Xcloud.id

Tag: Budisatrio Djiwandono

  • Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa

    Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa

    Dalam konteks itu, Mendagri mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari keberadaan generasi muda. Terlebih, Indonesia juga mengalami bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan non-produktif. Potensi ini perlu dimanfaatkan dengan optimal untuk memajukan desa melalui Karang Taruna. Apalagi, tren di sejumlah negara menunjukkan peningkatan perpindahan penduduk dari desa ke kota.

    “Sehingga program-program Bapak Presiden untuk memperkuat desa, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain itu adalah sangat penting untuk menahan perubahan demografi,” tambahnya.

    Mendagri berharap, upaya yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat didukung oleh Karang Taruna. Ia menyambut baik apabila para Pengurus Karang Taruna Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyukseskan upaya tersebut.

    Di sisi lain, Mendagri juga menyarankan agar Karang Taruna memperkuat tata kelola organisasinya, khususnya melalui penguatan aspek historis. Dengan upaya tersebut, diharapkan para anggota Karang Taruna semakin mencintai organisasi.

    “Saya ucapkan selamat. Kami siap mendukung, saya siap mendukung dengan semua jajaran provinsi, kabupaten, kota,” tandasnya.

    Turut hadir pada acara tersebut Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna masa bakti 2025–2030 yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Gubernur Banten Andra Soni, serta para pejabat terkait lainnya.

  • Kepala Bapanas: Semangat petani muda penting bagi kedaulatan pangan

    Kepala Bapanas: Semangat petani muda penting bagi kedaulatan pangan

    Generasi muda sebagai energi baru yang dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian pangan Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan semangat petani muda sangat penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

    “Generasi muda sebagai energi baru yang dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian pangan Indonesia,” kata Amran dalam Dialog Pemuda Tani dan peluncuran Pusat Kajian dan Advokasi Pemuda Tani Indonesia sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa (11/11).

    Oleh karena itu, kata Amran, penting untuk menggelorakan semangat petani muda sebagai kekuatan moral dan produktif dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa.

    Amran mendorong anak muda agar berani memulai langkah di sektor pangan, sekecil apa pun upayanya. Menurutnya, kesungguhan dalam mengelola lahan, memelihara ternak, dan menekuni usaha tani merupakan modal penting untuk menggerakkan ekonomi nasional.

    “Di ruangan ini mungkin ada sekitar 50 orang pemuda. Kalau kita bergerak bersama, punya komitmen yang sama, ini sudah cukup untuk menggerakkan perubahan ekonomi Indonesia. Perubahan besar itu tidak selalu lahir dari jumlah yang besar, tapi dari keberanian untuk memulai,” ujar Amran.

    Ia juga menegaskan upaya memperkuat ketahanan pangan memerlukan kesungguhan dan keberanian untuk menghadapi tantangan.

    Menurutnya, hasil swasembada pangan yang tengah diupayakan pemerintah merupakan buah dari kerja keras dan ketekunan dalam proses, bukan sesuatu yang terjadi secara instan.

    “Hari ini, insya Allah, hampir pasti swasembada pangan kita akan secepat mungkin. Ini tercepat. Ini berkat Bapak Presiden kita yang luar biasa. Target yang diberikan beliau itu menghasilkan energi, menghasilkan kekuatan untuk maju,” ujar Amran.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia Budisatrio Djiwandono menyatakan revisi kebijakan pangan ke depan harus memberikan ruang yang lebih besar bagi perlindungan dan pemberdayaan petani.

    Ia menyebut para petani sebagai pahlawan yang jarang disebut namun jasanya besar bagi bangsa.

    “Anak-anak muda harus hadir, bekerja, dan percaya bahwa sektor pangan adalah masa depan,” kata Budisatrio.

    Lebih lanjut, ia menegaskan swasembada pangan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga simbol harga diri bangsa.

    “Swasembada beras telah menunjukkan bahwa Indonesia mampu. Ke depan, komoditas strategis lainnya harus menyusul. Peluangnya besar, asal kita bergerak bersama, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah,” katanya pula.

    Dukungan kebijakan yang nyata dalam mendorong semangat kemandirian pangan dapat dilihat dari Perpres 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

    Dalam beleid tersebut, semangat swasembada pangan termanifestasi dalam program aksi yang memberi ruang besar bagi penganekaragaman pangan baik dari sisi produksi maupun konsumsi yang berbasis pada sumberdaya lokal.

    Selain itu, dukungan terhadap pentingnya generasi muda dalam mendorong swasembada pangan nampak dari kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian, antara lain Program Petani Milenial dan Brigade Pangan yang memberikan pendampingan usaha, akses pembiayaan, permodalan, teknologi, serta penguatan kapasitas kewirausahaan kepada pemuda yang ingin terjun ke sektor pangan.

    Program-program ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pertanian menjadi bidang yang menarik, berprospek, dan berkelanjutan bagi generasi muda.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RUU Pangan Dibahas di Forum Pemuda Tani, Menteri Pertanian hingga DPR Hadir

    RUU Pangan Dibahas di Forum Pemuda Tani, Menteri Pertanian hingga DPR Hadir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Forum Pemuda Tani Dialogue Forum yang digelar DPP Pemuda Tani Indonesia di Jakarta, Senin (10/11/2025), menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah dan substansi perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan.

    Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Tani sekaligus Anggota DPR-RI M. Husein Fadlulloh, Anggota Komisi IV DPR-RI Endang S. Thohari, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal, Komisaris Utama PT Sugar Group Nusantara Dedi Supratman, Pimpinan PT Sang Hyang Seri (SHS) Dias Agriana, serta Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy.

    Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia Budisatrio Djiwandono membuka forum dengan menekankan pentingnya momentum perubahan UU Pangan sebagai langkah memperkuat kedaulatan pangan nasional.

    “Petani adalah pahlawan sejati bangsa. Kita ingin pemuda turun langsung ke lahan dan menjadi eksekutor. Jangan jadikan UU Pangan sebagai aturan yang membuat petani sulit, tetapi sebagai payung yang melindungi dan memberdayakan petani,” ujar Budi.

    Ia menambahkan, keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras harus menjadi titik awal untuk mendorong swasembada di komoditas lainnya. “Kita sudah mencapai swasembada beras. Selanjutnya, kita dorong capaian serupa untuk komoditas lain. Saya titip agar RUU Pangan ini menjadi alat untuk memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan regenerasi petani,” tegasnya.

    Budisatrio juga menyoroti pentingnya penanganan food loss dan food waste sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan. “Produksi pangan boleh tinggi, tapi jika banyak yang terbuang, artinya kita masih boros. Dengan 287 juta penduduk, setiap butir pangan sangat berharga. Ini bagian dari kedaulatan,” tambahnya.

  • Prabowo: Kekuasaan bukan tujuan, tetapi alat untuk bantu rakyat

    Prabowo: Kekuasaan bukan tujuan, tetapi alat untuk bantu rakyat

    Kekuasaan harus digunakan untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan, sebab kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk berbuat baik bagi bangsa dan rakyat. Kita ingin Indonesia yang adik, makmur, dan sejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengingatkan jajaran pimpinan dan kader partainya kekuasaan tidak menjadi tujuan, tetapi alat perjuangan untuk membantu rakyat untuk sejahtera dan makmur.

    Di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Jawa Barat, Sabtu, Presiden Prabowo memberikan taklimat kepada jajaran pimpinan dan kader partai, kemudian Presiden juga memanfaatkan pertemuan itu untuk berinteraksi secara langsung dengan kader-kadernya.

    “Kekuasaan harus digunakan untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan, sebab kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk berbuat baik bagi bangsa dan rakyat. Kita ingin Indonesia yang adik, makmur, dan sejahtera,” kata Presiden Prabowo saat memberikan taklimat kepada kadernya.

    Dalam pertemuan yang sama, Presiden Prabowo juga mengingatkan setiap kebijakan yang dibuat oleh jajaran pimpinan dan kader harus selalu berpihak kepada rakyat.

    Presiden Prabowo juga mengingatkan kembali arti menjadi seorang pemimpin kepada jajaran di partainya itu.

    “Seorang pemimpin sejati harus memahami keadaan bangsanya. Tidak cukup hanya dengan rasa suka atau tidak suka, tetapi harus mengetahui arah perjuangan bangsa,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam paparannya saat memberikan taklimat, Presiden Prabowo juga menekankan kembali amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

    Isi Pasal 33 yang dipaparkan dalam taklimat itu, sebagai berikut:

    1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

    2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

    3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

    4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

    Dalam acara pemberian taklimat itu, seluruh kader Partai Gerindra mengenakan atasan safari berwarna putih dengan celana berwarna krem, dan untuk kader laki-laki seluruhnya mengenakan kopiah.

    Beberapa jajaran pimpinan dan kader partai, yang saat ini juga menjadi pejabat negara, yang hadir, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai, kemudian ada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dan Ketua Fraksi Gerindra DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, dan Ketua Komisi IV DPR RI Situ Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gus Ipul Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2025-2030, Budisatrio Djiwandono Resmi Pimpin

    Gus Ipul Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2025-2030, Budisatrio Djiwandono Resmi Pimpin

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul secara resmi menyerahkan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 259/HUK/2025 tentang Pengukuhan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Tingkat Nasional Masa Bakti 2025-2030 kepada Ketua Umum PNKT Budisatrio Djiwandono. Penyerahan dilakukan di Gedung GAB, Kementerian Sosial, Jumat (7/11/2025).

    Seremoni tersebut berlangsung di hadapan para pengurus PNKT yang tengah mengikuti orientasi nasional.

    “Syukur Alhamdulillah, hari ini Pengurus Nasional Karang Taruna masa bakti 2025-2030 sudah sah, sudah ditandatangani dan sudah akan bekerja dari hari ini juga. Pada hari ini disaksikan dan dinobatkan oleh Pak Menteri Sosial, Pak Wamen,” ujar Budisatrio Djiwandono.

    Budisatrio memaparkan sejumlah langkah dan program strategis Karang Taruna di hadapan para pengurus baik secara langsung maupun daring. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas dukungan penuh dari Kementerian Sosial.

    “Kami siap menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, tentu dengan harapan bahwa wujud kesejahteraan sosial itu nanti benar-benar bisa hadir dan ke depan keadilan sosial di seluruh Indonesia benar-benar bisa hadir melalui program intervensi langsung maupun program-program pemberdayaan ke depan,” kata Budisatrio.

    Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah merapikan struktur organisasi dari tingkat pusat hingga desa. Ia juga menyiapkan program kaderisasi agar para kader Karang Taruna tidak hanya menjadi penggerak kesejahteraan sosial, tetapi juga berdaya dalam bidang ekonomi.

    “Karang Taruna selama ini sudah banyak yang menjalankan usaha-usaha UMKM di daerah-daerah, kita akan inventarisir, kita akan perkuat dan harapannya bisa menjadi kader yang mandiri, berdaya dan membawa nilai tambah bagi diri sendiri dan bagi keluarga mereka ke depan,” ujarnya.

    Di kesempatan yang sama, Menteri Sosial Gus Ipul berharap program kerja yang dirancang Budisatrio dapat selaras dengan program Kementerian Sosial, terutama dalam mendukung visi Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menegaskan, Karang Taruna memiliki peran strategis dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat.

    “Karena kader-kader Karang Taruna itu tersebar di desa-desa yang bisa kita ajak untuk turut serta melakukan pemutakhiran data,” kata Gus Ipul.

    Menurutnya, Karang Taruna merupakan wadah penting untuk memberdayakan kader sekaligus masyarakat. Ia mengapresiasi rencana aksi yang disusun PNKT karena dinilai detail dan terarah.

    “Jadi saya ucapkan terima kasih sudah disusun satu rencana strategis yang lengkap,” ujarnya.

    Gus Ipul juga berharap para kader Karang Taruna di seluruh Indonesia dapat terus digerakkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kaderisasi dan pelatihan. Ia menyebut Karang Taruna akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung program Kemensos.

    Saat ini, pilar Kemensos terdiri atas pekerja sosial, pendamping keluarga harapan, pendamping rehabilitasi sosial, Tagana, pelopor perdamaian, dan tenaga kesejahteraan sosial tingkat kecamatan.

    “Nanti bergabung dengan pramuka dan lain-lain menjadi satu kesatuan, saling menguatkan, gandeng tangan, melakukan pemberdayaan masyarakat di desa-desa,” kata Gus Ipul. [tok/ian]

  • Kedaulatan Pangan Tak Sekadar Slogan

    Kedaulatan Pangan Tak Sekadar Slogan

    Jakarta –

    Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia, Budisatrio Djiwandono mengatakan satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan hasil konkret, terutama di sektor pangan.

    Ia menegaskan bahwa berbagai kebijakan pemerintah telah memberi dampak langsung bagi petani dan masyarakat luas.

    “Pemerintah menegaskan target swasembada ditujukan untuk memperkuat kebijakan dalam meningkatkan luas tanam dan produksi. Pada level ini, bisa dikatakan raihan yang positif secara indikator. Mulai dari produksi padi meningkat, cadangan beras pemerintah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, harga pupuk turun dan regulasi yang simpel, sampai dengan jaminan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan jagung petani,” ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

    Menurut tokoh muda Partai Gerindra ini kombinasi capaian tersebut berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan di desa serta menjaga inflasi umum tetap terkendali. Kondisi ini, menjadi bukti nyata bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh para petani.

    Budisatrio juga menyampaikan salah satu terobosan besar pemerintah, yaitu penyederhanaan 145 regulasi distribusi pupuk bersubsidi yang sebelumnya berbelit. Dengan kebijakan baru ini, pupuk dapat langsung diterima petani tanpa hambatan birokrasi panjang.

    “Ini memastikan ‘7 Tepat’ tepat jenis, dosis, waktu, cara, tempat, mutu, dan sasaran. Jadi, pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak,” jelasnya.

    Adapun harga urea dari Rp 2.250/kg menjadi Rp1.800/kg (Rp 112.500 menjadi Rp 90.000 per sak 50 kg). Harga NPK Phonska dari Rp 2.300/kg menjadi Rp 1.840/kg (Rp 115.000 menjadi Rp 92.000 per sak). Pupuk ZA khusus tebu kini Rp 1.360/kg, NPK untuk kakao Rp 2.640/kg, dan pupuk organik Rp 640/kg.

    “Ini langkah yang luar biasa, karena harga pupuk yang lebih murah otomatis meningkatkan margin keuntungan petani,” tegas Budi.

    “Ini capaian yang tak hanya membanggakan, tetapi juga strategis. Karena pangan adalah pilar utama ketahanan nasional,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa capaian ini sejalan dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satu misinya adalah mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, langkah memperkuat produksi domestik adalah jawaban tepat di tengah ancaman krisis pangan global.

    Berdasarkan Global Report on Food Crises 2025, lebih dari 295,3 juta orang di 53 negara terancam kelaparan akut, meningkat sekitar 13,7 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Dalam situasi rawan seperti itu, keberhasilan Indonesia memperkuat ketahanan pangan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berpihak pada rakyat sekaligus menjaga kemandirian bangsa.

    “Ini adalah bukti bahwa dengan visi yang jelas, kebijakan yang tepat, dan keberpihakan pada petani, kedaulatan pangan bukan lagi sekadar slogan, melainkan kenyataan,” pungkas Budi.

    (prf/ega)

  • Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat dengan sejumlah pejabat negara, mulai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis pagi.

    Seskab Teddy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan rapat tersebut membahas tentang ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air.

    “(Membahas) terutama mengenai ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air,” ucap Teddy.

    Selain itu, Teddy mengatakan rapat tersebut juga membahas berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta perkembangan terkini yang terjadi.

    Dilihat dalam unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dua Wakil Menteri Keuangan yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.

    Selain itu, nampak hadir pula Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, hingga Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara.

    Sebelumnya, pada Rabu (8/10), Seskab Teddy juga menghadiri rapat bersama dengan Dasco, Purbaya, Prasetyo, Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, hingga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

    Rapat itu juga dihadiri jajaran Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, dan Mabes TNI.

    Dasco mengungkapkan rapat tersebut membahas isu terkait politik, ekonomi, hingga keamanan.

    “Kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif, kita lakukan tukar menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selain soal pembahasan umum, menurut dia, rapat tersebut juga membahas dinamika terkini soal transfer ke daerah (TKD), namun DPR RI dan pemerintah belum berkesimpulan apapun mengenai hal itu.

    “Belum (kesimpulan), masih panjang,” katanya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rapat Koordinasi DPR dan Pemerintah Turut Bahas Polemik Transfer Dana ke Daerah Nasional 9 Oktober 2025

    Rapat Koordinasi DPR dan Pemerintah Turut Bahas Polemik Transfer Dana ke Daerah Nasional 9 Oktober 2025

    Rapat Koordinasi DPR dan Pemerintah Turut Bahas Polemik Transfer Dana ke Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pimpinan DPR bersama pemerintah turut membahas polemik pengurangan transfer ke daerah (TKD) yang belakangan dikeluhkan para kepala daerah.
    Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan yang digelar dalam rapat koordinasi antara Pimpinan DPR bersama pemerintah, pada Rabu (8/10/2025) kemarin.
    “Ya sama Menteri Keuangan juga kita dinamika terkini transfer daerah juga kita bicarakan,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (9/10/2025).
    Meski begitu, Dasco mengakui bahwa pembahasan terkait TKD itu belum sampai pada kesimpulan dan masih akan didiskusikan dalam rapat-rapat selanjutnya.
    “Belum, masih panjang,” ujar Dasco.
    Dalam rapat itu, Dasco didampingi perwakilan pimpinan Komisi di DPR RI, di antaranya Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono.
    Sementara dari perwakilan pemerintah, hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    Sejumlah pejabat perwakilan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Mabes TNI juga hadir dalam pertemuan itu.
    Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa rapat koordinasi ini digelar dalam rangka bertukar informasi antara pihak eksekutif dan legislatif.
    “Ya kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif tukar menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain,” ungkap Dasco.
     
    Diberitakan sebelumnya, 18 orang gubernur menemui Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, pada Selasa (7/10/2025), agar pemangkasan TKD dibatalkan.
    Sebagian besar kepala daerah menilai pengurangan transfer akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan dan menggaji pegawai.
    “Banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri. Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar pegawainya. Belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya, nah ini luar biasa berdampak terhadap APBD kami 2026 ke depan,” ungkap Gubernur Jambi Al Haris, setelah pertemuan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa.
    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menambahkan, anggaran TKD 2026 yang telah dipangkas hanya cukup untuk melakukan belanja rutin.
    Sementara itu, belanja untuk pembangunan infrastruktur menjadi berkurang.
    Padahal, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
    “Kita minta untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil,” kata Sherly.
    Diketahui, pemerintah memangkas anggaran TKD dalam APBN 2026.
    Pemerintah pusat menetapkan TKD 2026 sebesar Rp 693 triliun, meningkat sebesar Rp 43 triliun dari usulan semula sebesar Rp 649,99 triliun.
    Namun, meski telah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.
    Salah satunya dengan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara besar-besaran.
    Namun, keputusan ini menuai protes dari masyarakat, seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi I nilai pengakuan dunia makin nyata usai Prabowo pidato di PBB

    Komisi I nilai pengakuan dunia makin nyata usai Prabowo pidato di PBB

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menilai bahwa pengakuan dunia kepada Republik Indonesia semakin nyata usai Presiden Prabowo Subianto berpidato di Sidang Umum Ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pasalnya, dia mengatakan bahwa Prabowo mendapatkan kehormatan untuk bisa menyampaikan pidato di urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden AS, Donald Trump.

    “Ini merupakan refleksi dari semakin pentingnya suara, peran dan pengaruh Indonesia di kancah global, terutama di tengah berbagai ketidakpastian dan konflik yang sedang melanda dunia,” kata Budisatrio di Jakarta, Kamis.

    Melalui pidato itu, dia menilai Presiden juga menunjukkan kepemimpinan Indonesia yang siap memperkuat peran PBB, serta berdiri di garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

    Kesiapan tersebut, kata dia, tercermin dari komitmen konkret yang ditawarkan oleh Presiden untuk mengirimkan 20.000 atau lebih pasukan perdamaian ke seluruh penjuru dunia, jika diminta dan dibutuhkan oleh PBB. Selain itu, Presiden juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan kontribusi finansial bagi misi-misi perdamaian PBB.

    Menurut dia, diplomasi Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat kerangka multilateralisme yang dilandaskan prinsip saling menghormati, serta sejalan dengan semangat yang dirumuskan oleh Piagam PBB untuk menciptakan perdamaian, menghormati kedaulatan, dan mengakhiri segala bentuk kekerasan.

    Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa hari ini dunia masih dihadapkan pada realitas banyak saudara sesama umat manusia yang masih tertindas, serta tidak mendapatkan akses atas hak-hak kemanusiaan yang mendasar.

    “Seperti kekejaman yang masih sampai hari ini dirasakan oleh rakyat Palestina yang harus segera diakhiri. Indonesia mendukung penuh Solusi Dua Negara sebagai langkah yang paling realistis untuk mewujudkan perdamaian abadi untuk Palestina,” kata dia

    Dengan begitu, dia pun menyampaikan rasa bangga serta dukungan penuh atas langkah diplomasi bersejarah itu dan berkomitmen untuk mengawal agenda diplomasi yang sejalan dengan amanat UU dan kepentingan nasional.

    Dengan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif, menurut dia, Indonesia dapat memperluas kontribusinya bagi keamanan dan perdamaian dunia.

    “Diplomasi Indonesia adalah bagian dari strategi besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional, membawa manfaat bagi rakyat Indonesia, dan berkontribusi nyata bagi perdamaian dunia,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerindra: APBN 2026 Jadi Katalisator Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi – Page 3

    Gerindra: APBN 2026 Jadi Katalisator Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Rapat Paripurna ke-5 DPR RI yang diselenggarakan pada Selasa, 23 September 2026, resmi mengesahkan UU APBN 2026 sebagai UU APBN pertama yang dirancang di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan postur belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun, pendapatan Rp 3.153,6 triliun, dan defisit 2,68% PDB, APBN ini menandai arah baru kebijakan fiskal Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

    Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa pihaknya mendukung postur APBN 2026 yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui berbagai program-program prioritas yang bermanfaat langsung untuk masyarakat.

    “Postur APBN 2026 memang disusun secara ekspansif, namun tetap dalam koridor disiplin fiskal yang menjaga defisit di bawah 3% sesuai dengan amanat UU. Kami mendukung pemerintah yang ingin menjadikan APBN 2026 sebagai katalisator untuk mendorong mesin pertumbuhan sektor swasta, sekaligus menyasar langsung perekonomian rakyat melalui program-program strategis nasional,” ujar Budisatrio.

    Menurut Budisatrio, APBN 2026 dirancang untuk mendukung delapan agenda prioritas, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan desa dan koperasi. Agenda-agenda tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM, perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat, serta memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Di saat yang sama, APBN juga diarahkan untuk menjadi jaring pengaman sosial yang dapat menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan.

    “Pada penerapannya nanti, APBN 2026 harus dikelola dan dikawal agar setiap rupiah dibelanjakan secara tepat sasaran, akuntabel, transparan, efisien, dan terserap optimal. Karena pada dasarnya program strategis nasional sudah dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, namun manfaatnya hanya akan terasa apabila anggaran dibelanjakan dengan cepat, tepat, dan terkelola dengan baik,” jelas Budisatrio.

    Terkait alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai turun dibanding outlook APBN 2025, Budisatrio menekankan bahwa total belanja pemerintah pusat yang akan dinikmati daerah justru lebih besar, yakni mencapai Rp1.376,9 triliun. Anggaran tersebut diwujudkan dalam berbagai program strategis yang langsung menyentuh masyarakat, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, PIP dan KIP Kuliah, bantuan kesehatan JKN, hingga subsidi KUR, pupuk, dan energi.

    “Penurunan TKD tidak bisa dibaca secara parsial. Justru melalui UU APBN 2026 total belanja pemerintah pusat yang mengalir ke daerah hampir mencapai dua kali lipat angka TKD, yaitu Rp1.376,9 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan tetap berangkat dari daerah, melalui program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dengan desain seperti ini, kita bisa memastikan pemerataan manfaat APBN, mulai dari pemenuhan gizi, akses pendidikan berkualitas, kesehatan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi dan masyarakat desa,” jelas Budisatrio.