Xcloud.id

Tag: Budi Santoso

  • Bakal Ada Program Diskon Nasional hingga 80%!

    Bakal Ada Program Diskon Nasional hingga 80%!

    Jakarta –

    Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program belanja dalam rangka Hari Diskon Nasional. Ada berbagai diskon belanja hingga 80%.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah bersama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menggelar program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Program tersebut berlangsung mulai 10-16 Desember 2025.

    “Kemudian yang kedua BINA Indonesia, Belanja di Indonesia Aja bersama dengan Hippindo dan APBI pada tgl 18 Desember-4 Januari 2026,” ujar Budi dalam acara konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

    Tidak hanya itu, pemerintah juga bekerja sama dengan asosiasi ritel untuk menggelar program Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale. Program tersebut akan berlangsung mulai 1-31 Desember. Adapun diskon yang ditawarkan dari 20-80%.

    “Yang ketiga EPIC, jadi kita bekerja sama dengan aprindo melakukan diskon 20-80% yang akan launching 1 Desember 2025. EPIC akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 31 Desember. Jadi tiga program itu adalah program dalam rangka hari diskon nasional.” terang Budi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program Harbolnas diharapkan dapat mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta meningkatkan daya beli masyarakat untuk menggenjot perekonomian nasional.

    “Kita lihat bahwa konsumsi adalah sektor yang sangat penting dan kuat dalam konteks perekonomian nasional, kontribusinya 54%,” kata Airlangga dalam acara kick off road to Harbolnas 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Transaksi diharapkan dapat mencapai Rp 33-35 triliun selama gelaran Harbolnas 2025. Target itu lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang senilai Rp 31 triliun.

    (rea/hns)

  • Distribusi Minyakita Bakal Libatkan Bulog dan ID Food, Mendag Revisi Aturan

    Distribusi Minyakita Bakal Libatkan Bulog dan ID Food, Mendag Revisi Aturan

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan distribusi penyaluran Minyakita akan diubah dengan melibatkan BUMN Pangan. Perubahan ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

    Budi mengatakan sebanyak 35% Minyakita juga akan disalurkan oleh BUMN Pangan, Bulog dan ID Food. Saat ini pihaknya tengah melakukan finalisasi penyusunan aturan baru terkait distribusi Minyakita oleh BUMN.

    “Jadi, kebijakan Minyakita distribusi, sedang ubah Permendag. Penyaluran minyak goreng nanti minimal 35% disalurkan oleh BUMN pangan dalam hal ini Bulog dan ID Food,” ujar Budi dalam acara konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

    Budi menargetkan revisi Permendag dapat diteken sebelum momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026. Dengan begitu, ia berharap distribusi Minyakita menjadi lebih baik.

    “Proses perubahannya hampir selesai dan harmonisasi. Dan dilanjutkan hari Kamis untuk harmonisasinya. Nah kemudian setelah selesai harmonisasi, Permendag sudah dapat ditandatangani, sehingga pada Nataru ini distribusi minyak goreng akan lebih baik,” imbuh Budi.

    Pada kesempatan yang sama, Budi menjelaskan harga kebutuhan pokok menjelang Nataru terkendali dengan baik. Budi memastikan tidak ada harga bahan pokok (bapok) yang melonjak. Menurutnya, rata-rata harga bapok masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) maupun harga acuan penjualan (HAP).

    “Ya tidak ada harga yang melonjak dan semua rata-rata mendekati harga eceran tertinggi atau harga acuan. Jadi semua cukup stabil ya, kita terus akan bantu mengenai pasokan dan juga kebutuhan-kebutuhan di masyarakat menjelang Nataru,” terang Busan.

    Budi menerangkan pihaknya akan bertemu dengan pemasok serta distributor agar harga kebutuhan bapok selama Nataru terkendali. “Dan juga nanti minggu depan kita akan lakukan koordinasi dengan distributor, dengan pemasok. Kami sampaikan kepada teman-teman bahwa harga kebutuhan pokok saat ini relatif terkendali dengan baik,” terangnya.

    (rea/eds)

  • Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi Nasional 26 November 2025

    Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi Nasional 26 November 2025

    Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqqie mengungkap gagasan mereset Indonesia dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Jimly menyebutkan, gagasan itu muncul karena ia menilai arah ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia harus dievaluasi secara menyeluruh setelah lebih dari dua dekade reformasi bergulir.
    “Alhamdulillah ketemu pimpinan PAN, maka kami diskusikan mengenai pentingnya Indonesia ini kalau bahasa anak muda, direset. Sesudah 28 tahun sejak ’98 ya kan, reformasi, ini perlu dievaluasi ulang menyeluruh,” kata Jimly seusai pertemuan di rumah dinas Zulhas, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
    Jimly menuturkan, evaluasi mencakup struktur parlemen, kekuasaan kehakiman, birokrasi pemerintahan, hingga seluruh aparatur penegak hukum.
    “Bagaimana (evaluasi) tentang struktur parlemennya, bagaimana kekuasaan kehakimannya, kok keadilan kok kayaknya makin menjauh dari rakyat kecil, ya kan. Begitu juga birokrasi pemerintahan,” ungkap Jimly.
    Ia menyoroti bahwa keadilan kini terasa semakin jauh dari rakyat kecil, sementara lembaga penegak hukum justru menghadapi berbagai persoalan serius.
    “Kasus-kasus (penegak hukum) tuh banyak sekali. Artinya semua lembaga penegak hukum kita sedang bermasalah sekarang,” imbuh dia.
    Jimly juga menyinggung maraknya organisasi advokat meski undang-undang mengatur hanya satu organisasi.
    Ia menilai kondisi tersebut membuat penyelesaian persoalan penegakan hukum semakin rumit.
    Jimly menilai ledakan kemarahan publik terhadap institusi negara yang terjadi pada Agustus lalu menjadi menjadi bukti bahwa saluran aspirasi rakyat sedang tersumbat.
    Jimly pun berpandangan, bukan hanya Polri yang harus dibenahi, melainkan seluruh struktur ketatanegaraan, termasuk MPR, DPR, DPD, DPRD, hingga lembaga perwakilan daerah seperti MRP di Papua dan DPRA di Aceh.
    Jimly mengatakan terdapat dua pekerjaan besar yang kini berjalan bersamaan, yakni percepatan
    reformasi Polri
    melalui komisi yang dibentuk Presiden, serta agenda perubahan kelima UUD 1945.
    “Nah, maka kita harus menata kembali sistem ketatanegaraan mulai dengan perubahan kelima ini. Gitu lho. Tapi mulai dulu dengan polisi,” pungkasnya.
    Pertemuan Jimly dan Zulhas juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Waketum PAN sekaligus Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan anggota DPR fraksi PAN Desy Ratnasari serta Ketua DPP PAN sekaligus Menteri Perdagangan Budi Santoso.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jawaban Mendag soal Selisih Data Ekspor

    Jawaban Mendag soal Selisih Data Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait polemik selisih data ekspor perdagangan Indonesia yang sebelumnya disorot Presiden Prabowo Subianto. Isu ini mencuat usai Kepala Negara RI membeli data dari luar negeri.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pihaknya terus mendalami perbedaan angka tersebut sembari memperketat pengawasan arus barang ekspor, termasuk impor ilegal.

    “Kami terus pelajari ya pada prinsipnya, bagaimana kita juga yang penting mengawasi impor-impor ilegal, kemudian juga bagaimana kita mengawasi ekspor,” kata Budi saat ditemui di PPEJP Kemendag, Jakarta Barat, Selasa (25/11/2025). 

    Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya selisih besar data ekspor Indonesia, yang diperoleh dari luar negeri.

    Dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo, Mahfud mengatakan Kepala Negara ke-8 RI itu memperlihatkan contoh ketimpangan laporan ekspor, bahkan menyebut harus membeli data dari luar negeri karena data resmi dianggap tidak akurat.

    “Saya punya data ini [ekspor], kata Pak Prabowo. Saya beli dari luar, bukan data dari dalam,” ujar Mahfud, dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (22/11/2025).

    Dalam ratas itu, Prabowo juga menegur keras pimpinan Polri dan TNI. Presiden menekankan bahwa aparat harus membela rakyat dan menjaga kekayaan negara.

    “Kekayaan alam sekarang ini diserap, diambil, diserobot oleh pebisnis-pebisnis yang tidak bertanggung jawab,” kata Mahfud mengutip Presiden.

    Bahkan, Mahfud menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengetahui perusahaan-perusahaan yang telah bertahun-tahun menikmati uang negara.

    Kepala Negara RI itu mengungkap ada perusahaan yang selama 25–40 tahun mengeruk kekayaan dengan kontribusi yang minim.

    “Jadi beliau [Presiden Prabowo] tahu, perusahaan ini sekian 30-40 tahun makan uang negara. Ini 25 tahun, ini 40 tahun makan uang negara. Masa nggak mau nyumbang ke negara, katanya. Kita harus nasionalis,” tuturnya. 

    Selain itu, Prabowo meminta agar ada keberpihakan dari aparat kepolisian. Prabowo juga memberikan teguran keras kepada pimpinan Polri dan TNI.

    “Eh kamu Pak Listyo, Pak Agus, Panglima, Kapolri, nggak ada gunanya kamu bintang empat ini, kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal ini,” ujar Mahfud meniru ucapan Presiden.

    Presiden Prabowo, kata Mahfud, menekankan polisi dan tentara harus membela rakyat serta menjaga kekayaan negara. Menurutnya, arah kebijakan Presiden sudah jelas. Namun Mahfud mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan tidak selalu sejalan.

    Dia menilai komitmen Mantan Menteri Pertahanan 2019–2024 itu akan efektif jika seluruh jajaran menggerakkan instruksi secara serempak.

    Selain itu, Presiden menyebutkan kebijakan Patriot Bond sebagai upaya memastikan kekayaan negara dimanfaatkan secara adil, bukan sepenuhnya dikirim ke luar negeri.

    “Dia cerita banyak. Kenapa saya misalnya membuat Patriot Bond. Ya itu, mereka ini sudah makan banyak kekayaan dari Indonesia. Masa sumbangannya kepada Republik ini enggak ada? Semua dikirim ke luar negeri,” ungkapnya.

  • Mendag tegaskan penguatan pengawasan untuk cegah impor barang bekas

    Mendag tegaskan penguatan pengawasan untuk cegah impor barang bekas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan penguatan pengawasan sebagai salah satu upaya untuk mencegah impor barang bekas yang telah dilarang oleh pemerintah Indonesia.

    “Yang harus diperkuat adalah pengawasannya,” kata Mendag Budi di Jakarta, Selasa.

    Hal ini menyusul banyaknya temuan impor barang dan pakaian bekas di Indonesia beberapa waktu ini, yang merugikan para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Pria yang akrab disapa Busan itu mengatakan, Kemendag memiliki tugas pengawasan pasca perbatasan (post-border) bersama instansi-instansi terkait.

    “Kalau yang di border itu ada Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Jadi, kami bareng-bareng, lagi melakukan pengawasan yang cukup. Mudah-mudahan berjalan dengan baik,” ujar Mendag Busan.

    Ia menilai, dengan pengawasan yang lebih optimal dari para pemangku kepentingan terkait, diharapkan akan menumbuhkan industri dalam negeri terutama industri pakaian jadi dan tekstil.

    “Barang-barang kita juga bagus, juga enggak mahal, enggak kalah kok harganya dengan barang-barang ini. Jadi, kita ingin industri kita berkembang dengan baik,” kata dia.

    Mendag juga menegaskan bahwa Indonesia bukanlah tempat pembuangan limbah, terutama limbah pakaian bekas.

    “Kita juga tidak ingin Indonesia itu menjadi tempat membuang limbah. Coba pelajari, kalau membuang limbah pakaian bekas di negara-negara (lain) itu mahal sekali, masa harus dibuang di kita?” kata Busan.

    “Kita tidak ingin limbah industri apa pun itu dikirim ke negara Indonesia, apalagi di ekspor dan kita beli. Jadi itu larang,“ ujarnya menambahkan.

    Sebelumnya, pemerintah telah menutup dua perusahaan yang terindikasi mengimpor pakaian bekas. Kedua perusahaan itu juga diwajibkan membiayai proses pemusnahan barang temuan hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memilih untuk mencacah ulang pakaian dan tas bekas (balpres) impor ilegal dan menjual sebagiannya ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Dalam taklimat media, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (14/11), Purbaya mengatakan cara pemusnahan baju impor ilegal selama ini tidak memberikan keuntungan bagi negara, justru membuat pemerintah mengeluarkan biaya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag percepat pemanfaatan akses dagang baru

    Kemendag percepat pemanfaatan akses dagang baru

    ANTARA – Indonesia menuntaskan perjanjian dagang dengan Peru dan Tunisia yang kini menunggu waktu penandatanganan resmi. Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, Selasa (25/11), mendorong pelaku usaha segera memanfaatkan akses pasar baru untuk memperkuat ekspor nasional. (Putri Hanifa/Rayyan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga resmikan revitalisasi Terminal LPG Arun Aceh

    Pertamina Patra Niaga resmikan revitalisasi Terminal LPG Arun Aceh

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga meresmikan proyek revitalisasi Terminal LPG Arun, Lhokseumawe, Aceh, sebagai infrastruktur energi yang menjamin pasokan LPG untuk masyarakat dan industri di Provinsi Aceh dan Sumatera bagian utara (Sumbagut).

    Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan peresmian ini menandai tuntasnya seluruh tahapan revitalisasi yang telah berlangsung sejak 2017 dan kini menunjukkan kesiapan terminal untuk beroperasi dengan standar yang lebih optimal.

    Terminal LPG Arun melayani penyaluran LPG subsidi (PSO) dan nonsubsidi (non-PSO) untuk masyarakat di Aceh dan Sumbagut.

    Hingga Agustus 2025, rata-rata penyalurannya sebesar 476 metrik ton (MT) per hari, yang mana 1 MT setara 1.000 kilogram LPG, sehingga mencerminkan besarnya kebutuhan dua provinsi tersebut.

    Peresmian revitalisasi Terminal LPG Arun pada Senin (24/11/2025) ini dilakukan Hari Purnomo, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso, Presiden Direktur Perta Arun Gas Yan Syukharial, dan Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar.

    Hari menjelaskan bahwa revitalisasi ini mengubah pola suplai LPG di Aceh dan Sumbagut menjadi lebih efisien.

    Dengan beroperasinya sarana yang diperbarui dan berkapasitas besar, alur suplai yang sebelumnya harus melalui beberapa tahapan kini dapat dilakukan secara langsung.

    “Sebelumnya, suplai LPG untuk Aceh dan Sumatera bagian utara harus melalui Tanjung Uban, lalu dipecah dengan kapal mid-size dan kembali dilansir kapal kecil, sebelum dibawa truk ke berbagai wilayah. Proses ini panjang dan biaya logistiknya besar. Dengan revitalisasi ini, kapal VLGC berkapasitas besar dapat langsung bersandar dan memasok propana maupun butana ke Arun, sehingga lebih efisiensi dan produktif,” jelas Hari.

    Revitalisasi juga memperkuat peran Terminal LPG Arun sebagai pusat distribusi LPG untuk wilayah Aceh dan Sumbagut.

    Terminal LPG Arun ini turut mengoptimalkan pola suplai, termasuk aktivitas pengalihan muatan dan pengiriman ke sejumlah terminal seperti Pangkalan Susu, Dumai, dan Tanjung Uban.

    Sekretaris Dinas ESDM Aceh Endra, yang menyampaikan amanat Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menekankan pentingnya revitalisasi bagi pembangunan daerah.

    “Kehadiran proyek ini bukan hanya menandai keberhasilan teknis sebuah pembangunan infrastruktur energi, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, aman, dan efisien bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya,” katanya.

    Pemerintah Aceh memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pertamina Patra Niaga.

    “Proyek ini jelas tidak hanya meningkatkan kualitas distribusi LPG, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas industri, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan rantai pasok energi domestik di Aceh,” ujar Endra.

    Senada, Sayuti Abubakar mengatakan keberadaan Terminal Arun membawa manfaat langsung bagi masyarakat Lhokseumawe.

    “Harapan saya, libatkan tenaga kerja lokal, libatkan pengusaha lokal, supaya pertumbuhan ekonomi di Lhokseumawe ini bisa meningkat dan tingkat pengangguran berkurang,” ucapnya.

    Di sela peresmian, Pertamina Patra Niaga menyerahkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bagi empat dusun di kawasan Arun, yaitu Seulanga, Jeumpa, Delima, dan Koude Baroh.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag tanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang

    Mendag tanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menanggapi temuan impor beras 250 ton secara ilegal di Sabang, Aceh.

    “Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) juga sudah (menjelaskan),” kata Mendag Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Pria yang juga akrab disapa Busan itu menilai, impor beras tidak diperlukan karena stok beras dalam negeri masih banyak dan bahkan surplus.

    “Arahan Presiden (Prabowo Subianto) kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

    “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda (Aceh). Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Mentan menyampaikan beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada 16 November 2025, namun saat itu beras tersebut belum dilakukan pembongkaran.

    Kemudian, pada 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut.

    Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

    Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi kewajiban demi menjaga kehormatan bangsa.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya, ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka seusai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Djaka menjelaskan bahwa impor tersebut sebelumnya mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang.

    Namun, selama tidak ada restu dari pemerintah pusat, Bea Cukai bertugas memastikan beras itu tidak beredar di tengah masyarakat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga Resmikan Revitalisasi Terminal LPG Arun, Pasok ke Aceh dan Sumatera

    Pertamina Patra Niaga Resmikan Revitalisasi Terminal LPG Arun, Pasok ke Aceh dan Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta Pertamina Patra Niaga meresmikan proyek revitalisasi Terminal LPG Arun di Lhokseumawe, Aceh. Terminal ini menjadi salah satu infrastruktur energi yang menjamin pasokan LPG untuk masyarakat dan sektor industri di Aceh serta wilayah Sumatera Bagian Utara.

    Peresmian terminal yang berlangsung Senin, 24 November 2025 ini menandai tuntasnya seluruh tahapan revitalisasi yang telah berlangsung sejak 2017 dan kini menunjukkan kesiapan terminal untuk beroperasi dengan standar yang lebih optimal.

     

    Peresmian proyek revitalisasi Terminal LPG Arun ini diresmikan oleh Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat Pertamina Patra Negara, Hari Purnomo, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso, Presiden Direktur Perta Arun Gas, Yan Syukharial, dan Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar.

    Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo menjelaskan bahwa revitalisasi ini mengubah pola suplai LPG di wilayah Aceh dan Sumatera Bagian Utara jadi lebih efisien. Dengan beroperasinya sarana yang diperbarui dan berkapasitas besar, alur suplai yang sebelumnya harus melalui beberapa tahapan kini dapat dilakukan secara langsung.

    “Sebelumnya, suplai LPG untuk Aceh dan Sumatera Bagian Utara harus melalui Tanjung Uban, lalu dipecah dengan kapal mid-size dan kembali dilansir dengan kapal kecil sebelum akhirnya dibawa truk ke berbagai wilayah. Proses ini panjang dan biaya logistiknya besar. Dengan revitalisasi Terminal LPG Arun, kapal VLGC berkapasitas besar kini dapat langsung bersandar dan memasok propane maupun butane ke Arun. Tentunya keberadaan terminal Arun ini sangat membantu efisiensi maupun produktivitas operasional kami,” jelas Hari.

    Terminal LPG Arun melayani penyaluran LPG subsidi (PSO) dan nonsubsidi (Non-PSO) untuk masyarakat di Aceh dan Sumatera Bagian Utara.

    Hingga Agustus 2025, rata-rata realisasi penyalurannya mencapai sekitar 476 Metrik Ton (MT) per hari, di mana 1 MT setara 1.000 kilogram yang mencerminkan besarnya kebutuhan energi di kedua provinsi tersebut.

     

  • Kronologi Mentan Amran Tindak Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang Padahal Kondisi Surplus

    Kronologi Mentan Amran Tindak Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang Padahal Kondisi Surplus

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) mengungkap impor beras ilegal sebanyak 250 ton melalui Sabang, Aceh dilakukan saat pasokan sedang surplus. Ini jadi alasan tidak adanya impor yang diizinkan pemerintah.

    Dia mencatat, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog tersedia 3,8 juta ton. Neraca pangan provinsi Aceh pun menunjukkan ketersediaan 1,35 juta ton dengan kebutuhan 667,7 ribu ton, sehingga surplus mencapai 871,4 ribu ton. Sabang turut mencatat surplus 970 ton, dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton.

    “Stok kita aman. Aceh surplus, Sabang surplus, nasional juga surplus. Jadi kalau ada pihak yang tetap nekat memasukkan beras ilegal, itu jelas bukan urusan kebutuhan, itu pelanggaran, dan negara akan bertindak tegas,” kata Amran, mengutip keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

    Kronologinya, usai mendapat laporan adanya impor beras ilegal, Amran langsung menelepon Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Termasuk Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan, Budi Santoso.

    Hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang dikeluarkan pemerintah pusat. Atas temuan ini, aparat penegak hukum langsung menyegel 250 ton beras tersebut.

    “Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik. Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa, kepatuhan pada instruksi Presiden, dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita,” kata Mentan Amran.