Tag: Budi Gunawan

  • Sjafrie Sjamsoeddin Janji Jaga Negara, Meski Rangkap Jabatan Menkopolkam Ad Interim

    Sjafrie Sjamsoeddin Janji Jaga Negara, Meski Rangkap Jabatan Menkopolkam Ad Interim

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi merangkap jabatan sebagai Menkopolkam Ad Interim. Dia berjanji akan meningkatkan kinerja sebagai Menkopolkam Ad Interim, meski mengemban dua jabatan sekaligus.

    Dia mengatakan sudah terbiasa menduduki berbagai posisi seperti menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Ketua Tim Pengarahan Penertiban Kawasan Hutan.

    “Saya menggarisbawahi bahwa peran, tugas, dan fungsi para deputi kementerian koordinator akan saya tingkatkan dan para deputilah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal permasalahan yang bisa diselesaikan,” katanya dikutip akun YouTube Kemenko Polkam, Selasa (9/9/2025).

    Jika dibutuhkan sinkronisasi antar lembaga dan kementerian, Sjafrie mengaku siap melakukan pertimbangan-pertimbangan yang berlaku.

    Di hari pertama bekerja, dia menegaskan kepada jajaran di Kemenkopolkam untuk fokus bekerja, disiplin, dan menjalankan tugas secara efektif serta efisien.

    Walaupun merangkap jabatan, dia menjamin keamanan negara tetap terjaga sebagai sikap atas polemik yang terjadi di masyarakat belakangan ini.

    “Selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, saya menjamin bahwa wilayah nasional dalam keadaan aman,” jelasnya.

    Adapun, dia mengaku belum menjalin komunikasi dengan mantan Menkopolkam Budi Gunawan.

    “Ini hari pertama saya masuk di kantor Menkopolkam dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan yang sebelumnya saya baru saja menerima surat penegasan sebagai Menkopolkam. Jadi saya belum melakukan komunikasi apa-apa,” terangnya.

  • Sjafrie apresiasi kerja Budi Gunawan selama jadi Menko Polkam

    Sjafrie apresiasi kerja Budi Gunawan selama jadi Menko Polkam

    “Saya kembali menegaskan peran, tugas, dan fungsi dari para deputi yang ada di Kementerian Koordinator untuk fokus dan giat bekerja sama, sama-sama bekerja dalam rangka terus melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas masing-masing,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim Sjafrie Sjamsoeddin mengapresiasi Menko Polkam sebelumnya, Budi Gunawan karena telah memberikan kontribusi terbaik untuk negara.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik selaku Menko Polkam,” kata Sjafrie di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa.

    Tidak hanya kepada Budi Gunawan saja, Sjafrie juga berterima kasih kepada jajaran deputi di Kemenko Polkam yang telah membantu Budi Gunawan dalam menjalankan tugas sebagai Menko Polkam.

    Kini, Sjafrie berharap para jajaran deputinya juga dapat memberikan kinerja terbaik di bawah naungannya sebagai pimpinan baru di Kemenko Polkam.

    “Saya kembali menegaskan peran, tugas, dan fungsi dari para deputi yang ada di Kementerian Koordinator untuk fokus dan giat bekerja sama, sama-sama bekerja dalam rangka terus melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas masing-masing,” kata Sjafrie.

    Menurut Sjafrie, seluruh deputi harus menerapkan sistem kerja yang efektif dan efisien agar upaya pengamanan negara dapat berjalan dengan maksimal.

    Dia juga meminta setiap pihak yang ada di dalam Kemenko Polkam untuk memperkuat koordinasi agar pekerjaannya tidak saling tumpang tindih.

    Tidak hanya untuk internal Kemenko Polkam saja, Sjafrie juga meminta agar seluruh kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Polkam untuk bekerja lebih cepat dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat lembaga.

    “Hal-hal yang menyangkut permasalahan Kementerian dan Lembaga sebaiknya diselesaikan di lingkungan kementerian dan lembaga,” kata Sjafrie.

    “Namun, apabila ada hal-hal yang memerlukan jembatan koordinasi sinkronisasi di antara kementerian dan lembaga, maka Kementerian Koordinator Polkan akan menjalankan tugasnya,” tambah Sjafrie.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Sjafrie pun ditunjuk Presiden sebagai Menko Polkam ad interim melalui surat Menteri Sekretariat Negara RI Nomor : B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 yang berisi sebagai berikut :

    Melaksanakan arahan Bapak Presiden, dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertahanan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim sampai dengan diangkatnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang baru. Atas perhatian Menteri, kami ucapkan terima kasih

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3
                    
                        Jadi Menko Polkam Ad Interim, Menhan Sjafrie Kini Jabat 4 Posisi di Pemerintahan Prabowo
                        Nasional

    3 Jadi Menko Polkam Ad Interim, Menhan Sjafrie Kini Jabat 4 Posisi di Pemerintahan Prabowo Nasional

    Jadi Menko Polkam Ad Interim, Menhan Sjafrie Kini Jabat 4 Posisi di Pemerintahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
    ad interim
    atau sementara.
    Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan, posisi sebagai Menko Polkam
    ad interim
    akan diembannya selama beberapa bulan ke depan.
    “Saya memberikan pengarahan pertama kepada para pejabat utama yang selama beberapa bulan lamanya ke depan, mereka akan membantu saya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    ad interim
    selama beberapa bulan lamanya,” ujar Sjafrie dalam konferensi persnya, Selasa (9/9/2025).
    Dalam arahannya di Kantor Kemenko Polkam, Sjafrie menegaskan akan memperkuat peran para deputi di kementerian tersebut.
    Para deputi disebut Sjafrie sebagai ujung tombak dalam menjalankan tugas koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga.
    “Saya menggarisbawahi bahwa peran tugas dan fungsi para deputi Kementerian Koordinator Polkam akan saya tingkatkan dan para deputi yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari baik di dalam menjalankan tugas koordinasi maupun menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga,” ujar Sjafrie.
    Tak lupa, ia menyampaikan terima kasihnya kepada Budi Gunawan yang telah menjalankan tugasnya sebagai Menko Polkam sebelumnya.
    Ia mengapresiasi kerja keras Budi Gunawan dan jajaran staf khusus yang mendampinginya selama masa tugas.
    “Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik selaku Menko Polkam,” ujar Sjafrie.
    Dengan ditunjuknya Sjafrie sebagai Menko Polkam
    ad interim
    , kini teman satu angkatan Prabowo di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) itu menduduki empat jabatan di pemerintahan.
    Pertama adalah sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Merah Putih. Pelantikan Sjafrie sebagai Menhan dilakukan Prabowo pada Senin (21/10/2024).
    Jabatan kedua Sjafrie adalah sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Ia dilantik Prabowo sebagai Ketua DPN pada Senin (16/12/2024).
    Pengangkatan Sjafrie sebagai Ketua DPN berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87M Tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional.
    Jabatan ketiga Sjafrie adalah sebagai Ketua Tim Pengarah Penertiban Kawasan Hutan. Posisi tersebut akan memimpin Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan untuk lahan kelapa sawit.
    Satgas itu dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
    Dikutip dari berkas.dpr.go.id, Perpres 5/2025 lahir dengan tujuan untuk penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan.
    Terbaru, Sjafrie Sjamsoeddin ditunjuk Prabowo sebagai Menko Polkam
    ad interim
    untuk menggantikan Budi Gunawan.
    Adapun Budi Gunawan resmi dicopot dari posisi Menko Polkam oleh Prabowo pada Senin (8/9/2025).
    Pencopotan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Menko Polkam Ad Interim, Sjafrie Belum Komunikasi dengan BG

    Jadi Menko Polkam Ad Interim, Sjafrie Belum Komunikasi dengan BG

    Jakarta

    Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim, Sjafrie Sjamsoeddin, menjalani hari pertamanya di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, untuk memberi arahan kepada jajarannya. Sjafrie pun mengaku belum sempat berkomunikasi dengan Budi Gunawan (BG).

    Ia menegaskan hari ini menjadi perdananya masuk kantor sekaligus memberikan pengarahan kepada jajaran pejabat utama.

    “Ini hari pertama saya masuk di kantor Menko Polkam. Dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan yang sebelumnya saya baru saja menerima surat penugasan sebagai Menko Polkam. Jadi saya belum melakukan komunikasi apa-apa,” kata Sjafrie di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

    Meski begitu, ia mengucapkan terima kasih kepada Menko Polkam sebelumnya, Budi Gunawan beserta seluruh staf khusus kementerian yang sudah memberikan pengabdian dan membantu dalam menjalankan tugas.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik Selaku Menko Polkam,” ungkapnya.

    “Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua Staf Khusus Menteri Koordinator Polkam yang sudah memberikan sumbangan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu Menko Polkam yang sudah selesai menjalankan tugasnya,” lanjutnya.

    Sementara itu, dalam arahan perdananya, Sjafrie menegaskan fokus utamanya adalah memperkuat peran dan fungsi para deputi Kemenko Polkam. Ia menilai para deputi memiliki peran strategis dalam memastikan koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian maupun lembaga berjalan efektif.

    “Saya menggarisbawahi bahwa peran, tugas, dan fungsi para Deputi Kemenko Polkam akan saya tingkatkan. Para deputi lah yang akan menjalankan tugas sehari-hari, baik koordinasi maupun sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ia dikabarkan akan menggantikan Budi Gunawan menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim.

    Pantauan detikcom di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/9), Sjafrie tiba pada pukul 15.07 WIB. Ia tampak mengenakan pakaian safari berwarna cokelat muda.

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberi arahan kepada sejumlah pejabat Kemenko Polkam. Rapat di antaranya dihadiri oleh Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus, Sesmenko Polkam Letjen M Hasan, dan pejabat eselon 1 lainnya.

    “Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Menhan selaku Menko Polkam ad interim,” kata Lodewijk saat membuka rapat.

    Halaman 2 dari 2

    (bel/maa)

  • Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 September 2025

    Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik Regional 9 September 2025

    Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik
    Tim Redaksi
     
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih dengan mengganti lima menteri, termasuk posisi Menteri Keuangan yang kini dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Reshuffle ini mendapat tanggapan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia berharap para menteri baru mampu melaksanakan tugas dan memperkuat jalannya pemerintahan.
    “Ya semoga saja bisa melaksanakan tugas dengan baik, kalau itu keputusan presiden (mereshuffle) hak prerogatif presiden, ya harapan saya lebih baik,” ujar Sultan, Selasa (9/9/2025).
    Menurut Sultan, keputusan reshuffle merupakan hak penuh presiden. Ia hanya menekankan agar kabinet baru semakin solid.
    “Makin memperkuat itu aja, gak bisa komentar apa-apa wong hak prerogatif presiden,” katanya.
    Sebagai informasi, Prabowo mengganti lima menteri, yakni Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Menteri Koperasi.
    Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani kini diduduki oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Kemudian, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin yang sebelumnya diduduki Abdul Kadir Karding.
    Kementerian Koperasi yang dipimpin Budi Arie Setiadi diambil alih oleh Fery Juliantono. Sedangkan Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo belum diumumkan penggantinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo tunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim per 8 September

    Prabowo tunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim per 8 September

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengisi jabatan menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) ad interim per Senin, tanggal 8 September 2025 atau pada hari yang sama saat pejabat sebelumnya, Budi Gunawan, diberhentikan oleh Presiden.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam suratnya bernomor B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 tertanggal 8 September 2025, yang salinannya diterima di Jakarta, Selasa, memberitahukan kepada Sjafrie bahwa Presiden Prabowo menunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim sampai dengan diangkatnya menko polkam yang baru.

    “Yang terhormat Menteri Pertahanan di Jakarta, melaksanakan arahan Bapak Presiden dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertahanan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim sampai dengan diangkatnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang baru,” demikian petikan surat pemberitahuan yang diteken oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dengan tembusan Presiden RI.

    Dalam kesempatan terpisah, saat jumpa pers perdananya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta, Selasa sore, Sjafrie menyatakan dirinya baru saja menerima surat penugasan sebagai menko polkam ad interim.

    “Ini hari pertama saya masuk di Kantor Menko Polkam, dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan, yang sebelumnya, saya baru saja menerima surat penugasan sebagai menko polkam,” kata Sjafrie menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai menko polkam terhitung sejak 8 September 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025. Dalam Keppres itu, Presiden Prabowo belum menunjuk menko polkam definitif.

    Pemberhentian Budi Gunawan merupakan bagian dari hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-2 Kabinet Merah Putih, yang juga turut mencakup pemberhentian Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Presiden juga melantik beberapa menteri dan wakil menteri baru, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, selanjutnya Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Kementerian Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih yang merupakan transformasi dari Badan Penyelenggara Haji.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sjafrie Sjamsoeddin, kini jabat Menhan dan Menko Polkam ad interim

    Sjafrie Sjamsoeddin, kini jabat Menhan dan Menko Polkam ad interim

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi didapuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim menggantikan Budi Gunawan.

    Pemberhentian Budi Gunawan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Hari ini Sjafrie tengah memimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa.

    Sjafrie Sjamsoeddin merupakan salah satu orang terdekat Prabowo Subianto. Kedekatan itu terjalin sejak Sjafrie dan Prabowo mengenyam bangku pendidikan akademi militer pada 1974.

    Dalam jenjang pendidikan itu, Sjafrie berhasil lulus dengan menyabet gelar Adhi Makayasa atau lulusan terbaik.

    Pria kelahiran Makasar, 30 Oktober 1952 itu telah banyak mengemban jabatan strategis selama berdinas di TNI AD.

    Lulus dari pendidikan akademi militer, Sjafrie langsung masuk Korps Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopashanda) yang saat ini bernama Kopassus.

    Selama berada di korps Kopashanda bersama Prabowo, Sjafrie telah melakoni beragam penugasan di wilayah konflik seperti Timor-Timor, Aceh, Irian dan Jaya.

    Sjafrie kemudian dipercaya sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), yang bertugas mengawal dan menjaga keselamatan Presiden Ke-2 RI Soeharto, termasuk pada 1995 saat Soeharto berkunjung ke zona perang di Bosnia Herzegovina.

    Setelah mengemban pangkat perwira menengah TNI selama mengawal Presiden Soeharto, Sjafrie akhirnya mendapat jabatan pemimpin wilayah dengan pangkat yang lebih tinggi yakni bintang satu atau Brigjen TNI.

    Dia sempat mengemban beberapa jabatan strategis diantaranya Komandan Resor Militer (Danrem) 061/Surya Kencana (1995–1996), kemudian Kepala Staf Garnisun Tetap (Kasgartap) 1-Ibu Kota (1996), Kepala Staf Kodam (Kasdam) V Jaya (1996), dan Panglima Daerah Militer V Jaya.

    Salah satu puncak karir Sjafrie yakni saat menjadi Pangdam Jaya di tengah terjadinya gelombang aksi massa yang berupaya menurunkan Presiden Soeharto yakni di tahun 1998.

    Kala itu, Sjafrie menjadi salah satu pihak yang berperan penting dalam menjaga keamanan masyarakat di tengah situasi massa yang tidak kondusif.

    Setelah era Soeharto selesai, karir Sjafrie tidak serta merta terhenti. Sjafrie masih mengikuti beberapa jabatan strategis yakni Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Staf Ahli (Sahli) Panglima TNI, Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Panglima TNI, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI (2002), dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Pertahanan atau yang sekarang berubah menjadi Kementerian Pertahanan (2005–2010).

    Setelah purna tugas dari institusi TNI AD, Sjafrie masih dipercaya untuk menempati beberapa posisi strategis di pemerintahan, terkhusus di bidang pertahanan.

    Sjafrie langsung dipercaya membantu pemerintahan, antara lain selama periode kedua pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Wakil Menteri Pertahanan (2010–2014), kemudian sebagai Asisten Menteri Pertahanan bidang Manajemen Pertahanan (2019–2024).

    Kini, menteri tertua di Kabinet Merah Putih ini harus mengemban dua jabatan strategis sekaligus yakni Menko Polkam dan Menhan. Dua jabatan penting yang sangat mempengaruhi stabilitas politik, keamanan dan pertahanan negara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP Ogah Masuk Jajaran Eksekutif Pemerintah Prabowo Usai Reshuffle

    PDIP Ogah Masuk Jajaran Eksekutif Pemerintah Prabowo Usai Reshuffle

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap untuk tidak mengambil slot kosong jabatan menteri dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima mengatakan bahwa partai tidak akan ikut campur terhadap kebijakan presiden dalam lingkup eksekutif.

    “Jadi kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak dalam wilayah di dalam menentukan atau memberi masukan hal yang menyangkut orang,” ujar Aria di kompleks Parlemen, Selasa (9/9/20259.

    Dia menambahkan, pihaknya justru akan mengambil sikap berbeda apabila kaitannya dengan kebijakan strategis yang menyangkut hak hajat orang banyak.

    Dalam hal ini, kata Aria, pihaknya bakal mengkritisi termasuk memberikan masukan terhadap kebijakan Prabowo tersebut.

    “Hal yang menyangkut besar. Kalau ada hal yang tidak mengarah ke situ kita akan menjadi mitra kritis. Cara berpikirnya kan begitu ya,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Prabowo resmi melakukan reshuffle dan pengangkatan menteri baru dalam kabinet merah putih. Perinciannya, Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

    Selanjutnya, Mukhtaruddin selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI menggantikan Abdul Kadir Karding dan Fery Joko sebagai Menteri Koperasi menggeser posisi Budi Arie.

    Sementara itu, Menkopolkam Budi Gunawan dan Menpora Dito Ariotedjo telah diberhentikan dari jabatannya. Namun, pengganti keduanya masih belum ditunjuk Prabowo.

    Adapun, khusus posisi Menkopolkam saat ini dirangkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Di samping itu, Prabowo juga telah menunjuk Muchamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar untuk mengisi jabatan menteri baru yakni Menteri Haji dan Umrah dan Wamen Haji dan Umrah.

  • Pengamat: Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Perkuat Sistem Politik dan Ekonomi

    Pengamat: Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Perkuat Sistem Politik dan Ekonomi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan, harus dipahami sebagai evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.

    Menurutnya, perubahan ini bukan hanya soal pergantian figur di kursi menteri.

    “Pergantian Menko Polkam ini bukan soal siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana koordinasi antar lembaga bisa lebih solid, transparan, dan akuntabel. Menko Polkam bukan hanya jabatan politik, tapi garda depan dalam memastikan stabilitas nasional berjalan dengan menjunjung tinggi kepentingan rakyat,” tegas Hardjuno, di Surabaya, Selasa (9/9/2025).

    Kandidat Doktor Bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini menilai, reshuffle tersebut menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam koordinasi politik dan keamanan. Menurutnya, pergantian pejabat tak boleh berhenti pada level kosmetik.

    “Yang lebih penting adalah membangun sistem yang transparan, sehingga praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat bisa dihentikan,” ujarnya.

    Hardjuno juga menyebut perombakan di bidang ekonomi, terutama terkait posisi Sri Mulyani. Dia mengkritik strategi anggaran berbasis defisit yang dinilainya membuat utang negara terus meningkat.

    “Selama ini, dengan model defisit, pemerintah cenderung menutup kebutuhan belanja dengan utang. Akibatnya, bank-bank lebih nyaman menaruh dananya di instrumen seperti SBI atau SUN, ketimbang menyalurkannya langsung ke sektor riil. Rakyat hanya jadi penonton, sementara uang berputar di lingkaran finansial,” paparnya.

    Menurut Hardjuno, ketiadaan Sri Mulyani dalam kabinet baru harus menjadi momentum untuk mengubah arah kebijakan fiskal. Dia berharap pemerintah lebih berani mengurangi penerbitan utang dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.

    “Kalau bank dipaksa mengalirkan uangnya ke sektor riil, UMKM bisa tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi rakyat bergerak. Inilah jalan agar ekonomi kita tidak terus bergantung pada utang,” tutur Hardjuno.

    Dia juga mengingatkan bahwa reshuffle selalu sarat dimensi politik. Namun, kepentingan politik tidak boleh menyingkirkan kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama.

    “Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara. Publik akan menilai apakah reshuffle ini sungguh-sungguh untuk rakyat atau sekadar bagi-bagi kekuasaan,” katanya.

    Hardjuno menekankan bahwa perombakan kabinet harus membawa arah baru bagi pembangunan nasional. Dia menilai, pemerintahan ke depan memerlukan kabinet yang kuat secara politik, memiliki visi hukum yang adil, dan mampu mewujudkan ekonomi inklusif.

    “Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, dari geopolitik global hingga ketimpangan domestik. Reshuffle harus memberi sinyal bahwa negara ini siap menjawab tantangan itu dengan kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Sjafrie Sjamsoeddin, kini jabat Menhan dan Menko Polkam ad interim

    Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat perdana dengan jajaran Kemenko Polkam di kantor Menko, Jakarta Pusat, Selasa.

    Dalam pantauan di lokasi, Sjafrie datang sekitar pukul 15.03 WIB bersama Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus.

    Dalam pertemuan tersebut, Lodewijk langsung memperkenalkan Sjafrie kepada jajaran Kemenko Polkam sebagai Menko Polkam ad interim.

    Sjafrie pun langsung menyalami seluruh jajaran pejabat tinggi Kemenko Polkam yang telah menunggu di ruang rapat. Salah satu yang disalami Sjafrie yakni Sesmenko Polkam Letjen TNI Mohammad Hassan.

    Setelah itu, Lodewijk membuka rapat dengan memperkenalkan dirinya dan seluruh jajaran pejabat Kemenko Polkam kepada Sjafrie.

    Setelah prosesi perkenalan selesai dan ingin masuk ke materi utara rapat, para awak media dipersilahkan ke luar ruangan karena rapat akan digelar secara tertutup.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Gunawan tidak terlihat hadir di Istana Negara. Presiden Prabowo sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan sehingga jabatan Menko Polkam pun masih kosong.

    Presiden Prabowo, dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Dito, sehingga kursi Menpora pun otomatis kosong.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.