Tag: Budi Santoso

  • Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

    Prabowo dijadwalkan akan memberikan pidato di hadapan para pelaku ekonomi dan keuangan.

    Terpantau di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 19.08 WIB. Pada kesempatan kali ini, ia berpakaian rapi, mengenakan batik berwarna hijau dengan aksen warna coklat dan peci berwarna hitam.

    Kedatangannya itu langsung disambut oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Prabowo pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama, sebelum akhirnya memasuki hall.

    Tidak hanya Perry dan Airlangga, acara PTBI dihadiri oleh berbagai menteri perekonomian dan pejabat instansi lainnya. Ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Turut hadir pula di lokasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, hingga Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

    Selain itu, juga hadir di lokasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    PTBI merupakan puncak high level event (HLE) Bank Indonesia yang telah diselenggarakan rutin sejak tahun 1969. Agenda utama PTBI adalah penyampaian asesmen Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi, dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.

    Asesmen dan arah kebijakan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri, investor, dan kalangan dunia usaha dalam menentukan berbagai kebijakan maupun keputusan bisnis ke depan.

    Dari sisi masyarakat, acuan strategis ini juga diharapkan dapat semakin membangun keyakinan masyarakat bahwa Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Lembaga terkait senantiasa bersama-sama menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

    (shc/hns)

  • Aturan Baru Minyakita Ditargetkan Berlaku Awal 2026

    Aturan Baru Minyakita Ditargetkan Berlaku Awal 2026

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebutkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait distribusi minyak goreng rakyat atau Minyakita telah selesai diharmonisasi dan dijadwalkan berlaku pada awal 2026.

    Budi menyampaikan peraturan terkait tata kelola Minyakita baru akan disahkan pada pekan depan dan selanjutnya, aturan tersebut berlaku 30 hari setelah pengesahan untuk penyesuaian sistem.

    “Minggu depan misalnya harmonisasi, kalau sudah harmonisasi terus dapat surat, terus tanda tangan. Karena butuh sistem, 30 hari,” ujar Budi ditemui di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) melansir Antara di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Revisi Permendag ini, salah satunya adalah bahwa produsen Minyakita wajib menyalurkan minimal 35 persen produksinya melalui BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD.

    Kewajiban ini ditetapkan agar pemerintah dapat memperketat pengawasan distribusi, memastikan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET), dan menjamin ketersediaan Minyakita di seluruh wilayah, termasuk Indonesia timur yang selama ini menghadapi harga jual lebih tinggi.

    “Biar memudahkan kita untuk mengontrol distribusinya. Kalau BUMN pangan kan kita memudahkan, sehingga nanti harganya sesuai HET dan barangnya bisa di mana saja ada,” katanya.

    Namun, Budi menekankan bahwa revisi permendag tersebut belum mengatur perubahan harga Minyakita.

    Permendag mendatang merupakan penyempurnaan dari Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Dalam perubahan Permendag 18/2024, terdapat lima poin utama yang ditekankan, yakni pemerintah akan mendorong sebagian distribusi Minyakita melalui distributor BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD.

    Kedua, fokus distribusi Minyakita untuk mengisi pasar rakyat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

     

  • Mendag Budi Santoso Tegaskan Bisnis Online Tak Ganggu Dagang Offline

    Mendag Budi Santoso Tegaskan Bisnis Online Tak Ganggu Dagang Offline

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bisnis daring atau online tidak mengganggu perdagangan di toko-toko offline. Menurut dia, online menjadi salah satu cara pedagang untuk memperluas pasarnya.

    Budi mengatakan, banyak pengusaha UMKM yang juga terbantu dengan bisnis online. Model bisnis yang sejalan dengan perkembangan zaman dan membutuhkan biaya murah untuk memulainya.

    “Offline katanya banyak terganggu dengan online. Tetapi kalau kita lihat UMKM kita juga banyak yang bergerak, banyak yang hidup karena online. Karena mereka tidak perlu ada toko, ada tempat yang biayanya mahal, tapi dia bisa berjualan secara online,” kata Budi, dihadapan para kepala daerah, di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Meski begitu, dia turut menjalankan upaya untuk menjaga toko offline tetap eksis. Caranya melalui metode penjualan omnichanel. Ini adalah skema berdagang antara toko fisik dan online sekaligus.

    “Jadi offline juga harus kita ajari bagaimana dia bisa online. Kita juga ada program di pasar rakyat, ya di toko-toko, ada pasar tradisional, pasar rakyat. Itu bagaimana dia juga bisa jualan online,” beber dia.

    Dia menilai, fenomena toko offline-online ini merupakan bagian dari transformasi penjualan di Tanah Air, sama halnya ketika menjamurnya toko ritel. “Itu katanya waktu itu mengganggu toko kelontong. Tapi kan waktu itu kemudian kita ada pula kemitraan dan sampai sekarang justru mereka bermitra dengan baik. Ini sama dengan offline dan online,” jelas Budi.

     

  • Mendag Minta Kepala Daerah Jamin Produksi Pangan Berkualitas Buat Pasok MBG

    Mendag Minta Kepala Daerah Jamin Produksi Pangan Berkualitas Buat Pasok MBG

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso meminta para kepala daerah memastikan kualitas produksi pangan di daerahnya masing-masing. Tertutama untuk keperluan pasokan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dia memandang, program andalan pemerintah itu bisa memberikan dampak positif pada perekonomian, baik daerah maupun secara nasional. Dia meminta kepala daerah membina para peternak hingga petani.

    “Untuk itu kami pesan kepada Bapak-Ibu tolong melakukan pembinaan kepada peternak, kepada petani kita agar produksinya terus meningkat dan berkualitas,” kata Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (27/11/2025).

    Dia menjelaskan, penerima program MBG terus bertambah ke depannya. Maka, pengawalan dari kepala daerah menjadi semakin penting.

    “Program MBG selain tujuan utama adalah memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak kita, tetapi di sisi lain bisa meningkatkan ekosistem ekonomi kita,” katanya.

    “Semua menjadi berputar, semua menjadi bergerak. Peningkatan permintaan kebutuhan bahan pokok, beras, daging, telur itu justru akan meningkatkan ekonomi kita, ekonomi kerakyatan kita terutama di daerah-daerah,” Budi menambahkan.

    82,9 Juta Orang Terima MBG Tahun Depan

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut target 82,9 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprediksi bakal terealisasi pada Maret 2026.

    Menurut dia, target tersebut dapat tercapai setelah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG diterbitkan dalam waktu dekat.

    “Diperkirakan tahun 2026, Maret, kita sudah bisa mencapai 82,9 juta (penerima) dengan risiko, dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun,” kata Zulhas, dikutip dari Antara, Selasa, 21 Oktober 2025.

     

  • Mendag Tak Mau Ubah HET Minyakita, Tapi Pola Distribusi Dirombak

    Mendag Tak Mau Ubah HET Minyakita, Tapi Pola Distribusi Dirombak

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso berencana mengubah aturan penyaluran minyak goreng kemasan sederhana, Minyakita. Adapun harga Minyakita saat ini mencapai Rp17.000 per liter.

    Budi menyampaikan, revisi aturan untuk menyikapi kenaikan harga Minyakita masih disiapkan. Distribusi akan diperluas ke perusahaan pelat merah.

    “Kita mau ubah Permendag mengenai itu, distribusinya sebagian bisa dilakukan melalui BUMN pangan, Bulog, dan lainnya. Sekarang lagi dilakukan pembahasan,” kata Budi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, ditulis Sabtu (6/9/2025).

    Sebagai informasi, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita dipatok Rp 15.700 per liter. Sementara itu, mengutip Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata Minyakita bertengger di Rp 17.430 per liter.

     

  • Mendag Wanti-Wanti Kepala Daerah Jaga Harga Pangan selama Nataru

    Mendag Wanti-Wanti Kepala Daerah Jaga Harga Pangan selama Nataru

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta para kepala daerah untuk menjamin distribusi barang tanpa gangguan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Dia juga meminta harga-harga barang, termasuk pangan, bisa dikendalikan.

    Kepastian distribusi barang dan harga biasanya menjadi perhatian pada momen-momen besar nasional seperti Nataru. Mendag ingin pemda aktif berkoordinasi untuk memastikan semuanya aman.

    “Kami ingin menyampaikan sekarang sudah akhir November ya, jadi kita menghadapi Natal dan Tahun Baru. Kita terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan pemasok, dengan distributor. Kita harus bisa menjamin bahwa harga pasokan distribusi barang kebutuhan pokok lancar,” kata Budi, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Dia meminta seluruh kepala daerah berkomitmen untuk memastikan hal tersebut. Soal harga, Budi mengaku setiap hari memantau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

    Dia turut meminta para kepala daerah memuat data yang akurat. Pasalnya, SP2KP menjadi salah satu acuan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap membahas penanganan inflasi daerah.

    “Jadi kita minta masing-masing daerah untuk terus memantau perkembangan harga sampai terutama menghadapi Nataru ini. Mengenai pasokan, mengenai harga dan terus berkoordinasi dengan pusat ya, dengan distributor dan juga dengan pemasok di daerah masing-masing,” beber Budi.

     

  • Video Mendag Ungkap Ada Aturan Baru soal Penyaluran MinyaKita

    Video Mendag Ungkap Ada Aturan Baru soal Penyaluran MinyaKita

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah bakal mengeluarkan aturan baru terkait dengan pendistribusian minyak goreng ‘Minyakita‘. Saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi terkait dengan kebijakan tersebut.

    Direncanakan, aturan itu akan selesai dalam waktu dekat. Sehingga, kebijakan baru itu akan berdampak saat liburan Naratu (Natal dan Tahun Baru).

  • Mendag Revisi Aturan Distribusi MinyaKita, Bakal Libatkan Bulog dan ID Food

    Mendag Revisi Aturan Distribusi MinyaKita, Bakal Libatkan Bulog dan ID Food

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut pemerintah akan mengubah skema penyaluran minyak goreng subsidi, Minyakita, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan. 

    Budi menjelaskan melalui skema baru itu,  setidaknya 35% dari total penyaluran MinyaKita akan ditangani oleh BUMN sektor pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food. Dia menuturkan, proses revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mendasari perubahan ini telah memasuki tahap final. 

    “Penyaluran minyak goreng nanti minimal 35% disalurkan oleh BUMN Pangan, yaitu dalam hal ini Bulog dan ID Food. Kemarin sudah harmonisasi (revisi permendag) dan nanti akan dilanjutkan hari Kamis,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Budi menuturkan, kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga stok dan stabilitas harga selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Budi berharap perubahan regulasi dapat memperbaiki distribusi minyak goreng bersubsidi hingga ke tangan masyarakat. 

    “Setelah selesai harmonisasi, Permendag sudah dapat kami tangani, sehingga pada Nataru ini distribusi minyak goreng akan lebih baik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan pemerintah juga aktif memantau harga berbagai kebutuhan pokok menjelang Nataru. Budi menyebut hingga saat ini kondisi pasar relatif terkendali. 

    Budi menegaskan belum terlihat lonjakan harga komoditas pangan di pasaran. Dia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasa terhadap pasokan Dan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama periode libur akhir tahun ini

    “Minggu depan kita akan lakukan koordinasi dengan distributor, dengan pemasok, dan kami sampaikan bahwa harga kebutuhan pokok saat ini relatif terkendali dengan baik,” tuturnya.

  • Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang, Kemendag Pastikan Tak Ada Izin

    Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang, Kemendag Pastikan Tak Ada Izin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perdagangan, Budi Santoso menanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang, Aceh.

    “Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran juga sudah,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Budi menilai impor beras tidak diperlukan. Ia menyebut stok beras nasional masih melimpah dan surplus.

    “Arahan Presiden kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang telah disegel karena mengimpor 250 ton beras tanpa persetujuan pusat.

    “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda. Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Amran menjelaskan beras asal Thailand tersebut masuk pada 16 November 2025 dan belum dibongkar. Pada 22 November, beras dibongkar dan dibawa ke gudang perusahaan berinisial PT MSG.

    Ia menegaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak. Penegakan aturan disebut penting untuk menjaga kehormatan negara

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama ikut menegaskan tidak ada izin impor untuk beras tersebut.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya, ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka seusai rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/11/2025).

  • Bakal Ada Program Diskon Nasional hingga 80%!

    Bakal Ada Program Diskon Nasional hingga 80%!

    Jakarta

    Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program belanja dalam rangka Hari Diskon Nasional. Ada berbagai diskon belanja hingga 80%.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah bersama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menggelar program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Program tersebut berlangsung mulai 10-16 Desember 2025.

    “Kemudian yang kedua BINA Indonesia, Belanja di Indonesia Aja bersama dengan Hippindo dan APBI pada tgl 18 Desember-4 Januari 2026,” ujar Budi dalam acara konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

    Tidak hanya itu, pemerintah juga bekerja sama dengan asosiasi ritel untuk menggelar program Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale. Program tersebut akan berlangsung mulai 1-31 Desember. Adapun diskon yang ditawarkan dari 20-80%.

    “Yang ketiga EPIC, jadi kita bekerja sama dengan aprindo melakukan diskon 20-80% yang akan launching 1 Desember 2025. EPIC akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 31 Desember. Jadi tiga program itu adalah program dalam rangka hari diskon nasional.” terang Budi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program Harbolnas diharapkan dapat mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta meningkatkan daya beli masyarakat untuk menggenjot perekonomian nasional.

    “Kita lihat bahwa konsumsi adalah sektor yang sangat penting dan kuat dalam konteks perekonomian nasional, kontribusinya 54%,” kata Airlangga dalam acara kick off road to Harbolnas 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Transaksi diharapkan dapat mencapai Rp 33-35 triliun selama gelaran Harbolnas 2025. Target itu lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang senilai Rp 31 triliun.

    (rea/hns)