Temui Dedi Mulyadi, Supian Suri Bahas Ketimpangan SMP dan SMA di Depok
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Wali kota Depok terpilih Supian Suri menyinggung persoalan kekurangan SMA/sederajat di Kota Depok saat bertemu dengan calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Dedi Mulyadi.
Melalui video yang ditayangkan di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, awalnya Dedi bertanya tentang apa pembenahan di sektor pendidikan Depok yang akan dilakukan Supian.
Supian pun menjawab
to the point
dengan membeberkan ketimpangan jumlah SMP dengan SMA/sederajat.
“Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri kami ada 15 sekolah, SMK Negeri ada 4,” kata Supian mengutip tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Sabtu (7/12/2024).
Jumlah tersebut masih dinilai tidak seimbang saat melihat lulusan siswa SMP di Depok disebut mencapai 34 ribu orang.
“Ketampung enggak (lulusan siswa SMP)?” tanya Dedi kepada Supian.
“Enggak ketampung, Kang Gub,” jawab Supian.
Supian menjelaskan, pemetaan sekolah di wilayah Depok yang masih kurang bukan hanya dikarenakan kurangnya jumlah sekolah negeri.
“Ada dua permasalahan yang perlu disampaikan ke Kang Gub. Jadi di beberapa titik, masih dibutuhkan sekolah negeri karena memang belum ada SMA atau SMK swasta yang terjangkau,” ujar Supian.
Pasalnya, di beberapa wilayah lainnya di Depok, pemerintah justru harus memusatkan perhatian pada sekolah swasta yang sepi murid lantaran kalah saing dari hadirnya sekolah negeri.
“Jadi kita harus
support
sekolah swasta dan tidak harus menghadirkan sekolah negeri lagi di situ,” jelas dia.
Hal itu yang nantinya akan menjadi perencanaan serius seusai Supian Suri resmi dilantik sebagai Wali Kota Depok 2025-2030.
Sebagai informasi, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Depok menetapkan kemenangan atas paslon nomor urut 2 Supian Suri-Chandra Rahmansyah.
Paslon yang diusung koalisi Perubahan Depok Maju ini memperoleh 451.785 suara dan resmi menumbangkan dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berjaya hampir 20 tahun.
Sementara paslon nomor urut 1 Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq yang diusung PKS dan Golkar meraup 396.863 suara.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Budi Hartono
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4969049/original/097563600_1728947730-IMG_7369.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Heru Budi Hartono Ditunjuk Jadi Komisaris Utama PT MRT Jakarta – Page 3
Adapun susunan lengkap jajaran dewan komisaris beserta direksi MRT Jakarta adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama: Heru Budi Hartono
Komisaris:
Dodik Wijanarko;
Deni Surjantoro;
Jujun Endah Wahjuningrum; dan
Bambang KristiyonoDirektur Utama: Tuhiyat
Direktur Operasi dan Pemeliharaan: Mega Tarigan
Direktur Konstruksi: Weni Maulina
Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi: Roy Rahendra
Direktur Pengembangan Bisnis: Farchad H Mahfud
-

Ini Alasan Heru Budi Diangkat jadi Komisaris Utama MRT Jakarta
Bisnis.com, JAKARTA – Pemegang saham PT MRT Jakarta (Persero) menunjuk Heru Budi Hartono sebagai komisaris utama. Penunjukkan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Oktober 2024.
Corporate Secretary MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan, penunjukkan Heru Budi sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta sesuai dengan Keputusan KPPS PT MRT Jakarta pada Oktober 2024.
“Penunjukan tersebut dilakukan pemegang saham sebagai langkah-langkah penyegaran jajaran komisaris dan melengkapi posisi Dewan Komisaris PT MRT Jakarta,” kata Tomo kepada Bisnis, Minggu (1/12/2024).
Tomo juga mengatakan, penunjukan Heru Budi tersebut juga untuk mendukung pembangunan MRT Jakarta tahap berikutnya.
Berdasarkan laman resmi MRT Jakarta, Heru Budi Hartono menjabat sebagai komisaris utama MRT Jakarta efektif sejak November 2024.
Selain menjabat sebagai komut MRT, Heru Budi saat ini juga mengemban tugas sebagai staf khusus menteri sekretaris negara (mensesneg).
Adapun PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada 17 Juni 2008, berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Struktur kepemilikan saham yaitu Pemprov DKI Jakarta sebesar 99,98% dan PD Pasar Jaya menggenggam sebesar 0,02%.
-

Tim Supian-Chandra Sebut Imam-Ririn Tak Tandatangani Rekapitulasi 5 Kecamatan
Depok –
Tim pasangan calon Pilwalkot Depok nomor urut 2 menyatakan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah mengklaim menang di Pilkada Depok 2024. Kuasa hukum Supian-Chandra, Andi Tatang, menyebut tim paslon nomor urut 1, Imam Budi Hartono-Ririn Farabi, tidak menandatangani hasil rekapitulasi di lima kecamatan.
Dia mengatakan akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mengaitkan undang-undang Pilkada serta pidana umum. Sebab, ia menilai hal itu merusak demokrasi.
“Dan ini kami akan tindak lanjuti secara hukum baik menggunakan undang-undang Pilkada dan tentang pidana umumnya. Kenapa? Ini merusak demokrasi,” kata Andi kepada wartawan di Tanah Baru, Beji, Minggu (1/12/2024).
“Ini menjadi provokatif terhadap Pemilukada tahun ini. Terlepas daripada mereka tidak mau tanda tangan di beberapa kecamatan yang notabene mereka kalah oleh 02 itu menjadi bagian dinamika. Yang paling terpenting adalah saksi-saksi di TPS sudah tanda tangan di C1. Ini yang paling penting,” jelasnya.
Andi menyebut tim Imam-Ririn tak menandatangani pleno rekapitulasi suara di lima dari 11 kecamatan yang ada di Depok. 4 Kecamatan dimenangkan oleh Supian-Chandra, sedangkan satu kecamatan dimenangkan oleh Imam-Ririn.
“Sejauh ini yang kami ketahui pertama adalah Sukmajaya kemudian kecamatan Cimanggis, kecamatan Cilodong, kecamatan Cinere dan terakhir yang satu lagi ya, Cipayung,” ucapnya.
Dia mengatakan Imam-Ririn menang di Kecamatan Cinera. Namun, tim Imam-Ririn tak menandatangani hasil rekapitulasi.Andi mengatakan pihak Imam-Ririn meminta adanya penghitungan ulang suara. Dia menilai sejak 20 tahun PKS di Depok tak ada arahan terkait penghitungan suara ulang.
“Sejauh ini mereka meminta untuk dilakukan adanya penghitungan ulang. Ini juga menjadi aneh. Di tingkat TPS sudah dilakukan penghitungan. Pencoblosan, penghitungan sedetail mungkin. Dan rekan-rekan harus ketahui bahwa saksi dari 01 PKS puluhan tahun mereka menjadi saksi di TPS tidak pernah adanya kegagalan,” tuturnya.
(aik/aik)
-

Profil Heru Budi, Eks Pj Gubernur DKI yang jadi Komisaris Utama MRT Jakarta
Bisnis.com, JAKARTA – Heru Budi Hartono, mantan Pj. Gubernur DKI Jakarta didapuk sebagai komisaris utama PT MRT Jakarta (Perseroda).
Berdasarkan laman resmi MRT Jakarta, Heru Budi Hartono menjabat sebagai komisaris utama MRT Jakarta sejak November 2024.
Selain menjabat sebagai komut MRT, Heru Budi saat ini juga mengemban tugas sebagai staf khusus menteri sekretaris negara (mensesneg).
Pria yang lahir 59 tahun lalu ini memulai karirnya sebagai sebagai komisaris utama PT Delta Jakarta Tbk. (DLTA) pada 2014 hingga 2016.
Pada 2015, dia dipercaya menjadi kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, posisi yang diembannya hingga tahun 2017.
Pada periode yang sama, ia juga menjabat sebagai komisaris PT Bank DKI dari 2015 hingga 2018.
Kariernya semakin meroket ketika ia diangkat menjadi kepala sekretariat presiden (kasetpres) pada Juli 2017, posisi strategis yang dipegangnya hingga November 2024 untuk mendukung tugas Presiden Joko Widodo.
Selain itu, Heru juga menjabat sebagai komisaris PT Bank Tabungan Negara (BTN) dari tahun 2019 hingga 2022.
Pada 2022, Heru ditunjuk sebagai penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta, memimpin ibu kota selama masa transisi hingga 2024 dan kini menjabat sebagai komut MRT Jakarta.
Berikut susunan terbaru komisaris dan direksi MRT Jakarta:
Komisaris
Komisaris Utama : Heru Budi Hartono
Komisaris : Dodik Wijanarko
Komisaris : Deni Surjantoro
Komisaris : Jujun Endah Wahjuningrum
Komisaris : Bambang Kristiyono
Direksi
Direktur Utama : Tuhiyat
Direktur Operasi dan Pemeliharaan : Mega Tarigan
Direktur Konstruksi : Weni Maulina
Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi : Roy Rahendra
Direktur Pengembangan Bisnis : Farchad H. Mahfud
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4245436/original/044403400_1669815714-UMP_DKI_Jakarta_Naik_Tapi_Ditolak_Pengusaha-merdeka.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Putuskan Upah Minimum Naik 6,5%, Simak Besaran UMP Jakarta 2025 – Page 3
Menengok setahun lalu, Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2024 resmi naik menjadi Rp5.067.381. UMP 2023 naik 165.583 dari UMP 2023 sebesar Rp 4.901.798.
“Jadi rupiahnya dari Rp 4,9 juta jadi Rp 5.067.381 (UMP 2024),” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Selasa (21/11/2023).
Dalam sidang Dewan Pengupahan, Pemprov DKI merekomendasikan UMP 2024 sebesar Rp5.067.381. Nominal ini bertambah Rp165.583 atau 3,378 persen dari UMP 2023 sebesar Rp4.901.798.
Adapun Sidang Dewan Pengupahan yang diselenggarakan pada Jumat 17 November 2023 lalu di Balai Kota DKI Jakarta sempat berjalan alot. Anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha tak sependapat dengan unsur buruh dalam merumuskan besaran UMP.
Heru mengatakan, pihaknya menggunakan alfa sebesar 0,3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.
“Dewan pengupahan mewakili pengusaha kemampuan mereka alfanya 0,2. Permohonan serikat pekerja tentunya lebih dari itu,” ujar Heru.
“Maka Pemda DKI menetapkan alfa tertinggi 0,3 sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2023. Pemda DKI tidak bisa melewati peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, yaitu alfanya maksimum 0,3,” sambungnya.
-
/data/photo/2024/10/16/670fb044e37c0.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Heru Budi Ditunjuk sebagai Komisaris Utama MRT Jakarta
Heru Budi Ditunjuk sebagai Komisaris Utama MRT Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Pj Gubernur Jakarta
Heru Budi
Hartono ditunjuk sebagai Komisaris Utama (komut) PT
MRT
Jakarta.
Penunjukkan Heru Budi dilakukan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT MRT Jakarta pada bulan Oktober lalu.
“Penunjukkan Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta sesuai dengan keputusan para pemegang saham (KPPS) PT MRT Jakarta pada bulan Oktober 2024,” kata Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Nasruddin Djoko saat dihubungi, Sabtu (30/11/2024).
Nasruddin menyebut, penunjukkan Heru Budi sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta merupakan bentuk penyegaran jajaran komisaris perusahaan tersebut.
Dengan ditunjuknya Heru Budi sebagai komut PT MRT Jakarta, lengkap sudah jajaran Dewan Komisaris perusahaan tersebut.
“Penunjukkan tersebut merupakan langkah-langkah penuegaran jajaran komisaris dan melengkapi posisi Dewan Komisaris PT MRT Jakarta untuk mendukung pembangunan MRT Jakarta tahap berikutnya,” tambah dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2024/11/28/6747a08d8ce76.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/22/67405262cdcee.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/12/03/674e7862675b4.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
