Xcloud.id

Tag: Budiman Sudjatmiko

  • Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi

    Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi

    Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gelombang pemberhentian kader-kader
    PDI-P
    belum berakhir seiring dengan dipecatnya
    Effendi Simbolon
    dari keanggotaan partai berlambang banteng tersebut.
    Effendi dipecat karena mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024, padahal PDI-P mengusung Pramono Anung-Rano Karno.
    Selain perbedaan arah dukungan, hubungan Effendi dengan Presiden Ketujuh
    Joko Widodo
    (Jokowi) juga dipersoalkan oleh “Partai Banteng”.
    Pemecatan Effendi menambah daftar kader PDI-P yang diberhentikan atau mengundurkan diri dari partai setelah memilih merapat dengan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2024 maupun Pilkada 2024, siapa saja?
    Bobby Nasution
    Bobby Nasution, menantu Jokowi, resmi diberhentikan dari PDI-P setelah menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Keputusan itu dianggap melanggar disiplin partai, yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Setelah pemecatan, Bobby bergabung dengan Partai Gerindra dan mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Keputusannya pun sudah mendapat izin dari Jokowi.
    Menurut Bobby, ia dan Gerindra mempunyai kesamaan visi untuk membangun Sumut dan menilai partai ini memiliki kader hebat dengan jiwa kepemimpinan.
    “Partai Gerindra ini sangat luar biasa, memberikan
    support
    , asupan pembelajaran, bukan hanya di bidang politik, tapi membangun suatu daerah, membangun negeri,” ujar Bobby.
    Sementara Jokowi menilai Bobby telah dewasa dan memiliki tanggung jawab sendiri dalam mengambil keputusan. Dia pun meminta awak media bertanya langsung ke Bobby soal keputusannya bergabung ke Gerinda.
    Kini, Bobby kemungkinan besar bakal menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara karena hasil hitung cepat menunjukkan ia unggul dibandingkan Edy Rahmayadi yang diusung PDI-P.
    Budiman Sudjatmiko
    Budiman Sudjatmiko resmi dipecat pada Agustus 2023 setelah mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden. PDI-P menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran berat karena tidak sejalan dengan arahan untuk memenangkan Ganjar Pranowo.
    Budiman bahkan mendirikan relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) untuk mendukung Prabowo. Aktivis Reformasi itu mengaku, perubahan jalan politiknya tidak bisa dipisahkan dari buku “Paradoks Indonesia” yang ditulis Prabowo.
    Dalam buku tersebut, kata Budiman, Prabowo tampak memiliki semangat yang sama seperti dirinya sebagai aktivis.
    “Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi, desa, dan jaminan sosial untuk rakyat Indonesia,” ujar Budiman.
    Setelah Prabowo dilantik sebagai presiden, Budiman duduk di pemerintahan sebagai kepala Badan Pengentasan Kemiskinan.
    Maruarar Sirait
    Maruarar Sirait mengundurkan diri dari PDI-P pada Januari 2024. Ia berpamitan kepada Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Utut Adianto dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Tjen di kantor DPP PDI-P.
    Maruarar mengaku dukungannya kepada Jokowi menjadi alasan utamanya memilih angkat kaki dari PDI-P. Ia mundur dari PDI-P karena ingin mengikuti langkah Jokowi yang hingga kini masih mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
    “Saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya beliau adalah pemimpin yang didukung rakyat,” ujarnya.
    Dalam pertemuan itu, Maruarar juga mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI-P sebagai simbol berakhirnya hubungan dengan partai yang telah membesarkannya.
    Dia juga berpesan agar kader PDI-P tetap loyal kepada partai. Ia tak ingin kader lainnya mengikuti jejaknya karena tak loyal kepada partai.
    “Saya mohon maaf. Saya mengajarkan kalian untuk loyal tetap bersama PDI Perjuangan, tetapi izinkanlah dengan keterbatasan saya pamit,” katanya.
    Setelah mundur dari PDI-P, Maruarar bergabung ke barisan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
    Setelah Prabowo dilantik, Maruarar masuk ke kabinet sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
    Effendi Simbolon
    Effendi Simbolon diberhentikan pada November 2024 karena mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, yang berlawanan dengan calon usungan PDI-P, Pramono Anung-Rano Karno.
    Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyebut tindakan Effendi melanggar AD/ART partai. “Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin, dan AD/ART partai,” ujar Djarot.
    Dalam surat pemecatannya, PDI-P menyatakan Effendi telah melakukan pembangkangan terhadap garis kebijakan partai, sehingga dijatuhi sanksi tegas. Effendi juga dilarang menggunakan nama PDI-P dalam kegiatan politik apa pun.
    Di sisi lain, Juru Bicara PDI-P Aryo Seno Bagaskoro menyatakan bahwa salah satu alasan PDI-P bersikap tegas adalah pertemuan Effendi dengan Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai bentuk langkah politik yang tidak sejalan dengan rekomendasi partai
    PDI-P menganggap pertemuan Effendi dengan Jokowi sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi, bahkan dianggap sebagai bentuk kongkalikong. Oleh karena itu, partai langsung memutuskan untuk memecat Effendi.
    “Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tantangan dan Peluang Pengembangan Teknologi AI di Indonesia, Seperti Apa? – Page 3

    Tantangan dan Peluang Pengembangan Teknologi AI di Indonesia, Seperti Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Teknologi kecerdasan buatan atau akrab disebut AI semakin menjadi katalisator utama dalam transformasi digital di berbagai sektor, termasuk penyiaran dan ekonomi kreatif. 

    Dalam seminar bertajuk  “Transformasi Digital Indonesia Menuju Visi Besar Indonesia Emas 2045”, berbagai peluang dan tantangan AI di Indonesia dibahas secara mendalam oleh para ahli dan praktisi industri, Kamis (28/11/2024).

    Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno menyoroti bagaimana AI membantu dunia penyiaran, khususnya dalam proses rekontruksi konten sejarah. 

    “Kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang berpengaruh di masa lalu, tetapi tidak memiliki dokumentasi, kini bisa diilustrasikan kembali dengan bantuan AI. TVRI bahkan sudah menggunakan teknologi ini untuk membuat video dokumenter dan reka ulang” ungkapnya.

    Kendati demikian, Iman juga mencatat tantangan besar bagi Indonesia dalam memahami dan mengadopsi teknologi AI.

    “Pemahaman teknologi AI dari negara luar tentang negara Timur sangat terbatas, karena data yang mereka miliki tidak komplit.” Jelas Iman Brotoseno.

    Indonesia sampai saat ini juga masih berperan sebagai konsumen dari teknologi AI yang dikembangkan negara maju.

    AI kini juga dianggap sebagai tolok ukur dominasi global di dunia. Dalam konteks ini, Indonesia harus siap bersaing di tengah dinamika ekonomi digital, yang diperkirakan akan mengalami perlambatan pada 20230.

    “Kita tidak bisa menolak kemajuan zaman, AI harus disikapi dengan bijak dan dinikmati sebagai bagian dari kemajuan teknologi. Bagi industri kreatif, terutama konten, ini menjadi peluang besar, meski ada tantangan monopoli di industri besar,” tuturnya menambahkan. 

    Seminar ini juga menampilkan peluncuran buku ‘Memahami AI Sebuah Panduan Etik’ karya Agus Sudibyo, yang membahas pentingnya etika dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI.

    Buku ini diharapkan menjadi panduan bagi masyarakat serta industri dalam memahami sisi etis dari kemajuan teknologi, terutama kecerdasan buatan.

    Selain Iman Brotoseno, acara ini dihadiri oleh sejumlah pembicara, termasuk Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, serta Ketua Kagama AI Ajar Edi.

    Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk memastikan AI benar-benar menjadi pendorong transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045.

  • Motivasi Belajar AI Rendah, Badan Pengentasan Kemiskinan RI: Bawa Keuntungan?

    Motivasi Belajar AI Rendah, Badan Pengentasan Kemiskinan RI: Bawa Keuntungan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan ketertarikan masyarakat untuk belajar menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sangat bergantung pada nilai keuntungan yang diterima. 

    Menurutnya, selama ini masyarakat belum menggunakan AI karena merasa belum mendapat pemasukan tambahan dari teknologi baru tersebut.

    Budiman menuturkan bahwa masyarakat Indonesia tidak malas belajar mengerti menggunakan AI untuk memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari.

    Akan tetapi, masyarakat kata Budi bakal melihat keuntungan yang akan didapatkan dari belajar mengerti AI. Terlebih untuk industri kecil menengah yang melihat keuntungan dari penggunaan AI.

    “Kalau kami melihatnya begini, industri kecil itu masalahnya bukan orang yang malas, bukan orang yang tidak mau belajar. Orang mau belajar kalau dia membawa keuntungan kan? Aku mau belajar ini karena kalau aku belajar ini aku dapat keuntungan,” kata Budiman pasca Seminar dan Launching Buku Kagama AI di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Adapun, Pasar kecerdasan buatan (AI) di Tanah Air diperkirakan menembus US$2,4 miliar pada 2024 dan melesat menjadi US$10,8 miliar atau Rp163,83 triliun pada 2030, dengan rerata pertumbuhan per tahun (CAGR) mencapai 24%. 

    Maka dari itu, pemerintah kata Budiman bakal memberikan pengetahuan dasar terkait dengan digitalisasi bgi industri kecil menengah.

    Pengetahuan ini bertujuan agar para pelaku industri kecil menengah bisa memahami perkembangan digital dan nantinya bisa menerapkan AI.

    “Pengetahuan digital. Tidak harus sampai AI yang kita pahami tadi yang canggih. Penggunaan akal, penggunaan digital. Yang pasti lama-lama juga menggunakan AI juga. Bertahap aja,” ucapnya.

    Sementara itu dalam riset IBM, para pekerja di sebuah perusahaan yang menggunakan kecerdasan buatan akan mendorong perusahaan tersebut berkembang lebih cepat. 

    Dalam sebuah survei Bisnis Value yang diluncurkan oleh IBM, disebutkan bahwa hampir 40% perusahaan di Indonesia dan global sudah memutuskan untuk menggunakan kecerdasan buatan. 

    Sektor yang paling berminat menggunakan solusi AI IBM adalah perbankan, asuransi dan layanan finansial lainnya. 

  • Fenomena Judi Online Diklaim Lahirkan Angka Kemiskinan Baru di RI

    Fenomena Judi Online Diklaim Lahirkan Angka Kemiskinan Baru di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyebut bahwa fenomena judi online (Judol) merupakan salah satu faktor yang melahirkan angka kemiskinan baru.

    Budi menjelaskan, adanya fenomena ditalisasi dan robotisasi pada sektor industri menjadi satu dari banyak faktor lahirnya angka kemiskinan baru.

    Sebab, hal tersebut menyebabkan beberapa pabrik memecat karyawannya karena lebih mengandalkan robot atau teknologi baru.

    Namun, Budi tidak menampil bahwa masalah judi online yang saat ini marak di Indonesia menjadi faktor naiknya angka kemiskinan.

    “Tapi kami sepakat judol itu menjadi faktor lahirnya kemiskinan baru, memang seperti itu,” kata Budi pasca Seminar dan Launching Buku Kagama AI di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa penumpasan perjudian online di tanah air bukan kewenangan dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, namun berada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Meski begitu, Budi mengapresiasi langkah dari Komdigi yang berani membongkar dan menangkap oknum yang terlibat judi online.

    “Sekiranya Komdigi sudah melakukan tindakan yang sudah bagus, tepat untuk menutup dan menangkapi oknum-oknum yang memang selama ini melindungi,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyebut terdapat 8,8 juta masyarakat Indonesia yang bermain judi online. Angka tersebut mencakup 80.000 anak di bawah umur yang bermain judi online.

    Budi menjelaskan sampai dengan saat ini pemerintah mencatat pemain judi online di dalam negeri mencapai angka 8 juta orang.

    Dari angka tersebut, Budi menyebut mayoritas pemain judi online adalah masyarakat yang berada di kalangan menengah ke bawah.

    “Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia, yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah,” kata Budi saat konferensi pers di Komdigi, Kamis (21/11/2024).

    Tak hanya kalangan menengah kebawah, Budi mencatat ada sekitar 97.000 anggota TNI dan Polri yang bermain judi online. Pemerintah, kata Budi juga mencatat juta pegawai swasta yang bermain judi online.

    Lebih lanjut, Budi pun menyampaikan bahwa pemerintah menemukan ada sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun yang bermain judi online.

  • Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Sepakat Gunakan Data BPS

    Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Sepakat Gunakan Data BPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal menggunakan data tunggal dari BPS sebagai acuan untuk mengentaskan kemiskinan termasuk untuk pemberian bantuan.  

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatkaan bahwa konsolidasi data pengentasan kemiskinan sesuai arahan Presiden Prabowo terus dilakukan. Dengan berbasis data akurat diharapan masalah kemiskinan bisa dientaskan.

    “Pada dasarnya ini sungguh membuat kerja kami lebih ringan, karena nanti data yang digunakan sudah data tunggal. Ini dipergunakan oleh semua kementerian, lembaga dan pemda. Bisa berbagi tugas, saya yakin hasilnya akan lebih efektif,” katanya seperti dilansir laman resmi Kemensos, Minggu (24/11/2024). 

    Gus Ipul menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat bersama  Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Koperasi di Menara Danareksa, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (22/11/2024). 

    Dalam pertemuan tersebut, mereka menyepakati untuk merumuskan protokol penggunaan data tunggal dari BPS. 

    “Intervensinya akurat, terintegrasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” tambahnya. 

    Gus Ipul menuturkan BP Taskin menjadi koordinator pengentasan kemiskinan untuk menentukan kebijakan umum. Sementara itu, kementerian dan lembaga akan bekerja bersama BP Taskin sesuai tugas dan fungsinya.

    Dia juga menekankan pentingnya data tunggal penerima bantuan. Saat ini, semua data sudah diserahkan kepada BPS untuk diintegrasikan.

    “Khusus Pak Budiman saya terima kasih, beliau sudah konsolidasi ke sejumlah kementerian dan lembaga untuk merumuskan dengan baik bagaimana penanganan dan pengentasan kemiskinan 5 tahun ke depan,” katanya.

    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko memastikan kementerian dan lembaga terkait akan merumuskan protokol penggunaan data yang diintegrasikan oleh BPS. Tak hanya itu, mereka juga akan merumuskan metode penanganan khusus untuk warga miskin yang nomaden. 

    “Nanti untuk protokol, kerjasama, dan intervensi dalam tanda kutip mengeroyok graduasi dari yang miskin supaya bisa diberdayakan, kami sudah menugaskan wakil kepala badan untuk koordinasi dengan kementerian lembaga dengan BUMN dan lainnya,” kata Budiman.

    Lebih lanjut, Plt Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya sedang mengintegrasikan data akurat dan berkualitas untuk pengentasan kemiskinan yang ditargetkan akan dirilis pada Januari 2025. 

    Dari analisis data yang masih berjalan, dia menyebutkan kemiskinan mayoritas berada di sektor pertanian.

    “Kita harus cermati karakteristik orang miskin yang mau mendapatkan bantuan. Data kami bisa digunakan,” katanya.

    Dia mencontohkan bila ada orang miskin karena tidak bekerja maka sasarannya akan diarahkan bekerja untuk memperoleh pendapatan dan keluar dari kemiskinan. Lalu ada kemiskinan karena tak bisa bekerja karena sudah tua, maka perlu mendapatkan bantuan.

    “Di sektor mana orang miskin berada itu akan menjadi salah satu input nanti para menteri dan kepala BP Taskin menyusun program yang lebih tepat sasaran. Data tunggal sedang kami siapkan, dan tata kelola datang tunggal juga akan disiapkan lebih lanjut,” ujar Amalia.

  • Daftar Penerima Subsidi BBM Bakal Pakai Data Tunggal, Lagi Diolah BPS

    Daftar Penerima Subsidi BBM Bakal Pakai Data Tunggal, Lagi Diolah BPS

    Jakarta –

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengungkapkan bahwa skema baru subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan menggunakan data tunggal yang sedang disiapkan.

    Data tunggal adalah sekumpulan data dari kementerian/lembaga (K/L) yang bakal dipadukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Budiman mengatakan ada 27 kementerian dengan 154 program pengentasan kemiskinan yang akan menggunakan data tunggal tersebut.

    “Tentu saja (skema subsidi BBM baru memakai data tunggal dari BPS), tentu saja,” kata Budiman dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Budiman menyebut pembicaraan data tunggal ini sudah dilakukan dalam rapat-rapat Kabinet Merah Putih. Ia membocorkan salah satu yang dibahas juga menyangkut data subsidi energi.

    Ia tak merinci jumlah penerima subsidi energi yang berbekal dari Data Tunggal. Hanya saja, ditegaskan bahwa PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) sudah menyetor datanya kepada BPS.

    “Memang ada ratusan triliun data subsidi (energi), ada sekian triliun yang salah sasaran. Itu nanti kemudian berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, kemudian berdasarkan target graduasi mana yang harus dialihkan,” jelasnya.

    “Bukan cuma untuk bantuan langsung tunai (BLT), tapi bagaimana untuk permodalannya, pemberdayaan industri, pangannya,” tambahnya.

    Dari pihak pemerintah, Data Tunggal diharapkan bisa rampung pada akhir 2024. Di sisi lain BPS belum bisa menjanjikannya.

    “Kita sedang proses ya, nanti kita sampaikan kapan ininya (selesainya),” ucap Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan yang sama.

    (acd/acd)

  • Pemerintah Bakal Carikan Kerja buat Orang Miskin

    Pemerintah Bakal Carikan Kerja buat Orang Miskin

    Jakarta –

    Pemerintah sedang mendata ulang data kemiskinan di Indonesia. Nantinya, program pengentasan kemiskinan tak cuma terbatas dengan memberikan bantuan sosial saja.

    Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan nantinya pemerintah akan mencermati data masyarakat miskin yang masih dianggap produktif. Nantinya, bagi orang miskin yang dianggap berada di usia produktif akan diberikan pekerjaan bukan diberikan bantuan sosial.

    “Kalau karakteristik orang miskin itu nanti adalah memang orang yang masih usia kerja, kemudian karena ketidakmampuannya untuk tidak bekerja sehingga dia miskin, maka nanti akan digunakan oleh Pak Budiman dan Pak Mensos nanti sasaran programnya akan lebih diarahkan untuk bagaimana dia bisa bekerja dan memperoleh pendapatan yang lebih layak,” beber Amalia usai rapat dengan BP Taskin, di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

    Kemudian apabila ada karakteristik orang miskin yang memang dia sudah tidak mampu bekerja karena sudah tua maka program pengentasan kemiskinan akan berbentuk lain, salah satunya adalah berupa bantuan sosial.

    “Artinya dari berbagai karakteristik dari sektor mana orang miskin itu berada itu akan menjadi salah satu input berharga untuk nanti para menteri dan Pak Kepala BP Taskin mewujudkan ataupun menyusun program-program yang lebih tepat sasaran,” sebut Amalia.

    Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan Indonesia bakal memiliki protokol baru penggunaan data kemiskinan. Data ini akan menjadi acuan baru bagi pemerintah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan.

    Budiman menjelaskan data baru tersebut merupakan gabungan data dari kementerian dan lembaga yang akan dipadu padankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kesimpulan kami yang pertama, kami akan menindaklanjuti protokol penggunaan data, itu oleh masing-masing kementerian dan lembaga yang ada bagaimana protokol penggunaannya,” beber Budiman.

    (hal/rrd)

  • Prabowo Subianto Pelajari Strategi Pengentasan Kemiskinan dari China dan Brasil

    Prabowo Subianto Pelajari Strategi Pengentasan Kemiskinan dari China dan Brasil

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menggali pengalaman dan strategi pengentasan kemiskinan melalui kunjungan kenegaraannya ke China dan Brasil.

    Menurut Budiman, kunjungan Prabowo Subianto ke kedua negara ini bukan tanpa alasan. China dan Brasil dianggap sebagai contoh negara yang berhasil mengurangi kemiskinan secara signifikan.

    “KTT APEC juga mengangkat isu kemiskinan. Jadi akan ada banyak oleh-oleh yang dibawa Presiden Prabowo untuk berbagi pengalaman pengentasan kemiskinan di dua negara yang cukup sukses,” kata Budiman saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (18/11/2024).  

    Budiman menyoroti keberhasilan China sebagai salah satu negara yang berhasil mengeluarkan lebih dari 100 juta penduduknya dari kemiskinan ekstrem. Strategi utama China melibatkan pemberdayaan warga miskin untuk terlibat dalam bisnis, termasuk di wilayah terpencil, dengan memanfaatkan konektivitas digital.

    Prabowo Subianto juga mengikuti KTT APEC di Peru. Dalam forum tersebut, kemiskinan menjadi salah satu poin utama yang disampaikan Prabowo.

    Setelah itu, Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Brasil untuk menghadiri KTT G-20 di Rio de Janeiro. Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga mengikuti forum bisnis Indonesia-Brasil, serta mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Inacio Lula da Silva.

    Budiman menambahkan, BP Taskin saat ini juga tengah menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ia berharap, setelah kembali dari rangkaian kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo dapat memberikan arahan berdasarkan diskusi dan pengalaman yang diperoleh dari Presiden Xi Jinping dan Presiden Lula da Silva.

  • Kemensos dan BP Taskin Kerja Sama Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Kemensos dan BP Taskin Kerja Sama Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Jakarta –

    Kementerian Sosial (Kemensos) membuat program bersama Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) untuk mengentaskan masyarakat rentan miskin. Program ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hari ini kami bersama Wamensos dan juga para Ditjen ketemu lagi dengan BP Taskin yang diketuai atau dikepalai oleh Pak Budiman Sudjatmiko didamping oleh Pak Iwan Sumuli dan teman-teman lain yang merupakan kelanjutan pertemuan kami sebelumnya. Kami terima kasih karena Pak Budiman datang dengan konsep yang cukup jelas sehingga insyaallah bisa kami tindaklanjuti,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada wartawan di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

    Gus Ipul mengatakan ke depannya Kemensos dan BP Taskin akan bekerja sama baik di lapangan maupun kerangka di daerah. Kemensos dan BP Taskin akan terus melihat ke bawah untuk memastikan dan menyesuaikan pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

    “Ke depan kami akan konkretkan kerja sama ini baik di tataran lapangan maupun juga dalam kerangka kerja sama dengan daerah. Jadi ini kita akan coba untuk terus lihat ke bawah untuk menyesuaikan dan memastikan bahwa rencana yang kami buat itu sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan,” jelasnya.

    “Tentu semua ini dalam rangka mengikuti arahan Bapak Presiden agar kita bekerja dicukupi dengan data yang akurat kemudian ditindaklanjuti dengan kerangka kebijakan yang benar. Kemudian programnya juga tepat sasaran sehingga hasilnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menerangkan program-program bersama Kemensos dalam pengentasan kemiskinan. Yakni, penanggulangan bantuan sosial (bansos), bantuan lansung tunai (BLT), untuk masyarakat miskin ekstrim.

    Selain itu, lanjut Budiman, kesepakatan itu disinergikan dengan keselarasan, pengacuan rencana pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. Program bersama itu mendorong khususnya masyarakat rentan miskin menjadi pertumbuhan inklusif.

    “Tadi kami menyepakati bahwa selain penyelarasan dan pengacuan rencana induk untuk pengentasan kemiskinan secara keseluruhan, juga akan dibuat program bersama dengan Kemensos. Khusus mereka yang rentan miskin, untuk mendorong apa yang disebut sebagai inclusive growth, pertumbuhan inklusif,” tuturnya.

    “Bagaimana tujuan mengenalkan kemiskinan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang diajak tumbuh bukan yang dari atas, tapi kita lagi mau entaskan yang dari bawah, yang miskin supaya lepas dari status kemiskinannya, menjadi graduasi,” tuturnya.

    “Tadi kami menyepakati berdua bagaimana mencapai angka graduasi tertentu, tapi jangan cuma sekedar graduasi, lepas dari status miskinnya, tapi segera disediakan komunitas ekosistem bisnis orang mantan miskin ini. Kira-kira begitu. menyepakatinya itu konkretnya,” kata Budiman.

    (idn/idn)

  • Prabowo Panggil Cak Imin, Airlangga, Bos PLN-Pertamina Bahas Subsidi di Istana

    Prabowo Panggil Cak Imin, Airlangga, Bos PLN-Pertamina Bahas Subsidi di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratas tersebut berkaitan dengan kebijakan subsidi. Beberapa menteri terlihat datang sebelum jadwal ratas yang mulai pukul 14.00 WIB. 

    Salah satu menteri yang tiba duluan, Menteri Desa Yandri Susanto menyebut menteri-menteri dengan Presiden akan membahas soal kebijakan subsidi. 

    “Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsidi bantuan langsung tunai (BLT) melalui Dana Desa. Jadi ini mungkin dikoordinasikan isinya apa, nanti saya mau ikut dulu,” paparnya di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

    Yandri mengaku pihaknya masih melakukan pemetaan per desa untuk kebijakan BLT Dana Desa ke depannya. 

    Tidak hanya itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga akan melaporkan rencana kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran kepada Presiden Prabowo. 

    Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut ada dua hal yang akan dilaporkannya, yakni soal penyatuan data tunggal serta penyampaian subsidi langsung ke sasaran. 

    “[Penyatuan data] agar yang disebut miskin itu jelas siapa yang paling berhak mendapatkan subsidi,” kata Ketua Umum PKB itu. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah menteri yang terlihat hadir di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. 

    Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani. 

    Lalu, turut hadir juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.