Xcloud.id

Tag: Budi Santoso

  • Mendag Minta Kepala Daerah Jamin Produksi Pangan Berkualitas Buat Pasok MBG

    Mendag Minta Kepala Daerah Jamin Produksi Pangan Berkualitas Buat Pasok MBG

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso meminta para kepala daerah memastikan kualitas produksi pangan di daerahnya masing-masing. Tertutama untuk keperluan pasokan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dia memandang, program andalan pemerintah itu bisa memberikan dampak positif pada perekonomian, baik daerah maupun secara nasional. Dia meminta kepala daerah membina para peternak hingga petani.

    “Untuk itu kami pesan kepada Bapak-Ibu tolong melakukan pembinaan kepada peternak, kepada petani kita agar produksinya terus meningkat dan berkualitas,” kata Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (27/11/2025).

    Dia menjelaskan, penerima program MBG terus bertambah ke depannya. Maka, pengawalan dari kepala daerah menjadi semakin penting.

    “Program MBG selain tujuan utama adalah memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak kita, tetapi di sisi lain bisa meningkatkan ekosistem ekonomi kita,” katanya.

    “Semua menjadi berputar, semua menjadi bergerak. Peningkatan permintaan kebutuhan bahan pokok, beras, daging, telur itu justru akan meningkatkan ekonomi kita, ekonomi kerakyatan kita terutama di daerah-daerah,” Budi menambahkan.

    82,9 Juta Orang Terima MBG Tahun Depan

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut target 82,9 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprediksi bakal terealisasi pada Maret 2026.

    Menurut dia, target tersebut dapat tercapai setelah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG diterbitkan dalam waktu dekat.

    “Diperkirakan tahun 2026, Maret, kita sudah bisa mencapai 82,9 juta (penerima) dengan risiko, dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun,” kata Zulhas, dikutip dari Antara, Selasa, 21 Oktober 2025.

     

  • Mendag Tak Mau Ubah HET Minyakita, Tapi Pola Distribusi Dirombak

    Mendag Tak Mau Ubah HET Minyakita, Tapi Pola Distribusi Dirombak

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso berencana mengubah aturan penyaluran minyak goreng kemasan sederhana, Minyakita. Adapun harga Minyakita saat ini mencapai Rp17.000 per liter.

    Budi menyampaikan, revisi aturan untuk menyikapi kenaikan harga Minyakita masih disiapkan. Distribusi akan diperluas ke perusahaan pelat merah.

    “Kita mau ubah Permendag mengenai itu, distribusinya sebagian bisa dilakukan melalui BUMN pangan, Bulog, dan lainnya. Sekarang lagi dilakukan pembahasan,” kata Budi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, ditulis Sabtu (6/9/2025).

    Sebagai informasi, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita dipatok Rp 15.700 per liter. Sementara itu, mengutip Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata Minyakita bertengger di Rp 17.430 per liter.

     

  • Mendag Wanti-Wanti Kepala Daerah Jaga Harga Pangan selama Nataru

    Mendag Wanti-Wanti Kepala Daerah Jaga Harga Pangan selama Nataru

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta para kepala daerah untuk menjamin distribusi barang tanpa gangguan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Dia juga meminta harga-harga barang, termasuk pangan, bisa dikendalikan.

    Kepastian distribusi barang dan harga biasanya menjadi perhatian pada momen-momen besar nasional seperti Nataru. Mendag ingin pemda aktif berkoordinasi untuk memastikan semuanya aman.

    “Kami ingin menyampaikan sekarang sudah akhir November ya, jadi kita menghadapi Natal dan Tahun Baru. Kita terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan pemasok, dengan distributor. Kita harus bisa menjamin bahwa harga pasokan distribusi barang kebutuhan pokok lancar,” kata Budi, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Dia meminta seluruh kepala daerah berkomitmen untuk memastikan hal tersebut. Soal harga, Budi mengaku setiap hari memantau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

    Dia turut meminta para kepala daerah memuat data yang akurat. Pasalnya, SP2KP menjadi salah satu acuan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap membahas penanganan inflasi daerah.

    “Jadi kita minta masing-masing daerah untuk terus memantau perkembangan harga sampai terutama menghadapi Nataru ini. Mengenai pasokan, mengenai harga dan terus berkoordinasi dengan pusat ya, dengan distributor dan juga dengan pemasok di daerah masing-masing,” beber Budi.

     

  • Video Mendag Ungkap Ada Aturan Baru soal Penyaluran MinyaKita

    Video Mendag Ungkap Ada Aturan Baru soal Penyaluran MinyaKita

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah bakal mengeluarkan aturan baru terkait dengan pendistribusian minyak goreng ‘Minyakita‘. Saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi terkait dengan kebijakan tersebut.

    Direncanakan, aturan itu akan selesai dalam waktu dekat. Sehingga, kebijakan baru itu akan berdampak saat liburan Naratu (Natal dan Tahun Baru).

  • Mendag Revisi Aturan Distribusi MinyaKita, Bakal Libatkan Bulog dan ID Food

    Mendag Revisi Aturan Distribusi MinyaKita, Bakal Libatkan Bulog dan ID Food

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut pemerintah akan mengubah skema penyaluran minyak goreng subsidi, Minyakita, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan. 

    Budi menjelaskan melalui skema baru itu,  setidaknya 35% dari total penyaluran MinyaKita akan ditangani oleh BUMN sektor pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food. Dia menuturkan, proses revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mendasari perubahan ini telah memasuki tahap final. 

    “Penyaluran minyak goreng nanti minimal 35% disalurkan oleh BUMN Pangan, yaitu dalam hal ini Bulog dan ID Food. Kemarin sudah harmonisasi (revisi permendag) dan nanti akan dilanjutkan hari Kamis,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Budi menuturkan, kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga stok dan stabilitas harga selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Budi berharap perubahan regulasi dapat memperbaiki distribusi minyak goreng bersubsidi hingga ke tangan masyarakat. 

    “Setelah selesai harmonisasi, Permendag sudah dapat kami tangani, sehingga pada Nataru ini distribusi minyak goreng akan lebih baik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan pemerintah juga aktif memantau harga berbagai kebutuhan pokok menjelang Nataru. Budi menyebut hingga saat ini kondisi pasar relatif terkendali. 

    Budi menegaskan belum terlihat lonjakan harga komoditas pangan di pasaran. Dia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasa terhadap pasokan Dan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama periode libur akhir tahun ini

    “Minggu depan kita akan lakukan koordinasi dengan distributor, dengan pemasok, dan kami sampaikan bahwa harga kebutuhan pokok saat ini relatif terkendali dengan baik,” tuturnya.

  • Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang, Kemendag Pastikan Tak Ada Izin

    Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang, Kemendag Pastikan Tak Ada Izin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perdagangan, Budi Santoso menanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang, Aceh.

    “Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran juga sudah,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Budi menilai impor beras tidak diperlukan. Ia menyebut stok beras nasional masih melimpah dan surplus.

    “Arahan Presiden kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang telah disegel karena mengimpor 250 ton beras tanpa persetujuan pusat.

    “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda. Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Amran menjelaskan beras asal Thailand tersebut masuk pada 16 November 2025 dan belum dibongkar. Pada 22 November, beras dibongkar dan dibawa ke gudang perusahaan berinisial PT MSG.

    Ia menegaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak. Penegakan aturan disebut penting untuk menjaga kehormatan negara

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama ikut menegaskan tidak ada izin impor untuk beras tersebut.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya, ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka seusai rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/11/2025).

  • Bakal Ada Program Diskon Nasional hingga 80%!

    Bakal Ada Program Diskon Nasional hingga 80%!

    Jakarta –

    Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program belanja dalam rangka Hari Diskon Nasional. Ada berbagai diskon belanja hingga 80%.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah bersama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menggelar program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Program tersebut berlangsung mulai 10-16 Desember 2025.

    “Kemudian yang kedua BINA Indonesia, Belanja di Indonesia Aja bersama dengan Hippindo dan APBI pada tgl 18 Desember-4 Januari 2026,” ujar Budi dalam acara konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

    Tidak hanya itu, pemerintah juga bekerja sama dengan asosiasi ritel untuk menggelar program Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale. Program tersebut akan berlangsung mulai 1-31 Desember. Adapun diskon yang ditawarkan dari 20-80%.

    “Yang ketiga EPIC, jadi kita bekerja sama dengan aprindo melakukan diskon 20-80% yang akan launching 1 Desember 2025. EPIC akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 31 Desember. Jadi tiga program itu adalah program dalam rangka hari diskon nasional.” terang Budi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program Harbolnas diharapkan dapat mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta meningkatkan daya beli masyarakat untuk menggenjot perekonomian nasional.

    “Kita lihat bahwa konsumsi adalah sektor yang sangat penting dan kuat dalam konteks perekonomian nasional, kontribusinya 54%,” kata Airlangga dalam acara kick off road to Harbolnas 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Transaksi diharapkan dapat mencapai Rp 33-35 triliun selama gelaran Harbolnas 2025. Target itu lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang senilai Rp 31 triliun.

    (rea/hns)

  • Bakal Ada Program Diskon Nasional hingga 80%!

    Bakal Ada Program Diskon Nasional hingga 80%!

    Jakarta –

    Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program belanja dalam rangka Hari Diskon Nasional. Ada berbagai diskon belanja hingga 80%.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah bersama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menggelar program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Program tersebut berlangsung mulai 10-16 Desember 2025.

    “Kemudian yang kedua BINA Indonesia, Belanja di Indonesia Aja bersama dengan Hippindo dan APBI pada tgl 18 Desember-4 Januari 2026,” ujar Budi dalam acara konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

    Tidak hanya itu, pemerintah juga bekerja sama dengan asosiasi ritel untuk menggelar program Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale. Program tersebut akan berlangsung mulai 1-31 Desember. Adapun diskon yang ditawarkan dari 20-80%.

    “Yang ketiga EPIC, jadi kita bekerja sama dengan aprindo melakukan diskon 20-80% yang akan launching 1 Desember 2025. EPIC akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 31 Desember. Jadi tiga program itu adalah program dalam rangka hari diskon nasional.” terang Budi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program Harbolnas diharapkan dapat mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta meningkatkan daya beli masyarakat untuk menggenjot perekonomian nasional.

    “Kita lihat bahwa konsumsi adalah sektor yang sangat penting dan kuat dalam konteks perekonomian nasional, kontribusinya 54%,” kata Airlangga dalam acara kick off road to Harbolnas 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Transaksi diharapkan dapat mencapai Rp 33-35 triliun selama gelaran Harbolnas 2025. Target itu lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang senilai Rp 31 triliun.

    (rea/hns)

  • Distribusi Minyakita Bakal Libatkan Bulog dan ID Food, Mendag Revisi Aturan

    Distribusi Minyakita Bakal Libatkan Bulog dan ID Food, Mendag Revisi Aturan

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan distribusi penyaluran Minyakita akan diubah dengan melibatkan BUMN Pangan. Perubahan ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

    Budi mengatakan sebanyak 35% Minyakita juga akan disalurkan oleh BUMN Pangan, Bulog dan ID Food. Saat ini pihaknya tengah melakukan finalisasi penyusunan aturan baru terkait distribusi Minyakita oleh BUMN.

    “Jadi, kebijakan Minyakita distribusi, sedang ubah Permendag. Penyaluran minyak goreng nanti minimal 35% disalurkan oleh BUMN pangan dalam hal ini Bulog dan ID Food,” ujar Budi dalam acara konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

    Budi menargetkan revisi Permendag dapat diteken sebelum momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026. Dengan begitu, ia berharap distribusi Minyakita menjadi lebih baik.

    “Proses perubahannya hampir selesai dan harmonisasi. Dan dilanjutkan hari Kamis untuk harmonisasinya. Nah kemudian setelah selesai harmonisasi, Permendag sudah dapat ditandatangani, sehingga pada Nataru ini distribusi minyak goreng akan lebih baik,” imbuh Budi.

    Pada kesempatan yang sama, Budi menjelaskan harga kebutuhan pokok menjelang Nataru terkendali dengan baik. Budi memastikan tidak ada harga bahan pokok (bapok) yang melonjak. Menurutnya, rata-rata harga bapok masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) maupun harga acuan penjualan (HAP).

    “Ya tidak ada harga yang melonjak dan semua rata-rata mendekati harga eceran tertinggi atau harga acuan. Jadi semua cukup stabil ya, kita terus akan bantu mengenai pasokan dan juga kebutuhan-kebutuhan di masyarakat menjelang Nataru,” terang Busan.

    Budi menerangkan pihaknya akan bertemu dengan pemasok serta distributor agar harga kebutuhan bapok selama Nataru terkendali. “Dan juga nanti minggu depan kita akan lakukan koordinasi dengan distributor, dengan pemasok. Kami sampaikan kepada teman-teman bahwa harga kebutuhan pokok saat ini relatif terkendali dengan baik,” terangnya.

    (rea/eds)

  • Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi Nasional 26 November 2025

    Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi Nasional 26 November 2025

    Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqqie mengungkap gagasan mereset Indonesia dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Jimly menyebutkan, gagasan itu muncul karena ia menilai arah ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia harus dievaluasi secara menyeluruh setelah lebih dari dua dekade reformasi bergulir.
    “Alhamdulillah ketemu pimpinan PAN, maka kami diskusikan mengenai pentingnya Indonesia ini kalau bahasa anak muda, direset. Sesudah 28 tahun sejak ’98 ya kan, reformasi, ini perlu dievaluasi ulang menyeluruh,” kata Jimly seusai pertemuan di rumah dinas Zulhas, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
    Jimly menuturkan, evaluasi mencakup struktur parlemen, kekuasaan kehakiman, birokrasi pemerintahan, hingga seluruh aparatur penegak hukum.
    “Bagaimana (evaluasi) tentang struktur parlemennya, bagaimana kekuasaan kehakimannya, kok keadilan kok kayaknya makin menjauh dari rakyat kecil, ya kan. Begitu juga birokrasi pemerintahan,” ungkap Jimly.
    Ia menyoroti bahwa keadilan kini terasa semakin jauh dari rakyat kecil, sementara lembaga penegak hukum justru menghadapi berbagai persoalan serius.
    “Kasus-kasus (penegak hukum) tuh banyak sekali. Artinya semua lembaga penegak hukum kita sedang bermasalah sekarang,” imbuh dia.
    Jimly juga menyinggung maraknya organisasi advokat meski undang-undang mengatur hanya satu organisasi.
    Ia menilai kondisi tersebut membuat penyelesaian persoalan penegakan hukum semakin rumit.
    Jimly menilai ledakan kemarahan publik terhadap institusi negara yang terjadi pada Agustus lalu menjadi menjadi bukti bahwa saluran aspirasi rakyat sedang tersumbat.
    Jimly pun berpandangan, bukan hanya Polri yang harus dibenahi, melainkan seluruh struktur ketatanegaraan, termasuk MPR, DPR, DPD, DPRD, hingga lembaga perwakilan daerah seperti MRP di Papua dan DPRA di Aceh.
    Jimly mengatakan terdapat dua pekerjaan besar yang kini berjalan bersamaan, yakni percepatan
    reformasi Polri
    melalui komisi yang dibentuk Presiden, serta agenda perubahan kelima UUD 1945.
    “Nah, maka kita harus menata kembali sistem ketatanegaraan mulai dengan perubahan kelima ini. Gitu lho. Tapi mulai dulu dengan polisi,” pungkasnya.
    Pertemuan Jimly dan Zulhas juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Waketum PAN sekaligus Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan anggota DPR fraksi PAN Desy Ratnasari serta Ketua DPP PAN sekaligus Menteri Perdagangan Budi Santoso.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.