Xcloud.id

Tag: Budi Prijono

  • Kiprah BPK di dunia internasional sejalan dengan visi Presiden

    Kiprah BPK di dunia internasional sejalan dengan visi Presiden

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono (kiri) pasca pertemuan di Gedung BPK, Jakarta, Jumat (10/01/2025). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

    Menlu: Kiprah BPK di dunia internasional sejalan dengan visi Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 21:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kiprah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di dunia internasional sejalan dengan visi Presiden dan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam sasaran kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan dan global.

    “Kita dipaparkan mengenai kiprah BPK di dunia internasional, bagaimana kepercayaan yang diberikan oleh beberapa organisasi internasional yang menjadikan BPK sebagai eksternal auditor. Ini merupakan sesuatu yang sudah berjalan beberapa lama. Dari prestasi ini, kami menganggap bahwa BPK harus terus berkiprah sebagai auditor di lembaga-lembaga internasional tersebut,” ujarnya dalam doorstop pasca bertemu Wakil Ketua BPK Budi Prijono di Gedung BPK, Jakarta, Jumat (10/1).

    Sampai saat ini, BPK telah menjadi pemeriksa eksternal pada berbagai organisasi internasional. Mulai dari International Atomic Energy Agency (2016-2021), International Maritime Organization (2020-2027), Inter-Parliamentary Union (2023-2025), Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (2023), World Intellectual Property Organization (2024-2029), International Tribunal for the Law of the Sea (2025-2028), hingga Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (2027-2029).

    Peningkatan peran internasional tersebut dianggap meningkatkan kapasitas dan kredibilitas BPK, sehingga menjadi lembaga terpercaya di bidang pemeriksaan keuangan negara.

    “Kementerian Luar Negeri akan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar lembaga di Indonesia untuk memperkuat dan memperluas kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional di berbagai area. Peran BPK di dunia internasional merupakan contoh konkret dari sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin cukup panjang,” kata Menlu dalam keterangan tertulis.

    Pihaknya disebut bakal terus mendukung kiprah BPK secara berkelanjutan dalam berbagai organisasi internasional, termasuk INTOSAI (The International Organization of Supreme Audit Institutions) ASOSAI (Asian Organization of Supreme Audit Institutions), dan ASEANSAI (ASEAN Supreme Audit Institutions). Kemudian juga berbagai kegiatan pemeriksaan dan pengembangan kapasitas pada lembaga-lembaga internasional.

    Dalam kesempatan yang sama, Budi Prijono mengapresiasi pemerintah, terutama Kemenlu, yang selama ini telah memberikan dukungan bagi kiprah BPK pada INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI, serta inisiator pembentukan Supreme Audit Instituitions-20 (SAI-20) sebagai salah satu engagement group G-20.

    Dukungan pemerintah terkait pihaknya di dunia internasional terus diharapkan, termasuk dalam persiapan Keketuaan BPK pada INTOSAI tahun 2028 – 2031.

    “Selama ini, kerja sama BPK dengan Kemenlu sudah terjalan cukup bagus, karena beberapa kegiatan BPK terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan dunia internasional, kami selalu mendapat supporting dari rekan-rekan di Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, kami tadi juga menyampaikan kepada Bapak Menlu untuk mendapatkan dukungan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan internasional di luar negeri di masa mendatang,” ungkap Budi.

    Sumber : Antara

  • BPK harap dukungan BAKN DPR bantu perbaiki tata kelola subsidi listrik

    BPK harap dukungan BAKN DPR bantu perbaiki tata kelola subsidi listrik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengharapkan dukungan Badan Akuntabilitas (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat membantu memperbaiki tata kelola subsidi, khususnya subsidi listrik dan pupuk.

    Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan antara BPK dengan BAKN DPR yang membahas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas subsidi listrik dan pupuk di Auditorium Kantor Pusat BPK RI.

    “(Kami) menekankan pentingnya sinergi antara BPK dan BAKN untuk mengawal program subsidi, khususnya subsidi listrik dan pupuk. BPK berharap dukungan BAKN dapat membantu memperbaiki tata kelola subsidi sehingga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Dalam kesempatan tersebut, disampaikan hasil pemeriksaan BPK atas subsidi pupuk serta subsidi dan kompensasi listrik.

    Selain memaparkan temuan-temuan pemeriksaan, dipaparkan pula isu-isu strategis dan rencana pemeriksaan subsidi dan kompensasi BPK ke depan.

    Sejumlah tanggapan strategis terkait isu subsidi pupuk dan listrik disampaikan oleh Ketua BAKN DPR Andreas Eddy Susetyo.

    Salah satu perhatian utama adalah ketidaksesuaian data dalam pengelolaan subsidi yang kerap ditemukan saat DPR mengunjungi daerah pemilihan (dapil).

    BAKN juga menyoroti sistem administrasi data yang perlu dikaji ulang agar lebih sinkron dengan kebutuhan subsidi.

    Selain itu, tata kelola distribusi pupuk yang dinilai terlalu rumit turut menjadi perhatian serius dalam diskusi tersebut.

    “BAKN berharap dengan adanya Pusat Data Nasional dapat mengatasi kendala sinkronisasi data. BAKN juga mendorong pemanfaatan teknologi big data analytics dalam pemeriksaan oleh BPK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan subsidi pupuk dan listrik,” kata Andreas Eddy.

    Budi Prijono menyambut baik seluruh masukan yang diberikan BAKN.

    “Masukan ini akan menjadi informasi strategis bagi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dan memperbaiki tata kelola subsidi listrik dan pupuk ke depan. Kami berkomitmen BPK untuk terus meningkatkan pengawasan demi memastikan keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujar Budi.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Citro Atmoko
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPK dan SAO Lao kerja sama bilateral untuk periode 2025-2026

    BPK dan SAO Lao kerja sama bilateral untuk periode 2025-2026

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan State Audit Organization (SAO) Lao PDR menandatangani rencana aksi kerja sama bilateral untuk periode 2025-2026.

    Kolaborasi tersebut dilakukan saat SAO Lao PDR melakukan kunjungan tingkat tinggi ke BPK untuk memperkuat hubungan bilateral dan berbagai pengalaman dalam tata kelola keuangan negara.

    “(Kami) menandatangani rencana aksi kerja sama bilateral untuk periode 2025-2026, yang mencakup pertukaran keahlian, pelatihan, dan seminar bersama,” ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

    Dalam kegiatan courtesy call antara kedua pimpinan institusi, lanjutnya, Ketua BPK mengapresiasi hubungan baik yang telah terjalin antara kedua lembaga sejak penandatanganan memorandum of understanding (MoU) pada tahun 2015.

    Ia juga berterima kasih atas dukungan SAO Lao terhadap pencalonan BPK sebagai anggota Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026-2032.

    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari SAO Lao terhadap pencalonan BPK sebagai anggota Dewan Auditor PBB. Dukungan ini mencerminkan hubungan erat dan saling percaya yang telah kita bangun selama bertahun-tahun,” ungkap Isma.

    Kunjungan delegasi dipimpin oleh Presiden SAO Lao PDR Viengthavisone Thephachanh yang diterima oleh Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK Budi Prijono, didampingi Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara R. Yudi Ramdan Budiman, dan Inspektur Utama Suwarni Dyah Setyaningsih.

    Rangkaian kunjungan SAO Lao ke BPK dilengkapi dengan diskusi bilateral dalam tiga topik yang dilakukan pada tanggal 4 dan 6 Desember 2024 di Kantor Pusat BPK, Jakarta, dan BPK Perwakilan Provinsi Bali. Ketiga topik meliputi peran Supreme Audit Institution (SAI) dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengendalian mutu dan penjaminan mutu audit yang dilakukan oleh kedua SAI, serta audit pemerintahan daerah.

    “Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah maju dalam mempererat kerja sama antara BPK dan SAO Lao, serta mendorong peningkatan kapasitas kedua lembaga dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Museum BPK dinilai berperan penting dalam edukasi tata kelola keuangan

    Museum BPK dinilai berperan penting dalam edukasi tata kelola keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan Museum BPK di Magelang, Jawa Tengah, memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang kontribusi lembaga tersebut dalam tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

    “Museum BPK di Magelang merupakan wadah luar biasa yang memadukan sejarah dan edukasi mengenai peran BPK dalam mengawal keuangan negara. Pengunjung dapat memahami dengan lebih jelas kontribusi BPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bermanfaat,” ujarnya saat mengunjungi museum tersebut dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, Museum BPK memiliki berbagai instalasi pameran yang menekankan penyajian informasi melalui sarana dan prasarana interaktif serta kekinian.

    Selain gaya museum nan artistik kontemporer, terdapat berbagai instalasi interaktif yang berfungsi mengedukasi para pengunjung.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota VI BPK Fathan Subchi mengharapkan Museum BPK dapat terus menarik minat masyarakat, khususnya dari kalangan pelajar dan mahasiswa sehingga berkembang menjadi pusat edukasi yang menginspirasi generasi mendatang.

    “Hadirnya Museum BPK diharapkan dapat terus menarik minat masyarakat, terlebih pelajar dan mahasiswa agar mendapatkan pemahaman terkait pengelolaan keuangan negara yang akuntabel,” ucap dia.

    Museum BPK disebut akan selalu memberikan tempat untuk inovasi dan menyajikan informasi relevan, memperkuat peranan sebagai jembatan antara sejarah, pendidikan, maupun kesadaran publik atas urgensi nilai-nilai integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

    Senada, Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi penyajian berbagai informasi tentang BPK yang dikemas dengan konsep menarik dan modern.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Profil 5 Anggota BPK 2024-2029, Ada Politikus hingga Anak Buah Prabowo

    Profil 5 Anggota BPK 2024-2029, Ada Politikus hingga Anak Buah Prabowo

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Kelima nama yang terpilih itu merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komisi XI DPR RI.

    “Apakah laporan komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024). Para anggota pun kompak menjawab setuju dan diikuti ketuk palu.

    Kelima nama yang dipilih Komisi XI adalah Akhsanul Khaq, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, Bobby Adhityo Rizaldy dan Fathan Subchi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang atau profesi mulai dari pegawai BPK, politikus, hingga anak buah presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Berikut profil 5 calon Anggota BPK RI terpilih periode 2024-2029:

    Akhsanul Khaq

    Akhsanul Khaq merupakan pegawai lama BPK. Jabatan terakhirnya di BPK adalah sebagai Auditor Utama Keuangan Negara yang dilantik tahun 2022, setelah sebelumnya pernah menjadi Auditor Utama Keuangan Negara V Tahun 2020; Auditor Utama Keuangan Negara VII Tahun 2018; Staff Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI tahun 2017; Kepala Auditorat II.A Tahun 2016; Kepala Auditorat II.C Tahun 2015; Kepala Auditorat IV.A Tahun 2014; dan mengawali karir sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat BPK RI Tahun 2014.

    Akhsanul Khaq memiliki gelar Doktor Ilmu Manajemen Tahun 2020 asal Universitas Persada Indonesia YAI. Sebelumnya ia menempuh pendidikan Master of Business Administration Tahun 2000 di Monash University dan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN).

    Bobby Adhityo Rizaldy

    Bobby Adhityo Rizaldy merupakan politikus Partai Golkar dan merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Saat ini dia menduduki kursi Komisi I DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

    Berdasarkan laman Golkar, Bobby Adhityo Rizaldy lahir di Jakarta pada 25 Februari 1974 dan memeluk Agama Islam. Ia mengenyam pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Trisakti pada 1991-1995, lalu setahun kemudian terbang ke Amerika Serikat untuk mengambil gelar S2 di Cleveland State University dan selesai pada 1998.

    Sebelum memasuki Kompleks Parlemen Senayan, Bobby Adhityo Rizaldy pernah di Badan Pelaksana (BP) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari 2004 hingga 2008.

    Meski memiliki kesibukan sebagai Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldy juga menduduki kursi Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) sejak 2017 sampai sekarang. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai Wakil Sekjen PP Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) pada 2013-2018 dan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Perbaharuan Indonesia (AMPI) pada 2010-2018.

    Budi Prijono

    Calon Anggota BPR RI terpilih lainnya adalah anak buah Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Letnan Jenderal TNI Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan sejak 27 Juni 2022.

    Mengutip laman Kementerian Pertahanan, Budi Prijono lahir di Tulung Agung, 16 Juni 1966. Dia memiliki sederet karier di TNI Angkatan Darat, salah satunya Komandan Satkomlek TNI pada 2017.

    Budi Prijono mulai masuk ke Kementerian Pertahanan setelah Prabowo memimpin kementerian tersebut pada 2019 yakni sebagai Kabaranahan, lalu Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan pada 2020, hingga menduduki jabatan Inspektur Jenderal pada 2022 sampai sekarang.

    Daniel Lumban Tobing

    Daniel Lumban Tobing sebelumnya menjabat sebagai Anggota II BPK RI sejak 2022 dan Anggota VII BPK RI tahun 2019. Lahir pada 1967, ia merupakan lulusan Kyoto University, Jepang pada 1993 dan Takushoku University, Tokyo pada 1987.

    Sebelum berkantor di BPK, Daniel Lumban Tobing pernah menjadi Anggota Komisi VI DPR RI pada 2017-2019, Anggota Komisi IX DPR RI pada 2014-2017, Anggota Komisi VI DPR RI pada 2010-2014, Anggota Komisi IV DPR RI pada 2009-2010 dan Anggota Badan Anggaran DPR RI pada 2009-2014.

    Daniel Lumban Tobing juga berlatar belakang sebagai pekerja di sektor industri yakni di PT Indonesia Epson Industry pada 1997-2009, juga PT Hirose Electric Indonesia mulai 1993-1997. Tidak hanya itu, ia pernah aktif di organisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pada 2010-2015 dan Gabungan Elektronika Jakarta dari 2004-2009.

    Fathan Subchi

    Fathan Subchi adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPR RI.

    Fathan Subchi memiliki kiprah di organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Mengutip lamanp2k.stekom.ac.id, ia pernah menjabat sebagai Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian NU pada 2005 hingga 2009.

    (aid/fdl)