Xcloud.id

Tag: Buni Yani

  • Jokowi’s White Paper Harusnya Dibantah Lewat Buku, Bukan Laporan Polisi

    Jokowi’s White Paper Harusnya Dibantah Lewat Buku, Bukan Laporan Polisi

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi seharusnya menerbitkan buku tandingan untuk membantah hasil penelitian Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa (RRT) dalam buku berjudul “Jokowi’s White Paper: Kajian Digital Forensik, Telematika, dan Neuropolitika atas Keabsahan Dokumen dan Perilaku Kekuasaan” atau Jokowi’s White Paper.

    Demikian dikatakan peneliti media dan politik Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Sabtu 27 Desember 2025.

    “Kalau ijazahnya asli pastilah dia bisa menulis buku sendiri,” kata Buni Yani.

    Buni Yani mengaku menyesalkan keputusan Jikowi yang memilih mempolisikan penulis Jokowi’s White Paper ketimbang melakukan bantahan secara ilmiah. 

    “Merespons penelitian ilmiah dengan laporan polisi menimbulkan kecurigaan,” pungkas Buni Yani.

    Buku Jokowi’s White Paper setebal 700 halaman resmi diluncurkan bertepatan Hari Konstitusi RI tanggal 18 Agustus 2025. Soft launching digelar di Coffee Shop University Club (UC) Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin 18 Agustus 2025.

    Roy Suryo mengatakan Jokowi’s White Paper terdiri dari beberapa bagian. Dalam salah satu bagian, Roy dan kawan-kawan menyoroti awal mula kenapa isu ijazah Jokowi mengemuka. Menurut dia,  isu keabsahan ijazah Jokowi mulai dipertanyakan usai Jokowi hadir dalam sebuah acara dialog pada 2013. 

  • Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

    Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

    GELORA.CO -Penampilan terbaru mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi sorotan publik, terutama rambutnya yang semakin tipis, bahkan nyaris botak.

    Dari video yang beredar di media sosial X, pada Jumat 12 Desember 2025, Jokowi terlihat keluar dari kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, untuk melaksanakan salat Jumat. Saat itu terlihat rambut Jokowi nyaris botak. 

    Peneliti media dan politik Buni Yani menilai makin menipisnya rambut Jokowi akibat hidupnya tidak tenang. 

    “Jokowi tambah botak, pertanda hidupnya tidak tenang. Padahal dia dapat rumah besar dan uang pensiun yang jumlahnya besar,” kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Selasa 16 Desember 2025.

    Dikutip dari Alodokter, dalam istilah medis, kebotakan biasanya disebut dengan alopecia. Pada pria, jenis kebotakan permanen yang paling sering terjadi ialah alopecia androgenetik, yaitu kebotakan yang terjadi karena faktor hormonal dan keturunan atau genetik. Meski begitu, kebotakan umumnya terjadi secara bertahap.

    Kondisi kesehatan termasuk tingkat stres, juga bisa membuat proses kebotakan terjadi lebih cepat. Stres berat dan berkepanjangan bisa berdampak terhadap kesehatan rambut lebih mudah rontok. 

    Ketika mengalami stres, tubuh akan menghasilkan hormon stres atau kortisol dalam jumlah yang berlebihan. Hal ini bisa meningkatkan proses peradangan di dalam tubuh. Ketika peradangan terjadi pada folikel rambut, pertumbuhan rambut akan terhambat. Pada akhirnya bisa memicu kebotakan.

  • Jokowi Sulit Lari dari Kasus Whoosh

    Jokowi Sulit Lari dari Kasus Whoosh

    GELORA.CO -Melihat perkembangan yang begitu cepat dalam beberapa pekan terakhir, kelihatannya mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan sangat susah bisa lolos dari jerat hukum. Terutama kasus penggelembungan harga proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh.

    “Kasus dugaan korupsi Whoosh buktinya sudah sangat terang benderang,” kata peneliti media dan politik Buni Yani dikutip dari dari akun Facebook pribadinya, Senin 3 November 2025.

    Meski begitu, menurut Buni Yani, proses terhadap Jokowi, sangat bergantung pada kemauan politik Presiden Prabowo Subianto.

    “KPK menunggu lampu hijau Presiden Prabowo untuk menyeret Jokowi ke meja hijau,” kata Buni Yani.

    Menurut Buni Yani, skandal dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh menjadi pintu masuk untuk menyingkap tabir dugaan korupsi selama 10 tahun Jokowi berkuasa secara serampangan dan ugal-ugalan. 

    “Tanpa kemauan yang kuat untuk menegakkan akuntabilitas publik, Indonesia akan terus terjerembap ke dalam kubangan lumpur keterbelakangan,” pungkas Buni Yani.

    KPK mengungkapkan sudah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Whoosh yang terjadi di era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal itu diungkapkan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyebut tidak perlu ada laporan masyarakat bagi KPK untuk mengusut dugaan markup protek Whoosh.

    “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Asep kepada wartawan, Senin 27 Oktober 2025.

  • Jokowi Tak Layak Peroleh Rumah Pensiun Rp200 Miliar

    Jokowi Tak Layak Peroleh Rumah Pensiun Rp200 Miliar

    GELORA.CO – Publik diramaikan dengan rumah pensiun mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang harganya ditaksir mencapai Rp200 miliar.

    Rumah pensiun Jokowi tersebut berlokasi di Desa Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. 

    “Jokowi nggak pantas memperoleh rumah yang pemangunannya berasal dari anggaran negara dan transparansi proyek. Karena dia jelas-jelas telah merusak negara secara sadis,” kata peneliti media dan politik Buni Yani dikutip dari dari akun Facebook pribadinya, Senin 3 November 2025.

    Di sisi lain, kata Buni Yani, publik memperkirakan nilai rumah yang dibangun di atas lahan 1,2 hektare (12.000 meter persegi) tersebut sangat tinggi — bahkan kelewat tinggi. 

    Mengacu pada harga tanah di daerah itu yang bisa mencapai lebih dari Rp10 juta per meter persegi, maka nilai tanahnya saja sudah mencapai Rp120 miliar. Ditambah biaya pembangunan dan perabotan, maka total nilai rumah pensiun Jokowi diduga bisa mencapai angka Rp200 miliar.

    “KPK dan BPK agar segera melakukan audit terhadap proyek tersebut karena berpotensi dikotori korupsi,” pungkas Buni Yani.

  • Proyek Whoosh sudah Diakal-akalin sejak Tender

    Proyek Whoosh sudah Diakal-akalin sejak Tender

    GELORA.CO -Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang nilainya mencapai Rp113 triliun sangat tidak wajar. Sementara Arab Saudi membangun proyek kereta cepat Jeddah-Riyadh sepanjang 1.500 kilometer dengan biaya sebesar Rp116 triliun. 

    “Harga kereta cepat Jeddah-Riyadh ini sangat murah dibandingkan dengan proyek KCJB yang cuma panjangnya 142 kilometer,” kata peneliti media dan politik Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 26 Oktober 2025.

    Di sisi lain, Buni Yani mencurigai diikusertakannya Jepang dalam proses tender hanya sebagai formalitas dan akal-akalan saja agar terlihat objektif dan memenuhi persyaratan. Diikutkannya Jepang diduga sebagai alasan untuk dapat menggelembungkan harga penawaran China. 

    “Penawaran China yang awalnya bernilai 5,5 miliar dolar AS naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, hampir sama dengan nilai penawaran Jepang sebesar 6,2 miliar dolar AS,” kata Buni Yani.

    Dalam tender yang penuh masalah ini, kata Buni Yani, Jepang akhirnya kalah dengan alasan Jepang mensyaratkan adanya jaminan APBN, sementara Cina tidak meminta jaminan karena skemanya berubah menjadi business-to-business. 

    “Namun, ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh KPK, ternyata pada akhirnya proyek ini dijamin oleh APBN –yang bagi publik ini jelas kamuflase licik ala mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” kata Buni Yani

    Dengan sangat terangnya ketidakwajaran dalam proyek Whoosh, Buni Yani meminta penegak hukum bisa langsung memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab. 

    “Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Rini Soemarno,” pungkas Buni Yani. 

  • Jokowi-Luhut Mesti Diusut terkait Dugaan Korupsi Whoosh

    Jokowi-Luhut Mesti Diusut terkait Dugaan Korupsi Whoosh

    GELORA.CO -Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.

    Peneliti media dan politik Buni Yani menilai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh tergolong besar. Perbedaan mencolok terlihat antara biaya per kilometer di China dengan biaya yang dikeluarkan di Indonesia. 

    “Biaya per kilometer Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, melonjak tiga kali lipat dari perkiraan di China yang hanya 17-18 juta dolar AS. Perbedaan ini memicu kuatnya kecurigaan adanya penyelewengan dana,” kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 26 Oktober 2025.

    Menurut Buni Yani, untuk menjawab kecurigaan publik, diperlukan investigasi menyeluruh dan transparan. Pengungkapan fakta akan membuktikan apakah pembengkakan biaya disebabkan oleh inefisiensi, salah kelola, atau benar-benar ada unsur korupsi di dalamnya. 

    “Semua pihak menanti langkah konkret KPK demi menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Buni Yani.

    Buni Yani melanjutkan, proyek Whoosh sepanjang 142 km menuai banyak masalah karena sejak awal dan terindikasi kuat dikotori oleh korupsi. Bahkan Luhut Binsar Pandjaitan, yang dijuluki “menteri segala urusan” di zaman Jokowi dan sangat berperan dalam proyek KCJB, mengatakan dia dan tim menerima proyek KCJB sudah dalam keadaan “busuk”. 

    “Seharusnya KPK bisa memanggil Luhut atas pernyataannya itu. Kalau sudah busuk, mengapa proyek terus dilanjutkan?” pungkas Buni Yani

  • Kondisi Jokowi Makin Mengkhawatirkan, Warganet: Mungkin Rindu Gorong-gorong

    Kondisi Jokowi Makin Mengkhawatirkan, Warganet: Mungkin Rindu Gorong-gorong

    GELORA.CO –  Publik media sosial menyoroti kondisi mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang makin mengkhawatirkan.

    Dari foto yang diunggah peneliti media dan politik Buni Yani di akun Facebook pribadinya, ayah kandung Wapres Gibran Rakabuming Raka itu terlihat pucat dan melamun. Padahal biasanya Jokowi berwajah ceria.

    Postingan Buni Yani dikomentari ribuan warganet yang umumnya bernada negatif.

    “Mungkin bukan bengong, tapi rindu berat ama gorong2…?” tulis Munir Mahyudin Munir dikutip Kamis 9 Oktober 2025.

    “Masa lalunya mengancam akhir hidupnya…!!?” sambung Riky Bastian.

    “Yang dipikir harta dan kekuasaan,” kata Moh Muzaki. 

    Sebelumnya, Jokowi diketahui mengalami alergi yang menyebabkan iritasi pada kulit tubuhnya setelah menjalankan kunjungan kerja ke Vatikan beberapa bulan lalu.

  • 6 Tahun Jadi Terpidana, Silfester Disebut Sakti karena Tidak Dibui, Buni Yani: Prabowo Lemah

    6 Tahun Jadi Terpidana, Silfester Disebut Sakti karena Tidak Dibui, Buni Yani: Prabowo Lemah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus ujaran kebencian dan fitnah yang menjerat Silfester Matutina sudah inkrah sejak enam tahun lalu.

    Relawan Jokowi itu bahkan telah divonis di tingkat kasasi dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Namun, hingga kini,relawan Jokowi belum juga dieksekusi.

    Terkait hal itu, Buni Yani yang juga pernah mendapat hukuman terkait kasus video Ahok mengaku heran. Dia pun menilai di Indonesia bukan hanya Pancasila yang sakti tetapi juga Silfester.

    “Di NKRI, tidak cuma Pancasila yang sakti, tapi juga Silfester,” tulis Buni Yani, dikutip dari akun media sosialnya, Rabu (1/10/2025).

    Buni Yani pun mengungkap alasan kesaktian itu, sembari menyindir Prabowo yang dinilainya lemah terhadap anak buah Jokow.

    “Sudah 6 tahun inkrah tapi tak kunjung dieksekusi. Prabowo lemah,” kritik Buni Yani.

    Hingga berita ini dimuat, kejelasan mengenai tindakan hukum terhadap Silfester Matutina masih menjadi tanda tanya.

    Silfester Matutina sejatinya telah berstatus terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla.

    Dia dilaporkan kuasa hukum JK ke Bareskrim Polri pada Mei 2017 karena orasi yang dianggap mencemarkan nama baik. Pada 2019, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) itu dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara. Namun hingga hari ini, Silfester tak kunjung dieksekusi.

    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut bahwa pihaknya sudah memberi instruksi agar Silfester dijebloskan ke penjara.

    Hanya saja, ia berkilah, eksekusi sepenuhnya berada di tangan jaksa eksekutor di Kejari Jakarta Selatan. (sam/fajar)

  • Tangisan Noel Ebenezer Tak Hilangkan Pidana

    Tangisan Noel Ebenezer Tak Hilangkan Pidana

    GELORA.CO -Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel terlihat menangis saat digiring ke hadapan publik di di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat sore, 22 Agustus 2025.

    Peneliti media dan politik Buni Yani ikut bersuara soal momen Noel yang menangis di depan awak media.

    Buni Yani menegaskan bahwa tangisan Noel yang merupakan pendukung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 sama sekali tidak bermanfaat.

    “Menangis sambil diborgol tidak menghilangkan unsur pidana. Dasar Tekewer oon,” tulis Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Sabtu 23 Agustus 2025.

    Dengan tangan terborgol dan pengawalan ketat, Noel bersama 10 tersangka lainnya dihadirkan dalam konferensi pers terkait skandal pemerasan dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemenaker.

    Pengumuman tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) ini disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK.

    “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka,” kata Setyo.

    Kesebelas tersangka dimaksud, yakni Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wamenaker tahun 2024-2029, Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025, Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang.

    Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020-2025, Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020-sekarang, Fahrurozi selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Binwasnaker dan K3 periode Maret 2025-sekarang.

    Kemudian, Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025, Sekarsari Kartika Putri selaku Sub Koordinator, Supriadi selaku Koordinator, Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia, dan Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.

    “KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih,” pungkas Setyo.

    Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

  • Buni Yani Sentil Sri Mulyani Gagal Paham soal Pajak Disejajarkan dengan Zakat dan Wakaf

    Buni Yani Sentil Sri Mulyani Gagal Paham soal Pajak Disejajarkan dengan Zakat dan Wakaf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyamakan manfaat membayar pajak dengan menunaikan zakat dan wakaf menuai sorotan tajam dari publik.

    Komentar itu disampaikan Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Rabu, 13 Agustus 2025.

    Peneliti media dan politik, Buni Yani, menjadi salah satu pihak yang angkat bicara. Ia meminta Sri Mulyani lebih berhati-hati ketika menyinggung isu yang berkaitan dengan ajaran agama, apalagi jika belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pajak dan zakat.

    “Zakat dan pajak adalah dua hal berbeda,” ujarnya lewat akun Facebook pribadinya, dikutip Jumat (15/8/2025).

    Buni Yani juga menyarankan Menkeu untuk memperdalam pemahaman dengan belajar dan berdiskusi bersama para ustaz.

    “Zakat dan pajak tidak bisa disamaratakan karena berasal dari dua konsep yang sangat berbeda,” tegasnya.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan pandangannya bahwa pajak memiliki nilai yang sejalan dengan zakat maupun wakaf bagi umat Muslim yang mampu.

    Ia menilai ketiganya merupakan cara menyalurkan sebagian harta untuk membantu pihak yang membutuhkan.

    “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani.

    Ia menjelaskan, dana pajak dipakai untuk mendukung berbagai program pemerintah, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

    Program tersebut mencakup bantuan sosial, layanan kesehatan tanpa biaya, hingga subsidi di bidang pendidikan dan pertanian.