Xcloud.id

Tag: Budi Hartono

  • Geisz Chalifah yakin Mas Pram-Bang Doel tidak khianati janjinya

    Geisz Chalifah yakin Mas Pram-Bang Doel tidak khianati janjinya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pilkada Jakarta 2024

    Geisz Chalifah yakin Mas Pram-Bang Doel tidak khianati janjinya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 13:55 WIB

    Elshinta.com – Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, menceritakan ihwal para pendukung Anies Baswedan akhirnya menjatuhkan pilihan pilihan kepada Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Pramono Anung (Mas Pram) dan Rano Karno (Bang Doel).

    “Bagj para pendukung Pak Anies ini adalah sebuah pilihan yang harus kami ambil. Tadinya kami semua pengennya mendukung kotak kosong tapi usulan agar ada pilihan kotak kosong di surat suara sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Geisz Chalifah saat diwawancarai Jurnalis Senior TV, Reinhard Sirait, di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Menurut Geisz, apabila pendukung Anies Baswedan tetap mengambil sikap memilih kotak kosong maka pilihan itu tidak berdampak apapun terhadap hasil pilkada Jakarta.

    Kemudian ada beberapa pilihan yang mungkin dipilih adalah mendukung paslon Mas Pram-Bang Doel atau Dharma-Kun. 

    Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono tidak masuk pilihan bagi pendukung Anies Baswedan karena dianggap  RK-Suswono termasuk kelompok pengkhianat yang menjegal langkah Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta.

    “Akhirnya Kamis pekan kemarin Pak Anies sudah mengarahkan kepada kami semua bahwa dukungan itu diberikan kepada Mas Pram dan Bang Doel. Karena merekalah yang paling komit terhadap keberkelanjutan dari program-program Pak Anies,” kata Geisz.

    Geisz menegaskan, sudah tidak ada jalan lain, harapan para pendukung Anies adalah bersama-sama dalam satu perahu untuk mendukung kemenangan Mas Pram dan Bang Doel.

    “Bukan dalam rangka memenangkan Mas Pram dan Bang Doel saja tapi juga menyelamatkan warga Jakarta. Terutama keluarga Kampung Bayam, warga Kampung Akuarium, warga-warga Kampung Kumuh yang akses air bersihnya belum belum selesai,” kata Geisz.

    Geisz mengatakan, ada yang aneh perlakuan Pemda DKI Jakarta pasca Gubernur Anies Baswedan. Sebab sebagian besar warga sudah memegang IMB kawasan, warga Kampung Bayam juga sudah mendapatkan nomor rumah yang kemudian tidak diberikan oleh PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono yang notabene adalah penunjukan dari Presiden saat itu yakni Joko Widodo (Jokowi).

    Hal yang sama juga dialami warga Kampung Akuarium yang hingga kini juga masih ada 2 tower lagi yang belum dibangun.

    “Nah dengan mendukung Mas Pram dan Bang Doel insyaallah hal-hal yang seperti itu akan diselesaikan dan dilaksanakan. Menurut saya ini orang seperti Mas Pram dan Bang Doel tidak akan berkhianat terhadap janjinya,” pungkas Geisz. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Survai Pilkada Depok paslon Imam Budi & Ririn Arafiq unggul 51,7%

    Survai Pilkada Depok paslon Imam Budi & Ririn Arafiq unggul 51,7%

    Paslon) wali kota dan wakil wali kota Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq unggul sebesar 51,7 persen. (foto:ist)

    Survai Pilkada Depok paslon Imam Budi & Ririn Arafiq unggul 51,7%
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Sabtu, 16 November 2024 – 16:51 WIB

    Elshinta.com – Depok – Jelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang tinggal hitungan hari, lembaga survei Voxpol Center Research and Consulting merilis survei  pemilihan kepala daerah ( Pilkada) 2024 di Kota Depok, pasangan calon ( paslon) wali kota dan wakil wali kota Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq unggul sebesar 51,7 persen. 

    “Paslon Imam-Ririn memiliki elektabilitas 51,7 persen dan Supian-Chandra 39,2 persen. Selebihnya tidak tahu atau tidak menjawab sekitar 9,2 persen,” kata Peneliti Voxpol Center Asrirawan melalui siaran YouTube Voxpol Center Official di Depok, Sabtu. 

    Ujarnya lagi, hasil survei juga menyatakan elektabilitas Imam Budi Hartono unggul dari Supian Suri. Di mana hasilnya 82,7 persen itu mengenal Imam Budi Hartono dengan tingkat kesukaan 67,7 persen. Sedangkan Ririn Farabi Arafiq pendampingnya 74,2 persen kesukaannya adalah 62,8 persen.

    “Dan  Supian Suri  sekitar 72,7 persen sedangkan tingkat kesukaannya itu sekitar 58,2 persen. Lalu Chandra Rahmansyah itu tingkat dikenal oleh responden itu sekitar 64,2 persen sedangkan tingkat kesukaannya sekitar 52,2 persen,” kata Wawan. 

    Dari hasil survei ini, lanjut pria yang biasa disapa Wawan ditemukan 75, 5 persen responden  memilih calon wali kota dengan wakil wali kota itu berdasarkan kinerja dan pengalaman visi misi dan program yang ditawarkan.

    “Kalau sosok figur atau tokoh kandidat calon sekitar 66,8 persen sisanya 26,2 persen,” kata Wawan. 

    Wawan menambahkan survei ini dilaksanakan sejak tanggal 2 hingga 11 November 2024. Dengan responden tersebar di 11 kecamatan sebanyak 600 responden. 

    “Survei berlangsung selama 10 hari dari tanggal 2-11 November 2024. Terdiri dari 300 laki-laki dan 300 perempuan. Margin of error 4 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen,”

    “Sebanyak 81 persen dari responden sudah menentukan pilihan, 15 persen belum menentukan pilihan dan 4 persen tak tahu,” pungkasnya. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain

  • Imam-Ririn unggul di survei Pilwalkot Depok, warga ingin pemimpin religius

    Imam-Ririn unggul di survei Pilwalkot Depok, warga ingin pemimpin religius

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com

    Imam-Ririn unggul di survei Pilwalkot Depok, warga ingin pemimpin religius
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 16 November 2024 – 17:03 WIB

    Elshinta.com – Warga Kota Depok mayoritas menginginkan pemimpin yang religius dalam Pilkada 2024 mendatang. Hasil survei terbaru dari Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan pasangan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A. Rafiq sebagai calon yang paling sesuai dengan harapan tersebut. “Sebanyak 91,3% responden setuju Depok dipimpin oleh sosok yang religius,” ungkap Asrirawan, peneliti Voxpol, dalam rilis hasil survei di kanal YouTube resmi mereka, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Sabtu (16/11).

    Pasangan Imam-Ririn menempati posisi teratas dalam hal elektabilitas dengan raihan 51,7%, mengalahkan pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah yang hanya mendapat 39,2%. “Responden menilai Imam Budi Hartono sebagai figur paling populer dengan tingkat pengenalan 82,7%, diikuti Ririn Farabi dengan 74,2%,” jelas Asrirawan. Selain itu, dari sisi kesukaan, pasangan nomor urut 1 ini juga lebih disukai dengan angka dukungan di atas 60%.

    Temuan survei juga menunjukkan dukungan solid dari pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golongan Karya (Golkar) untuk pasangan Imam-Ririn. PKS, yang memiliki basis pemilih terbesar di Depok, menunjukkan 87% dukungan untuk mereka. “Mayoritas pemilih Golkar (70,1%) juga memilih pasangan ini,” tambahnya. Menariknya, sekitar 22,7% pemilih Partai Gerindra, yang sebenarnya menjadi pengusung pasangan Supian-Chandra, berpindah mendukung Imam-Ririn.

    Faktor religiusitas menjadi alasan utama di balik pilihan warga Depok, di mana 54,3% responden menganggap pasangan Imam-Ririn sebagai yang paling religius dibandingkan Supian-Chandra (39,5%). “Warga Depok juga menginginkan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sebagai prioritas utama,” ungkap survei tersebut.

    Survei dilakukan selama 10 hari, dari 2 hingga 11 November 2024, terhadap 600 responden di 11 kecamatan di Depok. Metode multistage random sampling digunakan dengan margin of error ±4% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei ini menjadi gambaran awal peta politik Depok menjelang Pilkada 2024.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemprov Jakarta Bantah Pelantikan Pejabat Terkait Pembagian Bansos Jelang Pilkada Megapolitan 15 November 2024

    Pemprov Jakarta Bantah Pelantikan Pejabat Terkait Pembagian Bansos Jelang Pilkada Megapolitan 15 November 2024

    Pemprov Jakarta Bantah Pelantikan Pejabat Terkait Pembagian Bansos Jelang Pilkada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi memastikan tak ada faktor yang bersifat pribadi dan transaksional dalam pelantikan 305 pejabat
    Pemprov Jakarta
    .
    Menurut dia, para pejabat itu telah melewati proses seleksi yang ketat serta melalui persetujuan sesuai kompetensi dan pengalaman.
    Proses ini dimulai sejak awal Agustus 2024 yang diajukan Pj Gubernur Jakarta sebelumnya, Heru Budi Hartono, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    “Proses pelantikan sudah mengalami proses yang lama, sejak Agustus lalu,” kata Teguh dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).
    Teguh mengatakan, proses seleksi tidak instan. Dia memastikan seleksi telah dilakukan sesuai
    standard operating procedur
    (SOP).
    “Tidak ada faktor
    like
    dan
    dislike,
    tidak ada faktor transaksional. Apabila ditemukan faktor itu, silakan Bapak dan Ibu bisa melaporkannya,” kata dia.
    Teguh menuturkan, pelantikan 305 pejabat administrator, pengawas dan ketua subkelompok (kasubkel) sudah melalui proses yang lama dengan melihat kebutuhan mendesak.
    “Pengangkatan, pemberhentian, mutasi maupun promosi merupakan suatu sisi kebutuhan organisasi dan penyegaran bagi pejabat serta telah mendapat persetujuan dari Kemendagri,” kata Teguh.
    “Jadi, bukan suatu proses instan melainkan sesuai SOP dan kewenangan,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD Fraksi PDI-P, Dwi Rio Sambodo menyebut, pelantikan 305 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Jakarta dicurigai berkaitan dengan politisasi bantuan sosial (bansos).
    Pasalnya, pelantikan para pejabat Pemprov itu digelar menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
    “Jika demikian, ada dugaan kuat hal ini berkaitan dengan motif politisasi pendistribusian bantuan sosial (bansos) kepada warga untuk Pilkada Jakarta 2024 mendatang,” ujar Dwi Rio, Jumat.
    Dwi Rio menuturkan, berdasarkan aturan, disebutkan bahwa mutasi tanpa persetujuan Kementerian Dalam Negeri merupakan tindak pidana.
    Aturan itu juga merujuk pada Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
    “Disebutkan bahwa pejabat pemerintahan yang terbukti menyalahgunakan wewenang dapat dikenakan sanksi administrasi berat,” imbuh dia.
    Larangan kepala daerah merotasi anak buahnya menjelang Pilkada itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.
    Ada dua pasal, yakni Pasal 71 ayat (2) dan 162 ayat (3) dalam undang-undang tersebut yang melarang setiap kepala daerah merotasi pejabat menjelang pelaksanaan kontestasi politik daerah, termasuk di Jakarta.
    Pasal 71 ayat (2) berbunyi,
    “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggatian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri”.
    “Jadi (larangan merotasi pejabat itu) enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (kepala daerah), bukan enam bulan sebelum pencoblosan,” kata Sakhroji.
    Sementara itu, Pasal 162 ayat (3) berbunyi,
    “Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri”.
    Dengan demikian, kepala daerah atau penjabat kepala daerah yang melakukan mutasi pejabat menjelang Pilkada 2024 berpotensi akan disanksi pidana, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
    Pasal 190 berbunyi
    “Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000”.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI Pastikan Penyaluran Bansos Tidak Terkait Pilkada 2024

    Pemprov DKI Pastikan Penyaluran Bansos Tidak Terkait Pilkada 2024

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama ini dilakukan tak ada kaitannya dengan kontestasi Pilkada 2024.

    Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Suharini Eliawati menyebut, Pemprov DKI selalu berkoordinasi dalam setiap pemberian bansos.

    “Pemprov DKI Jakarta memiliki program jaring pengaman sosial khusus melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kriteria Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar dijelaskan bahwa bansos disalurkan dalam tiga program.

    Pertama, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang diperuntukkan bagi warga berusia di atas 60 tahun.

    Kemudian, Kartu Anak Jakarta (KAJ) yang diperuntukkan bagi anak berusia 0 sampai 6 tahun.

    Terakhir, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang diperuntukkan untuk warga penyandang disabilitas.

    Adapun penyaluran bansos tahap 4 untuk pembayaran bulan Oktober, November, dan Desember tahun berjalan akan dilaksanakan di minggu kedua Desember 2024.

    “Hal ini lantaran perlu dilakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap para penerima bansos tahap 3 yang akan menerima bansos tahap 4,” ujarnya.

    Eli pun membantah bila ada penyaluran bansos lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

    Sebab sesuai aturan, bansos tersebut hanya bisa disalurkan oleh Dinas Sosial lewat ketiga program yang diatur dalam Pergub Nomor 44 Tahun 2022 itu.

    Adapun program sinergi yang telah dilakukan BUMD berupa program Sembako Murah dimana masyarakat dapat membeli berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

    Artinya, masyarakat tak diberi sembako secara cuma-cuma, mereka tetap harus membayar meski harga yang dipatok sangat terjangkau.

    “Dalam program Sembako Murah yang hadir di berbagai kelurahan di Jakarta, masyarakat dapat membeli paket sembako dengan harga yang lebih murah dari pasaran,” tuturnya.

    “Ini sebagai upaya perekonomian dapat terus berjalan,” kata anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi ini menambahkan.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta diminta mematuhi keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagi) Tito Karnavian yang menghentikan sementara pendistribusian bantuan sosial (bansos) jelang pencoblosan Pilkada 2024.

    Masyarakat pun diminta mengawasi kegiatan bansos yang dikhawatirkan dapat menguntungkan salah satu paslon yang maju dalam ajang kontestasi politik tingkat daerah tersebut.

    Hal ini diungkapkan oleh Anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo yang meminta masyarakat langsung melapor bila mengetahui adanya pendistribusian bansos.

    “Kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi program bansos ini, sebagai bentuk pelibatan publik dalam pencegahan korupsi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    Budi pun mengaku mengapresiasi kebijakan Mendagri Tito Karnavian yang menghentikan sementara penyaluran bansos, kecuali untuk dari yang membutuhkan, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

    Menurutnya, langkah ini perlu diambil guna menghindari adanya konflik kepentingan kepada salah satu pasangan calon.

    “Penghentian bansos ini bertujuan untuk memitigasi adanya konflik kepentingan, ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada ini,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI Jakarta saat masih dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono sempat jadi sorotan.

    Pasalnya, Heru menggencarkan program sembako murah beberapa bulan jelang Pilpres 2024 lalu.

    Kecurigaan muncul setelah Heru menggunakan kantong ramah lingkungan berwarna biru muda dalam program sembako murah ini.

    Warna ini identik dengan yang digunakan paslon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Hal ini pun mendapat kecamanan dari kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Kecurigaan ini pun sempat disampaikan kedua kubu saat mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Survei Indikator: Elektabilitas Supian-Chandra dan Imam-Ririn Bersaing Ketat di Pilkada Depok Megapolitan 14 November 2024

    Survei Indikator: Elektabilitas Supian-Chandra dan Imam-Ririn Bersaing Ketat di Pilkada Depok Megapolitan 14 November 2024

    Survei Indikator: Elektabilitas Supian-Chandra dan Imam-Ririn Bersaing Ketat di Pilkada Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Elektabilitas dua pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Depok,
    Imam Budi Hartono-Ririn Farabi
    A Rafiq dan
    Supian Suri-Chandra Rahmansyah
    , bersaing ketat.
    Tingkat elektoral kedua paslon terekam dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Kamis (14/11/2024).
    “(Elektabilitas) pasangan Supian dan Chandra 49,5 persen, sedikit unggul dari pasangan Imam dan Ririn 46,6 persen,” kata Direktur Riset Indikator Adam Kamil. 
    Dengan selisih 2,6 persen, elektabilitas kedua paslon masih dalam rentang
    margin of error
    survei plus minus 5 persen. 
    Diketahui, pemilih lemah atau besar kemungkinan mengubah pilihan sebanyak 17,2 persen. Rinciannya, 2,9 persen sangat besar kemungkinan mengubah pilihan, 14,3 persen cukup besar kemungkinan.
    Sementara, 82,1 persen responden merupakan pemilih kuat atau kecil kemungkinan mengubah pilihan. Perinciannya, 49,4 persen kecil kemungkinan mengubah pilihan, 32,7 persen hampir tidak mungkin mengubah pilihan.
    Survei juga mengukur tingkat popularitas masing-masing calon. Sebanyak 80,4 persen responden tahu dan 82,8 persen responden menyukai sosok Supian Suri.
    Kemudian, sebanyak 75,7 persen responden tahu dan 80,9 persen responden menyukai sosok
    Imam Budi Hartono
    .
    Sementara, responden yang mengetahui sosok Ririn A Farabi sebesar 69,5 persen, dengan tingkat kedisukaan 76,4 persen.
    Lalu, sebanyak 43,3 persen responden tahu sosok Chandra Rahmansyah, dan 80,3 persen menyukainya.
    Adapun survei Indikator Politik Indonesia ini digelar pada 4-9 November 2024. Survei melibatkan 400 responden yang dipilih menggunakan metode
    multistage random sampling.
    Responden dipilih dengan ketentuan mempunyai hak pilih pada Pilkada Kota Depok 2024, yaitu yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah.
    Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka bersama pewawancara terlatih. Sementara, toleransi kesalahan atau
    margin of error
     survei kurang lebih 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Progres pembangunan LRT Jakarta rute Velodrom-Manggarai

    Progres pembangunan LRT Jakarta rute Velodrom-Manggarai

    Senin, 14 Oktober 2024 17:41 WIB

    Kereta Maintenance Rail Vehicle (MRV) melintas saat uji coba jalur LRT Fase 1B di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta, Senin (14/10/2024). Progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 5 kilometer itu sudah mencapai 31 persen. ANTARA FOTO/Fauzan/Spt.ANTARA FOTO/FAUZAN (ANTARA FOTO/FAUZAN)

    Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan) meninjau pembangunan LRT Fase 1B di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta, Senin (14/10/2024). Progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 5 kilometer itu sudah mencapai 31 persen. ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

  • Sandi Damkar Ngamuk Lagi Alat Rusak Lagi, 4 Warga Korban Luka

    Sandi Damkar Ngamuk Lagi Alat Rusak Lagi, 4 Warga Korban Luka

    Jakarta: Sandi Butar Butar, seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) di Kota Depok, Jawa Barat, kembali mengamuk akibat alat damkar yang ia gunakan tidak berfungsi dengan baik. 

    Sandi mengaku kecewa karena alat damkar yang digunakannya saat memadamkan api di sebuah pangkalan gas elpiji dan agen isi ulang air tidak berfungsi sehingga api tidak bisa dipadamkan dengan cepat.

    Akibatnya, empat warga yang berada di lokasi kebakaran mengalami luka bakar. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu, 7 November 2024 di Perumahan Tirta Mandala, Cilodong, Kota Depok.

    Kemarahan Sandi ini kembali viral di media sosial dan salah satunya diunggah akun TikTok @depokseru, dalam videonya ia menegur Kadis Damkar karena alat-alat damkar yang katanya sudah diperbaiki tapi masih rusak

    “Untuk Bapak Kadis Adnan Wahyudin ya, ini kita baru balik TKP kebakaran di Tirta Mandala sukmajaya, ada 4 orang luka bakar pak, siapa yang tanggung jawab. Bapak bilang di kejaksaan nih unit sudah dibenerin, faktanya apa Pak!” ucap Sandi.

    Kemarahan Sandi ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, ada kejadian serupa saat Gereja di Depok kebakaran. Ia juga pernah membongkar kasus korupsi di Damkar Depok pada tahun 2021 silam melalui aksi protes di Balai Kota Depok.

    Baca juga: Dipanggil Atasan Gegara Videonya Viral, Petugas Damkar Depok Tuntut Pemeriksaan Terbuka

    Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menilai tindakan Sandi dan koleganya membongkar borok alat Damkar tidak benar, ia menyatakan Sandi akan dibina atas tindakan dan perkataannya.

    Viralnya kasus alat Damkar Depok membuat Calon Wali Kota Depok Supian Suri bergerak. Atas insiden tersebut, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Supian Suri-Chandra menaruh rasa simpati. Pasangan yang berniat memajukan Depok ini siap menjadi garda terdepan untuk menerima keluhan warga Depok.

    Diketahui, Supian Suri-Chandra punya barisan pendukung untuk maju di Pilwalkot Depok. Dari dunia hiburan, pendukungnya adalah Ayah Rojak yang merupakan Ayah dari Ayu Ting Ting, hingga Mamah Dedeh. Paslon nomor urut 2 itu juga bahkan mendapat dukungan dari Mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

    Jakarta: Sandi Butar Butar, seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) di Kota Depok, Jawa Barat, kembali mengamuk akibat alat damkar yang ia gunakan tidak berfungsi dengan baik. 

    Sandi mengaku kecewa karena alat damkar yang digunakannya saat memadamkan api di sebuah pangkalan gas elpiji dan agen isi ulang air tidak berfungsi sehingga api tidak bisa dipadamkan dengan cepat.
     
    Akibatnya, empat warga yang berada di lokasi kebakaran mengalami luka bakar. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu, 7 November 2024 di Perumahan Tirta Mandala, Cilodong, Kota Depok.
     
    Kemarahan Sandi ini kembali viral di media sosial dan salah satunya diunggah akun TikTok @depokseru, dalam videonya ia menegur Kadis Damkar karena alat-alat damkar yang katanya sudah diperbaiki tapi masih rusak
    “Untuk Bapak Kadis Adnan Wahyudin ya, ini kita baru balik TKP kebakaran di Tirta Mandala sukmajaya, ada 4 orang luka bakar pak, siapa yang tanggung jawab. Bapak bilang di kejaksaan nih unit sudah dibenerin, faktanya apa Pak!” ucap Sandi.
     
    Kemarahan Sandi ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, ada kejadian serupa saat Gereja di Depok kebakaran. Ia juga pernah membongkar kasus korupsi di Damkar Depok pada tahun 2021 silam melalui aksi protes di Balai Kota Depok.

    Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menilai tindakan Sandi dan koleganya membongkar borok alat Damkar tidak benar, ia menyatakan Sandi akan dibina atas tindakan dan perkataannya.
     
    Viralnya kasus alat Damkar Depok membuat Calon Wali Kota Depok Supian Suri bergerak. Atas insiden tersebut, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Supian Suri-Chandra menaruh rasa simpati. Pasangan yang berniat memajukan Depok ini siap menjadi garda terdepan untuk menerima keluhan warga Depok.

    Diketahui, Supian Suri-Chandra punya barisan pendukung untuk maju di Pilwalkot Depok. Dari dunia hiburan, pendukungnya adalah Ayah Rojak yang merupakan Ayah dari Ayu Ting Ting, hingga Mamah Dedeh. Paslon nomor urut 2 itu juga bahkan mendapat dukungan dari Mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • Teguh lantik Marullah Matali jadi Sekda DKI Jakarta

    Teguh lantik Marullah Matali jadi Sekda DKI Jakarta

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Teguh lantik Marullah Matali jadi Sekda DKI Jakarta
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 November 2024 – 23:32 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi resmi melantik Marullah Matali menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, menggantikan Joko Agus Setyono di Balai Kota, Jakarta Pusat.

    “Selamat bertugas kepada Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh dedikasi dan integritas untuk mendukung fungsi Pemerintah Provinsi, khususnya Kota Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang bertransformasi menjadi kota global,” kata Teguh di Jakarta, Jumat (8/11).

    Teguh meminta kepada segenap penjabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kapasitas, menjaga profesional, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

    Selain itu, dia juga meminta agar segenap penjabat dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan berlatih asas manfaat.

    Demikian juga terkait dengan alokasi dana, Teguh berpesan agar penggunaannya harus berdampak nyata kepada masyarakat Jakarta, khususnya dalam rangka peningkatan ruang publik dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita maklumi bersama bahwasanya mutasi dalam jabatan adalah biasa dalam institusi pemerintah. Baik untuk kepentingan institusi lembaga itu sendiri maupun juga untuk kepentingan yang bersangkutan. Tentu, ini dilakukan dengan penuh kecermatan,” kata Teguh.

    Di sisi lain, Marullah mengatakan sebagai Sekda Jakarta yang baru, dia akan bekerja sesuai arahan dari Penjabat Gubernur.

    “Haluan saya adalah Pak Gubernur dan pemerintah, dalam hal ini di Pemprov DKI Jakarta, tentu di bawah pimpinan Pj Gubernur,” kata Marullah.

    Marullah mengatakan, arahan Teguh pada saat pelantikan merupakan modal baginya karena Jakarta sebentar lagi akan menyongsong sebuah predikat yang lebih dari sekedar ibu kota, yakni  menjadi kota global.

    Dengan itu, dia pun akan melaksanakan dan mewujudkan arahan-arahan dari Pemerintah Provinsi Jakarta.

    Informasi yang dikumpulkan menyebutkan, Sekda DKI Jakarta sebelumnya yakni Joko Agus Setyono dirotasi menjadi Deputi Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, sedangkan jabatan Deputi Gubernur DKI Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang ditinggal Marullah, dibiarkan kosong.

    Sebelumnya, pada era kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta hingga berubah ke Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Marullah sempat mengemban amanah sebagai Sekda Provinsi DKI.

    Namun, pada 2022, Heru mengubah posisi Marullah dan menempatkannya sebagai Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Pilih Ariyo Windutomo jadi Kasetpres Pengganti Heru Budi Kartono

    Prabowo Pilih Ariyo Windutomo jadi Kasetpres Pengganti Heru Budi Kartono

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Mayor Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) pengganti Heru Budi Hartono.

    Ariyo akan mengisi jabatan di lingkaran Istana Kepresidenan di dalam Kabinet Merah Putih.

    Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 yang ditetapkan pada 31 Oktober 2024 ini terdapat 76 prajurit militer diangkat dan diberhentikan dari jabatannya. 

    Mayor Jenderal TNI Ariyo Windutomo yang akan menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) di pemerintahan Prabowo Subianto.

    Ariyo dimutasi dari jabatan lamanya sebagai Kasatwas Universitas Pertahanan untuk menggantikan posisi dari Heru Budi Kartono yang merupakan Kasetpres di era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Merujuk dari berbagai sumber, Ariyo Windutomo pernah dipercaya menjadi Ketua Panitia Acara Parade Senja dan Gala Dinner HUT TNI ke-78 pada 2023. 

    Saat itu, Presiden Jokowi beserta Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menyaksikan defile pasukan. 

    Defile tersebut menampilkan pasukan dari tiga matra TNI yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, serta dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditambah kadet Universitas Pertahanan dan komponen cadangan.

    Selain itu, dia juga tercatat sebagai alumni Akademi Militer (Akmil) 1996 yang mengemban jabatan di Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI. Mulai dari menjadi Kabag Kepegawaian Kemhan, Kepala Biro Umum Setjen Kemhan, serta terakhir, sebagai Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan (Unhan).