Xcloud.id

Tag: Budi Santoso

  • Mendag Klaim Harga Pangan Terkendali Jelang Nataru

    Mendag Klaim Harga Pangan Terkendali Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga pangan untuk kebutuhan pokok terkendali menjelang momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan harga dan pasokan komoditas pangan saat ini tetap terkendali. Namun, dia juga mengakui ada beberapa komoditas yang sedikit melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    “Pada dasarnya pasokan terus harga [bahan pokok] juga terkendali ya, tidak ada kenaikan, rata-rata masih ada yang di atas HET sedikit, ada yang di bawah. Jadi pada prinsipnya harga terkendali. Pasokan [kebutuhan barang pokok] terkendali semua,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan sejumlah harga pangan merangkak naik. Telur ayam ras, misalnya, mengalami tren yang terus meningkat dari bulan ke bulan, tepatnya sejak Mei 2025 hingga pekan kedua Desember 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan harga telur ayam ras terjadi secara luas di hampir separuh wilayah Indonesia.

    “Kenaikan telur ayam ras terjadi di 48,9% wilayah di Indonesia atau sekitar 176 kabupaten/kota,” ungkap Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    BPS mencatat, harga telur ayam ras sudah berada di atas harga acuan penjualan (HAP) konsumen sebesar Rp30.000 per kilogram. Kini, rata-rata harga telur ayam ras mencapai Rp32.287 per kilogram atau naik 1,84% dibandingkan November 2025. 

    Adapun, harga telur ayam ras tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram di Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Intan Jaya, serta Rp90.000 per kilogram di Kabupaten Puncak Jaya. Sementara itu, harga terendah tercatat sebesar Rp24.333 per kilogram.

    Selain itu, rata-rata harga daging ayam ras pada pekan kedua Desember 2025 berada di atas HAP, yaitu Rp40.039 per kilogram. Untuk diketahui, HAP konsumen daging ayam ras ditetapkan sebesar Rp40.000 per kilogram.

    “Kenaikan ini [daging ayam ras] adalah sebesar 4,02% dan terjadi di 63,33% wilayah di Indonesia atau sekitar 228 kabupaten/kota,” sambungnya.

    Harga tertinggi daging ayam ras tercatat mencapai Rp100.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya, Rp80.000 per kilogram di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Sementara harga terendah berada di kisaran Rp23.200 per kilogram.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis sebelumnya, kenaikan paling signifikan terjadi pada aneka cabai yang dalam beberapa hari terakhir terus melambung.

    Asep (35), salah satu pedagang di Pasar Parung Panjang, mengatakan harga cabai rawit merah kini melonjak jauh dibandingkan bulan sebelumnya menjadi Rp85.000 per kilogram.

    “Harganya naik terus, sekilo [cabai rawit merah] Rp85.000 [per kilogram]. Bulan kemarin biasanya Rp40.000–50.000 per kilogram,” kata Asep saat ditemui Bisnis, Jumat (12/12/2025).

    Lalu, harga cabai rawit hijau kini dibanderol Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting sebesar Rp60.000 per kilogram.

    Untuk komoditas lain, Asep menyebut harga bawang merah justru turun dalam empat hari terakhir menjadi Rp40.000 per kilogram dari biasanya Rp45.000–Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, bawang putih reguler berada di angka Rp30.000 per kilogram, sedangkan bawang putih kating mencapai Rp65.000 per kilogram.

    Pada komoditas protein hewani, Bagas (30), pedagang ayam, juga mengungkap adanya kenaikan harga daging ayam menjelang perayaan Nataru, yakni dibanderol Rp50.000 per ekor.

    “Ayam Rp50.000 per ekor. Ayam naik semua. Tergantung ukuran. Biasanya Rp45.000 [per ekor untuk yang paling besar],” katanya.

    Kemudian, harga daging sapi berada di level Rp125.000 per kilogram. Bahkan, harganya berpotensi naik hingga Rp130.000 per kilogram saat mendekati Nataru.

    Untuk harga telur ayam juga mulai merangkak naik menjadi Rp31.000 per kilogram dan berpotensi mencapai Rp32.000 per kilogram pada Nataru.

    “Biasanya Rp29.000–30.000 [per kilogram]. Selalu naik kalau mau Nataru tetapi turun setelah Nataru, paling mentok jadi Rp32.000 per kilogram,” kata Hasan (50), pedagang telur.

    Untuk komoditas lainnya, tomat ukuran kecil dijual Rp10.000 per kilogram, sementara tomat besar Rp12.000. Adapun harga tepung terigu kemasan masih di kisaran Rp12.000 per kilogram, dan tepung terigu curah Rp8.000 per kilogram.

  • Aturan Baru, Pemda Bisa Sanksi Pedagang Nakal Minyakita di Atas HET Rp15.700

    Aturan Baru, Pemda Bisa Sanksi Pedagang Nakal Minyakita di Atas HET Rp15.700

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah daerah (Pemda) kini dapat memberikan sanksi terhadap pedagang yang menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

    Hal itu sebagaimana aturan distribusi Minyakita melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 43/2025) tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Adapun, beleid anyar itu ditetapkan pada 9 Desember 2025 oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Permendag ini mulai berlaku setelah 14 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 12 Desember 2025.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Bambang Wisnubroto menyampaikan Permendag 43/2025 memperkuat aspek pengawasan dan sanksi dengan melibatkan Pemda.

    Dia menjelaskan, keterlibatan Pemda dalam pengawasan dan penindakan dilakukan secara berjenjang. Hal ini menjadi perubahan penting dibandingkan aturan sebelumnya.

    “Kalau selama ini Pemda tidak memiliki keterlibatan untuk melakukan sanksi, namun demikian nanti ada berjenjang. Jadi kalau hal-hal yang kecil bisa diselesaikan oleh Pemda untuk memberikan sanksi,” kata Bambang dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    Nantinya, pelaksanaan pengawasan dan sanksi akan dikoordinasi oleh Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag.

    Namun, Bambang menekankan harga Minyakita tidak mengalami perubahan meskipun dilakukan penyesuaian regulasi distribusi, yakni tetap dipatok Rp15.700 per liter.

    Bambang menambahkan, Permendag 43 Tahun 2025 juga mengatur tata kelola distribusi Minyakita, termasuk peningkatan peran badan usaha milik negara (BUMN) pangan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar rakyat.

  • Mendag resmi menerbitkan aturan baru Minyakita

    Mendag resmi menerbitkan aturan baru Minyakita

    Ketersediaan Minyakita di pasar rakyat adalah hal penting, mengingat pasar rakyat sebagai barometer pasokan dan harga, sekaligus tempat yang mudah dijangkau konsumen.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Revisi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola minyak goreng rakyat Minyakita, khususnya pada aspek distribusi, stabilisasi harga, serta pengawasan yang lebih menyeluruh.

    “Kami meyakini efisiensi dalam pendistribusian Minyakita akan lebih mendorong pembentukan harga sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita untuk mendukung stabilitas harga minyak goreng,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Ia menyebut pemerintah akan memperkuat distribusi Minyakita melalui badan usaha milik negara (BUMN) karena selama ini terbukti mampu menjaga harga jualnya sesuai HET. Permendag Nomor 43 Tahun 2025 akan membantu mewujudkan efisiensi distribusi tersebut.

    Penguatan peran BUMN sebagai distributor Minyakita tersebut merupakan salah satu poin penyempurnaan kebijakan minyak goreng rakyat yang tertuang dalam ketentuan pengaturan dalam permendag.

    Upaya itu untuk memastikan distribusi berjalan lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga harga Minyakita dapat terjaga sesuai HET di berbagai wilayah.

    Aturan ini juga memperkuat kembali pengaturan pengutamaan penyaluran Minyakita di pasar rakyat. Fokusnya ada pada penguatan pasar rakyat sebagai saluran distribusi utama.

    Mendag memastikan ketersediaan Minyakita di pasar rakyat adalah hal penting, mengingat pasar rakyat sebagai barometer pasokan dan harga, sekaligus tempat yang mudah dijangkau konsumen.

    “Pasar rakyat sendiri merupakan barometer ekonomi nasional. Pasar rakyat menjadi objek pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi, dan ketersediaan barang kebutuhan pokok,” katanya lagi.

    Dari sisi pengawasan, pemerintah memperketat penegakan hukum untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran serta upaya spekulatif yang dapat mengganggu pasokan dan stabilitas harga.

    Salah satu opsi penguatan pengaturan dalam revisi permendag ini, yaitu adanya pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan penerbitan persetujuan ekspor, pembekuan persetujuan ekspor, dan/atau pembekuan akun pada Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) Kementerian Perdagangan bagi yang terbukti melanggar ketentuan.

    Permendag 43/2025 disusun berdasarkan kajian komprehensif oleh Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag melalui analisis Regulatory Impact Assessment (RIA) dan diperkuat kajian akademis yang bekerja sama dengan civitas academica.

    Budi kembali menegaskan bahwa Minyakita bukan merupakan minyak goreng bersubsidi, melainkan minyak goreng rakyat yang diatur tata kelola dan distribusinya oleh pemerintah agar dapat dijual dengan harga terjangkau sesuai HET.

    Oleh karena itu, ketersediaan dan keterjangkauan harga Minyakita dijaga melalui pengaturan distribusi, bukan melalui mekanisme subsidi anggaran negara.

    Permendag 43/2025 ditetapkan pada 9 Desember 2025 dan diundangkan pada 12 Desember 2025. Aturan ini merevisi Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Meksiko Ancam Getok Tarif 50% untuk Produk RI, Mendag Bilang Begini

    Meksiko Ancam Getok Tarif 50% untuk Produk RI, Mendag Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara perihal rencana Meksiko mengenakan kenaikan tarif hingga 50% atas produk impor negara-negara Asia, termasuk Indonesia pada 2026.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa rencana tersebut belum secara resmi diterapkan Meksiko. Pihaknya berupaya agar Indonesia dikenakan pengecualian atas tarif tersebut melalui perjanjian dagang bilateral.

    “Belum ada ini [pengenaan tarif Meksiko], tetapi kan kita penginnya Indonesia enggak dikenakan tarif,” kata Budi kepada wartawan usai Strategic Forum I-EAEU FTA di Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    Oleh karena itu, dia menyatakan ingin mempercepat perjanjian dagang bilateral dengan Meksiko yang telah berlangsung sebelum wacana penerapan tarif mencuat.

    Ketika ditanya apakah perjanjian itu akan berbentuk perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA), Budi mengaku ingin meniru penetapan kerja sama dengan Peru (IP-CEPA) yang rampung dalam waktu relatif singkat.

    Menurutnya, dengan adanya perjanjian dagang antara Indonesia dengan Meksiko, maka klausul khusus mengenai pengecualian tarif akan dapat disepakati.

    “Diskusi untuk bilateral perjanjian dagangnya sudah berjalan, kemarin sudah ketemu, tapi kan nanti dijadwalkan ulang,” ungkap Budi.

    Mengutip Reuters pada Jumat (12/12/2025), Senat Meksiko dikabarkan telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) kenaikan tarif hingga 50% atas produk-produk impor dari China dan sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia pada 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat industri lokal negara tersebut.

    Tarif bea masuk baru tersebut akan dikenakan pada sejumlah barang seperti mobil, suku cadang mobil, tekstil, pakaian, plastik, dan baja yang berasal dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan Meksiko.

    Ketentuan dalam RUU tarif yang disetujui ini disebut lebih longgar dibandingkan versi sebelumnya, yang mencakup tarif untuk sekitar 1.400 jenis produk.

  • BPS: Banjir Picu Lonjakan Harga Beras di Aceh-Sumatra

    BPS: Banjir Picu Lonjakan Harga Beras di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bencana banjir memicu kenaikan harga beras semua kualitas, baik medium dan premium, di wilayah Aceh dan Sumatra pada pekan kedua Desember 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara nasional terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) beras semua kualitas.

    Pudji menuturkan, wilayah di Aceh dan Sumatra menjadi kontributor utama kenaikan harga karena terdampak bencana alam.

    “Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara merupakan wilayah yang memang sedang terkena bencana sehingga di sini tergambar efeknya sudah mulai terlihat dari perkembangan harga di minggu kedua Desember 2025,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    Secara terperinci, harga beras di Aceh mencapai Rp14.712 per kilogram dengan IPH 3,10% pada pekan kedua Desember 2025. Mengekor, harga beras di Sumatra Barat yang mencapai Rp16.407 per kilogram dengan IPH 1,45%.

    Lalu, ada Papua Barat dengan harga beras mencapai Rp17.764 per kilogram dengan IPH 1,14%, Sumatra Utara Rp15.124 per kilogram dengan IPH 0,52%, Kepulauan Riau Rp14.231 per kilogram dengan IPH 0,35%, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp13.972 per kilogram dengan IPH 0,29%.

    Berikutnya, harga beras semua kualitas di Papua Tengah mencapai Rp28.094 per kilogram dengan IPH 0,09% dan Bengkulu di level Rp14.348 per kilogram atau dengan IPH sebesar 0,01%.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat terdapat 112 pasar rakyat rusak imbas banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Berdasarkan hasil pendataan sementara menunjukkan sebaran kerusakan pasar cukup dominan di Aceh dan Sumatra Utara.

    “Sumatra Utara [ada] 44 pasar [yang terdampak], Aceh 65 [pasar yang terdampak], Sumatra Barat 3 [pasar yang terdampak],” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Pemerintah, kata Budi, kini memprioritaskan upaya pemulihan fungsi pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur vital.

    Adapun, Kemendag akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perihal pembangunan dan renovasi pasar. Nantinya, pendanaan untuk perbaikan pasar rakyat menggunakan anggaran PU.

    “Mau kami identifikasi itu nanti [dari tingkat kerusakan yang menjadi prioritas untuk dibangun. Kami akan nanti komunikasi dengan PU. Biasanya memang PU itu minta rekomendasi dari kami,” ujarnya.

    Namun, Budi menjelaskan proses identifikasi lapangan merupakan langkah krusial mengingat tingkat kerusakan setiap pasar berbeda-beda. Untuk itu, Kemendag belum bisa memastikan berapa angka kerugian para pedagang yang terdampak bencana.

    “Ini sekarang diidentifikasi, misalnya mau dibangun ya bisa saja yang prioritas yang rusak berat dulu. Ini sedang diidentifikasi karena kan juga semua belum selesai, masih proses,” pungkasnya.

  • Menyoroti Harga Cabai Sepekan, Makin Mahal Jelang Nataru?

    Menyoroti Harga Cabai Sepekan, Makin Mahal Jelang Nataru?

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga komoditas aneka cabai cenderung meningkat menjelang periode Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Lantas, bagaimana pergerakan harga cabai dalam sepekan terakhir?

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya menyebut bahwa kenaikan harga cabai menjelang Nataru masih berada dalam batas wajar, meski sudah melampaui harga acuan pemerintah (HAP).

    Dalam rapat koordinasi bersama Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI), Budi menuturkan bahwa para pelaku usaha memastikan stok cabai secara nasional sebenarnya masih mencukupi.

    Namun, proses panen tidak dapat dilakukan secara maksimal imbas hujan yang berlangsung terus-menerus. Kondisi ini disebut menjadi pola berulang yang hampir selalu terjadi setiap akhir tahun.

    “Kalau cabai itu kan [HAP] Rp55.000 sama Rp57.000 yang cabai merah besar itu. Enggak dua kali lipat [naiknya]. Kemarin di Pontianak itu Rp67.000 [per kilogram], naik Rp10.000,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

    Menilik data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) periode 7 Desember–14 Desember 2025, harga nasional komoditas cabai merah keriting tercatat sebesar Rp62.389 per kilogram.

    Nominal tersebut 13,43% di atas HAP nasional pada rentang Rp37.000–Rp55.000. Disparitas harga dengan HAP tersebut masih berada dalam kategori aman alias kurang dari 20%.

    Namun, sejumlah daerah masuk dalam kategori intervensi, yakni harga yang telah melambung lebih dari 50% di atas HAP. Sejumlah daerah dengan harga cabai merah keriting tertinggi sepekan terakhir adalah Papua selatan sebesar Rp92.093 per kilogram, Kepulauan Riau sebesar Rp88.273, Kalimantan Tengah (Rp87.379), Riau (Rp85.939), dan Kepulauan Bangka Belitung (Rp84.643).

    Beranjak ke komoditas cabai rawit merah, harga nasional tercatat sebesar Rp72.518 atau 27,22% di atas rentang HAP Rp40.000–Rp57.000. Nilai tersebut telah masuk dalam kategori waspada, yakni harga komoditas berada pada rentang 20%–50% di atas HAP.

    Terdapat 11 provinsi dengan harga cabai rawit merah yang melambung di atas HAP dalam sepekan terakhir. Tiga provinsi yang mencatat harga cabai rawit merah tertinggi adalah Papua Tengah sebesar Rp130.833 per kilogram, Papua Selatan (Rp107.660), serta Kepulauan Bangka Belitung (Rp102.573).

    Sementara itu, untuk komoditas cabai merah besar, harga nasional dalam sepekan terakhir berada di Rp55.734 per kilogram. Provinsi Kalimantan Tengah mencatatkan harga cabai merah besar tertinggi hingga mencapai Rp86.082 per kilogram.

  • Harga Cabai Rawit Merah Setara Daging Sapi Jelang Nataru

    Harga Cabai Rawit Merah Setara Daging Sapi Jelang Nataru

    Jakarta –

    Harga cabai rawit merah terus naik menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Saat ini di sejumlah daerah harga cabai rawit merah telah menembus di atas Rp 100.000/kilogram (kg).

    Berdasarkan catatan Panel Harga Pangan milik Badan Pangan Nasional, Sabtu (13/12/2025) secara rata-rata nasional, harga cabai rawit merah Rp 73.633/kg. Angka itu di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) yang diatur pemerintah Rp 40.000-57.000/kg.

    Harga cabai rawit merah di Jawa Timur rata-rata Rp 71.562/kg, Jawa Tengah Rp 75.311/kg, DI Yogyakarta Rp 79.389/kg, Kalimantan Utara Rp 85.870/kg, Banten Rp 88.882/kg, DKI Jakarta 93.000/kg, Sumatera Utara Rp 64.367/kg.

    Harga Cabai Setara Daging Sapi

    Beberapa daerah telah menembus angka Rp 100.000/kg, seperti Kalimantan Tengah, kemudian Kepulauan Bangka Belitung Rp 110.968/kg, Papua Selatan Rp 115.000/kg. Tertinggi harga cabai rawit merah Rp 145.000/kg, dan Papua Tengah Rp 150.000/kg atau setara harga daging sapi.

    Dalam data Panel Harga Pangan, harga rata-rata daging sapi secara nasional berada di level Rp 135.473/kg. Masih berada di bawah HAP Rp 140.000/kg.

    Sementara harga cabai berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia (BI), harga rata-rata cabai rawit merah naik Rp 7.650/kg menjadi Rp 80.350/kg.

    Dalam data tersebut, harga cabai rawit merah di DKI Jakarta telah menembus Rp 100.000/kg. Seperti harga cabai rawit merah di Pasar Kramatjati Rp 116.900/kg, Pasar Minggu Rp 102.500/kg, sementara di Pasar Jatinegara Rp 97.500/kg.

    Penyebab Harga Cabai Naik

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui telah terjadi kenaikan harga cabai, salah satunya karena panen yang tidak maksimal akibat cuaca hujan ekstrem. Namun, dia meyakini berdasarkan asosiasi petani cabai stok untuk Nataru mencukupi.

    “Nah kemarin kan waktu rakor asosiasi champion cabai itu bilang stoknya ada banyak semua. Cuman memanennya itu tidak bisa maksimal karena hujan terus. Dia bilang produksinya cukup,” kata dia di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

    Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Jumat (12/12) kemarin, harga semua jenis cabai mengalami kenaikan atau berada di atas HAP, cabai merah keriting Rp 60.500/kg, cabai rawit merah Rp 73.900/kg, dan cabai merah besar Rp 58.500/kg.

    (ada/ara)

  • RI Bidik Ekspor ke Rusia Cs Naik Dua Kali Lipat, Incar Potensi CPO dan Tekstil

    RI Bidik Ekspor ke Rusia Cs Naik Dua Kali Lipat, Incar Potensi CPO dan Tekstil

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan peningkatan ekspor ke Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU) hingga dua kali lipat, dengan komoditas unggulan minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan tekstil sebagai primadona.

    Untuk diketahui, negara anggota EAEU terdiri dari Kazakhstan, Rusia, Armenia, Belarusia, dan Kyrgystan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menuturkan total ekspor Indonesia ke kawasan EAEU saat ini baru mencapai US$4,1 miliar, tetapi potensi pasar di sana sangat besar.

    Pada 2024, ekspor Indonesia ke EAEU tercatat sebesar US$1,5 miliar, naik 36% dari tahun sebelumnya. Sedangkan, impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$2,4 miliar, turun 4% dari tahun sebelumnya.

    Kemendag membidik pertumbuhan ekspor hingga 100% secara bertahap, meski sebelumnya perdagangan dengan EAEU belum signifikan.

    Menurutnya, pasar tekstil di EAEU cukup luas, sehingga peluang ekspor produk tekstil Indonesia sangat besar. Pemerintah optimistis, ekspor CPO dan tekstil dapat menjadi andalan untuk meningkatkan total perdagangan dengan kawasan tersebut.

    “Dia [EAEU] juga senang dan kita potensi [ekspor] CPO kemudian tekstil. Tekstil itu pasarnya besar sekali,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Selain CPO dan tekstil, Indonesia juga mengimpor beberapa barang modal dari kawasan ini, seperti gandum dan pupuk.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan proses negosiasi dengan EAEU telah selesai, dan komunikasi terus dilakukan secara intensif. Adapun, dia berharap EAEU Summit pekan depan dapat memperkuat kerja sama dan membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia.

    Seperti diketahui, Indonesia siap menandatangani kesepakatan perdagangan bebas Indonesia—Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia—Eurasia Economic Union Free Trade Agreement/I—EAEU FTA) dalam waktu dekat. Saat ini, Indonesia dan EAEU tengah berkoordinasi untuk menentukan waktu penandatanganan perjanjian itu.

    Pemerintah melalui Kemendag terus melakukan komunikasi intensif dengan Sekretariat EAEU terkait konfirmasi waktu dan tempat penandatanganan yang ditargetkan paling cepat pada 20—21 Desember 2025 di EAEU Summit, St. Petersburg, Rusia.

    Budi menyatakan pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menyelesaikan I—EAEU FTA. “Karena kesepakatan ini strategis untuk memperluas akses pasar dan memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dengan kawasan Eurasia,” ujarnya.

    Adapun, seluruh negara anggota Uni Ekonomi Eurasia tengah berupaya menyelesaikan prosedur internal di tiap negara.

  • Aktivitas Lava Merapi Meningkat, BPPTKG Keluarkan Peringatan

    Aktivitas Lava Merapi Meningkat, BPPTKG Keluarkan Peringatan

    Sleman, Beritasatu.com – Aktivitas guguran lava di Gunung Merapi menunjukkan peningkatan signifikan dalam 24 jam terakhir. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat 21 kali guguran lava pada periode pengamatan 11 Desember 2025 pukul 00.00-24.00 WIB, dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter ke arah Kali Putih dan Kali Krasak.

    Kepala BPPTKG, Agus Budi Santoso menjelaskan, peningkatan aktivitas visual dan kegempaan masih menjadi indikator kuat adanya suplai magma yang terus berlangsung di tubuh Merapi.

    “Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya,” ujar Agus dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

    Selama periode pengamatan, BPPTKG mencatat 92 gempa guguran dengan amplitudo 2-41 mm dan durasi 44,7-169,35 detik. Selain itu, terdeteksi 60 gempa hybrid atau fase banyak serta empat gempa vulkanik dangkal yang mengindikasikan dinamika magma di bawah permukaan masih aktif dan terus bergerak.

    Meski aktivitas meningkat, status Gunung Merapi tetap berada pada level III atau siaga. BPPTKG menekankan, potensi bahaya terutama berada pada sektor selatan-barat daya dan tenggara yang menjadi jalur luncuran material.

    Agus menjelaskan, potensi bahaya saat ini meliputi guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya mencakup Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km serta Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng hingga 7 km. Pada sektor tenggara, potensi bahaya mengarah ke Sungai Woro sejauh 3 km dan Sungai Gendol hingga 5 km.

    Selain itu, lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat mencapai radius 3 km dari puncak Merapi.

    BPPTKG juga menekankan kewaspadaan terhadap bahaya lahar yang sangat dipengaruhi intensitas hujan. Material guguran yang menumpuk di hulu dapat terbawa aliran air dan membahayakan pemukiman di sepanjang aliran sungai.

    Masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas apa pun di dalam daerah potensi bahaya, termasuk mendekati aliran sungai yang berhulu di puncak Merapi. Warga juga diimbau mewaspadai ancaman awan panas guguran (APG), lahar, serta gangguan akibat abu vulkanik yang dapat memengaruhi kesehatan, pernapasan, dan jarak pandang saat berkendara.

    BPPTKG meminta masyarakat tetap mengikuti informasi resmi dan tidak mudah terpengaruh kabar tidak terverifikasi.

    “Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka tingkat aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali,” kata Agus.

    Pemantauan Merapi, lanjut BPPTKG, dilakukan secara intensif menggunakan peralatan pemantauan kegempaan, deformasi, dan kamera CCTV untuk menangkap perubahan aktivitas secara real time.

  • Mendag Sebut FTA dengan Uni Ekonomi Eurasia Segera Disahkan

    Mendag Sebut FTA dengan Uni Ekonomi Eurasia Segera Disahkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa Indonesia–Eurasia Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) akan ditandatangani dalam waktu dekat.

    Dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (11/12/2025), Budi menyampaikan bahwa Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) tengah menyiapkan penetapan waktu penandatanganan perjanjian tersebut.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus menjalin komunikasi intensif dengan Sekretariat EAEU untuk memastikan waktu serta lokasi penandatanganan, yang ditargetkan dapat terlaksana paling cepat pada 20–21 Desember 2025 dalam EAEU Summit di St. Petersburg, Rusia.

    “Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh menuntaskan I-EAEU FTA karena kesepakatan ini memiliki nilai strategis dalam memperluas akses pasar sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan kawasan Eurasia,” ujar Budi.

    Ia menambahkan seluruh negara anggota EAEU kini sedang merampungkan prosedur internal masing-masing. Penandatanganan diharapkan dapat dilakukan pada tingkat menteri perdagangan di hadapan para kepala negara yang menghadiri EAEU Summit.

    Mendag mengapresiasi kontribusi seluruh pihak yang terlibat dalam finalisasi I-EAEU FTA bersama negara anggota EAEU, yakni Kazakhstan, Rusia, Armenia, Belarusia, dan Kyrgystan.

    “Kami mencatat dan mengapresiasi beberapa pimpinan EAEU. Di antaranya, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev telah mengonfirmasi kehadirannya pada EAEU Summit mendatang,” katanya.

    Pada 2024, nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$ 4,1 miliar. Ekspor Indonesia mencapai US$ 1,5 miliar, tumbuh 36% dibanding tahun sebelumnya.

    Sementara itu, impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$ 2,4 miliar, turun 4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.