Xcloud.id

Tag: Budi Prijono

  • Wapres Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Ibu Karlinah Umar Wirahadikusumah

    Wapres Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Ibu Karlinah Umar Wirahadikusumah

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi pemimpin upacara pemakaman Istri Wakil Presiden ke-4 Ibu Karlinah Umar Wirahadikusumah di Taman Makam Pahlawan (TMP), Kalibata, Jakarta Selatan. 

    Upacara secara militer tersebut dimulai sekitar pukul 13.45 WIB dengan laporan Komandan Upacara Letkol CPM Safiq kepada Wapres selaku Inspektur Upacara. 

    Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pembacaan riwayat singkat almarhumah yang dikenal sebagai sosok pendamping setia, penuh keteladanan, dan memiliki peran besar dalam mendukung pengabdian almarhum Umar Wirahadikusumah kepada bangsa dan negara.

    Selanjutnya, Gibran pun membacakan apel persada dan melakukan penimbunan tanah di liang lahat secara simbolis.

    “Apel persada, saya Wakil Presiden Republik Indonesia, atas nama negara bangsa dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa, nama Karlinah Umar Wirahadikusumah,” tutur Gibran di TMP Kalibata Jakarta, Senin (6/10).

    Sebagai bentuk penghormatan terakhir atas nama negara, bangsa, dan TNI, Gibran pun  meletakkan karangan bunga di atas pusara almarhumah. 

    Dalam prosesi tersebut, tidak lupa Gibran menyerahkan bendera Merah Putih kepada putri almarhumah, Nila Shanti. Berlangsung dengan khidmat dan penuh penghargaan, upacara selesai sekitar pukul 14.25 WIB.

    “Semoga jalan dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya,” kata Gibran.

    Sebelumnya, Almarhumah Karlinah Umar Wirahadikusumah wafat di Jakarta Pusat pada Senin (06/10/2025) pukul 04.33 WIB karena sakit. Beliau lahir di Bandung pada 30 Juli 1930 dan berpulang dalam usia 95 tahun.

    Turut hadir dalam upacara pemakaman, antara lain Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, serta sejumlah pejabat negara lainnya.

  • Wapres pimpin upacara militer pemakaman Karlinah Wirahadikusumah

    Wapres pimpin upacara militer pemakaman Karlinah Wirahadikusumah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara militer pemakaman istri Wapres ke-4 RI, Karlinah Djaja Atmadja Wirahadikusumah, di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata di Jakarta, Senin.

    Dalam prosesi pemakaman itu, Wapres Gibran selaku inspektur upacara menerima lebih dulu laporan dari Komandan Upacara Letkol Cpm. Safiq.

    Kemudian, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup almarhumah Karlinah, yang selama hidupnya dikenal sebagai sosok pendamping setia untuk Wapres Ke-4 RI Umar Wirahadikusumah, penuh keteladanan, dan Karlinah juga disebut berjasa dan berperan besar dalam mendukung pengabdian almarhum Umar Wirahadikusumah.

    Prosesi selanjutnya, Wapres Gibran membacakan apel persada dan melakukan prosesi penimbunan tanah secara simbolis ke liang lahat mendiang Karlinah.

    “Apel persada, saya Wakil Presiden Republik Indonesia, atas nama negara bangsa dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa, nama Karlinah Umar Wirahadikusumah,” kata Wapres Gibran saat membacakan apel persada dalam upacara pemakaman Karlinah Djaja Atmadja Wirahadikusumah di TMP Kalibata.

    “Semoga jalan darma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya,” sambung Wapres RI.

    Selepas itu, Wapres Gibran lanjut meletakkan karangan bunga di atas pusara almarhumah Karlinah sebagai bentuk penghormatan terakhir atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia. Wapres kemudian menyerahkan bendera Merah Putih kepada putri almarhumah, Nila Shanti.

    Rangkaian upacara berlangsung selama kurang lebih sejam dan berakhir pada pukul 14.25 WIB.

    Di TMP Kalibata, Wapres Gibran juga menyampaikan ucapan duka cita secara langsung kepada keluarga Karlinah Djaja Atmadja Wirahadikusumah.

    Upacara militer pemakamah almarhumah Karlinah di TMP Kalibata turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Budi Prijono, dan beberapa pejabat negara lainnya.

    Karlinah menghembuskan napas terakhirnya pada usia 95 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. Jasadnya kemudian disemayamkan di rumah duka di Jalan Teuku Umar Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat. Upacara persemayaman di rumah duka dipimpin Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Sejumlah tokoh dan pejabat negara melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah, antara lain Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Komisi IV DPR yang juga putri Presiden Ke-2 Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

    Karlinah Djaja Atmadja merupakan istri dari Wakil Presiden Ke-4 RI Umar Wirahadikusumah yang menjabat pada era Orde Baru periode 11 Maret 1983 – 11 Maret 1988.

    Karlinah, semasa hidupnya, aktif dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan, dan pernah menerima anugerah Satya Lencana Kebaktian Sosial pada 1982 dari Pemerintah Indonesia.

    Tidak hanya itu, daftar penghargaan lainnya yang pernah diterima almarhumah semasa hidupnya, antara lain Bintang Mahaputera Adipradana pada tahun 1987, Lencana Melati – Gerakan Pramuka, kemudian Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany dari Pemerintah Jerman, dan Grand Cordon 1st Class of the Supreme Order of the Renaissane pada tahun 1986 dari Pemerintah Jordania.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peran BPK di dunia internasional disebut dukung visi Indonesia Emas

    Peran BPK di dunia internasional disebut dukung visi Indonesia Emas

    Ini bukan hanya sebuah kebanggaan BPK, tetapi juga sebuah bentuk dedikasi Indonesia terhadap dunia,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan, peran pihaknya di dunia internasional mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

    “Peran BPK di dunia internasional, termasuk sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional, tidak hanya meningkatkan pengaruh BPK dan Indonesia secara global, tetapi juga mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif,” katanya dalam agenda pembukaan Pelatihan Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri, dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bahwa BPK memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara dan terus mengembangkan kapasitas, termasuk peran di kancah internasional.

    Beliau juga menegaskan pencalonan BPK sebagai Pemeriksa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) merupakan langkah strategis untuk memperluas kontribusi Indonesia terhadap tata kelola keuangan global.

    “Ini bukan hanya sebuah kebanggaan BPK, tetapi juga sebuah bentuk dedikasi Indonesia terhadap dunia,” ungkap Budi Prijono.

    Pada kesempatan tersebut, dia juga memberikan sambutan positif terhadap pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa BPK dalam bidang diplomasi, negosiasi, keprotokolan, penyusunan laporan, komunikasi internasional, serta aspek psikologis dalam penugasan ke luar negeri.

    Dengan menjadi pemeriksa eksternal PBB yang merupakan pengalaman pertama BPK, lanjutnya, maka kemampuan diplomasi, dan hubungan luar negeri menjadi bekal penting bagi pemeriksa PBB maupun organisasi internasional lainnya.

    “Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini para peserta dapat memahami pentingnya komunikasi internasional, khususnya penguasaan Bahasa Inggris dan Perancis, soft skills diplomatik dan pemahaman lintas budaya yang relevan dalam kerja sama dengan organisasi internasional,” ucap Wakil Ketua BPK.

    Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Diklat PKN) BPK R. Yudi Ramdan Budiman menyampaikan bahwa pelatihan berlangsung selama lima hari dan diikuti oleh 43 orang peserta.

    Para peserta terdiri dari para pejabat struktural dan pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VIII dan Organisasi Internasional, serta pemeriksa dari unit kerja lain di lingkungan BPK yang tergabung dalam kelompok keahlian pemeriksa eksternal.

    BPK menghadirkan pejabat dan praktisi dari Kementerian Luar Negeri yang memiliki keahlian di bidang tata cara diplomasi dan hubungan luar negeri, serta etiket pergaulan internasional.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua BPK: Penguatan karakter ASN jadi kebutuhan institusional

    Wakil Ketua BPK: Penguatan karakter ASN jadi kebutuhan institusional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan penguatan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kebutuhan institusional.

    “Peran ASN BPK yang dilandasi semangat BerAKHLAK dan nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas dan profesionalisme, sangat menentukan kualitas pemeriksaan dan kepercayaan masyarakat terhadap BPK,” katanya saat membuka pelatihan dasar (latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Tahun 2025 tahap klasikal di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Diklat PKN), dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan urgensi pembinaan karakter dan jati diri ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa.

    Menurut Budi, latsar tahapan klasikal menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai dasar ASN yang dirumuskan dalam BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

    “Nilai-nilai BerAKHLAK adalah nilai-nilai fundamental yang ditetapkan pemerintah untuk menyatukan budaya kerja seluruh ASN di Indonesia. Nilai-nilai ini bukan sekadar panduan perilaku, tetapi harus menjadi kompas moral dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar dia.

    BPK disebut menjadi institusi yang memiliki mandat untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Melalui tugas tersebut, BPK diharapkan dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    “Saya tekankan sekali lagi bahwa pelatihan ini bukan sekadar proses administratif untuk memenuhi persyaratan pengangkatan CPNS menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), tetapi merupakan investasi karakter,” ungkap Wakil Ketua BPK.

    Budi berharap manajemen Badiklat PKN bekerja sama dengan Rindam Jaya dapat membangun karakter mental yang tangguh, serta jiwa korsa yang utuh bagi peserta latsar. Wakil Ketua BPK meminta para kepala satuan kerja dapat menjadi mentor yang dapat membimbing dan menjaga etika para CPNS hingga menjadi ASN unggul.

    Kepala Badan Diklat PKN BPK R. Yudi Ramdan Budiman turut melaporkan bahwa latsar diselenggarakan dalam rangka memenuhi persyaratan pengangkatan CPNS BPK formasi Tahun 2024 menjadi PNS.

    Peserta latsar akan melalui tahapan pelatihan secara klasikal di Badan Diklat PKN BPK, Jakarta. Mereka memperoleh pendalaman materi latsar yang telah diterima sebelumnya pada tahapan self learning dan e-learning latsar, sekaligus pembinaan jasmani dan rohani, pembinaan sikap perilaku, serta penguatan kesadaran bela negara.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sultan HB X: Fraud adalah pengkhianatan amanah publik

    Sultan HB X: Fraud adalah pengkhianatan amanah publik

    “Fraud bukanlah sekadar kesalahan administratif, pelakunya dapat digolongkan sebagai bromocorah, aktor perusak struktur kepercayaan. Dan dalam konteks birokrasi, fraud adalah pengkhianatan terhadap amanah publik,”

    Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa praktik kecurangan atau penipuan (fraud) bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.

    “Fraud bukanlah sekadar kesalahan administratif, pelakunya dapat digolongkan sebagai bromocorah, aktor perusak struktur kepercayaan. Dan dalam konteks birokrasi, fraud adalah pengkhianatan terhadap amanah publik,” ujar Sri Sultan saat membuka National Anti-Fraud Conference (NAFC) 2025 di Yogyakarta, Rabu.

    Dengan mengusung tema “Becik Ketitik, Ala Ketara”, menurut Sri Sultan, falsafah Jawa tersebut bukan sekadar pepatah, melainkan prinsip etik sekaligus keniscayaan bahwa kebenaran akan tampak pada waktunya dan keburukan niscaya tersingkap.

    “Dalam konteks inilah, ‘corah’ atau korupsi dan fraud dalam terminologi Jawa, merupakan wujud angkara yang harus dilenyapkan. Tujuannya untuk mewujudkan tatanan Hamemayu Hayuning Bawana, yang bermakna kesejahteraan, keindahan, dan keharmonisan dunia,” ujarnya.

    Karena itu, Sultan HB X mengajak seluruh pihak membangun ekosistem anti-fraud yang dilandasi nilai-nilai kejujuran (“satya”), pengayoman (“pamong”), dan rasa memiliki terhadap amanah publik (“rumangsa melu handarbeni”).

    “Perjuangan melawan fraud bukan hanya tugas lembaga, bukan semata kerja algoritma, melainkan panggilan moral setiap insan, yang ingin dunia ini tetap elok dan adil,” kata Sri Sultan.

    Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Budi Prijono menyatakan pengawasan dan pemberantasan fraud harus menjadi gerakan kolektif yang berakar pada budaya integritas, bukan sekadar kewajiban administratif.

    “Fraud atau kecurangan adalah tantangan multidimensi yang dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak kepercayaan publik dan mencederai martabat institusi,” ujar Budi.

    Dia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan yurisdiksi dalam menghadapi dinamika fraud modern, termasuk mengantisipasi risiko-risiko strategis secara adaptif.

    “Lembaga pengawasan seperti BPK, APIP, dan OJK tidak hanya dituntut akurasi, tetapi juga kemampuan membaca risiko secara strategis dan bertindak lintas sektoral secara adaptif,” katanya.

    Presiden ACFE Indonesia Chapter Hery Subowo menjelaskan pemilihan DIY sebagai lokasi penyelenggaraan konferensi dilandasi nilai simbolik Yogyakarta sebagai ruang keteladanan moral.

    “Yogyakarta kami pilih bukan semata karena keindahan dan keramahan budayanya, tapi karena ia adalah simbol nilai, pengetahuan, dan keteladanan moral,” ucap dia.

    Konferensi yang digelar selama dua hari tersebut menghadirkan enam sesi panel dan satu monolog reflektif, membahas isu mulai dari pengawasan pasar modal hingga fraud digital dan teknologi “deepfake”.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Sapa Try Sutrisno sebagai Sesepuh TNI

    Prabowo Sapa Try Sutrisno sebagai Sesepuh TNI

    Prabowo Sapa Try Sutrisno sebagai Sesepuh TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menyapa mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ke-9 RI, Jenderal (Purn)
    Try Sutrisno
    sebagai sesepuh
    TNI
    .
    “Yang saya hormati dan saya banggakan, Wakil Presiden ke-6 RI dan sesepuh TNI, Jenderal TNI (Purn) Tri Sutrisno,” kata Prabowo dari mimbar pembukaan
    Indo Defence 2025
    di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).
    Try Sutrisno menjadi tamu pembukaan Indo Defence 2025 yang disapa paling awal oleh Prabowo dalam pidato ini, setelah Prabowo menyampaikan salam pembukaan.
    Try terlihat duduk di tenda para tamu pejabat. Try mengenakan kacamata hitam dan setelan jas. Dia duduk di samping kanan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Prabowo juga menyapa Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sutan Bachtiar Najamudin, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ismayatun dan Wakil Ketua BPK Budi Prijono.
    Dia juga menyapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta para kepala staf dari tiga matra TNI. Gubernur Jakarta Pramono Anung juga disapa.
    Tak ketinggalan, Prabowo yang merupakan mantan Panglima Kostrad dan mantan Menteri Pertahanan ini menyapa para tamu dari negara-negara sahabat, yakni para menteri pertahanan, kepala staf militer, dan para duta besar dari negara-negara luar negeri.
    Tema Indo Defence 2025 adalah “Defence Partnership for Global Peace and Stability”.
    Pameran industri pertahanan ini diikuti oleh 55 negara dan 1.180 perusahaan dari dalam dan luar negeri.
    “Ekspo ini dimaksud untuk memberi kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri, industri pertahanan negara-negara sahabat, dunia akademisi di Indonesia, semua unsur-unsur pimpinan politik dan kemasyarakatan, dan tentunya generasi muda Republik Indonesia, untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains, khususnya di bidang pertahanan,” kata Prabowo.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani menyerahkan LKPP tahun 2024 ke BPK

    Sri Mulyani menyerahkan LKPP tahun 2024 ke BPK

    Meski di tengah kondisi penuh ketidakpastian, alhamdulillah perekonomian Indonesia dan APBN 2024 masih terjaga baik.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran (TA) 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Mewakili Pemerintah, saya menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPP 2024 pagi ini dan menyerahkan LKPP TA 2024 (unaudited) kepada Ketua BPK Isma Yatun yang didampingi oleh Wakil Ketua BPK Budi Prijono,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati dipantau di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan banyak tantangan yang dihadapi pada tahun 2024, baik dari sisi global maupun domestik.

    Dari sisi global, situasi geopolitik belum membaik, kebijakan suku bunga tinggi masih berlangsung, dan terjadi volatilitas di pasar keuangan. Selain itu, terjadinya El Nino juga memberikan tekanan yang cukup signifikan, terutama terhadap kinerja sektor pertanian dan inflasi, khususnya harga pangan.

    Di samping itu, tahun 2024 juga merupakan tahun pemilu di banyak negara (super election year), termasuk Indonesia. Menurut Sri Mulyani, momentum ini menyebabkan munculnya banyak perubahan kebijakan, terutama di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa yang sangat mempengaruhi dinamika ekonomi global.

    Kendati begitu, perekonomian Indonesia tetap mampu mencetak kinerja yang baik.

    “Meski di tengah kondisi penuh ketidakpastian, alhamdulillah perekonomian Indonesia dan APBN 2024 masih terjaga baik. Rincian pengelolaan dan capaian kinerja APBN 2024 juga disampaikan dalam LKPP yang telah diserahkan untuk diaudit oleh BPK RI,” ujar Menkeu.

    Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada Ketua BPK dan jajarannya karena telah menjadi partner dalam melaksanakan tugas menjaga keuangan negara.

    “Semoga sinergi dan komunikasi yang terjalin baik selama ini dapat terus kita jaga dan kita tingkatkan,” ujar Sri Mulyani.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketum Dekopin Minta BPK Audit Investigasi Aset dan Dana Hibah

    Ketum Dekopin Minta BPK Audit Investigasi Aset dan Dana Hibah

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah pada periode lalu.

    Harapannya, agar Dekopin periode 2024-2029, lebih transparan dalam menjalankan roda organisasi ke depan. Hal itu disampaikan Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi bersama pengurus usai menggelar pertemuan dengan pimpinan BPK RI.

    “Jadi tahap awal kami ingin melakukan audit secara menyeluruh atas aset maupun hibah-hibah dari pemerintah. Kita sampaikan niatan kita dan BPK membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada kita untuk permintaan audit tersebut,” kata Bambang dalam keterangan resmi, Kamis (6/2/2025). 

    Wakil Ketua Komisi XII DPR RI ini menyampaikan bahwa Dekopin yang dipimpinnya saat ini telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi. Ke depan, dia mengatakan dalam rangka menjalankan roda organisasi, keterbukaan aset-aset sangat penting dilakukan.

    “Karena kami ingin Dekopin ke depan lebih transparan dan lebih clear and cleanpengelolaan keuangan maupun aset. Nah, pada hari ini kita datang ke BPK dan Alhamdulillah ditemui oleh Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono,” kata Bambang.

    Politisi Partai Gerindra ini menerangkan alasan meminta BPK melakukan audit internal karena dalam lima tahun terakhir Dekopin tidak lagi mendapat dana hibah dari pemerintah.

    “Sebelum-sebelumnya ada pemberian dana hibah dari pemerintah. Nah, kami minta supaya penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunanya apakah sudah benar apa tidak,” kata dia.

    Bambang menekankan Dekopin ke depan menjalankan organisasi, tentu berpatok pada prestasi yang sudah dilalui oleh pengurus lama. Namun, jika ada kesalahan dalam perjalanan pengurus lama, maka akan terlebih dahulu dievaluasi.

    “Kami ingin menjalankan ke depan berpatokan kepada sebelum-sebelumnya. Kalau memang sebenarnya yang awal sudah benar, kami akan ikuti, tapi kalau tidak benar kita akan evaluasi gitu. Jadi kami harus mempertanggungjawabkan satu rupiah pun uang dari negara untuk organisasi semacam Dekopin,” kata Bambang.

    Sementara itu, Wakil Ketua BPK Budi Prijono menyampaika  kehadiran pengurus Dekopin ke kantornya dalam rangka silaturahmi dan konsultasi sejumlah hal, demi perkembangan koperasi ke depan. Mereka juga meminta BPK RI melakukan audit aset-aset Dekopin.

    “Yang artinya, hal-hal yang mana bisa kita bantu untuk kelancaran tugas-tugas Dekopin, termasuk kegiatan yang bersifat audit terhadap permasalahan-permasalahan dekopin yang selama ini pintu masuknya pasti melalui Kementerian Kooperasi,” kata Budi.

  • Ingin Organisasi Bersih, Dekopin Minta BPK Audit Investigasi Aset dan Dana Hibah

    Ingin Organisasi Bersih, Dekopin Minta BPK Audit Investigasi Aset dan Dana Hibah

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi secara komprehensif terhadap aset-aset hingga hibah, periode lalu. 

    Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi mengatakan hal tersebut penting agar Dekopin periode 2024-2029 menjalankan roda organisasi lebih transparan ke depannya.

    “Jadi tahap awal kami ingin melakukan audit secara menyeluruh atas aset maupun hibah-hibah dari pemerintah. Kita sampaikan niatan kita dan BPK membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada kita untuk permintaan audit tersebut,” ujar Bambang seusai bertemu dengan pimpinan BPK di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Bambang menuturkan Dekopin yang dipimpinnya saat ini, telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi. Karena itu, ke depan, dalam rangka menjalankan roda organisasi, keterbukaan aset-aset sangat penting dilakukan. 

    “Karena kita ingin Dekopin ke depan lebih transparan dan lebih clear and clean lah pengelolaan keuangan maupun aset. Nah, pada hari ini kita datang ke BPK dan alhamdulillah ditemuin oleh Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono,” tandas Wakil Ketua Komisi XII DPR ini.

    Bambang menerangkan, alasan meminta BPK melakukan audit internal, karena dalam lima tahun terakhir, Dekopin tidak lagi mendapat dana hibah dari pemerintah. 

    “Sebelumnya ada pemberian dana hibah dari pemerintah. Nah kita minta supaya penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunanya apakah sudah benar apa tidak,” kata dia. 

    Bambang menekankan, Dekopin ke depan menjalankan organisasi, tentu berpatok pada prestasi yang sudah dilalui oleh pengurus lama. Namun, jika ada kesalahan dalam perjalanan pengurus lama, maka akan terlebih dahulu dievaluasi. 

    “Kami ingin menjalankan ke depan berpatokan kepada sebelum-sebelumnya. Kalau memang sebenarnya yang awal sudah benar kita akan ikutin, kalau tidak benar kita akan evaluasi gitu. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan satu rupiah pun uang dari negara untuk organisasi semacam dekopin,” jelas Bambang. 

    Sementara itu, Wakil Ketua BPK Budi Prijono mengungkapkan kehadiran pengurus Dekopin ke kantornya, dalam rangka silaturahmi dan konsultasi sejumlah hal, demi perkembangan koperasi ke depan. Termasuk, kata dia, meminta BPK melakukan audit aset-aset Dekopin. 

    “Yang artinya, hal-hal yang mana bisa kita bantu untuk kelancaran tugas-tugas Dekopin ke depan, termasuk kegiatan yang bersifat audit terhadap permasalahan-permasalahan dekopin yang selama ini pintu masuknya pasti melalui Kementerian Koperasi,” pungkas Budi.

  • BPK sebut LK KLH diperiksa dengan pendekatan audit berbasis risiko

    BPK sebut LK KLH diperiksa dengan pendekatan audit berbasis risiko

    Pemeriksaan dilakukan melalui pendekatan risk based audit (RBA), yaitu pemeriksaan difokuskan pada akun-akun yang berisiko tinggi….

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan bahwa pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko atau risk based audit (RBA).

    “Pemeriksaan dilakukan melalui pendekatan risk based audit (RBA), yaitu pemeriksaan difokuskan pada akun-akun yang berisiko tinggi agar diperoleh keyakinan yang memadai mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dalam penentuan opini,” katanya dalam pertemuan dengan KLH/BPLH, di Kantor BPK, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan tersebut, Budi menerangkan beberapa aspek penting dalam pemeriksaan LK KLH/BPLH tahun 2024. Mulai dari dasar hukum, standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN), jenis pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, hingga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan.

    Pihaknya memfokuskan pemeriksaan KLH/BPLH pada kecukupan pengungkapan atas pagu dan realisasi anggaran, pendapatan negara bukan pajak, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, kas dan aset.

    “Pemeriksaan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Maret 2025, dengan pelaporan pemeriksaan pada bulan April 2025,” ujar dia lagi.

    Wakil Ketua BPK mengharapkan komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak dapat berjalan dengan baik dan efektif, serta adanya komitmen untuk bekerja sama dalam tugas masing-masing agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu.

    “Selain itu, diharapkan pula agar akses data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan agar diberikan seluas-luasnya kepada tim pemeriksa BPK yang melaksanakan tugas pemeriksaan,” ujar Budi pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025