Xcloud.id

Tag: Budi Setiyadi

  • Kabar Baik! Pemerintah Kasih Sinyal Subsidi Motor Listrik Lanjut

    Kabar Baik! Pemerintah Kasih Sinyal Subsidi Motor Listrik Lanjut

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan sinyal akan melanjutkan subsidi motor listrik tahun ini. Sebab, kata dia, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 dirasa mencukupi.

    “Subsidi harusnya masih tetap.Memungkinkan (APBN dan kondisi fiskal), karena jumlahnya (subsidi motor listrik) sudah disetujui semua. Jadi, program tidak terganggu,” ujar Airlangga, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (7/2).

    Airlangga mengatakan program lanjutan subsidi motor listrik tersebut segera berjalan. Namun, dia tak memberi kepastian kapan ini dimulai dan berapa banyak penerima subsidinya.

    Subsidi motor listrik. Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL

    Lebih jauh, Airlangga meminta seluruh pihak bersabar dan menunggu terbitnya peraturan menteri keuangan (PMK) dari Sri Mulyani. Beleid tersebut akan menjadi kepastian kapan subsidi motor listrik itu akan dimulai.

    Program subsidi tersebut berakhir pada tahun lalu. Pemerintah pada awal tahun ini beberapa kali melakukan rapat tentang rencana revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

    Konsumen Tunda Beli Motor Listrik

    Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menegaskan, penjualan motor listrik di Tanah Air mengalami penurunan setelah pemerintah tak kunjung mengumumkan skema subsidi terbaru. Sebab, ada sejumlah konsumen yang masih menahan diri.

    Itulah mengapa, AISMOLI meminta agar pemerintah segera menuntaskan proses perumusan subsidi. Sebab, jika terus-terusan ditunda, situasinya pasti akan lebih buruk.

    “Sekarang yang terpenting kita dari asosiasi meminta ada kecepatan dari pemerintah untuk membuat aturan segera, gitu. Karena sekarang ini kalau boleh dikatakan masyarakat masih menunggu,” ujar Ketua Umum AISMOLI, Budi Setiyadi saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat.

    Meski penjualan motor listrik mengalami penurunan, namun Budi bersyukur dengan kemunculan sejumlah merek baru seperti Indomobil eMotor. Sebab, makin ramainya pemain di segmen tersebut membuat kepercayaan konsumen menjadi lebih tumbuh.

    “Pasti iya, pasti (ada dampak ke penurunan penjualan motor listrik). Tapi dengan adanya launching merek baru seperti Indomobil eMotor ini, masyarakat jadi makin percaya kalau ini eranya motor listrik,” kata dia.

    (sfn/lth)

  • Bukan Diskon Rp 7 Juta Lagi, Inikah Skema Baru Subsidi Motor Listrik?

    Bukan Diskon Rp 7 Juta Lagi, Inikah Skema Baru Subsidi Motor Listrik?

    Jakarta –

    Meski tahun ini sudah memasuki bulan kedua, namun pemerintah belum memutuskan soal skema subsidi motor listrik terbaru. Kabar terkini yang kami terima, skemanya bukan lagi diskon Rp 7 juta per unit!

    Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dan rapat dengan Menko Perekonomian untuk membahas rencana revisi Perpres 55 tahun 2019. Dia secara tak langsung menegaskan, subsidi Rp 7 juta/unit tak lanjut tahun ini.

    Sebagai gantinya, kata Budi, negara telah menyiapkan skema lain, yakni pemberian pajak penyerahan negara ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Namun, dia belum bisa mengurai detail skemanya akan seperti apa.

    “Kemungkinan besar (pemberian) PPN DTP, karena subsidi yang Rp 7 juta/tahun bisa dikatakan sudah tidak ada lagi,” ujar Budi Setiyadi saat ditemui detikOto di Senayan, Jakarta Pusat.

    Motor listrik Alva Cervo Q Foto: Farhan Nurhuda & Luthfi Andika / detikOto

    Budi menjelaskan, pihaknya sebenarnya sudah mengajukan skema subsidi yang sama seperti tahun lalu. Sebab, besarannya dirasa cukup untuk meringankan beban konsumen yang ingin beralih ke motor ramah lingkungan. Namun, dia juga sadar, keuangan negara saat ini juga sedang sulit.

    “Kita sudah memberikan analisis cost benefit kalau pemerintah memberikan subsidi, kita minta kan Rp 7 juta, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang rasanya (sulit). Jadi, kalaupun bukan subsidi, ya paling insentif berupa PPN DTP,” tuturnya.

    Terlepas soal itu, Budi meminta agar pemerintah segera menerbitkan aturan mengenai subsidi motor listrik tahun ini. Menurutnya, jika pengumumannya diundur-undur, konsumen akan terus menahan diri untuk membeli kendaraan baru.

    Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga sudah memberikan sinyal, subsidi motor listrik Rp 7 juta/unit akan diganti dengan PPN DTP. Sebagai catatan, per tanggal 1 Januari 2025 harga motor listrik pembelian baru dikenai tarif PPN 12 persen.

    (sfn/lth)

  • Penjualan Motor Listrik Lesu Imbas Subsidi Digantung Pemerintah

    Penjualan Motor Listrik Lesu Imbas Subsidi Digantung Pemerintah

    Jakarta –

    Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menegaskan, penjualan motor listrik di Tanah Air mengalami penurunan setelah pemerintah tak kunjung mengumumkan skema subsidi terbaru. Sebab, ada sejumlah konsumen yang masih menahan diri.

    Itulah mengapa, AISMOLI meminta agar pemerintah segera menuntaskan proses perumusan subsidi. Sebab, jika terus-terusan ditunda, situasinya pasti akan lebih buruk.

    “Sekarang yang terpenting kita dari asosiasi meminta ada kecepatan dari pemerintah untuk membuat aturan segera, gitu. Karena sekarang ini kalau boleh dikatakan masyarakat masih menunggu,” ujar Ketua Umum AISMOLI, Budi Setiyadi saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat.

    Motor listrik Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL

    Meski penjualan motor listrik mengalami penurunan, namun Budi bersyukur dengan kemunculan sejumlah merek baru seperti Indomobil eMotor. Sebab, makin ramainya pemain di segmen tersebut membuat kepercayaan konsumen menjadi lebih tumbuh.

    “Pasti iya, pasti (ada dampak ke penurunan penjualan motor listrik). Tapi dengan adanya launching merek baru seperti Indomobil eMotor ini, masyarakat jadi makin percaya kalau ini eranya motor listrik,” ungkapnya.

    Skema Subsidi Motor Listrik Berubah

    Di kesempatan yang sama, Budi mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dan rapat dengan Menko Perekonomian untuk membahas rencana revisi Perpres 55 tahun 2019. Dia secara tak langsung menegaskan, subsidi Rp 7 juta/unit tak lanjut tahun ini.

    Sebagai gantinya, kata Budi, negara telah menyiapkan skema lain, yakni pemberian pajak penyerahan negara ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Namun, dia belum bisa mengurai detail skemanya akan seperti apa.

    “Kemungkinan besar (pemberian) PPN DTP, karena subsidi yang Rp 7 juta/tahun bisa dikatakan sudah tidak ada lagi,” tuturnya.

    Budi menjelaskan, pihaknya sebenarnya sudah mengajukan skema subsidi yang sama seperti tahun lalu. Sebab, besarannya dirasa cukup untuk meringankan beban konsumen yang ingin beralih ke motor ramah lingkungan. Namun, dia juga sadar, keuangan negara saat ini juga sedang sulit.

    “Kita sudah memberikan analisis cost benefit kalau pemerintah memberikan subsidi, kita minta kan Rp 7 juta, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang rasanya (sulit). Jadi, kalaupun bukan subsidi, ya paling insentif berupa PPN DTP,” kata dia.

    Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga sudah memberikan sinyal, subsidi motor listrik Rp 7 juta/unit akan diganti dengan PPN DTP. Sebagai catatan, per tanggal 1 Januari 2025 harga motor listrik pembelian baru dikenai tarif PPN 12 persen.

    (sfn/lth)

  • Penjualan Motor Listrik Lesu Imbas Subsidi Digantung Pemerintah

    Pemerintah Jangan Gantung Kepastian Subsidi Motor Listrik

    Jakarta –

    Produsen motor listrik berharap pemerintah segera memberi kepastian terkait insentif atau subisidi motor listrik. Pasalnya jika insentif terus digantung, konsumen bisa menunda pembelian motor listrik.

    “Kita ini sudah hampir kehilangan momentum pembelian motor listrik oleh masyarakat apabila digantung terus seperti ini,” kata CEO Tangkas Motor Listrik, Agung Pamungkas atau akrab disapa Don Papank dalam keterangannya dikutip Rabu (5/2/2025).

    “Hal-hal semacam ini lah yang membuat masyarakat menunda-nunda pembelian karena ketidakpastian yang menggantung,” tambahnya.

    “Kalau tidak ada subsidi lagi, maka umumkan, itu lebih baik buat kita, jangan dibuat gantung terus,” jelas dia.

    Don Papank merasa pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mesti bersikap lebih cepat. Pengumuman terkait subsidi motor listrik harus segera diluncurkan. Tujuannya agar konsumen tidak menunda pembelian.

    “Jadi janganlah pemerintah ini membuat wacana terus menerus yang akhirnya menggerus penjualan, apalagi ini menyangkut kepastian bagi semua produsen,” kata Don Papank.

    Don Papank yang saat ini menjadi Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Bidang Motor Listrik Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mendorong pemerintah bisa segera menerbitkan aturan teknis yang memastikan keberlanjutan pemberian subsidi pembelian motor listrik itu. Sebab sejak berakhirnya insentif pada 2024 lalu, wacana subsidi motor listrik tak kunjung mendapat kejelasan.

    “Ya kalau memang tidak ada, ya tinggal disampaikan saja bahwa skema pemberian subsidi motor listrik dihapus atau tidak jalan,” jelas Don Papank.

    Kendati demikian, kata Don Papank, produsen motor listrik berharap agar pemerintah kembali menerapkan subsidi seperti tahun lalu.

    “Usulannya kembali seperti di tahun 2023-2024 di mana besarannya Rp 7 juta. Kita sudah buat cost benefit analysis di mana angka subsidi itu berdampak pada percepatan efisiensi BBM, motor listrik berimbas efisiensi BBM,” pungkasnya.

    “Yang penting pasti, masyarakat butuh kejelasan,” jelas dia.

    Sinyal subsidi motor Listrik dilanjutkan, tak kunjung diterbitkan

    Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberi sinyal akan kembali memberikan insentif buat motor listrik di tahun ini setelah pemberian berakhir pada 2024.

    Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan pemberian insentif akan menggunakan skema berbeda dari sebelumnya, yakni dengan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

    “Mungkin tahun ini skemanya akan berbeda, bukan subsidi lagi tapi lewat insentif mungkin kami mengusulkannya lewat PPN DTP,” kata Setia beberapa waktu yang lalu.

    Meski demikian, Setia belum bisa menjabarkan lebih detail insentif tersebut karena masih dalam pembahasan bersama kementerian lainnya.

    Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kedatangannya dalam rangka menghadiri undangan tentang pembahasan subsidi motor listrik yang akan diterapkan di 2025.

    Usai pertemuan dengan eselon I, Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi menyampaikan harapannya agar kepastian subsidi motor listrik di 2025 segera diputuskan. Pasalnya saat ini penjualan lesu akibat konsumen memilih menunggu adanya subsidi.

    “Pastinya (harapannya lanjut) apapun bentuknya dan percepatan, jangan sampai kelamaan karena memang sekarang ini yang terjadi adalah stoknya cukup banyak di industri, tapi kita tidak bisa menjual ke depan karena masyarakat pada stop buying untuk menunggu insentif ini,” kata Budi kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    (riar/rgr)

  • Motor Listrik Tak Laku, Stok di Diler-Pabrikan Sampai Numpuk

    Motor Listrik Tak Laku, Stok di Diler-Pabrikan Sampai Numpuk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penjualan motor listrik dilaporkan sedang lesu. Produsen bahkan melihat ada kecenderungan penundaan pembelian motor listrik. Diduga, calon pembeli menunggu kejelasan soal insentif untuk pembelian motor listrik.

    Penjualan motor listrik tahun 2024 kencang karena ditopang insentif Rp 7 juta per unit. Namun, di awal tahun 2025 ini, penjualan anjlok karena belum adanya regulasi mengenai insentif kepada industri. 

    “Customer nunggu, saya tanya ke industri paling penjualan hanya 10% (dari normal),” kata Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi kepada CNBC Indonesia dikutip Jumat (9/1/2024).

    Keputusan calon pembeli untuk menunggu karena tanpa insentif harga mobil menjadi normal. Padahal insentif sebesar Rp 7 juta dirasa membantu mengurangi nilai harga jual motor.

    “Sekarang ini penjualan sepeda motor listrik dengan berbagai skema yang ada (tahun lalu) akhirnya kembali ke skema semula, kita jual dengan kondisi yang ngga ada subsidi, tapi karena masyarakat tau bahwa tahun kemarin ada subsidi jadi banyak yang nunggu akhirnya nggak membeli dulu, nahan membeli,” kata Budi.

    Harapan industri besaran insentif yang keluar di tahun ini sama dengan tahun lalu. Pasalnya harga sepeda motor listrik sangat bergantung dengan teknologi baterai di mana besaran mendominasi lebih banyak di baterai, yakni kisaran 30-40%.

    “Kita sudah bersurat ke Kementerian terkait Kemenko Ekonomi, Menkeu, Menperin, Menteri ESDM karena yang diberi subsidi bukan hanya motor baru, tapi konversi juga. Kita usulkan tahun 2025 diteruskan yang 2024 saja karena sudah bagus sistem. Dan besaran subsidi, kalau bisa jangan dikurangi,” kata Budi.

    Adapun harga sepeda motor listrik bervariasi, ada yang Rp 13-15 juta dengan baterai sejenis SLA. Namun ada juga yang dibanderol dengan harga Rp 40-50 sampai 70-an juta tergantung kualitas baterai sendiri

    “Dengan insentif Rp 7 juta sangat feasible, untuk yang harga tinggi juga masih cukup tinggi subsidinya, tapi yang harga Rp 14-15 juta masyarakat tinggal menambah Rp 7 juta dapat motor listrik, minimal untuk edukasi awal ternyata motor listrik dipakainya cukup enak,” sebut Budi.

    Pabrikan Desak Percepatan Kepastian Insentif Motor Listrik

    Ketidakpastian insentif ini membuat kebijakan dari tiap industri masih menggantung. Ia pun sudah meminta waktu untuk berdiskusi dengan Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko agar menyuarakan pesan bahwa skema subsidi bisa sama seperti 2024.

    “Perlu percepatan supaya ngga menggantung seperti sekarang ini, sehingga masyarakat bisa langsung membeli dan kemudian industri dengan persiapan cukup banyak bisa langsung menjual karena sekarang kita overstock, jadi banyak barang motor listrik dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 40% sekarang banyak numpuk, bukan hanya di industri, tapi di diler-diler,” sebut Budi.

    Industri berharap pemerintah tetap melanjutkan insentif, dimana menurutnya pemerintah sedang menggodok kebijakan terkait skema besaran. Saat ini dalam tahap menunggu dan berharap semoga tidak terlampau lama.

    “Yang sekarang terjadi saat 2024 karena kuota cukup tinggi maka industri stok banyak, dengan harapan 2024-2025 itu akan bisa jual dengan cukup banyak,” kata Budi.

    (dce)

  • Pemerintah Tak Kompak, Kecelakaan Truk Kelebihan Muatan Terjadi Tiap Hari – Page 3

    Pemerintah Tak Kompak, Kecelakaan Truk Kelebihan Muatan Terjadi Tiap Hari – Page 3

    Namun terpenting, ia berharap Kemenhub bisa kompak terlebih dulu secara internal, mulai dari tingkat menteri hingga jajaran eselon I dan II. Di sela-sela omongannya, Djoko turut mempertanyakan kebijakan Menteri Perhubungan terdahulu, yang telah memanggil beberapa nama dari pihak kepolisian untuk mengisi posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat.

    Adapun di era kepemimpinan Menhub Budi Karya Sumadi, jabatan eselon I di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tersebut dipegang oleh beberapa nama polisi berpangkat tinggi. Mulai dari Budi Setiyadi, Hendro Sugiatno, hingga Risyapudin Nursin. Namun, semuanya belum bisa menuntaskan persoalan truk ODOL.

    “Yang penting tuh kompak dulu aja lah. Masa dari 2017 sampai sekarang enggak beres-beres urusin kayak gitu. Sudah tiga polisi jadi Dirjen (Hubdat), gitu aja. Mau berapa polisi. Masa semua polisi jadi dirjen, enggak menterinya sekalian?” pungkas Djoko sembari tertawa.

  • Subsidi Motor Listrik Diharap Lanjut Rp 7 Juta per Unit Tahun Depan

    Subsidi Motor Listrik Diharap Lanjut Rp 7 Juta per Unit Tahun Depan

    Jakarta –

    Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) berharap subsidi terus berlanjut tahun depan. Mengenai besaran angka yang ditetapkan pemerintah bisa berkaca pada program subsidi tahun lalu.

    Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi menyebut saat ini permintaan motor listrik masih dibutuhkan dorongan dari subsidi yang diberikan pemerintah.

    “Saya kira ada benang merah, hubungan antara subsidi, supply dan demand dari masyarakat,” kata Budi dikutip dari Program Autobizz CNBC Indonesia.

    “Supply-nya dari industri siap, demand-nya itu akan terbentuk mana kala kalau ada insentif yang diberikan, dan sebetulnya insentif itu amanah dari Perpres 55, tapi kan kita juga memaklumi bahwa setiap tahun, setiap kebijakan pemerintah mungkin akan berbeda-beda, tergantung prioritas,” kata dia.

    Dia mencontohkan seperti di China, saat ini motor listrik sudah berseliweran di jalan. Hal tersebut tidak luput dari adanya peran pemerintah. Apalagi motor listrik merupakan industri baru di Indonesia.

    “Harapan kita dari industri secara memang ini masih baru, kalau melihat beberapa negara percepatan kepada masyarakat untuk motor listrik itu dibantu oleh pemerintah, seperti di India, kemudian China, kalau kita ke sana mungkin 90 persen sepeda motornya atau sepeda sudah listrik, kemudian di beberapa negara ASEAN, seperti Thailand itu juga ada subsidi,” kata Budi.

    “Kita masih berharap di tahun 2025, kalau bisa mungkin long time, jarak panjang, waktunya panjang itu ada kebijakan yang bisa memastikan atau membuat kenyamanan dari pihak industri untuk bisa bekerja supaya ada kenyamanan dan keyakinan, dan kepercayaan kita bekerja untuk subsidi ini,” jelas dia.

    Soal besaran subsidinya, Budi menyebut potongan Rp 7 juta sudah ideal.

    “Kalau nilai angka subsidi kita kembalikan kepada pemerintah, karena pastinya kemampuan anggaran dan prioritas anggaran pasti akan berbeda tiap tahunnya. Namun demikian di tahun 2023 dan 2024, nilai yang Rp 7 juta cukup ideal, tapi kemudian kalau pemerintah akan menurunkan sebagainya kita akan kembalikan kepada pemerintah,” ujarnya lagi.

    “Tinggal adanya signifikansi masalah persyaratan yang bisa dipersingkat lagi. Sehingga cashflow dari industri, termasuk dealer bisa berjalan dengan baik,” kata dia.

    Kuota subsidi motor listrik Rp 7 juta per unit untuk periode 2024 sudah habis. Berdasarkan data situs jejaring Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (SISAPIRa), sisa alokasi anggaran 2024 mencapai 0.

    Lalu total unit kendaraan yang diterima masyarakat mencapai 60.693 unit, sedangkan yang telah tersalurkan pada 2023 mencapai 11.532. Masih ada 3.262 yang masih dalam tahap proses pendaftaran, 2.301 terverifikasi, dan 55.130 tersalurkan.

    (riar/din)

  • Video: Insentif Motor Listrik Habis, Pelaku Industri Berharap Ini

    Video: Insentif Motor Listrik Habis, Pelaku Industri Berharap Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Insentif motor listrik untuk 60 ribu unit di tahun 2024 telah habis. Lantas bagaimana kata pengusaha dan seperti apa rekomendasi untuk mendorong konversi kendaraan BBM ke listrik?

    Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi di Program Autobizz CNBC Indonesia.

  • Video: Insentif Motor Listrik Habis, Penjualan Masih Nyetrum?

    Video: Insentif Motor Listrik Habis, Penjualan Masih Nyetrum?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Insentif motor listrik untuk 60 ribu unit di tahun 2024 telah habis, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan hingga saat ini belum ada anggaran untuk melanjutkan program insentif motor listrik di tahun depan.

    Subsidi motor listrik ini awalnya tercantum di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 tahun 2023 hanya tersedia untuk 2023 dan 2024. Dalam aturan itu, ditetapkan kuota maksimal pemberian subsidi untuk 200 ribu unit pada 2023 dan 600 ribu unit buat 2024.

    Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi di Program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (5/11/2024).

  • Subsidi Motor Listrik Berpotensi Dihapus 2025, Dialihkan untuk Makan Gratis?

    Subsidi Motor Listrik Berpotensi Dihapus 2025, Dialihkan untuk Makan Gratis?

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menanggapi soal kemungkinan pemerintah yang tidak melanjutkan subsidi sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit pada 2025.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberi sinyal bahwa subsidi itu berpotensi tidak dilanjut pada tahun depan, lantaran tak ada penambahan anggaran untuk subsidi motor listrik.

    Merespons hal tersebut, Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi mengatakan sejauh ini pihaknya masih berharap subsidi tersebut tetap dilanjutkan, sebab, belum ada keputusan final dari pemerintah terkait dihapuskannya subsidi motor listrik.

    Menurutnya, anggaran subsidi motor listrik pada tahun depan kemungkinan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis yang menjadi fokus dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, program Makan Bergizi Gratis menelan anggaran hingga Rp71 triliun.

    “Bisa saja [subsidi] itu tidak ada karena memang prioritas di pemerintahan Prabowo ini kan program Makan Bergizi Gratis, mungkin dialihkan ke sana,” ujar Budi saat dihubungi Bisnis, dikutip Selasa (29/10/2024).

    Lebih lanjut dia mengatakan, jika mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, maka pemerintah perlu mendukung industri kendaraan listrik, termasuk sepeda motor listrik.

    Terlebih, berbagai negara di dunia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, salah satunya dengan penggunaan kendaraan listrik, maka menurutnya Indonesia jangan sampai tertinggal.

    “Jadi, terlepas dari prioritas pemerintah sekarang untuk program Makan Bergizi Gratis, kami berharap subsidi motor listrik tetap dilanjut, walaupun tidak sebanyak yang ditargetkan tahun ini, minimal ada lah,” jelasnya.

    Dia pun mengakui bahwa jika tidak disubsidi, penjualan sepeda motor akan mengalami penurunan, meskipun tidak signifikan. Terlebih, tantangan utama yang dihadapi para anggota Aismoli yaitu mengedukasi calon konsumen terkait manfaat dan keuntungan menggunakan motor listrik dibandingkan sepeda motor konvensional.

    Alhasil, Aismoli beserta para agen pemegang merek (APM) menyiapkan strategi jika penjualan motor listrik tidak disubsidi tahun depan. Dia pun berharap, populasi motor listrik di Indonesia bisa tembus 200.000 unit hingga akhir 2024.

    “Kami sudah siap dengan dua skema. Skema optimis jika subsidi masih ada, dan skema pesimis jika subsidi dihapus. Semoga industri motor listrik di Indonesia bisa berkembang pesat,” pungkas Budi.

    Sebagai tambahan informasi, mengacu data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira) alokasi anggaran yang tersedia pada 2024 tertulis 0, alias sudah terserap sepenuhnya.

    Hingga Selasa (29/10/2024), subsidi yang telah disalurkan sebanyak sebanyak 49.062 unit. Jumlah subsidi tersalurkan tersebut jauh melampaui capaian sepanjang 2023 sebanyak 11.532 unit.

    Untuk diketahui, pemerintah telah mengucurkan subsidi motor listrik senilai Rp7 juta per unit untuk percepatan populasi elektrifikasi melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 21/2023 tentang perubahan atas Permenperin No. 6/2023. 

    Beleid ini lantas mengubah syarat penerimaan subsidi yang tadinya dari empat golongan menjadi 1 NIK untuk 1 unit. Sebanyak 50.000 unit kuota subsidi pun telah disiapkan untuk anggaran 2024, dan ada tambahan kuota 10.700 unit pada Agustus 2024.