Xcloud.id

Tag: Budiman Sudjatmiko

  • Prabowo Bukan yang Pertama, Intip Sejarah Pemberian Abolisi dan Amnesti dari Presiden Soekarno hingga Jokowi

    Prabowo Bukan yang Pertama, Intip Sejarah Pemberian Abolisi dan Amnesti dari Presiden Soekarno hingga Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif presiden dalam bidang hukum bukan hal baru. Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi, amnesti dan abolisi sudah berkali-kali diberikan.

    Contoh historis seperti Keppres Nomor 449 Tahun 1961 untuk tokoh-tokoh gerakan pasca-kemerdekaan, hingga Keppres Presiden Jokowi pada 2016, 2019, dan 2021 untuk korban jeratan UU ITE.

    Presiden pertama RI Soekarno pernah mengeluarkan Keppres Nomor 449 Tahun 1961 Amnesti dan Abolisi untuk tokoh-tokoh gerakan Pasca-Kemerdekaan, misalnya Daud Buereuh Aceh, Kahar Muzakar PRRI/Permesta Sulsel, Kartosuwiryo (DI TII/Jawa), dan Ibnu Hadjar (DI TII/Kalsel).

    Era Presiden Soekarno, diterbitkan Keppres Nomor 63 tahun 1977 Amnesti dan Abolisi untuk Pelaku Pemberontakan Fretilin di Timor Leste. Keppres Nomor 123 Tahun 1998 Pengampunan bagi tokoh oposisi Orde Baru dan separatis di Aceh, seperti Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, dan lain-lain.

    Kemudian era Presiden Abdurrahman Wahid, diterbitkan Keppres Nomor 159/1999 dan Nomor 93/2000 Amnesti dan Abolisi untuk Aktivis Orba dan pengkritik pemerintah, seperti Budiman Sudjatmiko, Garda Sembiring, dan lain-lain.

    Presiden SBY pun pernah menerbitkan Keppres Nomor 22 tahun 2005 Pengampunan untuk pihak GAM. Serta Presiden Jokowi memberikan tiga kali, yaitu 2016, 2019, dan 2021 untuk Baiq Nurul dan Saiful Mahdi untuk Korban Jeratan UU ITE, serta Din Minimi eks Pimpinan Kelompok Bersenjata Aceh

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto merupakan pelaksanaan hak prerogatif Presiden RI sesuai dengan konstitusi, bukan suatu kebijakan istimewa.

  • Menko PM sebut difabel, lansia, ODGJ akan dapat bansos abadi

    Menko PM sebut difabel, lansia, ODGJ akan dapat bansos abadi

    Sampai hari, ini kita berkesimpulan untuk difabel, manusia lanjut usia—manula, sama ODGJ itu abadi, bansos terus

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyebut masyarakat dalam kategori difabel, lanjut usia atau lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) abadi.

    “Ya, ada term (istilah) periode. Sampai hari, ini kita berkesimpulan untuk difabel, manusia lanjut usia—manula, sama ODGJ itu abadi, bansos terus,” ucap Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7) malam.

    Selain dari tiga kategori kelompok masyarakat rentan itu, pemberian bansos akan dibatasi. “Untuk sementara maksimal lima tahun,” tuturnya.

    Di samping itu, Cak Imin menepis akan ada konsep baru terkait bansos untuk kategori masyarakat miskin. “Belum. Masih sesuai standar BPS (Badan Pusat Statistik),” katanya menegaskan.

    Sebelumnya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengusulkan bansos hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang rentan, seperti golongan lansia, difabel, dan ODGJ.

    Budiman mengungkapkan usulan tersebut dalam rangka menanggapi adanya fenomena penyalahgunaan bansos untuk judi daring atau judol.

    “Bansos baiknya hanya untuk yang lansia, yang mungkin difabel, mungkin yang ODGJ, ya, ‘kan?” kata dia saat ditemui di Jakarta, Jumat (11/7).

    Ia menekankan masyarakat miskin yang secara fisik masih kuat harus diberdayakan agar mereka terbebas dari kemiskinan dengan kekuatan yang mereka miliki.

    Dalam upaya tersebut, pihaknya telah merumuskan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang mencakup sembilan pendekatan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

    Kesembilan pendekatan tersebut, jelas Budiman, di antaranya pada sektor pangan, hunian, perumahan, energi terbarukan, transportasi, pendidikan, kesehatan, industri kreatif, dan industri digital.

    “Karena itulah, Pak Prabowo Subianto membuat BP Taskin agar pengentasan kemiskinan approach-nya tidak sekadar memberikan pelampung,” katanya menegaskan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembungkaman Beathor Seusai Sebut Ijazah Jokowi Made in Pasar Pramuka

    Pembungkaman Beathor Seusai Sebut Ijazah Jokowi Made in Pasar Pramuka

    GELORA.CO – Hubungan antara polemik ijazah Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan dipecatnya Bambang Beathor Suryadi dari jabatan tenaga ahli pimpinan di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) tengah menuai sorotan.

    Adapun pemberhentian politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, disampaikan dalam surat resmi bernomor B.116/KS.02/SES/6/2025. 

    Surat ini ditandatangani langsung oleh Kepala Sekretariat BP Taskin, Eni Rukawiani. Dalam surat itu, diterangkan bahwa masa kerja Beathor berakhir pada 30 Juni 2025 dan tidak diperpanjang.

    Selain itu, berdasarkan evaluasi internal yang sudah dilakukan, Beathor dinyatakan melanggar kode etik dan tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

    Usut punya usut, pemecatan ini ternyata terjadi tak berselang lama setelah pada pertengahan Juni 2025 lalu, Beathor Suryadi menuding bahwa ijazah Jokowi tidak dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), melainkan dicetak di Pasar Pramuka. Beathor Suryadi adalah seorang aktivis dan pengacara yang sudah beberapa kali terlibat dalam kasus-kasus politik dan hukum. 

    Saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Pancasila pada 1980-an, Beathor adalah sosok kritis terhadap rezim Orde Baru di bawah Soeharto.

    Menyoal itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai pemecatan Beathor Suryadi dari BP Taskin setelah menyebut ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, sebagai upaya pembungkaman. Beathor dengan statusnya sebagai pejabat negara dan nyanyiannya justru merupakan puncak dari kecurigaan publik soal ijazah Jokowi.

    “Beathor membuka jejak genealogi ijazah Jokowi yang dicatat di Jalan Pramuka. Dia berupaya untuk meyakinkan para aktivis supaya hati-hati dengan kekuasaan. Akhirnya, dia kena damprat dari kekuasaan. Kan Beathor naik ketika Jokowi berkuasa, sekarang dia diturunkan atau dipaksa turun sebagai penasehat ahli lembaga yang dipimpin Budiman Sudjatmiko dan Iwan Sumule,” kata Rocky Gerung dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, dikutip Monitorindonesia.com, Rabu (8/7/2025).

    “Jadi kedudukan Beathor itu adalah pejabat negara sebetulnya. Nah, sekarang karena dia mempersoalkan ijazah dari mantan kepala negara maka dia dipecat.”

    “Nah, kita mau membaca itu sebagai eskalasi, atau bahkan akumulasi dari kecurigaan publik, kegelisahan publik tentang kepastian ijazah palsu Jokowi. Jadi, Beathor akhirnya harus menghadapi fakta bahwa dia akan dibungkam,” timpalnya.

    Tak hanya itu, Rocky Gerung juga menilai pemecatan dari BP Taskin dan upaya pembungkaman ini adalah permainan kecil bagi Beathor. Sementara, lanjut Rocky, permainan besar bagi publik adalah kejujuran dari pihak UGM terkait ijazah Jokowi.

    Dia pun meminta agar Jokowi legawa menunjukkan ijazah demi meredam kegaduhan publik. Tapi bagi Beathor, ya udah berkali-kali dia masuk penjara zaman Orde Baru. Bagi dia itu ya permainan kecil. Tapi permainan besar adalah ditunggu oleh publik. Apa sebetulnya kejujuran dari UGM?” ungkapnya.

    “Dan alumni UGM sudah memberi ultimatum pada rektor supaya mengundurkan diri kalau tidak bisa membuat kejujuran, memastikan bahwa UGM itu harus datang ke publik, perlihatkan ijazah aslinya. Demikian juga, Jokowi dengan legawa harusnya memperlihatkan [ijazah, red.] supaya kasus ini betul-betul diteduhkan,” bebernya.

    Rocky Gerung menilai, keterbukaan Jokowi dan UGM mengenai polemik ijazah ini juga dinanti-nanti oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dan saya kira Presiden Prabowo juga menunggu itu, karena nggak mungkin Prabowo yang menuntut kan, itu etikanya tidak ada di situ,” kata Rocky Gerung.

    “Tapi kelihatannya Presiden Prabowo juga berharap banyak bahwa lembaga-lembaga resmi ini betul-betul mengucapkan kejujuran. Lembaga resmi pertama tentu ada UGM, ada lembaga lain KPU, segala macam. Tapi masalah utamanya kan ada di UGM,” imbuh Rocky Gerung.

  • Sudah Ada 7 Lembaga Baru di Pemerintahan Prabowo, Bakal Bertambah Lagi

    Sudah Ada 7 Lembaga Baru di Pemerintahan Prabowo, Bakal Bertambah Lagi

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diperkirakan menambah sejumlah lembaga atau institusi baru. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat membahas soal tantangan pengelolaan keuangan negara.

    “Kita semua melihat bahwa sejak beberapa tahun terakhir hingga ke depan, akan terus bermunculan institusi-institusi baru. Bukan hanya kementerian, tetapi juga lembaga-lembaga lainnya,” katanya dalam pelantikan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan, disiarkan YouTube @KemenkeuRI, Sabtu (14/6/2025).

    Sejumlah lembaga baru memang dibentuk dan sudah menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Pembentukan institusi baru mayoritas dilakukan saat Prabowo menjabat, namun ada juga yang dipersiapkan oleh pemerintahan sebelumnya.

    Di sisi lain, ada juga institusi yang sudah direncanakan untuk dibentuk namun belum terealisasi. Salah satunya adalah Badan Penerimaan Negara (BPN). Meski begitu BPN bakal tetap jadi prioritas Prabowo, seperti tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

    Lembaga yang Sudah Terbentuk di Pemerintahan Prabowo:

    1. Badan Gizi Nasional (BGN)

    BGN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski berjalan pada era pemerintahan Prabowo, BGN sebenarnya sudah dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Pembentukan BGN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024. Saat ini BGN masih menjalankan program MBG yang mayoritasnya menyasar anak-anak sekolah.

    Badan yang dipimpin Dadan Hindayana ini merupakan institusi dengan anggaran terbesar yang mencapai Rp 217,86 triliun. Jumlah tersebut mengungguli anggaran Kementerian Pertahanan yang sebesar Rp 167,4 triliun, atau Kepolisian RI (Polri) sebesar Rp 109,67 triliun.

    Besarnya anggaran tersebut sejalan dengan kebutuhan anggaran MBG yang juga besar. Tahun 2026 anggaran untuk MBG diprediksi tembus Rp 300 triliunan, naik dua kali lipat dibanding anggaran tahun ini yang mencapai Rp 171 triliun.

    2. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

    BPI Danantara diluncurkan Prabowo pada Senin, 24 Februari 2025. Danantara diproyeksi akan mengelola aset sebesar US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.678 triliun (asumsi kurs Rp 16.310).

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan, seluruh masyarakat Indonesia patut berbangga dengan diluncurkan Danantara. Ia mengatakan badan pengelola investasi ini menjadi yang terbesar di dunia.

    “Semua patut bangga dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar. Danantara akan jadi dana kekayaan negara terbesar di dunia,” kata Prabowo dalam sambutannya usai peluncuran BPI Danantara dikutip dari YouTube resmi Sekretariat Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

    Nama-nama besar mengisi jabatan di Danantara, seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan atau Chief Executive Officer (CEO), Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Dewan Pengawas, Ray Dalio sebagai Dewan Penasehat dan nama-nama besar lainnya.

    3. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)

    Sesuai dengan namanya, BP Taskin merupakan badan yang dibentuk Prabowo untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pembentukan BP Taskin mengacu pada Peraturan Presiden No 163 Tahun 2024.

    Prabowo menunjuk nama Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala BP Taskin dan melantiknya pada 22 Oktober 2024. Dalam kepemimpinannya, Budiman menargetkan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem di Tanah Air pada tahun 2026.

    Di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, BP Taskin merancang program pengentasan kemiskinan ekstrem bukan sekadar menyalurkan bantuan sosial (bansos), namun mengangkat masyarakat kategori miskin ekstrem melalui banyak program.

    “Dengan berbagai intervensi program pemerintah yang fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang efektif, maka kami berkeyakinan dalam jangka waktu 20 bulan dari sekarang, 2,35 juta jiwa kelompok miskin ekstrem itu akan bisa dientaskan,” kata dia kepada detikcom pada April 2025.

    4. Badan Penyelenggara Haji

    Badan Penyelenggara Haji dibuat untuk menjalankan dua misi utama dari pemerintah. Misi pertama adalah memastikan keberangkatan jamaah dengan aman, sementara misi kedua adalah meningkatkan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

    Agar fokus dengan tujuan, Badan Haji dan Umrah dibuat terpisah dengan Kementerian Agama (Kemenag). Untuk mewujudkan kenyamanan ibadah haji dan umrah, salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden adalah pembangunan perkampungan haji khusus untuk jemaah Indonesia di Tanah Suci.

    Badan Penyelenggara Haji dipimpin K.H. Moch. Irfan Yusuf sebagai kepala, dan Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala. Keduanya dilantik Prabowo pada Oktober 2024.

    5. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

    Badan baru ini dibentuk Prabowo untuk memonitor dan mengawasi program-program kerja para menteri. Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertujuan memaksimalkan kinerja kabinet Merah Putih.

    Aris Marsudiyanto ditunjuk Prabowo sebagai Kepala badan tersebut pada Oktober 2024 lalu. Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya.

    Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

    “Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat,” ungkap Aris.

    6. Badan Intelijen Keuangan (BIK)

    Badan tersebut berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

    Terbentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalam pasal 7. Kemudian pada pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

    “(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala,” tulis beleid tersebut.

    7. Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

    Luhut Binsar Pandjaitan dapat tugas khusus dari Presiden Prabowo, yaitu memimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut dilantik Prabowo pada Oktober 2024 bersama para menteri Kabinet Merah Putih.

    Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi fokusnya sebagai ‘Economic Think Tank’ yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Jodi kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

    Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana.

    Prabowo, kata Jodi, meminta Luhut untuk turut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi.

    (ily/ara)

  • 7 Deretan Nama Disebut Bikin Partai Prima Jadi Paling Beruntung di Dunia Nasional

    7 Deretan Nama Disebut Bikin Partai Prima Jadi Paling Beruntung di Dunia Nasional

    Deretan Nama Disebut Bikin Partai Prima Jadi Paling Beruntung di Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ada sejumlah nama yang disebut-sebut turut menjadikan
    Partai Prima
    sebagai partai politik (parpol) paling beruntung di dunia.
    Penilaian Partai Prima sebagai “parpol paling beruntung di dunia” ini disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg),
    Juri Ardiantoro
    , dalam acara Kongres Hari Lahir ke-4 Partai Prima, di Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2025).
    Partai Prima dinilainya menjadi parpol paling beruntung karena partai itu bisa ikut berkuasa tanpa harus ikut Pemilu 2024.
    Sederet nama-nama tokoh disebut Juri sebagai pihak yang berkontribusi membuat Partai Rakyat Adil Makmur tersebut menjadi melejit di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Ketua umumnya (Agus Jabo) menjabat sebagai wakil menteri Sosial, menduduki kursi pemerintahan. Simpatisan partai ini banyak sekali di pemerintahan. Ada Bung Mugi (Wamen HAM), Bung Pigai (Menteri HAM), Bung Nezar (Wamenkomdigi), Bung Budiman (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Bung Faisol Riza (Wamenperin),” tutur Juri.
    Agus Jabo Priyono
    adalah Ketum partai itu. Dia dulu merupakan aktivis pendiri Partai Rakyat Demokratik (
    PRD
    ) di era pengujung Orde Baru.
    Juri juga menyebut nama Mugi, yakni Mugiyanto Sapin yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM). Sama seperti Agus Jabo, Mugi dulu juga merupakan aktivis yang melawan Orde Baru.
    Mugi merupakan aktivis dari Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dan pernah diculik Tim Mawar.
    Nama selanjutnya yang disebut Juri berkontribusi terhadap kesuksesan Partai Prima adalah Pigai, yakni Menteri HAM Natalius Pigai yang merupakan atasan dari Mugi saat ini.
    Nezar Patria, nama yang disebut Juri, merupakan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), dulunya juga aktivis kontra-Orde Baru Soeharto.
    Sama seperti Mugi, Nezar juga merupakan korban penculikan aktivis oleh Tim Mawar. Nezar juga berasal dari SMID.
    Nama Budi yang disebut Juri adalah Budiman Sudjatmiko yang saat ini menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dulunya, Budiman adalah Ketua pertama PRD.

    Nama Faisol Riza juga disebut, politikus PKB yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin). Dulunya, Faisol juga merupakan aktivis PRD.
    “Saya kebetulan salah satu yang banyak bergaul dengan teman-teman aktivis ’80, ’90-an. Jadi kita tahu para pejabat ini dulunya seperti apa. Bung Pigai dulu kayak apa, Bung Mugi dulu kayak apa, Bung Jabo kayak apa. Jangankan makan pakai nasi, makan mi saja patungan. Dimasak di atas bungkus kemudian bagi-bagi dengan teman yang lain. Sekarang jadi wamen bagi-bagi mi ke masyarakat Indonesia,” kata Juri.
    Dia juga mendoakan suatu saat nanti Ketum Prima Agus Jabo bisa menjadi Wapres, bukan hanya Wamensos.
    “Ini patut ditulis dalam sejarah politik Indonesia. Partai tidak ikut pemilu, tapi ikut berkuasa. Bayangkan kalau kalkulasi teman-teman dipakai, berapa modal ikut pemilu, berapa pusing kita dapatkan. Maka, partai paling beruntung di dunia ini sekarang adalah Partai Prima,” jelas Juri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BP Taskin Targetkan Kemiskinan Ekstrem Hilang dalam 2 Tahun

    BP Taskin Targetkan Kemiskinan Ekstrem Hilang dalam 2 Tahun

    loading…

    Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko saat kunjungan kerja ke Desa Kutasari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (16/4/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia akan hilang sepenuhnya dalam dua tahun ke depan. Target ini disampaikan Budiman saat kunjungan kerjanya ke Desa Kutasari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (16/4), dalam diskusi bertajuk ‘Entaskan Kemiskinan, Raih Kesejahteraan Hidup yang Lebih Sejahtera setelah Redistribusi Tanah’.

    Budiman menyampaikan, target tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi dengan jajaran Kabinet Merah Putih sebelum Hari Raya Idulfitri 2025. Ia menekankan bahwa program reforma agraria menjadi titik awal dari percepatan pengentasan kemiskinan.

    “Program sertifikat tanah adalah awal dari percepatan pengentasan kemiskinan,” ujar Budiman di hadapan warga dan tokoh masyarakat setempat.

    Menurut Budiman, Presiden Prabowo telah memberi instruksi jelas untuk melanjutkan program redistribusi lahan dengan pendekatan yang lebih progresif. Salah satunya adalah mendorong para petani menjadi pengusaha dengan memanfaatkan lahan untuk produksi pangan baik untuk kebutuhan sendiri maupun ekspor.

    Agar tujuan ini tercapai, Budiman menyebut pentingnya kehadiran investasi di desa yang disertai kerja sama dengan petani. Ia menegaskan bahwa petani harus menjadi pemegang saham mayoritas dalam kerja sama tersebut, dengan nilai saham yang setara dengan lahan seluas dua hektare.

    Budiman juga mengapresiasi perjuangan warga lima desa di Kecamatan Cipari yang selama ini berjuang mendapatkan hak atas tanah. Ia menilai reforma agraria sudah menunjukkan hasil sejak ia masih menjadi anggota DPR. Kini, sebagai Kepala BP Taskin, ia berkomitmen melanjutkan dan memperluas program ini.

    “Desa-desa yang dulu menjadi sumber konflik agraria, seperti di sini, akan diubah menjadi desa pertanian modern. Setelah lahan dikuasai, akan dikelola untuk pertanian modern dan hasilnya diekspor melalui perusahaan modern,” jelasnya.

    Ia mencontohkan keberhasilan program serupa yang telah diterapkan di Indramayu dan menunjukkan hasil positif. BP Taskin, kata Budiman, akan mereplikasi model ini di berbagai daerah di Indonesia.

    “Karena redistribusi lahan bukan sekadar bagi-bagi tanah,” tegas Budiman.

    Selain program reforma agraria, BP Taskin juga akan mulai menyalurkan bantuan tunai kepada warga miskin ekstrem mulai April 2025. Namun, Budiman menegaskan bantuan ini akan dievaluasi dan dialihkan ke program yang lebih produktif, khususnya di sektor pertanian. Warga yang masih produktif akan dilibatkan dalam program ketahanan pangan nasional.

    Dengan strategi terpadu antara redistribusi lahan, pemberdayaan ekonomi petani, dan intervensi sosial, Budiman optimistis Indonesia akan mampu menghapus kemiskinan ekstrem dalam waktu dua tahun.

    (abd)

  • Presiden singgung Maruarar-Trenggono stres saham jatuh saat paripurna

    Presiden singgung Maruarar-Trenggono stres saham jatuh saat paripurna

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden singgung Maruarar-Trenggono stres saham jatuh saat paripurna
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 20:45 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto turut membahas anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa hari lalu serta menyinggung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang stres karena saham yang jatuh.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    “Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman, saudara-saudara. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang, di antara saudara-saudara. Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, mana Trenggono? Oh duduk sebelahan,” kata Prabowo seraya mencari posisi duduk Maruarar dan Trenggono saat Sidang Kabinet Paripurna.

    Prabowo pun berkelakar ada pula menteri-menteri yang tampaknya tidak terpengaruh saat IHSG jatuh, salah satunya Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

    “Mana lagi ya? Kalau Budiman enggak, Budiman tenang aja karena enggak punya saham dia,” kata Prabowo sambil tertawa terbahak-bahak.

    Selain tiga menteri tersebut, giliran Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hingga Kepala BKPM/Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani yang disinggung Presiden.

    Saat menteri-menteri menyebutkan nama Amran, Presiden Prabowo pun langsung menepis bahwa Menteri Amran juga tidak terpengaruh dengan harga saham karena tidak berinvestasi saham.

    Namun, saat menteri-menteri menyebutkan nama Rosan, Presiden Prabowo seolah tidak memedulikan Rosan yang dinilainya tidak terpengaruh karena harga saham jatuh.

    “Siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia enggak main saham dia. Dia enggak main saham, dia enggak main saham,” kata Prabowo.

    Pada Selasa (18/3), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam lebih dari 5 persen sehingga membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

    Pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa (18/3) siang, IHSG tercatat ditutup melemah 395,87 poin atau 6,12 persen ke posisi 6.076,08.

    Sementara itu, indeks LQ45 tercatat turun 38,27 poin atau 5,25 persen ke posisi 691,08.Sedangkan pada penutupan perdagangan Selasa (18/3) sore, IHSG ditutup melemah 248,56 poin atau 3,84 persen ke posisi 6.223,39.

    Sumber : Antara

  • Gelak Tawa dan Canda Prabowo ke Menteri Saat Bahas Saham Turun

    Gelak Tawa dan Canda Prabowo ke Menteri Saat Bahas Saham Turun

    Jakarta –

    Momen unik terekam dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto hari ini. Prabowo mencolek beberapa menteri yang menurutnya punya banyak saham dan sempat tertekan saat pasar saham anjlok beberapa hari lalu.

    Mulanya, Prabowo mengungkapkan harga saham bisa saja naik dan turun secara fluktuatif, namun pemerintah akan tetap fokus menjaga harga pangan agar bisa stabil.

    “Pangan adalah hal yang paling utama. Harga saham boleh naik turun, pangan aman negara aman sudara-sudara,” beber Prabowo dalam sidang kabinet yang dilaksanakan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Canda Prabowo pun berlanjut. Dia mencolek dua menteri yang dikenal punya banyak saham, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.

    Kebetulan, Maruarar dan Trenggono duduk bersebelahan. Katanya kedua menteri itu cukup stres ketika harga saham rontok beberapa hari kemarin.

    “Saya lihat yang stresss harga saham turun beberapa orang aja di antara kalian, Maruarar, Trenggono. Mana Trenggono? Oh duduk sebelahan itu malah,” kata Prabowo sambil tertawa dan menunjuk-nunjuk keduanya, diikuti gelak tawa para menteri yang hadir.

    Lebih lanjut dia juga mencolek Kepala BP Pemberantasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dalam candaannya. Katanya Budiman sedikit tenang karena tak punya saham.

    “Kalau Budiman nggak, tenang aja dia nggak punya saham,” katanya diikut gelak tawa cukup panjang.

    Prabowo masih tak kunjung hentikan candaannya. Dia pun mengincar beberapa nama menteri lain untuk dijadikan candaan. Salah satunya adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Katanya, Rosan kepalanya sudah botak jadi tak stres lagi saat harga saham rontok.

    “Siapa lagi? Amran? Nggak main saham dia. Siapa lagi itu? Rosan. Rosan udah botak jadi nggak apa-apa itu,” ujar Prabowo lagi diikuti gelak tawa semua orang dalam ruangan.

    Seperti diketahui, kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat anjlok lebih dari 6,12% ke level 6.076 pada perdagangan sesi I Selasa kemarin. Imbasnya, BEI sampai menutup sementara perdagangan saham di saat penurunan terjadi sampai 5%.

    (hal/rrd)

  • Kementan Siapkan Pemberdayaan Petani untuk Hilirisasi dan MBG

    Kementan Siapkan Pemberdayaan Petani untuk Hilirisasi dan MBG

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan program pemberdayaan petani untuk mendukung hilirisasi industri serta pasokan bahan baku program makan bergizi gratis (MBG). Program ini bersifat proyek percontohan (pilot project) dan akan menggandeng Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan di Indonesia.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan program ini akan diterapkan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan potensi pertanian yang kuat.

    Program pemberdayaan petani akan difokuskan pada budi daya komoditas strategis di 15 provinsi, termasuk beberapa wilayah di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

    Untuk mendukung program ini, Kementan menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan BP Taskin. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko di kantor Kementan, Jakarta Selatan, pada Kamis (20/3/2025).

    “Kita punya pengalaman di Banyuwangi yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 38% menjadi 8%. Pola ini akan kita terapkan di 15 provinsi berbasis pertanian,” ujar Amran.

    Amran menegaskan para petani di 15 provinsi tersebut akan diberdayakan untuk mengembangkan komoditas pertanian yang sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing. Program ini juga bertujuan untuk memenuhi pasokan industri hilirisasi dalam negeri serta mendukung penyediaan bahan baku untuk program makan bergizi gratis.

    “Program ini tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, tetapi juga memastikan pasokan bahan baku untuk pangan bergizi,” tambah Amran.

    Setiap daerah akan dikembangkan berdasarkan keunggulan komparatif produksi pertaniannya. Keunggulan ini mengacu pada komoditas unggulan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing sektor pertanian.

    Sebagai contoh, Brebes memiliki keunggulan dalam budi daya bawang merah. Kementan berencana membangun cold storage agar harga tetap stabil, baik saat panen raya maupun di luar musim. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan difokuskan pada peternakan sapi dan kambing, sedangkan Sulawesi Selatan mengembangkan jagung sebagai komoditas utama.

    “Kita melihat keunggulan komparatif suatu daerah berdasarkan agroklimat dan kulturnya,” jelas Amran.

    Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menekankan sinergisitas antara BP Taskin dan Kementan diharapkan membawa dampak positif berkelanjutan, baik dalam peningkatan produksi pertanian maupun pengentasan kemiskinan.

    “Kementan fokus mendorong swasembada pangan melalui budi daya dan hilirisasi, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. BP Taskin ingin memastikan pertumbuhan ini berdampak pada penurunan kemiskinan hingga 0% atau minimal menghapus kemiskinan ekstrem,” ungkap Budiman terkait program pemberdayaan petani Kementan.

  • Desa Berperan Penting dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Budaya

    Desa Berperan Penting dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Budaya

    loading…

    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dalam peresmian Kantor DPP dan Rumah Singgah Desa Bersatu di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Pengentasan kemiskinan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis budaya. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menilai desa merupakan ujung tombak dalam upaya ini karena memiliki pemahaman mendalam terhadap budaya dan antropologi masyarakat, yang mampu mengurai persoalan kemiskinan secara efektif.

    Hal itu disampaikan Budiman Sudjatmiko dalam peresmian Kantor DPP dan Rumah Singgah Desa Bersatu di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025). Menurutnya, selama ini pendekatan pengentasan kemiskinan cenderung teknokratik dan finansial. “Sudah saatnya pengatasan kemiskinan harus diikat dengan cara budaya,” ujar Budiman.

    Ia juga menekankan pentingnya menyeimbangkan standar universal kesejahteraan dengan kondisi spesifik setiap daerah dan suku di Indonesia.

    Budiman mengungkapkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan selama ini berpusat pada afirmasi, advokasi, dan proteksi melalui program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Meski bermanfaat, ia menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih berkelanjutan.

    “Pendekatan sebelumnya seperti memberikan pelampung agar masyarakat tidak tenggelam, tetapi kini kita perlu menyediakan perahu agar mereka bisa bergerak menuju kehidupan yang lebih baik,” katanya.

    Sembilan Perahu untuk Masa Depan Lebih BaikBP Taskin merancang strategi baru dengan menghadirkan sembilan sektor utama sebagai perahu bagi masyarakat miskin agar dapat keluar dari ketergantungan pada bantuan sosial. Sektor-sektor tersebut meliputi pangan, energi baru dan terbarukan, perumahan, pendidikan, teknologi digital, industri kreatif, kesehatan, pengolahan, dan transportasi.

    Saat ini, pemerintah telah mengembangkan tiga sektor melalui program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dan Sekolah Rakyat Miskin Berasrama. Menurut Budiman, enam sektor lainnya membutuhkan pengelolaan strategis dengan melibatkan desa sebagai ujung tombak.

    “Melalui koperasi desa, BUMDes, dan perangkat desa, masyarakat miskin dapat memanfaatkan sektor-sektor tersebut secara produktif, sehingga mereka tidak hanya menerima bantuan tetapi juga berdaya secara ekonomi,” ujarnya.

    Dengan fokus pada pendekatan berbasis budaya dan kolaborasi ekonomi yang kuat, BP Taskin berharap strategi ini dapat menciptakan perubahan signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Desa diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

    (abd)