Xcloud.id

Tag: Budiman Sudjatmiko

  • Lemhannas gandeng MUI kerja sama bidang penguatan wawasan kebangsaan

    Lemhannas gandeng MUI kerja sama bidang penguatan wawasan kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama dalam peningkatan wawasan kebangsaan.

    Kerja sama ini ditandatangani oleh Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dan Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (17/12).

    Dalam siaran pers yang diterima Kamis, dijelaskan tujuan dari kerja sama ini yakni untuk meningkatkan kesadaran pentingnya wawasan kebangsaan di kalangan anak muda, perempuan, terutama di kalangan keluarga MUI.

    Tidak hanya itu, Ace yang juga politisi Partai Golkar itu mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan berintegritas di antara ke dua lembaga demi memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa.

    “Bagaimana memberdayakan masyarakat luas guna mewujudkan Astacita khususnya peningkatan pemahaman ideologi Pancasila,” lanjut Ace.

    Dalam siaran pers yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan MUI sekaligus Eks Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin berharap MUI dapat mengemban tanggung jawab dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

    “Mengingatkan semua bahwa tanggung jawab MUI begitu besar, sebagai wadah para ulama, ulama adalah pewaris nabi, tanggung jawabnya para pewaris nabi,” kata Ma’ruf Amin.

    Untuk diketahui, penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan para peserta Mukernas IV MUI termasuk beberapa Menteri Kabinet Merah Putih antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Penyelenggaraan Haji Mochamad Irfan Yusuf.

    Kemudian Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah, dan Ketua Baznas RI Prof Noor Achmad.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penabulu rilis platform belanja barang bekas untuk atasi kemiskinan

    Penabulu rilis platform belanja barang bekas untuk atasi kemiskinan

    Penabulu Shop memadukan gaya hidup berkelanjutan dengan misi sosial, menciptakan dampak yang bermakna bagi komunitas dan lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Organisasi nirlaba Yayasan Penabulu meluncurkan platform belanja barang bekas Penabulu Shop sebagai bentuk kontribusi dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

    Direktur Program Yayasan Penabulu Esti Nuringdyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menjelaskan masyarakat yang memiliki barang-barang yang sudah tak lagi digunakan namun masih layak pakai, seperti pakaian, sepatu, perhiasan dan alat-alat elektronik dapat mendonasikan barang-barang tersebut untuk dijual di platform Penabulu Shop.

    Hasil penjualan akan disalurkan ke program-program pengentasan kemiskinan berdasarkan isu-isu strategis, seperti lingkungan dan perubahan iklim, pemberdayaan desa, kesehatan masyarakat, keadilan transformasi digital, serta kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat.

    “Penabulu Shop memadukan gaya hidup berkelanjutan dengan misi sosial, menciptakan dampak yang bermakna bagi komunitas dan lingkungan,” kata Esti.

    Selain itu, perilaku generasi muda Indonesia menunjukkan minat terhadap barang bekas (pre-loved), sebagaimana yang tercermin pada data McKinsey & Company mengenai aktivitas gen Z terhadap ekonomi sirkular. Melihat tren tersebut, Penabulu Shop hadir untuk memberikan pilihan gaya hidup yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga berdampak sosial.

    Agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, Penabulu Shop hadir secara luring maupun daring.

    Business Advisor Yayasan Penabulu Budi Santosa menambahkan dengan mendukung gaya hidup berkelanjutan, masyarakat bisa bersama-sama menciptakan perubahan nyata untuk kehidupan yang lebih baik.

    “Di Penabulu Shop, komitmen kami adalah untuk membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia. Mari teruskan cerita keberlanjutan, karena dengan kekuatan bernarasi, itikad baik ini dapat terus dikembangkan,” tutur dia.

    Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan inisiatif Penabulu selaras dengan program Badan Percepatan Taskin, yaitu Berdata, Berdana dan Berdaya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mensos: Presiden Prabowo Targetkan Kemiskinan Nol Persen pada 2026

    Mensos: Presiden Prabowo Targetkan Kemiskinan Nol Persen pada 2026

    Liputan6.com, Serang – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka kemiskinan di Indonesia bisa nol persen. Karenanya, dibutuhkan kolaborasi dari banyak pihak untuk mewujudkan itu semua. Saat ini, masih ada 9,3 persen penduduk Indonesia masuk pada kategori miskin, diantaranya 0,38 persen miskin ekstrem.

    “9,3 persen penduduk Indonesia masih dalam kategori miskin, 0,38 persen diantaranya miskin ekstrim. Presiden menargetkan 2026 nanti kemiskinan ekstrem tuntas 0 persen, sementara kemiskinan absolut harus dibawah 5 persen pada 2029 mendatang,” ujar Mensos, Saifullah Yusuf, dalam acara Kick Off Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSN), Senin, (16/12/2024).

    Guna mencapai target tersebut, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai Badan Percepatan (BP) Pengentasan Kemiskinan (Taskin). Kemudian seluruh program pengentasan kemiskinan di Indonesia, berada dibawah naungan Muhaimin Iskandar, selaku Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

    Menurut Saifullah Yusuf, HKSN yang ada di bawah Kemensos juga salah satu cara mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia. “Bahasa lain dari kolaborasi besar-besaran ini adalah gotong-royong, berbagi peran dan solidaritas bersama, inilah makna kesetiakawanan sosial yang sebenarnya,” terangnya.

  • Sinergi BP Taskin, Badan Gizi Nasional, dan Peknas Diyakini Bisa Menekan Angka Kemiskinan

    Sinergi BP Taskin, Badan Gizi Nasional, dan Peknas Diyakini Bisa Menekan Angka Kemiskinan

    loading…

    Rakornas dan Bimtek Mitra Peknas se-Indonesia dan Dialog Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Hotel Tavia, Jakarta Pusat. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (Peknas) Ahmad Syarifudin mengungkapkan bahwa Peknas siap berkolaborasi untuk mengawal implementasi program-program pengentasan kemiskinan. Sinergi antara Badan Perencanaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Badan Gizi Nasional, dan Peknas diyakininya bisa menekan angka kemiskinan .

    “Kami memiliki data riil dari jaringan kami hingga tingkat ranting yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program,” ungkapnya di sela Rakornas dan Bimtek Mitra Peknas se-Indonesia dan Dialog Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan yang digelar pada Minggu (8/12/2024) siang hingga Senin (9/12/2024) di Hotel Tavia, Jakarta Pusat.

    Ahmad menekankan bahwa Peknas akan fokus pada pelatihan dan pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya dalam memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh industrialisasi dan program gizi. “Dengan sinergi yang kuat antara Peknas, BP Taskin, dan Badan Gizi Nasional, kami yakin angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan,” katanya.

    Adapun kegiatan itu digelar DPP Peknas dan dihadiri ratusan peserta yang merupakan perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peknas se-Indonesia. Dalam sesi paparan, Badan Gizi Nasional diwakili oleh Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Nyoto Suwignyo memaparkan strategi unggulan mereka melalui Program Makan Siang Bergizi (PMSB).

    Program ini dijelaskannya bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat miskin sekaligus memberdayakan pelaku usaha lokal. Menurut data Badan Gizi Nasional, penerima manfaat utama program ini adalah balita, ibu hamil, dan siswa sekolah. “Peningkatan asupan gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga partisipasi sekolah serta produktivitas ekonomi,” ujar Nyoto Suwignyo.

    Selain itu, Program Makan Siang Bergizi menggunakan bahan pangan lokal untuk mendukung keberlanjutan ekonomi desa. Strategi ini termasuk dalam Sirkulasi Ekonomi Desa (CEV) yang melibatkan petani, pengolah makanan, dan UMKM. Pilot project di Warung Kiara, Sukabumi telah membuktikan bahwa program ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi angka anak putus sekolah di wilayah tersebut.

    Dalam presentasi sebelumnya, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyoroti pentingnya integrasi antara program gizi dan industrialisasi untuk mengentaskan kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa ekosistem berbasis sembilan sektor industri dapat menjadi fondasi utama pengentasan kemiskinan. “Industrialisasi yang inklusif dapat menciptakan ekosistem baru, di mana masyarakat miskin diberdayakan melalui akses terhadap teknologi, pelatihan, dan pembiayaan inovatif,” ujarnya.

    Budiman menuturkan bahwa koperasi modern dapat menjadi penghubung antara masyarakat miskin dengan pasar global. Ia mencontohkan pemanfaatan teknologi digital untuk pertanian pintar dan perikanan pintar, yang sudah diujicobakan di beberapa wilayah. Dia menilai, sinergi antara program seperti PMSB dan koperasi modern akan mempercepat pencapaian visi kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

    Adapun kegiatan selama dua hari ini ditutup dengan diskusi interaktif antara peserta dan pembicara. Semua pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hasil diskusi ini bakal menjadi panduan untuk langkah-langkah konkret selanjutnya di tingkat nasional maupun daerah.

    (rca)

  • VIDEO Budiman Sudjatmiko Pastikan Data Tunggal Kemiskinan Tersedia Januari 2025 – Halaman all

    VIDEO Budiman Sudjatmiko Pastikan Data Tunggal Kemiskinan Tersedia Januari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko memimpin rapat koordinasi penyelarasan data terpadu pensasaran program kemiskinan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Budiman Sudjatmiko mengatakan Satu Data Tunggal yang saat ini sedang diselaraskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga tahun 2025 mendatang sudah bisa digunakan.

    Rapat koordinasi ini bertujuan menyelaraskan data untuk data tunggal terpadu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Data yang diselaraskan ini nantinya akan dikumpulkan dan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

    Data tunggal ini nantinya akan digunakan oleh berbagai kementerian/lembaga untuk menjalankan program – program kerja mereka, termasuk perihal pengentasan kemiskinan dari pusat, provinsi hingga kabupaten kota, serta pemberian bantuan sosial, maupun subsidi BBM bagi masyarakat.

    Pemerintah bakal mengintegrasikan seluruh data masyarakat pada data tunggal terpadu.

    Data terpadu tersebut bakal digunakan sebagai acuan pemberian bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah.

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan Data Terpadu tersebut pada akhir tahun 2024.

    “Targetnya dua minggu ini. Artinya sebelum ayam berkokok di tanggal 1 Januari 2025,” ujar Budiman di Kantor Kemenko PMK, Jumat (6/12/2024).

    Hal tersebut diungkapkan oleh Budiman usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Terpadu di Kantor Kemenko PMK.

    Data tersebut, kata Budiman, berasal dari data-data yang dihimpun dari berbagai Kementerian dan lembaga.

    Langkah integrasi data ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih data bantuan kepada masyarakat.

    “Semuanya, semuanya data. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih. Tidak ada lagi mismatch. Ketidakcocokan. Tidak ada lagi satu program tertentu,” tuturnya.

    Sejauh ini, Budiman mengungkapkan ada 154 program pengentasan kemiskinan yang tersebar di 27 Kementerian dan lembaga.

    “Nah, ini harus didata semua ini. Kira-kira gitu Jangan sampai ada yang satu orang menerima banyak hal. Ada juga kasus-kasus yang seperti itu kan. Kita harus meminimalisir seperti itu,” jelasnya.

    Rapat ini dihadiri oleh perwakilan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPS, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Tenaga Kerja.

     

     

  • Sinkronisasi Data Tunggal Kemiskinan Rampung Sebelum Tahun Baru

    Sinkronisasi Data Tunggal Kemiskinan Rampung Sebelum Tahun Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko memastikan sinkronisasi data tunggal kemiskinan akan selesai dalam dua pekan atau sebelum tahun baru. Data ini nantinya siap digunakan pemerintah mulai awal Januari 2025.

    Budiman menjelaskan, proses sinkronisasi mencakup beberapa sumber data penting, seperti data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), dan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek), yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Ya ini sedang dikejar untuk tahun ini, dua pekan lagi. Makanya tadi kami berbincang dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat semua proses itu sekaligus memberikan pencerahan data,” kata Budiman kepada wartawan di kantor Kemenko PMK, Jakarta Jumat, (6/12/2024).

    Budiman menegaskan, data dari berbagai sumber akan disatukan guna menghindari tumpang-tindih. Dengan demikian, tidak ada lagi ketidakcocokan atau missmatch dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Saat ini, terdapat 154 program pengentasan kemiskinan yang tersebar di 27 kementerian dan lembaga.

    Selain itu, data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina juga sedang diproses untuk masuk ke dalam sinkronisasi. BPS tengah mengolah data ini agar menjadi data terpadu yang komprehensif.

    Budiman menambahkan, metode data tunggal telah berhasil diterapkan di Tiongkok dan Brasil untuk mengentaskan kemiskinan. Ia optimistis langkah serupa dapat diterapkan di Indonesia dengan hasil yang efektif.

    Selain itu, Budiman berencana bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas integrasi data terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, data penerima subsidi BBM juga perlu masuk dalam sistem terpadu yang sedang dikembangkan.

    Koordinasi sinkronisasi data juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan, serta BPJS. Dengan data tunggal kemiskinan yang terintegrasi, diharapkan berbagai program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

  • Kepala BP Taskin: Pemerintah Belajar Pengentasan Kemiskinan dari China dan Brazil – Halaman all

    Kepala BP Taskin: Pemerintah Belajar Pengentasan Kemiskinan dari China dan Brazil – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko mengungkapkan Pemerintah  mempelajari upaya pengentasan kemiskinan dari Brazil dan China.

    Kedua negara tersebut, kata Budiman, berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan.

    Terdapat dua faktor utama yang membuat kedua negara tersebut berhasil dalam pengentasan kemiskinan, yakni data tunggal yang terintegrasi dan koordinasi yang solid antar lembaga pemerintah.

    “Berkaca dari pengalaman dua negara yang baru saja dikunjungi Pak Presiden Prabowo yaitu China dan Brazil, itu dua negara itu adalah dua negara yang dianggap berhasil atau sukses mengentaskan kemiskinan,” ujar Budiman usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Terpadu di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Dirinya mengungkapkan pendekatan dua negara tersebut dalam mengurangi angka kemiskinan.

    Brazil, kata Budiman, dalam melakukan pengentasan kemiskinan lebih banyak mengandalkan perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) cash transfer maupun Bansos.

    Sementara China lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi dan pembangunan rakyat melalui program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Mahzab pendekatan pengentasan kemiskinannya berbeda tapi kenapa sama-sama sukses? bukan karena soal pendekatannya berbeda tapi mereka punya metode yang sama metode yang apa? data yang dipadukan jadi satu, tidak berserahkan,” kata Budiman.

    Budiman mengungkapkan Pemerintah akan memperkuat integrasi data dan sinkronisasi antar lembaga untuk memperkuat pengentasan kemiskinan lebih efektif.

    “Semangat yang kami ambil dari Brazil dan China adalah pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi dan keterpaduan antarlembaga untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia,” pungkasnya.
     

  • Skema Bansos Mau Diubah, Ini Bantuan Buat Pengangguran dan Korban PHK

    Skema Bansos Mau Diubah, Ini Bantuan Buat Pengangguran dan Korban PHK

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Indonesia tengah memutar otak dalam mencarikan pekerjaan untuk pengangguran alias orang miskin usia produktif dan menampung korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan akan ada perubahan skema bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan bantuan ke depan bakal disalurkan dengan pendekatan pemberdayaan dan pembangunan.

    “Bagi mereka yang punya kapasitas produktif, kita arahkan (mendapatkan pekerjaan dan penghasilan),” kata Budiman dalam Konferensi Pers di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (6/12).

    “Kementerian Sosial pun sudah sangat ingin ada banyaknya graduasi. Lulus dari status miskin ekstrem dan miskin menjadi calon kelas menengah, atau calon wirausaha, atau calon pekerja upahan,” tegasnya.

    Ia menekankan pemberian bansos ke depan bakal lebih spesifik untuk kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak mampu. Misal, untuk difabel, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta lanjut usia (lansia).

    Budiman mengklaim aspirasi serupa juga dikantongi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menyebut masalah ketenagakerjaan di Indonesia terlalu besar jika hanya diurus Kemnaker.

    “Ada persoalan-persoalan teknis di lapangan, ketika di sebuah industri ada PHK, di sebuah wilayah ada PHK. Bagaimana menampung orang yang terkena PHK?” beber Budiman soal isi rapat koordinasi dengan stakeholder terkait.

    “Kira-kira Kementerian Desa atau desa-desa di sekitar pabrik, di kawasan industri yang ada PHK itu, kira-kira bagaimana desa akan bergerak,” sambungnya.

    Ia juga mencontohkan kasus lain, seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Budiman mengatakan pelaku UMKM mesti diberdayakan, termasuk dalam proyek-proyek jalan tol.

    Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menyebut UMKM bisa diberi porsi untuk berdagang di rest area sepanjang jalan tol. Upaya ini diklaim bakal melibatkan Kementerian UMKM.

    (skt/pta)

  • 2 Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat? Nasional

    2 Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat? Nasional

    Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Berakhir sudah hubungan antara
    PDI-P
    dan
    Joko Widodo
    . Setelah disokong PDI-P sejak menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia, Jokowi kini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari partai berlambang banteng itu.
     
    “Saya tegaskan kembali. Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Krsityanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Putra sulung Jokowi,
    Gibran Rakabuming Raka
    , dan menantu Jokowi,
    Bobby Nasution
    , memang pernah tergabung dengan PDI-P yang mengusung mereka menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan.
    Namun, PDI-P kini sudah tidak menganggap Jokowi dan keluarganya sebagai bagian karena dinilai punya ambisi kekuasaan yang tiada henti.
    Menurut Hasto, hal itu tidak sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno ketika masa-masa membangun Partai Nasional Indonesia (PNI).
    “Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin,” ungkap Hasto.
    DPP PDI-P tak mengindahkan terkait pengakuan Jokowi bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) partai masih ia simpan.
    Sebab, menjadi anggota PDI-P bukan dihitung dari persoalan memiliki KTA atau tidak.
    “Tetapi pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badai,” kata Hasto.
    Retak jelang pemilu
    Retaknya hubungan Jokowi dan PDI-P sesungguhnya sudah terpampang sejak 2023 ketika ia merestui Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024.
    Padahal, ketika itu, PDI-P sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Sejak itu, Jokowi sudah tidak terlihat lagi dalam acara-acara besar yang digelar oleh PDI-P seperti peringatan ulang tahun atau rapat kerja nasional.
    Di sisi lain, PDI-P juga mulai blak-blakan melancarkan kritik kepada sosok yang dibesarkannya itu.
    Perubahan arah politik Jokowi ini lantas menggagalkan niat PDI-P untuk memenangkan pilpres tiga kali berturut-turut, justru Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang.
    Perbedaan arah politik ini juga semakin ditunjukkan pada gelaran
    Pilkada 2024
    di mana Jokowi memberikan dukungan atau 
    endorsement
    kepada sejumlah calon kepala daerah yang tidak diusung oleh PDI-P.
    Tak hanya Jokowi, beberapa kader PDI-P pun turut mengubah haluan dukungan mereka pada Pilpres 2024 maupun Pilkada 2024 dengan merapat ke kubu Prabowo.
    Mereka, antara lain, Bobby Nasution, Maruarar Sirait, Budiman Sudjatmiko, dan Effendi Simbolon.
    Pecat 27 kader
    Hasto mengungkapkan, ada 27 kader yang bakal dipecat dari PDI-P karena pelanggaran berat, salah satu pelanggaran berat yang dimaksud adalah mendukung calon lain yang tidak diusung oleh partai.
    “Termasuk kemudian kaki dua, tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
    Hasto menyebutkan, pelanggaran itu tidak hanya terjadi pada kontestasi Pilpres 2024, melainkan juga Pilkada 2024.
    “Ada yang kombinasi. Jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat Pilpres masih kelihatan samar-samar. Nah, sekarang (Pilkada) makin tegas (melanggarnya),” ucap dia.
    Namun, Hasto masih merahasiakan nama-nama kader yang bakal dipecat, termasuk kemungkinan Jokowi masuk dalam daftar 27 nama tersebut.
    Ia mengatakan, akan ada prosesi pemecatan yang digelar pada 17 Desember 2024 mendatang, satu hari setelah penetapan hasil Pilkada 2024.
    “Itu yang akan dilakukan. Maka tempatnya (pengumuman pemecatan) pun mengambil momentum di Sekolah Partai ini,” kata Hasto.
    Sementara itu, Jokowi hanya melemparkan tawa ketika disinggung oleh awak media soal statusnya di PDI-P.
    Namun, Jokowi memastikan bahwa ia masih menyimpan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P masih disimpannya.
    “Ya masih (KTA PDI-P),” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Selasa (3/12/2024).
    Jokowi juga mengaku masih berhubungan baik dengan mantan Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo.
    “Semuanya kan teman, sahabat baik. (Dengan FX Rudy), sudah lama terjalin,
    bestie
    ,” kata dia.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Prabowo Kaget Banyak Kader-Alumni Muhammadiyah di Kabinetnya, Termasuk Budiman Sudjatmiko Nasional

    6 Prabowo Kaget Banyak Kader-Alumni Muhammadiyah di Kabinetnya, Termasuk Budiman Sudjatmiko Nasional

    Prabowo Kaget Banyak Kader-Alumni Muhammadiyah di Kabinetnya, Termasuk Budiman Sudjatmiko
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    takjub dengan banyaknya kader
    Muhammadiyah
    di Kabinet Merah Putih yang ia pimpin saat ini. 
    Prabowo bahkan baru tahu bahwa Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
    Budiman Sudjatmiko
    merupakan alumni SMA Muhammadiyah di Yogyakarta.
    “Hari ini saya hitung, woah, ini Muhammadiyah-nya saya juga baru tahu Budiman Sudjatmiko ini alumni SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Memang Muhammadiyah ada di mana-mana,” kata Prabowo dalam Pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, NTT, Rabu (4/12/2024)
    “Ada yang di kiri, ada yang di kanan. Ada yang di tengah. Pak Jeffrie Geovanie Muhammadiyah juga rupanya? Sponsor ya sponsor,” ujar dia melanjutkan.
    Prabowo lantas mengungkit Presiden Soekarno dan Soeharto yang juga merupakan warga Muhammadiyah.
    Ia menuturkan, saat Soeharto masih memimpin, banyak orang non-Muhammadiyah yang bingung dengan Soeharto karena memilih kader Muhammadiyah sebagai menteri.
    “Pak Harto juga warga Muhammadiyah, lulusan SD dan SMP Muhammadiyah. Bahkan waktu beliau Presiden, kabinet banyak kawan-kawan non-Muhammadiyah yang mengeluh, ‘kok Pak Harto itu kok milihnya Muhammadiyah banyak sekali’,” kata Prabowo.
    Prabowo pun menyatakan tidak ingin dianggap banyak memilih kader Muhammadiyah untuk masuk kabinet.
    Ia menegaskan, pemilihan anggota tidak didasari oleh latar belakang para menteri, termasuk kader Muhammadiyah atau bukan.
    Namun, Prabowo menilai Muhammadiyah sukses membesarkan kader-kadernya sehingga ada di mana-mana, termasuk di Kabinet Merah Putih.
    “Mungkin karena keberhasilan Muhammadiyah, mendidik, membesarkan kader-kader. Sehingga Muhammadiyah ada di mana-mana,” kata Prabowo.
    Ia pun mengaku terkejut ketika ada beberapa anggota kabinet yang ternyata punya latar belakang sebagai kader Muhammadiyah.
    “Kalau saya undang partai untuk koalisi, saya minta calon-calon terbaik mereka, mereka ajukan nama-nama, saya enggak tanya ‘ini Muhammadiyah atau bukan?’. Ternyata setelah dilantik, ada yang bisik-bisik, ‘itu Muhammadiyah, Pak’,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.