Xcloud.id

Tag: Budi Hartono

  • Tim Pemenangan Imam-Ririn Bantah Tuduhan "Serangan Fajar" sebagai Rekayasa Jahat Megapolitan 26 November 2024

    Tim Pemenangan Imam-Ririn Bantah Tuduhan "Serangan Fajar" sebagai Rekayasa Jahat Megapolitan 26 November 2024

    Tim Pemenangan Imam-Ririn Bantah Tuduhan “Serangan Fajar” sebagai Rekayasa Jahat
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Sekretaris tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok,
    Imam Budi Hartono
    -Ririn Farabi A Rafiq, Dindin Syafrudin, membantah tuduhan politik uang yang dialamatkan kepada pihaknya.
    “Menanggapi pemberitaan adanya
    money politic
    atau politik uang yang dituduhkan ke pasangan calon Imam-Ririn, maka dengan ini kami menyatakan bahwa itu tidak benar, rekayasa pemberitaan jahat yang sudah menjurus ke fitnah,” kata Dindin dalam keterangan resminya, Selasa (26/11/2024).
    Dindin menjelaskan, isu “serangan fajar” yang beredar di media sosial terkait amplop berisi uang dari timnya adalah tidak benar.
    Ia juga menyinggung foto dan video yang viral di media sosial, yang disebut mengatasnamakan paslon Imam-Ririn karena adanya stiker dalam amplop tersebut.
    “Itu rekayasa jahat yang sengaja dibuat oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dengan tujuan mendiskreditkan paslon Imam-Ririn,” tegas Dindin.
    Menurutnya, tuduhan tersebut bertentangan dengan prinsip timnya yang menolak politik uang. Dindin memastikan bahwa paslon Imam-Ririn akan mengambil tindakan tegas jika menemukan praktik tersebut.
    “Paslon 01 Imam-Ririn menolak aksi
    money politic
    dan akan melakukan tangkap tangan serta melaporkan ke Bawaslu jika ada temuan politik uang,” ungkapnya.
    Dindin juga menyatakan pihaknya akan menempuh langkah hukum terhadap siapa pun yang menyebarkan informasi tanpa bukti atau merekayasa berita.
    “Kami akan ambil langkah hukum terkait dengan pihak yang memberitakan tanpa bukti atau merekayasa berita,” ujarnya.
    Ia mengimbau warga Depok untuk bijak dalam menyikapi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
    “Kami meminta agar warga jangan mau dirayu atau dibujuk untuk ikutan atau bersaksi palsu menerima
    money politic
    , karena itu akan ada konsekuensi hukumnya,” tutup Dindin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deklarasi Pilkada Damai, Walkot Idris: Belum Ada Sejarahnya Pemilihan di Depok Ricuh Megapolitan 25 November 2024

    Deklarasi Pilkada Damai, Walkot Idris: Belum Ada Sejarahnya Pemilihan di Depok Ricuh Megapolitan 25 November 2024

    Deklarasi Pilkada Damai, Walkot Idris: Belum Ada Sejarahnya Pemilihan di Depok Ricuh
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta seluruh warga Depok menjaga perdamaian selama masa
    Pilkada 2024
    , bukan hanya pada hari pencoblosan, tetapi hingga hari pelantikan.
    Hal ini disampaikan Idris saat menghadiri deklarasi damai Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok di Hotel Bumi Wiyata, Senin (25/11/2024).
    “Karena belum ada sejarahnya selama pilkada, sebuah situasi (di Depok) yang menuju kericuhan dan kerusuhan,” ungkap Idris.
    Adapun acara deklarasi damai ini dihadiri oleh calon wakil wali kota Depok nomor urut 1 Ririn Farabi A Rafiq. Hadir pula pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 2, Supian Suri-Chandra Rahmansyah.
    Sementara calon wali kota nomor urut 1 pasangan Ririn Farabi, Imam Budi Hartono, tidak hadir di lokasi.
    Dalam acara ini, hadir pula Kapolres Metro Depok Kombes (Pol) Arya Perdana, lalu Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna, Ketua KPU Depok Willi Sumarlin, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Depok Fathul Arif.
    Acara ini diawali dengan pembacaan isi deklarasi bersama. Terdapat empat poin komitmen yang tertuang dalam deklarasi damai tersebut. 
    Idris memimpin pembacaan deklarasi tersebut, yang kemudian diikuti seluruh tamu lainnya.
    “Kami berkomitmen menyukseskan Pilkada tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” bunyi deklarasi poin kedua.
    “Kami berkomitmen, mewujudkan situasi yang kondusif, aman, damai, dan sejuk,” isi deklarasi poin ketiga.
    Usai deklarasi, seluruh tamu yang hadir diminta membubuhkan tanda tangan di papan putih sebagai simbolisasi sepakat mengawal jalannya pesta demokrasi ini.
    Sebagaimana diketahui, ada dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan berlaga pada
    Pilkada Kota Depok
    2024.
    Paslon nomor urut 1 yaitu Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq. Keduanya diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar).
    Pasangan calon nomor urut 2 yakni Supian Suri-Chandra Rahmansyah. Paslon ini diusung Koalisi Perubahan Depok Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, PDI-P, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai Nasdem, PAN, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Ummat, Partai Buruh, dan PSI.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilkada Depok massa pendukung ke dua paslon nyaris bentrok

    Pilkada Depok massa pendukung ke dua paslon nyaris bentrok

    Paslon nomor urut 1 mengenakan kaos bergambar Imam Budi Hartono-Ririn. (foto: ist)

    Kampanye terakhir massa pendukung paslon Imam – Ririn nyaris bentrok dengan massa pendukung paslon Supian – Chandra

    Pilkada Depok massa pendukung ke dua paslon nyaris bentrok
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 23 November 2024 – 14:43 WIB

    Elshinta.com – Depok-Kampanye Pilkada Serentak 2024  berakhir  pada Sabtu 23 November 2024. Pada masa berakhir kampanye, seluruh paslon bertarung mengeluarkan seluruh kekuatan mereka.

    Seperti pada kampanye akhir pasangan calon  (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Jawa Barat, pada Pilkada 2024, massa Paslon nomor urut 1 mengenakan kaos bergambar Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafi mengular di jalan Margonda Raya menuju Lapangan Mahakam, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Sabtu (23/11/2024).

    Massa kampanye akhir paslon nomor 1 Imam- Ririn yang konvoi di jalan Margonda dengan tenang, tiba-tiba saja nyaris bentrok dengan massa yang mengenakan kaos nomor 2 massa paslon nomor 2 yang tengah melakukan flash mob.

    Beruntung ada pihak kepolisian yang mengamankan hingga bentrok fisik massa paslon 1 Imam – Ririn, dan paslon 2 Supian dan Chandra dapat diatasi.

    Antoni Subagyo, mantan  Ketua DPC partai Gelora Pancoran Depok (2020-2023) yang kini sebagai fungsionaris di Partai Gerlora Pancoran Depok, mengatakan bahwa mass nomor 2 tengah melakukan flash mob.

    “Jadi sebuah hal yang wajar, tiba-tiba bertemu dengan massa kampanye nomor 1 yang menuju lapangan mahakam. Alhamdulillah semuanya berjalan baik,” tutur Antoni menjelaskan massa nomor 2 yang bertemu dengan massa nomor 1.

    Massa kampanye akbar Imam – Ririn, berlanjut menuju Lapangan Mahakam, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. 

    Sesampai di Lapangan Mahakam, rombongan paslon nomor 1 disambut massa di dalam Stadion Mahakam, Sukmajaya, Depok. Terlebih saat Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok nomor urut 1, Imam Budi Hartono – Ririn Farabi Arafiq datang menyapa.

    Massa yang sebelumnya menepi langsung mengumpul ket engah. Massa ingin melihat Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2025-2030 dari dekat. 

    Ketua DPP Bidang Ormas dan Kepemudaan Partai Golkar, Fadh Arafiq menegaskan, berdasarkan informasi intelejennya massa Imam – Ririn mencapai 30.000 orang.

    “Ini tanda-tanda kemenangan Imam – Ririn sudah di depan mata. Apalagi, Partai Golkar dan PKS terus kompak hingga saat ini. Kami sudah tidak ragu lagi dengan PKS. Kita harus menang, menang, menang dan lanjutkan,” tegas Fadh Arafiq saat berorasi di atas panggung di hadapan massa yang jumlahnya diperkirakan mencapai 30 ribu massa paslon nomor 1.

    Dalam kampanye Akbar Imam – Ririn turut hadir semua ketua partai pendukung, PKS, Partai Golkar, PBB, PKN dan Partai Masyumi. Tak lupa juga hadir relawan dan komunitas ikut memadati Stadion Mahakam.

    Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 1 Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq mempunyai visi dan misi Depok Berkarya, Sejahtera Untuk Semua.

    “Untuk misi Imam Ririn ada lima poin untuk bangun Depok secara bareng-bareng,” kata Imam.

    Imam menyebutkan lima poin misi pasangan calon nomor urut 1 yang pertama, meningkatkan karya pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang berkualitas, merata dan berkelanjutan.

    Kedua, memantapkan tatakelola pemerintahan yang melayani, cekatan, profesional, dan berintegritas.

    “Ketiga Imam Ririn membangun masyarakat yang berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan keluarga,” tutur Imam.

    Lebih lanjut untuk misi keempat, mewujudkan masyarakat madani yang sehat, cerdas, dan bahagia.

    Kemudian yang kelima, mengembangkan kawasan perkotaan yang aman, bersih, hijau, dan ramah lingkungan. 

    Selain itu juga pasangan Imam -Ririn juga akan melanjutkan program kepimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono, yakni melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC).

    “Kota Depok sudah mencapai UHC. Pencapaian ini, warga Depok khususnya, bisa berobat gratis dengan KTP, ” kata Imam.

    Selanjutnya kata Imam, program satu keluarga satu sarjana. Lalu kartu Depok sejahtera atau KDS pun dilanjutkan karena banyak warga yang menginginkan program tersebut dilanjutkan di masa periode Imam – Ririn nanti.

    “Lanjutkan KDS dan canangkan Kartu Yatim Sejahtera. Lanjutkan pembangunan sekolah negeri di Kota Depok baik, SMP negeri. Dan SMA negeri yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa,” sambung dr Ririn.

    Kemudian dr.Ririn juga menyebut akan melaksanakan pembangunan Eco Park dan penataan kawasan heritage budaya di Kota Depok.

    “Kami komitmen juga bangun jalan untuk terusan Jalan Juanda ke Kukusan, dan bangun jalan layang dan  alternatif pelebaran Jalan Raya Sawangan,” tuturnya.

    Selain itu, untuk perkembangan ekonomi dan sumber daya manusia, Imam Ririn akan memberikan bantuan modal bagi perempuan kepala keluarga. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain

  • Elektabilitas Imam-Ririn mendominasi Pilkada Depok

    Elektabilitas Imam-Ririn mendominasi Pilkada Depok

    Elektabilitas Imam Budi Hartono – Ririn Farabi A Rafiq masih unggul jika dibandingkan rivalnya Supian Suri – Chandra Rahmansyah. (foto: ist)

    Elektabilitas Imam-Ririn mendominasi Pilkada Depok
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 23 November 2024 – 21:01 WIB

    Elshinta.com – Depok- Lembaga Survei Viral Consulting, merilis survei teranyar Pilkada Depok 2024. Peneliti Viral Consulting, Yusuf Donner, menyebut menjelang pemilihan, Pasangan Imam-Ririn, tak terkejar elektabilitasnya dibandingkan pasangan Supian-Chandra. 

    Dalam survei opini publik bertajuk “Depok Memilih”, dirilis Viral Consulting pada Jumat sore 22/11/2024, Yusuf Donner, mengungkapkan, survei publik dalam kurun 14 – 18 November 2024 dengan sampel  800 responden dari seluruh kecamatan di Kota Depok, dengan Metode Multistage Proportional Random Sampling atas jumlah DPT Pilkada Depok berusia 17 tahun keatas/ sudah menikah, dengan margin of error 3,46 % dengan tingkat kepercayaan 95 % dan quality control sebesar 20 % terhadap sampel yang ada.

    Yusuf Donner menyebut elektabilitas Imam Budi Hartono – Ririn Farabi A Rafiq masih unggul jika dibandingkan rivalnya Supian Suri – Chandra Rahmansyah. “Temuan kami, Imam- Ririn unggul dan kokoh elektabilitasnya di angka 56,63%, sementara pasangan Supian-Chandra memperoleh dukungan sebesar 38,63% dan sisanya sebanyak 4,75% responden memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu,” ujar Yusuf.

    Yusuf Donner juga menjelaskan temuannya bahwa 63,01 % Warga Depok sudah mengetahui program Imam-Ririn sedangkan 51,63 % sudah mengetahui program supian Chandra. Di antara sejumlah program Imam Ririn Unggul dengan program UHC berobat Gratis dengan KTP dan Pasangan Supian Chandra Unggul dengan Program Kuliah Gratis. 

    Temuan lain, juga disampaikan Yusuf Donner mengenai pertimbangan utama dalam keterpilihan warga berdasarkan preferensi pemilih Calon Walikota atau Wakil Walikota di Kota Depok.

    “Kami menemukan, bahwa sebanyak 95,50% warga Depok menjadikan sosok Calon Walikota sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan, sedangkan calon Wakil Walikota hanya sebesar 4,50%. Sedangkan 81,75% responden mempertimbangan partai asal paslon dalam memilih paslon walikota/ wakil walikota Depok, Sosok Wali Kota yang diharapkan antara lain kriteria bersih dan tidak terlibat korupsi, sudah berpengalaman, serta memiliki kinerja yang baik dan berprestasi dalam pemerintahan,” ucap Yusuf Donner.

    Melihat tren survei, serta mempertimbangkan waktu pencoblosan yang menghitung hari, Yusuf menyebut besar peluang Imam Ririn akan mendominasi Pilkada Depok dan sulit tersalip oleh Supian- Chandra. 82,7 % pemilih Imam-Ririn menyatakan tidak akan berubah, sementara 80% pemilih SS-Chandra menyatakan berketetapan hati.

    Hingga saat survei ini dilakukan, ditemukan bahwa 97,63% Warga Depok telah mengetahui dengan tepat tanggal dan bulan, Pilkada Depok akan dilangsungkan. “Artinya masyarakat siap menghadapi pilkada Kota Depok, Depok sudah mantap memilih pemimpin,” tutup Yusuf Donner. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain

  • Pemerintah Mau Ampuni Pajak Orang Kaya, Simak Daftar Orang Terkaya RI!

    Pemerintah Mau Ampuni Pajak Orang Kaya, Simak Daftar Orang Terkaya RI!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mewacanakan pengampunan pajak atau tax amnesty, yang pada dasarnya mengincar para konglomerat yang memiliki tunggakan besar. Lalu, siapa saja orang-orang kaya yang kemungkinan bisa mendapatkan tax amnesty?

    Berdasarkan data Forbes Real-Time Billionaires, sejumlah nama konglomerat masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Saat ini, posisi orang terkaya di Indonesia di peringkat pertama ditempati oleh Prajogo Pangestu. 

    Prajogo Pangestu yang memiliki beberapa perusahaan di Bursa seperti PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), hingga PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) memiliki kekayaan bersih sebesar US$46,6 miliar. Menurut Forbes, sumber kekayaan Prajogo Pangestu berasal dari bisnis petrokimia dan energi. 

    Orang terkaya selanjutnya adalah Low Tuck Kwong dengan jumlah kekayaan US$26,9 miliar. Konglomerat kelahiran Singapura ini mendapatkan kekayaannya dari bisnis batu bara. 

    Pada posisi selanjutnya orang terkaya Indonesia adalah Robert Budi Hartono dengan kekayaan US$24,8 miliar dan Michael Hartono dengan kekayaan US$23,8 miliar. Hartono bersaudara memiliki bisnis yang terdiversifikasi mulai dari bisnis perbankan hingga rokok. 

    Konglomerat selanjutnya adalah Sri Prakash Lohia dengan bisnis petrokimia. Forbes mencatat kekayaan Sri Prakash Lohia saat ini sebesar US$7,9 miliar. 

    Nama selanjutnya yang berada dalam daftar Forbes real-time billionaire adalah Agoes Projosasmito. Agoes tercatat memiliki kekayaan US$7 miliar yang berasal dari bisnis tambang dan investasi. 

    Kemudian, ada nama konglomerat Tahir dan keluarga dengan jumlah kekayaan US$5,8 miliar yang berasal dari berbagai macam bisnis.

    Nama mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era SBY, Chairul Tanjung juga masuk ke dalam daftar orang terkaya Indonesia. Chairul Tanjung memiliki kekayaan sebesar US$5,1 miliar dari berbagai macam bisnisnya.

    Pada posisi ke-9, terdapat nama Dewi Kam, yang juga merupakan pemegang saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) selain Low Tuck Kwong. Dewi Kam memiliki kekayaan sebesar US$4,7 miliar. 

    Sementara itu, orang terkaya ke-10 di Indonesia adalah Djoko Susanto. Pemilik jaringan minimarket Alfamart ini diperkirakan Forbes memiliki kekayaan bersih sebesar US$4,2 miliar. 

    Selain nama-nama tersebut, terdapat pula nama seperti pemilik Grup Wilmar Martua Sitorus, Mochtar Riady dan keluarga dari Grup Lippo, Crazy Rich Surabaya Hermanto Tanoko, hingga Hary Tanoesoedibjo dalam daftar Forbes ini. 

    Sebagaimana diketahui, muncul wacana tax amnesty jilid III usai DPR resmi memasukkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

    Meski tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak, pada dasarnya program tersebut lebih mengincar para konglomerat yang memiliki tunggakan pajak besar. 

    Pada saat pemerintahan pertama kali menerapkan tax amnesty pada 2016 misalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Ditjen Pajak lebih fokus mengejar para orang kaya, khususnya yang memiliki harta di luar negeri.

    Pemerintah bakal berkonsentrasi mengejar wajib pajak (WP) yang memiliki kekayaan kotor lebih dari Rp10 miliar atau WP yang melaporkan penghasilan di dalam SPT di atas Rp1 miliar per tahun.

  • Geisz Chalifah yakin Mas Pram-Bang Doel tidak khianati janjinya

    Geisz Chalifah yakin Mas Pram-Bang Doel tidak khianati janjinya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pilkada Jakarta 2024

    Geisz Chalifah yakin Mas Pram-Bang Doel tidak khianati janjinya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 13:55 WIB

    Elshinta.com – Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, menceritakan ihwal para pendukung Anies Baswedan akhirnya menjatuhkan pilihan pilihan kepada Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Pramono Anung (Mas Pram) dan Rano Karno (Bang Doel).

    “Bagj para pendukung Pak Anies ini adalah sebuah pilihan yang harus kami ambil. Tadinya kami semua pengennya mendukung kotak kosong tapi usulan agar ada pilihan kotak kosong di surat suara sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Geisz Chalifah saat diwawancarai Jurnalis Senior TV, Reinhard Sirait, di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Menurut Geisz, apabila pendukung Anies Baswedan tetap mengambil sikap memilih kotak kosong maka pilihan itu tidak berdampak apapun terhadap hasil pilkada Jakarta.

    Kemudian ada beberapa pilihan yang mungkin dipilih adalah mendukung paslon Mas Pram-Bang Doel atau Dharma-Kun. 

    Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono tidak masuk pilihan bagi pendukung Anies Baswedan karena dianggap  RK-Suswono termasuk kelompok pengkhianat yang menjegal langkah Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta.

    “Akhirnya Kamis pekan kemarin Pak Anies sudah mengarahkan kepada kami semua bahwa dukungan itu diberikan kepada Mas Pram dan Bang Doel. Karena merekalah yang paling komit terhadap keberkelanjutan dari program-program Pak Anies,” kata Geisz.

    Geisz menegaskan, sudah tidak ada jalan lain, harapan para pendukung Anies adalah bersama-sama dalam satu perahu untuk mendukung kemenangan Mas Pram dan Bang Doel.

    “Bukan dalam rangka memenangkan Mas Pram dan Bang Doel saja tapi juga menyelamatkan warga Jakarta. Terutama keluarga Kampung Bayam, warga Kampung Akuarium, warga-warga Kampung Kumuh yang akses air bersihnya belum belum selesai,” kata Geisz.

    Geisz mengatakan, ada yang aneh perlakuan Pemda DKI Jakarta pasca Gubernur Anies Baswedan. Sebab sebagian besar warga sudah memegang IMB kawasan, warga Kampung Bayam juga sudah mendapatkan nomor rumah yang kemudian tidak diberikan oleh PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono yang notabene adalah penunjukan dari Presiden saat itu yakni Joko Widodo (Jokowi).

    Hal yang sama juga dialami warga Kampung Akuarium yang hingga kini juga masih ada 2 tower lagi yang belum dibangun.

    “Nah dengan mendukung Mas Pram dan Bang Doel insyaallah hal-hal yang seperti itu akan diselesaikan dan dilaksanakan. Menurut saya ini orang seperti Mas Pram dan Bang Doel tidak akan berkhianat terhadap janjinya,” pungkas Geisz. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Survai Pilkada Depok paslon Imam Budi & Ririn Arafiq unggul 51,7%

    Survai Pilkada Depok paslon Imam Budi & Ririn Arafiq unggul 51,7%

    Paslon) wali kota dan wakil wali kota Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq unggul sebesar 51,7 persen. (foto:ist)

    Survai Pilkada Depok paslon Imam Budi & Ririn Arafiq unggul 51,7%
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Sabtu, 16 November 2024 – 16:51 WIB

    Elshinta.com – Depok – Jelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang tinggal hitungan hari, lembaga survei Voxpol Center Research and Consulting merilis survei  pemilihan kepala daerah ( Pilkada) 2024 di Kota Depok, pasangan calon ( paslon) wali kota dan wakil wali kota Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq unggul sebesar 51,7 persen. 

    “Paslon Imam-Ririn memiliki elektabilitas 51,7 persen dan Supian-Chandra 39,2 persen. Selebihnya tidak tahu atau tidak menjawab sekitar 9,2 persen,” kata Peneliti Voxpol Center Asrirawan melalui siaran YouTube Voxpol Center Official di Depok, Sabtu. 

    Ujarnya lagi, hasil survei juga menyatakan elektabilitas Imam Budi Hartono unggul dari Supian Suri. Di mana hasilnya 82,7 persen itu mengenal Imam Budi Hartono dengan tingkat kesukaan 67,7 persen. Sedangkan Ririn Farabi Arafiq pendampingnya 74,2 persen kesukaannya adalah 62,8 persen.

    “Dan  Supian Suri  sekitar 72,7 persen sedangkan tingkat kesukaannya itu sekitar 58,2 persen. Lalu Chandra Rahmansyah itu tingkat dikenal oleh responden itu sekitar 64,2 persen sedangkan tingkat kesukaannya sekitar 52,2 persen,” kata Wawan. 

    Dari hasil survei ini, lanjut pria yang biasa disapa Wawan ditemukan 75, 5 persen responden  memilih calon wali kota dengan wakil wali kota itu berdasarkan kinerja dan pengalaman visi misi dan program yang ditawarkan.

    “Kalau sosok figur atau tokoh kandidat calon sekitar 66,8 persen sisanya 26,2 persen,” kata Wawan. 

    Wawan menambahkan survei ini dilaksanakan sejak tanggal 2 hingga 11 November 2024. Dengan responden tersebar di 11 kecamatan sebanyak 600 responden. 

    “Survei berlangsung selama 10 hari dari tanggal 2-11 November 2024. Terdiri dari 300 laki-laki dan 300 perempuan. Margin of error 4 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen,”

    “Sebanyak 81 persen dari responden sudah menentukan pilihan, 15 persen belum menentukan pilihan dan 4 persen tak tahu,” pungkasnya. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain

  • Imam-Ririn unggul di survei Pilwalkot Depok, warga ingin pemimpin religius

    Imam-Ririn unggul di survei Pilwalkot Depok, warga ingin pemimpin religius

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com

    Imam-Ririn unggul di survei Pilwalkot Depok, warga ingin pemimpin religius
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 16 November 2024 – 17:03 WIB

    Elshinta.com – Warga Kota Depok mayoritas menginginkan pemimpin yang religius dalam Pilkada 2024 mendatang. Hasil survei terbaru dari Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan pasangan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A. Rafiq sebagai calon yang paling sesuai dengan harapan tersebut. “Sebanyak 91,3% responden setuju Depok dipimpin oleh sosok yang religius,” ungkap Asrirawan, peneliti Voxpol, dalam rilis hasil survei di kanal YouTube resmi mereka, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Sabtu (16/11).

    Pasangan Imam-Ririn menempati posisi teratas dalam hal elektabilitas dengan raihan 51,7%, mengalahkan pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah yang hanya mendapat 39,2%. “Responden menilai Imam Budi Hartono sebagai figur paling populer dengan tingkat pengenalan 82,7%, diikuti Ririn Farabi dengan 74,2%,” jelas Asrirawan. Selain itu, dari sisi kesukaan, pasangan nomor urut 1 ini juga lebih disukai dengan angka dukungan di atas 60%.

    Temuan survei juga menunjukkan dukungan solid dari pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golongan Karya (Golkar) untuk pasangan Imam-Ririn. PKS, yang memiliki basis pemilih terbesar di Depok, menunjukkan 87% dukungan untuk mereka. “Mayoritas pemilih Golkar (70,1%) juga memilih pasangan ini,” tambahnya. Menariknya, sekitar 22,7% pemilih Partai Gerindra, yang sebenarnya menjadi pengusung pasangan Supian-Chandra, berpindah mendukung Imam-Ririn.

    Faktor religiusitas menjadi alasan utama di balik pilihan warga Depok, di mana 54,3% responden menganggap pasangan Imam-Ririn sebagai yang paling religius dibandingkan Supian-Chandra (39,5%). “Warga Depok juga menginginkan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sebagai prioritas utama,” ungkap survei tersebut.

    Survei dilakukan selama 10 hari, dari 2 hingga 11 November 2024, terhadap 600 responden di 11 kecamatan di Depok. Metode multistage random sampling digunakan dengan margin of error ±4% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei ini menjadi gambaran awal peta politik Depok menjelang Pilkada 2024.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemprov Jakarta Bantah Pelantikan Pejabat Terkait Pembagian Bansos Jelang Pilkada Megapolitan 15 November 2024

    Pemprov Jakarta Bantah Pelantikan Pejabat Terkait Pembagian Bansos Jelang Pilkada Megapolitan 15 November 2024

    Pemprov Jakarta Bantah Pelantikan Pejabat Terkait Pembagian Bansos Jelang Pilkada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi memastikan tak ada faktor yang bersifat pribadi dan transaksional dalam pelantikan 305 pejabat
    Pemprov Jakarta
    .
    Menurut dia, para pejabat itu telah melewati proses seleksi yang ketat serta melalui persetujuan sesuai kompetensi dan pengalaman.
    Proses ini dimulai sejak awal Agustus 2024 yang diajukan Pj Gubernur Jakarta sebelumnya, Heru Budi Hartono, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    “Proses pelantikan sudah mengalami proses yang lama, sejak Agustus lalu,” kata Teguh dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).
    Teguh mengatakan, proses seleksi tidak instan. Dia memastikan seleksi telah dilakukan sesuai
    standard operating procedur
    (SOP).
    “Tidak ada faktor
    like
    dan
    dislike,
    tidak ada faktor transaksional. Apabila ditemukan faktor itu, silakan Bapak dan Ibu bisa melaporkannya,” kata dia.
    Teguh menuturkan, pelantikan 305 pejabat administrator, pengawas dan ketua subkelompok (kasubkel) sudah melalui proses yang lama dengan melihat kebutuhan mendesak.
    “Pengangkatan, pemberhentian, mutasi maupun promosi merupakan suatu sisi kebutuhan organisasi dan penyegaran bagi pejabat serta telah mendapat persetujuan dari Kemendagri,” kata Teguh.
    “Jadi, bukan suatu proses instan melainkan sesuai SOP dan kewenangan,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD Fraksi PDI-P, Dwi Rio Sambodo menyebut, pelantikan 305 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Jakarta dicurigai berkaitan dengan politisasi bantuan sosial (bansos).
    Pasalnya, pelantikan para pejabat Pemprov itu digelar menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
    “Jika demikian, ada dugaan kuat hal ini berkaitan dengan motif politisasi pendistribusian bantuan sosial (bansos) kepada warga untuk Pilkada Jakarta 2024 mendatang,” ujar Dwi Rio, Jumat.
    Dwi Rio menuturkan, berdasarkan aturan, disebutkan bahwa mutasi tanpa persetujuan Kementerian Dalam Negeri merupakan tindak pidana.
    Aturan itu juga merujuk pada Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
    “Disebutkan bahwa pejabat pemerintahan yang terbukti menyalahgunakan wewenang dapat dikenakan sanksi administrasi berat,” imbuh dia.
    Larangan kepala daerah merotasi anak buahnya menjelang Pilkada itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.
    Ada dua pasal, yakni Pasal 71 ayat (2) dan 162 ayat (3) dalam undang-undang tersebut yang melarang setiap kepala daerah merotasi pejabat menjelang pelaksanaan kontestasi politik daerah, termasuk di Jakarta.
    Pasal 71 ayat (2) berbunyi,
    “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggatian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri”.
    “Jadi (larangan merotasi pejabat itu) enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (kepala daerah), bukan enam bulan sebelum pencoblosan,” kata Sakhroji.
    Sementara itu, Pasal 162 ayat (3) berbunyi,
    “Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri”.
    Dengan demikian, kepala daerah atau penjabat kepala daerah yang melakukan mutasi pejabat menjelang Pilkada 2024 berpotensi akan disanksi pidana, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
    Pasal 190 berbunyi
    “Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000”.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI Pastikan Penyaluran Bansos Tidak Terkait Pilkada 2024

    Pemprov DKI Pastikan Penyaluran Bansos Tidak Terkait Pilkada 2024

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama ini dilakukan tak ada kaitannya dengan kontestasi Pilkada 2024.

    Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Suharini Eliawati menyebut, Pemprov DKI selalu berkoordinasi dalam setiap pemberian bansos.

    “Pemprov DKI Jakarta memiliki program jaring pengaman sosial khusus melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kriteria Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar dijelaskan bahwa bansos disalurkan dalam tiga program.

    Pertama, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang diperuntukkan bagi warga berusia di atas 60 tahun.

    Kemudian, Kartu Anak Jakarta (KAJ) yang diperuntukkan bagi anak berusia 0 sampai 6 tahun.

    Terakhir, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang diperuntukkan untuk warga penyandang disabilitas.

    Adapun penyaluran bansos tahap 4 untuk pembayaran bulan Oktober, November, dan Desember tahun berjalan akan dilaksanakan di minggu kedua Desember 2024.

    “Hal ini lantaran perlu dilakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap para penerima bansos tahap 3 yang akan menerima bansos tahap 4,” ujarnya.

    Eli pun membantah bila ada penyaluran bansos lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

    Sebab sesuai aturan, bansos tersebut hanya bisa disalurkan oleh Dinas Sosial lewat ketiga program yang diatur dalam Pergub Nomor 44 Tahun 2022 itu.

    Adapun program sinergi yang telah dilakukan BUMD berupa program Sembako Murah dimana masyarakat dapat membeli berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

    Artinya, masyarakat tak diberi sembako secara cuma-cuma, mereka tetap harus membayar meski harga yang dipatok sangat terjangkau.

    “Dalam program Sembako Murah yang hadir di berbagai kelurahan di Jakarta, masyarakat dapat membeli paket sembako dengan harga yang lebih murah dari pasaran,” tuturnya.

    “Ini sebagai upaya perekonomian dapat terus berjalan,” kata anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi ini menambahkan.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta diminta mematuhi keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagi) Tito Karnavian yang menghentikan sementara pendistribusian bantuan sosial (bansos) jelang pencoblosan Pilkada 2024.

    Masyarakat pun diminta mengawasi kegiatan bansos yang dikhawatirkan dapat menguntungkan salah satu paslon yang maju dalam ajang kontestasi politik tingkat daerah tersebut.

    Hal ini diungkapkan oleh Anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo yang meminta masyarakat langsung melapor bila mengetahui adanya pendistribusian bansos.

    “Kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi program bansos ini, sebagai bentuk pelibatan publik dalam pencegahan korupsi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    Budi pun mengaku mengapresiasi kebijakan Mendagri Tito Karnavian yang menghentikan sementara penyaluran bansos, kecuali untuk dari yang membutuhkan, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

    Menurutnya, langkah ini perlu diambil guna menghindari adanya konflik kepentingan kepada salah satu pasangan calon.

    “Penghentian bansos ini bertujuan untuk memitigasi adanya konflik kepentingan, ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada ini,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI Jakarta saat masih dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono sempat jadi sorotan.

    Pasalnya, Heru menggencarkan program sembako murah beberapa bulan jelang Pilpres 2024 lalu.

    Kecurigaan muncul setelah Heru menggunakan kantong ramah lingkungan berwarna biru muda dalam program sembako murah ini.

    Warna ini identik dengan yang digunakan paslon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Hal ini pun mendapat kecamanan dari kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Kecurigaan ini pun sempat disampaikan kedua kubu saat mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya