Xcloud.id

Tag: Budi Karya Sumadi

  • Bukan Hanya Whoosh, Pakar Ekonomi Politik Ungkap Proyek Lain yang Gadaikan Kedaulatan Negara

    Bukan Hanya Whoosh, Pakar Ekonomi Politik Ungkap Proyek Lain yang Gadaikan Kedaulatan Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ekonomi Politik, Ichsanuddin Noorsy angkat suara. Terkait Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dianggap menggadaikan kedaulatan negara.

    Hal tersebut, diungkapkan menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut sebelumnya mengatakan proyek Whoosh sudah busuk sejak awal.

    “Kita minta penjelasan kepada Luhut, apa pengertian busuknya? Gitu loh,” kata Ichsanuddin dalam program Rakyat Bersuara, dikutip dari iNews TV, Senin (27/10/2025).

    Dia juga menyoroti Menteri Perhubungan kala itu, yakni Budi Karya Sumadi. Karena menjalankan proyek tersebut.

    “Tanya juga kepada Budi Karya Sumadi, kenapa dia jalankan. Gitu loh Bung. Tanya juga sama timnya, kenapa lu tandatangani pembegkakan gitu loh,” ujarnya.

    Usai memaparkan hal tersebut, host program itu, Aiman Witjaksono menanyakan, apakah berarti proyek Whoosh menggadaikan kedaulatan negara. Ichsanuddin pun menimpali.

    “Nah, kalau Anda bilang itu menjual. Saya bilang kepada Anda, tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara,” ucapnya.

    Dia mengaku punya sejumlah bukti. Tidak hanya Whoosh, ada beberapa proyek yang menggadaikan kedaulatan negara.

    “Saya temukan terakhir dua, ISLE, Indonesia Sustainability Least Cost Electrification. One and Two. Anda membeli kebijakan, Anda membeli utang, Anda membiayai PLTS, padahal PLTS itu teknologinya dari luar,” jelasnya.

    “Itu terjadi. Itu sudah terjadi. Anda beli kebijakan untuk PLTS, Anda kemudian melakukan yang namanya pinjaman untuk membayar PLTS. Anda kemudian membangun teknologi dengan beli lagi keluar. Ayo coba,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Langkah Prabowo Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Masih Dinanti

    Langkah Prabowo Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Masih Dinanti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan masih menanti evaluasi kebijakan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tiket pesawat, yang selama ini menjadi perhatian.

    Pemerhati Penerbangan Gerry Soejatman menyampaikan, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto pun, evaluasi batasan harga tiket pesawat belum kunjung rampung. 

    “Kembali lagi, TBA masih harus direvisi naik sesuai perkembangan biaya,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025). 

    Padahal, wacana evaluasi ini telah bergulir sejak 2024 yang kala itu masih dipimpin Jokowi dan Kementerian Perhubungan masih dinahkodai Budi Karya Sumadi. 

    Gerry mendorong pemerintah untuk tidak harus takut jika TBA naik, karena maskapai akan tetap menyesuaikan harga sesuai permintaan. 

    Misalnya, pada low season tahun ini maskapai menurunkan harga karena demand dari perjalanan dinas memang menurun, dan ini cukup membantu masyarakat di low season. Namun, tetap masih tidak masuk akal dipaksakan penurunan TBA sementara pada peak season, karena disitulah demand tinggi.

    Dengan kata lain, peak season menjadi ladang bagi maskapai untuk menutup biaya di low season. 

    Paksaan diskon tiket dari TBA di peak season ini, lanjut Gerry, sama sekali tidak berpihak kepada pihak maskapai, dan kepada industri secara menyeluruh. Kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan/pemulihan sektor penerbangan pascapandemi.

    Penerbangan domestik nyatanya masih kesulitan bangkit. Tercermin dari proyeksi Kementerian Perhubungan, di mana recovery rate maskapai domestik hanya akan tumbuh 2% dari 83%, menjadi 85% terhadap 2019. 

    Artinya, penerbangan domestik masih belum pulih 100% dari 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Jauh berbeda dengan internasional yang tumbuh 14% tahun ini dan akan pulih secara penuh.

    Untuk itu, Gerry menegaskan agar pemerintah sebaiknya melihat kepada aspek biaya, seperti kenapa harga avtur Indonesia lebih mahal dari negara sekitar dan mengambil langkah untuk menurunkan biaya avtur. Pasalnya, hal ini menjadi akar masalah biaya operasi maskapai tinggi. 

    Terpisah, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo pun satu suara dengan Gerry. 

    Aris memandang, pemerintah perlu menyiapkan suatu formulasi TBA yang lebih adaptif terhadap parameter operasional maskapai. 

    “Misalnya dari avtur, dari maintenance, leasing pesawatnya, itu mungkin lebih adaptif ke sana sehingga pada saat avturnya naik, itu formula untuk perhitungan TBA itu masih bisa menjaga maskapai untuk memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya. 

    Pada dasarnya, Aris melihat langkah pemerintah dengan memberikan sederet penurunan tarif saat peak season memang menjadi pro rakyat. Namun, pemerintah juga harus sadar bahwa industri penerbangan harus menghadapi tantangan yang tidak mudah, yakni TBA dan tingginya biaya operasional. 

    Aris berharap, pemerintah dapat meramu kebijakan yang mencapai keseimbangan antara kemudahan masyarakat untuk menggunakan angkutan udara. Namun, di sisi lain juga harus tetap menjaga keberlangsungan para maskapai untuk melakukan bisnis transportasi udaranya. 

    “Yang penting seimbang, masyarakat bisa terbang dengan nyaman, dengan harga yang kompetitif, di sisi lain maskapai juga masih bisa menjalankan bisnisnya dengan margin yang bisa diterima,” tuturnya.

    Pada April 2025 lalu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan evaluasi TBA akan dilakukan. Pihaknya akan mendengar seluruh masukan dari stakeholder yang berkaitan dengan tiket pesawat.  

    “Dan kita evaluasi lah, kan bisa naik, bisa tidak. Kan namanya evaluasi tidak selalu harus naik kan? Saya kan enggak bisa menentukan sepihak,” kata Dudy di Gedung DPR, Rabu (23/4/2025). 

    Sayangnya, enam bulan berlalu, belum ada kabar lagi terkait evaluasi TBA dan TBB. 

  • Pemerintah Mantapkan Transformasi Digital, AI Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru – Page 3

    Pemerintah Mantapkan Transformasi Digital, AI Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru – Page 3

    Menko Airlangga juga menyoroti pentingnya pembangunan SDM digital. Melalui berbagai program, termasuk kerja sama dengan negara mitra, Indonesia menargetkan mencetak 10,7 juta talenta digital hingga 2030. Kehadiran pusat pengembangan teknologi serta akses pendidikan vokasi di bidang digital diharapkan memperkuat kesiapan generasi muda menghadapi era kecerdasan buatan.

    “Next engine of growth itu harus sumber daya manusia dan digitalisasi, baru kita bisa menyusul kemajuan yang ada di Jepang, yang ada di Korea, yang ada di Cina. Itulah yang membuat kita nanti menjadi lima besar ekonomi di 2045,” tutur Menko Airlangga.

    Agenda tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria, Rektor Universitas Gajah Mada Ova Emilia, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Ketua Harian PP Kagama Budi Karya Sumadi, Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo, Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyastika Ananta, serta sejumlah pimpinan perusahaan.

  • Anggaran Terbatas, Kemenhub Sebut Proyek KRL Sampai Karawang Ditunda

    Anggaran Terbatas, Kemenhub Sebut Proyek KRL Sampai Karawang Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhuhb) mengungkapkan bahwa rencana perpanjangan kereta rel listrik (KRL) sampai dengan Karawang belum menjadi prioritas karena keterbatasan fiskal. 

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Arif Anwar menuturkan untuk memperpanjang KRL sampai dengan Karawang butuh elektrifikasi. 

    Sementara saat ini, elektrifikasi baru sampai Stasiun Cikarang. Untuk itu, masyarakat yang akan melanjutkan perjalanan dari Cikarang ke Karawang maupun Cikampek dapat menggunakan kereta lokal. 

    “Rencana untuk ke Karawang saya rasa belum, karena kita harus melakukan elektrifikasi dulu sampai dengan Karawang,” ujarnya dalam Press Background di kantor pusat Kemenhub, Senin (15/9/2025). 

    Arif tak menampik bahwa untuk melakukan elektrifikasi pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara kapasitas fiskal belum cukup memenuhi tahapan tersebut, karena banyak proyek yang lebih prioritas dari pembangunan tersebut. 

    “Karena ada program-program lain yang saat ini sedang menjadi lebih prioritas,” tambahnya. 

    Bukan rencana baru, isu melajunya KRL sampai dengan Karawang telah mencuat sejak medio 2018—2019. Pembahasan itu pun redup saat terhantam pandemi Covid-19. 

    Kemudian pada 2023, rencana tersebut kembali dibahas. Kementerian Perhubungan pun kala itu telah telah menerima usulan dari PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter terkait perpanjangan layanan KRL Jabodetabek tersebut.

    Meski demikian, Kemenhub juga harus mempertimbangkan beberapa aspek lainnya. Risal memaparkan, untuk menambah layanan KRL Jabodetabek ke Karawang, pihaknya harus memperpanjang sistem listrik aliran atas (LAA), memperhitungkan waktu tempuh, dan lainnya.

    Melansir laman resmi Pemerintah Kabupaten Karawang, rencana perpanjangan layanan ini telah mengemuka sejak 2018 lalu. Kala itu, Bupati Karawang Celica Nurrachadiana mengatakan, pihaknya akan ‘menjemput bola’ usulan commuter line sampai ke Karawang. Hal ini mengingat kebutuhan masyarakat kabupaten berjuluk Kota Lumbung Padi.

    Selayaknya pemerintah yang telah melakukan perpanjangan layanan KRL hingga ke Rangkasbitung. 

    Bahkan, kala Budi Karya Sumadi masih menjabat sebagai menteri perhubungan, dirinya telah menyebutkan rencana pembangunan tersebut dapat dilakukan pada 2025 atau 2026. 

    “Daerah aglomerasi ini memang jadi fokus kami [untuk KRL]. Terkait ke Karawang, itu bisa 2025 atau pada 2026 mendatang,” kata Budi Karya di Jakarta, dikutip Kamis (6/6/2024).

    Adapun, kehadiran layanan KRL sampai Karawang diyakini dapat memangkas jarak tempuh dari Karawang ke Jakarta tanpa terhalang kemacetan. Menurutnya, hal tersebut juga mengurangi tingkat kemacetan dari Karawang hingga Jakarta.

  • Janji Tinggal Janji, KRL ke Karawang Batal Lagi karena Tak Ada Dana

    Janji Tinggal Janji, KRL ke Karawang Batal Lagi karena Tak Ada Dana

    Jakarta –

    Jalur Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek sempat direncanakan diperpanjang sampai Karawang. Saat ini Jalur KRL arah Bekasi itu masih mentok sampai Cikarang.

    Rencana perpanjangan jalur KRL ini sudah dijanjikan sejak 2019, dan terakhir sempat dipertegas lagi pada 2024. Namun sampai kini belum ada upaya serius untuk memperpanjang jaringan KRL sampai ke Karawang.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LLKA) DJKA Kemenhub, Arif Anwar, menegaskan sampai saat ini pemerintah tak punya rencana untuk memperpanjang jalur KRL lintas Bekasi sampai ke Karawang.

    Sebab menurutnya untuk bisa memperpanjang rute KRL ini, pemerintah harus melakukan pemasangan listrik aliran atas (LAA) alias elektrifikasi di sepanjang rel kereta dari Cikarang hingga Karawang lebih dulu. Dengan begitu rangkaian kereta bertenaga listrik yang dioperasikan oleh KAI Commuter baru bisa melintas.

    “Jadi saat ini memang elektrifikasi baru sampai Cikarang. Rencana untuk ke Karawang saya rasa belum, karena kita harus melakukan elektrifikasi dulu sampai dengan Karawang ya,” kata Arif dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Senin (15/9/2025).

    Di sisi lain, menurut Arif hingga saat ini pemerintah belum memiliki dana untuk melakukan elektrifikasi atau pemasangan LAA sampai Karawang. Sebab di luar rencana perpanjangan jalur KRL tersebut, Kemenhub punya program prioritas lain yang memakan cukup banyak anggaran.

    “Saat ini kapasitas fiskal kita mungkin belum cukup memenuhi ya kalau kita melakukan elektrifikasi sama dengan ke Karawang. Karena ada program-program lain yang lebih prioritas,” jelasnya.

    Karenanya hingga saat ini, pengguna layanan KRL yang ingin bepergian dari atau menuju Stasiun Karawang dapat berganti rangkaian dari Commuter Line ke KA lokal. “Dari Cikarang ke Kerawang ataupun ke Cikampek ini bisa menyambung dengan kereta lokal,” paparnya.

    Berdasarkan catatan detikcom, Menteri Perhubungan (Menhub) era Presiden ke-7 Joko Widodo atau Kabinet Indonesia Maju, Budi Karya Sumadi sempat menargetkan rute KRL akan bakal diperpanjang sampai Karawang, Jawa Barat (Jabar) pada 2025 atau paling lambat 2026.

    “Jadi kalau yang namanya KRL itu adalah secara makro menjadi satu inisiatif dari pemerintah sebagai contoh yang ke arah barat kita sudah lakukan sampai Rangkasbitung. Karawang bisa tahun depan atau 2026,” kata Budi kepada wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

    Budi menyebut aglomerasi daerah sekitar Jakarta menjadi perhatian pihaknya. Ia juga mencontohkan rute kereta Yogya, Solo hingga Madiun.

    “Sebagai contoh, Yogya-Solo ya sampai Madiun, nanti kita teruskan lagi sampai katakanlah sampai ke Purwokerto ya. Surabaya juga sedang kita lakukan dari Surabaya sampai ke Sidoarjo dan juga ke Mojokerto ya, jadi KRL itu memang menjadi inisiatif untuk kita lakukan,” tutur Budi.

    Tonton juga video “Perjalanan KRL Terganggu Imbas Gempa M 4,9 Bekasi” di sini:

    (igo/fdl)

  • YPP dan YBMI Resmikan Program Bedah Rumah di Desa Sindang Panon Tangerang

    YPP dan YBMI Resmikan Program Bedah Rumah di Desa Sindang Panon Tangerang

    Liputan6.com, Tangerang – Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) bersama Yayasan Bahtera Maju Indonesia (YBMI), serta Pemerinah Provinsi Banten, meresmikan program Rumah Layak Huni Banten Semarak, di Desa Sindang Panon, Kabupaten Tangerang, Rabu (6/8/2025).

    Dalam kegiatan tersebut, setidaknya ada tiga rumah tak layak huni yang dibedah untuk bisa ditinggali lagi oleh warga secara aman dan nyaman.

    “Untuk tahap ini ada tiga rumah yang tidak layak huni, kemudian kami bedah, kami rapihkan dan bersihkan, agar menjadi layak huni. Sehingga keluarga yang tinggal di dalamnya bisa aman dan nyaman lagi,” ungkap Ketua Pembina YBMI, Budi Karya Sumadi.

    Bukan kali ini saja, Budi Karya Sumadi juga memastikan, YBMI pada tahun ini akan merenovasi 40 rumah tak layak huni di Provinsi Banten. Termasuk merenovasi mushola lingkungan, memberikan pengajaran untuk pembaharuan skill warganya, hingga memberikan makan gratis.

    “Kami konsisten, tahun ini ada 40 rumah di Banten, dan akan dilakukan secara bertahap. Semoga apa yang kami lakukan ini, bisa menginspirasi pihak lain, terutama swasta, untuk bersama-sama membantu sesame, terutama mereka yang berada di Bawah garis kemiskinan ekstrim,”ujarnya.

    Sementara, Direktur SCTV, Harsiwi Achmad mengatakan,apa yang dilakukan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) dan berbagai pihak, adalah bagian dari peran media dalam menyebarkan informasi dan ajakan baik kepada masyarakat.

    “Kami di sini bukan hanya sebagai SCTV, tapi juga dari Indonsiar, dan EMTEK grup, bahwa yayasan Pundi Amal Peduli Kasih mensosialisasikan masyarakat, mengajak masyarakat luas untuk bisa berpartisipasi, terutama mereka yang ekonomi lebih, untuk bisa Bersama dalam membantu,”tuturnya.

     

  • Janji Tinggal Janji, KRL ke Karawang Batal Lagi karena Tak Ada Dana

    Rute KRL Jadi sampai Karawang? Ini Jawabannya

    Jakarta –

    KAI Commuter menanggapi wacana perpanjangan KRL Commuter Line Jabodetabek hingga ke Karawang. Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menyampaikan sampai saat ini, pihaknya belum mendapat konfirmasi terkait rencana tersebut dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Asdo mengatakan pemerintah melalui Kemenhub yang berwenang untuk membangun infrastruktur perpanjangan KRL hingga Karawang. Infrastruktur yang dimaksud, yakni pembangunan jalan rel hingga elektrifikasi jalur.

    “Infrastruktur ini ya, jalan rel, kemudian pemasangan listrik aliran atas, ya elektrifikasi. Ini adalah menjadi kewenangan dan tugas dari pemerintah ya untuk pelaksanaannya,” kata Asdo dalam konferensi pers, di Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Asdo menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan konfirmasi terkait pembangunan tersebut dimulai. “Nah, ini sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi kapan akan dimulainya pembangunan itu,” jelas Asdo.

    Dari catatan detikcom, Menteri Perhubungan (Menhub) era Presiden ke-7 Joko Widodo atau Kabinet Indonesia Maju, Budi Karya Sumadi menargetkan rute KRL bakal diperpanjang sampai Karawang, Jawa Barat (Jabar) pada 2025 atau paling lambat 2026.

    “Jadi kalau yang namanya KRL itu adalah secara makro menjadi satu inisiatif dari pemerintah sebagai contoh yang ke arah barat kita sudah lakukan sampai Rangkasbitung. Karawang bisa tahun depan atau 2026,” kata Budi kepada wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024), dikutip dari detikNews.

    Budi menyebut aglomerasi daerah sekitar Jakarta menjadi perhatian pihaknya. Ia juga mencontohkan rute kereta Jogja, Solo hingga Madiun.

    “Sebagai contoh, Jogja-Solo ya sampai Madiun, nanti kita teruskan lagi sampai katakanlah sampai ke Purwokerto ya. Surabaya juga sedang kita lakukan dari Surabaya sampai ke Sidoarjo dan juga ke Mojokerto ya, jadi KRL itu memang menjadi inisiatif untuk kita lakukan,” tutur Budi.

    Tonton juga video “Rutinitas ‘Monster Day’ Para Pejuang Rupiah dari Daerah Penyangga” di sini:

    (kil/kil)

  • Janji Tinggal Janji, KRL ke Karawang Batal Lagi karena Tak Ada Dana

    Rute KRL Jadi sampai Karawang? Ini Jawabannya

    Jakarta –

    KAI Commuter menanggapi wacana perpanjangan KRL Commuter Line Jabodetabek hingga ke Karawang. Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menyampaikan sampai saat ini, pihaknya belum mendapat konfirmasi terkait rencana tersebut dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Asdo mengatakan pemerintah melalui Kemenhub yang berwenang untuk membangun infrastruktur perpanjangan KRL hingga Karawang. Infrastruktur yang dimaksud, yakni pembangunan jalan rel hingga elektrifikasi jalur.

    “Infrastruktur ini ya, jalan rel, kemudian pemasangan listrik aliran atas, ya elektrifikasi. Ini adalah menjadi kewenangan dan tugas dari pemerintah ya untuk pelaksanaannya,” kata Asdo dalam konferensi pers, di Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Asdo menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan konfirmasi terkait pembangunan tersebut dimulai. “Nah, ini sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi kapan akan dimulainya pembangunan itu,” jelas Asdo.

    Dari catatan detikcom, Menteri Perhubungan (Menhub) era Presiden ke-7 Joko Widodo atau Kabinet Indonesia Maju, Budi Karya Sumadi menargetkan rute KRL bakal diperpanjang sampai Karawang, Jawa Barat (Jabar) pada 2025 atau paling lambat 2026.

    “Jadi kalau yang namanya KRL itu adalah secara makro menjadi satu inisiatif dari pemerintah sebagai contoh yang ke arah barat kita sudah lakukan sampai Rangkasbitung. Karawang bisa tahun depan atau 2026,” kata Budi kepada wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024), dikutip dari detikNews.

    Budi menyebut aglomerasi daerah sekitar Jakarta menjadi perhatian pihaknya. Ia juga mencontohkan rute kereta Jogja, Solo hingga Madiun.

    “Sebagai contoh, Jogja-Solo ya sampai Madiun, nanti kita teruskan lagi sampai katakanlah sampai ke Purwokerto ya. Surabaya juga sedang kita lakukan dari Surabaya sampai ke Sidoarjo dan juga ke Mojokerto ya, jadi KRL itu memang menjadi inisiatif untuk kita lakukan,” tutur Budi.

    Tonton juga video “Rutinitas ‘Monster Day’ Para Pejuang Rupiah dari Daerah Penyangga” di sini:

    (kil/kil)

  • Penerbangan di Bandara Kediri Setop Operasi Sementara – Page 3

    Penerbangan di Bandara Kediri Setop Operasi Sementara – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, bersama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, meresmikan secara simbolis pengoperasian Bandara Dhoho Kediri di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Kamis (18/10/2024).

    Peresmian ini menandai langkah penting dalam pengembangan konektivitas dan percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Pulau Jawa.

    Bandara Dhoho: Proyek KPBU Pertama Berbasis Inisiatif Swasta

    Dalam sambutannya, Menko Luhut menekankan bahwa Bandara Dhoho Kediri merupakan proyek percontohan pertama di Indonesia yang menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) unsolicited.

    Artinya, inisiatif proyek ini datang dari pihak swasta, dalam hal ini PT Gudang Garam Tbk., dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

    Proyek ini menjadi bukti nyata kolaborasi yang efektif antara sektor publik dan swasta, sekaligus memperlihatkan bagaimana skema KPBU mampu mempercepat pembangunan infrastruktur secara efisien.

    “Bandara Dhoho Kediri adalah langkah penting dalam memperluas konektivitas di wilayah selatan Jawa Timur, sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru negeri,” ujar Luhut, ditulis Jumat (18/10/2024).

    Dampak Ekonomi Signifikan dan Pusat Ekonomi Baru

    Menko Luhut juga menyoroti dampak ekonomi signifikan yang diharapkan dari hadirnya Bandara Dhoho Kediri. Proyek ini diproyeksikan menciptakan efek berantai (multiplier effect), mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan masyarakat.

    Selain itu, bandara ini juga diharapkan menarik lebih banyak investasi baru yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kediri dan sekitarnya, menjadikan wilayah ini sebagai pusat ekonomi baru di Jawa Timur.

    “Bandara ini bukan hanya gerbang udara, tetapi juga pemicu percepatan pembangunan infrastruktur lain, seperti pembangunan jalan tol akses yang saat ini sedang berlangsung. Ini akan memudahkan mobilitas masyarakat dan semakin memperkuat konektivitas,” tambah Menko Luhut.

     

  • Tak Hanya Bali, Pulau Jawa dan Sumatera Pernah Terjadi Blackout, Jokowi Sampai Marah di Kantor PLN – Halaman all

    Tak Hanya Bali, Pulau Jawa dan Sumatera Pernah Terjadi Blackout, Jokowi Sampai Marah di Kantor PLN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Listrik padam secara massal atau blackout di Bali pada Jumat (2/5/2025) sore, bukan merupakan peristiwa yang pertama kali di Indonesia.

    Blackout pernah terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai Presiden RI pernah marah-marah di kantor PLN pusat, Jakarta.

    Adapun blackout di Bali setidaknya berlangsung selama 11 jam, di mana aliran listrik baru kembali ke seluruh pelanggan di Bali pada pukul 03.30 WITA pada Sabtu (3/5/2025).

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkap penyebab gangguan yang terjadi di wilayah Bali bukan merupakan serangan siber.

    “Secara teknis, indikasi gangguan terpantau terjadi pada sistem penyaluran kabel laut, namun kepastian penyebabnya masih terus ditelusuri dan bukan akibat dari serangan siber atau yang lainnya,” tutur Darmawan dalam keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025).

    Berikut catatan peristiwa blackout:

    Listrik Padam Kawasan Jawa-Bali pada 1997

    Pada 13 April 1997, terjadi pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali. 

    Saat itu, blackout terjadi sekitar pukul 10.15 WIB dan berlangsung selama tiga jam. 

    Setelah listrik menyala, pemadaman kembali terjadi selama kurang lebih tiga jam pada pukul 17.00 WIB. 

    Saat itu, pasokan listrik ke Jawa dan Bali terhambat karena adanya gangguan pada saluran tegangan ekstra tinggi di PLTU Suralaya. 

    Akibat dari peristiwa tersebut, lampu lalu lintas tidak berfungsi dan menimbulkan kemacetan panjang. 

    Aktivitas di pusat perbelanjaan juga terhenti karena tidak adanya listrik menyebabkan fasilitas-fasilitas tidak bisa beroperasi. 

    Pemutusan Aliran Listrik di Jakarta dan Sekitarnya pada 2002 

    Mengutip dari Kompas.com, pemadaman aliran listrik berlangsung selama dua hari sejak tanggal 12-13 September 2002. 

    Putusnya aliran listrik terjadi akibat hubungan pendek di Gardu Induk Tegangan Ekstra (GITET) Cibinong sehingga transmisi ke arah Bekasi, Cawang, dan Gandul rusak. 

    Layanan publik seperti Kereta Rel Listrik (KRL) arah Tangerang, Bogor, dan Bekasi terganggu akibat pemadaman ini. 

    Selain layanan publik, PLN juga mencabut power supply yang digunakan Base Transceiver Station (BTS) dan Base Station Control (BSC) Jabodetabek, sehingga menimbulkan hambatan dalam layanan seluler. 

    Penggunaan lilin selama blackout yang terjadi di tahun 2002 memicu kebakaran di 13 lokasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Pada proses pemadaman, dua orang meninggal dunia.  

    Listrik Padam di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat 

    Pemadaman di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) berlangsung selama kurang lebih 8-18 jam. 

    Padamnya listrik disebabkan oleh gangguan pada transmisi SUTET 500kV PLN di Jawa Barat.  

    Kerugian dari pemadaman ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Aktivitas industri seperti konveksi, transportasi online, dan SPBU terkena imbas besar dari peristiwa ini. 

    Selain itu, pelayanan publik seperti MRT, commuter line, ATM, dan pintu tol juga turut dirugikan. 

    Hingga Senin (5/8/2019), sejumlah lokasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya kembali mengalami pemadaman listrik. 

    Selama peristiwa ini berlangsung, pihak PLN tidak memberi kejelasan mengenai kapan listrik akan kembali menyala. 

    Atas peristiwa blackout pada akhir pekan, Jokowi pada esoknya Senin (5/8/2019) mendatangi kantor pusat PT PLN untuk mendapat penjelasan langsung dari jajaran direksi. 

    Saat itu, ia didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. 

    Jokowi dan rombongan langsung masuk ke dalam salah satu ruangan. Di sana sudah ada jajaran direksi PLN. 

    “Pagi hari ini saya datang ke PLN. Pertama saya ingin mendengar langsung peristiwa pemadaman total minggu kemarin,” kata Jokowi dikutip dari Kompas.com.

    Jokowi mengaku heran saat PLN terlihat tidak dapat berbuat banyak saat listrik padam. Padahal, PLN terbilang sebuah perusahaan besar. 

    Ia juga mengingatkan peristiwa padamnya listrik seperti ini juga pernah terjadi pada 2002 lalu di Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa jadi pelajaran bersama. 

    “Dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan, backup plan (rencana cadangan). Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan baik,” kata Jokowi. 

    Jokowi menyebut, pemadaman listrik ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN, tapi juga merugikan masyarakat. 

    Setelah itu, Jokowi langsung memberi kesempatan Direksi PLN untuk berbicara dan memberi penjelasan. 

    “Tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa masa yang akan datang,” kata Jokowi.

    Blackout di Pulau Sumatera

    Blackout di Pulau Sumatera terjadi pada Senin (3/6/2024), di mana warga Aceh hingga Lampung merasakan gangguan pasokan listrik.

    Sejumlah pelanggan, terutama di Banda Aceh dan Aceh Besar mengeluhkan listrik padam yang berkepanjangan, bisa sampai 3 jam lebih.

    Bahkan hingga Selasa (4/6/2024) siang, masalah suplai listrik di Aceh juga belum selesai.

    Sejumlah pelanggan di beberapa desa masih mengalami pemadaman listrik berkepanjangan.

    Seorang warga di Limpok Aceh Besar, Ica mengaku listrik di rumahnya sudah padam sejak pukul 10:00 WIB, Selasa (4/6/2024).

    “Sudah dari jam 10 tadi, sampai sekarang belum hidup” ujarnya, saat ditanya Serambinews.com pukul 13:30 WIB.

    Dampak pemadaman listrik di Sumatera Selatan (Sumsel) turut berimbas pada aktivitas masyarakat tak terkecuali moda transportasi LRT Palembang, Selasa (4/6/2024).  

    Operasional LRT di Palembang terhenti total karena third Rail off/mati dampak dari gangguan listrik tersebut. 

    Akibatnya, penumpang yang terjebak dalam perjalanan LRT tidak dapat melanjutkan perjalanannya dan dievakuasi melalui walkway.
     
    “Namun sebelum dilakukan evakuasi, petugas kami telah memastikan kondisi power sistem di jalur sudah aman atau safety, dan ada petugas kami yang memandu proses tersebut, ” kata Manager Humas PTKAI Divre III Palembang Aida Suryanti, dikutip dari TribunSumsel.

    PLN Lampung membenarkan terjadi pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah di Sumatera pada saat itu.

    Asisten Manager Komunikasi PT PLN UID Lampung, Darma Saputra mengatakan, pihaknya membenarkan adanya pemadaman listrik sejak beberapa jam lalu.

    “Benar padam listrik sebagian Sumatera, saat ini sedang ditangani petugas,” kata Asisten Manager Komunikasi PT PLN (Persero) UID Lampung Darma Saputra saat dihubungi Tribun Lampung, Selasa (4/8/2024).

    Ia mengatakan, padam listrik tersebut sehubungan dengan gangguan transmisi SUTT 275kV Lubuk Linggau – Lahat.

    Ia mengatakan, padam listrik tersebut bukan hanya di Provinsi Lampung saja, tetapi hampir sebagian Sumatera mengalami pemadaman listrik.

    “Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan gangguan tersebut,” kata Darma.

    “Terkait informasi kelistrikan di Lampung kami sampaikan kepada pelanggan PLN yang terhormat kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” kata Darma.