Kaleidoskop 2025: Setahun Jakarta Dipimpin Pramono–Rano Karno Usai Era Pj Gubernur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam sejarah pemerintahan ibu kota Jakarta.
Setelah bertahun-tahun dilalui oleh Penjabat (Pj) Gubernur, akhirnya pemerintahan DKI Jakarta kembali dipimpin oleh gubernur definitif, yakni
Pramono Anung
sebagai Gubernur bersama
Rano Karno
sebagai Wakil Gubernur.
Dengan pergantian ini, kebijakan jangka panjang di berbagai sektor pemerintahan dan pelayanan publik lahir.
Sebelum era Pj, DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan yang menyelesaikan masa jabatan Gubernur hingga 16 Oktober 2022.
Di masa kepemimpinan Anies diwarnai berbagai kebijakan yang dilakukan, mulai dari infrastruktur, program sosial, hingga membuat program identitas seperti pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), Rumah DP 0 Rupiah, dan Formula E.
Setelah masa jabatannya berakhir, Pemerintah Pusat tidak langsung menunjuk gubernur definitif baru sesuai mekanisme Pilkada, sehingga DKI memasuki periode jabatan sementara melalui tenaga Penjabat.
Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan setelah berakhirnya masa Anies Baswedan, kala itu Presiden Joko Widodo menunjuk Heru Budi Hartono sebagai Penjabat
Gubernur DKI Jakarta
pada 17 Oktober 2022.
Heru Budi sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Presiden dan memiliki pengalaman birokrasi yang kuat.
Heru Budi kemudian menjalankan tugasnya selama dua tahun hingga 17 Oktober 2024, fokus utamanya menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan serta melanjutkan program-program penting, terutama yang terkait pelayanan dasar dan program transisi pemerintahan.
Menjelang akhir 2024, masa tugas Heru sebagai Pj Gubernur berakhir.
Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 125P tertanggal 16 Oktober 2024 yang memberhentikan Heru Budi Hartono dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang baru.
Teguh Setyabudi, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri, memimpin pemerintahan sementara sejak 18 Oktober 2024.
Penunjukan ini dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan proses administratif pemerintahan hingga proses pilkada dan pelantikan gubernur definitif selesai.
Selama masa jabatannya, Teguh berupaya memaksimalkan roda pemerintahan, terutama menjelang momentum pergantian kepemimpinan definitif setelah Pilkada 2024 selesai.
Pergantian kepemimpinan terjadi pada awal 2025, tepatnya Kamis, 20 Februari 2025, ketika Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta secara definitif di Balai Kota Jakarta.
Kepemimpinan ini menjadi babak baru setelah bertahun-tahun Jakarta dipimpin oleh jajaran Penjabat.
Pasangan ini membawa agenda yang lebih terarah untuk pembangunan jangka panjang.
Mereka sempat menyusun 40 program kerja yang diprioritaskan dalam 100 hari pertama masa pemerintahan atau yang disebut “Quick Wins”.
Fokus utamanya mencakup pengendalian banjir, perbaikan transportasi publik, hingga pendidikan.
Sepanjang 2025, apa saja yang Sudah Dijalankan Pramono-Rano?
Pramono-Rano melakukan integrasi antarmoda untuk meredam kemacetan yang telah menjadi problem lama ibu kota.
Untuk menjangkau kawasan yang lebih luas dan meminimalkan kendaraan pribadi, pemerintah memperluas layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek, mencakup rute ke:
* Tangerang Selatan (Blok M – Alam Sutera),
* Bekasi (Vida Bekasi – Cawang),
* Bogor (Bogor – Blok M),
* Sawangan – Lebak Bulus,
* PIK2 – Blok M.
Tujuannya: menurunkan jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta dari wilayah penyangga.
Sebagai stimulus agar masyarakat beralih ke transportasi umum, ada 15 kelompok masyarakat tertentu yang digratiskan untuk naik moda transportasi Transjakarta, MRT, LRT, dan JakLingko, seperti lansia, penyandang disabilitas, pelajar, tokoh agama, dan pekerja gaji rendah.
Salah satu kebijakan menarik agar mendorong masyarakat naik transportasi umum adalah kewajiban ASN naik transportasi umum setiap Rabu.
Aturan ini dikeluarkan oleh Pramono secara resmi melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025.
Selain urusan transportasi dan kemacetan, Pramono juga menyoroti pengendalian banjir.
Ia menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) mempercepat pengerukan kali, sungai, waduk, situ, dan embung.
Hingga 12 Desember 2025, volume pengerukan mencapai 856.886 meter kubik yang dilakukan di 1.996 titik, terdiri dari: 850 titik di kawasan Jakarta Timur, 318 titik di Jakarta Barat, 558 titik Jakarta Utara, 103 titik berada di Jakarta Selatan, dan 167 titik ada di Jakarta Pusat.
Selain pengerukan, Pemprov juga membangun waduk/situ/embung baru untuk menambah kapasitas tampung air sekaligus mengurangi limpasan saat hujan puncak.
Lokasinya tersebar di tiga wilayah:
Jakarta Barat: Waduk Aseni, Embung Jaya 25.
Jakarta Timur: Embung Giri Kencana, Embung Bambu Hitam, Embung Jalan Sejuk, Embung Aneka Elok.
Jakarta Selatan: Embung Lapangan Merah, Embung Kemang Utara IX (Dharmajaya), Embung Jagakarsa, Embung Pemuda.
Tujuan utamanya agar genangan berkurang, aliran air lebih terkendali, dan kawasan rawan banjir perlahan ditangani.
Bidang pendidikan juga mendapat perhatian.
Pemerintah memastikan siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan kebijakan pemutihan ijazah.
Untuk KJP, pada Tahap I Tahun 2025 tercatat 707.622 siswa, sementara Tahap II Tahun 2025 sebanyak 707.513 siswa.
Angka tersebut mencakup penerima lanjutan dan penerima baru, termasuk siswa yang sudah lulus SLTA.
Rincian Jumlah Penerima (Tahap II Tahun 2025):
– Total: 707.513 peserta didik.
– Penerima Lanjutan (Existing): 622.157 siswa.
– Penerima Baru: 85.356 siswa.
Jumlah Penerima Berdasarkan Jenjang (Contoh Tahap II):
– SD/MI: 249.919 siswa.
– SMP/MTs: 147.341 siswa.
– SMA/MA: 48.876 siswa.
– SMK: 83.403 siswa.
– PKBM: 1.083 siswa.
Selain KJP, Pemprov DKI juga memutihkan 6.050 ijazah sepanjang 2025.
Program ini ditujukan bagi lulusan sekolah menengah swasta yang ijazahnya tertahan karena tunggakan biaya pendidikan.
Pemutihan ijazah tersebut dilakukan secara bertahap.
Pada tahap pertama, pemutihan diberikan kepada 117 siswa.
Tahap kedua menyasar 371 siswa, disusul tahap ketiga sebanyak 820 siswa.
Selanjutnya, tahap keempat dilaksanakan dalam dua gelombang dengan jumlah penerima masing-masing 744 siswa dan 1.238 siswa.
Adapun tahap kelima menjadi tahap dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 2.753 siswa.
Sepanjang 2025, beragam program telah dijalankan.
Namun, beberapa masih membutuhkan penyempurnaan.
Evaluasi tahunan ini mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan bukan diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari manfaat nyata yang benar-benar dirasakan warga Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Budi Hartono
-
/data/photo/2025/12/30/6952b4ab841f0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kasus Pembongkaran Rumah Nenek Kushayatun di Tegal: Inspektorat Periksa Camat dan Lurah Regional 31 Desember 2025
Kasus Pembongkaran Rumah Nenek Kushayatun di Tegal: Inspektorat Periksa Camat dan Lurah
Tim Redaksi
TEGAL, KOMPAS.com
– Inspektorat Kota Tegal, Jawa Tengah, melakukan pemeriksaan terhadap camat dan lurah yang hadir dalam pembongkaran rumah Nenek Kushayatun (65).
Rumah yang berada di Kelurahan Kraton, Kecamatan
Tegal
Barat tersebut memang sedang dalam
sengketa
, antara
Nenek Kushayatun
dan pihak lain yang juga mengklaim atas kepemilikan.
Kuasa hukum Nenek Kushayatun menilai
pembongkaran rumah
tersebut tanpa dasar hukum berupa putusan pengadilan.
Selain itu, juga menyoroti saat pembongkaran pada 1 Oktober 2025 lalu, dihadiri
camat dan lurah
.
Keduanya kemudian diadukan kepada Wali Kota Tegal atas dugaan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).
Inspektur Kota Tegal Budi Hartono mengatakan, pihaknya sudah memanggil Lurah Kraton dan Camat Tegal Barat untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi.
Inspektorat menyebut tidak menemukan pelanggaran disiplin terhadap keduanya.
“Hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan pelanggaran disiplin, kode etik, maupun perilaku ASN,” kata Budi kepada
Kompas.com
, Rabu (31/12/2025).
Disampaikan Budi, kehadiran camat dan lurah di lokasi pembongkaran hanya menjalankan tugas dan fungsi (Tupoksi) sebagai pemimpin wilayah.
“Jadi, kehadiran mereka di lokasi memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi. Jadi, mereka tidak terlibat dalam pembongkaran,” kata Budi.
Terkait sengketa tanah antara Kushayatun dan orang yang mengeklaim pemilik sah, pihaknya mengaku tidak mengetahui lantaran di luar kewenangan inspektorat.
“Kalau soal pembongkaran rumah ada putusan pengadilan atau tidak, itu di luar ranah kami. Bisa ditanyakan ke kuasa hukum masing-masing,” kata Budi.
Budi menjelaskan, begitu Wali Kota mendapat aduan kode etik sejumlah ASN dari Kushayatun dan kuasa hukumnya, pihak inspektorat langsung bekerja melakukan pemeriksaan.
“Pak Wali memerintahkan kami, dan kami langsung bekerja. Meski demikian, kami masih terus melakukan pendalaman pemeriksaan hingga mungkin nanti ke Satpol PP,” pungkas Budi.
Kuasa hukum Kushayatun, Agus Slamet dari LBH FERARI Tegal, mengatakan bahwa pembongkaran dan pemagaran rumah kliennya dilakukan pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Tindakan itu dilakukan tanpa dasar hukum berupa putusan atau penetapan pengadilan.
“Ini yang membuat kasus Kushayatun mirip dengan
Nenek Elina
di Surabaya. Sama-sama tidak ada proses eksekusi dari pengadilan, tetapi bangunan sudah dibongkar,” ujar Agus Slamet, Senin (29/12/2025).
Pria yang akrab disapa Guslam itu menyebut rumah yang ditempati Kushayatun diketahui telah dihuni secara turun-temurun sejak tahun 1887.
Namun pada tahun 2004, tiba-tiba muncul sertifikat tanah atas nama orang lain dan berpindah tangan lagi ke orang lain.
“Tiba-tiba tahun 2004 ada orang yang mengaku memiliki sertifikat tanah. Oleh si orang tersebut, pada tahun 2020 dijual ke orang Banyumas. Di tahun 2024 orang Banyumas itu melayangkan beberapa somasi ke Nenek Kushayatun, akhirnya terjadi pembongkaran,” kata Guslam.
Padahal, ungkap Guslam, Kushayatun maupun anggota keluarga lainnya merasa tidak pernah menjual tanah dan bangunan ke siapa pun.
Pihak keluarga merasa heran bagaimana sertifikat bisa terbit tanpa adanya transaksi dari penghuni asli.
“Klien kami tidak pernah menjual, menghibahkan, atau memindahtangankan tanah itu. Tapi tiba-tiba ada sertifikat dan langsung diikuti somasi hingga pembongkaran,” tegas Guslam.
Menurutnya, meskipun ada klaim kepemilikan tanah melalui sertifikat, setiap pengosongan paksa wajib melalui mekanisme hukum, bukan dilakukan secara sepihak.
Pihaknya juga telah mengadu ke DPRD Kota Tegal agar menggali keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) soal sertifikat tanah tersebut.
Selain itu, ia juga sudah melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian.
“Tiga orang yang kita laporkan ke Polres Tegal Kota. Pertama, orang penerima perintah pembongkaran, kedua pemberi perintah, dan ketiga pembeli tanah yang baru,” kata Guslam.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Ini Dia Sosok Kakak Beradik Paling Kaya di Asia
Jakarta –
Orang terkaya di Indonesia 2025 masih diduduki oleh R. Budi Hartono & Michael Hartono. Lebih akrab dengan Hartono bersaudara, mereka menempati posisi atas dalam daftar orang terkaya di Asia Tenggara.
Kekayaan Hartono bersaudara tercatat saat ini mencapai US$ 43,8 miliar atau Rp 727,08 triliun (kurs Rp 16.600). Dua tahun terakhir dalam catatan periode yang sama, Hartono bersaudara menduduki posisi pertama orang terkaya di Indonesia pada 2023 dan 2024.
Meski menduduki posisi pertama, kekayaan kaka beradik itu tercatat mengalami penurunan sebesar US$ 6,5 miliar dibandingkan sebelumnya. Namun, dia telah menempati posisi puncak orang terkaya di Indonesia sudah cukup lama.
Sementara dalam daftar orang terkaya di Asia Tenggara, terakhir data itu dibuat oleh Forbes pada 2017. Dalam daftar tersebut Hartono bersaudara menempati posisi ke 5 dengan kekayaan saat itu tercatat US$ 32 miliar.
Forbes mencatat sebagian besar kekayaan mereka dari investasi di Bank Central Asia (BCA). Keluarga Hartono membeli saham di BCA setelah keluarga kaya lainnya, keluarga Salim, kehilangan kendali atas bank tersebut selama krisis ekonomi Asia 1997-1998.
Selain itu, kekayaan mereka juga berasal dari usaha besarnya yakni PT Djarum atau Djarum Group. Perusahaan itu didirikan oleh ayah mereka dan sekarang dijalankan oleh putra Budi, yakni bernama Victor.
Lebih lanjut, berdasarkan catatan detikcom, keduanya ditinggal ayah mereka (Oei Wie Gwan) pada usia yang cukup muda, yakni 23 dan 24 tahun. Sejak saat itu pula usaha pabrik rokok kretek bernama Djarum yang telah dijalankan sejak 21 April 1951 oleh ayah mereka harus mereka pegang sendiri.
Tak hanya ditinggal ayahnya, mereka berdua juga harus melanjutkan perjuangan PT Djarum dengan kondisi mengenaskan. Pabrik rokok tersebut terbakar di tahun yang sama dan meninggalkan PT Djarum dalam kesulitan keuangan.
Hartono bersaudara melanjutkan usaha pabrik rokok yang ada di kota Kudus, Jawa Tengah tersebut pada masa mudanya. Berkat naluri bisnis dan ketekunan mereka, Hartono bersaudara akhirnya berhasil membawa perusahaan ini ke posisi yang lebih bergengsi sebagai salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia.
Pada 1970-an, Djarum sukses menjadi salah satu pemasok rokok cengkeh terbesar di dunia. Pada tahun 1972, Djarum mulai mengeskpor produk rokoknya ke luar negeri. Sekitar tiga tahun kemudian Djarum memasarkan Djarum Filter, merek pertamanya yang diproduksi menggunakan mesin, diikuti merek Djarum Super yang diperkenalkan pada tahun 1981.
Aset keluarga keturunan Tionghoa itu juga termasuk real estat di Jakarta. Bisnis keluarga tersebut juga di bidang elektronik yang populer yakni Polytron. Mereka juga diketahui melebarkan sayap bisnisnya kepada kendaraan listrik.
Mereka juga membangun Global Digital Prima Venture, yang kemudian berhasil memperoleh Kaskus, salah satu forum online terbesar di Indonesia. Bisnis lain seperti agribisnis dan pertambangan adalah bukti dari naluri bisnis dan fleksibilitas mereka.
(fdl/fdl)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5141748/original/001749500_1740381554-24_februari_2025-4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Patriot Bonds Danantara Diborong Konglomerat untuk Proyek Sampah Jadi Listrik – Page 3
Viral di media sosial daftar 46 konglomerat RI memborong patriot bonds yang ditawarkan Danantara. Dana yang terhimpun mencapai Rp 51,75 triliun.
Adapun beberapa nama yang menjadi pemborong terbesar diantaranya:
* Antony Salim (Salim&DCI) Rp 3 triliun
* Prajogo Pangestu (Barito) Rp 3 triliun
* Sugianto Kusuma (Agung Sedayu) Rp 3 triliun
* Franky Wijaya (Sinar Mas) Rp 3 triliun
* Boy Thohir dan Edwin Soeryajaya (Adaro dan Saratoga Rp 3 triliun
* Budi Hartono (Djarum) Rp 3 triliun
* Low Tuck Kwong (Bayan Resources) Rp 3 triliun
* James Riyadi (Lippo) Rp 1,5 triliun
* Tomy Winata (Artha Graha) Rp 1,6 triliun
* Hilmi Panigoro (Amman Mineral) Rp 1,5 triliun
-

Rencana merger Pelita dan Garuda sepenuhnya wewenang pemegang saham
Dapat kami sampaikan bahwasanya kami mengikuti panduan strategis dari Danantara, dan hingga saat ini dalam tahap analisis awal antara pemangku kepentingan di bawah arahan dan panduan strategis dari Danantara,
Jakarta (ANTARA) – Direktur Niaga PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Reza Aulia Hakim mengungkapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya wewenang penggabungan Pelita Air dengan Garuda Indonesia kepada pemegang saham.
“Jadi pada prinsipnya kami Garuda Indonesia menyerahkan sepenuhnya wewenang mengenai hal ini sepenuhnya kepada pemegang saham,” ujar Reza Aulia Hakim saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin.
Garuda Indonesia mengikuti arahan dan panduan strategis dari Danantara terkait hal tersebut.
“Dapat kami sampaikan bahwasanya kami mengikuti panduan strategis dari Danantara, dan hingga saat ini dalam tahap analisis awal antara pemangku kepentingan di bawah arahan dan panduan strategis dari Danantara,” katanya.
Sebagai informasi, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa rencana penggabungan atau merger Pelita Air dan Garuda Indonesia masih terus dievaluasi.
Ia menegaskan, tidak ada target waktu yang ditetapkan untuk proses tersebut.
Rencana merger ini merupakan bagian dari langkah strategis PT Pertamina (Persero) yang ingin fokus pada bisnis inti perusahaan, yakni sektor minyak dan gas (migas) serta energi terbarukan.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan, penjajakan awal penggabungan Pelita Air, yang merupakan anak usaha PT Pertamina, dengan Garuda Indonesia telah dimulai.
Simon menjelaskan, penggabungan ini sejalan dengan peta jalan konsolidasi yang dikendalikan oleh Danantara. Lini usaha di luar bisnis inti Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya penyatuan izin usaha penerbangan dalam satu entitas perusahaan jika merger antara Garuda Indonesia dan Pelita Air benar-benar dilaksanakan.
Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agustinus Budi Hartono menyatakan bahwa merger tidak bisa berjalan jika masing-masing maskapai tetap mempertahankan izin usaha dan air operator certificate (AOC) secara terpisah.
Ia menambahkan, pengecualian hanya berlaku untuk anak usaha seperti Citilink, yang beroperasi dengan izin terpisah karena tidak berada dalam skema merger formal.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/04/21/6805b55c3ad7b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)




