Xcloud.id

Tag: Budi Santoso

  • Kemendag Bakal Evaluasi Ekspor Kelapa Imbas Harga Makin Mahal

    Kemendag Bakal Evaluasi Ekspor Kelapa Imbas Harga Makin Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan evaluasi bersama mulai dari industri, eksportir, hingga petani untuk bisa mengendalikan permintaan kelapa bulat yang menanjak.

    Permintaan yang ekspor yang tinggi disebut menjadi salah satu pendorong harga kelapa yang makin tinggi hingga tembus Rp15.000 per butir selama Ramadan.

    “Kelapa itu kan banyak permintaan ekspor juga. Banyak permintaan ekspor, terus industri di dalam negeri juga banyak minta,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Dalam catatan Bisnis, pedagang kelapa di Pasar Senen, Nurlaela (50) mengaku harga kelapa mencapai Rp15.000 per butir. Namun, sejatinya kenaikan harga kelapa sudah naik sejak tiga bulan terakhir.

    “Ini [kenaikannya] bukan karena lebaran dan puasa, sudah tiga bulan naik duluan kalau kelapa,” ungkap Nurlaela saat ditemui di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Nurlaela menyebut harga kelapa akan kembali melonjak saat H-2 Lebaran di rentang Rp25.000–Rp35.000 per butir, tergantung dari ukuran kelapa.

    Dia mengungkap mahalnya harga kelapa ini lantaran pasokan kelapa dari Sumatra yang tidak turun ke Jawa dan justru diekspor ke Malaysia.

    “Kata bosku, dari Sumatranya [kelapa] nggak turun ke Jawa, diekspor ke Malaysia makanya sulit. Ini [kenaikannya] bukan karena lebaran dan puasa, sudah tiga bulan naik duluan,” bebernya.

    Dia juga mengaku stok kelapa bulat sempat kosong dalam tiga bulan lalu. Alhasil, pedagang tidak bisa menjual kelapa seharga Rp10.000 per butir seperti sebelumnya di hari biasa.

    “Kalau hari biasa [harga kelapa] masih bisa Rp10.000 [per butir], kalau menjelang lebaran semuanya mahal. Sekarang harganya nggak bisa kembali Rp10.000 [per butir], sekarang Rp15.000 [per butir],” ujarnya.

    Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kelapa di dalam kulit (endocarp) dengan kode HS 08011200 pada Januari—Februari 2025 mencapai 71.077 ton dengan nilai US$30,8 juta. Komoditas ini paling banyak diekspor ke China dan Vietnam.

    BPS mencatat China menjadi negara tujuan utama ekspor kelapa sebanyak 68.065 ton senilai US$29,5 juta, diikuti Vietnam 2.180 ton, Thailand 550 ton, dan Malaysia 280 ton.

    Rinciannya, ekspor kelapa di dalam kulit (endocarp) berfluktuasi sepanjang 2021-2024. Pada 2021 nilai ekspor komoditas ini mencapai US$102,9 juta ton dengan volume sebesar 431.841 ton.

    Ekspor komoditas ini mengalami penurunan, baik secara nilai maupun volume pada 2022, yang masing-masing tercatat sebesar US$65,6 juta dan 288.286 ton.

    Kemudian, ekspor kelapa di dalam kulit (endocarp) mengalami peningkatan pada 2023 yakni sebanyak 380.883 ton dan kembali meningkat di 2024 sebanyak 431.915 ton.

  • Ombudsman menemukan lima pengusaha nakal kurangi isi Minyakita

    Ombudsman menemukan lima pengusaha nakal kurangi isi Minyakita

    Ada sekitar lima pelaku usaha yang melakukan pengurangannya itu luar biasa. Jadi di atas 30 mililiter sampai dengan 270 mililiter.

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI menyebut ditemukan lima pelaku usaha yang melakukan pengurangan takaran minyak goreng rakyat (MGR) atau yang dikenal dengan merek Minyakita.

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan temuan tersebut didapat setelah melakukan uji petik atau pengukuran satuan barang, di enam provinsi, seperti Jakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Banten.

    “Ada sekitar lima pelaku usaha yang melakukan pengurangannya itu luar biasa. Jadi di atas 30 mililiter sampai dengan 270 mililiter,” ujar Yeka, di Jakarta, Jumat.

    Yeka menjelaskan dalam uji petik, ada tiga kriteria yang menjadi penilaian yakni kesesuaian terkait volume, kesesuaian terkait harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700, dan kesesuaian atribut pelabelan.

    Lebih lanjut, kata Yeka, nama-nama perusahaan yang melakukan pelanggaran telah diserahkan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Ombudsman mengusulkan agar Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi, baik dalam penerapan HET, distribusi Minyakita hingga Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah).

    “Kuncinya Simirah harus dievaluasi agar lebih transparan, sehingga semua pelaku usaha bisa mendapatkan akses. Karena sebetulnya tadi keterangan menurut Pak Menteri (Budi Santoso) Minyakita ini adalah produk yang sangat laris di lapangan,” kata Yeka.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengevaluasi secara menyeluruh terkait dengan distribusi, pengaturan dan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita.

    “Ke depan kita akan atur semua, mulai dari distribusinya, termasuk repacker-nya kemudian D1 (distributor 1), D2, dan HET-nya. Kita evaluasi semua,” ujar Budi, usai melakukan pertemuan dengan Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih, di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat.

    Budi menyampaikan, sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan para pengemas atau repacker Minyakita. Berdasarkan hasil diskusi, Budi mengatakan bahwa tidak semua pengemas melakukan kecurangan.

    Kemendag juga menerima masukan-masukan dari para pengemas. Oleh karena itu, ke depan, Kemendag juga akan mengatur soal repacker.

    Lebih lanjut, kata Budi, pengawasan akan terus dilakukan dan diperketat, khususnya menjelang Lebaran 2025.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag: Tingginya permintaan ekspor sebabkan harga kelapa bulat naik

    Mendag: Tingginya permintaan ekspor sebabkan harga kelapa bulat naik

    Kelapa itu kan banyak permintaan ekspor, terus industri di dalam negeri juga banyak minta.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut bahwa salah satu penyebab naiknya harga kelapa bulat di pasar lantaran permintaan ekspor yang meningkat, sehingga stok menipis jelang Lebaran 2025.

    “Kelapa itu kan banyak permintaan ekspor, terus industri di dalam negeri juga banyak minta,” ujar Budi, di Jakarta, Jumat.

    Budi menyampaikan Kemendag akan melakukan evaluasi guna mengantisipasi dan menstabilkan harga kelapa bulat.

    “Kita akan evaluasi bareng-bareng, dari sisi industri, dari sisi eksportir, petani, harus berkumpul bareng,” kata Budi.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor kelapa bulat di dalam kulit Indonesia mencapai 71.077 ton sepanjang Januari-Februari 2025.

    Beberapa negara tujuan ekspor kelapa bulat, yakni Tiongkok sebesar 68.065 ton dengan nilai 29,5 juta dolar AS, Vietnam 2.180 ton, Thailand 550 ton, dan Malaysia 280 ton.

    Pada 2021, nilai ekspor kelapa bulat mencapai 102,9 juta dolar AS dengan volume 431.841 ton. Pada 2022, tercatat jumlah ekspornya mencapai 65,6 juta dolar AS dengan volume 288.286 ton.

    Selanjutnya, pada 2023 tercatat jumlah ekspor kelapa bulat mencapai 380.883 ton dan meningkat di 2024 menjadi 431.915 ton.

    Kelapa Indonesia diekspor dalam 22 jenis produk, di antaranya kelapa bulat, bungkil, minyak, santan, kelapa parut, air kelapa, tepung, serbuk (media tanam), gula kelapa, dan tempurung. Seluruh produk turunan kelapa ini dapat dilakukan ekspor tanpa melalui perjanjian protokol bilateral kedua negara.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap sebanyak sembilan pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang mengungkap sembilan pelaku usaha beras itu tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.

    “Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Perinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; serta Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

    Menurutnya, sejak meluncurnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), pemerintah lebih mengedepankan sanksi administratif. “Jangan sampai nanti masuk dalam kategori perizinan perusahaan berisiko rendah,” ujarnya.

    Di samping itu, Moga menyampaikan pada Selasa (18/3/2025), Kemendag melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 74 Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta pembinaan kepada produsen/pengemas terkait dengan penggunaan alat ukur/timbangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

    Kemendag, imbuhnya, juga melakukan edukasi berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pengemas di bawah pembinaan Perum Bulog.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Kemendag terus melakukan pengawasan terhadap pangan pokok, mulai dari beras hingga Minyakita.

    Budi menyampaikan bahwa Kemendag bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Polri dan tim daerah terus melakukan pengawasan secara ketat. Dia mengimbau masyarakat untuk memberikan laporan kepada Kemendag jika ditemukan beras yang tak sesuai label kemasan.

    “Pokoknya sampaikan saja kalau ada laporan-laporan itu [beras yang tak sesuai takaran], laporan kami biar juga lebih mudah, lebih cepat untuk mencegah pengusaha-pengusaha yang tidak sesuai dengan kemasan,” ujar Budi.

    Berdasarkan hasil pengawasan Kemendag yang diterima Bisnis, Kamis (20/3/2025), sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label.

  • Mendag Akui Harga Kelapa Naik, Ini Biang Keroknya

    Mendag Akui Harga Kelapa Naik, Ini Biang Keroknya

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui terjadi kenaikan harga kelapa bulat. Penyebabnya, tingginya permintaan dan banyak diekspor.

    Kedua hal itu membuat semakin menipis pasokan kelapa bulat dalam negeri. Itulah sebabnya harga kelapa bulat mengalami kenaikan.

    “Kelapa itu kan banyak permintaan ekspor juga ya, terus industri di dalam negeri juga banyak minta. Ya jadi industri di dalam negeri karena banyak yang ekspor, juga kadang-kadang keseluruhan dapat barang dan sebagainya. Itu memang masalahnya itu,” kata dia di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Untuk itu, pihaknya juga akan melakukan evaluasi dari sisi industri, eksportir, hingga ke petani.

    “Kan harus berkumpul bareng. Kan kita lihat juga harganya. Jadi misalnya, jangan sampai kalau informasinya lebih mahal ya harganya,” terangnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mencatat ekspor kelapa bulat pada Februari 2025 meningkat 29,84% secara bulanan (month to month/mtm). Ekspor paling banyak ditujukan ke China dan Vietnam.

    “Menurut data yang kita miliki, ekspor kelapa bulat menunjukkan adanya peningkatan sebesar 29,84% secara month to month. Sebagian besar ekspor kelapa bulat ditujukan ke Tiongkok dan Vietnam,” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (17/3/2025).

    Hal ini juga pernah dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), yang menyebut bahwa kelapa Indonesia laris diborong China sampai stok di dalam negeri kurang. Kelapa Indonesia disebut diolah menjadi coconut milk di China.

    “Kita sekarang kekurangan kelapa karena kelapa kita sekarang habis dibeli sama Tiongkok,” ungkap Zulhas dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025) lalu.

    “Untuk apa? Untuk pengganti susu. Jadi kalau bikin kopi, tren di sana sekarang pakai santan, pakai susu kelapa, coconut milk,” tambah Zulhas.

    (ada/ara)

  • Ombudsman Datangi Kantor Kemendag, Imbas Heboh Minyakita?

    Ombudsman Datangi Kantor Kemendag, Imbas Heboh Minyakita?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman menyambangi kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso usai kasus penyunatan Minyakita mencuat di publik.

    Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data terkait Minyakita.

    “Pertemuan kami ini menjalankan salah satu fungsi Ombudsman, melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan berbagai informasi, terutama dalam konteks penyelenggaran pelayanan publik di bidang perdagangan,” kata Najih dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Najih menyampaikan bahwa pertemuan kali ini difokuskan untuk membahas isu Minyakita. Dia menjelaskan, pihaknya melakukan uji petik secara acak di beberapa provinsi.

    “Dan uji petik itu kita laksanakan setelah adanya beberapa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika meyampaikan bahwa temuan itu berdasarkan uji petik selama tiga hari sejak 16–18 Maret 2025 di 6 provinsi, di antaranya Jakarta, Bengkulu, Sumatra Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Provinsi Banten.

    Mengacu hasil uji petik, Ombudsman menemukan adanya tiga kriteria dalam kasus Minyakita. Salah satunya adalah terkait ketidaksesuaian volume Minyakita.

    “Terkait dengan volume [Minyakita], kami menemukan dari 63 sampel itu ada 24 sampel yang volume takarannya itu kurang dari yang seharusnya,” ujar Yeka.

    Yeka bahkan menyatakan sekitar 5 pelaku usaha melakukan penyunatan isi Minyakita dengan takaran tertinggi, yakni di atas 30–270 mililiter (ml).

    “Jadi kemasannya itu kurang lebih berkurang 30–270 mililiter dari yang seharusnya,” bebernya.

    Lebih lanjut, Ombudsman akan menyerahkan kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan tindaklanjut. “Nah nanti apakah itu nanti sanksi hukum dan segala macamnya yang penting itu di Kementerian Perdagangan,” terangnya.

    Selain itu, Ombudsman juga menemukan adanya ketidaksesuaian harga eceran tertinggi (HET) Minyakita. Berdasarkan uji petik, ditemukan seluruh sampel di 6 provinsi alias 63 sampel Minyakita melampaui HET Rp12.500 per liter.

    Padahal, dia menyebut, regulasi Minyakita di Kemendag mengatur HET secara rigid, mulai dari produsen, distributor lini 1 (D1), D2, hingga pengecer.

    Dia menjelaskan, produsen ke D1 dipatok Rp13.500, D1 ke D2 adalah Rp14.000, D2 ke pengecer seharga Rp14.500, sedangkan pengecer ke konsumen seharga Rp15.700 per liter. Namun sayangnya, ungkap dia, konsumen harus membayar di kisaran Rp16.000–Rp19.000 per liter untuk dapat membeli Minyakita.

  • Mendag Mau Evaluasi Distribusi Minyakita Buntut Volume Disunat

    Mendag Mau Evaluasi Distribusi Minyakita Buntut Volume Disunat

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan mengevaluasi lagi alur distribusi Minyakita. Hal ini dilakukan karena banyak temuan Minyakita dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan volume 1 liter dikurangi.

    “Ke depan kita akan atur semua, mulai dari distribusinya, repackernya, D1 D2, HET-nya kita evaluasi semua,” kata Budi di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Untuk diketahui, alur distribusi Minyakita terpantau dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). Sistem itu digunakan pemerintah untuk memetakan rantai distribusi dan harga minyak goreng, khususnya Minyakita.

    Budi menjelaskan, pengawasan dan evaluasi terus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, temuan-temuan terkait pelanggaran Minyakita muncul setelah pihaknya memperketat pengawasan pada momen Natal dan Tahun Baru 2025.

    “Kemudian kita temukan memang beberapa misalnya ada bundling ya, kemudian juga harga di atas HET. Baru ditemukan takaran yang tidak sesuai itu tanggal 24 Januari di Tangerang,” ungkapnya.

    “Jadi itu terus, sebenarnya pengawasan reguler terus dilakukan, karena apa? Karena kan kita juga ada Satgas Pangan, kemudian kita ada Dinas,” tambahnya.

    Hal ini dikatakan usai melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI. Dalam pertemuan itu, Ombudsman RI menyampaikan temuannya terkait pelanggaran penjualan Minyakita hingga pengurangan takaran.

    Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika melaporkan temuan pelanggaran distribusi dan HET Minyakita. Pihaknya melakukan uji dari 63 sampel dari 6 provinsi, Jakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Banten.

    “Dari 63 sampel, ada 24 sampel yang volume atau takarannya itu kurang dari yang seharusnya. Dan khususnya lagi, ada sekitar 5 pelaku usaha yang melakukan pengurangannya itu luar biasa di atas 30 sampai dengan 270 mililiter,” ungkapnya.

    Berdasarkan penelusuran di 6 provinsi itu, harga Minyakita berada di atas HET. Yeka merinci, HET Minyakita dari produsen ke D1 Rp 13.500/liter, D1 ke D2 Rp 14.000, D2 ke pengecer Rp 14.500, pengecer jual ke konsumen Rp 15.700.

    Sementara yang ditemukan Ombudsman RI, harga Minyakita di pasaran Rp 16.000/liter sampai Rp 19.000/liter. Untuk itu, dia mengusulkan Kemendag melakukan evaluasi terhadap distribusi hingga HET Minyakita.

    “Oleh karena itu kata kuncinya Simirah harus dievaluasi agar lebih transparan sehingga semua pelaku usaha bisa mendapatkan akses. Karena sebetulnya tadi keterangan Pak Menteri Minyakita ini adalah produk yang sangat laris di lapangan,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Mendag siap lakukan evaluasi Minyakita secara menyeluruh

    Mendag siap lakukan evaluasi Minyakita secara menyeluruh

    Ke depan kita akan atur semua, mulai dari distribusinya, termasuk repacker-nya kemudian D1 (distributor 1), D2, dan HET-nya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengevaluasi secara menyeluruh terkait dengan distribusi, pengaturan dan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita.

    “Ke depan kita akan atur semua, mulai dari distribusinya, termasuk repacker-nya kemudian D1 (distributor 1), D2, dan HET-nya. Kita evaluasi semua,” ujar Budi usai melakukan pertemuan dengan Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih di kantor Kemendag, Jakarta, Jumat.

    Budi menyampaikan, sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan para pengemas atau repacker Minyakita. Berdasarkan hasil diskusi, Budi mengatakan bahwa tidak semua pengemas melakukan kecurangan.

    Kemendag juga menerima masukan-masukan dari para pengemas. Oleh karena itu, ke depan, Kemendag juga akan mengatur soal repacker.

    Lebih lanjut, kata Budi, pengawasan akan terus dilakukan dan diperketat, khususnya menjelang Lebaran 2025.

    Selain itu, bersamaan dengan hal tersebut, Kemendag juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini, dilakukan berdasarkan hasil temuan dan pengawasan di lapangan, agar ke depannya kebijakan terkait Minyakita tidak merugikan produsen, distributor, pengecer dan konsumen.

    “Semua itu akan dijadikan bahan referensi, bahan masukan di dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait distribusi dan sebagainya berkaitan dengan Minyakita,” kata Budi.

    Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan bahwa pertemuan dengan Menteri Perdagangan merupakan salah satu fungsi dari Ombudsman untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan pelayanan publik di bidang perdagangan, khususnya Minyakita.

    Najih menyampaikan Ombudsman telah melakukan uji petik atau pengujian atas satuan barang, secara acak di beberapa provinsi, sebagai langkah untuk memberi masukan terkait dengan perlindungan masyarakat.

    “Ini menjadi masukan, saran perbaikan, bagaimana langkah-langkah yang sudah ditempuh, diambil ke depan agar lebih baik lagi, sehingga perlindungan masyarakat terhadap masalah ini bisa teratasi dengan baik,” ujar Najih.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Panen padi Jawa Tengah dinilai paling bagus se-Indonesia 

    Panen padi Jawa Tengah dinilai paling bagus se-Indonesia 

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Panen padi Jawa Tengah dinilai paling bagus se-Indonesia 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 18:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menilai, panen padi di Provinsi Jawa Tengah paling bagus se-Indonesia. Untuk itu, pemerintah pusat akan memberikan bantuan pendukung pertanian di wilayah tersebut. 

    “Harganya bagus dan panen padinya paling bagus se Indonesia, itu di  Jawa Tengah,” ucap Zulkifli usai Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 20 Maret 2025. 

    Zulkifli menyatakan, data produksi beras nasional pada  Januari–April 2025 diperkirakan mencapai 13,95 juta ton. Menurutnya, angka tersebut merupakan tertinggi sejak tujuh tahun terakhir. Padahal, beras yang dikosumsi dalam rentang waktu tersebut hanya 10,4 juta ton.  

    “Jadi ada kelebihan dari yang kita konsumsi. Ada kelebihan 3,5 juta ton,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Kamis (20/3).

    Menurut dia, capaian itu berkat peran kepala daerah yang memantau langsung panen raya hingga ke desa-desa, serta memastikan kestabilan harga bahan pokok.

    “Betul-betul monitor ya, memandori agar gabah petani bisa terserap dengan baik, dengan harga paling murah Rp6.500, ” tegasnya.

    Khusus Jawa Tengah, perkiraan produksi padi hingga April 2025 diperkirakan sebanyak 4.094.000 ton, dengan luas panen padi  716.236 hektare. Sedangkan target penyerapan gabah petani periode Februari-April 2025 sebanyak 539.479 ton.

    Zulkifli menyatakan, akan mengupayakan pembangunan saluran irigasi di Jateng. Sebab, kondisi irigasi sejumlah daerah masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan. 

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah,  Taj Yasin menyampaikan,  terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi irigasi untuk pertanian di wilayahnya. 

    “Dari tahun ke tahun pemerintah pusat juga men-support pemerintahan Jawa Tengah, untuk membangun dan memperbaiki irigasi ke persawahan,” ujarnya.

    Ia  berharap, arahan yang telah diberikan menjadi motivasi bagi Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu daerah penumpu pangan nasional.

    “Tadi disampaikan (juga) oleh Pak Wamentan, bahwa ketersediaan pupuk Insya Allah di Jawa Tengah akan dicukupi,” kata dia. 

    Dalam rakor tersebut, juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso,  Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Sekretaris Daerah Jateng Sumarno,  Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rudy Heriyanto Adi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jateng terkait, serta diikuti 35 kepala daerah di Jawa Tengah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wamendag tinjau Pasar Prawirotaman pastikan harga bahan pokok aman

    Wamendag tinjau Pasar Prawirotaman pastikan harga bahan pokok aman

    Hasil pemantauan kami, semuanya masih sesuai harga eceran tertinggi (HET), baik itu daging ayam, kemudian kita juga ngecek MinyaKita

    Yogyakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri meninjau Pasar Prawirotaman, Kota Yogyakarta, Jumat, untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok di wilayah ini aman menjelang Lebaran 2025.

    “Hasil pemantauan kami, semuanya masih sesuai harga eceran tertinggi (HET), baik itu daging ayam, kemudian kita juga ngecek MinyaKita,” ujar Dyah Roro saat ditemui usai memantau harga dan stok sembako di Pasar Prawirotaman.

    Dalam kesempatan itu, Wamendag juga melakukan uji langsung terhadap minyak goreng MinyaKita yang dijual salah satu pedagang untuk memastikan takaran sesuai standar. Dari dua paket yang diperiksa, hasilnya dinyatakan sesuai.

    “Kita mulai dengan ngecek takarannya. Ada sedikit toleransi, 15 mili liter (ml) dan semuanya sesuai. Jadi kita tes tadi ada dua paket MinyaKita. Harapannya semoga kondisi stabil stoknya ada dan masyarakat bisa berbelanja di pasar yang ternyata sangat luar biasa ini,” ujar dia.

    Untuk menjaga stabilitas harga di seluruh Indonesia, menurut Dyah Roro, dirinya berbagi wilayah pemantauan dengan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, tidak hanya di pasar, tetapi juga di pusat distribusi guna memastikan ketersediaan pasokan.

    “Kalaupun ada lonjakan harga kemudian dari segi suplai tidak mencukupi kita tentu mempunyai pemantauan di Jakarta di mana kita bisa melihat di seluruh Indonesia di setiap wilayah itu suplainya seperti apa. Jika diperlukan, kami akan segera berkoordinasi dengan produsen,” ujar dia.

    Meski stok secara umum masih aman, dia mengakui tantangan tetap ada, terutama terkait komoditas yang sensitif terhadap kondisi cuaca seperti cabai.

    “Misalnya seperti cuaca yang mengakibatkan stok cabai kita semakin menurun yang kemudian harga makin meningkat. Jadi ada hal-hal yang di luar kendali kita. Tetapi hasil dari pemantauan kita saat ini semuanya masih tergolong aman khususnya di DIY,” kata dia.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang juga ikut dalam peninjauan tersebut menyatakan bahwa dua BUMN, yakni Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), telah disiapkan untuk menjaga harga dan pasokan bahan pokok, khususnya minyak goreng dan beras.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan potensi lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayahnya menjelang Lebaran 2025 sudah diantisipasi bersama Bulog Yogyakarta.

    “Barang-barang yang terindikasi akan mempengaruhi inflasi dan harus selalu dijaga, kita sediakan. Di-backup oleh Bulog. Contohnya seperti minyak goreng, kemudian beras, itu semua terkondisi dengan cadangan backup Bulog ya,” ujar Hasto.

    Dia menyebut pemerintah pusat serius menjaga ketahanan pangan, apalagi setelah Presiden RI menggaungkan program swasembada pangan dan beras tahun 2025.

    Namun, menurut Hasto, tantangan yang lebih mengkhawatirkan saat ini justru bukan pada ketersediaan bahan pokok, melainkan menurunnya daya beli masyarakat.

    “Kalau sekarang ini yang dirisaukan tuh daya beli yang turun. Kita ini deflasi, daya belinya agak turun. Ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu didukung supaya daya belinya naik. Harapannya sebetulnya pemudik banyak, karena pemudik itu membawa uang ke daerah,” ujar dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025