Xcloud.id

Tag: Budi Santoso

  • Jawaban Mendag soal Selisih Data Ekspor

    Jawaban Mendag soal Selisih Data Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait polemik selisih data ekspor perdagangan Indonesia yang sebelumnya disorot Presiden Prabowo Subianto. Isu ini mencuat usai Kepala Negara RI membeli data dari luar negeri.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pihaknya terus mendalami perbedaan angka tersebut sembari memperketat pengawasan arus barang ekspor, termasuk impor ilegal.

    “Kami terus pelajari ya pada prinsipnya, bagaimana kita juga yang penting mengawasi impor-impor ilegal, kemudian juga bagaimana kita mengawasi ekspor,” kata Budi saat ditemui di PPEJP Kemendag, Jakarta Barat, Selasa (25/11/2025). 

    Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya selisih besar data ekspor Indonesia, yang diperoleh dari luar negeri.

    Dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo, Mahfud mengatakan Kepala Negara ke-8 RI itu memperlihatkan contoh ketimpangan laporan ekspor, bahkan menyebut harus membeli data dari luar negeri karena data resmi dianggap tidak akurat.

    “Saya punya data ini [ekspor], kata Pak Prabowo. Saya beli dari luar, bukan data dari dalam,” ujar Mahfud, dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (22/11/2025).

    Dalam ratas itu, Prabowo juga menegur keras pimpinan Polri dan TNI. Presiden menekankan bahwa aparat harus membela rakyat dan menjaga kekayaan negara.

    “Kekayaan alam sekarang ini diserap, diambil, diserobot oleh pebisnis-pebisnis yang tidak bertanggung jawab,” kata Mahfud mengutip Presiden.

    Bahkan, Mahfud menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengetahui perusahaan-perusahaan yang telah bertahun-tahun menikmati uang negara.

    Kepala Negara RI itu mengungkap ada perusahaan yang selama 25–40 tahun mengeruk kekayaan dengan kontribusi yang minim.

    “Jadi beliau [Presiden Prabowo] tahu, perusahaan ini sekian 30-40 tahun makan uang negara. Ini 25 tahun, ini 40 tahun makan uang negara. Masa nggak mau nyumbang ke negara, katanya. Kita harus nasionalis,” tuturnya. 

    Selain itu, Prabowo meminta agar ada keberpihakan dari aparat kepolisian. Prabowo juga memberikan teguran keras kepada pimpinan Polri dan TNI.

    “Eh kamu Pak Listyo, Pak Agus, Panglima, Kapolri, nggak ada gunanya kamu bintang empat ini, kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal ini,” ujar Mahfud meniru ucapan Presiden.

    Presiden Prabowo, kata Mahfud, menekankan polisi dan tentara harus membela rakyat serta menjaga kekayaan negara. Menurutnya, arah kebijakan Presiden sudah jelas. Namun Mahfud mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan tidak selalu sejalan.

    Dia menilai komitmen Mantan Menteri Pertahanan 2019–2024 itu akan efektif jika seluruh jajaran menggerakkan instruksi secara serempak.

    Selain itu, Presiden menyebutkan kebijakan Patriot Bond sebagai upaya memastikan kekayaan negara dimanfaatkan secara adil, bukan sepenuhnya dikirim ke luar negeri.

    “Dia cerita banyak. Kenapa saya misalnya membuat Patriot Bond. Ya itu, mereka ini sudah makan banyak kekayaan dari Indonesia. Masa sumbangannya kepada Republik ini enggak ada? Semua dikirim ke luar negeri,” ungkapnya.

  • Mendag tegaskan penguatan pengawasan untuk cegah impor barang bekas

    Mendag tegaskan penguatan pengawasan untuk cegah impor barang bekas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan penguatan pengawasan sebagai salah satu upaya untuk mencegah impor barang bekas yang telah dilarang oleh pemerintah Indonesia.

    “Yang harus diperkuat adalah pengawasannya,” kata Mendag Budi di Jakarta, Selasa.

    Hal ini menyusul banyaknya temuan impor barang dan pakaian bekas di Indonesia beberapa waktu ini, yang merugikan para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Pria yang akrab disapa Busan itu mengatakan, Kemendag memiliki tugas pengawasan pasca perbatasan (post-border) bersama instansi-instansi terkait.

    “Kalau yang di border itu ada Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Jadi, kami bareng-bareng, lagi melakukan pengawasan yang cukup. Mudah-mudahan berjalan dengan baik,” ujar Mendag Busan.

    Ia menilai, dengan pengawasan yang lebih optimal dari para pemangku kepentingan terkait, diharapkan akan menumbuhkan industri dalam negeri terutama industri pakaian jadi dan tekstil.

    “Barang-barang kita juga bagus, juga enggak mahal, enggak kalah kok harganya dengan barang-barang ini. Jadi, kita ingin industri kita berkembang dengan baik,” kata dia.

    Mendag juga menegaskan bahwa Indonesia bukanlah tempat pembuangan limbah, terutama limbah pakaian bekas.

    “Kita juga tidak ingin Indonesia itu menjadi tempat membuang limbah. Coba pelajari, kalau membuang limbah pakaian bekas di negara-negara (lain) itu mahal sekali, masa harus dibuang di kita?” kata Busan.

    “Kita tidak ingin limbah industri apa pun itu dikirim ke negara Indonesia, apalagi di ekspor dan kita beli. Jadi itu larang,“ ujarnya menambahkan.

    Sebelumnya, pemerintah telah menutup dua perusahaan yang terindikasi mengimpor pakaian bekas. Kedua perusahaan itu juga diwajibkan membiayai proses pemusnahan barang temuan hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memilih untuk mencacah ulang pakaian dan tas bekas (balpres) impor ilegal dan menjual sebagiannya ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Dalam taklimat media, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (14/11), Purbaya mengatakan cara pemusnahan baju impor ilegal selama ini tidak memberikan keuntungan bagi negara, justru membuat pemerintah mengeluarkan biaya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag percepat pemanfaatan akses dagang baru

    Kemendag percepat pemanfaatan akses dagang baru

    ANTARA – Indonesia menuntaskan perjanjian dagang dengan Peru dan Tunisia yang kini menunggu waktu penandatanganan resmi. Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, Selasa (25/11), mendorong pelaku usaha segera memanfaatkan akses pasar baru untuk memperkuat ekspor nasional. (Putri Hanifa/Rayyan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga resmikan revitalisasi Terminal LPG Arun Aceh

    Pertamina Patra Niaga resmikan revitalisasi Terminal LPG Arun Aceh

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga meresmikan proyek revitalisasi Terminal LPG Arun, Lhokseumawe, Aceh, sebagai infrastruktur energi yang menjamin pasokan LPG untuk masyarakat dan industri di Provinsi Aceh dan Sumatera bagian utara (Sumbagut).

    Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan peresmian ini menandai tuntasnya seluruh tahapan revitalisasi yang telah berlangsung sejak 2017 dan kini menunjukkan kesiapan terminal untuk beroperasi dengan standar yang lebih optimal.

    Terminal LPG Arun melayani penyaluran LPG subsidi (PSO) dan nonsubsidi (non-PSO) untuk masyarakat di Aceh dan Sumbagut.

    Hingga Agustus 2025, rata-rata penyalurannya sebesar 476 metrik ton (MT) per hari, yang mana 1 MT setara 1.000 kilogram LPG, sehingga mencerminkan besarnya kebutuhan dua provinsi tersebut.

    Peresmian revitalisasi Terminal LPG Arun pada Senin (24/11/2025) ini dilakukan Hari Purnomo, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso, Presiden Direktur Perta Arun Gas Yan Syukharial, dan Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar.

    Hari menjelaskan bahwa revitalisasi ini mengubah pola suplai LPG di Aceh dan Sumbagut menjadi lebih efisien.

    Dengan beroperasinya sarana yang diperbarui dan berkapasitas besar, alur suplai yang sebelumnya harus melalui beberapa tahapan kini dapat dilakukan secara langsung.

    “Sebelumnya, suplai LPG untuk Aceh dan Sumatera bagian utara harus melalui Tanjung Uban, lalu dipecah dengan kapal mid-size dan kembali dilansir kapal kecil, sebelum dibawa truk ke berbagai wilayah. Proses ini panjang dan biaya logistiknya besar. Dengan revitalisasi ini, kapal VLGC berkapasitas besar dapat langsung bersandar dan memasok propana maupun butana ke Arun, sehingga lebih efisiensi dan produktif,” jelas Hari.

    Revitalisasi juga memperkuat peran Terminal LPG Arun sebagai pusat distribusi LPG untuk wilayah Aceh dan Sumbagut.

    Terminal LPG Arun ini turut mengoptimalkan pola suplai, termasuk aktivitas pengalihan muatan dan pengiriman ke sejumlah terminal seperti Pangkalan Susu, Dumai, dan Tanjung Uban.

    Sekretaris Dinas ESDM Aceh Endra, yang menyampaikan amanat Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menekankan pentingnya revitalisasi bagi pembangunan daerah.

    “Kehadiran proyek ini bukan hanya menandai keberhasilan teknis sebuah pembangunan infrastruktur energi, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, aman, dan efisien bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya,” katanya.

    Pemerintah Aceh memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pertamina Patra Niaga.

    “Proyek ini jelas tidak hanya meningkatkan kualitas distribusi LPG, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas industri, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan rantai pasok energi domestik di Aceh,” ujar Endra.

    Senada, Sayuti Abubakar mengatakan keberadaan Terminal Arun membawa manfaat langsung bagi masyarakat Lhokseumawe.

    “Harapan saya, libatkan tenaga kerja lokal, libatkan pengusaha lokal, supaya pertumbuhan ekonomi di Lhokseumawe ini bisa meningkat dan tingkat pengangguran berkurang,” ucapnya.

    Di sela peresmian, Pertamina Patra Niaga menyerahkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bagi empat dusun di kawasan Arun, yaitu Seulanga, Jeumpa, Delima, dan Koude Baroh.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag tanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang

    Mendag tanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menanggapi temuan impor beras 250 ton secara ilegal di Sabang, Aceh.

    “Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) juga sudah (menjelaskan),” kata Mendag Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Pria yang juga akrab disapa Busan itu menilai, impor beras tidak diperlukan karena stok beras dalam negeri masih banyak dan bahkan surplus.

    “Arahan Presiden (Prabowo Subianto) kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

    “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda (Aceh). Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Mentan menyampaikan beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada 16 November 2025, namun saat itu beras tersebut belum dilakukan pembongkaran.

    Kemudian, pada 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut.

    Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

    Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi kewajiban demi menjaga kehormatan bangsa.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya, ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka seusai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Djaka menjelaskan bahwa impor tersebut sebelumnya mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang.

    Namun, selama tidak ada restu dari pemerintah pusat, Bea Cukai bertugas memastikan beras itu tidak beredar di tengah masyarakat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga Resmikan Revitalisasi Terminal LPG Arun, Pasok ke Aceh dan Sumatera

    Pertamina Patra Niaga Resmikan Revitalisasi Terminal LPG Arun, Pasok ke Aceh dan Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta Pertamina Patra Niaga meresmikan proyek revitalisasi Terminal LPG Arun di Lhokseumawe, Aceh. Terminal ini menjadi salah satu infrastruktur energi yang menjamin pasokan LPG untuk masyarakat dan sektor industri di Aceh serta wilayah Sumatera Bagian Utara.

    Peresmian terminal yang berlangsung Senin, 24 November 2025 ini menandai tuntasnya seluruh tahapan revitalisasi yang telah berlangsung sejak 2017 dan kini menunjukkan kesiapan terminal untuk beroperasi dengan standar yang lebih optimal.

     

    Peresmian proyek revitalisasi Terminal LPG Arun ini diresmikan oleh Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat Pertamina Patra Negara, Hari Purnomo, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso, Presiden Direktur Perta Arun Gas, Yan Syukharial, dan Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar.

    Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo menjelaskan bahwa revitalisasi ini mengubah pola suplai LPG di wilayah Aceh dan Sumatera Bagian Utara jadi lebih efisien. Dengan beroperasinya sarana yang diperbarui dan berkapasitas besar, alur suplai yang sebelumnya harus melalui beberapa tahapan kini dapat dilakukan secara langsung.

    “Sebelumnya, suplai LPG untuk Aceh dan Sumatera Bagian Utara harus melalui Tanjung Uban, lalu dipecah dengan kapal mid-size dan kembali dilansir dengan kapal kecil sebelum akhirnya dibawa truk ke berbagai wilayah. Proses ini panjang dan biaya logistiknya besar. Dengan revitalisasi Terminal LPG Arun, kapal VLGC berkapasitas besar kini dapat langsung bersandar dan memasok propane maupun butane ke Arun. Tentunya keberadaan terminal Arun ini sangat membantu efisiensi maupun produktivitas operasional kami,” jelas Hari.

    Terminal LPG Arun melayani penyaluran LPG subsidi (PSO) dan nonsubsidi (Non-PSO) untuk masyarakat di Aceh dan Sumatera Bagian Utara.

    Hingga Agustus 2025, rata-rata realisasi penyalurannya mencapai sekitar 476 Metrik Ton (MT) per hari, di mana 1 MT setara 1.000 kilogram yang mencerminkan besarnya kebutuhan energi di kedua provinsi tersebut.

     

  • Kronologi Mentan Amran Tindak Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang Padahal Kondisi Surplus

    Kronologi Mentan Amran Tindak Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang Padahal Kondisi Surplus

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) mengungkap impor beras ilegal sebanyak 250 ton melalui Sabang, Aceh dilakukan saat pasokan sedang surplus. Ini jadi alasan tidak adanya impor yang diizinkan pemerintah.

    Dia mencatat, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog tersedia 3,8 juta ton. Neraca pangan provinsi Aceh pun menunjukkan ketersediaan 1,35 juta ton dengan kebutuhan 667,7 ribu ton, sehingga surplus mencapai 871,4 ribu ton. Sabang turut mencatat surplus 970 ton, dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton.

    “Stok kita aman. Aceh surplus, Sabang surplus, nasional juga surplus. Jadi kalau ada pihak yang tetap nekat memasukkan beras ilegal, itu jelas bukan urusan kebutuhan, itu pelanggaran, dan negara akan bertindak tegas,” kata Amran, mengutip keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

    Kronologinya, usai mendapat laporan adanya impor beras ilegal, Amran langsung menelepon Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Termasuk Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan, Budi Santoso.

    Hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang dikeluarkan pemerintah pusat. Atas temuan ini, aparat penegak hukum langsung menyegel 250 ton beras tersebut.

    “Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik. Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa, kepatuhan pada instruksi Presiden, dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita,” kata Mentan Amran.

     

  • Menteri UMKM minta produk usaha mikro Kalbar tembus pasar global

    Menteri UMKM minta produk usaha mikro Kalbar tembus pasar global

    ANTARA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta para pelaku usaha mikro di Kalimantan Barat untuk meningkatkan kualitas produk secara konsisten. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja di Pontianak, Senin (24/11), demi memperluas peluang UMKM daerah untuk ekspor dan menembus pasar global. (Indra Budi Santoso/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Ungkap Dugaan Kejanggalan Masuknya 250 Ton Beras Ilegal di Sabang Aceh

    Mentan Ungkap Dugaan Kejanggalan Masuknya 250 Ton Beras Ilegal di Sabang Aceh

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya dugaan kejanggalan dalam masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh.

    Ia menyebut sejumlah prosedur impor tidak sesuai aturan dan terdapat indikasi proses telah berjalan sebelum adanya persetujuan resmi.

    Amran mengatakan terdapat rapat koordinasi terkait impor yang digelar di Jakarta pada 14 November 2025. Namun berdasarkan risalah rapat, pejabat dari kementerian terkait hingga Bappenas disebut menolak rencana impor tersebut. Meski demikian, impor tetap dilakukan.

    “Ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta Rakor (rapat koordinasi), belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

    Ia juga menyoroti dokumen izin impor dari Thailand yang disebut telah terbit sebelum rapat digelar.

    “Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand ini sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” ujarnya.

    Amran turut menanggapi argumen bahwa beras dari Thailand dan Vietnam dinilai lebih murah. Menurutnya, hal itu terjadi karena Indonesia menghentikan impor dalam beberapa waktu terakhir sehingga memengaruhi dinamika harga di pasar internasional.

    “Ada yang mengatakan, ‘Iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah.’ Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras,” ucapnya.

     

    Menteri Perdagangan, Budi Santoso merespons adanya praktik pengoplosan beras premium. Sementara anggota Komisi VI DPR RI mencurigai adanya permainan kartel dalam kasus pengoplosan beras premium.

  • Mentan Bongkar Temuan 250 Ton Beras Impor Ilegal, RI Kecolongan?

    Mentan Bongkar Temuan 250 Ton Beras Impor Ilegal, RI Kecolongan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap modus dan kronologi di balik masuknya 250 ton beras impor ilegal asal Thailand ke wilayah Sabang, Aceh.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, masuknya beras impor ilegal ini diduga karena status wilayah tersebut sebagai zona perdagangan bebas (free trade zone), yang membuat pengawasan distribusi lebih longgar.

    “Itu daerah seolah bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini, tetapi itu harus dibaca dengan utuh. Harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Amran menegaskan saat ini aparat penegak hukum (APH) tengah mendalami siapa pelaku yang melakukan importasi beras ilegal.

    Namun, dia juga menekankan setiap importasi beras harus mendapatkan rekomendasi dari Kementan. Di sisi lain, PT Multazam Sabang Group (MSG) yang merupakan importir itu tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak.

    Dalam penanganan kasus ini, Kementan juga berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Amran mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat.

    “Beliau [Menteri Perdagangan Budi Santoso] katakan bahwa nggak ada, nggak ada izin. Jadi Kabareskrim, Kapoldanya kami langsung telepon. Satu-satu, kami ingin tahu,” tuturnya.

    Adapun, Kementan menelepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG. Dia juga meminta agar beras impor ilegal itu tidak diperbolehkan keluar ke pasar Sabang, Aceh.

    Padahal, kata Amran, stok beras di Sabang juga dalam volume besar, yakni hampir 402 ton atau setara dengan kebutuhan selama 3 bulan.

    Amran juga menegaskan Indonesia memiliki stok beras tertinggi sehingga keran impor tidak diperlukan. Terlebih, importasi beras tersebut juga tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengimpor beras.