Xcloud.id

Tag: Budisatrio Djiwandono

  • Komisi I minta kasus pemusnahan amunisi Garut diinvestigasi menyeluruh

    Komisi I minta kasus pemusnahan amunisi Garut diinvestigasi menyeluruh

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono meminta dilakukan investigasi menyeluruh atas kasus ledakan dalam pemusnahan amunisi di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menimbulkan belasan korban tewas termasuk prajurit TNI.

    Dia pun memastikan Komisi I DPR RI akan mendukung penuh TNI untuk menggelar investigasi secara transparan. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan guna mengungkap penyebab kejadian agar peristiwa serupa tidak terulang.

    “Namun lebih dari itu, kami menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap SOP tata kelola logistik dan pemusnahan amunisi yang sudah kedaluwarsa,” kata Budisatrio di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, dia mengatakan bahwa perlindungan warga sipil dalam kegiatan militer yang berisiko tinggi merupakan hal yang penting untuk mencegah timbulnya korban jiwa.

    Menurut dia, sosialisasi dan pembatasan akses ke lokasi aktivitas militer harus dievaluasi dan diperketat agar keselamatan jiwa manusia tidak terabaikan.

    Kejadian tersebut, kata dia, harus menjadi pengingat bahwa kedisiplinan dalam menjalankan SOP harus diprioritaskan.

    “Keselamatan seluruh unsur, baik militer maupun sipil, menjadi yang utama dalam setiap kegiatan serupa maupun aktivitas militer lainnya,” kata dia.

    Untuk itu, dia pun menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden pemusnahan amunisi tersebut. Dia menyampaikan bahwa pihaknya beserta fraksinya merasa sedih dan menyayangkan terjadinya insiden itu.

    “Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fraksi Gerindra DPR ajak publik percaya kekuatan ekonomi Indonesia

    Fraksi Gerindra DPR ajak publik percaya kekuatan ekonomi Indonesia

    Ekonomi Indonesia memerlukan kepercayaan kolektif dari seluruh rakyatnya untuk terus tumbuh dan berkembang.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengajak pelaku pasar, dunia usaha, dan masyarakat untuk percaya pada kekuatan ekonomi Indonesia dan menghindari pembentukan opini yang berdasarkan pada informasi parsial dan tidak objektif.

    “Fraksi Gerindra mengajak agar kita semua tetap percaya terhadap fundamental perekonomian nasional yang on the right track, bahkan di tengah ketidakpastian global. Situasi ini justru dapat menjadi momentum strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia,” kata Budisatrio dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Budisatrio juga menekankan pentingnya agar masyarakat mengakses data dan informasi yang akurat, objektif, dan menyeluruh sehingga dapat menilai keadaan perekonomian nasional secara komprehensif dan berbasis fakta.

    Ia mengatakan bahwa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus memperkuat perekonomian nasional dengan berbagai kebijakan.

    “Kami menilai kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk terus mendorong reformasi struktural dan meningkatkan kemudahan berinvestasi melalui langkah-langkah seperti deregulasi, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan industri nasional,” tegasnya.

    Selain itu, Budisatrio juga menyampaikan apresiasi atas capaian positif kinerja investasi nasional pada kuartal pertama 2025 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp465,2 triliun atau 24,4 persen dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun.

    Capaian ini meningkat 16 persen secara tahunan (year-on-year) dan memberikan dampak nyata pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 594.104 orang.

    Menurut dia, data tersebut menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian global, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menjanjikan dan mampu menjaga tren pertumbuhan ekonominya.

    “Kami di Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah dan dunia usaha dalam menjaga momentum ini,” kata dia

    Selain itu, Budisatrio juga menyoroti rebound positif pasar modal Indonesia dengan kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) lebih dari 12 persen sampai hari ini dari titik terendah sebelumnya pascaeskalasi perang dagang Amerika Serikat.

    “Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pemulihan pasar modal terbaik di dunia saat ini,” ujarnya.

    Budisatrio menegaskan bahwa langkah reformasi dan penguatan industri harus terus diakselerasi agar pertumbuhan ekonomi semakin berkelanjutan.

    Dalam keterangannya, dia menekankan pentingnya menjaga optimisme kolektif di tengah ketidakpastian perekonomian global.

    “Optimisme harus terus dijaga dengan tetap waspada dan bekerja keras. Ekonomi Indonesia memerlukan kepercayaan kolektif dari seluruh rakyatnya untuk terus tumbuh dan berkembang,” tutur Budisatrio.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi I DPR berikan penjelasan soal revisi UU TNI

    Komisi I DPR berikan penjelasan soal revisi UU TNI

    Senin, 17 Maret 2025 12:53 WIB

    Ketua Komisi I DPR Utut Adianto (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono (kiri), dan Dave Laksono (kanan) memberikan keterangan pers terkait revisi UU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). Dalam keterangan pers tersebut DPR menegaskan bahwa revisi UU TNI hanya membahas tiga pasal yaitu mengenai kedudukan TNI, perpanjangan usia dinas, dan ruang jabatan sipil bagi prajurit aktif, serta pembahasan pasal-pasal tersebut tidak dilakukan secara diam-diam atau terburu-buru. ANTARA FOTO/Meli Pratiwi/tom.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama Ketua Komisi I DPR Utut Adianto (kanan) dan Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono (kiri) memberikan keterangan pers terkait revisi UU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). Dalam keterangan pers tersebut DPR menegaskan bahwa revisi UU TNI hanya membahas tiga pasal yaitu mengenai kedudukan TNI, perpanjangan usia dinas, dan ruang jabatan sipil bagi prajurit aktif, serta pembahasan pasal-pasal tersebut tidak dilakukan secara diam-diam atau terburu-buru. ANTARA FOTO/Meli Pratiwi/tom.

  • Dasco dan Komisi I DPR Bertemu Prabowo di Istana, Minta Restu Pengesahan RUU TNI?

    Dasco dan Komisi I DPR Bertemu Prabowo di Istana, Minta Restu Pengesahan RUU TNI?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran Pimpinan Komisi I DPR RI sekaligus Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, di Istana Merdeka, Jakarta. 

    Mengutip Instagram resmi @prabowo, unggahan pertemuan itu telah diunggah sejak 13 jam yang lalu. Dalam unggahannya di foto pertama, terlihat Prabowo sedang bercengkrama dengan dengan Sufmi Dasco dan para petinggi komisi I DPR RI. 

    Sementara itu, pada foto kedua mereka semua berdiri dan berfoto bersama di Istana Merdeka. Prabowo diapit oleh Dasco dan Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto.

    “Menerima Wakil Ketua DPR Rl @sufmi_dasco beserta jajaran pimpinan Komisi I DPR RI yakni Utut Adianto fraksi @pdiperjuangan, Dave Laksono fraksi @golkar.indonesia, Budisatrio Djiwandono fraksi @gerindra, Ahmad Heryawan fraksi @pk_sejahtera dan Anton Sukartono Suratto fraksi @pdemokrat di Istana Merdeka,” tulis unggahan itu dan dikutip Kamis (20/3/2025).

    Kendati demikian, tidak dijelaskan maksud dan tujuan pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka apa. Namun, bila menilik waktu pertemuan mereka, ini dilakukan menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi UU.

    Adapun, berdasarkan dokumen undangan yang diterima Bisnis, DPR RI akan melangsungkan Rapat Paripurna guna mengesahkan RUU TNI. Rapat Paripurna akan dimulai pukul 09:30 WIB di Ruang Rapat Pariurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui untuk membawa rancangan undang-undang (RUU) perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke tingkat paripurna, sehingga disahkan menjadi UU.

  • Soal RUU TNI, DPR Sebut Prajurit Aktif di BUMN Harus Mundur

    Soal RUU TNI, DPR Sebut Prajurit Aktif di BUMN Harus Mundur

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono membantah anggapan Revisi Undang-undang (RUU) TNI akan menghidupkan lagi dwifungsi ABRI. Ia menjamin tidak akan ada penempatan prajurit TNI aktif di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Saya rasa tidak ya, itu nanti kita bisa perlihatkan bahwa tidak ada penempatan prajurit aktif di BUMN-BUMN,” kaya Budi di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

    Ia mengklaim pembahasan RUU TNI dilakukan DPR dan pemerintah mengedepankan supremasi sipil dan semangat reformasi. Budi meminta pasar tak perlu khawatir akan ada prajurit aktif TNI menjadi direksi BUMN.

    “Jadi tidak perlu khawatir bahwa ada prajurit aktif yang masuk ke ruang lingkup BUMN tanpa mereka mengundurkan diri,” jelasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, BUMN harus dikelola secara profesional. Ketua Harian Gerindra itu menyebut dividen yang dihasilkan BUMN harus dijaga dengan baik.

    Hal ini ia ungkap usai menerima sejumlah aspirasi dari koalisi masyarakat sipil. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait hal tersebut.

    “BUMN ini kan harus dikelola secara profesional. Apalagi kita harus menjaga dividen yang selama ini sudah baik agar tetap menjadi peningkatan,” kata Dasco dikutip dari detikNews, Selasa (18/3/2025).

    (ara/ara)

  • DPR terima koalisi masyarakat sipil untuk beri masukan soal RUU TNI

    DPR terima koalisi masyarakat sipil untuk beri masukan soal RUU TNI

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran Komisi I DPR RI menerima audiensi dari koalisi masyarakat sipil di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Koalisi itu diterima untuk menyampaikan masukan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    Adapun sejumlah tokoh Koalisi Masyarakat Sipil yang hadir, di antaranya Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Natalia Subagyo dari Transparency International, aktivis Halida Hatta, hingga tokoh dalam Aksi Kamisan Sumarsih. Audiensi itu berlangsung selama sekitar dua jam.

    “Kami memberikan penjelasan sekaligus juga mengakomodir karena dari kemarin sebenarnya ini diskusi-diskusinya sudah intens,” kata Dasco usai audiensi.

    Namun audiensi yang digelar di Ruangan Badan Anggaran DPR RI itu dilaksanakan secara tertutup, walaupun sudah dihadiri oleh sejumlah orang dari koalisi masyarakat sipil. Pada audiensi itu sejumlah pimpinan Komisi I DPR RI yang hadir yakni Utut Adianto, Dave Laksono, hingga Budisatrio Djiwandono.

    Dasco mengungkapkan bahwa audiensi itu berjalan dengan hangat dan lancar, karena diskusi dan dialog yang disampaikan bersifat membangun. Dia pun yakin ada kesepahaman antara DPR dan koalisi masyarakat sipil itu sehingga akan ada titik temu.

    “Dan kami akan lakukan ini tidak cuma kali ini, untuk kemudian setiap pembahasan-pembahasan revisi UU,” kata dia.

    Sementara itu, Usman Hamid mengatakan bahwa pertemuan itu sudah lama dinantikan oleh pihaknya. Menurut dia, Rancangan Undang-Undang tersebut harus melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya.

    Dia pun menyampaikan catatan terkait RUU TNI itu agar DPR RI memastikan tugas pokok dan fungsi TNI tetap berada di bidang pertahanan. Menurut dia, TNI harus dikembangkan sebagai tentara yang moderen dan profesional, dengan tetap berada di dalam kontrol supremasi sipil.

    “Kami mempersoalkan apabila ada TNI aktif yang duduk di luar urusan pertahanan, misalnya di urusan penanganan narkotika atau pertahanan siber, tapi tanpa ada keterangan pertahanan siber, demikian pula dalam kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Usman.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) periode 2024—2029 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan secara diam-diam menuai kontroversi. Selain dilakukan di tengah efisiensi anggaran, rapat mendadak tersebut juga menimbulkan pertanyaan soal ‘karpet merah’ bagi prajurit TNI mengisi jabatan sipil. 

    Komisi I DPR RI telah membentuk Panja RUU TNI periode 2024—2029. Pembentukan Panja ini berdasarkan keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI pada 27 Februari 2025.

    Dalam pelanksanaannya Utut Adianto, yang merupakan Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU TNI.

    Sementara posisi Wakil Ketua ditempati oleh empat anggota DPR RI, yakni Dave Akbarshah Fikano Laksono yang merupakan kader Golkar (Jabar VIII), G. Budisatrio Djiwandono atau kader dari partai Gerindra (Kaltim), Ahmad Heryawan yang merupakan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (Jabar II), dan Anton Sukartono Suratto yang merupakan kader Demokrat (Jabar VI).

    Adapun, rapat panitia kerja (panja) antara DPR RI dengan pemerintah terkait pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta menjadi sorotan masyarakat setelah digeruduk oleh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil.

    Setidaknya ada dua persoalan yang disorot terkait pelaksanaan rapat panja mengenai Undang-Undang (UU) No.34/2004 tentang TNI tersebut.

    Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan rapat di hotel mewah. Perhelatan rapat itu jadi soal lantaran digelar di tengah efisiensi anggaran. Apalagi, Hotel Fairmont yang terletak di Jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta Selatan masuk kategori salah satu hotel bintang lima dan mewah di Jakarta.

    Kedua, persoalan itu berkaitan dengan penolakan RUU TNI yang dinilai dapat mengembalikan Dwifungsi TNI yang dimana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. 

    Berikut daftar lengkap anggota DPR yang tergabung Panja RUU TNI berdasarkan fraksi dan daerah pemilihannya

    Ketua Panja RUU TNI: Drs. Utut Adianto (Jateng VII – Fraksi PDIP) 

    Wakil Ketua Panja RUU TNI:

    Dave Akbarshah Fikano Laksono (Jabar VIII – Fraksi Golkar)

    G. Budisatrio Djiwandono (Kaltim – Fraksi Gerindra)

    Ahmad Heryawan (Jabar II – Fraksi PKS)

    Anton Sukartono Suratto (Jabar VI – Fraksi Demokrat)

     

    Fraksi PDI Perjuangan (PDIP)

    1. Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M (Jabar IX)

    2. Junico B.P Siahaan, S.E (Jabar I)

    3. Ir. Rudianto Tjen (Babel)

    4. H. Rachmat Hidayat, S.H. (NTB II)

     

    Fraksi Golkar

    5. Nurul Arifin, S.SOS, M.Si (Jabar I)

    6. Yudha Novanza Utama (Sumsel I)

    7. Gavriel P. Novanto (NTT II)

     

    Fraksi Gerindra

    8. Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M (Kepri)

    9. Rachel Mariam Sayidina (Jabar II)

    10. Sabam Rajagukguk (Sumut II)

     

    Fraksi NasDem (F. NASDEM)

    11. Andina Thresia Narang, B. Comm. (Kalteng)

    12. Amelia Anggraini (Jateng VII)

     

    Fraksi PKB (F. PKB)

    13. H. Oleh Soleh, S.H. (Jabar XI)

    14. Drs. H. Taufiq R. Abdullah (Jateng VI)

     

    Fraksi PKS (F. PKS)

    15. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. (Banten II)

     

    Fraksi PAN (F. PAN)

    16. Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc. (Jabar IX)

    17. Slamet Ariyadi, S.Psi., M.Sos. (Jatim XI)

     

    Fraksi Demokrat (F. DEMOKRAT)

    18. Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Banten I)

  • Pemprov DKI siap kolaborasi dengan PSSI untuk benahi akses JIS

    Pemprov DKI siap kolaborasi dengan PSSI untuk benahi akses JIS

    Kami membahas secara khusus mengenai salah satu keinginan PSSI untuk menggunakan JIS secara rutin

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk menyinkronkan pembenahan infrastruktur transportasi publik dan lahan parkir di Jakarta International Stadium (JIS), Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    “Saya hari ini menerima Ketua Umum PSSI dan Sekjen Perbasi. Kami membahas secara khusus mengenai salah satu keinginan PSSI untuk menggunakan JIS secara rutin. Kemudian, saya mendapatkan surat dari Ketua Umum Perbasi Budisatrio Djiwandono yang meminta beberapa nama atlet untuk disetujui memiliki KTP Jakarta, yang nantinya akan disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Pramono mengaku masih mendapat keluhan masyarakat terkait JIS. Maka dari itu, kolaborasi Pemprov DKI dan PSSI akan dimaksimalkan demi kepentingan publik.

    Sejumlah pembenahan dan perbaikan infrastruktur harus dilakukan, seperti kemudahan akses transportasi publik dan penyediaan lahan parkir agar masyarakat lebih mudah menjangkau JIS.

    Ia berharap pengunjung JIS dapat memarkir kendaraan di Ancol yang memiliki lahan parkir cukup luas. Akan disediakan juga bus antar-jemput (shuttle bus) dari Ancol menuju JIS.

    “Transportasi dan parkir di JIS masih sering menjadi keluhan masyarakat. Karena JIS tidak terlalu jauh dari Ancol, sedangkan Ancol memiliki (lahan) parkir yang mencukupi, akan sangat baik bila terkoneksi dengan baik,” kata Pramono.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menambahkan, hal lain yang juga dibahas dalam pertemuan bersama Gubernur Pramono adalah melakukan sinkronisasi transportasi publik yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat, baik LRT Jakarta maupun MRT Jakarta.

    “Ini harus menjadi solusi agar pelayanan publik menjadi maksimal. Saya rasa Presiden Prabowo juga sama ingin ada efisiensi yang bisa memaksimalkan pelayanan publik,” kata Erick.

    Selain itu, lanjut Erick, ke depannya akan ada banyak pertandingan sepakbola, khususnya di bulan Juni-Juli. Sehingga, tidak mungkin hanya menggunakan Gelora Bung Karno saja.

    “Maka, kita ingin JIS disinkronisasikan dan dimanfaatkan untuk pertandingan. Memang dibutuhkan dua lapangan besar di Jakarta. Tadi Gubernur Pramono sudah memberikan arahan untuk menyinergikan kegiatan tim nasional yang ada di PSSI, seperti yang sudah dilakukan untuk Persija,” kata Erick.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ulah Pebasket SMP Pukul Lawan: Sanksi Diperberat, Pelatih Kena Getah

    Ulah Pebasket SMP Pukul Lawan: Sanksi Diperberat, Pelatih Kena Getah

    Bogor –

    Turnamen basket antarpelajar SMP di Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai aksi kekerasan. Seorang pelajar memukul lawannya hingga ia dihukum larangan bermain.

    Sanksi larangan main bagi pebasket SMP itu kini diperberat, menjadi dua tahun. Sementara pelatih juga ikut kena getahnya.

    Pelatih basket itu dibekukan lisensi kepelatihannya. Ia tidak dapat mengikuti kompetisi basket di Indonesia selama 3 tahun.

    Sebagaimana diketahui, peristiwa ini terjadi pada turnamen basket di SDH Bogor pada Senin, 17 Januari 2025. Pemukulan ini menjadi perbincangan publik setelah video yang menampilkan korban kesakitan usai dipukul pelaku, viral di media sosial.

    Pelajar yang memukul berasal dari sekolah di Cibinong, Kabupaten Bogor. Sedangkan korban, AS (13) merupakan pelajar dari SMP negeri di Kota Bogor. Kericuhan pun tak bisa dihindarkan.

    Orang tua korban pemukulan, Alfath, menyayangkan insiden kekerasan yang menimpa anaknya itu. Ia mengatakan pemukulan terjadi begitu saja oleh pelaku tanpa ada provokasi apapun dari anaknya.

    “Ketika anak saya tidak melakukan apa pun, sedang berdiam, kemudian ada pemukulan. Yang saya sangat sayangkan ya terjadi di usia dini seperti itu, rasa-rasanya sangat tidak pantas untuk dilakukan,” ujar Alfath.

    Altfath mengatakan anaknya tidak mengalami luka berat akibat pemukulan, bahkan anaknya tetap mengikuti pertandingan hingga memenangi kompetisi. Namun ia berharap pelaku mendapat sanksi agar kejadian serupa tidak terulang terhadap pemain lain, di mana pun pertandingan digelar.

    “Jangan sampai ada lagi ini ditiru oleh orang-orang lain, sehingga saya sih berharap ada hukuman yang tegas dan juga jelas kepada oknum pelaku ini,” imbuhnya.

    Pebasket Dilarang Main 2 Tahun

    PP Perbasi menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 2 tahun bagi pebasket dari SMP di Bogor yang memukul lawannya. Sanksi ini lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan Perbasi Kota Bogor.

    “Larangan bermain basket selama dua tahun dalam seluruh pertandingan yang ada di seluruh wilayah Indonesia,” kata Ketum DPP Perbasi Budisatrio Djiwandono, dilansir detikSport, Senin (24/2).

    PP Perbasi mengapresiasi Perbasi Kota Bogor yang telah mengeluarkan rekomendasi dan menjatuhkan sanksi berupa skorsing atau larangan bermain basket selama satu tahun dalam seluruh pertandingan yang diselenggarakan oleh Perbasi Kota Bogor.

    Dia mengatakan sanksi dari PP Perbasi ini didasarkan usai pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan DPP Perbasi Badan Legal, Etik, dan Disiplin. Sanksi dijatuhkan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

    “Setelah DPP Perbasi turun dan melihat kejadian ini secara keseluruhan, DPP Perbasi berpendapat bahwa untuk tidak atau mitigasi dan tidak mengulang kejadian-kejadian ini terjadi lagi ke depannya, kami memutuskan beberapa hal setelah kami dalami seluruh rangkaian kejadian terhadap insiden pemukulan tersebut,” kata dia.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya

    Ilustrasi (Getty Images/zamrznutitonovi)

    Lisensi Pelatih Dibekukan

    PP Perbasi juga menjatuhkan sanksi kepada pelatih basket dari SMP di Bogor yang memukul lawannya. Pelatih tersebut dinilai melakukan pelanggaran berat.

    “Kami juga menemukan adanya oknum Yang mengatasnamakan Perbasi, tetapi sebetulnya bukan. Yaitu seorang asisten pelatih dari SMP Mardi Waluyo Cibinong bernama Atar Andi Tarian, di mana saudara Atar ini kami nilai melakukan pelanggaran yang sangat berat,” kata Ketum DPP Perbasi Budisatrio Djiwandono, dilansir detikSport, Senin (24/2).

    Selain mengaku anggota Perbasi, pelatih tersebut diduga melakukan pelanggaran lain. Budisatrio menyatakan pelatih tersebut dijatuhi sanksi berupa pembekuan lisensi kepelatihan selama 3 tahun.

    “Pertama mengatasnamakan Perbasi, padahal bukan. Kedua, mencoba untuk menutup-nutupi kejadian kekerasan yang terjadi dengan mengancam anak-anak untuk men-take down konten-konten yang mungkin sudah pada saat itu disebarkan,” kata dia.

    “Untuk itu karena Saudara Atar Andi Tarian ini merupakan pelatih berlisensi, kami DPP Perbasi memutuskan untuk membekukan lisensi kepelatihan yang dimiliki oleh Atar Andi Tarian itu selama 3 tahun seluruh kompetisi di Indonesia,” imbuhnya.

    Siswa Pebasket Diskors 30 Hari

    Pihak SMP Mardi Waluya Cibinong telah menjatuhkan sanksi kepada siswanya yang terlibat aksi memukul lawan saat turnamen basket di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar). Sanksi pertama adalah siswa tersebut diskors selama 30 hari.

    “Berdasarkan hasil mediasi dan kesepakatan dengan keluarga korban, sanksi pertama skorsing selama 30 hari kepada siswa yang terlibat, dengan teguran keras,” kata Rina Astuti, selaku Kepala SMP Mardi Waluya Cibinong, kepada wartawan di Bogor, Senin (24/2).

    Selama masa skors tersebut, lanjut Rina, siswa tersebut diwajibkan mengikuti program pembinaan yang disusun oleh pihak sekolah. Program tersebut meliputi pelatihan emosional dan pembinaan karakter.

    Pihak Sekolah Meminta Maaf

    SMP Mardi Waluya meminta maaf atas insiden siswanya memukul lawan saat turnamen basket di Kota Bogor, Jawa Barat, (Jabar). Pihak sekolah meminta maaf kepada korban hingga seluruh masyarakat.

    “Pada hari ini, dengan segala kesungguhan hati, kami SMP Mardi Waluya Cibinong meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada korban, orang tua, dan keluarga. Kepada SMP Negeri 1 Bogor, kepada Perbasi Kabupaten Bogor, kepada Perbasi Kota Bogor, kepada masyarakat basket di seluruh Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai,” kata Kepala SMP Mardi Waluya Cibinong, Rina Astuti, kepada wartawan di Bogor, Senin (24/2).

    Rina menjelaskan, insiden itu terjadi pada Senin (17/2) lalu, saat SMP Mardi Waluya melawan SMP Negeri 1 Bogor. Pihaknya menyayangkan kejadian tersebut.

    “Kami sangat menyayangkan bahwa insiden ini terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat untuk mengembangkan bakat dan karakter siswa dalam suasana positif. Jadi, dengan alasan apa pun, kami pihak sekolah tidak membenarkan aksi pemukulan tersebut,” tuturnya.

    Halaman 2 dari 2

    (mea/mea)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pebasket SMP di Bogor Dihukum, Dilarang Main Selama Dua Tahun Gegara Kasus Pemukulan – Halaman all

    Pebasket SMP di Bogor Dihukum, Dilarang Main Selama Dua Tahun Gegara Kasus Pemukulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – DPP Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) menjatuhkan sanksi kepada pemain basket  SMP asal Bogor berinisial RCS. 

    RCS dihukum larangan bermain selama dua tahun karena diduga melakukan tindak kekerasan terhadap pelajar. RCS dilarang bermain basket di seluruh wilayah Indonesia. 

    Insiden kekerasan itu terjadi saat pertandingan basket dalam turnamen antar SMP di Bogor pada pekan lalu.

    “Larangan bermain basket selama dua tahun dalam seluruh pertandingan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, bukan cuma di Bogor. Dua tahun kami larang,” kata Ketua DPP Perbasi Budisatrio Djiwandono, pada Senin (24/2/2025).

    Menurut dia, sanksi itu bertujuan agar menjadi pelajaran bagi RCS. 

    “Kami harap menjadi pembelajaran bagi semua. Semoga saudara Cedric dan keluarga bisa belajar dari insiden ini. Tidak ada ruang untuk kekerasan di olahraga bola basket,” katanya.

    Hukuman itu lebih berat daripada sanksi dari Perbasi Kabupaten Bogor. Awalnya, Perbasi Kabupaten Bogor merekomendasikan RCS disanksi larangan bermain selama satu tahun di wilayah Bogor.

    Pelaku Menyesal 

    RCS mengaku merasa menyesal atas tindak kekerasan yang ia lakukan terhadap pemain basket SMPN 1 Kota Bogor. 

    “Meminta maaf dan menyesal sebesar-besarnya atas apa yang saya perbuat,” katanya. Ia berjanji tak akan lagi mengulangi perbuatan itu. 

    “Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi,” katanya.

    RCS juga mengatakan bersedia menerima sanksi apapun yang dijatuhkan padanya. 

    “Saya bersedia menerima semua sanksi yang diberikan,” katanya.