Tag: Budiman Sudjatmiko

  • Bicara Sejarah hingga Teknologi, Dedi Mulyadi Inspirasi Anak Muda Indramayu
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        22 November 2025

    Bicara Sejarah hingga Teknologi, Dedi Mulyadi Inspirasi Anak Muda Indramayu Bandung 22 November 2025

    Bicara Sejarah hingga Teknologi, Dedi Mulyadi Inspirasi Anak Muda Indramayu
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com
    – Suasana di Sekolah Politik Hilal Hilmawan Institute di Desa Singajaya, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, mendadak ramai, Sabtu (22/11/2025) sore.
    Kabar soal Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    yang akan mengisi materi membuat warga berbondong-bondong datang. Mereka bahkan menunggu dari pinggir jalan untuk menyambut kedatangannya.
    Dedi tiba bersama rombongan sekitar pukul 15.00 WIB. Bupati
    Indramayu
    ,
    Lucky Hakim
    juga terlihat hadir.
    Sementara sejumlah awak media dilarang masuk ke ruang kelas acara tersebut dan hanya diperbolehkan menunggu di luar.
    Di sisi lain, warga yang didominasi ibu-ibu dan anak-anak tetap menunggu hingga acara selesai demi bisa bersalaman dan berfoto dengan Dedi Mulyadi.
    “Kedatangan beliau hari ini atas permintaan beliau sendiri karena saya sering
    update

    sekolah politik
    dan pak Gubernur chat saya ‘nanti saya
    tengokin
    ya’,” kata
    Hilal Hilmawan
    , Anggota DPRD Jabar yang juga pendiri sekolah politik tersebut di lokasi.
    Menurut Hilal, peserta sekolah politik merupakan anak-anak muda dari berbagai latar belakang. Mereka bukan berasal dari kalangan elit politik, namun ingin belajar membangun daerahnya.
    Program ini dirancang untuk membangun jejaring serta menumbuhkan keberanian generasi muda dalam bermimpi. Hilal mengatakan, untuk mencapai kesuksesan tidak hanya dibutuhkan kerja keras, tetapi juga relasi yang kuat.
    “Makanya kita hadirkan juga tokoh-tokoh politik nasional, salah satunya pak Gubernur,” ujarnya.
    Hilal menambahkan, dalam kesempatan itu Dedi Mulyadi memberikan gambaran panjang mengenai perkembangan politik Indonesia, mulai dari era Presiden pertama Soekarno hingga masa kini.
    “Tadi saya sampaikan juga bahwa kita semua memimpikan suatu tatanan di mana tatanan itu yang penuh kedamaian, masyarakatnya sejahtera, alamnya terurus, masyarakat tidak nganggur. Dan saya meyakini kita mulai itu dari sini untuk mewujudkan tatanan tersebut,” kata dia.
    Dedi merespons baik gagasan tersebut. Ia menyampaikan harapan tentang terwujudnya masyarakat yang maju dan melek teknologi tanpa meninggalkan jati diri daerah.
    Menurut Dedi, Indramayu memiliki kekayaan budaya, mulai dari seni tari hingga musik seperti tarling. Kekayaan itu dinilai bisa menjadi identitas daerah yang memiliki nilai ekonomi.
    “Beliau (Dedi Mulyadi) juga menekankan anak muda harus tahu histori dari leluhurnya dalam berkontribusi dan pesan yang pernah leluhur berikan,” terang dia.
    Hilal menegaskan, sekolah politik ini hadir secara gratis atau tanpa dipungut biaya. Kini program tersebut berjalan di angkatan ketujuh.
    Sejumlah tokoh nasional telah hadir memberi materi, mulai dari Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, mantan Wamen Perdagangan Jerry Sambuaga, Staf Khusus Kepresidenan, Staf Khusus Kemenpora, hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang hadir pada hari ini.
    “Saya pengen tokoh-tokoh politik nasional itu memberikan inspirasi kepada anak-anak muda Indramayu, untuk menjadi orang hebat itu tidak hanya bisa bersantai-santai, sehingga mereka punya gambaran bahwa ke depan begini loh persaingan mereka secara nasional itu seperti ini,” kata Hilal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BP Taskin Laporkan Cara Menekan Angka Kemiskinan ke Presiden

    BP Taskin Laporkan Cara Menekan Angka Kemiskinan ke Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengaku akan menyampaikan laporan hasil kerja lembaganya selama satu tahun terakhir, termasuk penyusunan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional. 

    “Melanjutkan dari yang kemarin, kebetulan memang kan presentasi beberapa menteri. Kebetulan dari BP Taskin kemarin belum sempat karena sudah harus istirahat magrib,” ujar Budiman saat rapat terbatas (Ratas ) di Istana bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Budiman menjelaskan bahwa rapat tersebut menjadi ajang pelaporan hasil-hasil penugasan yang diberikan Presiden sejak pembentukan BP Taskin melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024.

    “Ya melaporkan hasil-hasil yang penugasan-penugasan yang diberikan Bapak Presiden selama setahun terakhir kepada kami. Yang mana sesuai Perpres 163 tahun 2024, tugas kami menyusun rencana induk,” jelasnya.

    Budiman menambahkan, BP Taskin telah merampungkan penyusunan rencana induk pengentasan kemiskinan serta melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

    Menurutnya, upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat langkah konkret dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

    “Kami akan melaporkan hasil rencana induk yang sudah kami susun dan kerja-kerja lain koordinasi dengan berbagai K/L dan juga pemerintah daerah mengenai pengentasan, percepatan pengentasan kemiskinan,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyebut, BP Taskin kini menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo terkait prioritas baru lembaga tersebut dalam program percepatan pengentasan kemiskinan ke depan.

    “Kami menunggu arahan dari beliau langsung tentang apa yang menjadi prioritas BP Taskin berikutnya berkaitan dengan percepatan-percepatan pengentasan kemiskinan,” tandas Budiman.

  • Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahannya berjalan, digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah pejabat mulai mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 14.10, diantaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    “Saya dapat undangan rapat paripurna kabinet,” ujar Wamenag Romo Syafi’i.

    Romo Syafi’i mengatakan Sidang Kabinet Paripurna itu akan membahas tentang satu tahun jalannya pemerintahan. “Kaitannya setahun lah, kan hari ini tepat setahun jadi Presiden,” kata dia.

    Adapun Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bersama para menteri Kabinet Merah Putih pada 31 Agustus 2025.

    Saat itu, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna setelah mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, usai situasi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan menewaskan pengemudi ojek online.

    Sementara itu, masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran jatuh pada hari ini, Senin. Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, di depan para legislator hingga presiden dan wakil presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei CELIOS 1 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftar Menteri Terbaik dan Terburuk – Page 3

    Survei CELIOS 1 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftar Menteri Terbaik dan Terburuk – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) membeberkan hasil survei kinerja menteri Kabinet Merah Putih selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Setelah survei dilakukan pada 30 September-13 Oktober 2025, Celios menyampaikan daftar menteri-menteri yang bekerja paling baik dan paling buruk.

    Dalam survei itu, responden ditanyakan pertanyaan “Menurut Anda, siapa menteri dengan kinerja Terbaik dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama satu tahun pertama?”. Responden juga ditanyakan “Menurut Anda, siapa Menteri dengan kinerja Terburuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama satu tahun pertama?”.

    Opsi jawaban meliputi seluruh nama Menteri dan Kepala Badan Kabinet Prabowo-Gibran periode masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya, responden memilihmasing-masing satu Menteri/Kepala Badan kedalam opsi peringkat 1, 2, dan 3.

    Hasilnya, menteri dengan kinerja buruk berdasarkan penilaian dari panel ahli di antaranya Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM) dengan skor -151, Dadan Indayana (Kepala BGN) -81, Natalius Pigai (Menteri HAM) -79, Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) -56, Fadli Zon (Menteri Kebudayaan) -36, Widiyanti Putri (Menteri Pariwisata) -34, Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan) -22, Budiman Sudjatmiko (Kepala BP Taskin) -14, Yandri Susanto (Menteri Desa dan PDT) -10.

    “Beberapa menteri mendapat penilaian sangat rendah. Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) berada di posisi terbawah dengan skor -151, menandakan banyaknya kritik terhadap kebijakan energi,” tulis Celios dalam keterangannya dikutip, Senin (20/10/2025).

    “Di bawahnya ada Dadan Hidayana (Kepala Badan Gizi Nasional) dengan skor -81, yang diduga terkait lonjakan kasus keracunan dan kacaunya pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG),” papar Celios.

    Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 16 Oktober 2025, memimpin rapat terbatas bersama jajaran kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis pemerintah khususnya di bidang pertanian, ekonomi dan perban…

  • Budiman Sudjatmiko Dorong Pengentasan Kemiskinan Lewat Industrialisasi Pertanian Digital di Cirebon Raya

    Budiman Sudjatmiko Dorong Pengentasan Kemiskinan Lewat Industrialisasi Pertanian Digital di Cirebon Raya

    Cirebon (beritajatim.com)  – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan pentingnya industrialisasi pertanian berbasis digital sebagai solusi nyata untuk menekan angka kemiskinan di pedesaan pada Sabtu (11/10/2025).

    Melalui program Koperasi Multi Pihak (KMP) Taskin, pihaknya mulai mengembangkan model industrialisasi pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah Aglomerasi Cirebon Raya.

    Menurut Budiman, Indonesia hingga kini masih berstatus sebagai negara agraris karena sektor pertaniannya belum berkembang menjadi industri yang kuat.

    “Sektor pertanian memegang peran penting dalam perekonomian nasional karena menyerap lebih dari 28 persen tenaga kerja atau sekitar 40 juta orang. Namun, kesejahteraan petani masih rendah akibat berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan dan perubahan iklim,” ujar Budiman dalam keterangan tertulis yang dikirim ke radaksi beritajatim.com, Senin (13/10/2025).

    Ia menambahkan, 33 juta petani di Indonesia adalah petani kecil dengan pendapatan rendah. “Lebih dari 70 persen petani kita berusia di atas 45 tahun, dan minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian terus menurun. Ini menjadi tantangan besar dalam regenerasi petani,” jelasnya.

    Melalui pendekatan industrialisasi pertanian berbasis digital, BP Taskin berupaya menghadirkan sistem pertanian yang lebih produktif, efisien, dan adil.

    Konsep ini mengintegrasikan seluruh rantai pasok — mulai dari petani, pengelola penggilingan padi, gudang logistik, hingga pedagang sembako dan konsumen — dalam satu kelembagaan ekonomi berbentuk Koperasi Multi Pihak dengan dukungan platform digital asupan.id.

    “Dengan sistem digital dan koperasi multi pihak, manfaat ekonomi dapat mengalir lebih merata. Petani, buruh tani, dan petani penggarap memiliki kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih baik sehingga kesejahteraan meningkat dan kemiskinan bisa dientaskan,” terang Budiman.

    Sebagai langkah awal, BP Taskin memilih Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon sebagai titik awal pelaksanaan program. Di wilayah tersebut terdapat 26 hektare lahan sawah dengan 593 keluarga miskin ekstrem yang menjadi sasaran utama pemberdayaan.

    “Kami ingin keluarga miskin ekstrem di Cirebon menjadi lebih produktif melalui inovasi teknologi budidaya T1P4K dan menjadi subyek utama dalam industrialisasi pertanian melalui KMP Taskin,” kata Budiman.

    Hingga akhir tahun ini, BP Taskin menargetkan dapat mengonsolidasikan 7.000 hektare lahan, 272.225 petani dan buruh tani, 377 penggilingan beras, 470 gudang, 8.260 pedagang sembako, serta 90.437 keluarga konsumen ke dalam ekosistem digital dan kelembagaan koperasi multi pihak.

    Program ini juga akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sebelum diterapkan secara merata di seluruh Pulau Jawa.

    “Melalui industrialisasi pertanian berbasis digital, kami ingin memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil, ketelusuran komoditas, serta kestabilan harga yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan,” pungkas Budiman.(ted)

  • Masih Ada Warga Belum Punya, BP Taskin Luncurkan Program Bantuan Toilet dan Tangki Septik di Jakarta Pusat

    Masih Ada Warga Belum Punya, BP Taskin Luncurkan Program Bantuan Toilet dan Tangki Septik di Jakarta Pusat

    JAKARTA – Akses sanitasi yang layak bukan lagi kemewahan, tapi kebutuhan dasar. Itulah yang mendorong Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko meresmikan Program Bantuan Toilet dan Tangki Septik bagi warga Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Oktober.

    Program ini menjadi langkah awal dari tujuh titik kegiatan serupa yang akan digelar secara bertahap di wilayah DKI Jakarta. Tujuannya sederhana tapi penting, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah lewat fasilitas sanitasi yang bersih, sehat, dan aman.

    Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas Akses BP Taskin, Novrizal Tahar menegaskan bahwa program ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik. “Kami ingin memastikan setiap warga memiliki akses terhadap sanitasi yang bersih dan aman. Pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan bantuan ekonomi, tapi juga harus menyentuh aspek dasar kehidupan seperti kesehatan dan lingkungan,” ujarnya.

    Peresmian yang digelar di Jl. Tanah Rendah, RT 002 RW 01, Kampung Bali ini dihadiri Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, jajaran pemerintah kota, mitra swasta, serta masyarakat setempat. Suasana hangat terasa ketika rombongan bersepeda bersama dari Plaza Kantor Wali Kota menuju lokasi peresmian, menggambarkan semangat kolaborasi dan gaya hidup sehat.

    Program Bantuan Toilet dan Tangki Septik ini tidak berdiri sendiri. BP Taskin menggandeng tiga mitra utama yang masing-masing memiliki peran penting dalam mewujudkan sanitasi layak bagi warga. Sato hadir sebagai penyedia solusi sanitasi modern yang fokus memperluas akses toilet sehat di kawasan padat penduduk. Biovisi berkontribusi lewat teknologi ramah lingkungan yang digunakan untuk pengolahan limbah rumah tangga agar tidak mencemari tanah dan air. Sementara Aqualon memastikan keberlanjutan infrastruktur melalui produksi perpipaan air bersih, drainase, dan bahan bangunan berbasis plastik yang ramah lingkungan serta telah bersertifikat halal.

    Ketiganya tidak hanya menyumbang fasilitas, tetapi juga terlibat dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

    “Kami menyambut baik inisiatif BP Taskin bersama mitra swasta. Program ini memberi contoh konkret bagaimana sinergi lintas sektor dapat memberi dampak sosial besar bagi warga,” kata Wali Kota Arifin.

    Kegiatan ini juga diisi dengan penanaman pohon di Jalan Jati Baru 14 sebagai simbol komitmen terhadap lingkungan hijau dan sehat.

    Melalui kolaborasi ini, BP Taskin berharap program Bantuan Toilet dan Tangki Septik dapat diperluas ke enam lokasi lain di DKI Jakarta agar semakin banyak warga menikmati manfaatnya—karena pengentasan kemiskinan sejatinya dimulai dari rumah yang sehat dan lingkungan yang bersih.

  • ​BP Taskin Usulkan Buat Koperasi Tambang

    ​BP Taskin Usulkan Buat Koperasi Tambang

    Jakarta: Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menggelar audiensi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengungkap angka kemiskinan di wilayah Konawe Utara mencapai 13,35 persen, padahal wilayah tersebut dikelilingi aktivitas pertambangan nikel. Angka ini lebih tinggi dari angka kemiskinan di Provinsi Sultra sebesar 10 persen.

    Penyebabnya kata Budiman karena banyak rakyat yang selama ini hidup dari sektor pertanian tidak bisa lagi memanfaatkan lahannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pasalnya lahannya sudah masuk dalam izin usaha pertambangan.

    “Mereka dari asosiasi mengadukan masalah itu ke kami untuk dicarikan solusinya,” kata Budiman saat menerima audiensi dari Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konawe Utara di Gedung BP Taskin, Jakarta, dalam keteranganya seperti dikutip Rabu, 1 Oktober 2025.

    Solusinya kata Budiman dengan menerapkan skema koperasi tambang rakyat. Skema ini dinilai lebih memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat lokal. Hal ini sebagaimana pengalaman di Nusa Tenggara Barat (NTB), pengelolaan aktivitas tambang emas dilakukan melalui koperasi rakyat dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan aparat penegak hukum.

    Sebagai langkah awal, Budiman mengatakan, akan menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan tambang yang beroperasi di Konawe Utara.
     

    Dia ingin ada kepastian keterlibatan masyarakat, baik melalui penyerapan tenaga kerja, kontraktor lokal, maupun koperasi. “Jangan sampai kekayaan sumber daya alam hanya dinikmati segelintir pihak saja,” ujar Budiman.

    Ketua Asosiasi IUJP Konawe Utara, Rakhmatullah mengungkap banyak warga yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan kini kesulitan bertahan hidup. Hal itu terjadi karena kerusakan lingkungan di darat maupun laut sebagai akibat lahirnya IUJP.

    “Perusahaan itu punya tanggung jawab sosial terhadap kondisi masyarakat, khususnya Kabupaten Konawe Utara di daerah lingkar tambang,” kata Rakhmat.

    Karena di wilayah tambang Konawe Utara kata Rakhmat sudah terjadi pengalihan fungsi pencaharian masyarakat, dari yang masyarakat bisa bertani menjadi tidak dibolehkan lagi 
    karena sudah menjadi daerah pertambangan. “Itu yang menyebabkan angka kemiskinan tinggi,” kata dia.

    Selain itu, Rakhman mengklaim Konawe Utara merupakan salah satu penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di Indonesia, yakni Rp1,446 triliun pada 2024. Potensi besar ini dapat memberi dampak lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

    “Jika pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan kontraktor daerah, maka perekonomian masyarakat Konawe Utara akan tumbuh lebih kuat,” kata dia.

    Rakhmat menyebut dari 159 desa di Konawe Utara terdapat sekitar 30 desa yang berada di lingkar tambang. Desa-desa ini memiliki peluang besar untuk berkembang apabila skema pemberdayaan ekonomi lokal berjalan optimal.

    “Pemerintah Daerah (Pemda) juga terus berupaya mendorong perusahaan pemegang izin usaha tambang untuk lebih melibatkan masyarakat setempat,” tutup Rakhmat.

    Jakarta: Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menggelar audiensi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
     
    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengungkap angka kemiskinan di wilayah Konawe Utara mencapai 13,35 persen, padahal wilayah tersebut dikelilingi aktivitas pertambangan nikel. Angka ini lebih tinggi dari angka kemiskinan di Provinsi Sultra sebesar 10 persen.
     
    Penyebabnya kata Budiman karena banyak rakyat yang selama ini hidup dari sektor pertanian tidak bisa lagi memanfaatkan lahannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pasalnya lahannya sudah masuk dalam izin usaha pertambangan.

    “Mereka dari asosiasi mengadukan masalah itu ke kami untuk dicarikan solusinya,” kata Budiman saat menerima audiensi dari Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konawe Utara di Gedung BP Taskin, Jakarta, dalam keteranganya seperti dikutip Rabu, 1 Oktober 2025.
     
    Solusinya kata Budiman dengan menerapkan skema koperasi tambang rakyat. Skema ini dinilai lebih memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat lokal. Hal ini sebagaimana pengalaman di Nusa Tenggara Barat (NTB), pengelolaan aktivitas tambang emas dilakukan melalui koperasi rakyat dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan aparat penegak hukum.
     
    Sebagai langkah awal, Budiman mengatakan, akan menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan tambang yang beroperasi di Konawe Utara.
     

     
    Dia ingin ada kepastian keterlibatan masyarakat, baik melalui penyerapan tenaga kerja, kontraktor lokal, maupun koperasi. “Jangan sampai kekayaan sumber daya alam hanya dinikmati segelintir pihak saja,” ujar Budiman.
     
    Ketua Asosiasi IUJP Konawe Utara, Rakhmatullah mengungkap banyak warga yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan kini kesulitan bertahan hidup. Hal itu terjadi karena kerusakan lingkungan di darat maupun laut sebagai akibat lahirnya IUJP.
     
    “Perusahaan itu punya tanggung jawab sosial terhadap kondisi masyarakat, khususnya Kabupaten Konawe Utara di daerah lingkar tambang,” kata Rakhmat.
     
    Karena di wilayah tambang Konawe Utara kata Rakhmat sudah terjadi pengalihan fungsi pencaharian masyarakat, dari yang masyarakat bisa bertani menjadi tidak dibolehkan lagi 
    karena sudah menjadi daerah pertambangan. “Itu yang menyebabkan angka kemiskinan tinggi,” kata dia.
     
    Selain itu, Rakhman mengklaim Konawe Utara merupakan salah satu penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di Indonesia, yakni Rp1,446 triliun pada 2024. Potensi besar ini dapat memberi dampak lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.
     
    “Jika pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan kontraktor daerah, maka perekonomian masyarakat Konawe Utara akan tumbuh lebih kuat,” kata dia.
     
    Rakhmat menyebut dari 159 desa di Konawe Utara terdapat sekitar 30 desa yang berada di lingkar tambang. Desa-desa ini memiliki peluang besar untuk berkembang apabila skema pemberdayaan ekonomi lokal berjalan optimal.
     
    “Pemerintah Daerah (Pemda) juga terus berupaya mendorong perusahaan pemegang izin usaha tambang untuk lebih melibatkan masyarakat setempat,” tutup Rakhmat.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA – Riuh politik di Istana Negara seakan tak sepi bergema. Setelah pelantikan kabinet pada Senin (8/9/2025) September 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk merombak sebagian besar jajaran menteri, kini isu reshuffle kembali muncul.

    Seperti diketahui Sri Mulyani Indrawati, Budi Gunawan, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, dan Dito Ariotedjo telah lengser dari kursi menteri kabinet Merah Putih. Posisi mereka telah digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Ferry Juliantono, hingga pejabat baru di Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, meski seremoni pelantikan berlangsung khidmat, publik tak benar-benar pulang dengan kepastian. Dua kursi strategis dibiarkan kosong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Kekosongan itu menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar: Benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, selepas pelantikan dua pekan silam.

    Sejak awal, kabar reshuffle tak berhenti berembus. Isyarat datang dari berbagai arah dari pidato Presiden, dari pertemuan internal partai, hingga bisikan di koridor Istana. Awalnya, publik memperkirakan reshuffle jilid dua akan terjadi pada Jumat (12/9/2025).

    Namun, rencana itu buyar. Prabowo justru terbang ke Doha, Qatar, untuk bertemu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, menyusul serangan Israel ke Doha pada Selasa (9/9/2025) lalu.

    Tertundanya reshuffle lanjutan membuat publik semakin penasaran. Apalagi, pekan ini Presiden Prabowo dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025). Banyak yang menduga, pengumuman kabinet baru akan dilakukan sebelum keberangkatan ke New York.

    Pergantian Sri Mulyani menjadi headline utama. Selama hampir 14 tahun, ia menjadi ikon stabilitas fiskal. Namun, Prabowo memilih Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom dengan latar belakang lembaga penjamin simpanan, untuk menggantikannya.

    Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti membaca keputusan Prabowo sebagai kombinasi faktor pribadi dan politik.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” ujarnya.

    Tak kalah mengejutkan, pencopotan Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam. Isu lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus disebut-sebut sebagai pemicu. Meski begitu, pengamat menilai ada lapisan politik lebih dalam Prabowo mulai membersihkan warisan Jokowi.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowinisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke gerindranisasi kabinet,” lanjut Ray.

    Dua kursi kosong yakni Menko Polkam dan Menpora kini jadi arena spekulasi politik. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, sementara dipegang ad interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Namun, posisi ini dianggap terlalu vital untuk dibiarkan lama tanpa pejabat definitif.

    Sementara kursi Menpora, yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, justru memunculkan gosip segar. Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, masuk bursa calon kuat.

    Kabar di balik layar menyebut ada tujuh nama lain yang sedang dipertimbangkan untuk masuk kabinet. Dari politisi muda hingga tokoh serikat buruh, bahkan mantan lawan politik Prabowo. Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, Airin Rachmi Diany, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman disebut-sebut masuk radar. Tak ketinggalan nama Mahfud MD, mantan rival Prabowo di Pilpres 2024.

    Partai- Partai Menunggu Isyarat dan di kubu partai politik, sikapnya beragam. Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memilih berhati-hati dan menekankan bahwa keputusan itu merupakan wewenang penuh Kepala negara.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucapnya.

    PDIP, partai yang kini berposisi sebagai oposisi kritis, juga menjaga jarak dalam mengindahkan isu tersebut.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” ujar Aria Bima.

    Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko membantah dengan tegas tidak mengetahui adanya pembicaraan tersebut.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” katanya.

    Kalkulasi Politik Prabowo

    Mengapa reshuffle kali ini terasa lebih dramatis dibanding periode-periode sebelumnya? Ray Rangkuti mengatakan pertama, Prabowo sedang membangun jarak dari bayang-bayang Jokowi. Dari 12 menteri warisan Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Kedua, reshuffle bukan sekadar pergantian orang, melainkan strategi konsolidasi kekuasaan. Prabowo memerlukan tim yang benar-benar loyal sekaligus mampu menghadapi dinamika global, mulai dari krisis pangan hingga gejolak keamanan di Timur Tengah.

    Ketiga, ada kalkulasi internasional. Kehadiran Prabowo di panggung PBB pekan depan akan menjadi ujian citra. Kabinet yang solid dan berwajah baru akan memperkuat pesan bahwa Indonesia siap memainkan peran global lebih aktif.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasakan ada babak yang belum ditutup. Dua kursi kosong menjadi tanda tanya besar. Prabowo sendiri memilih menggantung jawaban. Kapan nama-nama baru akan masuk ke dalam kabinetnya.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” kata Prabowo ketika ditanya soal pelantikan Menko Polkam dan Menpora.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Bahwa gelombang baru bisa saja datang dalam hitungan hari, sebelum Presiden terbang ke New York.

    Publik kini hanya bisa menunggu: apakah reshuffle jilid dua benar-benar akan diumumkan pekan ini, atau akan kembali ditunda hingga Presiden kembali dari Sidang PBB?

    Yang jelas, tanda tanya itu tetap menggantung, sedangkan ancang-ancang reshuffle lanjutan Prabowo mungkin masih terus berlanjut.

  • Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Bisnis.com, JAKARTA – Halaman Istana Negara kembali riuh dengan keputusan besar, setelah Presiden Prabowo Subianto, berdiri tegak melantik jajaran baru dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Terlihat, para menteri yang baru diangkat berdiri dengan wajah tegang, sementara para pejabat lama yang digantikan meninggalkan jabatan dengan segala kontroversi.

    Namun, meski acara pelantikan berlangsung khidmat, publik justru pulang dengan tanda tanya besar. Dua kursi strategis masih dibiarkan kosong: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Di balik layar, isu perombakan atau reshuffle berikutnya pun jadi langsung berembus kencang.

    Kekosongan dua kursi penting ini bukan sekadar masalah teknis. Dia menjadi simbol dari dinamika politik yang sedang bergerak cepat, sekaligus pertanyaan baru: benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat dan media bersabar terkait jadwal pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru.

    Hal itu disampaikan Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat, oke ya,” ujar Prabowo sambil tersenyum ketika ditanya awak media mengenai jadwal pelantikan.

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Penyegaran atau De-Jokowi-nisasi? 

    Reshuffle kabinet selalu memicu riuh politik, terlebih jika menyentuh nama-nama besar. Kali ini, Prabowo mengganti Sri Mulyani Indrawati, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, Dito Ariotedjo, hingga Budi Gunawan.

    Sri Mulyani yang selama dua dekade lebih atau 14 tahun dikenal sebagai ikon stabilitas fiskal, digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini segera menjadi headline. Pasalnya, rumor pengunduran dirinya sudah lama berembus sejak rumahnya dijarah massa dalam kerusuhan akhir Agustus.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” analisis Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani.

    Di bidang politik, pencopotan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam juga mengejutkan. Publik menduga ini akibat lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus. Namun Mahfud MD, mantan Menko Polkam yang namanya sempat dikaitkan sebagai pengganti, punya pandangan berbeda.

    “Kalau dari sudut pandang politik kaget juga ya saya, tapi saya tidak tahu pertimbangannya. Seorang Menko Polkam bisa berkoordinasi diam-diam tanpa harus tampil ke publik. Apalagi latar belakang BG (Budi Gunawan) kan intelijen,” ujar Ray.

    Lalu ada Budi Arie Setiadi, yang sejak lama dibayangi kasus judi online ketika menjabat Menteri Kominfo era Jokowi.

    “Janji Prabowo soal pemberantasan korupsi membuat posisinya kontraproduktif. Reshuffle ini hanya menunggu momentum yang tepat,” lanjut Ray.

    Nama Abdul Kadir Karding juga ikut tergelincir. Dia dinilai mencoreng citra pemerintah akibat perilakunya di ruang publik yang viral. Sedangkan Dito Ariotedjo, Menpora termuda, dianggap gagal tampil di tengah gelombang protes mahasiswa.

    Di luar dinamika individu, para analis membaca reshuffle kali ini sebagai upaya politik jangka panjang. Dari 12 menteri warisan era Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Ini menjadi sinyal bahwa Prabowo perlahan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, membangun identitas politiknya sendiri, sekaligus memperkuat dominasi partainya di lingkar kekuasaan.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowi-nisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke Gerindra-nisasi kabinet,” ujar Ray Rangkuti.

    Dua pos kosong dalam reshuffle kali ini membuat publik penasaran. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, kini diisi sementara oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Sedangkan kursi Menpora masih dibiarkan kosong dengan alasan kandidat terpilih sedang di luar kota.

    Rumor pun segera beredar. Nama Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, disebut-sebut akan menggantikan Dito Ariotedjo. Namun, Dito memilih santai menanggapi.

    “Saya tidak tahu siapa yang akan ditunjuk Presiden. Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

    Spekulasi Nama-nama Baru Masuk Kabinet

    Spekulasi semakin liar ketika muncul daftar tujuh nama lain yang dikabarkan akan dilantik, mulai dari Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman termasuk Mahfud MD, lawan politik Prabowo saat di panggung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

    Bagi Mahfud MD, langkah Prabowo merombak kabinet bukan sekadar pergantian personel, tetapi bagian dari strategi politik cepat.

    “Kita acungkan jempol. Quick win satu sudah menyelesaikan kerusuhan, quick win dua reshuffle, quick win tiga mungkin akan terjadi di bulan Oktober yang jangka menengahnya itu perubahan Undang-Undang,” katanya.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa reshuffle bisa jadi bukan akhir, melainkan awal dari agenda politik lebih besar: konsolidasi kekuasaan, perubahan regulasi, bahkan mungkin rekayasa ulang struktur pemerintahan.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih berhati-hati. Bahkan, saat ditanya soal isu masuknya nama lain seperti Airin Rachmi Diany ke kabinet, dia menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak mutlak orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucap Bahlil.

    Sedangkan, PDIP juga mengambil jarak. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima, menegaskan partainya tidak akan merebut kursi kosong kabinet.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” katanya.

    Sementara itu, Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin yang namanya ikut terseret dalam rumor reshuffle. Namanya masuk bursa calon yang akan dilantik pun membantah ada kabar itu.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasa masih ada babak lanjutan. Spekulasi tentang siapa yang akan mengisi kursi Menko Polkam dan Menpora belum reda. Nama-nama besar masih beredar, mulai dari politisi muda hingga jenderal purnawirawan.

    Prabowo sendiri memilih menjawab dengan nada menggantung. Saat ditanya soal jadwal pelantikan Menko Polkam dan Menpora usai meninjau Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, dia hanya tersenyum.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” katanya singkat.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Perombakan kabinet Prabowo September ini menghadirkan banyak kejutan: perpisahan dengan Sri Mulyani, hilangnya Budi Gunawan dari panggung, masuknya nama-nama baru seperti Purbaya dan Ferry Juliantono, hingga pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, justru kursi kosong Menko Polkam dan Menpora yang menjadi simbol tanda tanya lebih besar. Apakah Prabowo sengaja menunda demi kalkulasi politik? Atau masih mencari figur ideal untuk dua pos strategis ini?

    Maka, ketika publik menunggu babak selanjutnya, satu hal yang jelas: reshuffle kali ini bukan akhir cerita. Ia hanya membuka pintu pertanyaan baru: Benarkah reshuffle kabinet Prabowo, masih berlanjut?

  • Politik kemarin, komisi investigasi demo hingga RUU Perampasan Aset

    Politik kemarin, komisi investigasi demo hingga RUU Perampasan Aset

    “Sebuah isu kalau tidak tahu narasumbernya itu namanya gosip, kan. Kalau di Islam, gibah. Jadi tidak perlu kita bahas,”

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (11/9) menjadi sorotan, mulai dari Prabowo setuju komisi investigasi dibentuk selidiki prahara Agustus hingga DPR pastikan RUU Perampasan Aset dibahas secara terbuka.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo setuju komisi investigasi dibentuk selidiki prahara Agustus

    Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan kelompok masyarakat sipil termasuk dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) untuk membentuk komisi investigasi independen yang menyelidiki rangkaian kerusuhan pada 25 Agustus, kemudian 28—30 Agustus 2025 di Jakarta dan daerah lainnya.

    Kerusuhan pada periode waktu tersebut, yang kemudian disebut oleh GNB sebagai prahara Agustus, turut diwarnai oleh aksi pembakaran dan penjarahan, dan korban jiwa akibat rangkaian insiden tersebut mencapai 10 orang, termasuk Affan Kurniawan yang meninggal karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Brimob Polri.

    “Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” kata Lukman Hakim Saifuddin, yang mewakili Gerakan Nurani Bangsa, saat jumpa pers selepas pertemuan antara Presiden Prabowo dan GNB di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Gerindra sebut Saraswati mundur untuk jadi menteri hanya isu

    Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Hariyadi mengatakan Rahayu Saraswati mundur sebagai anggota DPR untuk menjadi menteri hanyalah isu dan spekulasi.

    Dia mengatakan segala keputusan terkait kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, dan Fraksi Partai Gerindra tak mencampuri urusan Kepala Negara tersebut.

    “Sebuah isu kalau tidak tahu narasumbernya itu namanya gosip, kan. Kalau di Islam, gibah. Jadi tidak perlu kita bahas,” kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. JK minta revisi UU Pemerintah Aceh harus sesuai MoU Helsinki

    Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla meminta agar revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kini tengah bergulir di DPR RI, harus sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau Kesepakatan Helsinki.

    Pada prinsipnya, dia menjelaskan bahwa UU Pemerintahan Aceh itu muara dari persetujuan antara dua pihak, yakni Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Maka revisi yang dilakukan saat ini pun harus memiliki prinsip yang serupa.

    “Setiap UU ataupun revisi tidak boleh bertentangan dengan MoU ini. Itu maknanya, karena sudah menjadi UU bagi kedua belah pihak,” kata Jusuf Kalla saat menghadiri rapat dengar pendapat Badan Legislasi DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Bantah isu di-reshuffle, Budiman: Saya masih mengurus BP Taskin

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko membantah soal isu dirinya yang masuk dalam bursa perombakan (reshuffle) susunan menteri Kabinet Merah Putih dan menegaskan masih mengurus lembaga yang dipimpinnya saat ini.

    Budiman mengaku tidak tahu soal namanya yang masuk dalam salah satu kementerian menjadi wakil menteri, berdasarkan informasi yang berkembang.

    “Saya kurang tahu, tidak ada pembicaraan itu. Tadi bertemu dengan Bapak Presiden tidak menyinggung itu, tidak dihubungi itu. Jadi, saya dapat pertanyaan juga dari mana mana. Saya tidak tahu sama sekali,” kata Budiman saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. DPR pastikan RUU Perampasan Aset dibahas secara terbuka

    Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan dibahas secara terbuka dan transparan dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna.

    Menurut Bob Hasan di Jakarta, Kamis, partisipasi bermakna harus menjadi penekanan agar publik tidak hanya mengetahui judul undang-undang, tetapi juga memahami substansi yang terkandung di dalamnya.

    Dia pun menargetkan RUU Perampasan Aset bisa rampung pada tahun 2025 ini.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.