Xcloud.id

Tag: Budi Setiyadi

  • Pemerintah Jamin Motor Listrik Dapat Subsidi Lagi

    Pemerintah Jamin Motor Listrik Dapat Subsidi Lagi

    Jakarta –

    Pemerintah memastikan memberikan subsidi untuk motor listrik. Jaminan itu disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “Insentif motor (listrik) dalam waktu dekat (akan diumumkan), dalam waktu dekat ini, sudah finishing up,” ungkap Agus kepada wartawan di arena IIMS 2025, JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

    Agus belum bisa memastikan berapa kuota subsidi untuk motor listrik tahun ini. Tapi dia memastikan subsidi untuk motor listrik akan diberikan lagi tahun ini.

    “Masih diproses, masih dihitung, tapi pasti ada. Jadi untuk insentif motor listrik akan keluar dalam waktu dekat,” tambah Agus.

    Skema Lain Subsidi Motor Listrik

    Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi, mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dan rapat dengan Menko Perekonomian untuk membahas rencana revisi Perpres 55 tahun 2019. Dia secara tak langsung menegaskan, subsidi Rp 7 juta/unit tak lanjut tahun ini.

    Sebagai gantinya, kata Budi, negara telah menyiapkan skema lain, yakni pemberian pajak penyerahan negara ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Namun, dia belum bisa mengurai detail skemanya akan seperti apa.

    “Kemungkinan besar (pemberian) PPN DTP, karena subsidi yang Rp 7 juta/tahun bisa dikatakan sudah tidak ada lagi,” ujar Budi Setiyadi saat ditemui detikOto di Senayan, Jakarta Pusat.

    Budi menjelaskan, pihaknya sebenarnya sudah mengajukan skema subsidi yang sama seperti tahun lalu. Sebab, besarannya dirasa cukup untuk meringankan beban konsumen yang ingin beralih ke motor ramah lingkungan. Namun, dia juga sadar, keuangan negara saat ini juga sedang sulit.

    “Kita sudah memberikan analisis cost benefit kalau pemerintah memberikan subsidi, kita minta kan Rp 7 juta, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang rasanya (sulit). Jadi, kalaupun bukan subsidi, ya paling insentif berupa PPN DTP,” tuturnya.

    Terlepas soal itu, Budi meminta agar pemerintah segera menerbitkan aturan mengenai subsidi motor listrik tahun ini. Menurutnya, jika pengumumannya diundur-undur, konsumen akan terus menahan diri untuk membeli kendaraan baru.

    (lua/rgr)

  • Populasi Motor Listrik di Indonesia Tembus 200 Ribu Unit!

    Populasi Motor Listrik di Indonesia Tembus 200 Ribu Unit!

    Jakarta –

    Populasi motor listrik di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Bahkan, saat ini, jumlahnya diklaim sudah mencapai ratusan ribu unit!

    Ketua Umum Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi mengatakan populasi motor listrik di dalam negeri saat ini sudah mencapai 200 ribu unit. Nominalnya mengalami peningkatan pesat sejak setahun terakhir.

    “Motor listrik sekarang sudah sampai 200 ribuan unit. Itu hanya motor listrik, belum termasuk sepeda listrik,” ujar Budi Setiyadi saat ditemui detikOto di Senayan, Jakarta Pusat.

    Populasi motor listrik di Indonesia. Foto: Farhan Nurhuda & Luthfi Andika / detikOto

    Budi Setiyadi menjelaskan, kehadiran banyak merek dan produk baru membuat publik makin percaya membeli motor listrik. Kini, kata dia, ada puluhan merek terkait yang sudah mendaftarkan diri ke AISMOLI.

    “Merek motor listrik sekarang sudah ada 40-an yang mendaftar ke kita, termasuk konversi,” ungkapnya.

    Meski populasi motor listrik mengalami peningkatan pesat, namun penjualannya agak melesu selama 1-2 bulan terakhir. Sebab, kata Budi, konsumen masih menunggu pengumuman subsidi yang telah berakhir sejak tahun lalu.

    Itulah mengapa, Budi meminta agar pemerintah segera menuntaskan proses perumusan subsidi. Menurutnya, jika terus-terusan ditunda, situasinya pasti akan lebih buruk.

    “Pasti iya, pasti ada (dampak ke penurunan penjualan motor listrik). Sekarang yang terpenting kita dari asosiasi meminta ada kecepatan dari pemerintah untuk membuat aturan segera. Karena sekarang ini kalau boleh dikatakan masyarakat masih menunggu,” kata dia.

    Motor listrik Indomobil Adora. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Budi mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dan rapat dengan Menko Perekonomian untuk membahas rencana revisi Perpres 55 tahun 2019. Dia secara tak langsung menegaskan, subsidi Rp 7 juta/unit tak lanjut tahun ini.

    Sebagai gantinya, kata Budi, negara telah menyiapkan skema lain, yakni pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Namun, dia belum bisa mengurai detail skemanya akan seperti apa.

    (sfn/rgr)

  • Gimana Nasib Subsidi Konversi Motor Listrik di Indonesia?

    Gimana Nasib Subsidi Konversi Motor Listrik di Indonesia?

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap nasib subsidi konversi motor listrik di Indonesia. Mereka mengaku masih merumuskan aturan terkait dan hitung-hitungan dana.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, pihaknya perlu merevisi lebih dulu Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023 soal bantuan pemerintah atas konversi roda dua jadi listrik berbasis baterai.

    “Itu baru ada perubahan Permen-nya. Kan waktu itu Permen-nya hanya sampai 2024, nah kita harus revisi peraturan menterinya,” ujar Eniya saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, Selasa (11/2).

    Subsidi konversi motor listrik. Foto: Antara Foto/Sulthony Hasanuddin

    Eniya menjelaskan, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia setuju untuk melanjutkan subsidi konversi motor listrik. Namun, pihaknya masih menghitung seberapa besar biaya yang dibutuhkan.

    “Pak menteri sih setuju untuk melanjutkan. Tetapi nanti dananya yang harus dipikirkan,” ungkapnya.

    Ketika ditanya mengenai bocoran skema subsidi, Eniya belum bisa mengungkapnya. Sebab, semuanya masih dalam perumusan bersama.

    “Nah itu nanti yang akan dibahas juga bagaimana skemanya dan jumlahnya. Tetapi sekarang belum ada putusan. Timeline-nya juga belum ada,” kata dia.

    Kementerian ESDM mencatat, realisasi konversi motor listrik selama 2024 tembus sekitar 1.500 unit. Catatan tersebut naik 10 kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu yang hanya 145 unit.

    Teknisi mengkonversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi sepeda motor listrik di Bengkel Elders Garage, Pancoran, Jakarta, Jumat (2/8/2024). Kementerian ESDM membuka layanan gratis bagi 500 sepeda motor BBM milik warga bertempat tinggal di Jabodetabek untuk dikonversi menjadi sepeda motor listrik dengan biaya Rp16 juta per unit, tidak termasuk biaya cek fisik, biaya perubahan surat kendaraan, dan biaya rekondisi kendaraan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Berbeda dengan pembelian unit baru, konversi motor listrik mendapat subsidi Rp 10 juta dari pemerintah. Nominal tersebut umumnya separuh lebih dari ongkos konversi secara keseluruhan.

    Pekan lalu, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah soal nasib subsidi konversi di Tanah Air. Menurut informasi yang mereka dapat, bantuan itu kemungkinan besar akan lanjut tahun ini.

    “Konversi saya denger dari Kementerian ESDM bahwa tahun ini tetap dapat bantuan dari pemerintah. Tapi rencananya berapa? Saya akan coba komunikasi,” kata Budi Setiyadi selaku Ketua Umum AISMOLI.

    (sfn/dry)

  • Kabar Baik! Pemerintah Kasih Sinyal Subsidi Motor Listrik Lanjut

    Kabar Baik! Pemerintah Kasih Sinyal Subsidi Motor Listrik Lanjut

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan sinyal akan melanjutkan subsidi motor listrik tahun ini. Sebab, kata dia, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 dirasa mencukupi.

    “Subsidi harusnya masih tetap.Memungkinkan (APBN dan kondisi fiskal), karena jumlahnya (subsidi motor listrik) sudah disetujui semua. Jadi, program tidak terganggu,” ujar Airlangga, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (7/2).

    Airlangga mengatakan program lanjutan subsidi motor listrik tersebut segera berjalan. Namun, dia tak memberi kepastian kapan ini dimulai dan berapa banyak penerima subsidinya.

    Subsidi motor listrik. Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL

    Lebih jauh, Airlangga meminta seluruh pihak bersabar dan menunggu terbitnya peraturan menteri keuangan (PMK) dari Sri Mulyani. Beleid tersebut akan menjadi kepastian kapan subsidi motor listrik itu akan dimulai.

    Program subsidi tersebut berakhir pada tahun lalu. Pemerintah pada awal tahun ini beberapa kali melakukan rapat tentang rencana revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

    Konsumen Tunda Beli Motor Listrik

    Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menegaskan, penjualan motor listrik di Tanah Air mengalami penurunan setelah pemerintah tak kunjung mengumumkan skema subsidi terbaru. Sebab, ada sejumlah konsumen yang masih menahan diri.

    Itulah mengapa, AISMOLI meminta agar pemerintah segera menuntaskan proses perumusan subsidi. Sebab, jika terus-terusan ditunda, situasinya pasti akan lebih buruk.

    “Sekarang yang terpenting kita dari asosiasi meminta ada kecepatan dari pemerintah untuk membuat aturan segera, gitu. Karena sekarang ini kalau boleh dikatakan masyarakat masih menunggu,” ujar Ketua Umum AISMOLI, Budi Setiyadi saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat.

    Meski penjualan motor listrik mengalami penurunan, namun Budi bersyukur dengan kemunculan sejumlah merek baru seperti Indomobil eMotor. Sebab, makin ramainya pemain di segmen tersebut membuat kepercayaan konsumen menjadi lebih tumbuh.

    “Pasti iya, pasti (ada dampak ke penurunan penjualan motor listrik). Tapi dengan adanya launching merek baru seperti Indomobil eMotor ini, masyarakat jadi makin percaya kalau ini eranya motor listrik,” kata dia.

    (sfn/lth)

  • Bukan Diskon Rp 7 Juta Lagi, Inikah Skema Baru Subsidi Motor Listrik?

    Bukan Diskon Rp 7 Juta Lagi, Inikah Skema Baru Subsidi Motor Listrik?

    Jakarta –

    Meski tahun ini sudah memasuki bulan kedua, namun pemerintah belum memutuskan soal skema subsidi motor listrik terbaru. Kabar terkini yang kami terima, skemanya bukan lagi diskon Rp 7 juta per unit!

    Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dan rapat dengan Menko Perekonomian untuk membahas rencana revisi Perpres 55 tahun 2019. Dia secara tak langsung menegaskan, subsidi Rp 7 juta/unit tak lanjut tahun ini.

    Sebagai gantinya, kata Budi, negara telah menyiapkan skema lain, yakni pemberian pajak penyerahan negara ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Namun, dia belum bisa mengurai detail skemanya akan seperti apa.

    “Kemungkinan besar (pemberian) PPN DTP, karena subsidi yang Rp 7 juta/tahun bisa dikatakan sudah tidak ada lagi,” ujar Budi Setiyadi saat ditemui detikOto di Senayan, Jakarta Pusat.

    Motor listrik Alva Cervo Q Foto: Farhan Nurhuda & Luthfi Andika / detikOto

    Budi menjelaskan, pihaknya sebenarnya sudah mengajukan skema subsidi yang sama seperti tahun lalu. Sebab, besarannya dirasa cukup untuk meringankan beban konsumen yang ingin beralih ke motor ramah lingkungan. Namun, dia juga sadar, keuangan negara saat ini juga sedang sulit.

    “Kita sudah memberikan analisis cost benefit kalau pemerintah memberikan subsidi, kita minta kan Rp 7 juta, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang rasanya (sulit). Jadi, kalaupun bukan subsidi, ya paling insentif berupa PPN DTP,” tuturnya.

    Terlepas soal itu, Budi meminta agar pemerintah segera menerbitkan aturan mengenai subsidi motor listrik tahun ini. Menurutnya, jika pengumumannya diundur-undur, konsumen akan terus menahan diri untuk membeli kendaraan baru.

    Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga sudah memberikan sinyal, subsidi motor listrik Rp 7 juta/unit akan diganti dengan PPN DTP. Sebagai catatan, per tanggal 1 Januari 2025 harga motor listrik pembelian baru dikenai tarif PPN 12 persen.

    (sfn/lth)

  • Penjualan Motor Listrik Lesu Imbas Subsidi Digantung Pemerintah

    Penjualan Motor Listrik Lesu Imbas Subsidi Digantung Pemerintah

    Jakarta –

    Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menegaskan, penjualan motor listrik di Tanah Air mengalami penurunan setelah pemerintah tak kunjung mengumumkan skema subsidi terbaru. Sebab, ada sejumlah konsumen yang masih menahan diri.

    Itulah mengapa, AISMOLI meminta agar pemerintah segera menuntaskan proses perumusan subsidi. Sebab, jika terus-terusan ditunda, situasinya pasti akan lebih buruk.

    “Sekarang yang terpenting kita dari asosiasi meminta ada kecepatan dari pemerintah untuk membuat aturan segera, gitu. Karena sekarang ini kalau boleh dikatakan masyarakat masih menunggu,” ujar Ketua Umum AISMOLI, Budi Setiyadi saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat.

    Motor listrik Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL

    Meski penjualan motor listrik mengalami penurunan, namun Budi bersyukur dengan kemunculan sejumlah merek baru seperti Indomobil eMotor. Sebab, makin ramainya pemain di segmen tersebut membuat kepercayaan konsumen menjadi lebih tumbuh.

    “Pasti iya, pasti (ada dampak ke penurunan penjualan motor listrik). Tapi dengan adanya launching merek baru seperti Indomobil eMotor ini, masyarakat jadi makin percaya kalau ini eranya motor listrik,” ungkapnya.

    Skema Subsidi Motor Listrik Berubah

    Di kesempatan yang sama, Budi mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dan rapat dengan Menko Perekonomian untuk membahas rencana revisi Perpres 55 tahun 2019. Dia secara tak langsung menegaskan, subsidi Rp 7 juta/unit tak lanjut tahun ini.

    Sebagai gantinya, kata Budi, negara telah menyiapkan skema lain, yakni pemberian pajak penyerahan negara ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Namun, dia belum bisa mengurai detail skemanya akan seperti apa.

    “Kemungkinan besar (pemberian) PPN DTP, karena subsidi yang Rp 7 juta/tahun bisa dikatakan sudah tidak ada lagi,” tuturnya.

    Budi menjelaskan, pihaknya sebenarnya sudah mengajukan skema subsidi yang sama seperti tahun lalu. Sebab, besarannya dirasa cukup untuk meringankan beban konsumen yang ingin beralih ke motor ramah lingkungan. Namun, dia juga sadar, keuangan negara saat ini juga sedang sulit.

    “Kita sudah memberikan analisis cost benefit kalau pemerintah memberikan subsidi, kita minta kan Rp 7 juta, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang rasanya (sulit). Jadi, kalaupun bukan subsidi, ya paling insentif berupa PPN DTP,” kata dia.

    Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga sudah memberikan sinyal, subsidi motor listrik Rp 7 juta/unit akan diganti dengan PPN DTP. Sebagai catatan, per tanggal 1 Januari 2025 harga motor listrik pembelian baru dikenai tarif PPN 12 persen.

    (sfn/lth)

  • Penjualan Motor Listrik Lesu Imbas Subsidi Digantung Pemerintah

    Pemerintah Jangan Gantung Kepastian Subsidi Motor Listrik

    Jakarta –

    Produsen motor listrik berharap pemerintah segera memberi kepastian terkait insentif atau subisidi motor listrik. Pasalnya jika insentif terus digantung, konsumen bisa menunda pembelian motor listrik.

    “Kita ini sudah hampir kehilangan momentum pembelian motor listrik oleh masyarakat apabila digantung terus seperti ini,” kata CEO Tangkas Motor Listrik, Agung Pamungkas atau akrab disapa Don Papank dalam keterangannya dikutip Rabu (5/2/2025).

    “Hal-hal semacam ini lah yang membuat masyarakat menunda-nunda pembelian karena ketidakpastian yang menggantung,” tambahnya.

    “Kalau tidak ada subsidi lagi, maka umumkan, itu lebih baik buat kita, jangan dibuat gantung terus,” jelas dia.

    Don Papank merasa pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mesti bersikap lebih cepat. Pengumuman terkait subsidi motor listrik harus segera diluncurkan. Tujuannya agar konsumen tidak menunda pembelian.

    “Jadi janganlah pemerintah ini membuat wacana terus menerus yang akhirnya menggerus penjualan, apalagi ini menyangkut kepastian bagi semua produsen,” kata Don Papank.

    Don Papank yang saat ini menjadi Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Bidang Motor Listrik Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mendorong pemerintah bisa segera menerbitkan aturan teknis yang memastikan keberlanjutan pemberian subsidi pembelian motor listrik itu. Sebab sejak berakhirnya insentif pada 2024 lalu, wacana subsidi motor listrik tak kunjung mendapat kejelasan.

    “Ya kalau memang tidak ada, ya tinggal disampaikan saja bahwa skema pemberian subsidi motor listrik dihapus atau tidak jalan,” jelas Don Papank.

    Kendati demikian, kata Don Papank, produsen motor listrik berharap agar pemerintah kembali menerapkan subsidi seperti tahun lalu.

    “Usulannya kembali seperti di tahun 2023-2024 di mana besarannya Rp 7 juta. Kita sudah buat cost benefit analysis di mana angka subsidi itu berdampak pada percepatan efisiensi BBM, motor listrik berimbas efisiensi BBM,” pungkasnya.

    “Yang penting pasti, masyarakat butuh kejelasan,” jelas dia.

    Sinyal subsidi motor Listrik dilanjutkan, tak kunjung diterbitkan

    Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberi sinyal akan kembali memberikan insentif buat motor listrik di tahun ini setelah pemberian berakhir pada 2024.

    Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan pemberian insentif akan menggunakan skema berbeda dari sebelumnya, yakni dengan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

    “Mungkin tahun ini skemanya akan berbeda, bukan subsidi lagi tapi lewat insentif mungkin kami mengusulkannya lewat PPN DTP,” kata Setia beberapa waktu yang lalu.

    Meski demikian, Setia belum bisa menjabarkan lebih detail insentif tersebut karena masih dalam pembahasan bersama kementerian lainnya.

    Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kedatangannya dalam rangka menghadiri undangan tentang pembahasan subsidi motor listrik yang akan diterapkan di 2025.

    Usai pertemuan dengan eselon I, Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi menyampaikan harapannya agar kepastian subsidi motor listrik di 2025 segera diputuskan. Pasalnya saat ini penjualan lesu akibat konsumen memilih menunggu adanya subsidi.

    “Pastinya (harapannya lanjut) apapun bentuknya dan percepatan, jangan sampai kelamaan karena memang sekarang ini yang terjadi adalah stoknya cukup banyak di industri, tapi kita tidak bisa menjual ke depan karena masyarakat pada stop buying untuk menunggu insentif ini,” kata Budi kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    (riar/rgr)

  • Motor Listrik Tak Laku, Stok di Diler-Pabrikan Sampai Numpuk

    Motor Listrik Tak Laku, Stok di Diler-Pabrikan Sampai Numpuk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penjualan motor listrik dilaporkan sedang lesu. Produsen bahkan melihat ada kecenderungan penundaan pembelian motor listrik. Diduga, calon pembeli menunggu kejelasan soal insentif untuk pembelian motor listrik.

    Penjualan motor listrik tahun 2024 kencang karena ditopang insentif Rp 7 juta per unit. Namun, di awal tahun 2025 ini, penjualan anjlok karena belum adanya regulasi mengenai insentif kepada industri. 

    “Customer nunggu, saya tanya ke industri paling penjualan hanya 10% (dari normal),” kata Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi kepada CNBC Indonesia dikutip Jumat (9/1/2024).

    Keputusan calon pembeli untuk menunggu karena tanpa insentif harga mobil menjadi normal. Padahal insentif sebesar Rp 7 juta dirasa membantu mengurangi nilai harga jual motor.

    “Sekarang ini penjualan sepeda motor listrik dengan berbagai skema yang ada (tahun lalu) akhirnya kembali ke skema semula, kita jual dengan kondisi yang ngga ada subsidi, tapi karena masyarakat tau bahwa tahun kemarin ada subsidi jadi banyak yang nunggu akhirnya nggak membeli dulu, nahan membeli,” kata Budi.

    Harapan industri besaran insentif yang keluar di tahun ini sama dengan tahun lalu. Pasalnya harga sepeda motor listrik sangat bergantung dengan teknologi baterai di mana besaran mendominasi lebih banyak di baterai, yakni kisaran 30-40%.

    “Kita sudah bersurat ke Kementerian terkait Kemenko Ekonomi, Menkeu, Menperin, Menteri ESDM karena yang diberi subsidi bukan hanya motor baru, tapi konversi juga. Kita usulkan tahun 2025 diteruskan yang 2024 saja karena sudah bagus sistem. Dan besaran subsidi, kalau bisa jangan dikurangi,” kata Budi.

    Adapun harga sepeda motor listrik bervariasi, ada yang Rp 13-15 juta dengan baterai sejenis SLA. Namun ada juga yang dibanderol dengan harga Rp 40-50 sampai 70-an juta tergantung kualitas baterai sendiri

    “Dengan insentif Rp 7 juta sangat feasible, untuk yang harga tinggi juga masih cukup tinggi subsidinya, tapi yang harga Rp 14-15 juta masyarakat tinggal menambah Rp 7 juta dapat motor listrik, minimal untuk edukasi awal ternyata motor listrik dipakainya cukup enak,” sebut Budi.

    Pabrikan Desak Percepatan Kepastian Insentif Motor Listrik

    Ketidakpastian insentif ini membuat kebijakan dari tiap industri masih menggantung. Ia pun sudah meminta waktu untuk berdiskusi dengan Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko agar menyuarakan pesan bahwa skema subsidi bisa sama seperti 2024.

    “Perlu percepatan supaya ngga menggantung seperti sekarang ini, sehingga masyarakat bisa langsung membeli dan kemudian industri dengan persiapan cukup banyak bisa langsung menjual karena sekarang kita overstock, jadi banyak barang motor listrik dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 40% sekarang banyak numpuk, bukan hanya di industri, tapi di diler-diler,” sebut Budi.

    Industri berharap pemerintah tetap melanjutkan insentif, dimana menurutnya pemerintah sedang menggodok kebijakan terkait skema besaran. Saat ini dalam tahap menunggu dan berharap semoga tidak terlampau lama.

    “Yang sekarang terjadi saat 2024 karena kuota cukup tinggi maka industri stok banyak, dengan harapan 2024-2025 itu akan bisa jual dengan cukup banyak,” kata Budi.

    (dce)

  • Pemerintah Tak Kompak, Kecelakaan Truk Kelebihan Muatan Terjadi Tiap Hari – Page 3

    Pemerintah Tak Kompak, Kecelakaan Truk Kelebihan Muatan Terjadi Tiap Hari – Page 3

    Namun terpenting, ia berharap Kemenhub bisa kompak terlebih dulu secara internal, mulai dari tingkat menteri hingga jajaran eselon I dan II. Di sela-sela omongannya, Djoko turut mempertanyakan kebijakan Menteri Perhubungan terdahulu, yang telah memanggil beberapa nama dari pihak kepolisian untuk mengisi posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat.

    Adapun di era kepemimpinan Menhub Budi Karya Sumadi, jabatan eselon I di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tersebut dipegang oleh beberapa nama polisi berpangkat tinggi. Mulai dari Budi Setiyadi, Hendro Sugiatno, hingga Risyapudin Nursin. Namun, semuanya belum bisa menuntaskan persoalan truk ODOL.

    “Yang penting tuh kompak dulu aja lah. Masa dari 2017 sampai sekarang enggak beres-beres urusin kayak gitu. Sudah tiga polisi jadi Dirjen (Hubdat), gitu aja. Mau berapa polisi. Masa semua polisi jadi dirjen, enggak menterinya sekalian?” pungkas Djoko sembari tertawa.

  • Subsidi Motor Listrik Diharap Lanjut Rp 7 Juta per Unit Tahun Depan

    Subsidi Motor Listrik Diharap Lanjut Rp 7 Juta per Unit Tahun Depan

    Jakarta –

    Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) berharap subsidi terus berlanjut tahun depan. Mengenai besaran angka yang ditetapkan pemerintah bisa berkaca pada program subsidi tahun lalu.

    Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi menyebut saat ini permintaan motor listrik masih dibutuhkan dorongan dari subsidi yang diberikan pemerintah.

    “Saya kira ada benang merah, hubungan antara subsidi, supply dan demand dari masyarakat,” kata Budi dikutip dari Program Autobizz CNBC Indonesia.

    “Supply-nya dari industri siap, demand-nya itu akan terbentuk mana kala kalau ada insentif yang diberikan, dan sebetulnya insentif itu amanah dari Perpres 55, tapi kan kita juga memaklumi bahwa setiap tahun, setiap kebijakan pemerintah mungkin akan berbeda-beda, tergantung prioritas,” kata dia.

    Dia mencontohkan seperti di China, saat ini motor listrik sudah berseliweran di jalan. Hal tersebut tidak luput dari adanya peran pemerintah. Apalagi motor listrik merupakan industri baru di Indonesia.

    “Harapan kita dari industri secara memang ini masih baru, kalau melihat beberapa negara percepatan kepada masyarakat untuk motor listrik itu dibantu oleh pemerintah, seperti di India, kemudian China, kalau kita ke sana mungkin 90 persen sepeda motornya atau sepeda sudah listrik, kemudian di beberapa negara ASEAN, seperti Thailand itu juga ada subsidi,” kata Budi.

    “Kita masih berharap di tahun 2025, kalau bisa mungkin long time, jarak panjang, waktunya panjang itu ada kebijakan yang bisa memastikan atau membuat kenyamanan dari pihak industri untuk bisa bekerja supaya ada kenyamanan dan keyakinan, dan kepercayaan kita bekerja untuk subsidi ini,” jelas dia.

    Soal besaran subsidinya, Budi menyebut potongan Rp 7 juta sudah ideal.

    “Kalau nilai angka subsidi kita kembalikan kepada pemerintah, karena pastinya kemampuan anggaran dan prioritas anggaran pasti akan berbeda tiap tahunnya. Namun demikian di tahun 2023 dan 2024, nilai yang Rp 7 juta cukup ideal, tapi kemudian kalau pemerintah akan menurunkan sebagainya kita akan kembalikan kepada pemerintah,” ujarnya lagi.

    “Tinggal adanya signifikansi masalah persyaratan yang bisa dipersingkat lagi. Sehingga cashflow dari industri, termasuk dealer bisa berjalan dengan baik,” kata dia.

    Kuota subsidi motor listrik Rp 7 juta per unit untuk periode 2024 sudah habis. Berdasarkan data situs jejaring Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (SISAPIRa), sisa alokasi anggaran 2024 mencapai 0.

    Lalu total unit kendaraan yang diterima masyarakat mencapai 60.693 unit, sedangkan yang telah tersalurkan pada 2023 mencapai 11.532. Masih ada 3.262 yang masih dalam tahap proses pendaftaran, 2.301 terverifikasi, dan 55.130 tersalurkan.

    (riar/din)