Asa Gelandangan hingga Anak Jalanan Menimba Ilmu di Sekolah Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anak-anak jalanan, gelandangan, hingga pengemis dan pemulung yang selama ini hidup terlunta-lunta di jalanan kini punya kesempatan menimba ilmu lewat program
Sekolah Rakyat
yang digagas pemerintah Presiden
Prabowo Subianto
Wakil Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S Deyang mengatakan, Sekolah Rakyat bakal menampung masyarakat yang belum terdata dalam sistem administrasi kependudukan maupun pendataan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya para anak jalanan di atas.
“Jadi benar-benar rakyat yang paling bawah, yang mungkin selama ini kita lihat hidup di jalanan. Mereka lahir di lingkungan yang tidak stabil dan akhirnya mewarisi kemiskinan dari orangtua mereka,” ujar Nanik di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Ia mengingatkan, Sekolah Rakyat ditujukan tidak hanya untuk masyarakat miskin pada umumnya, tetapi juga masyarakat miskin ekstrem serta mereka yang selama ini tak terdata.
Oleh karena itu, BP Taskin bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan berbagai pihak lainnya untuk mendata masyarakat yang selama ini tidak terjangkau sistem administrasi.
“Kalau yang miskin ekstrem mungkin sudah masuk dalam data, tapi ada banyak yang belum terdaftar sama sekali,” ujar Nanik.
Ia mencontohkan, menurut laporan sementara dari Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), terdapat sekitar 4,2 juta pemulung di Indonesia (belum diverifikasi), di mana 50 persen di antaranya tidak memiliki KTP.
BP Taskin akan terus melakukan verifikasi terhadap data tersebut dan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk memproses administrasi kependudukan bagi mereka yang belum memiliki identitas resmi.
“Tapi ada banyak ternyata yang kita temukan dia itu pemulung dan ini masih laporan sementara kita mesti verifikasi,” ujar Nanik.
“Nah ini berarti nanti yang kita sekolahkan ini baik yang tidak ber-KTP, atau yang nggak punya KTP nanti kita proses,” kata dia melanjutkan.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyebutkan, anak-anak miskin yang bersekolah di Sekolah Rakyat juga bakal diberikan pekerjaan di proyek-proyek strategis pememrintah ketika mereka lulus kelak.
“Bagi yang lulus, kami sepakat untuk melakukan inkubasi dan menyalurkan mereka ke program-program besar seperti pembangunan 3 juta rumah, penyediaan makanan bergizi gratis, dan program prioritas lainnya,” kata Budiman, Selasa.
Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan pendidikan yang layak serta akses langsung ke dunia kerja.
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menjadi jembatan bagi lulusannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Budiman.
Kendati demikian, Budiman juga tetap mendorong lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan hingga pendidikan tinggi.
Ia menyatakan, pemerintah akan menggandeng perusahaan swasta untuk mendukung pendanaan pendidikan maupun membuka peluang kerja bagi lulusan Sekolah Rakyat.
“Kami sepakat bahwa lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya berhenti di SMA. Mereka yang berbakat dan berminat akan didorong untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara yang siap bekerja akan disalurkan ke program strategis pemerintah,” ujar Budiman.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto ingin agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia minimal mempunyai satu Sekolah Rakyat.
“Harapan Presiden, ke depan setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat,” kata Saifullah.
“Namun, tentu ini dilakukan secara bertahap,” ujar dia.
Gus Ipul
, sapaan akrabnya, menargetkan Sekolah Rakyat bisa mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.
Saat ini, Kementerian Sosial tengah mengidentifikasi jumlah sekolah yang siap beroperasi dalam tahap awal program ini.
“Mudah-mudahan di tahun ajaran 2025-2026 bisa kita mulai. Sekarang sedang kita matangkan, kita identifikasi berapa sekolah yang bisa memulai program ini,” kata Gus Ipul.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah membuka berbagai opsi untuk mendanai pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk dukungan dana dari pihak swasta.
Namun, pendanaan dari perusahaan swasta harus seizin Presiden Prabowo.
“Kalau tadi disebut oleh BP Taskin, bahwa pihak swasta bisa berpartisipasi, tentu semua harus mendapat persetujuan dari Presiden,” ujar Gus Ipul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Budiman Sudjatmiko
-
/data/photo/2025/03/18/67d9125136da9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Asa Gelandangan hingga Anak Jalanan Menimba Ilmu di Sekolah Rakyat")
Asa Gelandangan hingga Anak Jalanan Menimba Ilmu di Sekolah Rakyat
-
Jalin Kolaborasi, BP Taskin Buka Peluang Bantu Pendanaan Sekolah Rakyat Melalui CSR Swasta
PIKIRAN RAKYAT – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk mengupayakan lulusan Sekolah Rakyat (SR) dapat berkontribusi.
Kolaborasi tersebut sekaligus membuka peluang penggalangan dana bagi Sekolah Rakyat melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta.
“Kebetulan di dalam proses kami, di BP Taskin dimungkinkan bagi kami untuk melakukan pendanaan penggalangan yang tidak mengikat ya, baik CSR, hibah atau segala macamnya,” ujar Budiman Sudjatmiko di Kemensos RI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Maret 2025.
Budiman menilai SR berasrama cocok untuk memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan, seperti dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
“Memajukan kesejahteraan UU dan menjaga kebenaran bangsa itu bisa diselesaikan sekolah rakyat. Kami menganggap ini sesuatu yang sangat prioritas,” ujarnya.
Kriteria Warga Ekonomi Terendah
Budiman Sudjatmiko di Kemensos RI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Maret 2025.
Wakil Kepala BP Taskin, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan pihaknya dan Kementerian Sosial juga berkolaborasi untuk melakukan pendataan terhadap warga dengan status sosial-ekonomi terendah, seperti gelandangan, sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan itu.
“Jadi, anak-anaknya ini diambil yang di jalanan tadi untuk disekolahkan di boarding school, nanti orangtuanya diberikan penghidupan, mungkin ada yang kerja, ada yang berdagang atau bertransmigrasi,” ujarnya.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Cak Imin Dorong Sinergi Antarkementerian untuk Hilangkan Kemiskinan Ekstrem pada 2026
loading…
Menko PM Muhaimin Iskandar, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Ballroom BPJS, Jakarta, Jumat (14/3/2025). FOTO/IST
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mendorong kementerian/lembaga bersinergi dalam program pengentasan kemiskinan . Cak Imin, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada 2026 mendatang.
Hal itu ditegaskan Cak Imin usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Ballroom BPJS, Jakarta, Jumat (14/3/2025). Hadir dalam RTM itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan beberapa kementerian lainnya yang diwakili wakil menteri dan deputi.
Dalam pertemuan itu, Cak Imin mengingatkan bahwa Presiden Prabowo memiliki target dalam penurunan angka kemiskinan. Prabowo meminta kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada 2026 dan kemiskinan relatif turun menjadi 4,5%. Sementara berdasarkan data, saat ini terdapat 8,7% penduduk Indonesia yang masuk golongan miskin relatif.
“Kemenko PM akan mengoordinasi semua kementerian yang terkait untuk membuat kemiskinan ekstrem ini hilang pada tahun 2026,” kata Cak Imin dalam konferensi pers usat RTM.
Untuk mencapai target tersebut, Kemenko PM menekankan program pengentasan kemiskinan mulai dari penilaian status, menetapkan penerima, hingga manfaat pada penerima harus berdasarkan data yang tepat.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan, pihaknya harus bekerja sama dengan Kemenko PM dalam program pengentasan kemiskinan.
“Salah satu yang kami kerjakan berdasarkan Perpres 163 Tahun 2024 adalah membuat rencana induk pengentasan kemiskinan. Rencana yang kami buat ini akan juga kami berikan kepada Kememko PM sebagai kementerian yang mengoordinasikan masalah kemiskinan,” kata Budiman.
Menurutnya, ada kesamaan antara BP Taskin dan Kemenko PM dalam melihat penanganan kemiskinan di Indonesia. “Kita sama-sama menekan pengeluaran masyarakat agar tidak tinggi dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui industrialisasi,” katanya.
-
Natalius Pigai Sebut RI Tak Mungkin Kembali ke Orba Fedi Nuril: Sulit untuk Tidak Khawatir
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan Indonesia tidak mungkin kembali ke sistem militerisme dan otoritarianisme seperti yang terjadi di masa orde baru.
Natalius Pigai dengan tegas mengatakan hal ini tidak mungkin dan tidak mungkin bisa terjadi.
“Kalau militerisasi, kembali seperti nuansa orde baru, saya katakan sangat tidak mungkin. Tidak mungkin,” ujar Pigai
Ia menyebut beberapa alasan yang membuat hal ini mustahil terjadi.
Diantaranya, para menteri yang ada dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto beberapa di antaranya berasal dari kalangan aktivis yang memperjuangkan reformasi.
“Hampir lebih dari 30 persen wakil menteri adalah aktivis civil society yang pernah jatuh bangun membangun peradaban demokrasi dengan cara reformasi,” ungkap Pigai.
“Saya, Agus Jabo, Budiman Sudjatmiko, Nezar Patria, coba cek semua wamen adalah kelompok-kelompok civil society,” tuturnya.
Karena pernyataannya itulah, Artis Kondang sekaligus pemain Film, Fedi Nuril menyoroti.
Melalui cuitan di akun X pribadinya, Fedi Nuril menyebut atasanya adalah jebolan orde baru.
Karena hal itulah Fedi mengaku begitu sulit untuk tidak khawatir.
“Kepada Bapak @NataliusPigai2,” tulisnya dikutip Kamis (13/3/2025).
“30% Wamen dijabat aktivis, tapi presidennya (atasan Wamen) jebolan Orde Baru. Sulit untuk tidak khawatir,” tuturnya.
(Erfyansyah/fajar)
-
BP Taskin Sebut Kemiskinan Dapat Picu Ketidakamanan Nasional
loading…
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko saat memberikan kuliah singkat pada peserta Sespim Polri di Kantor BP Taskin, Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025). FOTO/IST
JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menilai kemiskinan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga berpotensi mengancam keamanan nasional. Sebab, meningkatnya angka kemiskinan dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik.
Hal itu disampaikan Budiman Sudjatmiko dalam kuliah singkat di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim Polri). Kuliah digelar di Kantor BP Taskin, Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).
Dalam menghadapi kemiskinan, kata Budiman, ada faktor penting yang tidak boleh diabaikan, yakni potensi gangguan terhadap stabilitas nasional. Menurutnya, golongan rentan miskin yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kelas menengah. Kelas ini sangat mudah jatuh ke dalam kemiskinan karena berbagai faktor seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau hilangnya akses ekonomi lainnya. Meskipun secara ekonomi kelas menengah lebih mapan, mereka sering kali merasa kecewa terhadap sistem politik yang ada, dan kecerdasan mereka bisa dimanfaatkan untuk menggalang massa atau melakukan perubahan radikal.
“Orang pintar yang tidak diberi kesempatan akan melihat masa depan suram, dan orang miskin yang ekstrem malah cenderung melihat masa depan cerah,” kata Budiman.
Frustrasi dan rasa putus asa yang muncul di kalangan kelas menengah dapat memicu ketidakstabilan, terutama jika mereka tidak diawasi dengan baik oleh aparat.
Dalam diskusi tersebut, peserta kuliah juga memberikan masukan mengenai kategori kemiskinan. Budi Asrul, salah seorang peserta, mengungkapkan fenomena menarik di Jakarta, di mana ada orang miskin yang mapan. Ia mencontohkan Pak Ogah, yang sehari-hari bisa menghasilkan uang hingga jutaan rupiah dari aktivitas di sekitar Senayan. Meski pendapatan mereka tinggi, namun cara hidup tersebut tidak mendukung ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
“Di beberapa daerah, polisi bisa menghilangkan orang miskin yang hidup dengan cara seperti ini dengan menindaknya,” kata Budi.
Fenomena ini menjadi salah satu indikasi bahwa kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku ekonomi yang tidak sehat. Budiman menilai bahwa penyebab fenomena ini adalah sistem ekonomi yang belum sehat. Banyak orang kaya yang tidak mendapatkan penghasilan dari produksi yang sah, dan ekonomi seringkali hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ini terjadi karena pemanfaatan alam yang tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
“Permasalahan ekonomi di Indonesia adalah ekonomi yang bukan berdasarkan entrepreneurship. Politik kita tidak didanai oleh perusahaan yang menambah nilai, tetapi didanai oleh perusahaan perkebunan, pertambangan, dan pembabatan hutan,” ungkap Budiman.
-
Kemenkop Perkuat Peran Koperasi sebagai Distributor Pupuk
Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koperasi berkomitmen untuk menggalakkan akselerasi program reforma agraria. Komitmen tersebut dilakukan dengan penguatan koperasi sebagai pengelola lahan dan distributor pupuk bersubsidi dari produsen kepada petani.
Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna mengungkapkan, reforma agraria menjadi sarana strategis untuk mewujudkan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
Selain itu, Destry mengatakan dampak efektif reforma agraria terutama menyasar bagi petani, dapat dilakukan dengan dikonsolidasikan melalui wadah koperasi. Ia mengatakan, rakyat tidak melulu perlu diberikan sertifikat tanah untuk dikelola apabila mengejar hasil produksi yang optimal.
“Wadah koperasi petani sebagai pengelola lahan juga akan terjamin mendapatkan bibit hingga pupuk yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang akan menjadikan koperasi sebagai penyalur pupuk bersubsidi dari produsen,” jelas Destry dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).
Lebih lanjut, Destry menuturkan peran koperasi sebagai distibutor pupuk dan penjamin produksi petani dapat diwujudkan dengan menjadi agregator dan konsolidator yang akan membantu pemasaran. Kemudian, lanjut dia, koperasi juga dapat meringankan beban petani selama proses tanam hingga panen karena seluruh mata rantai produksinya dikelola oleh koperasi.
“Ini komitmen Kemenkop agar partisipasi masyarakatnya di arahkan dalam bentuk koperasi sesuai Asta Cita. Memang program reforma agraria ini belum berjalan smooth, nah ini saatnya kita menjahit kembali agar keberlanjutannya ada,” ujarnya.
Hal itu diungkap Destry pada acara Asia Land Forum (ALF) 2025 di Jakarta, Rabu kemarin (19/2/2025). Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Ossy Dermawan, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Yudi Kurnia.
Menanggapi ide Kemenkop, Dewan Nasional KPA Yudi Kurnia berharap melalui ALF, semua permasalahan yang terjadi dalam program reforma agraria dapat didiskusikan dan dapat mengadopsi dari praktik baik yang telah dilakukan oleh beberapa negara di Asia.
Yudi menjelaskan, peran masyarakat sipil untuk menjadi bagian dari permasalahan konflik atau sengketa tanah sangat dibutuhkan. Bahkan koperasi, katanya, bisa menjadi penengah dari segala permasalahan yang timbul di lapangan.
“Melalui ALF ini, saya berharap kita bisa bertukar gagasan dan berbagi pengalaman untuk menetapkan solusi yang bisa direalisasikan. Kita harapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat kolaborasi yang kita jalin selama ini,” Kata Yudi pada kesempatan yang sama dengan pernyataan koperasi sebagai distributor pupuk.
-
Presiden Harus Turun Langsung Pimpin Reformasi Agraria
loading…
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat menghadiri Asia Land Reform 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025). FOTO/DOK.BP TASKIN
JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa reformasi agraria adalah kunci utama bagi kemajuan sebuah negara. Menurutnya, tanpa penyelesaian masalah agraria, sebuah negara tidak akan mampu bertransformasi menjadi negara industri besar.
“Reformasi agraria adalah hal yang harus dilakukan apabila kita ingin menjadi negara industri besar. Ibaratnya, kita harus menyelesaikan masalah kita dengan mantan apabila ingin mempunyai pacar baru. Selama reformasi agraria ini tidak selesai, maka kemiskinan akan sulit untuk lepas. Masa depan tidak akan selalu cerah, karena terhantui masalah tanah. Untuk masuk ke industri maju, kita butuh sumber daya alam yang memihak rakyat banyak, terutama tanah,” kata Budiman dalam acara Asia Land Reform 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Pemerintahan Prabowo-Gibran, lanjut Budiman, menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi kemiskinan dengan memasukkan reformasi agraria ke dalam program Asta Cita. Hal ini turut dikonfirmasi oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Darmawan, yang menyatakan bahwa reformasi agraria menjadi salah satu program prioritas kementeriannya.
Dalam acara bertema Aksi Bersama Percepatan Reforma Agraria, Pembangunan Desa, dan Koperasi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan, beberapa menteri yang dijadwalkan hadir membatalkan kehadiran mereka. Namun, selain Budiman Sudjatmiko yang hadir sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), turut hadir Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal Konsorsium) dan Ida Nurlinda (Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjadjaran) sebagai narasumber.
Semua narasumber sepakat bahwa reformasi agraria harus dipimpin langsung oleh presiden agar dapat berjalan efektif. Mereka menekankan pentingnya dukungan dari partai politik, TNI, Polri, organisasi masyarakat, LSM, serta seluruh elemen masyarakat.
“Kalau semua lapisan mendukung, maka reformasi agraria ini bisa menggunakan dekrit. Karena, bila presiden mengeluarkan dekrit, tetapi banyak unsur masyarakat yang menolak, itu akan jadi bumerang. Akan banyak urusan tanah yang didistribusikan kepada rakyat bisa dicari-cari kesalahannya sebagai korupsi tanah,” jelas Budiman.
Pernyataan Budiman ini mendapat dukungan dari Ida Nurlinda yang menegaskan bahwa presiden harus turun langsung dalam menangani reformasi agraria. Dalam acara yang diselenggarakan oleh High Level Panel Asia Land Reform ini, beberapa peserta yang menghadapi permasalahan tanah turut diundang untuk berbagi pengalaman. Dewi Kartika menyoroti bahwa mayoritas masalah tersebut berkaitan dengan Kementerian Kehutanan, terutama yang menyangkut tanah adat.
“Benar seperti yang dikatakan Budiman Sudjatmiko, kalau tanpa dukungan penuh pemerintah, tanah negara yang dikembalikan menjadi tanah adat bisa dipelintir jadi kasus korupsi. Contohnya, bagaimana kasus tanah pagar laut sulit ditelusuri karena terlalu banyak pihak yang terlibat. Apabila presiden turun langsung, pasti masalah tanah langsung beres,” kata Dewi Kartika.
Reformasi agraria tetap menjadi isu strategis dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan komitmen penuh dan dukungan lintas sektor, diharapkan permasalahan tanah dapat segera dituntaskan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan.
(abd)
-
Budiman Sudjatmiko Sebut MBG Dukung Pengentasan Kemiskinan
loading…
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko memaparkan program kerjanya dalam Ngobrol Santai dengan Komunitas Media di kantornya, Senin (17/2/2025). FOTO/ABDUL MALIK MUBAROK
JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki potensi besar untuk dikolaborasikan dengan agenda pengentasan kemiskinan. Program yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 ini diyakini dapat mendorong tercapainya sejumlah program strategis pemerintah.
“Potensi kolaborasi program MBG dengan agenda pengentasan kemiskinan, beberapa program strategis Pak Prabowo bisa tercapai, seperti hilirisasi, swasembada pangan, mengurangi ketergantungan impor bisa tercapai, mendukung pengembangan SDM, dan mendukung program ketahanan pangan,” kata Budiman Sudjatmiko dalam Ngobrol Santai dengan Komunitas Media di kantornya, Senin (17/2/2025).
Budiman menambahkan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian di tingkat desa. Program ini ditargetkan dapat melibatkan masyarakat di 50.000 desa di Indonesia sebagai penyedia produksi pangan.
“Orang miskin harus menjadi penyuplai utama, bukan hanya bergantung pada vendor besar. Kami mengidentifikasi ada 75.000 desa di Indonesia, dan jika minimal 50.000 desa berpartisipasi, kita bisa mencetak 650.000 hektare sawah yang tersebar di seluruh desa,” katanya.
Selain itu, BP Taskin juga menargetkan pembangunan 60.000 peternakan ayam dan sapi sebagai bagian dari program MBG. Program ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan melahirkan petani serta peternak dari generasi Milenial dan Generasi Z.
“Kita bisa merekrut 500.000 SDM baru dan membangun 2.000 lumbung pangan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, beberapa program strategis Pak Prabowo dapat tercapai,” kata Budiman.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Taskin, Nanik S Deyang menambahkan, program MBG telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebab, penyiapan makanan bergizi gratis menyerap banyak tenaga kerja.
“Satu dapur MBG membutuhkan sekitar 50 pekerja untuk menyediakan rata-rata 3.000 porsi setiap hari. Saya menghitung total akan ada sekitar 200 ribuan lebih dapur MBG, artinya 1,2 juta orang langsung bekerja,” ujarnya.
(abd)
-
Momen Prabowo Cium Tangan Try Sutrisno saat Tiba di HUT ke-17 Gerindra
Jakarta –
Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto sempat mencium tangan Wapres ke-6 Jenderal (Purn) Try Sutrisno beberapa saat. Momen itu terjadi saat Prabowo tiba di HUT ke-17 Gerindra yang digelar di SICC, Bogor, Jawa Barat.
Pantauan detikcom, Sabtu (15/2/2025), Prabowo tiba di lokasi acara sekitar pukul 09.07 WIB bersama dengan Wapres Gibran Rakabuming, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, hingga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Tiba di lokasi, Prabowo langsung menyalami satu per satu tokoh yang hadir, termasuk Try Sutrisno. Saat itu, Prabowo memegang dan mencium tangan Try Sutrisno beberapa saat. Try Sutrisno lalu menyambut momen itu dan memegang bahu Prabowo.
Sejumlah tokoh hadir dalam perayaan HUT ke-17 Gerindra ini, di antaranya para ketua umum partai politik yakni Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, hingga Ketum PSI Kaesang Pangarep.
Selain itu, hadir juga jajaran Kabinet Merah Putih, yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menkomdigi Meutya Hafid, Mendagri Tito Karnavian, Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Wamendagri Bima Arya Sugiharto, Wamendagri Ribka Haluk, Wamenaker Immanuel Ebenezer.
Kemudian Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua DPD Sultan Nadjamudin, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, eks Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
(eva/idh)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-
Prabowo Hadiri HUT ke-17 Gerindra Bareng Gibran dan Jokowi
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat. Prabowo tiba bersama Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wapres Gibran Rakabuming, hingga Presiden ke-7 Joko Widodo.
Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (15/2/2024), Prabowo tiba pukul 09.07 WIB. Prabowo, Gibran, dan Jokowi kompak mengenakan kemeja lengan panjang putih.
Tiba di lokasi, Prabowo tampak menyalami satu per satu tokoh yang hadir. Gibran dan Jokowi tampak berada di belakang Prabowo dan turut menyalami para tokoh.
Sementara Gibran dan Jokowi duduk, Prabowo menghampiri para kader Gerindra. Prabowo melayani kader yang antusias ingin bersalaman dengan Prabowo.
Sufmi Dasco dan Mensesneg Prasetyo Hadi tampak mendampingi Prabowo dalam momen tersebut. Prabowo lalu kembali ke tengah untuk duduk di kursi yang telah disediakan.
Adapun tokoh yang hadir dalam HUT Gerindra ini diantaranya, Menko Polkam Budi Gunawan; Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas; Menko PMK Pratikno; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra.
Hadir pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menkomdigi Meutya Hafid; Mendagri Tito Karnavian; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi; Menkes Budi Gunadi Sadikin; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim; Wamendagri Bima Arya Sugiharto; Wamendagri Ribka Haluk; Wamenaker Immanuel Ebenezer.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla; Ketua DPD Sultan Nadjamudin; Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili; Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno; Cagub Sumatera Utara terpilih, Bobby Nasution; Cagub Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi; eks Ketua MPR Bambang Soesatyo; Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko;
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh; Plt Ketum PPP Mardiono; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; Ketua DPP PDIP Said Abdullah; Bendum PDIP Olly Dondokambey.
(eva/eva)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu