Xcloud.id

Tag: Budi Santoso

  • Mendag Budi Ungkap Fakta di Balik Viral Minyakita Dijual 750 ML

    Mendag Budi Ungkap Fakta di Balik Viral Minyakita Dijual 750 ML

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara mengenai viral video di media sosial TikTok soal volume Minyakita yang dijual hanya sebanyak 750 mililiter (ml). Padahal, Minyakita yang dijual semestinya berisi 1 liter.

    Budi mengatakan oknum produsen yang menjual Minyakita tak sesuai takaran itu sudah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).

    “Sudah ditindaklanjuti. Sebenarnya itu, si produsen itu juga pernah kita, yang dulu penumpukan barang itu. Jadi itu mungkin video lama, tapi sudah kita laporkan juga ke polisi,” kata Budi saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Dia menegaskan video yang beredar itu merupakan video lama dan sudah dilakukan penindakan. Di mana, produsen yang menjual Minyakita dengan volume 750 ml ini merupakan oknum yang sama, yakni PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) yang berlokasi di Tangerang.

    “Navyta Nabati Indonesia. Ya betul, yang pernah kita datangi itu. Tapi sekarang sudah ditindaklanjuti ke polisi, ya,” ujarnya.

    Mendag Budi juga menyebut proses hukum PT NNI masih berjalan. Adapun, dia memastikan Minyakita yang beredar di masyarakat sudah sesuai takaran, yakni 1 liter.

    “Itu sudah nggak ada [Minyakita dengan takaran kurang dari 1 liter]. Sudah nggak beredar lagi, yang lainnya normal. 1 liter normal, HET Rp15.700 [per liter],” terangnya.

    Dalam unggahan di akun Instagram resmi Kemendag, dikutip pada Rabu (5/3/2025), pemerintah melalui Kemendag melakukan ekspose dan mengamankan hasil pengawasan distribusi Minyakita yang dilakukan di PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) di Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat (24/1/2025).

    PT NNI melakukan beberapa pelanggaran yang menyebabkan kenaikan harga Minyakita di sejumlah wilayah. Adapun, Minyakita produksi PT NNI ini telah dijual kepada pedagang di wilayah provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

    Melalui unggahan itu, Mendag Budi mengungkap Minyakita milik PT NNI dijual tidak mencapai 1 liter. Bahkan, harganya dijual Rp15.500 per liter. Padahal, seharusnya sebagai distributor tingkat 2, Minyakita dijual Rp14.500 per liter.

    “Sehingga, nanti ke pengecer atau ke konsumen menjadi mahal. Menjadi Rp17.000 per liter, padahal seharusnya [harga] sampai ke konsumen itu hanya Rp15.700 per liter,” ujar Mendag Budi.

    Selain itu, PT NNI juga tidak memiliki izin edar BPOM dan izin KBLI 82–920 (izin melakukan aktivitas pengemasan), serta memalsukan surat rekomendasi izin edar dari Kemendag.

    Menindaklanjuti hal ini, Kemendag telah mengamankan 7.800 botol dan 275 dus produk Minyakita isi 12 liter dalam kemasan pouch.

  • Viral di Medsos Minyakita 1 Liter Hanya Terisi 750 ml, Ini Faktanya Kata Mendag Budi – Halaman all

    Viral di Medsos Minyakita 1 Liter Hanya Terisi 750 ml, Ini Faktanya Kata Mendag Budi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara mengenai video viral di media sosial (medsos) yang menunjukkan Minyakita yang dijual dengan kemasan 1 liter hanya berisikan 750 mililiter.

    Video tersebut viral di media sosial TikTok dari unggahan akun @miepejuang dan telah ditonton lebih dari 1,5 juta orang.

    Dalam unggahan tersebut, @miepejuang menuliskan, “Hati Hati Yah saya salah satu korban beli minyak kita bertuliskan 1 Liter pas di tuang cuman 750 ml. Beli di harga 1 liter.”

    Di video yang viral itu, seorang pria menunjukkan kemasan Minyakita 1 liter. Ia juga menunjukkan perusahaan produsen Minyakita tersebut dan terlihat nama PT Navyta Nabati Indonesia (NNI).

    Orang di video itu kemudian membuka Minyakita yang masih tersegel itu, lalu menuangkan semua isinya ke dalam gelas ukur. Hasilnya, Minyakita tersebut ternyata hanya berukuran 750 ml.

    Menanggapi hal tersebut, Budi menduga bahwa itu adalah video lama karena produsen Minyakita tersebut, PT Navyta Nabati Indonesia, sudah pernah ditindak oleh Kemendag.

    Pada Januari 2025, Kemendag pernah melakukan penyegelan terhadap gudang PT Navyta Nabati Indonesia di Kedung Dalem, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Gudangnya disegel karena perusahaan pengemas ulang (repacker) minyak goreng tersebut ditengarai melakukan beberapa pelanggaran terkait minyak goreng.

    “Sudah kami ditindaklanjuti. Produsen juga pernah kami tindak yang dulu penumpukan barang. Jadi itu mungkin video lama, tapi sudah kami laporkan juga ke polisi,” kata Budi ketika ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

    Ia memastikan bahwa Minyakita yang isinya hanya 750 ml itu sudah tidak lagi beredar di masyarakat. Proses tindak lanjut oleh kepolisian pun masih berlangsung.

    “Itu sudah tidak ada, sudah tidak beredar lagi. Yang lainnya normal. Satu liter normal. HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 15.700,” ujar Budi.

    Sebagai tambahan informasi, saat itu ketika melakukan penyegelan, Budi mengungkap ada lebih dari dua pelanggaran yang dilakukan PT Navyta Nabati Indonesia.

    Pelanggaran pertama terkait Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk minyak goreng atau Minyakita telah habis masa berlaku.

    “Namun PT NNI masih memproduksi Minyakita sehingga melanggar peraturan atau ketentuan perundangan yang berlaku. Tidak memiliki izin edar BPOM untuk Minyakita, namun masih memproduksi Minyakita,” kata Budi di Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025).

    Pelanggaran kedua, tidak memiliki KBLI 82920 atau kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk aktivitas pengepakan.

    “Sebagai syarat wajib repacker minyak goreng,” ujar Mendag.

    Pelanggaran ketiga, melakukan pemalsuan surat rekomendasi izin edar yang setelah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, memproduksi Minyakita menggunakan minyak goreng non-DMO.

    “Dan memproduksi Minyakita yang diduga tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam kemasan yaitu kurang dari 1 liter. Harga yang dijual Rp15.500 kan seharusnya yang dijual itu Rp14.500 ya karena dia repacker atau D2 (distributor lini dua) ya,” tutur Budi.

  • Zulhas Kaget Harga Cabai Makin Mahal, Singgung Faktor Cuaca

    Zulhas Kaget Harga Cabai Makin Mahal, Singgung Faktor Cuaca

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) terkejut mengetahui harga cabai yang melambung usai meninjau harga barang kebutuhan pokok di Pasar Jaya Johar Baru, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Rabu (5/3/2025), Menko Zulhas tiba bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sekitar pukul 08.05 WIB.

    Setibanya di sana, kios pertama yang dikunjungi adalah telur dengan harga yang dipatok Rp30.000 per kilogram. Tak lama, ketiganya mengunjungi kios aneka cabai.

    Di sana, Menko Zulhas pun bertanya bagaimana stok dan harga satu kilogram aneka cabai yang dijual pedagang.

    “Oh stoknya banyak. Cabai merah berapa?” tanya Zulhas kepada pedagang cabai. Pedagang itu pun menjawab harga cabai keriting dibanderol Rp100.000 per kilogram.

    Dia pun terkejut dengan harga cabai yang dilontarkan si penjual. “[Cabai keriting] Rp100.000 [per kilogram?] Cabai rawit?” kata Zulhas dengan nada terkejut dan dijawab bahwa harga cabai rawit dipatok Rp120.000 per kilogram.

    Zulhas kembali terkejut dengan harga cabai rawit yang semakin mahal. “Rp120.000 [per kilogram]. Wah, cabai makin naik aja ya,” tuturnya.

    Sementara itu, harga bawang putih dan bawang merah masing-masing dibanderol Rp60.000 per kilogram. “Bawang putih mahal sekali [Rp60.000 per kilogram],” katanya.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut cabai menjadi satu-satunya komoditas pangan yang melambung saat momentum Ramadan 2025. Pasalnya, harga cabai dibanderol di kisaran Rp100.000–Rp120.000 per kilogram.

    Zulhas mengungkap melonjaknya harga cabai disebabkan faktor musim hujan yang berimbas pada gagal panen.

    “Cabai [mahal] mungkin karena musim hujan. Kalau musim hujan kan panennya gagal. Tapi biasanya nggak lama, biasanya 2 minggu. Setelah nanti terang lagi [cuaca], itu [harganya] akan turun lagi,” ujarnya.

    Menurutnya, gagal panen ini lantaran budidaya tanaman cabai masih menggunakan pendekatan pertanian terbuka. Alhasil, saat hujan melanda sentra produksi, maka bunga dari tanaman cabai akan rontok dan berakhir gagal panen.

    Beralih ke kios lain, Menko Zulhas meninjau harga daging ayam. Di sana, harga daging ayam dibanderol Rp30.000–Rp40.000 per kilogram, atau harganya sudah sesuai dengan harga acuan penjualan (HAP) Rp40.000.

    Dia juga meninjau harga aneka ikan, seperti ikan tuna dan ikan bandeng masing-masing dibanderol Rp60.000 per kilogram.

    Sementara itu, harga beras premium dipatok Rp18.000 per kilogram, beras medium Rp15.000 per kilogram, dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog alias beras SPHP dibanderol Rp12.000 per kilogram.

    Menyitir Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Rabu (5/3/2025) pukul 09.40 WIB, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen dibanderol Rp15.609 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata beras medium dipatok Rp13.775 per kilogram. Sedangkan beras SPHP dibanderol Rp12.760 per kilogram.

    Untuk aneka cabai, Panel Harga Bapanas menunjukkan harga rata-rata cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit merah masing-masing sebesar Rp60.194 per kilogram, Rp60.577 per kilogram, dan Rp93.426 per kilogram.

    Bapanas optimistis harga turun ….

  • Jabodetabek Kebanjiran, Pemerintah Jamin Distribusi Bahan Pokok Tetap Lancar – Halaman all

    Jabodetabek Kebanjiran, Pemerintah Jamin Distribusi Bahan Pokok Tetap Lancar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menjamin distribusi bahan pokok tetap lancar meski sejumlah wilayah di Bekasi, Jakarta, Depok dan Tangerang dikepung banjir. Begitu juga dengan sejumlah daerah lainnya di Indonesia.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, sejauh ini tidak ada masalah dalam distribusi bahan pokok meski terjadi banjir di mana-mana.

    “Enggak ada masalah,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan bahwa bahan pokok, dalam hal ini daging ayam ras, siap disalurkan di tengah kondisi banjir.

    Ia juga memastikan stok daging ayam tersedia dan bencana banjir tidak akan mengubah harga per kilogramnya.

    “Stoknya udah ada. Jadi, kalau khusus ayam, stoknya frozen condition. Kalau frozen condition itu artinya sudah ada di storage, tinggal disalurkan saja. Datang saja sekarang ke pasar tradisional, pasar modern, semuanya ada ayam,” kata Arief.

    Sebagaimana diketahui, bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek, salah satunya adalah Bekasi yang mengalami banjir cukup parah.

    Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan, Kota Bekasi lumpuh akibat banjir. Ada delapan kecamatan di Kota Bekasi yang terdampak banjir pada Selasa (4/3/2025).

    “Dari 12 kecamatan yang terdampak di Kota Bekasi itu delapan kecamatan. Dan hari ini Kota Bekasi lumpuh,” kata dia.

    Menurut dia, Kota Bekasi lumpuh karena sejumlah permukiman, kantor pemerintahan dan jalan utama tergenang banjir.

    “Sampai di jalan utama, termasuk kantor pemerintahan, itu sudah mulai masuk air, keluar, karena kemudian juga limpasannya sungguh luar biasa,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, daerah terdampak parah terdampak di sepanjang aliran Sungai Bekasi, terutama yang merupakan antara Kali Cikeas dan Kali Cileungsi.

    Kata dia, ketinggian air pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan peristiwa banjir pada 2016 dan 2020.

    Dia mengungkapkan ketinggian air ada yang mencapai 8 meter.

    Adapun penyebab banjir disebabkan melimpahnya air dari tanggul yang telah dibangun Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC).

    Sejak Senin malam, Pemkot Bekasi telah mengingatkan warga untuk melakukan evakuasi. “Dampaknya menjadi sangat luar biasa,” tambahnya.

     

  • Mendag Ajak Produsen Naikkan Produksi Minyakita Hingga 2 Kali Lipat

    Mendag Ajak Produsen Naikkan Produksi Minyakita Hingga 2 Kali Lipat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Budi Santoso mengajak produsen Minyakita untuk menaikkan produksi hingga 2 kali lipat pada momen ramadan dan lebaran. Hal ini disebutkan untuk merespons harga minyak kita yang kini tengah mengalami peningkatan.

    Selengkapnya dalam Autobizz, CNBC Indonesia (Selasa, 04/03/2025)

  • Menko Zulhas Minta Pengusaha Naikkan Pasokan Ayam dan Telur saat Ramadan dan Lebaran – Halaman all

    Menko Zulhas Minta Pengusaha Naikkan Pasokan Ayam dan Telur saat Ramadan dan Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta pengusaha yang bergerak di bidang peternakan ayam memasok lebih banyak lagi daging ayam dan telur pada saat Ramadan ini dan Lebaran mendatang.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengklaim para pengusaha sudah sepakat untuk mengikuti permintaan tersebut.

    Hal itu diungkap Zulhas usai melakukan rapat koordinasi (rakor) ketersediaan pasokan dan harga daging ayam ras selama Ramadan 2025 yang di antaranya dihadiri oleh para pengusaha di bidang ayam.

    Pengusaha itu antara lain dari PT Charoen Phokpand, Japfa Comfeed, PT Malindo, ⁠PT New Hope Indonesia, dan ⁠ID Food.

    “Kami sepakat sama-sama menjaga suplainya selama bulan suci Ramadan dan Lebaran ini, suplainya harus dilebihkan, dinaikkan,” kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

    “Kalau rata-rata sehari misalnya X, maka selama bulan puasa ditambah X plus lebih. Suplainya dilebihkan,” ujarnya.

    Ia mengatakan, kalau biasanya produksinya 100 persen, pada saat Ramadan dan Lebaran nanti perusahaan diminta untuk meningkatkannya menjadi 120 persen.

    “Syukur-syukur bisa lebih. Tapi semua menyadari, karena kalau bulan puasa dan Lebaran permintaan meningkat, sehingga mereka otomatis juga produksinya meningkat,” ucap Zulhas.

    Ditemui di tempat sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa dari kebutuhan rata-rata per bulan 300 ribu ton, akan dinakkan sebesar 20 persen.

    Dengan ditingkatkan pasokannya, Budi mengatakan suplai untuk Ramadan dan Lebaran tidak akan menjadi masalah.

    “Ayam kan harga rata-rata nasional Rp 39.100, harga acuan kan Rp 40 ribu. Tadi kan sudah sepakat kebutuhan per bulan itu rata-rata kan 300 ribu ton akan dinaikkan 20 persen dan semua sudah sepakat termasuk telur,” kata Budi.

    “Jadi harga enggak ada masalah. Pasokan enggak ada masalah. Kalau pasokan enggak ada masalah ya berarti insyaallah harga juga aman,” ujarnya. 

  • Menko Pangan: Stok Ayam dan Telur Aman Selama Ramadan dan Idulfitri

    Menko Pangan: Stok Ayam dan Telur Aman Selama Ramadan dan Idulfitri

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso dan para pengusaha serta asosiasi di gedung Kementerian Perdagangan. Dalam rapat menyimpulkan stok ayam dan telur selama Ramadan dan Idulfitri 1446 H dipastikan aman.

    “Saudara-saudara, semua sudah sepakat dan siap untuk bulan puasa dan lebaran ayam ras, stok ayam maupun telur. Jadi tidak usah khawatir, stoknya lebih dari cukup ayam ras maupun telur,” kata Zulhas kepada awak media, Selasa (4/3/2025). 

    Zulhas menerangkan suplai ayam selama Ramadan hingga Idulfitri harus dijaga dan harus dinaikkan. Hal itu untuk memastikan tidak kekurangan stok dan tidak terjadi peningkatan harga. 

    “Suplainya harus dilebihkan, dinaikkan. Kalau rata-rata sehari misalnya berapa gitu X ya, maka selama bulan puasa ditambah X plus lebih suplainya dilebihkan,” tegas Zulhas.

    Selain itu Zulhas juga telah meminta kepada para pengusaha maupun asosiasi untuk tidak menjual ayam maupun telur melebihi harga eceran tertinggi (HET). Dia menjelaskan HET ayam Rp 40.000, bahkan saat ini harga dari Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) masih Rp 34.000, dari Jawa juga Rp 34.000. 

    “Memang ada yang jauh-jauh seperti di Sulawesi, Maluku, itu ada yang Rp 39.000 bahkan ada yang Rp 40.000 karena jauh ya. Untuk Bali, Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan rata-rata masih di bawah HET,” terang Zulhas.

    Zulhas meminta masyarakat saat ini agar tidak khawatir dengan kondisi stok ayam dan telur. Pasalnya dalam rakor ini telah kompak mengenai stok lebih dari cukup dan harga di bawah HET.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Gabungan Organisasi Perunggasan Nasional (Gopan), Heri Darmawan mengatakan pihaknya telah menyediakan stok ayam yang disediakan untuk masyarakat per minggu mencapai 60 juta ekor.

    “Jadi kalau ayam itu biasanya kita per minggu Itu 60 juta ekor per minggu. Nah, mendekati hari-hari besar keagamaan biasanya memang lain itu range 50-60 juta. Sekarang ini puncaknya 60 juta ekor per minggu,” kata Heri mengenai stok ayam dan telur.

  • Kemendag jamin penyelenggaraan perlindungan konsumen di tanah air

    Kemendag jamin penyelenggaraan perlindungan konsumen di tanah air

    Papan informasi harga BBM di salah satu SPBU kawasan Kuningan Timur, Jakarta, Selasa (1/10/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

    Kemendag jamin penyelenggaraan perlindungan konsumen di tanah air
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 10:30 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) menjamin penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia, salah satunya melalui kewenangan pembinaan terhadap pelaku usaha.

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang terkait dengan pemanggilan oimpinan PT Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan mengenai isu pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) research octane number (RON) 92 yang dijual melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina.

    “Konsumen harus mendapatkan BBM yang kualitas dan kuantitasnya dijanjikan PT Pertamina Patra Niaga. Pemanggilan ini adalah salah satu bentuk perlindungan konsumen, melalui pembinaan terhadap pelaku usaha,” ujar Moga dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (3/3/2025), Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN Rihadi Nugraha menekankan adanya isu pengoplosan BBM RON 92 menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan masyarakat dalam menggunakan BBM, khususnya Pertamax.

    “Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,” kata Rihadi.

    Ia menyampaikan perlindungan konsumen dijamin pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (c).

    Apabila dugaan isu ini benar, artinya pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang tertera pada Pasal 7 huruf (b), yakni tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

    Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso menyampaikan PT Pertamina Patra Niaga memastikan BBM yang dijual dan dikonsumsi masyarakat saat ini telah sesuai dengan spesifikasi (on spec).

    Dengan kata lain, telah melewati tahapan uji dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Syaratnya, harus memiliki Certificate of Quality (CoQ) pada saat bahan baku keluar dari terminal pengisian bahan bakar sebelum diperdagangkan kepada masyarakat.

    Produk bahan bakar yang beredar juga telah dilengkapi dengan laporan pengujian (test report) sehingga sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Pada saat bahan bakar sampai ke SPBU pun, dilakukan visual check dan density check.

    Selain itu, semua unit bisnis dan produk PT Pertamina dilakukan audit secara berkala, baik oleh LEMIGAS maupun pihak lain yang kompeten untuk menjaga kualitas bahan bakar.

    Harsono juga menambahkan, Pertamina Patra Niaga telah dan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian ESDM, LEMIGAS, dan Komisi XII DPR RI.

    “Koordinasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas produk bahan bakar Pertalite dan Pertamax yang beredar saat ini (hasil produksi 2025) sudah sesuai dengan spesifikasi baik pada bahan bakar,” kata Harsono.

    Pertamina Patra Niaga membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memastikan pendistribusian BBM dan elpiji berjalan lancar. Hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan BBM dan elpiji yang meningkat selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

    Sumber : Antara

  • Kasus Dugaan Pertamax Oplosan, Pertamina Diminta Beri Kompensasi Konsumen yang Dirugikan

    Kasus Dugaan Pertamax Oplosan, Pertamina Diminta Beri Kompensasi Konsumen yang Dirugikan

    Kasus Dugaan Pertamax Oplosan, Pertamina Diminta Beri Kompensasi Konsumen yang Dirugikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Mufti Aimah Nurul Anam, mendorong Pertamina memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan imbas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    Diduga, PT Pertamina Patra Niaga mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan menjualnya dengan harga Pertamax.
    Jika dugaan oplosan BBM Pertamax ini benar terjadi, kata dia, Pertamina diminta untuk bertanggung jawab kepada masyarakat.
    “Maka kami usulkan semua konsumen yang terkait dengan hal ini, yang merasa dirugikan, untuk bagaimana mereka diberikan kompensasi, kalau itu memang benar-benar terjadi,” kata Mufti, dalam keterangannya kepada Kompas.com, Selasa (4/3/2025).
    Hal ini diusulkannya usai jajaran anggota Komisi VI DPR dari PDI-P melakukan sidak pada Senin (3/3/2025) di SPBU Pertamina, Palmerah Utara, Jakarta, untuk mengecek kualitas dan ketersediaan BBM.
    Dari sidak tersebut, ia menemukan adanya kekecewaan dan kekhawatiran masyarakat akibat kasus dugaan korupsi di Pertamina, yang disebut merugikan negara sekitar Rp 193,7 triliun.
    “Ternyata betul, keresahan dirasakan oleh konsumen. Kepercayaan mereka terhadap Pertamina semakin menurun, yang ini tentu menjadi perhatian kita bersama untuk kita perbaiki,” ungkap Mufti.
    Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu berharap Pertamina bisa segera memperbaiki diri untuk mengembalikan
    kepercayaan publik
    .
    “
    Kepercayaan publik
    sudah semakin berkurang terhadap Pertamina. Ini yang harus kita kembalikan bersama-sama, ini menjadi PR bagaimana kita diskusikan agar kemudian masyarakat bisa kembali percaya terhadap Pertamina,” ucap dia.
    Di sidak itu juga hadir Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso, ke lokasi.
     
    Dari penjelasan singkat pihak Pertamina Patra Niaga, Mufti menilai memang ada banyak ruang untuk bisa dilakukan kecurangan terkait tata kelola BBM.
    “Ruangnya sangat banyak sekali, banyak celah untuk bagaimana melakukan pengoplosan. Baik mulai dari importasi dari luar ke dalam, kemudian di depo-depo tadi itu bisa dilakukan di mana pun. Kecuali di tempat SPBU sudah tidak punya ruang untuk mereka melakukan pengoplosan,” papar dia.
    Selain Mufti Anam, anggota Fraksi PDI-P lainnya yang hadir dalam sidang itu adalah Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto, Darmadi Durianto, Rieke Diah Pitaloka, Sadarestuwati, Ida Nurlaela Wiradinata, Budi Sulistyono, GM Totok Hedisantosa, dan I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan.
    Sementara itu, Adisatrya selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR mengatakan akan segera mengundang manajemen PT Pertamina Patra Niaga beserta sub-holdingnya dalam rapat.
    Menurutnya, Fraksi PDI-P juga akan memperdalam lagi soal temuan sidak, tanpa mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung.
    Adisatrya juga menyinggung soal usulan Panitia Kerja (Panja) DPR terkait kasus korupsi di Pertamina.
    Menurutnya, banyak anggota Komisi VI DPR yang mendorong dibentuknya Panja.
    “Sudah banyak permintaan dari anggota Komisi VI yang mendorong keberadaan Panja ini. Saya pun setuju, kita akan bahas lebih lanjut di Komisi VI dan keputusannya akan segera,” kata Adisatrya.
     
    Dia juga berharap Pertamina bisa kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat setelah adanya kasus korupsi ini.
    “Apalagi ini menghadapi Lebaran, mudah-mudahan tidak terganggu lah,” ucap Adisatrya.
    Sebagai informasi, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini.
    Diduga, kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.
    Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menyebut kerugian tersebut berasal dari berbagai komponen, yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker, dan kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi.
    “Beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp193,7 triliun,” kata Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Senin (24/2/2025) malam, dikutip dari Antaranews.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap! Modus Nakal Distributor yang Bikin Harga Minyakita Mahal

    Terungkap! Modus Nakal Distributor yang Bikin Harga Minyakita Mahal

    Jakarta –

    Tingginya harga Minyakita di sejumlah daerah mendapat perhatian sejumlah pihak beberapa waktu belakangan. Berdasarkan hasil temuan Kementerian Perdagangan (Kemendag), ada sejumlah distributor nakal yang membuat aturan minimal order sehingga menyulitkan pengecer.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita sendiri berada di posisi Rp 15.700/liter. Sedangkan di pasaran, tidak sedikit yang menjual di atas HET tersebut. Adapun rata-rata nasional harga Minyakita mencapai Rp 17.200/liter.

    Kementerian Perdagangan sendiri telah menetapkan harga Minyakita sesuai tingkatan penjualannya. Misalnya, harga jual dari produsen ke Distributor 1 (D1) harganya Rp 13.500/liter, D1 ke D2 Rp 14.000/liter, D2 ke pengecer Rp 14.500/liter, barulah dari pengecer ke konsumen Rp 15.700/liter.

    “Kenapa harga mahal? Sebenarnya yang utama karena distribusi. Kami sudah menemukan beberapa di lapangan, ini ketika D2 menjual ke pengecer, ada yang nakal dengan membuat aturan minimal harus membeli sekian,” kata Budi, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Ia pun mencontohkan, misalnya ada D2 menjual Minyakita dengan patokan minimal pembelian 50 sampai dengan 100 dus. Kondisi ini membuat sejumlah pengecer tidak mampu membeli, sehingga hanya pengecer besar yang mampu menyerap.

    Alhasil, pengecer kecil tidak dapat melakukan aktivitas penjualan. Untuk mengantisipasi hal ini, para pengecer kecil akhirnya harus membeli produk Minyakita tersebut dari para pengecer besar dengan harga lebih mahal untuk tetap bisa berjualan.

    “Akhirnya pengecer besar ini menjual lagi ke pengecer kecil, tidak langsung konsumen karena pengecer ini tidak punya uang,” ujarnya.

    Budi mengatakan, kondisi ini akhirnya menciptakan perpanjangan rantai distributor, bahkan hingga D4, baru kemudian Minyakita dijual ke pengecer, sebelum akhirnya konsumen. Hal inilah yang menyebabkan harganya semakin naik.

    “Seharusnya sampai D2 langsung pengecer, akhirnya ada D2, D3, D4. Ini yang sedang kami awasi selama ini bersama satgas pangan juga Pemda,” kata dia.

    Atas kondisi tersebut, Budi menegaskan bahwa dirinya tidak akan segan-segan untuk mencabut izin usaha distributor nakal yang membuat harga Minyakita sampai ke pasaran meningkat.

    “Ada (sanksi), kan kita ingatkan, peringatkan dulu. Kalau dia tetap melakukan itu, ya kita cabut izinnya,” ujar Budi, ditemui usai rapat.

    (kil/kil)