Xcloud.id

Tag: Budiman Sudjatmiko

  • Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?

    Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?

    Bisnis.com, JAKARTA – Lewat 100 hari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran menduduki kursi kekuasaan, tetapi belum seluruhnya memberikan hasil kerja yang optimal untuk rakyat.

    Masih terdapat sejumlah nilai dengan tinta merah dari kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dibentuk satu hari setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik.

    Desakan-desakan publik terkait dengan adanya perombakan pada kabinet nampaknya mulai terdengar ke telinga Presiden Prabowo. Dia mengaku tak segan untuk melakukan reshuffle kabinet apabila terdapat pejabatnya yang bekerja atas kepentingan di luar kemaslahatan masyarakat.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya.

    “Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” kata Prabowo usai menghadiri resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

    Prabowo menegaskan tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih tidak mampu bekerja dengan baik.

    Presiden Ke-8 RI itu mengatakan bahwa sudah berkali-kali dirinya meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

    Lantas, siapa saja menteri dalam Kabinet Merah Putih yang berpotensi terkena reshuffle?

    Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam risetnya yang bertajuk ‘100 Hari Dalam Angka: Catatan Evaluasi Kabinet Prabowo-Gibran’ mencatat setidaknya terdapat 5 menteri yang memiliki kinerja buruk.

    Dalam jajaran lima nama tersebut terdapat Menteri HAM Natalius Pigai pada peringkat pertama, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadahlia, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

    Dari kelima nama tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati peringkat paling atas sebagai menteri yang perlu di-reshuffle diikuti Menteri Koperasi Budi Arie peringkat kedua, Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada peringkat kelima.

    Dalam riset tersebut juga mencatat terdapat lima nama menteri atau kepala lembaga yang tidak terlihat bekerja dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Lagi-lagi nama Menteri Kehutanan menempati peringkat pertama pada kategori tersebut dan diikuti oleh Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa menteri dan wakilnya yang sudah menjabat lebih dari 100 hari dan sampai saat ini tidak bisa menunjukan performa, sudah layak di-reshuffle oleh Prabowo;

    Dia mengingatkan janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sewaktu kampanye dulu yang ingin langsung tancap gas memakmurkan rakyat jika terpilih. 

    “Menteri dan wakilnya yang tidak bisa kerja untuk kepentingan rakyat, seharusnya itu dievaluasi dan reshuffle,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Adi menyarankan kepada Prabowo Subianto agar memecat menteri dan wakilnya yang sering membuat kegaduhan dan membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat.

    “Bikin kegaduhan, bikin blunder, tidak pro dengan rakyat, tidak bersih, maka ya harus ditindak dan harus diganti oleh Prabowo,” katanya.

    Adi mengatakan sebaiknya Prabowo harus merealisasikan reshuffle tersebut, sehingga para menteri dan wakilnya tidak mencoreng wajah Prabowo dan Gibran di kemudian hari

    “Saya kira ancaman politik dari Prabowo ini jangan hanya menjadi ancaman, tetapi juga harus menjadi nyata agar para menterinya bekerja serius,” ujarnya.

  • Menhut Bantu Siapkan Gajah untuk Rumah Ibadah Hindu Terbesar di Indonesia

    Menhut Bantu Siapkan Gajah untuk Rumah Ibadah Hindu Terbesar di Indonesia

    loading…

    Menhut Raja Juli Antoni menghadiri peresmian Kuil Hindu Shri Sanathana Dharma Aalayam atau Jakarta Murugsn Tample di Jakarta Barat. Kemenhut membantu menyiapkan gajah dalam pembukaan rumah ibadah tersebut. Foto: Ist

    JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghadiri peresmian Kuil Hindu Shri Sanathana Dharma Aalayam atau Jakarta Murugsn Tample di Jakarta Barat. Kementerian Kehutanan turut membantu menyiapkan gajah dalam pembukaan rumah ibadah tersebut.

    “Hari ini, kami mengikuti pembukaan kuil hindu terbesar di Indonesia,” ujar Menhut Raja Antoni di Kuil Hindu Shri Sanathana Dharma Aalayam, Minggu (2/2/2025).

    Baca Juga

    Pihaknya meminjamkan 2 gajah sebagai bagian dalam rangkaian upacara pensucian rumah ibadah Hindu terbesar di Indonesia ini. Dua gajah tersebut dipinjamkan dari Taman Safari Indonesia.

    “Kami dari Kementerian Kehutanan meminjamkan 2 gajah untuk pembukaan rumah ibadah,” kata Raja Antoni.

    Pihak Kuil Hindu Shri Sanathana Dharma Aalayam diketahui mengajukan permohonan peminjaman satu gajah. Gajah ini diyakini sebagai lambang suci kebijakan.

    Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menter Luar Negeri Sugiono, Ketua Dewan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, hingga Pimpinan Komisi VII DPR Rahayu Saraswati.

    (jon)

  • Wamensos: Penyaluran BLT Fokus pada Lansia hingga Disabilitas, Ada Makan Bergizi Gratis Juga Nasional 23 Januari 2025

    Wamensos: Penyaluran BLT Fokus pada Lansia hingga Disabilitas, Ada Makan Bergizi Gratis Juga Nasional 23 Januari 2025

    Wamensos: Penyaluran BLT Fokus pada Lansia hingga Disabilitas, Ada Makan Bergizi Gratis Juga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Sosial (Wamensos)
    Agus Jabo Priyono
    menyampaikan, upaya penyaluran
    Bantuan Langsung Tunai
    atau BLT Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan fokus pada kelompok rentan seperti lansia tunggal, lansia miskin, dan kelompok disabilitas.
    “Untuk lansia, terutama lansia tunggal dan lansia miskin, serta kelompok disabilitas, itu tetap akan menjadi prioritas Kemensos,” jelas Agus di Kemensos Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    Kemensos juga telah menjalankan program intervensi berupa bantuan makanan bagi lansia berusia di atas 75 tahun dan kelompok disabilitas.
    Bantuan ini berupa makanan bergizi gratis dua kali sehari.
    “Saat ini, bantuan makan gratis baru menjangkau sekitar 100.000 lansia dan 33.000 disabilitas,” ujar dia.
    “Meski masih terbatas, kami akan terus melaksanakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka,” lanjutnya.
    Agus juga menjelaskan bahwa untuk program BLT secara keseluruhan, pembahasannya akan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
    “Ini sedang dibahas atas perintah Presiden untuk program-program bantuan sosial buat rakyat miskin supaya tepat sasaran,” tutupnya.
    Dia bilang, agar penyaluran BLT tepat sasaran, Kemensos rencananya akan membahas pengetatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
    Hal ini dilakukan guna memastikan program bantuan sosial lebih tepat sasaran, sesuai arahan Presiden.
    “Perintah Bapak Presiden, kita diminta bersinergi, berkolaborasi agar kemiskinan ekstrem pada tahun ini bisa diselesaikan,” ujar Agus.
    Meski demikian, Agus menegaskan bahwa rencana pengetatan ini masih dalam tahap pembahasan.
    Sebelumnya,
    Kementerian Sosial
    (Kemensos) bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengumumkan rencana program khusus untuk menciptakan ekosistem bagi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kelas ekonomi mereka dan terhindar dari kemiskinan lagi.
    Hal ini disampaikan oleh Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko setelah menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).
    “Tadi kami menyepakati berdua bagaimana mencapai angka graduasi tertentu, tapi jangan cuma setelah graduasi, lepas dari status miskinnya, tapi segera disediakan komunitas ekosistem bisnis orang mantan miskin ini,” ujar Budiman.
    “Kami menyepakati buat program bersama, tadi menyepakati, jadi pengentasan kemiskinan itu adalah penanggulangan seperti Bansos, BLT, untuk mereka-mereka yang ada di garis miskin atau miskin ekstrem. Itu memang kerjaan yang sangat spesifik khas dari Mensos,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satgas Perumahan Ungkap Spesifikasi Rumah Gratis dan Susun Kriteria yang Berhak Menerima – Halaman all

    Satgas Perumahan Ungkap Spesifikasi Rumah Gratis dan Susun Kriteria yang Berhak Menerima – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang mengungkapkan, soal spesifikasi tiga juta rumah gratis. Nantinya, rumah akan dibangun di 75 ribu desa.

    Bonny mengatakan, pemerintah akan membayarkan Rp 600 ribu per bulan untuk cicilan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Sedangkan, tenor cicilan berlangsung selama 25 tahun dengan pagu Rp 100 juta.

    “Pemerintah membayar Rp 600 ribu, kalau dia beli Rp 1 juta bisa saja tapi tahun pertama kita tidak mau. Karena pak Prabowo ingin seragam, tidak mau mangkrak,” ujar Bonny di Jakarta Timur, Jumat (17/1/2025).

    Bonny memaparkan, spesifikasi rumah gratis. Fokus pembangunan akan berada di desa. Sedangkan, untuk diperkotaan akan fokus diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pertimbangan produktivitas.

    “Nanti yang di desa, tipe 36, tanah 70 meter, pagu Rp 100 juta. Tanah hak milik mereka. Misal, satu desa dibangun 25 unit rumah. UMKM akan mendaftar jadi pengembang, dia beli tanah, dia membangun, desain seperti apa,” tuturnya. 

    Dalam waktu dekat, kata Bonny, akan dilakukan sayembara untuk desain rumah gratis. Pemilihan desain akan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Namun, pesan dari Presiden Prabowo Subianto, agar desain rumah juga memperlihatkan kearifan lokal.

    “Jadi nanti mereka buat, libatkan masyarakat, kalau dipilih, gambar itu ditetapkan,” ucap Bonny.

    Saat ini, fokus pemerintah adalah menentukan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan rumah gratis di desa. Yang jadi pertimbangan, di antaranya dengan pemilik rumah 450 kwh.

    “Kita sedang mempercepat ini ditugaskan ke Budiman Sudjatmiko. Kalau kriteria sudah ketahuan masyarakat tidak berandai-andai, ketika tidak masuk golongan mereka tidai berhak. Nanti diusulkan ke DPR, penetapan di DPR,” sambungnya.

  • Wujudkan Asta Cita Pemerintah, Pj Gubernur Jateng Minta Partisipasi Aktif Pemerintah Desa – Halaman all

    Wujudkan Asta Cita Pemerintah, Pj Gubernur Jateng Minta Partisipasi Aktif Pemerintah Desa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengajak pemerintah desa untuk berperan aktif dalam mewujudkan Asta Cita yang dicanangkan oleh pemerintah. 

    “Apalagi di tahun 2025 pemerintah berencana berhenti mengimpor empat komoditas yaitu beras, jagung, gula, garam (konsumsi),” kata Nana saat menghadiri acara Peringatan Hari Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, pada Rabu 15 Januari 2025.

    Rencana ini, menurut Nana, menjadi kesempatan bagi warga desa di Jateng untuk terlibat lebih aktif untuk mewujudkan asta cita dalam aspek swasembada pangan. Apalagi,  Jawa Tengah juga menjadi salah satu wilayah penumpu pangan dan lumbung padi nasional. 

    “Ini hal positif yang harus kita ambil maknanya. Para petani yang selama ini terus kita bimbing, diharapkan mampu memberikan produktivitas pertaniannya untuk lebih baik,” ucapnya. 

    Di kesempatan itu, Nana menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Desa Bersatu, Asri Anas yang telah memilih Desa Ponggok, Klaten sebagai lokasi Peringatan Hari Desa Nasional 2025.

    “Desa ini sangat mandiri dan sudah maju. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp19 miliar setahun. Bahkan,  menjadi percontohan nasional terkait pengelolaan BUMDes dan pariwisata terbaik,” ucap Nana.

    Ketua Umum DPP Desa Bersatu, Asri Anas dalam sambutannya menuturkan pemilihan Desa Ponggok sebagai lokasi peringatan, diharapkan memberi motivasi kepada desa lainnya.

    “Obsesinya tidak hanya desa mandiri yang bisa keluar dari kemiskinan. Tapi desa bisa membiayai dirinya sendiri, tanpa bergantung APBN,” katanya.

    Dalam acara tersebut, diikuti ribuan kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam organisasi Desa Bersatu. Acara ini juga dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Paiman Raharjo dan sejumlah tokoh lainnya.

    Sebagai informasi, Hari Desa Nasional diperingati berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2024. Keppres tersebut menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional.

    Adapun inisiator kegiatan ini adalah organisasi Desa Bersatu. Organisasi ini merupakan wadah delapan organisasi desa tingkat nasional. Meliputi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara), Asosiasi Kepala Desa Indonesia ( Aksi), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa (PP PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI), Komunitas Purnabakti Kepala Desa dan Lurah seluruh Indonesia (Kompakdesi). (*)

  • BP Taskin Akselerasi Pengentasan Kemiskinan lewat Pembangunan Digital

    BP Taskin Akselerasi Pengentasan Kemiskinan lewat Pembangunan Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mendorong akselerasi pengentasan kemiskinan melalui pembangunan digital untuk masyarakat miskin.

    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, percepatan dilakukan dengan membuka peluang investasi bidang inovasi teknologi dari perusahaan asal Hong Kong. Investasi ini dinilai akan bermanfaat bagi 25 juta rakyat miskin Indonesia.

    “Jadi ada 120 delegasi perusahaan asal Hong Kong yang berminat berinvestasi ke Indonesia dalam bidang inovasi teknologi informasi untuk memberantas kemiskinan. Salah satunya adalah Hong Kong Cyberport. Peluang ini perlu dioptimalkan dalam upaya pemberantasan angka kemiskinan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Disebutkan, BP Taskin menerima beberapa poin peluang investasi yang akan diberikan perusahaan Hongkong itu. Di antaranya perusahaan menjanjikan kemudahan akses terhadap teknologi.

    Kemudahan akses ini berlaku bagi seluruh rakyat miskin Indonesia, sekaligus melakukan edukasi agar mampu menciptakan peluang pekerjaan dalam ekosistem bisnis digital berbasis masyarakat.

    Budiman menilai hal tersebut sangat positif, karena rakyat miskin bisa mendapatkan manfaat finansial secara menjanjikan dan legal dari penggunaan ponsel pintar ataupun komputer.

    Ia juga membandingkan penggunaan gadget yang salah kaprah, terlebih untuk judi online (judol) atau pinjaman online (pinjol) tak resmi, seperti yang sedang terjadi saat ini di banyak daerah di Indonesia.

    Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses teknologi untuk golongan masyarakat miskin di Indonesia sekaligus mengedukasi hingga mampu menciptakan ekosistem bisnis digital berbasis masyarakat.

    Budiman menilai, bahwa judi online dan pinjaman online tak resmi ini adalah penyakit baru yang menyelinap mengiringi perkembangan teknologi era digital global. Penyakit ini menimbulkan masalah sosial-ekonomi masyarakat yang mengkhawatirkan, khususnya bagi bangsa Indonesia, sehingga harus diperangi bersama.

    Budi menjelaskan dengan melihat peluang tersebut, BP Taskin bakal merampungkan pemetaan kewilayahan masyarakat miskin Indonesia yang menjadi sasaran investasi teknologi ini bersama dengan Badan Pusat Statistik dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

    Di sisi lain parlemen dan perusahaan Hong Kong itu harus konkret merampungkan semua kebutuhan investasi dalam waktu tiga bulan ke depan.

    BP Taskin optimistis pengalaman keberhasilan pemerintah Tiongkok mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan teknologi digital dalam 40 tahun tahun terakhir itu juga bisa diterapkan untuk melakukan hal serupa bagi bangsa Indonesia.

  • Menko AHY Ungkap Bangun Tanggul Laut Raksasa Butuh Biaya Besar, Bakal Gandeng Investor Asing – Halaman all

    Menko AHY Ungkap Bangun Tanggul Laut Raksasa Butuh Biaya Besar, Bakal Gandeng Investor Asing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall memerlukan anggaran yang besar.

    Ia menekankan bahwa proyek ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah lama direncanakan.

    “Ini (giant sea wall) bukan pemikiran setahun dua tahun terakhir. Sebetulnya sudah cukup lama,” kata AHY ketika memberi keterangan pers usai melakukan rapat bersama kementerian yang di bawah koordinasinya, Rabu (8/1/2025).

    Oleh karena itu, mengingat proyek tanggul laut raksasa ini sudah direncanakan sejak lama, ada hal yang perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

    “Kita sedang meneliti lebih lanjut, membuka dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya, termasuk feasibility studies yang dilakukan di tahun atau era sebelumnya, untuk kembali mempelajari apakah memang masih relevan atau ada hal-hal yang perlu terus kita update dan perbaiki,” ujar AHY.

    Ia menyebut bahwa tantangan penurunan permukaan tanah yang kini dihadapi bisa ditangani dengan melakukan beberapa hal selain membangun tanggul laut raksasa, contohnya seperti normalisasi sungai.

    Maka dari itu, ketika tiba waktu tanggul laut raksasa benar-benar perlu dibangun, masalah seperti penurunan permukaan tanah itu bisa teratasi terlebih dahulu.

    Ia pun mengatakan bahwa bahwa pembangunan infrastruktur seperti ini memerlukan dana yang besar. Pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri.

    Hal itu mengingat tanggul laut raksasa ini juga tidak hanya akan dibangun di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain di pesisir seperti Semarang dan Demak di Jawa Tengah.

    “Cukup besar anggaran yang diperkirakan untuk bisa membangun itu. Kita tetap akan serius untuk bisa menggarap ke depan, walaupun kita juga tahu bukan hanya Jakarta yang menghadapi ancaman banjir rob atau land subsidence tadi,” ucap AHY.

    “Tapi juga di wilayah Semarang, Jawa Tengah, termasuk Demak, kita mau meninjau juga termasuk juga ke arah timur di utara Pulau Jawa secara keseluruhan,” lanjutnya.

    Ia pun menyebut pemerintah akan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

    Kerja sama dengan sektor swasta, dari dalam atau luar negeri, akan menjadi bagian penting dari pembiayaan proyek ini.

    Kini, AHY tengah menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa ini.

    “Ada keterbatasan anggaran di sana sini. Kita harus mencari sumber-sumber pendanaan yang juga kredibel. Pemerintah tidak bisa sendirian. Kita melibatkan atau ingin memperkuat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha investasi harus kita hadirkan baik dari dalam maupun luar negeri,” jelas AHY.

    “Ini akan terus kami pikirkan dan tentunya menunggu arahan-arahan dari Bapak Presiden,” pungkasnya.

    Pengakuan Adik Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto akan mulai menjalankan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

    Hal itu diungkap oleh adik dari Prabowo, yaitu Hashim Djojohadikusumo.

    Program tanggul laut raksasa sudah dicanangkan sejak 1994. Namun, kata Hashim, hingga saat ini belum terealisasi.

    “Sampai sekarang belum jalan. Nah, rencananya kan sudah ada, konsultan-konsultan sudah menyusun, tapi mungkin harus diperbaiki,” kata Hashim usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Hashim yang kini mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi itu pun menjelaskan urgensi di balik proyek ini.

    Menurut dia, tujuan tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa yang terancam akan amblesnya permukaan tanah. Dia bilang, saat ini permukaan laut tengah meningkat karena perubahan iklim.

    “Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara Pulau Jawa. Ini di luar Sumatra. Ini tanggul laut untuk menjaga pantai utara,” ujar Hashim.

    Proyek tanggul laut raksasa direncanakan membentang dari Banten hingga Jawa Timur.

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyebutkan, program ini memerlukan waktu sekitar 20 tahun untuk diselesaikan dan mungkin akan melibatkan dua hingga tiga presiden ke depan dalam pelaksanaannya.

    “Tapi harus mulai sekarang. Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam. Bisa berapa juta hektare kita hilang,” ucap Hashim.

    “Ini semacam emergency, harus segera, karena ini perlu waktu cukup lama,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana melibatkan sektor swasta dalam proyek Giant Sea Wall.

    Menurut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, proyek ini merupakan salah satu program besar Presiden Prabowo Subianto.

    “Utamanya di Jakarta karena penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat, sangat, mengkhawatirkan,” katanya saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Kementerian PU diminta untuk menggenjot pembangunan Giant Sea Wall yang rencananya membentang dari Jakarta hingga Gresik.

    Dody dan kawan-kawan diminta setidaknya bisa mempercepat pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20-30 km dulu.

    “Makanya kami dari PU (dalam) beberapa kesempatan diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa menbangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km,” ujar Dody.

    Pembangunan Giant Sea Wall ini, kata Dody, akan melibatkan pengusaha swasta karena keterbatasan anggaran.

    “Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta. Kemudian untuk sisanya kami berharap proyek yang di Jakarta bisa menjadi contoh misalnya bagi Semarang dan Surabaya,” ucapnya.

    Adapun fokus pembangunan Kementerian PU pada pemerintahan ini akan tertuju pada dukungan terhadap sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

    Pembangunan di pemerintahan saat ini juga disebut akan lebih berbasis pada masyarakat. Dody menyinggung bagaimana akhir-akhir ini sedang banyak terjadi PHK.

    “Di samping juga bapak presiden kan juga membentuk badan khusus untuk pengentasan kemiskinan yang dipimpin Pak Budiman Sudjatmiko,” tutur Dody.

    “Makanya kemungkinan besar salah satu tugas pokok kami adalah akan memperbanyak poin-poin itu yang berhubungan dengan masyarakat luas. Kita berdayakan masyarakat kita,” pungkas.

    Tanggul Laut Raksasa di Era Jokowi  

    Pada awal Januari 2024, pemerintahan yang saat itu masih dipimpin Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa.

    Skenario itu digagas melalui konsep Pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut.

    Estimasi total kebutuhan anggaran pembangunan Tanggul Laut dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi adalah sebesar Rp 164,1 triliun.

    Skema pendanaan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sudah ada Project Management Office (PMO) untuk giant sea wall ini.

    Adapun hal ini disampaikan Airlangga dalam seminar nasional bertajuk “Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)” di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

    “Fase A pembangunan tanggul pantai dan sungai dan sistem pompa dan polder. Ini di wilayah (Pesisir Utara) Jakarta,” ujar Airlangga.

    Kemudian, Fase B itu merupakan pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka di wilayah barat pesisir Utara Jakarta.

    Fase B harus dikerjakan sebelum tahun 2030 dengan asumsi penurunan tanah/land subsidence tidak dapat dihentikan.

    Berikutnya, kata Airlangga, adalah Fase C yang ada di wilayah timur pesisir Utara Jakarta. Ini harus dikerjakan sebelum 2040.

    Catatan, apabila laju penurunan tanah tetap terjadi setelah 2040, maka konsep Tanggul Laut Terbuka akan dimodifikasi menjadi Tanggul Laut Tertutup.

    “Dengan di-launching hari ini oleh Pak Menteri Pertahanan, mungkin ini kita integrasikan semua menjadi sistem yang terintegrasi dari barat sampai ke timur,” ujar Airlangga.

    “Seminar ini mudah-mudahan bisa di-kickoff supaya ini bisa skalanya kita perbesar dan lebih masif lagi dan ini adalah program yang sifatnya transformatif,” lanjutnya. 

     

  • Bersama 19 Organisasi Lainnya, Pimpinan Presidium PNI Jan S Maringka Resmi Bergabung ke Formas – Halaman all

    Bersama 19 Organisasi Lainnya, Pimpinan Presidium PNI Jan S Maringka Resmi Bergabung ke Formas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Hashim Djojohadikusumo secara simbolis meresmikan dan menyerahkan Bendera Pataka Formas kepada Jan S Maringka selaku pimpinan Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI). 

    Organisasi PNI bersama 19 Organisasi baru lainnya resmi dilantik dan bergabung Formas.

    Peresmian dan pelantikan Presidium PNI dilaksanakan dalam rangkaian Gathering Akhir Tahun Formas dan Launching Gerakan Peduli Anak Sekolah (GEMAS) di Auditorium Abdulrahman Saleh, Radio Republik Indonesia (RRI), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).

    Jan Maringka yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Intelejen (JAM Intel) Kejaksaan Agung RI 2017-2020 dan eks Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2022-2023, menerima langsung pataka organisasi dari Hashim Djojohadikusumo didampingi Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handoyo Budhisedjati.

    “Saya Hasjim Djojohadikusumo atas nama Wanbin Formas menyerahkan Bendera Pataka kepada Dr Jan S Maringka SH MH Pimpinan Presidium PNI yang menyatakan bergabung kepada Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS). Semoga sukses dan bisa bekerjasama membangun Indonesia Emas 2045,” kata Hasjim sapaan akrabnya.

    Jan Maringka sapaan akrabnya mengatakan, organisasi PNI siap berkontribusi membantu pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan anggaran di semua sektor. Termasuk juga mengawasi pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah.

    “Apa yang disampaikan Pak Hashim itu adalah sejalan dengan konsep jaga pangan yang telah kami gaungkan saat menjabat Irjen Kementan RI beberapa waktu lalu,” ujar Maringka di sela-sela acara pelantikan dan peresmian.

    Pada momen peresmian 19 organisasi baru Formas, Ketua Wanbin Formas, Hashim Djojohadikusumo memberikan sambutan di hadapan ratusan anggota dan pengurus FORMAS. Hashim berpesan, agar Formas yang telah memiliki dukungan 56 organisasi masyarakat sipil hendaknya semakin kuat dan terus bersinergi untuk mengawal dan memonitoring kinerja pemerintah.

    Hashim juga berharap jajaran Formas ikut berperan mengawasi program pemerintah terutama dalam mengawasi anggaran program Pemberian Makanan Bergizi bagi anak sekolah.

    “Saya tau pelaksanaan program pemberian makanan bergizi ini sudah mulai bermunculan tikus-tikus. Tikus-tikus ini maksud saya adalah para koruptor yang ingin makan dari situ. Ada laporan bahwa UKM yang mau ambil bagian dalam penyediaan makanan bergisi di Badan Gizi harus menyetor dana sekian miliar,” ungkap Hashim dengan raut wajah serius.

    Menanggapi pernyataan Hashim tersebut, Ketua Umum FORMAS Handoyo Budhisejhati mengatakan, dengan bergabungnya ke 19 organisasi baru, hal ini menunjukan bahwa masyarakat mulai timbul kepedulianya terhadap program program pemerintah.

    “Dan organisasi-organisasi ini akan terus berperan aktif di dalamnya untuk berkomitmen serta bekerja sama dengan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur,” ujar Handoyo.

    Pada kesempatan ini, Formas juga meluncurkan program GEMAS. “Hal ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap cita-cita bangsa dan Asta Cita Presiden Prabowo untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, khususnya di sektor Pendidikan,” ujarnya.

    Pada kesempatan ini turut hadir mentan Panglima TNI Yudo Margono, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Dirut RRI Hendrasmo, Anggota DPR RI Mardani Alisera, Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso, Ketua KPTIK Dedi Yudianto, Ketum SPRI Hence Mandagi, Ketum SMSI Firdaus, Ketum PPDI Fery Sibarani, dan puluhan pimpinan organisasi lainnya yang tergabung dalam Formas.

  • Budiman Sudjatmiko ke Kebumen, Upayakan Pengentasan Kemiskinan lewat Pertanian Kelengkeng Regional 24 Desember 2024

    Budiman Sudjatmiko ke Kebumen, Upayakan Pengentasan Kemiskinan lewat Pertanian Kelengkeng Regional 24 Desember 2024

    Budiman Sudjatmiko ke Kebumen, Upayakan Pengentasan Kemiskinan lewat Pertanian Kelengkeng
    Tim Redaksi
    KEBUMEN, KOMPAS.com 
    – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)
    Budiman Sudjatmiko
    melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Selasa (24/12/2024).
    Budiman
    dijadwalkan mengikuti acara Haul Pon Pes Miftahul Anwar Pekeyongan Desa Podoluhur, Kecamatan Klirong.
    Setelah acara selesai, Budiman berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat yang mewakili Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
    Usai menghadiri haul, Budiman dan rombongan kemudian menuju lahan pertanian
    kelengkeng
    di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit.
    Dalam kunjungannya tersebut Budiman mengatakan, BP Taskin kini berupaya mengentaskan kemiskinan melalui integrasi pertanian.
    Upaya tersebut dilakukan dengan menggaet investor pertanian yang dikelola masyarakat miskin atau kelompok masyarakat.
    “Nanti kita identifikasi dulu dimana kantong-kantong kemiskinan, setelah itu nanti kita integrasikan dengan pertanian modern dengan menggaet investor,” kata Budiman saat berdialog dengan petani kelengkeng Selasa (24/12/2024).

    Budiman mengatakan, BP Taskin kini berupaya penih mendorong investasi di kantong-kantong kemiskinan.
    Tak hanya itu, pihaknya juga akan memfasilitasi kolaborasi para pegiat ekonomi dari kalangan miskin bersama para investor.
    “Skemanya sudah kita diskusikan, investasi di kantong-kantong kemiskinan di pertanian kelengkeng, di mana masyarakat miskin terlibat di dalamnya,” kata Budiman di sela-sela meninjau perkebunan kelengkeng.
    Ia menambahkan, perkebunan kelengkeng di kantong-kantong kemiskinan di Kebumen ini akan dijadikan gerakan nasional. Perkebunan kelengkeng di Kebumen akan dijadikan prototipe di daerah lainnya.
    “Kalau jni berhasil akan menjadi contoh untuk komoditi lainnya di seluruh Indonesia,” kata mantan aktivis 1998 ini.
    Untuk mengentaskan kemiskinan kata Budiman, para petani harus juga mempunyai rumah yang layak huni. Untuk itu pemerintah juga akan menyediakan progam 3 juta rumah untuk masyarakat.
    “Dari keuntungan industri kelengkeng itu, kemudian digunakan para petani untuk mencicil rumah dari program-program pemerintah,” kata Dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Budiman Sudjatmiko Jamin PPN 12 Persen Tak Akan Ganggu Daya Beli Masyarakat Miskin Regional 24 Desember 2024

    Budiman Sudjatmiko Jamin PPN 12 Persen Tak Akan Ganggu Daya Beli Masyarakat Miskin Regional 24 Desember 2024

    Budiman Sudjatmiko Jamin PPN 12 Persen Tak Akan Ganggu Daya Beli Masyarakat Miskin
    Tim Redaksi
    KEBUMEN, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI,
    Budiman Sudjatmiko
    , menegaskan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 tidak akan berdampak buruk pada masyarakat miskin.
    Budiman menjelaskan, kenaikan
    PPN 12 persen
    hanya berlaku untuk barang mewah, bukan kebutuhan sehari-hari.
    Oleh karena itu, ia yakin masyarakat miskin yang jarang membeli barang mewah tidak akan terdampak.
    “PPN 12 persen kan hanya untuk barang mewah yang sudah ditetapkan menteri keuangan, untuk kebutuhan sehari-hari itu nol persen,” ujar Budiman saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Selasa (24/12/2024).
    Menurut Budiman, kebijakan ini tidak akan mempengaruhi petani dan nelayan yang tidak mengonsumsi barang mewah.
    Bahkan, kebutuhan pokok masyarakat tetap bebas dari PPN 12 persen.
    “Masyarakat miskin nggak (terdampak), ini hanya untuk barang mewah. Petani-petani, nelayan-nelayan yang memang hampir tidak mampu mengkonsumsi barang mewah ya semuanya tidak terdampak,” lanjut Budiman.
    Selain itu, Budiman menyebutkan kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini telah berhasil ditekan hingga angka 0,8 persen.
    Keberhasilan ini, kata Budiman, sebagian besar didorong oleh bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
    “Bansos untuk kemiskinan ekstrem sangat sukses membantu. Sekarang Indonesia berhasil menekan kemiskinan ekstrem 0,8 persen. Targetnya 2026 kita ingin nol persen kemiskinan,” jelasnya.
    Budiman juga mengungkapkan, BP Taskin sedang menginventarisasi kantong-kantong kemiskinan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kebumen.
    BP Taskin berencana menggandeng pertanian, khususnya pertanian kelengkeng, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
    “BP Taskin akan segera mengkolaborasikan pertanian terutama kelengkeng di Desa Lembupurwo sebagai alat pengentasan kemiskinan,” kata Budiman.
    Dalam upayanya, BP Taskin berfokus pada integrasi pertanian dengan melibatkan investor untuk mengelola pertanian bersama masyarakat miskin.
    “Nanti kita identifikasi dulu di mana kantong-kantong kemiskinan, setelah itu kita integrasikan dengan pertanian modern dengan menggaet investor,” ujar Budiman.
    Selain itu, Budiman mengatakan, BP Taskin akan mendorong investasi di kantong-kantong kemiskinan melalui sektor pertanian, seperti perkebunan kelengkeng di Kebumen, yang akan dijadikan model untuk daerah lainnya di Indonesia.
    “Kalau ini berhasil, akan menjadi contoh untuk komoditas lainnya di seluruh Indonesia,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.