Xcloud.id

Tag: Budi Santoso

  • SPBU di Sentul Bogor Pasang Alat Tambahan untuk Kurangi Takaran Bensin, Masyarakat Rugi Rp3,4 Miliar – Halaman all

    SPBU di Sentul Bogor Pasang Alat Tambahan untuk Kurangi Takaran Bensin, Masyarakat Rugi Rp3,4 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Empat unit mesin pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah diamankan.

    Mesin pompa ukur tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan karena terdapat pemasangan alat yang mampu mengurangi takaran. 

    Akibat dari mesin pompa ukur yang tidak sesuai itu, konsumen berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp 3,4 miliar per tahun.

    Pengamanan ini dilakukan atas kolaborasi Kementerian Perdagangan dan Kepolisian RI pada Rabu (19/3/2025). 

    “Kami mengamankan empat pompa ukur BBM untuk memastikan hak konsumen dapat terpenuhi, terutama mendekati Lebaran. Ini dikarenakan pada momen ini biasanya terdapat peningkatan konsumsi oleh masyarakat,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso dikutip dari siaran pers.

    Budi menjelaskan, ekspose ini berawal dari aduan masyarakat terkait dugaan pemasangan alat tambahan pada mesin pompa ukur.

    Alat tersebut dapat memengaruhi hasil pengukuran saat konsumen mengisi BBM jenis media Pertalite dan Pertamax.

    Alat tambahan tersebut berupa seperangkat modul yang terdiri atas satu pemutus arus listrik mini (Miniature Circuit Breaker/MCB), dua buah relay, dan sebuah alat berupa saklar pintar mini (Mini Smart Switch).

    Apabila alat tersebut diaktifkan, proses penakaran pompa ukur diperkiraan dapat berkurang sekitar 4 persen atau rata-rata 740 ml per 20 liter.

    Budi mengatakan modus ini cukup baru, yaitu dengan menggunakan alat tambahan seperti remote.

    Remote tersebut terhubung melalui telepon genggam, yang secara otomatis akan terhubung dengan saklar pintar mini.

    Melalui telepon genggam, pengawas SPBU dapat menyalakan dan memfungsikan alat tambahan, sehingga memengaruhi penakaran.

    Atas kecurangan ini, pelaku dapat dikenakan Pasal 62 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Rp 2 miliar.

    Pelaku juga dapat dikenakan Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda Rp 1 juta.

    “Kami mengimbau pelaku usaha, khususnya SPBU, untuk menaati aturan metrologi legal. Jangan rugikan masyarakat,” ujar Budi.

    “Kami juga mengajak Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan kecurangan kepada Kemendag dan Polri, sehingga dapat segera
    ditindaklanjuti,” ucapnya.

    Plt. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Eko Legowo Putra mengatakan, pengelolaan SPBU 34.167.12 ini akan dialihkan ke anak perusahaan mereka, yaitu Pertamina Retail.

    “Tujuan alih kelola ini untuk memastikan bahwa konsumen mendapat layanan prima dari SPBU dan operasional SPBU berjalan lancar sesuai dengan standar operasional yang telah diatur perusahaan,” katanya.

  • Pertamina Tegas Tindak SPBU Nakal, Utamakan Layanan Masyarakat

    Pertamina Tegas Tindak SPBU Nakal, Utamakan Layanan Masyarakat


    PIKIRAN RAKYAT     – Penyegelan dispenser SPBU 34.431.11 di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor pada Rabu (19/03) menandai langkah tegas Pertamina Patra Niaga, Kementerian Perdagangan, dan Polri dalam meningkatkan pengawasan BBM menjelang Arus Mudik Idul Fitri 2025.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso, bersama Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Polisi Nunung Syaifuddin dan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, hadir dalam aksi penyegelan sebagai komitmen melindungi hak-hak konsumen atas BBM yang tepat dan berkualitas.

    Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama antara Kemendag, Pertamina Patra Niaga, dan Polri dalam menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan kecurangan di SPBU.

    Budi juga menyampaikan komitmen Kementerian Perdagangan untuk mengawasi alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan (UTTP) metrologi legal di seluruh Indonesia.

    ”Kami mengimbau kepada pengusaha SPBU yang berkaitan dengan takaran, ukuran, dan alat timbangan agar tidak melakukan praktik seperti ini lagi, karena ini merugikan masyarakat. Pemerintah akan bertindak tegas untuk melakukan tindakan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha,” tegasnya.

    Sementara, Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Nunung Syaifuddin, mengungkapkan hasil penelusuran timnya yang menemukan praktik pengurangan volume BBM yang melampaui batas toleransi.

    ”Penyembunyian alat tambahan berupa komponen elektronik pada PCB yang terbukti berfungsi mencurangi atau mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pengguna BBM,” jelas Nunung.

    Nunung juga menambahkan kepolisian akan terus mengawasi dan menindak tegas setiap praktik ilegal yang merugikan konsumen.

    “Terhadap penggunaan alat tambahan secara ilegal yang dipasang pada dispenser BBM secara melanggar hukum, pemilik SPBU diduga telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Semoga ini bisa menjadi shock therapy bagi pengusaha SPBU untuk tidak melakukan kecurangan – kecurangan lagi karena cepat atau lambat kami pasti akan menemukan kecurangan itu dan akan kita tindak tegas,” pungkasnya.

    Terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari tegaskan bahwa penyegelan SPBU 34.167.12 bentuk keseriusan Pertamina Patra Niaga bersama Bareskrim Polri dan Kementerian Perdagangan menjaga hak konsumen atas jumlah dan kualitas BBM yang diterima masyarakat.

    “Kami tidak mentolerir segala bentuk kecurangan dan menindak secara hukum kepada SPBU yang melanggar ketentuan dan mengapresiasi kerja sama kepolisian serta Kementerian Perdagangan yang membantu mengungkap kasus ini,” ujar Heppy.

    Heppy juga menambahkan bahwa sebagai bukti keseriusan Pertamina benahi layanan operasional SPBU, pengelolaan SPBU 34.167.12 akan di alih kelola oleh Pertamina Retail, anak perusahaan Pertamina Patra Niaga.

    “Tujuan alih kelola ini untuk memastikan bahwa konsumen mendapat layanan prima dari SPBU dan operasional SPBU berjalan lancar sesuai dengan SOP yang telah diatur perusahaan,” tambahnya.

    Kegiatan penyegelan ini diharapkan dapat memberikan rasa percaya dan aman pada konsumen untuk bertransaksi di SPBU, terutama jelang perjalanan mudik Lebaran.

    VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan Pertamina akan menindak tegas lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran dan merugikan masyarakat.

    “Pertamina terus mendorong pengecekan kualitas produk dan pembenahan layanan. Fokus saat ini adalah memberikan jaminan pasokan energi dan layanan terbaik untuk masyarakat selama Ramadan dan jelang Hari Raya Idulfitri,” jelas Fadjar.

    Untuk mencegah adanya praktik penggunaan alat manipulatif di dispenser SPBU, Pertamina Patra Niaga bersama Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan membekali pengetahuan tim di lapangan guna memastikan keakuratan dispenser SPBU dan mempertebal pengawasan kualitas di lapangan.

    Jika masyarakat menemukan adanya indikasi praktik pelayanan yang tidak sesuai di SPBU, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau menghubungi Pertamina Call Center 135. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Terungkap Modus SPBU Nakal di Bogor: Akali Takaran dari HP

    Terungkap Modus SPBU Nakal di Bogor: Akali Takaran dari HP

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap modus curang pengusaha SPBU dalam mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM). Modus ini dilakukan dengan menambahkan perangkat elektronik pada dispenser SPBU di mana melalui perangkat itu takaran BBM bisa dikendalikan melalui handphone.

    Hal tersebut diungkapkan Budi saat melakukan penyegelan SPBU 34.167.12 di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Rabu (19/3/2025). Hadir dalam penyegelan tersebut, Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin, Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

    “Ditemukan ada kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha SPBU ini dengan memasang perangkat elektronik, yang saya pikir ini bentuknya baru. Jadi perangkat elektronik dipasang pada kabel, disambungkan di pompa ukur, kemudian dibawa ke ruangan yang jauh. Jadi pengurangan atau pengoperasionalannya bisa difungsikan dengan handphone,” katanya.

    Ia mengatakan, ada 4 dispenser SPBU yang digunakan untuk mengakali takaran BBM Pertalite dan Pertamax. BBM yang dikurangi sebesar 750 ml per 20 liter. Dari hitungannya, kerugian per tahun yang dialami masyarakat yang membeli BBM di SPBU mencapai Rp 3,4 miliar.

    “Jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu berkurang rata-rata -4% atau setiap 20 liter itu berkurang 750 ml. Sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan kira-kira Rp 3,4 miliar dalam setahun,” katanya.

    Lebih lanjut, Budi meminta kepada para pengusaha SPBU agar tidak melakukan praktik-praktik curang yang dapat merugikan masyarakat. Budi mengatakan, pemerintah akan menindak tegas setiap pelanggaran tersebut. Ia juga mengajak peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya praktik curang di SPBU.

    “SPBU ini melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Meteorologi Ilegal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah akan tegas untuk melakukan tindakan setiap pelanggaran oleh pengusaha khususnya berkaitan dengan SPBU,” katanya.

    Ditempat yang sama,Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal Polisi Nunung Syaifuddinmenyampaikan, dari hasil pemeriksaan awal terhadap terduga pelaku kecurangan pada kasus ini diketahui praktik ini berjalan selama dua bulan. Namun, berdasarkan pengecekan lebih lanjut, ia menduga praktik ini memang sengaja direncanakan sejak awal SPBU berdiri.

    “Dari pengecekan dengan Pak Menteri beserta tim, kalau melihat kabel yang tersambung dari mesin pompa ke dalam gudang, tidak mungkin baru dua bulan. Kenapa? Karena tidak ada bekas bongkaran baru untuk penyambungan kabel,” katanya.

    “Artinya kegiatan ini sudah dipersiapkan dari awal. Kecurangan ini memang sudah diniati sejak SPBU ini dioperasionalkan atau berdiri. Walaupun pengakuan calon tersangka ini baru dua bulan Pak Menteri,” tambahnya.

    (acd/acd)

  • SPBU Pertamina Curang Terbongkar Lagi, Kerugian Capai Rp 3,4 Miliar – Page 3

    SPBU Pertamina Curang Terbongkar Lagi, Kerugian Capai Rp 3,4 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan (Kemendag), bersama Bareskrim Polri pada Rabu (19/3) menggelar ekspos bersama terhadap SPBU yang didapati melakukan kecurangan pada takaran bensin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kerugian tahunan akibat tindakan kecurangan tersebut diperkirakan mencapai Rp 3,4 miliar.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, temuan kecurangan itu berasal dari aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polri, dan didalami bersama dengan Kemendag serta pemerintah daerah.

    Budi merinci, kecurangan iru dilakukan oknum pengusaha SPBU dengan memasang perangkat elektronik yang tersambung dengan kabel yang disambungkan di l pompa ukur serta menggunakan sistem remote.

    “Jadi pengurangan atau pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi yang ada di handphone itu bisa dipungsikan, kapan takaran ini akan berkurang atau berfungsi atau kapan tidak berfungsi,” ungkap Mendag Budi di SPBU Cijujung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).

    “Jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu rata-rata berkurang 4 persen atau setiap 20 liter berkurang 750 mililiter, sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan. Kira-kira dalam setahun rugi Rp 3,4 miliar,” bebernya.

    Diproses Polisi

    Budi menyampaikan, SPBU tersebut kini telah disita dan akan ditinjau lebih lanjut oleh kepolisian.

    “Kami menghimbau kepada pengusaha SPBU Pertamina yang berkaitan dengan takaran, ukuran dan alat timbangan agar tidak melakukan praktek seperti ini lagi,” tuturnya.

    “Karena tindakan ini merugikan masyarakat, merugikan konsumen dan pemerintah akan bertindak tegas setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha,” ucap Budi.

     

  • RI Pasang Kuda-kuda Hadapi Dampak Kebijakan Impor-Ekspor AS

    RI Pasang Kuda-kuda Hadapi Dampak Kebijakan Impor-Ekspor AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah dalam menghadapi kebijakan impor Amerika Serikat. Kendati tidak terlalu berdampak, Indonesia terus melakukan pertemuan guna memperkuat hubungan perdagangan Indonesia – Amerika Serikat.

    Diketahui Trump saat ini menerapkan tarif tinggi bagi sejumlah produk yang masuk ke AS. Besaran tarif beragam mulai dari 25%. Terbaru, Trump mengancam akan mengenakan tarif 200% untuk produk minuman keras.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut bahwa Presiden AS Trump tengah melihat negara yang menjadi penyumbang defisit terbesar bagi Negeri Paman Sam. Adapun Indonesia menempati urutan ke-15.

    Dengan kondisi tersebut, Budi meyakini posisi Indonesia masih cukup aman. Pemerintah juga terus memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dengan menyambangi kedutaan besar AS beberapa waktu lalu. Dari kunjungan tersebut, Kemendag mendapat informasi penting terkait dengan kebijakan impor tarif AS.

    “Dubes AS sudah ngasih kisi-kisi negara, kira-kira kenapa negara lain harus dikenakan, penyebabnya apa sudah dikasih kisi-kisi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa Indonesia harus terus menjaga hubungan perdagangan dengan Amerika agar terjalin baik.  Dia menambahkan, pemerintah juga harus mengantisipasi terlebih dahulu kebijakan tarif Trump.

    “Kita antisipasi dulu kebijakan Trump ini yang kebijakan mengenai tariff and reciprocal plan, kita lagi antisipasi apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kita lagi mencoba, jangan sampai nanti kita kena dampaknya,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Mendag Budi menyatakan bahwa pemerintah harus tetap menjaga pasar AS yang sudah masuk ke Indonesia. Dengan begitu, akses pasar Indonesia ke AS juga tidak akan diganggu.

    Mendag Budi SantosoPerbesar

    “Tadi kami sudah berdiskusi panjang lebar dengan Dubes AS. Komunikasi kita dengan AS mungkin tidak seefektif komunikasi kita misalnya dengan Jepang atau negara ASEAN. Sehingga kami tadi sampaikan jangan sampai ada isu-isu negatif tentang Indonesia, tentang investasi, tentang perdagangan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Dalam waktu dekat, Budi mengeklaim Kemendag akan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha lokal dan AS agar terdapat kesamaan persepsi. Sehingga, Indonesia tidak terkena dampak dari kebijakan tariff Trump.

    “Jangan sampai nanti yang muncul justru isu-isu negatif, terus akhirnya kita dapat imbas dari kebijakan Trump,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti dampak perang dagang lewat kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Sikap waspada ini tetap diperlukan meski manufaktur nasional berada pada fase ekspansif.

    Pemulihan manufaktur RI tercerminkan dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Februari 2025 yang ekspansi di level 53,6 atau naik 1,7 poin dari bulan sebelumnya 51,9 pada Januari. Sebelumnya, pada periode Juli-November 2024, PMI manufaktur RI yang berada di bawah batas indeks 50. 

    “Kita mengalami dampak kontraktif, tetapi rebound, global juga sudah mulai pulih, Indonesia pulihnya lebih tajam dan lebih cepat dari sisi perbandingan peers maupun global,” kata Sri Mulyani dalam dalam konferensi pers APBN KiTa Maret 2025, Kamis (13/3/2025). 

    Meski tidak langsung, Indonesia disebut tetap harus berwaspada lantaran kebijakan tarif diberlakukan kepada negara yang surplus dagang ke AS. Adapun, Indonesia tercatat berada di posisi ke-15 negara yang surplus dagang terhadap Amerika senilai US$19,3 miliar. 

    Artinya, Indonesia menjadi salah satu negara yang memicu defisit perdagangan AS pada 2024. Sri Mulyani menyebut PMI manufaktur Indonesia menunjukkan tingkat ekspansi tinggi di tengah kondisi kecemasan negara-negara lain yang juga berpotensi terkena kebijakan tarif seperti China, Vietnam, dan lainnya. 

    “Ini menjadi landasan bahwa terlepas dari berbagai banyaknya perang di bidang ekonomi melalui penerapan tarif, dan tarifnya itu enggak hanya 5%, naiknya 25% jadi itu syok untuk kegiatan manufaktur. Tapi Indonesia mampu rebound recover dari PMI kita di level 53,6 ini mungkin paling sama bullish-nya itu sekarang dengan India di 56,3,” tuturnya. 

    Menkeu Sri MulyaniPerbesar

    Lebih lanjut, dia menerangkan, saat ini hampir seluruh negara mengalami dampak aktivitas manufaktur yang dipengaruhi gangguan rantai pasok dan risiko pengenaan tarif impor ke AS, khususnya untuk bahan baku. 

    Menkeu RI itu juga menyoroti berbagai negara yang kontraksi mendalam di negara-negara Eropa yang telah terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir seperti Jerman (46,5), Perancis (45,8). 

  • Pengusaha Repacker Minyakita Akui Gunakan Minyak Non-DMO, Berujung Pengurangan Takaran – Halaman all

    Pengusaha Repacker Minyakita Akui Gunakan Minyak Non-DMO, Berujung Pengurangan Takaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha pengemas ulang (repacker) Minyakita mengungkap sulitnya mendapatkan minyak goreng hasil Domestic Market Obligation (DMO) untuk diproduksi menjadi Minyakita.

    DMO adalah kewajiban bagi produsen minyak goreng yang ingin mengekspor produknya untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

    Akibat kesulitan memperoleh minyak DMO, para pengusaha repacker terpaksa menggunakan minyak non-DMO untuk memproduksi Minyakita. Hal ini menyebabkan mereka harus mengurangi takaran pada kemasan yang dijual.

    Sekretaris Jenderal Persatuan Pengusaha Minyak Goreng Kemasan Indonesia (Permikindo) Darmaiyanto mengungkapkan bahwa penggunaan minyak non DMO untuk Minyakita karena mereka tetap harus menjalankan produksi untuk memenuhi permintaan yang tinggi.

    “Kenapa harus kurangi takaran? Itu disebabkan repacker tidak mendapatkan minyak goreng DMO. Maka ya maklum lah, produksi harus berjalan, permintaan tinggi, karyawan wajib digaji, sementara minyak bahan baku DMO-nya tidak ada,” kata Darmaiyanto setelah mengikuti rapat dengan Kementerian Perdagangan, Selasa (18/3/2025).

    Darmaiyanto juga menegaskan bahwa penggunaan minyak goreng non-DMO bukan untuk mencari keuntungan.

    “Maka minyak industri itu diproduksi menjadi Minyakita dan kemudian terjadilah penyesuaian takaran. Tidak ada keuntungan lho,” ujarnya.

    “Keuntungan repacker itu sebenarnya mau minyak mahal, mau minyak murah, mau segala macam minyak, tidak lebih dari Rp 4 ribu per krat atau per lusin,” ucap Darmaiyanto.

    Darmaiyanto memiliki dugaannya sendiri mengapa repacker sulit mendapatkan minyak goreng DMO.

    Ia menduga kesulitan dalam mendapatkan minyak DMO terjadi karena produsen minyak goreng lebih memilih untuk menyuplai minyak hasil DMO mereka ke mitra mereka sendiri.

    Menurut dia, persoalan ini telah direspons secara baik oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan akan ditangani setelah Lebaran.

    “Perusahaan besar lebih memberikan kepada mitra dan koneksi mereka sendiri. Tadi pak menteri dalam persoalan ini merespon dengan baik. Insyaallah sesudah Lebaran akan dibuat bagaimana caranya menerapkan ini supaya merata,” ucap Darmaiyanto.

  • Juru Parkir Liar Marak di Jepara, Polres Lakukan Razia dan Pembinaan

    Juru Parkir Liar Marak di Jepara, Polres Lakukan Razia dan Pembinaan

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Kepolisian Resor (Polres) Jepara, Polda Jawa Tengah, kembali mengamankan 11 juru parkir liar yang meresahkan masyarakat.

    Selain diamankan, mereka juga mendapat pembinaan dari kepolisian.

    Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso melalui Wakapolres Jepara Kompol Edy Sutrisno menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Mapolres Jepara, Senin (17/3/2025).

    Turut hadir Kasat Reskrim AKP M. Faizal Wildan Umar Rela dan Kasihumas AKP Dwi Prayitna.

    Kompol Edy menjelaskan, 11 juru parkir liar ini diamankan dalam operasi yang digelar pada 15-16 Maret 2025.

    Polres Jepara mengoptimalkan kegiatan kepolisian dengan sasaran aksi premanisme yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat selama bulan Ramadan.

    “Kegiatan ini untuk menindak aksi premanisme yang mengganggu masyarakat selama Ramadan,” ujar Kompol Edy.

    Setiap hari, Polres Jepara menerjunkan 200 personel gabungan untuk patroli siang, Blue Light Patrol, dan penindakan terhadap penyakit masyarakat.

    “Kami berhasil mengamankan 11 orang dari 11 kasus. Modus yang dilakukan adalah menarik uang parkir tanpa izin dari Dishub dan memaksa pengendara membayar parkir,” jelasnya.

    Dari operasi ini, polisi mengamankan barang bukti berupa uang parkir liar sebesar Rp 280.500.

    Polres Jepara akan melakukan pembinaan kepada para juru parkir liar karena mereka melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, serta Pasal 51 ayat 1.

    Polres Jepara juga mengimbau masyarakat segera melaporkan aksi premanisme serupa.

    Laporan bisa disampaikan melalui hotline Polres Jepara di 110 atau Siraju Polres Jepara di nomor 08112980440.

    “Kami butuh dukungan dari masyarakat. Dengan laporan yang cepat, kami bisa bertindak lebih sigap dan memastikan Jepara tetap aman selama Ramadan,” pungkasnya.

  • 200.000 Ton Gula Kristal Mentah (GKM) Impor Segera Masuk RI

    200.000 Ton Gula Kristal Mentah (GKM) Impor Segera Masuk RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pengadaan importasi 200.000 ton gula kristal mentah (GKM) alias raw sugar dalam proses untuk masuk ke pasar Indonesia.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut Kemendag telah mengeluarkan persetujuan izin impor terhadap ratusan ribu ton GKM itu.

    Adapun, negara asal importasi 200.000 ton GKM itu terdiri dari India, Brazil, hingga Amerika Latin. Sayangnya, Budi tak mengungkap secara detail volume masing-masing komoditas tersebut.

    Namun, Budi menyebut bahwa saat ini Kemendag tengah mengecek ulang perjalanan 200.000 ton impor GKM itu untuk masuk ke Tanah Air.

    “Sekarang diproses. Proses, ya kan dicek lagi, sudah sampai di mana, kan diproses lagi barangnya,” ujar Budi seusai meninjau harga pangan di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto sebelumnya menyatakan perusahaan mendapatkan penugasan untuk melakukan pengadaan importasi 200.000 ton GKM untuk stok cadangan pangan pemerintah (CPP).

    Saat itu, Sis Apik mengatakan persetujuan impor gula GKM masih dalam proses. “Sedang proses [persetujuan impor], ID Food yang mengimpor 200.000 ton GKM. Kita harapkan segera [masuk ke Indonesia],” kata Sis saat ditemui seusai konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Dia berharap impor GKM ini akan masuk ke Indonesia paling lambat di awal Mei 2025 mendatang sebagai CPP.

    “Paling nggak itu untuk cadangan pangan pemerintah bisa segera sampai 1 Mei 2025. Mungkin kalau bisa 200.000 ton, kalau nggak bisa bertahap. Paling lambat sebelum 1 Mei datangnya,” ungkapnya.

    Di sisi lain, ID Food juga tengah mencari negara asal impor gula dengan harga yang terjangkau. Terlebih, produksi dalam negeri akan mulai menggiling tebu sekitar Mei dan ID Food berkomitmen menjaga harga di tingkat petani tidak jatuh.

    “Kami saat ini melakukan juga negosiasi [GKM] dari beberapa sumber, mana-mana yang kira-kira available dan harganya juga tidak mahal. Jadi harapannya adalah pada saatnya nanti, harga juga tidak bergejolak,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menargetkan 200.000 ton GKM impor bisa masuk ke Indonesia sebelum masa panen tebu lokal pada periode April—Mei 2025.

    “April Mei itu tebu lokal panen, fokus tebu lokal. Jadi jangan sampai nanti ada impor [200.000 ton GKM], tebu lokal harganya rendah,” kata Arief di Kantor Bapanas, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

  • Siap-Siap! RI Bakal Kedatangan 200 Ribu Ton Gula Mentah Impor

    Siap-Siap! RI Bakal Kedatangan 200 Ribu Ton Gula Mentah Impor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah mengeluarkan izin impor 200 ribu ton gula kristal mentah (GKM) atau raw sugar sebagai bagian dari cadangan pangan nasional. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengonfirmasi, izin tersebut telah diterbitkan dan impor sedang dalam proses.

    Adapun untuk asal impornya, Budi menyebut India, Brasil, hingga Amerika Latin yang akan memasok 200 ribu ton GKM ke Indonesia.

    “Sudah keluar izinnya. Seingat saya, kemarin dari India, Brasil, dan Amerika Latin. Izinnya sudah lama terbit, sejak neraca komoditas selesai,” kata Budi saat ditemui di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2025).

    Meskipun izin impor telah diberikan, Budi belum bisa mengungkapkan secara rinci berapa kuota impor dari masing-masing negara. Ia hanya menegaskan, proses pengiriman gula saat ini sedang berlangsung.

    “Sekarang sedang diproses, nanti dicek lagi sudah sampai di mana, karena ada tahap-tahap yang harus dilalui,” ujarnya.

    Foto: Gula kristal mentah (raw sugar) impor (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Gula kristal mentah (raw sugar) impor (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Alasan Dibukanya Impor Gula

    Keputusan impor gula diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 12 Februari 2025 lalu. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menjelaskan, impor dilakukan bukan karena kekurangan produksi, tetapi untuk menjaga stok cadangan pangan pemerintah (CPP), terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

    “Importasi bukan dalam bentuk GKP (gula kristal putih), tidak langsung begitu. Yang jadi catatan adalah importasi yang dilakukan ini hanya untuk CPP. Kita mau menaikkan stok level yang dipegang pemerintah. Bukan karena kekurangan produksi, karena kita masih cukup sekitar 4 sampai 5 bulan. Namun kita tidak boleh ambil risiko untuk CPP,” jelas Arief dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    Dia juga menyoroti kenaikan harga gula yang mulai berpengaruh terhadap inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga gula berkontribusi sebesar 1,4% terhadap inflasi nasional.

    “Kita bicara untuk peningkatan CPP, karena CPP gula ini perlu. Tadi harga gula dilaporkan BPS, harganya mulai bergerak naik. Sehingga kita semua memerlukan tambahan berupa raw sugar yang nanti akan diproses untuk CPP,” tambahnya.

    Sebagai catatan, pada Desember 2024 lalu Zulhas mengatakan, mulai tahun 2025 Indonesia tidak akan mengimpor beras konsumsi, gula konsumsi, garam konsumsi, dan jagung untuk pakan ternak.

    Saat itu, Zulhas optimistis produksi pangan nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Misalnya, produksi beras 2025 diproyeksikan mencapai 32 juta ton dengan kebutuhan 31 juta ton. Hal serupa berlaku untuk jagung dan garam, yang diprediksi mengalami surplus.

    Namun, realitas di lapangan membuat pemerintah harus menyesuaikan kebijakan. Keputusan impor gula ini menunjukkan ketahanan pangan nasional masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan stok pangan di tengah meningkatnya permintaan.

    (wur)

  • Data BPS RI Masih Impor Beras, Mendag Mengelak

    Data BPS RI Masih Impor Beras, Mendag Mengelak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pemerintah tidak membuka keran importasi beras konsumsi sepanjang 2025.

    Hal ini merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Indonesia masih melakukan importasi komoditas beras hingga Februari 2025.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso (Busan) menyebut importasi beras itu diperuntukkan untuk beras industri dan bukan beras konsumsi.

    “Nggak ada impor [beras konsumsi]. Kan sudah ditetapkan dalam neraca komoditas nggak ada impor beras,” kata Budi seusai meninjau harga pangan di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Lebih lanjut, Budi menegaskan volume importasi beras di tahun ini juga bukan merupakan sisa kuota impor beras di tahun lalu.

    Dia menambahkan bahwa pemerintah melalui Kemendag juga tidak memberikan persetujuan izin impor beras di tahun ini. 

    “Nggak, nggak. Sampai sekarang nggak ada. Kan di neraca komoditas sudah ditetapkan nggak impor,” terangnya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap Indonesia masih melakukan importasi komoditas beras hingga Februari 2025, meski volume impor beras pada awal 2025 turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Merujuk data BPS, Indonesia pada Januari—Februari 2025 masih mendatangkan beras dari luar negeri sebanyak 95.943 ton atau turun 89,1% dibanding Januari—Februari 2024 yang tercatat sebanyak 880.818 ton.

    “Impor beras di Januari-Februari 2025 jauh lebih rendah dibanding tahun lalu, ini mungkin terkait dengan ketersediaan suplai beras di domestik,” kata Kepala BPS Amalia Widyasanti dalam Rilis BPS, Senin (17/3/2025).

    Secara keseluruhan, sebanyak 95.943 ton beras itu di antaranya berasal dari Myanmar, Thailand, Vietnam, dan India. Secara terperinci, impor beras dari Myanmar sebanyak 16.820 ton, Thailand 17.584 ton, Vietnam 17.870 ton, dan India 26.784 ton.