Xcloud.id

Tag: Budi Setiyadi

  • Nasib Subsidi Motor Listrik Belum Jelas

    Nasib Subsidi Motor Listrik Belum Jelas

    Jakarta –

    Semester kedua tahun ini sudah masuk bulan ketiga, namun nasib insentif motor listrik di Tanah Air belum ada kepastian. Kami bertanya kepada Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), bagaimana respons mereka?

    Ketua Umum AISI, Johannes Loman memastikan, pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Kami bertanya ke mereka, sudahkah melakukan diskusi dan dorongan lebih lanjut? Mereka menjawab: belum ada.

    “Kami masih menunggu. Belum ada (diskusi lebih lanjut),” ujar Johannes Loman saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

    Kata AISI soal insentif motor listrik. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Meski demikian, Loman memastikan, pihaknya secara internal terus membahas mengenai insentif tersebut. Namun, bagaimana pun juga, keputusan akhir tetap di tangan pemerintah.

    “Teman-teman dari AISI akan membicarakan soal itu. Saya belum membahas masalah itu (insentif motor listrik tahun depan),” ungkapnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi mengaku, pihaknya telah melakukan pertemuan dan rapat dengan Menko Perekonomian untuk membahas rencana revisi Perpres 55 tahun 2019. Dia menegaskan, subsidi Rp 7 juta/unit tak lanjut tahun ini.

    Sebagai gantinya, kata Budi, negara telah menyiapkan skema lain, yakni pemberian pajak penyerahan negara ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Namun, dia belum bisa mengurai detail skemanya akan seperti apa.

    “Kemungkinan besar (pemberian) PPN DTP, karena subsidi yang Rp 7 juta/tahun bisa dikatakan sudah tidak ada lagi,” ujar Budi Setiyadi saat ditemui detikOto di Senayan, Jakarta Pusat.

    Budi menjelaskan, pihaknya sebenarnya sudah mengajukan skema subsidi yang sama seperti tahun lalu. Sebab, besarannya dirasa cukup untuk meringankan beban konsumen yang ingin beralih ke motor ramah lingkungan. Namun, dia juga sadar, keuangan negara saat ini juga sedang sulit.

    “Kita sudah memberikan analisis cost benefit kalau pemerintah memberikan subsidi, kita minta kan Rp 7 juta, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang rasanya (sulit). Jadi, kalaupun bukan subsidi, ya paling insentif berupa PPN DTP,” kata dia.

    Terlepas soal itu, Budi meminta agar pemerintah segera menerbitkan aturan mengenai subsidi motor listrik tahun ini. Menurutnya, jika pengumumannya diundur-undur, konsumen akan terus menahan diri untuk membeli kendaraan baru.

    (sfn/dry)

  • Ini Borok Motor Listrik di RI Tak Laku yang Bikin Pembeli Kabur

    Ini Borok Motor Listrik di RI Tak Laku yang Bikin Pembeli Kabur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penjualan motor listrik semakin anjlok memasuki pertengahan tahun 2025 ini. Hal ini tidak lepas dari tidak jelasnya kelanjutan subsidi motor listrik setelah tahun lalu mendapat diskon jor-joran sebesar Rp 7 juta per unit.

    Sedangkan saat ini pemerintah belum memberikan tanda-tanda bakal merilis subsidi motor listrik.

    “Sekarang kita nyebutnya jualan tinggal nyisa aja, paling cuma bisa jualan 20% atau 30%nya dari sebelumnya, bervariasi masing-masing, jadi penurunan sampai 70-80%,” kata Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (21/6/2025).

    Penurunan penjualan ini dikarenakan masyarakat menunggu dengan subsidi motor listrik ini. Di sisi lain, kondisi ini merugikan industri karena kondisinya jadi menggantung, tidak jelas subsidi akan diberikan atau tidak.

    Foto: Penjualan motor listrik di awal tahun cukup tersendat imbas tidak adanya subsidi Rp 7 juta dari pemerintah. Pantauan CNBC Indonesia di dua diler motor listrik wilayah Jakarta Selatan pada Senin (13/1/2024) minim pengunjung yang datang. (Dok. Istimewa)
    Penjualan motor listrik di awal tahun cukup tersendat imbas tidak adanya subsidi Rp 7 juta dari pemerintah. Pantauan CNBC Indonesia di dua diler motor listrik wilayah Jakarta Selatan pada Senin (13/1/2024) minim pengunjung yang datang. (Dok. Istimewa)

    “Yang penting pasti jangan hanya bicara nanti ada dan sebagainya, karena merugikan sekali kepada industri. Akhirnya Masyarakat yang mau beli jadi menunggu karena nunggu subsidi,” sebut Budi.

    Kondisi ini berbeda jauh dengan tahun lalu dimana masing-masing pabrikan bisa menjual sampai ribuan unit.

    “Saya tanya ke industri paling jualan cuma 300-an unit per bulan, dulu bisa ribuan,” ujarnya.

    Ia pun berharap pemerintah bisa segera memutuskan kelanjutan subsidi ini, jangan sampai kondisinya terus berlarut-larut.

    “Kita dari asosiasi minta dan kemudian berharap masih ada, tapi masalah itu udah surat juga ke semua Kementerian,” sebut Budi.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tak Ada Subsidi, Penjualan Motor Listrik di Indonesia Merana

    Tak Ada Subsidi, Penjualan Motor Listrik di Indonesia Merana

    Jakarta –

    Penjualan motor listrik di kuartal pertama tahun ini mengalami penurunan drastis. Perkaranya, subsidi berupa potongan harga yang ditunggu-tunggu sejak awal tahun, belum diterbitkan hingga sekarang.

    Situasi tersebut membuat konsumen menunda pembelian kendaraan. Jika subsidi terus-terusan digantung, maka bukan tak mungkin, permintaannya akan semakin parah.

    “Kita hanya ingin kepastian saja, kalau memang tidak ada, industri tuh siap. Tapi jangan digantung. Itu bikin masyarakat stop beli kendaraan, wait and see kan. Jadi sekarang penjualan turun banget, kasihan industri teriak-teriak,” ujar Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi.

    “Jadi mungkin kita harapkan kalaupun ada atau tidak, segera diumumkan. Ya kalau lihat alokasi waktunya, memang berat. Jadi yang penting kita butuh kepastian aja, ada atau nggak tahun ini,” tambahnya.

    Motor listrik subsidi. Foto: Grandyos Zafna

    Budi kemudian mengungkap seberapa besar penurunan penjualan motor listrik imbas subsidi digantung pemerintah. Meski tak bisa menyebut angka pasti, namun nominalnya drop ke level 30 persen.

    “Kalau secara angka saya tidak bisa memastikan berapa, karena saya belum dapat update dari teman-teman industri. Tapi kalau secara prosentase, penjualan kuartal pertama hanya tersisa 30-40 persen. Bahkan ada yang sampai 20 persen,” ungkapnya.

    “Jadi kalau ada perusahaan yang biasanya jual 100 unit motor listrik, sekarang tinggal 25 unit. Penjualan motor listrik emang turun banget,” lanjutnya.

    Di kesempatan yang sama, Budi menyarankan, seandainya subsidi tak terbit tahun ini, maka pemerintah bisa menyiapkan kebijakan nonfiskal seperti membebaskan tarif parkir dan membangun jalur khusus motor listrik di jalan raya.

    “Kita berharap, kalau pemerintah mungkin nggak ada kepastian soal subsidi atau skema bantuan pembelian, mungkin bisa mendorong insentif nonfiskal, seperti motor listrik bisa mendapat privilege parkir gratis, kemudian jalur khusus,” kata dia.

    (sfn/din)

  • Tarif Baru Trump Berpotensi Pengaruhi Industri Otomotif Nasional

    Tarif Baru Trump Berpotensi Pengaruhi Industri Otomotif Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terhadap 185 negara termasuk Indonesia, dikhawatirkan dapat memberikan dampak terhadap sektor industri nasional, khususnya otomotif di ranah kendaraan listrik.

    Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menjelaskan, meskipun Indonesia tidak secara langsung mengekspor sepeda motor listrik maupun komponennya ke AS, efek tidak langsung dari kebijakan tersebut tetap harus diwaspadai.

    “Dari sisi makroekonomi, kebijakan ini bisa menimbulkan tekanan terhadap inflasi serta melemahkan daya beli masyarakat. Negara-negara lain yang juga terdampak, seperti Tiongkok, kemungkinan besar akan mengalihkan target pasar mereka ke negara lain, termasuk Indonesia,” ujar Budi dikutip dari Antara, Sabtu (5/4/2025).

    Untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan dagang global tersebut, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah aktif guna melindungi pelaku industri lokal agar tidak terlalu terdampak oleh lonjakan produk impor.

    Menurut Aismoli, upaya konkret dari pemerintah diperlukan untuk mengantisipasi tarit Trump tersebut, seperti penguatan pasar dalam negeri serta kebijakan yang mendukung industri lokal.

    Salah satunya adalah menjaga penerapan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar produk lokal tetap memiliki daya saing dan tidak tergeser oleh produk luar.

    Berdasarkan daftar negara yang terdampak tarif baru dari AS, Indonesia menempati peringkat kedelapan dengan tarif sebesar 32%. Selain itu, sekitar 60 negara lain akan dikenai tarif timbal balik yang setara dengan separuh tarif yang mereka terapkan terhadap AS.

    Indonesia bukan satu-satunya negara Asia Tenggara yang terdampak. Negara, seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand juga masuk dalam daftar, masing-masing dikenai tarif sebesar 24%, 49%, 46%, dan 36%.

    Trump menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri. Menurutnya, Amerika Serikat telah mengalami kerugian akibat praktik perdagangan internasional yang dinilai tidak adil. Kebijakan tarif Trump ini diumumkan dalam acara bertajuk “Make America Wealthy Again” yang digelar di Rose Garden, Gedung Putih.

  • Begini Dampak Buruk Kebijakan Trump untuk Industri Motor Listrik RI

    Begini Dampak Buruk Kebijakan Trump untuk Industri Motor Listrik RI

    Jakarta –

    Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik (AISMOLI), Budi Setiyadi menegaskan, kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal tarif resiprokal 32 persen ke Indonesia akan mengganggu industri nasional, termasuk kendaraan listrik.

    Budi menjelaskan, meski Indonesia belum menjadi negara pengekspor motor listrik atau komponennya ke Amerika Serikat, namun dampaknya dapat dirasakan secara tak langsung di dalam negeri.

    “Secara makro akan beresiko terhadap inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, negara-negara lain yang mengalami kondisi serupa, seperti China, akan mencari pasar alternative selain Amerika Serikat,” ujar Budi Setiyadi melalui keterangan resminya, dikutip Sabtu (5/4)

    Presiden AS Donald Trump saat umumkan kebijakan baru. Foto: AP/Mark Schiefelbein

    Dengan populasinya yang besar dan daya beli yang kuat, Indonesia masih dianggap pasar yang menarik. Itulah mengapa, AISMOLI meminta pemerintah untuk melakukan inisiatif-inisiatif untuk melindungi produsen lokal dari kemungkinan gempuran barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri.

    “Salah satu lingkup yang perlu dijaga oleh pemerintah adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk melindungi produk- produk lokal Indonesia dan mencegah dominasi produk impor,” tuturnya.

    “Tidak hanya dari sisi kebijakan, pengawasan pemerintah dalam memastikan kebijakan TKDN sudah dijalankan secara tepat oleh industri juga perlu diperkuat,” kata dia menambahkan.

    Diketahui, Indonesia berada di urutan ke delapan dalam daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenakan tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

    Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

    (sfn/lth)

  • Prabowo Pastikan Motor Listrik Dapat Subsidi Pajak Tahun Ini

    Prabowo Pastikan Motor Listrik Dapat Subsidi Pajak Tahun Ini

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memastikan subsidi motor listrik berlanjut tahun ini. Itu artinya, motor listrik akan mendapat keringanan subsidi pajak.

    Motor listrik akan kembali mendapat subsidi. Presiden RI Prabowo Subianto memastikan, motor listrik akan mendapat subsidi pajak ditanggung pemerintah. Sejauh ini, belum dijelaskan lebih lanjut skema subsidi untuk motor listrik.

    “Lima, paket stimulus ekonomi, a diskon tarif listrik, b PPN DTP pembelian properti dan otomotif, c PPnBM DTP otomotif, d subsidi pajak DTP (Ditanggung Pemerintah) motor listrik, e PPh DTP sektor padat karya,” demikian jelas Praboro dalam Keterangan Pers Presiden RI terkait kewajiban menyimpan DHE SDA di Dalam Negeri.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah memberikan sinyal soal kelanjutan subsidi motor listrik. Namun, dia tak memberi kepastian kapan ini dimulai dan berapa banyak penerima subsidinya.

    Lebih jauh, Airlangga meminta seluruh pihak bersabar dan menunggu terbitnya peraturan menteri keuangan (PMK) dari Sri Mulyani. Beleid tersebut akan menjadi kepastian kapan subsidi motor listrik itu akan dimulai.

    Di sisi lain, belum jelasnya aturan subsidi motor listrik itu membuat masyarakat justru menunda pembelian. Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menyebut stok di dealer menumpuk karena motor listrik tak diminati.

    “Sekarang yang terpenting kita dari asosiasi meminta ada kecepatan dari pemerintah untuk membuat aturan segera, gitu. Karena sekarang ini kalau boleh dikatakan masyarakat masih menunggu,” ujar Ketua Umum AISMOLI, Budi Setiyadi.

    Budi mengungkap pihaknya sudah mengajukan skema subsidi yang sama tahun lalu yakni potongan harga sebesar Rp 7 juta. Namun tampaknya skema subsidi motor listrik tahun ini akan berbeda. Terlebih, kata Budi, kondisi keuangan negara sedang tidak baik-baik saja.

    “Kita sudah memberikan analisis cost benefit kalau pemerintah memberikan subsidi, kita minta kan Rp 7 juta, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang rasanya (sulit). Jadi, kalaupun bukan subsidi, ya paling insentif berupa PPN DTP,” tutur Budi.

    (dry/rgr)

  • Subsidi Motor Listrik Masih Digantung Pemerintah, Honda Bilang Begini

    Subsidi Motor Listrik Masih Digantung Pemerintah, Honda Bilang Begini

    Jakarta –

    PT Astra Honda Motor (AHM) buka suara soal subsidi motor yang masih ‘digantung’ pemerintah. Mereka berharap, bagaimanapun skemanya, program tersebut bisa berlanjut tahun ini.

    Octavianus Dwi selaku Direktur Pemasaran PT AHM mengatakan, pihaknya saat ini masih dalam tahap menunggu. Dia mengaku akan mendukung apa pun keputusan yang nantinya diambil pemerintah.

    “Kami menunggu dan berharap supaya masih bisa berlanjut, tapi kita akan ikut regulasi pemerintah. Karena itu pasti menunggu,” ujar Octavianus Dwi saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Motor listrik Honda Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

    Ketika ditanya mengenai potensi subsidi tak lagi potongan Rp 7 juta per unit, melainkan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP, Octa mengaku akan patuh dengan keputusan pemerintah. Sebab, semuanya pasti telah dipertimbangkan secara matang.

    “Kita masih menunggu, kita pasti akan support apa yang diputuskan pemerintah,” ungkapnya.

    Beberapa hari lalu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan sinyal, subsidi motor listrik akan berlanjut tahun ini. Bahkan, rencananya akan diumumkan dalam waktu dekat.

    “Insentif motor (listrik) dalam waktu dekat (akan diumumkan), dalam waktu dekat ini, sudah finishing up,” ungkap Agus kepada wartawan di arena IIMS 2025, JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

    Agus belum bisa memastikan berapa kuota subsidi untuk motor listrik tahun ini. Tapi dia memastikan subsidi untuk motor listrik akan diberikan lagi tahun ini.

    “Masih diproses, masih dihitung, tapi pasti ada. Jadi untuk insentif motor listrik akan keluar dalam waktu dekat,” tambah Agus.

    Skema Lain Subsidi Motor Listrik

    Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi, mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dan rapat dengan Menko Perekonomian untuk membahas rencana revisi Perpres 55 tahun 2019. Dia secara tak langsung menegaskan, subsidi Rp 7 juta/unit tak lanjut tahun ini.

    Sebagai gantinya, kata Budi, negara telah menyiapkan skema lain, yakni pemberian pajak penyerahan negara ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Namun, dia belum bisa mengurai detail skemanya akan seperti apa.

    “Kemungkinan besar (pemberian) PPN DTP, karena subsidi yang Rp 7 juta/tahun bisa dikatakan sudah tidak ada lagi,” ujar Budi Setiyadi saat ditemui detikOto di Senayan, Jakarta Pusat.

    Motor listrik Honda ICON e: dan CUV e: Foto: Ridwan Arifin

    Budi menjelaskan, pihaknya sebenarnya sudah mengajukan skema subsidi yang sama seperti tahun lalu. Sebab, besarannya dirasa cukup untuk meringankan beban konsumen yang ingin beralih ke motor ramah lingkungan. Namun, dia juga sadar, keuangan negara saat ini sedang sulit.

    “Kita sudah memberikan analisis cost benefit kalau pemerintah memberikan subsidi, kita minta kan Rp 7 juta, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang rasanya (sulit). Jadi, kalaupun bukan subsidi, ya paling insentif berupa PPN DTP,” tuturnya.

    Terlepas soal itu, Budi meminta agar pemerintah segera menerbitkan aturan mengenai subsidi motor listrik tahun ini. Menurutnya, jika pengumumannya diundur-undur, konsumen akan terus menahan diri untuk membeli kendaraan baru.

    (sfn/rgr)

  • Pemerintah Jamin Motor Listrik Dapat Subsidi Lagi

    Pemerintah Jamin Motor Listrik Dapat Subsidi Lagi

    Jakarta –

    Pemerintah memastikan memberikan subsidi untuk motor listrik. Jaminan itu disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “Insentif motor (listrik) dalam waktu dekat (akan diumumkan), dalam waktu dekat ini, sudah finishing up,” ungkap Agus kepada wartawan di arena IIMS 2025, JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

    Agus belum bisa memastikan berapa kuota subsidi untuk motor listrik tahun ini. Tapi dia memastikan subsidi untuk motor listrik akan diberikan lagi tahun ini.

    “Masih diproses, masih dihitung, tapi pasti ada. Jadi untuk insentif motor listrik akan keluar dalam waktu dekat,” tambah Agus.

    Skema Lain Subsidi Motor Listrik

    Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi, mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dan rapat dengan Menko Perekonomian untuk membahas rencana revisi Perpres 55 tahun 2019. Dia secara tak langsung menegaskan, subsidi Rp 7 juta/unit tak lanjut tahun ini.

    Sebagai gantinya, kata Budi, negara telah menyiapkan skema lain, yakni pemberian pajak penyerahan negara ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Namun, dia belum bisa mengurai detail skemanya akan seperti apa.

    “Kemungkinan besar (pemberian) PPN DTP, karena subsidi yang Rp 7 juta/tahun bisa dikatakan sudah tidak ada lagi,” ujar Budi Setiyadi saat ditemui detikOto di Senayan, Jakarta Pusat.

    Budi menjelaskan, pihaknya sebenarnya sudah mengajukan skema subsidi yang sama seperti tahun lalu. Sebab, besarannya dirasa cukup untuk meringankan beban konsumen yang ingin beralih ke motor ramah lingkungan. Namun, dia juga sadar, keuangan negara saat ini juga sedang sulit.

    “Kita sudah memberikan analisis cost benefit kalau pemerintah memberikan subsidi, kita minta kan Rp 7 juta, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang rasanya (sulit). Jadi, kalaupun bukan subsidi, ya paling insentif berupa PPN DTP,” tuturnya.

    Terlepas soal itu, Budi meminta agar pemerintah segera menerbitkan aturan mengenai subsidi motor listrik tahun ini. Menurutnya, jika pengumumannya diundur-undur, konsumen akan terus menahan diri untuk membeli kendaraan baru.

    (lua/rgr)

  • Populasi Motor Listrik di Indonesia Tembus 200 Ribu Unit!

    Populasi Motor Listrik di Indonesia Tembus 200 Ribu Unit!

    Jakarta –

    Populasi motor listrik di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Bahkan, saat ini, jumlahnya diklaim sudah mencapai ratusan ribu unit!

    Ketua Umum Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi mengatakan populasi motor listrik di dalam negeri saat ini sudah mencapai 200 ribu unit. Nominalnya mengalami peningkatan pesat sejak setahun terakhir.

    “Motor listrik sekarang sudah sampai 200 ribuan unit. Itu hanya motor listrik, belum termasuk sepeda listrik,” ujar Budi Setiyadi saat ditemui detikOto di Senayan, Jakarta Pusat.

    Populasi motor listrik di Indonesia. Foto: Farhan Nurhuda & Luthfi Andika / detikOto

    Budi Setiyadi menjelaskan, kehadiran banyak merek dan produk baru membuat publik makin percaya membeli motor listrik. Kini, kata dia, ada puluhan merek terkait yang sudah mendaftarkan diri ke AISMOLI.

    “Merek motor listrik sekarang sudah ada 40-an yang mendaftar ke kita, termasuk konversi,” ungkapnya.

    Meski populasi motor listrik mengalami peningkatan pesat, namun penjualannya agak melesu selama 1-2 bulan terakhir. Sebab, kata Budi, konsumen masih menunggu pengumuman subsidi yang telah berakhir sejak tahun lalu.

    Itulah mengapa, Budi meminta agar pemerintah segera menuntaskan proses perumusan subsidi. Menurutnya, jika terus-terusan ditunda, situasinya pasti akan lebih buruk.

    “Pasti iya, pasti ada (dampak ke penurunan penjualan motor listrik). Sekarang yang terpenting kita dari asosiasi meminta ada kecepatan dari pemerintah untuk membuat aturan segera. Karena sekarang ini kalau boleh dikatakan masyarakat masih menunggu,” kata dia.

    Motor listrik Indomobil Adora. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Budi mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dan rapat dengan Menko Perekonomian untuk membahas rencana revisi Perpres 55 tahun 2019. Dia secara tak langsung menegaskan, subsidi Rp 7 juta/unit tak lanjut tahun ini.

    Sebagai gantinya, kata Budi, negara telah menyiapkan skema lain, yakni pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Namun, dia belum bisa mengurai detail skemanya akan seperti apa.

    (sfn/rgr)

  • Gimana Nasib Subsidi Konversi Motor Listrik di Indonesia?

    Gimana Nasib Subsidi Konversi Motor Listrik di Indonesia?

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap nasib subsidi konversi motor listrik di Indonesia. Mereka mengaku masih merumuskan aturan terkait dan hitung-hitungan dana.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, pihaknya perlu merevisi lebih dulu Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023 soal bantuan pemerintah atas konversi roda dua jadi listrik berbasis baterai.

    “Itu baru ada perubahan Permen-nya. Kan waktu itu Permen-nya hanya sampai 2024, nah kita harus revisi peraturan menterinya,” ujar Eniya saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, Selasa (11/2).

    Subsidi konversi motor listrik. Foto: Antara Foto/Sulthony Hasanuddin

    Eniya menjelaskan, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia setuju untuk melanjutkan subsidi konversi motor listrik. Namun, pihaknya masih menghitung seberapa besar biaya yang dibutuhkan.

    “Pak menteri sih setuju untuk melanjutkan. Tetapi nanti dananya yang harus dipikirkan,” ungkapnya.

    Ketika ditanya mengenai bocoran skema subsidi, Eniya belum bisa mengungkapnya. Sebab, semuanya masih dalam perumusan bersama.

    “Nah itu nanti yang akan dibahas juga bagaimana skemanya dan jumlahnya. Tetapi sekarang belum ada putusan. Timeline-nya juga belum ada,” kata dia.

    Kementerian ESDM mencatat, realisasi konversi motor listrik selama 2024 tembus sekitar 1.500 unit. Catatan tersebut naik 10 kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu yang hanya 145 unit.

    Teknisi mengkonversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi sepeda motor listrik di Bengkel Elders Garage, Pancoran, Jakarta, Jumat (2/8/2024). Kementerian ESDM membuka layanan gratis bagi 500 sepeda motor BBM milik warga bertempat tinggal di Jabodetabek untuk dikonversi menjadi sepeda motor listrik dengan biaya Rp16 juta per unit, tidak termasuk biaya cek fisik, biaya perubahan surat kendaraan, dan biaya rekondisi kendaraan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Berbeda dengan pembelian unit baru, konversi motor listrik mendapat subsidi Rp 10 juta dari pemerintah. Nominal tersebut umumnya separuh lebih dari ongkos konversi secara keseluruhan.

    Pekan lalu, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah soal nasib subsidi konversi di Tanah Air. Menurut informasi yang mereka dapat, bantuan itu kemungkinan besar akan lanjut tahun ini.

    “Konversi saya denger dari Kementerian ESDM bahwa tahun ini tetap dapat bantuan dari pemerintah. Tapi rencananya berapa? Saya akan coba komunikasi,” kata Budi Setiyadi selaku Ketua Umum AISMOLI.

    (sfn/dry)