Xcloud.id

Tag: Budi Hartono

  • Ini Alasan Heru Budi Diangkat jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Ini Alasan Heru Budi Diangkat jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemegang saham PT MRT Jakarta (Persero) menunjuk Heru Budi Hartono sebagai komisaris utama. Penunjukkan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Oktober 2024.

    Corporate Secretary MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan, penunjukkan Heru Budi sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta sesuai dengan Keputusan KPPS PT MRT Jakarta pada Oktober 2024. 

    “Penunjukan tersebut dilakukan pemegang saham sebagai langkah-langkah penyegaran jajaran komisaris dan melengkapi posisi Dewan Komisaris PT MRT Jakarta,” kata Tomo kepada Bisnis, Minggu (1/12/2024). 

    Tomo juga mengatakan, penunjukan Heru Budi tersebut juga untuk mendukung pembangunan MRT Jakarta tahap berikutnya. 

    Berdasarkan laman resmi MRT Jakarta, Heru Budi Hartono menjabat sebagai komisaris utama MRT Jakarta efektif sejak November 2024. 

    Selain menjabat sebagai komut MRT, Heru Budi saat ini juga mengemban tugas sebagai  staf khusus menteri sekretaris negara (mensesneg).

    Adapun PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada 17 Juni 2008, berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

    Struktur kepemilikan saham yaitu Pemprov DKI Jakarta sebesar 99,98% dan PD Pasar Jaya menggenggam sebesar 0,02%.

  • Tim Supian-Chandra Sebut Imam-Ririn Tak Tandatangani Rekapitulasi 5 Kecamatan

    Tim Supian-Chandra Sebut Imam-Ririn Tak Tandatangani Rekapitulasi 5 Kecamatan

    Depok –

    Tim pasangan calon Pilwalkot Depok nomor urut 2 menyatakan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah mengklaim menang di Pilkada Depok 2024. Kuasa hukum Supian-Chandra, Andi Tatang, menyebut tim paslon nomor urut 1, Imam Budi Hartono-Ririn Farabi, tidak menandatangani hasil rekapitulasi di lima kecamatan.

    Dia mengatakan akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mengaitkan undang-undang Pilkada serta pidana umum. Sebab, ia menilai hal itu merusak demokrasi.

    “Dan ini kami akan tindak lanjuti secara hukum baik menggunakan undang-undang Pilkada dan tentang pidana umumnya. Kenapa? Ini merusak demokrasi,” kata Andi kepada wartawan di Tanah Baru, Beji, Minggu (1/12/2024).

    “Ini menjadi provokatif terhadap Pemilukada tahun ini. Terlepas daripada mereka tidak mau tanda tangan di beberapa kecamatan yang notabene mereka kalah oleh 02 itu menjadi bagian dinamika. Yang paling terpenting adalah saksi-saksi di TPS sudah tanda tangan di C1. Ini yang paling penting,” jelasnya.

    Andi menyebut tim Imam-Ririn tak menandatangani pleno rekapitulasi suara di lima dari 11 kecamatan yang ada di Depok. 4 Kecamatan dimenangkan oleh Supian-Chandra, sedangkan satu kecamatan dimenangkan oleh Imam-Ririn.

    “Sejauh ini yang kami ketahui pertama adalah Sukmajaya kemudian kecamatan Cimanggis, kecamatan Cilodong, kecamatan Cinere dan terakhir yang satu lagi ya, Cipayung,” ucapnya.
    Dia mengatakan Imam-Ririn menang di Kecamatan Cinera. Namun, tim Imam-Ririn tak menandatangani hasil rekapitulasi.

    Andi mengatakan pihak Imam-Ririn meminta adanya penghitungan ulang suara. Dia menilai sejak 20 tahun PKS di Depok tak ada arahan terkait penghitungan suara ulang.

    “Sejauh ini mereka meminta untuk dilakukan adanya penghitungan ulang. Ini juga menjadi aneh. Di tingkat TPS sudah dilakukan penghitungan. Pencoblosan, penghitungan sedetail mungkin. Dan rekan-rekan harus ketahui bahwa saksi dari 01 PKS puluhan tahun mereka menjadi saksi di TPS tidak pernah adanya kegagalan,” tuturnya.

    (aik/aik)

  • Profil Heru Budi, Eks Pj Gubernur DKI yang jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Profil Heru Budi, Eks Pj Gubernur DKI yang jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Heru Budi Hartono, mantan Pj. Gubernur DKI Jakarta didapuk sebagai komisaris utama PT MRT Jakarta (Perseroda). 

    Berdasarkan laman resmi MRT Jakarta, Heru Budi Hartono menjabat sebagai komisaris utama MRT Jakarta sejak November 2024. 

    Selain menjabat sebagai komut MRT, Heru Budi saat ini juga mengemban tugas sebagai staf khusus menteri sekretaris negara (mensesneg).

    Pria yang lahir 59 tahun lalu ini memulai karirnya sebagai sebagai komisaris utama PT Delta Jakarta Tbk. (DLTA) pada 2014 hingga 2016. 

    Pada 2015, dia dipercaya menjadi kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, posisi yang diembannya hingga tahun 2017. 

    Pada periode yang sama, ia juga menjabat sebagai komisaris PT Bank DKI dari 2015 hingga 2018. 

    Kariernya semakin meroket ketika ia diangkat menjadi kepala sekretariat presiden (kasetpres) pada Juli 2017, posisi strategis yang dipegangnya hingga November 2024 untuk mendukung tugas Presiden Joko Widodo. 

    Selain itu, Heru juga menjabat sebagai komisaris PT Bank Tabungan Negara (BTN) dari tahun 2019 hingga 2022. 

    Pada 2022, Heru ditunjuk sebagai penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta, memimpin ibu kota selama masa transisi hingga 2024 dan kini menjabat sebagai komut MRT Jakarta. 

    Berikut susunan terbaru komisaris dan direksi MRT Jakarta:

    Komisaris

    Komisaris Utama    : Heru Budi Hartono

    Komisaris              : Dodik Wijanarko 

    Komisaris              : Deni Surjantoro

    Komisaris              : Jujun Endah Wahjuningrum 

    Komisaris              : Bambang Kristiyono

    Direksi

    Direktur Utama                                            : Tuhiyat

    Direktur Operasi dan Pemeliharaan                : Mega Tarigan

    Direktur Konstruksi                                      : Weni Maulina

    Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi : Roy Rahendra 

    Direktur Pengembangan Bisnis                       : Farchad H. Mahfud

  • Prabowo Putuskan Upah Minimum Naik 6,5%, Simak Besaran UMP Jakarta 2025 – Page 3

    Prabowo Putuskan Upah Minimum Naik 6,5%, Simak Besaran UMP Jakarta 2025 – Page 3

    Menengok setahun lalu, Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2024 resmi naik menjadi Rp5.067.381. UMP 2023 naik 165.583 dari UMP 2023 sebesar Rp 4.901.798.

    “Jadi rupiahnya dari Rp 4,9 juta jadi Rp 5.067.381 (UMP 2024),” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Selasa (21/11/2023).

    Dalam sidang Dewan Pengupahan, Pemprov DKI merekomendasikan UMP 2024 sebesar Rp5.067.381. Nominal ini bertambah Rp165.583 atau 3,378 persen dari UMP 2023 sebesar Rp4.901.798.

    Adapun Sidang Dewan Pengupahan yang diselenggarakan pada Jumat 17 November 2023 lalu di Balai Kota DKI Jakarta sempat berjalan alot. Anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha tak sependapat dengan unsur buruh dalam merumuskan besaran UMP.

    Heru mengatakan, pihaknya menggunakan alfa sebesar 0,3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

    “Dewan pengupahan mewakili pengusaha kemampuan mereka alfanya 0,2. Permohonan serikat pekerja tentunya lebih dari itu,” ujar Heru.

    “Maka Pemda DKI menetapkan alfa tertinggi 0,3 sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2023. Pemda DKI tidak bisa melewati peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, yaitu alfanya maksimum 0,3,” sambungnya.

  • Heru Budi Ditunjuk sebagai Komisaris Utama MRT Jakarta

    Heru Budi Ditunjuk sebagai Komisaris Utama MRT Jakarta

    Heru Budi Ditunjuk sebagai Komisaris Utama MRT Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Pj Gubernur Jakarta
    Heru Budi
    Hartono ditunjuk sebagai Komisaris Utama (komut) PT
    MRT
    Jakarta.
    Penunjukkan Heru Budi dilakukan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT MRT Jakarta pada bulan Oktober lalu.
    “Penunjukkan Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta sesuai dengan keputusan para pemegang saham (KPPS) PT MRT Jakarta pada bulan Oktober 2024,” kata Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Nasruddin Djoko saat dihubungi, Sabtu (30/11/2024).
    Nasruddin menyebut, penunjukkan Heru Budi sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta merupakan bentuk penyegaran jajaran komisaris perusahaan tersebut.
    Dengan ditunjuknya Heru Budi sebagai komut PT MRT Jakarta, lengkap sudah jajaran Dewan Komisaris perusahaan tersebut.
    “Penunjukkan tersebut merupakan langkah-langkah penuegaran jajaran komisaris dan melengkapi posisi Dewan Komisaris PT MRT Jakarta untuk mendukung pembangunan MRT Jakarta tahap berikutnya,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik Terkini: Kronologi Kecurangan RK-Suswono Dibongkar Warganet hingga Kotak Kosong Menang Pilkada Bangka dan Pangkalpinang

    Isu Politik Terkini: Kronologi Kecurangan RK-Suswono Dibongkar Warganet hingga Kotak Kosong Menang Pilkada Bangka dan Pangkalpinang

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini pada Sabtu (30/11/2024) menjadi perbincangan hangat pembaca. Berita kronologi kecurangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono yang dibongkar warganet menjadi berita politik yang menjadi fokus pembaca.

    Isu politik lainnya yang menjadi perhatian pembaca, yakni terkait PKS tumbang di Depok, pasangan Namia Gwijangge-Obed Gwijangge klaim unggul di 32 distrik Pilbup Nduga 2024, PDIP yang memecat politisi senior Effendi Simbolon, hingga kotak kosong yang memenangi Pilkada Bangka dan Pangkalpinang.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Dugaan Kecurangan RK-Suswono pada Pilgub Jakarta Dibongkar Warganet, Begini Kronologinya
    Dugaan kecurangan pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil (RK)-Suswono pada Pilgub Jakarta dibongkar warganet. Kronologinya berawal ketika kubu RK-Suswono yang sepertinya tidak puas dengan hasil hitung cepat atau quick count membuka sayembara berhadiah Rp 10 juta bagi masyarakat yang menemukan adanya kecurangan dalam Pilgub Jakarta 2024.

    Sayembara Rp 10 juta ini diungkapkan ketua tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono (Rido), Ahmad Riza Patria. Seorang warganet @gus_raharjo bahkan menyebut kubu paslon nomor urut 1 tidak becermin dengan menggelar sayembara yang justru membongkar dugaan kecurangan RK-Suswono pada Pilgub Jakarta.

    Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count dari berbagai lembaga survei, pasangan RK-Suswono meraih sekitar 39% suara, sedangkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih lebih dari 50% suara, sehingga berpeluang menang satu putaran.

    2. PKS Tumbang, KPU Minta Warga Tunggu Rekapitulasi Suara Pilkada Depok 2024 Selesai
    Pasangan calon (paslon) Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq yang diusung PKS dan Golkar tumbang di Depok. Warga pun diminta menunggu rekapitulasi suara Pilkada Depok 2024 yang akan diumumkan resmi KPU Kota Depok.

    Rekapitulasi suara Pilkada Kota Depok 2024 di kecamatan dijadwalkan berlangsung pada 28 November hingga 3 Desember 2024. Proses tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam menentukan hasil akhir.

    Rekapitulasi tersebut nantinya akan dilanjutkan ke kabupaten/kota dan provinsi untuk Pilkada Jabar 2024 hingga akhirnya ditetapkan secara resmi oleh KPU.

    3. PDIP Pecat Effendi Simbolon karena Tak Dukung Pramono-Rano pada Pilkada Jakarta 2024
    Effendi Simbolon resmi dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Effendi Simbolon dipecat karena tidak mendukung pasangan calon (paslon) yang diusung partainya, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) pada Pilkada Jakarta 2024.

    Effendi Simbolon diketahui mendukung paslon Ridwan Kamil-Suswono. Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat membenarkan pemecatan Effendi Simbolon.

    4. Klaim Menang di Pilbup Nduga, Pasangan Namia-Obed Unggul di 32 Distrik
    Ketua tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Kabupaten Nduga Namia Gwijangge-Obed Gwijangge, Leri Gwijangge mengatakan, hasil hitungan tim mengukuhkan kemenangan pasangan Namia-Obed di Pilbup Nduga 2024.

    Berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah mufakat atau sistem pemilihan noken, kata Leri, pasangan Namia-Obed mendapat dukungan bulat dari 32 distrik dengan total suara mencapai 50.000.

    Diketahui, Pilbup Nduga 2024 diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Nduga nomor urut 1 Namia Gwijangge-Obed Gwijangge dan paslon nomor urut 2 Dinard Kelnea-Yoas Beon.

    5. Kotak Kosong Menang pada Pilkada Bangka dan Pangkalpinang, Pilkada Ulang Dijadwalkan September 2025
    Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengunjungi Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, dua daerah yang pada Pilkada 2024 dimenangkan oleh kotak kosong.

    Idham menyampaikan, sesuai dengan aturan, apabila pasangan calon tunggal dalam Pilkada 2024 tidak memperoleh suara minimal 50%, maka akan digelar pemungutan suara ulang yang rencananya akan dilaksanakan pada September 2025.

    Pilkada di Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka diikuti oleh pasangan calon tunggal yang mendapatkan dukungan penuh dari partai politik di DPRD maupun non-DPRD. Meski demikian, hasil pemungutan suara menunjukkan pasangan calon tunggal ini kalah dari kotak kosong dengan selisih suara yang cukup besar.

  • Analisis di Balik Tumbangnya Dominasi PKS di Depok

    Analisis di Balik Tumbangnya Dominasi PKS di Depok

    Jakarta –

    Pasangan yang diusung PKS di Pilkada Depok, Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq, kalah dalam hitung cepat atau quick count lembaga survei. Apa yang menyebabkan dominasi PKS di Depok terancam berakhir?

    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam mengutarakan analisisnya terkait terancam berakhirnya dominasi PKS di Depok. Menurutnya, pemilih di Depok semakin kritis dengan kepemimpinan kader PKS.

    “Menguatnya critical voters atau pemilih yang semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintahan Depok selama dua dekade di bawah kepemimpinan kader-kader PKS, yang dinilai perubahannya kurang signifikan,” ujar Umam kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

    Ketika approval rate pemerintahan sebelumnya kurang optimal, kata Umam, seringkali membuka celah bagi penantang baru untuk lebih efektif mengonsolidasikan kekuatannya. Lalu, faktor berikutnya adalah sosok Supian Suri.

    “Faktor ketokohan Supian Suri yang dinilai lebih tegas dan berpengalaman. Posisi sebelumnya sebagai mantan Sekda menjadi bekal memadai untuk memahami kompleksitas kebijakan publik di Depok. Selain itu, posisi Sekda itu juga tentu menguatkan networkingnya di lingkungan sosial masyarakat Depok, sehingga pengenalan dan engagement dengan tokoh-tokoh lokal semakin kuat,” tambahnya.

    Selain itu, Umam mengatakan ketokohan Supian Suri juga lebih terbuka. Supian, tambah Umam, meminta dukungan kepada tokoh-tokoh dan jaringan Nahdlatul Ulama (NU), termasuk kepada cucu pendiri NU KH Bisri Sansuri, yaitu KH Abdussalam Sohib Jombang.

    “Beberapa faktor itu menjadi penentu utama mengapa dominasi politik PKS akhirnya tumbang di hampir 2 dekade ini. Namun bagaimanapun juga, PKS masih tetap punya basis yang kuat di Depok,” sambungnya.

    Sebelumnya, data masuk hasil hitung cepat atau quick count Pilwalkot Depok versi Voxpol mencapai 96% total suara. Pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah mengungguli duet Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq.

    Supian-Chandra mendapatkan 53,07% suara. Sementara itu, total suara Imam-Ririn di angka 46,93%.

    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq: 45,75%
    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 54,25%

    Hasil quick count ini bukan hasil resmi Pilkada 2024. Hasil resmi Pilkada 2024 akan diketahui lewat rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU mulai 27 November hingga 16 Desember 2024.

    (isa/idn)

  • Isu Politik Terkini: Heru Budi Jadi Staf Khusus Mensesneg hingga Pesan Anies ke Pramono-Rano

    Isu Politik Terkini: Heru Budi Jadi Staf Khusus Mensesneg hingga Pesan Anies ke Pramono-Rano

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik terkini Beritasatu.com sepanjang Jumat (28/11/2024) dimulai dari pelantikan Heru Budi sebagai staf khusus mensesneg hingga pesan Anies Baswedan ke Pramono-Rano yang mengeklaim memenangi Pilkada Jakarta satu putaran.

    Tidak ketinggalan juga berita terkait Pilkada Jakarta dan ucapan selamat dari mantan presiden Joko Widodo kepada sang menantu, Bobby Nasution yang disebut memenangi Pilgub Sumatera Utara (Sumut).

    Berikut lima isu politik terkini:

    1. Heru Budi Dilantik Jadi Staf Khusus Mensesneg
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik mantan penjabat gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menjadi staf khusus Kementerian Sekretaris Negara pada Jumat (29/11/2024). Posisi Heru Budi sebagai kepala staf kepresidenan digantikan Mayjen TNI Ariyo Windutomo

    Prasetyo menuturkan pergeseran posisi merupakan bagian dari penyegaran jabatan di lingkungan istana.

    “Secara spesifik namanya staf khusus ya, kami akan terus berdiskusi. Namun, tentu dengan pengalaman beliau di kasetpres mendampingi Pak Jokowi, sebagai penjabat gubernur Jakarta, kami akan membutuhkan beliau terus mengabdi di Kemensetneg,” ujar Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (29/11/2024). 

    2. Pramono-Rano Menang Satu Putaran, Tim Pemenangan Kawal Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan
    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, meraih kemenangan dalam satu putaran pada PilkadaJakarta 2024. Berdasarkan hasil real count formulir C yang dirilis oleh KPU DKI, pasangan ini memperoleh 2.183.577 suara atau 50,07 persen.

    Ketua tim pemenangan, Lies Hartono atau Cak Lontong, mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil ini. 

    “Kami bersyukur atas pencapaian ini. Berdasarkan hasil perhitungan KPU melalui formulir C, pasangan Pramono-Rano telah meraih lebih dari 50%, sehingga Pilgub Jakarta 2024 berlangsung dalam satu putaran,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (29/11/2024).

  • Jabatan Baru Heru Budi Hartono: Staf Khusus Mensesneg Prasetyo Hadi

    Jabatan Baru Heru Budi Hartono: Staf Khusus Mensesneg Prasetyo Hadi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Heru Budi Hartono mendapat penugasan baru selepas tidak menjabat lagi sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Hal itu disampaikan Heru ketika ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Stafsus Mensesneg,” kata Heru kepada wartawan.

    Namun demikian, dia masih belum mengetahui tugas apa yang akan dijalankan. Semua tergantung kepada keputusan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Prasetyo menjelaskan penugasan untuk Heru masih dalam pembicaraan. Diskusi internal akan dilakukan.

    “Tapi dari pengalaman beliau, tentu kekhususannya tidak hanya satu bidang,” ujar Prasetyo.

    Diketahui Heru menjabat sebagai kasetpres sejak era Presiden Joko Widodo. Dia juga mengemban tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Kini posisi Kepala Sekretariat Presiden diisi oleh Mayjen Ariyo Windutomo.

    “Dengan pengalaman beliau di kasetpres, pengalaman beliau mendampingi bapak presiden Jokowi, dengan pengalaman beliau sebagai Pj gubernur, ilmunya sangat banyak. Kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekretariat Negara,” kata Prasetyo terkait sosok Heru.

    Berikut Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemensetneg :

    1. Drs. Setya Utama, M.Si. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

    2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    6. Mohamad Yusuf Permana, S.E. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    7. Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    8. Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    9. Dr. Al Muktabar, M.Sc. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, S.Sos., M.A. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    11. Purnomo Sucipto, S.H., LL.M. Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    12. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    13. Mailani Amperawan, S.E., M.Si. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    14. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev. Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    15. Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M. Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    16. Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    17. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

    18. Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;

    19. Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

    20. Dr. Ir. Gogor Oko Nurharyoko, M.Sc. Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;

    21. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;

    22. Ratih Mayangsari, S.E., M.Si. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;

    23. M. Rokib, S.H., M.H. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;

    24. Nandang Haris, S.IP., M.P.P. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;

    25. Sari Harjanti S.IP., M.Si. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.

    (miq/miq)

  • Sosok Mayjen TNI Ariyo Windutomo, Kasetpres Kepercayaan Prabowo Pengganti Heru Budi

    Sosok Mayjen TNI Ariyo Windutomo, Kasetpres Kepercayaan Prabowo Pengganti Heru Budi

    Jakarta, Beritasatu.com – Mayjen TNI Ariyo Windutomo dilantik sebagai kepala sekretariat presiden (kasetpres) dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ariyo resmi menggantikan Heru Budi Hartono. 

    Mayjen TNI Ariyo Windutomo dilantik menjadi kasetpres oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bhakti, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Mayjen Ariyo Windutomo sebelumnya menjabat sebagai kepala satuan pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan (Unhan). 

    Aryo dipromosi menjadi kasetpres berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada 31 Oktober 2024.

    Mayjen TNI Ariyo Windutomo merupakan abituren Akademi Militer (Akmil) 1996. Aryo bertugas di Kementerian Pertahanan (Kemhan). 

    Ia pernah menjabat sebagai kepala bagian kepegawaian Kemhan, lalu diangkat menjadi kepala biro umum Sekretariat Jenderal, sebelum ditugaskan sebagai kasatwas Unhan.

    Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Mayjen TNI Ariyo Windutomo dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi kasetpres karena dinilai layak mengemban amanah tersebut. Aryo sudah bertugas membantu Prabowo sejak di Kemhan.

    “Saya kira apa pun itu, beliau (Prabowo) pasti memilih yang terbaik yang beliau paham betul track record-nya. Mayjen Ariyo itu memang sudah sepantasnya di situ dan kami yakin beliau bisa menjalankan tugas sebaiknya,” kata Prasetyo.

    Sementara itu Heru Budi Hartono sekarang diangkat menjadi staf khusus mensesneg dan jabatan kasetpres diserahkan ke Mayjen TNI Ariyo Windutomo.