhanuddin tidak mendapatkan keuntungan elektoral apa pun. Meskipun berada di luar pemerintahan, partai tersebut juga tidak mengambil posisi oposisi yang tegas.

    “PDIP pun nggak ada pemberkah elektoral. Nggak ada,” tegasnya.

    Ia kemudian membandingkan distribusi efek elektoral pada era Jokowi dengan era Prabowo. Pada masa Jokowi, kenaikan popularitas presiden disebut membawa dampak positif bagi banyak partai seperti Golkar, PKB, dan NasDem, karena Jokowi tidak hanya bertumpu pada PDIP dalam membangun hubungan politik.

  • Bisakah Kekuatan Asing Hentikan Konflik di Sudan?

    Bisakah Kekuatan Asing Hentikan Konflik di Sudan?

    Jakarta –

    Tanpa dukungan eksternal, tidak ada satu pun pihak di Sudan mampu memperpanjang perang saudara yang tengah berlangsung.

    Konflik ini telah menjadikan negara tersebut sebagai lokasi salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Belakangan, terjadi pembunuhan massal serta kekejaman terhadap warga sipil Sudan di ibu kota regional Darfur, El-Fasher.

    Perang pertama kali meletus pada April 2023 ketika milisi lokal, yaitu pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) dan militer Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF), berselisih mengenai integrasi RSF ke dalam militer reguler.

    Akibat berlanjutnya pertempuran di Darfur, angka korban hanya bisa diperkirakan, tapi organisasi bantuan dan PBB memperkirakannya di atas 140.000 orang. Sekitar setengah dari 51 juta penduduk Sudan bergantung pada bantuan kemanusiaan. Kelaparan dan penyakit menyebar luas dan sebagian besar infrastruktur serta lahan pertanian negara itu telah rusak.

    Para pengamat mengatakan pemerintah Sudan yang diakui secara internasional di bawah jenderal Abdel-Fattah al-Burhan, yang juga memimpin SAF, mendapat dukungan dari Mesir, Turki, Rusia, dan Iran. Sementara, Mesir dan Arab Saudi membantah memberikan dukungan senjata kepada kelompok apa pun di Sudan. RSF dituding mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab (UEA), tapi kemudian dibantah oleh UEA.

    “Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSF memiliki sejumlah pemasok senjata dan bahan bakar selama perang, tetapi penyedia utama tetap UEA,” kata Hager Ali, peneliti di lembaga kajian German Institute for Global and Area Studies (GIGA), kepada DW.

    Agenda kontroversial UEA di Sudan

    UEA berkali-kali membantah mendukung RSF. Mereka menyebut tuduhan tersebut sebagai kampanye media oleh SAF dan menuntut permintaan maaf.

    Namun, PBB dan organisasi hak asasi manusia sering menemukan bukti pasokan militer dari UEA. Analis independen secara rutin menyimpulkan bahwa senjata dan amunisi yang digunakan RSF berasal dari UEA.

    “Materi tersebut mencakup drone buatan Cina yang canggih berikut senjata ringan, mesin berat, kendaraan, artileri, mortir dan amunisi,” ujar sumber dari US Defense Intelligence Agency dan biro intelijen Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) kepada The Wall Street Journal.

    Pada Januari, ketika pemerintahan AS dipimpin Presiden Joe Biden, Paman Sam menjatuhkan sanksi kepada kedua pihak. Waktu itu, Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi terhadap tujuh perusahaan dari UEA dan menuduh mereka menyediakan senjata, pendanaan dan dukungan lain kepada RSF.

    Lebih jauh, laporan PBB Januari 2024 menyatakan bahwa milisi yang berpihak kepada Jenderal Libya Khalifa Haftar menggunakan jaringan penyelundupan yang sudah ada untuk memasok RSF dengan bahan bakar, kendaraan, dan amunisi.

    “Kami tahu bahwa UEA telah menyelundupkan senjata langsung melintasi perbatasan Libya ke Sudan, tetapi juga via Chad dan Uganda,” kata Ali.

    “Sebagai imbalannya, UEA, sebagai importir emas Sudan terbesar secara tradisional, memiliki kepentingan besar untuk menjaga aksesnya ke emas Sudan.”

    Bagi RSF, sumber daya emas Sudan yang kaya, yang sebagian besar berada di wilayah kekuasaannya, telah menjadi mata uang utama untuk membeli senjata dan menghindari sanksi.

    “Aman untuk diasumsikan bahwa senjata yang sekarang digunakan di Sudan bukan hanya dari sedikit penyedia tetapi senjata yang telah diselundupkan ke seluruh Sahel,” lanjut Ali, sambil menambahkan bahwa pengiriman senjata di medan perang sering dilakukan oleh Africa Corps, divisi Afrika dari kelompok mercenary (militer bayaran) Rusia Wagner yang telah berganti nama.

    Kepentingan lain di Sudan

    Mesir telah menjadi pendukung utama SAF dan mengakui pemerintahan Burhan sebagai pemerintahan resmi Sudan. Menurut tinjauan dari Institute of War, lembaga kajian independen, Mesir juga telah melatih pilot SAF dan menyediakan drone, kemudian hal ini dibantah Kairo.

    Mesir bertujuan menjaga konflik tetap di sisi Sudan dan berharap bisa mengembalikan jutaan pengungsi Sudan.

    Pendukung lain SAF adalah Iran, yang juga telah menyediakan drone. Teheran berharap mengamankan pangkalan angkatan laut di Laut Merah yang akan membantunya terus mendukung milisi Houthi di Yaman. Sudan diketahui telah menjadi pusat logistik bagi Houthi. Turki juga telah menyediakan drone dan misil untuk SAF. Kepentingan Ankara di sini adalah mengamankan aksesnya ke Laut Merah.

    Meski keterlibatan Rusia melalui Africa Corps atas nama RSF ada, Rusia memainkan peran yang relatif kecil di Sudan, menurut Achim Vogt, Direktur Friedrich Ebert Stiftung untuk wilayah Uganda dan Sudan.

    Bisakah ‘inisiatif Quad’ membantu?

    Menurut Vogt, keempat negara yang membentuk apa yang disebut “inisiatif Quad”, yakni AS, Mesir, Arab Saudi dan UEA, akan jadi negara yang bisa memberi pengaruh nyata di Sudan meskipun mereka punya aliansi berbeda dengan kedua pihak. Sasaran inisiatif ini adalah membuat peta jalan untuk mengakhiri perang atau setidaknya gencatan senjata kemanusiaan.

    Vogt mengatakan jika keempat negara ini bersatu, mungkin dengan dukungan negara Eropa, mereka bisa membawa kembali hukum humaniter internasional, mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan memperbaiki situasi kemanusiaan bagi warga sipil.

    Namun, pada 26 Oktober 2025, pembicaraan Quad di Washington yang ditujukan untuk membawa pihak yang bertikai bersama-sama menyepakati gencatan senjata tiga bulan, berakhir tanpa hasil. Pada hari yang sama, RSF merebut kontrol atas ElFasher dan meningkatkan pembunuhan massal serta kekejaman lainnya.

    “Mereka punya kepentingan ekonomi terkait ekspor emas dan pelabuhan Port Sudan, tetapi mereka sudah cukup jelas menyatakan bahwa mereka tidak tertarik ikut campur dalam apa yang mereka sebut konflik internal,” katanya.

    Bagi Laetitia Bader, Direktur Horn of Africa di Human Rights Watch, skala dan beratnya pelanggaran terbaru di dan sekitar El-Fasher sekarang memerlukan adanya “konsekuensi bagi pimpinan RSF dan para pendukungnya, khususnya Uni Emirat Arab, yang terus menyediakan dukungan… meskipun ada bukti jelas atas kejahatan,” ujarnya kepada DW.

    “Kami ingin melihat Dewan Keamanan PBB segera bergerak dengan sanksi terhadap pimpinan RSF,” kata Bader.

    “Kami menyerukan agar komunitas internasional memastikan ada akuntabilitas politik dan pidana.”

    Pada hari Jumat (31/10), menghadapi kemarahan internasional atas pembantaian dan kejahatan lainnya, RSF menangkap beberapa anggotanya sendiri. Namun, pengamat mengatakan kekejaman terus berlangsung.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Muhammad Hanafi dan Melisa Lolindu


    (ita/ita)

  • Komisi I DPR minta pemerintah dorong OKI untuk atasi konflik di Sudan

    Komisi I DPR minta pemerintah dorong OKI untuk atasi konflik di Sudan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia untuk bisa mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera mengatasi konflik kemanusiaan yang terjadi di Sudan.

    Dia menilai OKI memiliki tanggung jawab moral untuk segera menghentikan konflik yang terjadi di Sudan, yang mayoritas penduduknya muslim merupakan anggota OKI. Menurut dia, konflik yang terjadi situasinya semakin buruk karena adanya aksi pembunuhan massal.

    “Saya berharap pemerintah Indonesia bisa mendorong OKI untuk segera lakukan pertemuan darurat membahas upaya penghentian konflik di Sudan,” kata Sukamta di Jakarta, Senin.

    Dia pun menyatakan keprihatinannya dan menyerukan agar pihak-pihak yang berkonflik di Sudan untuk menahan diri dan melakukan gencatan senjata mengingat konflik dalam 2 tahun ini telah menyebabkan puluhan ribu warga sipil tewas dan 14 juta dalam pengungsian.

    “Ini mengingatkan peristiwa genosida yang terjadi sebelumnya yang menyasar beberapa etnis di wilayah Darfur pada konflik tahun 2003 hingga 2016,” kata dia.

    Menurut dia situasi saat ini lebih sulit karena konflik terjadi antara dua jenderal yang saling bermusuhan, yaitu panglima Pasukan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Force/SAF) Abdel Fattah al Burhan, dan Panglima Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Force/RSF) Mohamed Hamdan Dagalo.

    “Mereka dulu bersekutu, memiliki kekuatan militer yang berimbang, sementara dalam 2 tahun konflik kedua belah pihak terus meningkatkan propaganda kebencian identitas dan kesukuan,” katanya.

    Untuk itu, dia mengatakan upaya meredakan konflik dan mendorong gencatan senjata perlu diupayakan dengan serius agar tragedi kemanusiaan di Sudan tidak bertambah parah.

    Dia pun menilai Uni Emirat Arab dan Arab Saudi memiliki peluang terbesar untuk memberi tekanan, karena kedua negara tersebut memiliki hubungan dekat dengan militer Sudan dan kelompok Paramiliter.

    Sebelumnya, jumlah korban tewas akibat pertempuran di Kota Al Fasher di Provinsi Darfur Utara, Sudan, bertambah menjadi 2.200 orang setelah kota tersebut secara penuh diambil alih oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada 26 Oktober.

    Sejumlah laporan menyebutkan bahwa lebih dari 393.000 orang telah meninggalkan Kota Al Fasher dalam empat hari terakhir. El Fasher, benteng terakhir tentara Sudan di wilayah Darfur yang luas, dikepung secara intens oleh RSF sejak tahun lalu.

    Adapun perang saudara di Sudan, kini memasuki tahun ketiga. Perang saudara itu melibatkan tentara Sudan dan RSF.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Air Sumur Petani di Ngawi Berbusa dan Berbau, Diduga Tercemar Limbah SPPG

    Air Sumur Petani di Ngawi Berbusa dan Berbau, Diduga Tercemar Limbah SPPG

    Ngawi (beritajatim.com) – Air sumur pertanian di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mendadak berbusa dan berbau tak sedap hingga viral di media sosial. Dugaan sementara, sumur itu tercemar limbah dari dapur Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di sekitar area persawahan.

    Dalam video berdurasi singkat yang beredar, tampak air hitam pekat mengalir dari saluran belakang dapur SPPG menuju irigasi sawah. Tak jauh dari lokasi pembuangan, air sumur milik petani berubah warna dan mengeluarkan busa cukup tebal. Peristiwa ini terjadi pada Kamis (16/10/2025), sekitar dua pekan setelah dapur SPPG mulai beroperasi.

    Wibiseno (35), petani pemilik sumur yang terdampak, mengaku khawatir hasil panennya terancam gagal karena air berbau dan tanaman padi tak lagi tumbuh normal.

    “Setelah saluran irigasi dijadikan pembuangan limbah dari dapur, sumur saya jadi berbusa, tanaman tidak bisa tumbuh normal, dan berbau,” ujar Wibiseno.

    Dugaan pencemaran ini langsung menarik perhatian publik. Pihak pengelola dapur SPPG melalui perwakilannya, Rubait Burhan Hudaya, tidak menampik bahwa limbah dapur memang sempat dibuang ke saluran irigasi.

    “Limbah yang kemarin itu bisa dicek dan diuji lab, kami belum tahu dampaknya seberapa besar ke pertanian. Tapi sekarang kami sudah berbenah dan tidak lagi membuang limbah ke irigasi,” jelasnya.

    Senin (3/11/2025), sejumlah pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi, serta anggota Komisi VI DPR RI turun langsung meninjau lokasi dapur SPPG yang dikelola Yayasan Kesejahteraan Sosial Al-Azhar. Hasil awal menunjukkan sistem pengelolaan limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di dapur SPPG itu tidak memenuhi standar lingkungan.

    “Hasil monitoring hari ini, pengelolaan IPAL di SPPG itu tidak standar,” tegas Kepala DLH Ngawi, Dodi Aprilasetia.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono (Kanang), menilai pengelola dapur kurang memperhitungkan aspek lingkungan sejak awal pendirian. “Mereka hanya fokus bagaimana dapur bisa berjalan, tanpa memperhatikan pengelolaan IPAL. Mulai sekarang, kami tegaskan, dilarang membuang limbah ke irigasi pertanian,” ujarnya.

    Pihak dapur kini disebut tengah memperbaiki sistem pembuangan limbah dan membangun IPAL sesuai ketentuan. Dari total 33 dapur SPPG di Kabupaten Ngawi, baru empat unit yang memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SKPPL). [fiq/beq]

  • Pembantaian Massal Gelagat Munculnya Genosida Baru di Sudan?

    Pembantaian Massal Gelagat Munculnya Genosida Baru di Sudan?

    Jakarta –

    Laporan bahwa “korban sakit dan terluka dieksekusi secara kejam,” ditulis Koordinasi Komite Perlawanan Sudan (Sudanese Coordination of Resistance Committees), sebuah organisasi nonpemerintah, dua hari setelah Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF) menguasai El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, Sudan.

    Menurut organisasi tersebut, para milisi RSF telah membunuh hampir semua orang atau membiarkan mereka mati di Rumah Sakit Al Saudi di kota itu.

    Citra satelit yang dianalisis Humanitarian Research Lab, Yale School of Public Health, mengonfirmasi bahwa sejak akhir pekan lalu muncul “kumpulan objek yang konsisten dengan ukuran tubuh manusia dan perubahan warna tanah kemerahan” di luar rumah sakit-rumah sakit di El-Fasher.

    Beberapa sumber menyebut hingga 2.000 warga sipil telah tewas dalam tiga hari terakhir. Laporan dari lapangan masih sulit diperoleh karena RSF mematikan komunikasi satelit bagi penduduk.

    Seorang perempuan yang berhasil melarikan diri dari El-Fasher kepada DW pada hari Rabu (29/10) mengatakan, “RSF mengambil semua yang kami miliki, mereka bahkan menggeledah pakaian dalam kami dan meninggalkan kami tanpa apa-apa — tanpa uang, tanpa ponsel.”

    “Mereka melakukan uji coba militer terhadap orang-orang, dan jika mengetahui seseorang memiliki pengetahuan atau keterkaitan dengan urusan militer, mereka langsung dieksekusi,” tambahnya.

    Konflik Sudan: Apa yang perlu diketahui

    Pembunuhan massal terbaru ini merupakan eskalasi terbaru dari konflik Sudan yang meletus pada April 2023. Saat itu, Angkatan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF) di bawah komando Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan RSF, pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemeti, berselisih terkait integrasi milisi ke dalam angkatan nasional.

    Setelah merebut El-Fasher, kendali wilayah RSF kini mencakup Darfur dan sebagian selatan, sementara SAF menguasai ibu kota Khartoum serta wilayah utara dan tengah negara itu.

    Apa kata RSF?

    Organisasi kemanusiaan internasional menuntut RSF membuka koridor kemanusiaan bagi sekitar 177.000 orang yang tak bisa meninggalkan kota.

    “Dengan SAF mundur, terutama warga sipil yang mendukung SAF kini mencoba melarikan diri, RSF memiliki kepentingan untuk menghina SAF dengan melampiaskan kekerasan pada warga sipil,” ujar Hager Ali, peneliti di GIGA Institute for Global and Area Studies, Jerman, kepada DW. “RSF juga berusaha menakut-nakuti warga sipil agar patuh di wilayah yang mereka kuasai.”

    Pada Maret lalu, RSF dan kelompok bersenjata lain membentuk Sudan Founding Alliance (TASIS), dengan mandat membentuk “Pemerintahan Perdamaian dan Persatuan” untuk Darfur dan sebagian selatan. TASIS menegaskan di X (Twitter):

    “Kami menegaskan posisi kami mengecam segala pelanggaran dan bekerja terus-menerus untuk menghentikannya. Namun perlu diluruskan: banyak video pelanggaran di media sosial adalah rekayasa dari media gerakan Islam, tentara bayaran dari pasukan gabungan, dan lainnya.”

    Namun menurut Leena Badri, peneliti kebijakan Sudan, pernyataan itu tak lebih dari upaya TASIS “mendapat legitimasi politik untuk mendirikan struktur pemerintahan paralel mereka.”

    RSF: Akar kekerasan dan genosida

    Kedua belah pihak dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia(HAM) sepanjang konflik. Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada kedua jenderal. RSF dituduh melakukan genosida dan pelanggaran HAM berat, sementara SAF dituduh menyerang warga sipil dan menghambat transisi demokratis.

    “RSF tidak lebih brutal daripada kekuatan lain di dunia. Namun perbedaannya adalah kebijakan mereka bersifat sistematis dan genosidial,” ujar Shayna Lewis, spesialis Sudan dan penasihat senior PAEMA, sebuah LSM di AS yang fokus pencegahan kekejaman.

    “Pembunuhan tanpa batas pasien dan staf medis di rumah sakit adalah modus operandi RSF,” tambahnya. RSF berkembang dari milisi Janjaweed yang terkenal dengan kekerasan ekstrem di Darfur antara 2003–2005, membunuh sekitar 300.000 warga sipil yang dianggap bukan Arab, melainkan Afrika.

    Posisi dunia Arab dan peran emas

    Para pengamat menekankan bahwa sekutu internasional dari pihak yang bertikai menentukan apakah perang Sudan berakhir atau berlanjut. RSF diduga mendapat dukungan senjata dari Uni Emirat Arab (UEA) melalui Chad. SAF mendapat dukungan Mesir dan Qatar, sementara Arab Saudi menyatakan netral.

    Darfur menjadi prioritas RSF, tidak hanya karena ini wilayah asal mereka, tetapi juga karena sumber daya penting seperti emas. Emas dibutuhkan untuk menghindari sanksi dan membeli senjata. Kedekatan Darfur dengan perbatasan Libya dan Chad memungkinkan RSF mengendalikan populasi sipil untuk mempermudah pengadaan senjata dan amunisi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: Serangan Bom-Penembakan di Sudan Tewaskan 127 Orang

    (ita/ita)

  • 800 pelajar ikuti Kejuaraan Beladiri Pelajar di Jakarta Utara

    800 pelajar ikuti Kejuaraan Beladiri Pelajar di Jakarta Utara

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 800 pelajar SD, SMP, SMA dan SMK sederajat mengikuti Kejuaraan Beladiri Pelajar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Semper pada Rabu.

    “Ada dua cabang olahraga beladiri yang dilombakan, yaitu pencak silat dengan jumlah peserta mencapai 650 orang dan judo dengan 150 peserta,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jakarta Utara, Yunus Burhan di Jakarta, Rabu

    Ia mengatakan, kejuaraan ini sangat penting untuk pelajar yang memiliki keahlian beladiri dan ajang ini sebagai sarana untuk mengukur diri yang biasanya latihan bertanding dengan tim satu perguruan kini dihadapkan dengan teman-teman dari perguruan lainnya.

    Menurut dia, arena pertandingan yang cukup besar menjadi ruang bagi para atlet muda untuk mengasah kemampuan beladiri dan memberikan penampilan yang terbaik.

    “Di tangan atlet-atlet muda inilah akan tercetak juara-juara yang akan mewakili Jakarta Utara untuk meraih medali terbanyak di berbagai kejuaraan,” kata dia.

    Kepala Seksi Olahraga Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara, Rizal Fadlillah mengatakan, kejuaraan ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi diantara atlet beladiri pelajar Jakarta Utara.

    Selain itu memberikan kesempatan kepada para atlet untuk mengikuti kompetisi sebagai salah satu proses pembinaan untuk mencapai prestasi yang optimal dan sebagai tolak ukur pembinaan olahraga prestasi di Jakarta Utara.

    Bagi para peserta yang meraih juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan medali dan piagam penghargaan dalam bentuk piagam elektronik.

    Pertandingan pencak silat berlangsung pada 29-31 Oktober 2025 di Gedung Serbaguna Semper, Kecamatan Cilincing. Sedangkan untuk judo akan dilaksanakan pada 22 November 2025 di Gedung Judo Kelapa Gading.

    Atlet pencak silat dari SDN Rawa Badal Selatan, Fattan mengatakan, kejuaraan ini menjadi untuk tetap optimis dan bisa mewujudkan impian dengan meraih prestasi.

    “Saya ingin masuk menjadi tim pencak silat DKI Jakarta. Mudah-mudahan impian ini bisa segera tercapai,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • El Fasher Jatuh, ‘Neraka Baru’ di Jantung Darfur Sudan

    El Fasher Jatuh, ‘Neraka Baru’ di Jantung Darfur Sudan

    Jakarta –

    Sekitar 260.000 warga sipil terjebak di El Fasher di timur Sudan, separuh dari mereka adalah anak-anak. Selama berbulan-bulan kota itu telah dikepung oleh milisi Rapid Support Forces (RSF) dan terputus dari segala bentuk kontak dengan dunia luar.

    Bahkan pasokan makanan pun sudah lama tidak lagi masuk ke kota yang terletak sekitar 200 kilometer dari perbatasan dengan Chad di Provinsi Darfur. Menurut saksi mata, banyak orang kini bertahan hidup dengan memakan pakan ternak.

    Pada hari Senin (27/10), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya yang mendalam. Pengambilalihan itu merupakan “eskalasi mengerikan dari konflik,” kata Guterres. “Tingkat penderitaan yang kita saksikan di Sudan sungguh tak tertahankan.”

    Guterres bereaksi terhadap pernyataan dari RSF yang bersifat paramiliter. Mereka pada hari Minggu (26/10) mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh kendali penuh atas kota tersebut. Sementara itu, menurut pernyataan dari Asosiasi Jurnalis Sudan, seluruh komunikasi di kota itu telah diputus, termasuk jaringan satelit.

    Dikhawatirkan terjadi peningkatan tajam situasi

    Para ahli kini memperkirakan akan terjadi peningkatan tajam dalam situasi, yang ditandai dengan kekerasan besar-besaran terhadap penduduk sipil yang terjebak di kota.

    Selama berbulan-bulan warga sipil, begitu pula para tentara Sudanese Armed Forces (SAF) yang ada di sana, hampir tidak memiliki kebutuhan dasar, ujar Ketua Forum Sudan dan Sudan Selatan Jerman, Marina Peter, dalam wawancaranya dengan DW. “Selama berminggu-minggu warga sipil yang terjebak telah mencoba meninggalkan kota. Sejak mulai terlihat bahwa RSF dapat sepenuhnya merebut kota itu, upaya pelarian meningkat kembali.”

    Namun peluang mereka sangat kecil, lanjut Peter: “Memang, beberapa orang masih bisa melarikan diri hingga baru-baru ini. Namun yang lain ditembak mati saat mencoba melarikan diri.”

    Perebutan kekuasaan terbuka

    Konflik di Sudan berakar pada berakhirnya pemerintahan Presiden otoriter Omar al-Bashir pada tahun 2019. Ia membangun kekuasaannya di atas angkatan bersenjata resmi, Sudanese Armed Forces (SAF), yang kini berada di bawah komando penguasa de facto Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Namun, Al-Bashir juga mengandalkan beberapa milisi yang berafiliasi dengan tentara, termasuk yang disebut Rapid Support Forces (RSF), yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Daglo, dikenal sebagai “Hemeti.”

    Kelompok Hemeti, sama seperti SAF, menjadi bagian dari dewan transisi sipil yang dibentuk setelah tergulingnya Al-Bashir. Namun pada Oktober 2021, kedua kelompok tersebut melakukan kudeta bersama. Hemeti menjadi wakil Al-Burhan. Namun kemudian kedua komandan itu berselisih tentang struktur dan hierarki dari sebuah tentara gabungan. Hemeti menolak untuk mengintegrasikan militianya ke dalam angkatan bersenjata nasional.

    Pada bulan April 2023, hal ini berujung pada perebutan kekuasaan terbuka di antara keduanya. Sejak saat itu, negara tersebut berada dalam keadaan perang.

    Pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan

    Rapid Support Forces berasal dari apa yang disebut Janjaweed, milisi berkuda beretnis Arab yang pada awal tahun 2000-an juga digunakan untuk melawan kelompok pemberontak beretnis non-Arab, seperti Sudan Liberation Army (SLA) dan Justice and Equality Movement (JEM) di Darfur Barat. Bahkan saat itu, milisi-milisi tersebut telah menggunakan kekerasan ekstrem, termasuk terhadap warga sipil.

    “RSF dan milisi-milisi sekutunya telah secara luas menargetkan dan membunuh warga sipil, banyak di antaranya karena etnis mereka,” demikian bunyi laporan organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) pada Juni tahun ini. “RSF juga melakukan kekerasan seksual yang meluas, terutama pemerkosaan berkelompok, serta penjarahan. Mereka juga menghancurkan kota dan desa, sering kali dengan cara membakar, serta menjarah bantuan kemanusiaan dalam skala besar.” Mahkamah Pidana Internasional menemukan adanya indikasi kejahatan perang di Sudan.

    Tujuan: Mematahkan semangat musuh

    Pola ini, menurut Peter, dikhawatirkan akan terulang dalam beberapa hari mendatang di El Fasher. Para komandan kerap memerintahkan tentara yang berada di bawah pengaruh narkoba berat. Sebagian dari mereka bahkan adalah tentara anak-anak.

    “Kami mengenali pola dan logika yang kini diterapkan di El Fasher dari tempat-tempat lain di Sudan,” lanjut Peter. “Tujuannya adalah untuk, dalam arti tertentu, mematahkan semangat musuh. Dan hal itu dilakukan paling efektif dengan memperkosa perempuan — dan semakin sering juga laki-laki. Selain itu, RSF telah menggali parit-parit di sekitar kota sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Tujuannya adalah untuk membuat kota itu kelaparan secara sistematis. Nyawa manusia tidak berarti apa-apa dalam konflik ini.”

    Hal serupa juga dilaporkan oleh Arjan Hehenkamp dari organisasi bantuan International Rescue Committee (IRC), kepala penanganan krisis untuk Darfur. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke Kota Tawila, di mana sudah ratusan ribu orang mencari perlindungan. “Orang-orang yang melarikan diri dari El Fasher datang dari neraka,” kata Hehenkamp di situs organisasi tersebut. “Mereka tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang mereka kenakan. Banyak dari mereka sangat trauma dan mencari perlindungan serta harapan.” Namun Tawila pun kini berada di ambang batas kemampuannya. “Tanpa perluasan besar-besaran bantuan kemanusiaan, penderitaan ini akan terus meningkat.”

    Namun bukan hanya RSF yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Sudanese Armed Forces (SAF) juga melakukan “serangan brutal terhadap penduduk sipil,” demikian isi laporan HRW. “Daftar kekejaman mereka semakin panjang, hampir setiap hari.”

    Selama berbulan-bulan, kekhawatiran meningkat bahwa Sudan dapat terpecah akibat perang ini. “Bahaya ini,” pungkas Marina Peter, “menjadi semakin nyata setiap hari perang ini berlangsung.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)