Tag: Budi Santoso

  • Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

    “Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

    “Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

    Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

    Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

    Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

    Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

    Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

    Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

    Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

    Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

    Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

  • Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

    “Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

    “Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

    Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

    Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

    Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

    Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

    Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

    Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

    Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

    Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

    Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

  • Mendag: Pintu ekspor rebar RI ke Australia kembali terbuka

    Mendag: Pintu ekspor rebar RI ke Australia kembali terbuka

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan pemerintah Australia resmi menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk hot rolled deformed steel reinforcing bar (rebar) atau baja tulangan ulir asal Indonesia.

    Dalam keterangan resmi Kemendag, Senin, Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso menyampaikan bahwa keputusan tersebut membuka kembali ruang ekspor baja Indonesia ke Australia yang sebelumnya terhambat akibat penyelidikan dumping.

    Dalam Termination Report yang diterbitkan Australia Anti-Dumping Commission (ADC) pada 16 Desember 2025 disebut bahwa margin dumping rebar Indonesia terhitung hanya 1,3 persen.

    Persentase tersebut tergolong dalam tingkat de minimis atau berada di bawah ambang batas 2 persen. Dengan demikian, produk rebar Indonesia tidak dikenakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

    “Kami harap, keputusan ADC dapat memulihkan ekspor rebar Indonesia yang sempat tertahan selama proses investigasi berlangsung. Akses pasar Australia yang kembali terbuka akan memperkuat daya saing produk baja Indonesia di pasar Negeri Kanguru,” ujar Mendag.

    Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI Tommy Andana menegaskan, dihentikannya penyelidikan antidumping tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga akses pasar ekspor, terutama tren penggunaan instrumen pengamanan perdagangan tengah meningkat.

    Dalam menghadapi berbagai penyelidikan antidumping, Tommy menekankan pentingnya kepatuhan dan kerja sama pelaku usaha Indonesia dalam menghadapi proses investigasi oleh negara mitra.

    “Pemerintah Indonesia aktif mengawal proses penyelidikan serta mendorong eksportir bersikap kooperatif membela kepentingannya selama penyelidikan berlangsung,” kata Tommy.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag: Transaksi Harbolnas capai Rp36,4 triliun

    Mendag: Transaksi Harbolnas capai Rp36,4 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat program belanja daring Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2025 yang berlangsung 10-16 Desember 2025 berhasil memperoleh total transaksi sebesar Rp36,4 triliun melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp33-34 triliun.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa transaksi tersebut mengalami kenaikan hingga 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp31,2 triliun.

    “Dalam penyelenggaraan tahun ini, Harbolnas 2025 mencetak total transaksi sebesar Rp36,4 triliun atau meningkat 17 persen dibanding total transaksi tahun lalu. Harbolnas berhasil membuktikan perayaan belanja dapat menjadi momentum strategis, yaitu sebagai stimulus dalam meningkatkan daya beli masyarakat jelang akhir tahun,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Pada penyelenggaraan tahun ini, lebih dari 1.300 pelaku usaha turut berpartisipasi dalam Harbolnas. Para pelaku usaha ini terdiri atas pedagang (merchant), ritel daring, hingga penyedia layanan lokapasar (marketplace).

    Ia memaparkan produk lokal mencatatkan transaksi dengan kontribusi sebesar 45,6 persen dari total transaksi atau setara Rp16,6 triliun. Transaksi produk lokal ini meningkat 3 persen, atau sebesar Rp500 miliar, bila dibandingkan dengan 2024.

    Tiga kategori produk lokal yang paling banyak diminati oleh konsumen adalah fesyen dan pakaian olahraga, produk perawatan diri (personal care), serta produk makanan dan minuman.

    Menurut Budi, capaian tersebut menunjukkan penguatan preferensi masyarakat terhadap produk dalam negeri di platform perdagangan digital. Pemerintah akan terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan momentum belanja daring seperti ini.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapuspen TNI Resmi Berganti, Kini Dijabat Brigjen Aulia Dwi Nasrullah 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Desember 2025

    Kapuspen TNI Resmi Berganti, Kini Dijabat Brigjen Aulia Dwi Nasrullah Nasional 30 Desember 2025

    Kapuspen TNI Resmi Berganti, Kini Dijabat Brigjen Aulia Dwi Nasrullah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Posisi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI resmi berganti setelah Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita memimpin serah terima jabatan (sertijab) di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (30/12/2025).
    Bukan hanya itu, Tandyo juga memimpin sertijab untuk kedudukan Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (Dan PMPP)
    TNI
    dan Kepala Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar (Kapusjaspermildas) TNI.
    Dalam serah terima tersebut, jabatan Dan PMPP TNI diserahkan dari Mayjen TNI Taufik Budi Santoso kepada Brigjen TNI Iwan Bambang Setiawan.
    Sementara, Jabatan Kapuspen TNI diserahterimakan dari Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah kepada Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah.
    Adapun jabatan Kapusjaspermildas TNI beralih dari Brigjen TNI Arie Tri Hedianto kepada Kolonel Wing Sukarno.
    Serah terima jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI dalam pembinaan personel dan kesinambungan kepemimpinan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan.
    Pergantian pejabat diharapkan memperkuat kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan tugas ke depan.
    Dalam sambutannya, Tandyo mengapresiasi atas kontribusi dan prestasi prajurit TNI yang terlibat dalam ajang
    SEA Games
    .
    Menurutnya, keterlibatan tersebut merupakan bentuk nyata pengabdian prajurit TNI dalam mengharumkan nama bangsa di tingkat nasional maupun internasional.
    “Banyak prajurit TNI yang kemarin terlibat dalam SEA Games, dan hal tersebut patut kita apresiasi,” ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/12/2025).
    Jenderal TNI Tandyo menegaskan, capaian dan dedikasi prajurit TNI di berbagai bidang diharapkan dapat menjadi teladan sekaligus motivasi bagi generasi muda untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.
    “Tentunya ini akan memotivasi adik-adik kita, anak-anak kita untuk membela bangsa dan negaranya melalui Tentara Nasional Indonesia,” tegas dia.
    Menutup sambutannya, Jenderal bintang empat itu mengucapkan terima kasih kepada para pejabat lama atas pengabdian yang telah diberikan.
    Dia juga memberikan pesan kepada pejabat baru agar dapat melanjutkan dan meningkatkan kinerja organisasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 12 Mal Jakarta Buka Sampai Tengah Malam saat Momen Tahun Baru 2026

    12 Mal Jakarta Buka Sampai Tengah Malam saat Momen Tahun Baru 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat ada 12 mal anggota yang buka hingga tengah malam pada momen Tahun Baru 2026. Diskon besar-besaran pun dihadirkan untuk menarik minat pengunjung untuk menyambut Tahun Baru 2026.

    Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja mengatakan ada penyesuaian operasional menjelang momen pergantian tahun nantinya. Khususnya untuk mal yang mengadakan Late Nite Sale maupun perayaan Tahun Baru 2026.

    “Ada 12 Pusat Perbelanjaan di Jakarta yang menyelenggarakan Late Nite Sale,” kata Alphon, saat dihubungi Liputan6.com, Senin (29/12/2025).

    Dia mengatakan, mayoritas tetap buka seperti biasa mulai dari 10.00-22.00 WIB. Khusus untuk 12 mal tadi, kemungkinan akan buka hingga tengah malam atau setelah pergantian tahun.

    “Mayoritas Pusat Perbelanjaan beroperasi seperti biasa yaitu jam 10:00 – 22:00 kecuali beberapa Pusat Perbelanjaan yang mengadakan program Late Nite Shopping dan/atau perayaan tutup tahun biasanya tutup lebih lambat,” tutur dia.

    Guna menarik minat pengunjung dan sejalan program pemerintah, toko-toko di mal juga akan mengobral diskon besar-besaran. “Promo diskon yang diberikan sampai dengan 70%,” ujar dia.

    Masyarakat Belanja

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis target belanja masyarakat pada akhir 2025 bisa tembus hingga Rp 110 triliun. Angka tersebut bisa dicapai lewat berbagai program belanja yang digiatkan oleh pemerintah dan pelaku usaha. 

    Hal tersebut dilontarkan Menko Airlangga saat dirinya menyambangi Pondok Indah Mall (PIM) 1, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Desember 2025. Turut hadir pada kesempatan itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Widiyanti Putri Wardhana, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, hingga Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja.

    Airlangga memproyeksikan, program Belanja di Indonesia Saja (BINA) yang diselenggarakan oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) hingga 4 Januari 2026 bisa meraup perputaran uang hingga Rp 30 triliun. 

    “Kemudian sebelumnya kita ada program Harbolnas, itu juga sekitar Rp 35 triliun, dan ada Every Purchase is Cheap. Jadi sampai akhir tahun kita targetkan antara Rp 110 triliun dibelanjakan,” ujar Menko Airlangga. 

  • Cadangan Beras Pemerintah 2026 Dipatok Minimal 4 Juta Ton

    Cadangan Beras Pemerintah 2026 Dipatok Minimal 4 Juta Ton

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menetapkan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton untuk tahun 2026. Zulkifli memutuskan hal tersebut setelah menggelar rapat koordinasi terbatas (Rakortas) bersama sejumlah menteri. Di antaranya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, hingga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    “Kami putuskan cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta kita naikkan jadi 4 juta (ton),” ungkap Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Peningkatan CBP itu disebut untuk memudahkan penyaluran sejumlah program, mulai dari Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga bantuan pangan beras. Peningkatan itu juga sejalan dengan proyeksi penambahan jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Selain beras, pada konteks Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Menko Zulkifli juga menetapkan cadangan jagung pemerintah. Jumlahnya naik drastis dari 300 ribu ton tahun ini menjadi 1 juta ton pada 2026.

    “Jagung, karena perlu juga itu. Kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, perlu pakan banyak. Kemarin kita cadangkan 300 ribu ya, ya Pak ya? Nah, ini kita naikkan jadi 1 juta,” jelas Zulkifli Hasan.

     

  • Airlangga Sebut I-EAEU FTA sebagai Milestone Baru Indonesia di Eropa

    Airlangga Sebut I-EAEU FTA sebagai Milestone Baru Indonesia di Eropa

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia resmi menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan kawasan Eurasia melalui skema Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).

    Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam kunjungannya ke Rusia pada Minggu, 21 Desember.

    “Itu sebuah milestone baru di Eropa,” ujar Airlangga saat konferensi pers, pada Jumat 26 Desember.

    Airlangga menjelaskan bahwa sebelumnya Indonesia telah menjalin sejumlah perjanjian dagang dengan negara dan kawasan Eropa lainnya, antara lain Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA, serta kerja sama dengan Swiss dan negara sekitarnya melalui Indonesia–EFTA CEPA (IE-CEPA).

    Menurutnya, kesepakatan I-EAEU FTA menjadi kabar positif bagi penguatan hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara Eropa.

    Ia menyebut perjanjian ini sebagai salah satu pencapaian penting tahun ini, di mana sebagian besar kerja sama dagang Indonesia telah terwujud, sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian.

    “Ini merupakan tonggak sejarah di tahun ini, hampir semua negara bekerja sama dengan Indonesia, yang lain masih dalam proses,” ujar Airlangga.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian telah rampung dan pemerintah kini berfokus pada percepatan implementasi.

    Ia menegaskan bahwa Indonesia dan mitra di kawasan Eurasia sepakat untuk segera menindaklanjuti perjanjian tersebut.

    Budi menambahkan langkah awal yang dilakukan adalah pembentukan business council, termasuk rencana pendirian Indonesia–EAEU Business Council, guna mempermudah komunikasi dan kerja sama antara pelaku usaha Indonesia dengan mitra dagang di negara-negara Eurasia.

    “Semua persiapan sudah dilakukan meskipun perjanjian belum sepenuhnya diimplementasikan. Saat ini, masing-masing pihak sudah mulai mencari mitra usaha,” jelasnya.

    Selain itu, ia menyampaikan pemerintah juga menyiapkan penyelenggaraan business forum yang akan diawali secara daring dan melibatkan kawasan EAEU serta Uni Eropa.

    “Untuk itu, kami telah bekerja sama dengan APINDO dan juga KADIN karena pelaksanaan business forum secara fisik membutuhkan waktu, kami memanfaatkan perwakilan perdagangan dan ITPC di negara-negara Eropa. Di Uni Eropa yang memiliki 27 negara anggota, Indonesia memiliki 12 perwakilan yang akan dimaksimalkan untuk mendukung penyelenggaraan business forum, termasuk dengan EAEU,” jelasnya

    Sebagai informasi, perjanjian I-EAEU FTA ditandatangani pada 21 Desember 2025 dengan lima negara anggota Uni Ekonomi Eurasia, yakni Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) EAEU yang dihadiri para kepala negara, termasuk Presiden Rusia.

    Budi menambahkan dengan penandatanganan tersebut, proses perjanjian dinyatakan selesai dan tinggal menunggu tahap ratifikasi serta implementasi.

    “Kita tidak menunggu ratifikasi rampung untuk mulai bergerak, melainkan sudah diawali dengan pembentukan business council dan penyelenggaraan business forum,” ujarnya.

    Untuk diketahui, kawasan ini merupakan salah satu tujuan ekspor dan impor penting bagi Indonesia dan pada 2024, nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia tercatat mencapai 4,52 miliar dolar AS, dengan ekspor sebesar 1,89 miliar dolar AS dan impor senilai 2,63 miliar dolar AS.

  • Deretan Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia dan Negara Lain Hingga 2025

    Deretan Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia dan Negara Lain Hingga 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso membeberkan sejumlah capaian perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dan negara lain hingga tahun berjalan 2025.

    Menurut Budi, hingga saat ini pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 20 perjanjian internasional, dengan lima di antaranya baru diselesaikan pada tahun ini. 

    Hal itu disampaikan Budi saat meninjau kesiapan Work From Mall untuk mendukung gig economy di Mal Pondok Indah, Jakarta, Jumat (26/12/2025). 

    “Jadi perjanjian dagang yang sudah implementasi itu ada 20, sisanya 19 masih dalam proses,” kata Budi kepada wartawan, dikutip Sabtu (27/12/2025). 

    Khusus tahun ini, Budi menyebut terdapat beberapa perundingan dagang yang telah dituntaskan Indonesia dengan sejumlah negara mitra. Contohnya, perjanjian dagang dengan Eurasian Economic Union (EAEU).

    Perjanjian itu sudah disepakati kendati belum secara formal ditandatangani. Negara-negara di forum itu meliputi Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia.

    Kemudian, perjanjian antara Indonesia-Tunisia yang ditargetkan selesai Januari 2026, serta perjanjian antara Indonesia-Peru yang sudah dituntaskan pada Agustus 2025. 

    Selanjutnya, perjanjian dagang bebas yang ditandatangai di Saint Pertersburg pada 21 Desember 2025 yakni Indonesia-EAEU Free Trade Agreement (IAEU FTA). Penandatanganan perjanjian itu turut disaksikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. 

    “Jadi tinggal nanti kami mempercepat implementasi,” terang pria yang sebelumnya menjabat Sekjen Kemendag itu. 

    Sejalan dengan proses menuju implementasi, Indonesia dan para negara mitra dagangnya telah menyepakati untuk membentuk business council guna memudahkan komunikasi pelaku usaha antara negara-negara mitra. 

    Selain itu, pemerintah turut menyiapkan business forum yang turut melibatkan Apindo dan Kadin selaku pihak dari Indonesia. Rencananya, forum bisnis tersebut akan diselenggarakan terlebih dahulu secara daring lantaran membutuhkan waktu lebih lama secara fisik. 

    Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa perluasan pasar dagang yang dilakukan dengan sejumlah perundingan bilateral itu guna menjaga ketahanan ekonomi di dalam negeri. 

    “Tetapi di pihak lain kami membuka pasar luar yang baru termasuk EAEU, jadi kepada para pengusaha Indonesia supaya bisa juga mengisi pasar luar dengan biaya masuk rata-rata sudah 0%. Jadi terbuka kesempatan bagi Indonesia termasuk UMKM untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” kata Airlangga. 

  • Mendag: RI Kebut Perjanjian Dagang dengan Afrika Selatan-Amerika Latin pada 2026

    Mendag: RI Kebut Perjanjian Dagang dengan Afrika Selatan-Amerika Latin pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, pemerintah akan mengebut berbagai perjanjian dagang internasional untuk membuka akses pasar baru ke kawasan Afrika, Amerika Latin, hingga Timur Tengah pada 2026.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan sejumlah perjanjian bilateral dan regional yang dinilai strategis untuk mendorong kinerja perdagangan luar negeri Indonesia.

    “Tahun depan kita kejar yang GCC [Gulf Cooperation Council] dengan Timur Tengah. Kemudian, Amerika Latin sama Afrika. Itu ada beberapa bilateral dengan Afrika Selatan. Kemudian, juga Inggris dan Meksiko yang bilateral,” kata Budi dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Budi mengungkapkan, hingga saat ini, Indonesia telah memiliki total 20 perjanjian internasional dan 19 lainnya masih dalam tahap proses.

    Secara terperinci, pemerintah Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani dokumen penyelesaian substansial perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) pada 23 September 2025.

    Kemudian, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Peru (Indonesia—Peru CEPA/IP—CEPA) dan perjanjian Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA—CEPA).

    Budi menambahkan, pemerintah juga akan menandatangani perundingan Indonesia—Tunisia Preferential Trade Agreement (IT—PTA) pada Januari 2026 di Indonesia.

    Indonesia, sambung dia, juga telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas Indonesia–Eurasian Economic Union (I—EAEU) pada 21 Desember 2025 di Saint Petersburg, Rusia. Penandatanganan Indonesia–EAEU melibatkan lima negara, yakni Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia.

    Lebih lanjut, Budi menegaskan, pemerintah tidak menunggu proses ratifikasi rampung untuk mulai menggerakkan aktivitas bisnis. Sejumlah langkah akselerasi disiapkan, termasuk pembentukan Business Council dan penyelenggaraan business forum.

    Dia mengatakan, sejumlah langkah ini dilakukan untuk memudahkan komunikasi antara pelaku usaha Indonesia dengan mitra dagang. “Jadi semua sudah siap meskipun belum diimplementasikan, jadi sekarang sudah masing-masing akan mencari partner,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pembukaan pasar baru sejalan dengan upaya pemerintah menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi nasional.

    “Jadi pemerintah menjaga daya beli dalam negeri. Kemudian, melihat membuka pasar, kemudian sekaligus juga menjaga ketahanan ekonomi di dalam negeri, tetapi di pihak lain kita membuka pasar luar yang baru, termasuk EAEU,” ujar Airlangga.

    Airlangga menuturkan, perjanjian dagang tersebut membuka peluang besar bagi pengusaha nasional, termasuk UMKM, untuk menembus pasar global dengan tarif yang semakin kompetitif.

    “Kepada para pengusaha Indonesia supaya bisa juga mengisi pasar luar dengan bea masuk rata-rata sudah nol. Jadi terbuka kesempatan bagi Indonesia termasuk UMKM, juga untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” tutupnya.