Xcloud.id

Tag: Budi Hartono

  • Daftar Orang Terkaya di Indonesia pada 2025 versi Forbes

    Daftar Orang Terkaya di Indonesia pada 2025 versi Forbes

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah pengusaha Indonesia kembali mencatatkan namanya dalam daftar orang terkaya terkaya di dunia versi Forbes. Dari sektor petrokimia hingga pertambangan, orang-orang terkaya Indonesia terus memperkuat posisi mereka dengan memanfaatkan peluang di berbagai industri strategis.

    Dilansir dari laman Forbes, berikut adalah sepuluh orang terkaya di Indonesia per Januari 2025, dengan rincian sumber kekayaannya.

    1. Prajogo Pangestu

    Prajogo Pangestu, yang dikenal sebagai pendiri PT Barito Pacific, perusahaan yang bergerak di sektor petrokimia, menduduki posisi pertama orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya mencapai US$ 45,3 miliar atau sekitar Rp 735 triliun pada akhir Januari 2025.

    Meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, Prajogo tetap berada di posisi puncak berkat kekuatan perusahaannya yang terus berkembang di sektor energi dan petrokimia.

    2. Low Tuck Kwong

    Low Tuck Kwong adalah pendiri PT Bayan Resources, perusahaan tambang batu bara yang terkenal. Kekayaannya mengalami peningkatan signifikan, tercatat mencapai US$ 28,4 miliar atau sekitar Rp 461 triliun pada Januari 2025. Peningkatan ini mencerminkan kinerja baik dari sektor tambang batu bara yang terus menunjukkan hasil positif meskipun tantangan industri energi.

    3. Budi Hartono

    Budi Hartono adalah pemilik Bank BCA dan pendiri Djarum, yang memiliki kekayaan sebesar US$ 23,2 miliar atau sekitar Rp 375 triliun pada Januari 2025. Walaupun mengalami sedikit penurunan dibandingkan sebelumnya, Budi tetap berada di posisi ketiga berkat keberhasilannya dalam sektor perbankan dan tembakau yang telah lama berkembang di Indonesia.

    4. Michael Hartono

    Michael Hartono, yang bersama saudaranya Budi Hartono mengelola Bank BCA dan Djarum, mencatatkan kekayaan sebesar US$ 22,3 miliar atau sekitar Rp 362 triliun. Meski ada penurunan dalam jumlah kekayaannya, Michael tetap berada di urutan keempat. Keterlibatannya dalam sektor perbankan dan tembakau memberikan kestabilan dalam portofolio kekayaannya.

    5. Sri Prakash Lohia

    Sri Prakash Lohia, yang mendirikan PT Indo-Rama Synthetics dan PT Indorama Corporation, sebuah perusahaan besar di sektor tekstil dan petrokimia, memiliki kekayaan sebesar US$ 8,6 miliar atau sekitar Rp 139 triliun pada Januari 2025.

    Dengan pertumbuhan yang stabil, Sri Prakash Lohia berhasil menjaga posisinya sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia di tengah ketatnya persaingan.

    6. Agoes Projosasmito

    Agoes Projosasmito, yang menjabat sebagai Presiden Komisaris di Amman Mineral Indonesia, sebuah perusahaan tambang tembaga dan emas, memiliki kekayaan sebesar US$ 6 miliar atau sekitar Rp 97 triliun. Meskipun kekayaannya sedikit menurun, Agoes tetap berada di antara sepuluh besar orang terkaya Indonesia berkat pengaruh besar perusahaan tambangnya.

    7. Dewi Kam

    Dewi Kam, yang merupakan pemegang saham minoritas di Bayan Resources dan pemilik PT Sumber Energi Prima Sakti, tercatat memiliki kekayaan sebesar US$ 5 miliar atau sekitar Rp 81 triliun pada Januari 2025. Sebagai salah satu wanita terkaya di Indonesia, Dewi Kam tetap mempertahankan posisinya dengan kontribusi besar di sektor pertambangan batu bara.

    8. Tahir Family

    Keluarga Tahir, pendiri Grup Mayapada yang bergerak di bidang kesehatan, real estate, dan perbankan, mengalami penurunan kekayaan yang signifikan menjadi US$ 4,9 miliar atau sekitar Rp 79 triliun.

    Meskipun demikian, mereka tetap menjadi salah satu keluarga terkaya di Indonesia berkat diversifikasi bisnis yang mereka jalani di berbagai sektor strategis.

    9. Chairul Tanjung

    Chairul Tanjung, pemilik CT Corp, sebuah konglomerat yang bergerak di sektor media, ritel, dan finansial, tercatat memiliki kekayaan sebesar US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp 73 triliun.

    Meski ada penurunan kekayaan dibandingkan tahun sebelumnya, Chairul tetap menjadi salah satu tokoh penting dalam dunia bisnis Indonesia, dengan pengaruh besar di berbagai sektor ekonomi.

    10. Djoko Santoso

    Djoko Santoso, yang dikenal sebagai pendiri Alfamart, memiliki kekayaan sebesar US$ 4 miliar atau sekitar Rp 64 triliun. Meskipun mengalami penurunan kekayaan, Djoko tetap berada di daftar sepuluh besar orang terkaya Indonesia berkat kesuksesannya dalam mengembangkan jaringan minimarket yang sangat populer di seluruh Indonesia.

    Demikianlah daftar orang terkaya di Indonesia berdasarkan data dari Forbes. Meskipun ada fluktuasi kekayaan di antara para pengusaha Indonesia ini, mereka tetap mendominasi berbagai sektor industri utama, seperti perbankan, energi, pertambangan, dan ritel.

  • Sudah Tahu Belum Orang-orang Terkaya di Indonesia? Ini Dia Daftarnya

    Sudah Tahu Belum Orang-orang Terkaya di Indonesia? Ini Dia Daftarnya

    Jakarta –

    Forbes merilis daftar orang terkaya di dunia, termasuk di Indonesia. Daftar orang terkaya di Indonesia pada 2025, masih diisi nama-nama besar yang menguasai sektor-sektor tertentu, seperti energi, tambang, hingga media. Siapa saja orang terkaya di Indonesia di tahun ini?

    Peringkat pertama ditempati oleh Prajogo Pangestu, pemilik Grup Barito Pacific. Berdasarkan data Forbes Real Time Billionaires per 29 Januari 2025, pria ini tercatat mempunyai kekayaan sebesar US$ 45,3 miliar, setara dengan sekitar Rp 724,8 triliun (kurs Rp 16.000).

    Kekayaannya ini membuat Prajogo juga masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia dengan menempati posisi ke-32. Adapun sumber kekayaan pria yang memiliki nama asli Phang Djoem Phen ini berasal dari bisnisnya di sejumlah sektor, seperti petrokimia dan energi.

    Posisi selanjutnya ditempati oleh Low Tuck Kwong dengan kekayaan sebesar US$ 28,4 miliar atau setara Rp 454,4 triliun. Kekayaannya ini membuat Kwong juga masuk dalam 100 orang terkaya di dunia dengan menempati posisi ke-67.

    Kwong dikenal sebagai raja batu bara sekaligus pendiri perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia, Bayan Resources. Pada bulan Agustus 2024 lalu, Kwong mengalihkan saham di Bayan bernilai US$ 6,6 miliar, kepada putrinya.

    Lalu, posisi ketiga ditempati oleh Robert Budi Hartono dengan kekayaan US$ 23,2 miliar atau setara Rp 371,2 triliun. Robert bersama dengan saudaranya, Michael Hartono mendapatkan sumber kekayaannya dari investasi di Bank Central Asia (BCA). Harta kekayaan keluarga Hartono itu awalnya dari perusahaan produsen rokok terbesar di Indonesia, Djarum.

    Sementara itu, Michael Hartono mempunyai kekayaan bersih sebesar US$ 22,3 miliar atau setara Rp 356,8 triliun. Kekayaannya itu membawa Michael menempati posisi ke-4 orang terkaya di Indonesia sekaligus posisi ke-88 sebagai orang terkaya di dunia.

    Berikut 10 daftar orang terkaya di Indonesia:

    1. Prajogo Pangestu dengan kekayaan bersih S$ 45,3 miliar, setara dengan sekitar Rp 724,8 triliun

    2. Low Tuck Kwong dengan kekayaan US$ 28,4 miliar atau setara Rp 454,4 triliun.

    3. Robert Budi Hartono dengan kekayaan US$ 23,2 miliar atau setara Rp 371,2 triliun.

    4. Michael Hartono dengan kekayaan sebesar US$ 22,3 miliar atau setara Rp 356,8 triliun

    5. Sri Prakash Lohia dengan kekayaan U$$ 8,6 miliar atau setara Rp137,6 triliun

    6. Agoes Projosasmito dengan kekayaan US$ 6 miliar atau sekitar Rp 96 triliun

    7. Dewi Kam dengan kekayaan US$ 5 miliar atau sekitar Rp 80 triliun

    8. Tahir dan keluarga dengan kekayaan US$ 4,9 miliar atau sekitar Rp 78,4 triliun

    9. Chairul Tanjung dengan kekayaan US$ 4,5 atau sekitar Rp 72 triliun

    10. Djoko Susanto dengan kekayaan US$ 4 miliar atau sekitar Rp 64 triliun

    (hns/hns)

  • Tim Transisi Ungkap Rencana Pram-Doel Pangkas Hari Kerja di Jakarta Jadi 4 Hari Seperti di Eropa

    Tim Transisi Ungkap Rencana Pram-Doel Pangkas Hari Kerja di Jakarta Jadi 4 Hari Seperti di Eropa

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel berencana memangkas hari kerja para pekerja di Jakarta menjadi empat hari dari sebelumnya lima hari.

    Hal ini disampaikan pengamat tata kota yang juga bagian Tim Transisi Pram-Doel, Nirwono Joga yang menyebut ide ini sudah diterapkan di berbagai kota di dunia.

    “Ini lagi tren di kota-kota Eropa sebenarnya, di Skandinavia. Apa itu? Pengurangan hari kerja, empat hari kerja. Empat hari kerja ini yang sedang digagas (Pramono)” ucapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Meski demikian, kebijakan pemangkasan jam kerja ini tak akan dilakukan terus menurus sepanjang waktu.

    Menurut rencana, kebijakan ini hanya akan diterapkan saat puncak musim hujan dimana biasanya intensitas hujan yang mengguyur Jakarta cukup deras.

    Kebijakan serupa pun disebut Nirwono sejatinya sudah pernah diterapkan di era kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

    Saat itu imbauan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) diberikan saat polusi udara di Jakarta semakin parah.

    “Saya ingat waktu zamannya pak Heru, pada saat puncak polusi, penerapan WFH juga sudah diterapkan, sekolah-sekolah juga diliburkan,” ujarnya.

    “Artinya, gagasan empat hari kerja ini bukan barang baru,” tambahnya menjelaskan.

    Akademisi dari Universitas Trisakti ini menambahkan, ide ini bakal lebih dulu dimatangkan oleh Pram-Doel sebelum benar-benar diimplementasikan di masyarakat.

    “Tentu yang menjadi PR itu empat hari kerja itu, mau hari apa yang diliburkan. Sistemnya bagaimana? Apakah satu hari yang libur itu benar-benar libur atau masih dalam konteks WFH,” tuturnya.

  • Pramono-Rano Mau Pangkas Hari Kerja Jadi 4 Hari Gara-gara Banjir dan Polusi Udara Jakarta Megapolitan 21 Januari 2025

    Pramono-Rano Mau Pangkas Hari Kerja Jadi 4 Hari Gara-gara Banjir dan Polusi Udara Jakarta Megapolitan 21 Januari 2025

    Pramono-Rano Mau Pangkas Hari Kerja Jadi 4 Hari Gara-gara Banjir dan Polusi Udara Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, berencana untuk memangkas hari kerja para pekerja dari lima menjadi empat hari.
    Kebijakan ini bertujuan untuk menambah hari libur bagi masyarakat, di samping Sabtu dan Minggu.
    Anggota Tim Transisi Pramono-Rano Bidang Kebijakan Publik, Nirwono Joga berujar, kebijakan ini dianggap sebagai langkah mitigasi terhadap bencana, seperti banjir dan polusi udara.
    “Misalnya ketika memasuki puncak musim hujan dengan ancaman banjir, maka solusi yang paling mudah adalah meliburkan pekerja,” ucap Nirwono saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    “Begitupula pada puncak musim kemarau. Jakarta tidak keluar dari tiga besar kota dengan polusi udara tertinggi. Solusinya paling mudah, murah, meriah adalah
    work from home
    (WFH),” kata dia lagi.
    Nirwono menjelaskan, kebijakan ini terinspirasi dari kota-kota di Eropa, khususnya Skandinavia, yang telah menerapkan sistem serupa.
    Pengaturan hari kerja ini dapat diterapkan secara fleksibel, misalnya dengan menetapkan hari libur pada Rabu atau Jumat, tergantung pada keputusan DPRD Jakarta.
    “Apakah masuk Senin, Selasa, kemudian Rabu libur, Kamis dan Jumat masuk, ini teman-teman DPRD yang akan memutuskan,” ungkap Nirwono.
    Ia juga menambahkan, kebijakan serupa pernah diterapkan oleh Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, dalam bentuk imbauan WFH saat puncak polusi udara melanda Jakarta.
    “Pada puncak-puncak polusi kemarin, sekolah-sekolah juga sudah diliburkan. Artinya, gagasan
    empat hari kerja
    bukan barang baru,” ucap Nirwono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mereka yang Mendadak Cabut Gugatan di MK: Andika Perkasa hingga Imam ‘PKS’

    Mereka yang Mendadak Cabut Gugatan di MK: Andika Perkasa hingga Imam ‘PKS’

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) hingga kini masih menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilkada Serentak 2024 yang diajukan oleh hampir 300 pemohon di seluruh Indonesia.

    Dari ratusan pemohon yang mengajukan gugatan sengketa pilkada tersebut, ternyata beberapa paslon di antaranya mendadak mencabut gugatannya tanpa alasan yang jelas.

    Pencabutan gugatan sengketa pemilu itu tidak hanya dilakukan pada tingkat pemilu wali kota saja, tetapi juga pemilihan bupati dan pemilihan gubernur di seluruh wilayah di Indonesia.

    Salah satu pihak yang mencabut gugatan PHPU di MK adalah paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Andika-Hendi). 

    MK mengonfirmasi bahwa Andika-Hendi mencabut gugatan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2024 yang teregistrasi dengan Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025.

    “Dengan konfirmasi ini kami sampaikan bahwa MK telah menerima secara administratif permohonan pencabutan atau penarikan Perkara 263 untuk PHPU (perkara hasil pemilihan umum) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz dilansir dari Antara, Rabu (15/1/2025).

    Faiz menjelaskan penarikan permohonan merupakan hal yang lumrah dan bisa dilakukan untuk perkara mana pun sebelum permohonan diputus. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    “Permohonan bisa ditarik, itu secara tertulis ataupun secara lisan di persidangan,” ujarnya.

    Menurut Faiz, Andika-Hendi telah mengajukan surat pencabutan perkara ke Mahkamah pada Senin siang. “Sesuai dengan tanggal permohonan suratnya, itu di tanggal ini,” katanya.

    Pencabutan permohonan Andika-Hendi akan dikonfirmasi lebih lanjut dalam sidang pemeriksaan perkara yang direncanakan digelar pada Senin (20/1). Di dalam sidang pemeriksaan perkara tersebut, MK akan mendengarkan keterangan KPU selaku termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

    “Setiap permohonan pencabutan atau penarikan permohonan akan dikonfirmasi oleh panel hakim yang memeriksanya. Termasuk untuk penarikan permohonan PHPU untuk pilgub di Jawa Tengah, itu akan dikonfirmasi nanti di panel 1 oleh panel hakim yang memeriksa perkara,” imbuhnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Hendrar Prihadi alias Hendi membenarkan bahwa pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) itu mencabut gugatan sengketa hasil Pilkada Jawa Tengah 2024. Akan tetapi, Hendi enggan membeberkan alasan gugatannya dicabut.

    “Langsung ke Pak Andika atau DPP PDIP saja. Satu pintu informasinya,” kata Hendi saat dihubungi Antara. 

    Berikut rincian kandidat atau paslon di Pilkada 2024 yang mendadak mencabut gugatan di MK

    Pemilihan Gubernur

    1. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi pada tanggal 13 Januari 2025 tanpa alasan yang jelas.

    2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 Willy Midel Yoseph-Habib Ismail Bin Yahya menarik Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur (PHPU Gub) Kalimantan Tengah pada Kamis 9 Januari 2025.

    3. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan telah mencabut gugatan sengketa pemilu. Sementara Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Tina Nur Alam tetap melanjutkan gugatan di MK.

    4. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor Urut 2 Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw mencabut permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 pada 13 Januari 2025.

    Pemilihan Bupati

    1. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 Ridwan Yasin dan Muksin Badar mencabut gugatan pada selasa 14 Januari 2025

    2. Calon Bupati Deiyai Papua Tengah Nomor Urut 3 Yan Ukago dan Stefanus Mote menarik gugatan sengketa pemilu pada Rabu 15 Januari 2025 alasannya pertimbangan internal.

    3. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangandaran Nomor Urut 02 Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat (Hudang) menarik permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bupati) pada Rabu 8 Januari 2025.

    4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Nomor Urut 02 Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024 (PHPU Bupati) Bogor pada 8 Januari 2025.

    5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Kepulauan Riau Nomor Urut 2, Alias Wello-Muhammad Ishak dibatalkan permohonannya oleh hakim karena pihak kuasa hukum tidak hadir dan dianggap gugur pada 8 Januari 2025.

    6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Gunawan Hs dan Umar Usman (Gunawan-Usman) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024 pada 8 Januari 2025

    7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut 1 Abdul Ghofur dan Yuhronur Efendi (Ghofur-Firosya) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupat pada 8 Januari 2025.

    8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Nomor Urut 2 Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra (Evi-Rico) mencabut Perkara Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati (PHPU Bup) Kabupaten Bengkulu Tengah 2024 pada 8 Januari 2025

    9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Nomor Urut 02 W. Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan mencabut gugatan karena tidak memenuhi syarat persidangan pada 9 Januari 2025.

    10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Nomor Urut 2 Sahrul Sukardi-Alamsyah Arifin telah mencabut permohonan gugatannya karena kesepakatan antara penasihat hukum dan kliennya tidak tercapai pada tanggal 9 Januari 2025.

    11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut 1 Andi M. Akbar Mattawang Djuarzah dan Serfianus menarik permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 pada 9 Januari 2025

    12. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 3 Alfian Mawardi dan Agati Sulie Mahyudin mencabut permohonan sengketa pemilu di MK pada Senin 13 Januari 2025

    13. Pemantau Pemilihan Bupati Fakfak yang diwakili Saparuddin mencabut gugatan sengketa pilkada di MK pada Selasa 14 Januari 2025.

    14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 Ridwan Yasin dan Muksin Badar mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Gorontalo Utara 2024 pada 14 Januari 2025.

    15. Pemantau Pemilihan Bupati Sorong Selatan yaitu Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) yang diwakili Saparuddin selaku koordinator PPI mencabut gugatan sengketa pemilu di MK pada Selasa 14 Januari 2025.

    16. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Nomor Urut 5 Imanuel Ekadianus Blegur-Lukas Reiner Atabuy mengajukan permohonan pencabutan Perkara Perselisihan Hasil Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Selasa 14 Januari 2025.

    Pemilihan Wali Kota

    1. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Depok Nomor Urut 1 Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq (Imam-Ririn) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PHP Walkot) Depok 2024 pada 8 Januari 2025

    2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Nomor Urut 02 Deri Asta dam Desni Seswinari telah mencabut gugatan sengketa pemilu pada Jumat 10 Januari 2025

    3. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 4 Erna Rasyid Taufan-M Rahmat Sjamsu Alam telah mencabut gugatannya pada 10 Januari 2025.

    4. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Nomor Urut 01 Nofi Candra dan Leo Murphy membatalkan gugatan sengketa pemilu di MK karena tidak hadir.

  • Jakarta Akhirnya Punya Gubernur dan Wakil Gubernur Baru… Megapolitan 15 Januari 2025

    Jakarta Akhirnya Punya Gubernur dan Wakil Gubernur Baru… Megapolitan 15 Januari 2025

    Jakarta Akhirnya Punya Gubernur dan Wakil Gubernur Baru…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta secara resmi menetapkan
    Pramono Anung
    dan
    Rano Karno
    sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030.
    Penetapan ini dilakukan dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung
    DPRD Jakarta
    pada Selasa (14/1/2025), yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin.
    “Secara resmi kami mengumumkan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi DKl Jakarta nomor urut 3, Saudara Dr. Ir, Pramono Anung Wibowo, MM, dan Saudara H. Rano Karno, S.IP,” ucap Khoirudin, Selasa.
    Khoirudin menyampaikan, Pramono Anung-Rano Karno berhasil unggul dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta dengan perolehan suara 50,07 persen atau 2.183.239 suara, mengalahkan kandidat lainnya.
    Setelah penetapan ini, DPRD Jakarta akan segera mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri untuk melantik pasangan Pramono Anung-Rano Karno.
    Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan dijadwalkan pada 7 Februari 2025.
    “Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada keputusan baru,” kata Khoirudin.
    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi memastikan pelantikan akan dilakukan di Jakarta oleh Presiden RI. Namun, untuk detail lokasi dan acara pelantikan masih menunggu informasi dari pemerintah pusat.
    “Lokasi pelantikan pastinya di Ibu Kota Negara ya, di Jakarta pastinya. Saya belum tahu, tapi nanti yang melantik Pak Presiden. Nanti kita tunggulah informasi dari pemerintah pusat,” ucap Teguh di Gedung DPRD Jakarta, Selasa.
    Untuk membahas langkah pemerintahan Jakarta ke depannya, Teguh dijadwalkan bertemu dengan Tim Transisi Pramono Anung dan Rano Karno pada Kamis (16/1/2025).
    Sebelumnya, Tim Transisi telah bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Marullah Matali pada Senin (13/1/2025).
    Dalam pertemuan awal tersebut, dibahas sejumlah program prioritas jangka pendek yang akan dijalankan setelah pelantikan, termasuk upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan di Jakarta.
    Teguh menyebut pertemuan awal itu masih bersifat umum dan memerlukan diskusi lebih mendalam.
    “Untuk pertemuan dengan Tim Transisi tidak cukup dengan sekali, pada saat kemarin Senin 13 Januari 2025 itu masih sifatnya umum,” kata Teguh.
    Pertemuan pada Kamis mendatang akan menjadi tatap muka langsung pertama antara Teguh dan Tim Transisi.
    Sebagai Pj Gubernur, Teguh menyampaikan sejumlah pesan penting kepada pemerintahan baru. Ia mengingatkan agar fokus utama tetap pada pelayanan dasar masyarakat, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
    Selain itu, ia berharap Pemprov Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno dapat mendukung program strategis pemerintah pusat.
    “Tapi kalau dari sisi kami pastinya pertama mengutamakan bagaimana urusan-urusan yang terkait dengan pelayanan dasar, apakah itu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan yang sangat penting bagaimana Pemprov DKI Jakarta juga bisa men-
    support
    program-program strategis pemerintah pusat,” ujar Teguh.
    Teguh mengaku tidak meragukan kinerja Pramono Anung dan Rano Karno dalam pemimpin Jakarta.
    Menurutnya, pengalaman Pramono sebagai mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Rano Karno sebagai mantan Wakil Gubernur Banten akan menjadi modal kuat dalam memimpin Jakarta.
    “Kita sangat paham, Pak Pramono adalah birokrat yang sangat berpengalaman, saat menjabat Mensesneg juga sangat-sangat kompeten, beliau pastinya tahu. Pak Rono Karno juga,” kata Teguh.
    Teguh menegaskan Pemprov Jakarta siap memberikan dukungan penuh agar proses transisi pemerintahan dapat berjalan optimal dan lancar.
    “Kami menyampaikan selamat dan siap untuk bersama-sama dengan tim transisi untuk membahas lebih lanjut agar nanti setelah pelantikan langsung bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Teguh.
    Penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menandai berakhirnya periode dua tahun Jakarta tanpa gubernur definitif sejak berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan pada 16 Oktober 2022.
    Selama periode ini, posisi gubernur diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur. Heru Budi Hartono ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jakarta mulai 17 Oktober 2022, menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022.
    Masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa masa jabatan Pj Gubernur adalah satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya, dengan kemungkinan penggunaan orang yang sama atau berbeda.
    Meskipun masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta berakhir pada 17 Oktober 2024, ia tidak diusulkan untuk perpanjangan. Sebagai gantinya, Teguh Setyabudi ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jakarta yang baru.
    Kini, dengan penetapan dan rencana pelantikan pada Februari 2025, Jakarta bersiap memasuki babak baru di bawah kepemimpinan definitif Pramono Anung dan Rano Karno.
    Pemerintahan yang baru diharapkan mampu menjawab tantangan kota sekaligus membawa Jakarta menuju kemajuan yang lebih baik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Gubernur Jakarta Namai Bayi Jerapah di Ragunan “Rajaka” Megapolitan 8 Januari 2025

    Pj Gubernur Jakarta Namai Bayi Jerapah di Ragunan “Rajaka” Megapolitan 8 Januari 2025

    Pj Gubernur Jakarta Namai Bayi Jerapah di Ragunan “Rajaka”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, memberikan nama bayi jerapah yang lahir pada 3 Desember 2024 di Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan.
    Bayi jerapah jantan tersebut diberi nama Rajaka, yang merupakan singkatan dari “Ragunan Jakarta.”
    “Kita memberi nama untuk anak jerapah yang lahir di tanggal 3 Desember 2024 bernama Rajaka,” ucap Teguh kepada wartawan di TMR Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2024).
    Nama Rajaka juga memiliki makna simbolis untuk menyongsong lima abad Jakarta yang akan diperingati pada tahun 2027.
    “Nama Rajaka singkatan dari Ragunan Jakarta. Bisa juga dari sisilain menyongsong lima abad Jakarta,” kata dia.
    Penamaan
    bayi jerapah di Ragunan
    oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta sudah menjadi tradisi.
    Sebelumnya, pada 3 Februari 2023, Pj Gubernur Jakarta saat itu, Heru Budi Hartono, memberi nama seekor jerapah di TMR dengan nama Tazoo.
    “Kalau ini (jerapah), namanya Tazoo,” kata Heru di Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).
    Lebih jauh ke belakang, pada 17 Agustus 2015, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga memberi nama dua bayi jerapah di Ragunan, yakni Dirgah dan Ayuri.
    Kedua jerapah ini kemudian menjadi pasangan yang melahirkan seekor jerapah jantan pada tahun 2020.
    Jerapah hasil perkawinan Dirgah dan Ayuri tersebut diberi nama Julang oleh eks Gubernur Anies Baswedan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Paslon PKS (Imam-Ririn) Cabut Gugatan Pilkada Depok di MK

    Paslon PKS (Imam-Ririn) Cabut Gugatan Pilkada Depok di MK

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Nomor Urut 1 Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A Rafiq (Imam-Ririn), yang didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mencabut gugatannya di Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilkada Depok 2024. 

    “Jadi, ini diberitahukan, Kota Depok ini kita tetap panggil sebetulnya dalam persidangan untuk diklarifikasi, ini mencabut permohonan atau menarik permohonan,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang pendahuluan panel dua di Gedung II MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025) dilansir dari Antara. 

    Gugatan Imam-Ririn tercatat dengan Nomor 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Permohonan tersebut diajukan secara daring pada Jumat (6/12/2024).

    Berdasarkan berkas permohonan yang diunduh dari laman resmi MK, awalnya Imam-Ririn dalam petitumnya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 702 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Depok Tahun 2024.

    Di samping itu, Imam-Ririn juga meminta MK untuk memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang pada tempat pemungutan suara ulang (TPS) yang tersebar di Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya.

    Paslon yang diusung PKS itu, di dalam berkas permohonannya, mengaku keberatan dengan hasil penghitungan suara Pilkada Kota Depok 2024 karena mengeklaim terdapat praktik kecurangan maupun pelanggaran berupa politisasi ASN atau unsur birokrasi yang merugikan perolehan suara mereka secara signifikan.

    Didalilkan Imam-Ririn bahwa terdapat pengarahan ASN dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Nomor Urut 2 Supian Suri dan Chandra Rahmansyah.

    Gugatan tersebut dicabut sebelum disidangkan lebih jauh di Mahkamah. Akan tetapi, alasan pencabutan gugatan tersebut belum diketahui. MK pun tidak bisa melakukan klarifikasi kepada Imam-Ririn karena baik pemohon maupun kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan.

    “Perkara 113, pemohon 113 Kota Depok, tidak hadir, ya,” kata Saldi Isra.

    Sebelumnya, KPU Kota Depok menetapkan pasangan Supian-Chandra sebagai pemenang dengan peroleh suara mencapai 451.785 atau (53,24 persen), sementara pasangan Imam-Ririn hanya mendulang 396.863 suara (46,76 persen).

  • Jagoan PKS Imam Budi Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Depok di MK

    Jagoan PKS Imam Budi Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Depok di MK

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasangan calon wali kota dan wakil walikota Depok usungan PKS dan Golkar Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq mencabut gugatan sengketa hasil Pilkada serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua Majelis Hakim Panel 2 Saldi Isra menyatakan perkara nomor 113/PHPU/ WAKO-XXIII-2025 PHPU Kota Depok itu dicabut saat memeriksa permohonan para pihak yang mengajukan gugatan.

    Namun, kata dia, seharusnya pihak Imam-Ririn tetap hadir dalam sidang untuk memberikan keterangan mengapa mencabut gugatan.

    “Perkara 113, pemohon 113, Kota Depok? tidak hadir ya?,” tanya Saldi Isra dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (1/8).

    “Jadi ini diberitahukan Kota Depok ini kita tetap panggil dalam persidangan untuk diklarifikasi tapi ini mencabut permohonan atau menarik permohonan,” sambungnya.

    Kemudian, Saldi melanjutkan persidangan gugatan sengketa Pilkada serentak 2024 di sejumlah daerah lain.

    Di tengah sidang, pihak paslon nomor urut 2 sekaligus pemenang Pilkada Depok Supian Suri-Chandra Rahmansyah yang telat datang pun bertanya kepada Saldi terkait kejelasan gugatan dari Imam-Ririn itu.

    Saldi menegaskan pasangan Imam-Ririn telah mencabut gugatan mereka ke MK dan tidak hadir dalam persidangan.

    “Kami dari pihak terkait perkara 113 kami tadi kami agak telat Yang Mulia jam 10 baru masuk mohon infonya terkait dengan pilkada kota depok,” kata perwakilan Supian-Chandra.

    “Depok mencabut permohonan dan tidak hadir dalam persidangan,” jawab Saldi

    Sebelumnya, KPU Depok telah menetapkan perolehan suara pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah unggul di Pilwalkot Depok dengan merengkuh 451.785 suara atau 53,24 persen.

    Sementara itu, Imam-Ririn kalah dengan perolehan suara sebesar 396.863 suara atau 46,76 persen. Kekalahan Imam-Ririn juga berarti dominasi PKS di Depok selama hampir dua dekade tumbang.

    Sejak pemilihan Wali Kota Depok digelar secara langsung pada 2005, PKS selalu berhasil merebut kursi Depok-1. PKS memenangkan Pilkada Depok berturut-turut pada 2005, 2010, 2015, dan 2020.

    (mba/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Imam Budi-Ririn Farabi Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Depok di MK

    Imam Budi-Ririn Farabi Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Depok di MK

    Imam Budi-Ririn Farabi Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Depok di MK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pasangan calon wali kota Depok
    Imam Budi Hartono
    –
    Ririn Farabi Arafiq
    mencabut gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) di
    Mahkamah Konstitusi
    (MK).
    Pencabutan perkara nomor 113/PHPU/WAKO-XXIII-2025 PHPU Kota Depok ini diketahui setelah Ketua Majelis Hakim Panel 2 Saldi Isra memeriksa permohonan para pihak yang mengajukan gugatan.
    “Perkara 113, pemohon 113, Kota Depok? Tidak hadir ya?” tanya Saldi Isra dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
    Lantas, Saldi Isra pun menjelaskan bahwa pihak pemohon dari Depok mencabut gugatannya.
    Namun, dia bilang, perwakilan dari kubu Imam-Ririn seharusnya tetap menghadiri sidang
    “Jadi ini diberitahukan, Kota Depok ini kita tetap panggil sih dalam persidangan untuk diklarifikasi, tapi ini mencabut permohonan atau menarik permohonan,” kata Saldi.
    Sebelumnya, tim pemenangan pasangan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq menyatakan mengajukan gugatan ke MK atas hasil rekapitulasi suara yang telah selesai dihitung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok.
    “Ya, ini kan proses demokrasi yang kita harapkan berlaku adil, jujur, dan transparan, jadi kita akan mengadukan kepada MK. Jadi biarkan, itu ranah sengketa Pilkada kan di MK,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Imam-Ririn, Dindin Syafrudin, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/12/2024).
    Langkah ini menjadi tindak lanjut dari aksi penolakan tanda tangan berita acara KPU terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara
    Pilkada Depok
    2024.
    “Kami sudah melaporkan juga ke Bawaslu secara formal dan sekarang kami melengkapi hal-hal tersebut,” ujar Dindin.
    Meski demikian, Dindin menegaskan, gugatan ini dibuat atas nama demokrasi untuk menerima haknya sebagai politisi dan bagian dari partai dalam menolak.
    Terlebih, penolakan itu juga berdasarkan temuan mereka sendiri, misalnya terkait dugaan pelanggaran dibukanya kotak suara tanpa pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan atau saksi timses nomor urut 1.
    Lalu, ada juga temuan perihal indikasi pemilih masih belum cukup umur atau berusia di bawah 17 tahun.
    “Tapi tetap saat ini kami menghormati hasil pilihan warga masyarakat Depok yang memilih Pak Imam, maupun memilih Pak Supian Suri,” jelas Dindin.
    Sebagai informasi, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Depok menetapkan kemenangan atas paslon nomor urut 2 Supian Suri-Chandra Rahmansyah.
    Paslon yang diusung koalisi Perubahan Depok Maju ini memperoleh 451.785 suara dan resmi menumbangkan dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berjaya hampir 20 tahun.
    Sementara paslon nomor urut 1 Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq yang diusung PKS dan Golkar meraup 396.863 suara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.