Xcloud.id

Tag: Budi Gunawan

  • Kompolnas Akui Penanganan Kasus Gratifikasi Firli Bahuri Belum Banyak Kemajuan

    Kompolnas Akui Penanganan Kasus Gratifikasi Firli Bahuri Belum Banyak Kemajuan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akui bahwa perkara yang melibatkan eks Ketua KPK Firli Bahuri masih belum mendapatkan kemajuan.

    Ketua Kompolnas, Budi Gunawan menyebut bahwa tim penyidik Polda Metro Jaya akan mengedepankan aspek pembuktian terkait perkara dugaan suap atau gratifikasi yang melibatkan tersangka Firli Bahuri. 

    Menurut pria yang akrab disapa BG, tidak mudah untuk menemukan bukti dari perkara gratifikasi tersebut. Maka dari itu, BG minta masyarakat untuk bersabar dan menunggu proses penanganan perkara tersebut.

    “Kita akan mengikuti dinamikanya seperti apa terkait Pak Firli ini. Kita kedepankan aspek pembuktian, karena itu kita tahu itu semua tidak mudah. Kita tunggu saja ya perkembangannya ke depan, akan kita sampaikan secara terbuka,” tuturnya di Kantor Kemenko Polkam Jakarta, Senin (11/11/2024).

    BG meyakini bahwa Polda Metro Jaya akan bekerja secara profesional untuk mengusut tuntas perkara dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi tersebut.

    “Kita tunggu saja. Kita harus menghargai proses penegakan hukum yang dilakukan Polri,” katanya.

    Dalam perkara ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa 37 saksi mulai dari anggota Polri, KPK, Kementan RI hingga sipil. 

    “Terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Jo 65 UU KPK RI dengan terlapor FB. Total yang telah diperiksa 37 dan dua ahli hukum,” tutur Ade Safri. 

    Sebagai informasi, Firli juga diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP.  

    Ancaman maksimal dalam perkara tersebut hukuman penjara seumur hidup. Adapun, dalam kasus ini kepolisian telah memeriksa 123 saksi dan telah meminta keterangan kepada 11 ahli.

  • Menko Polkam: Dukungan Presiden ke Lutfi di Pilgub Jateng Tak Langgar Aturan – Espos.id

    Menko Polkam: Dukungan Presiden ke Lutfi di Pilgub Jateng Tak Langgar Aturan – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Menko Polkam Budi Gunawan menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan menyebut dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap salah satu pasangan calon (paslon) peserta Pilgub Jawa Tengah 2024 tidak melanggar aturan.

    Budi menjelaskan dukungan (endorse) terhadap paslon merupakan sesuatu yang lumrah, karena tiap paslon pasti berupaya mendapatkan dukungan dari semua pihak.

    Promosi
    KPR BRI Property Expo 2024 Beri Kemudahan dan Keuntungan Bagi Calon Nasabah

    “Kalau pertanyaannya apakah sesuai aturan boleh atau tidak, maka jawabannya dari sisi aturan yang kami lihat tidak ada hal yang dilanggar,” kata Menko Polkam RI di Jakarta, Senin (11/11/2024), menjawab pertanyaan wartawan terkait dukungan Presiden kepada paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

    Budi melanjutkan di negara-negara yang membantu sistem demokrasi, dukungan Presiden terhadap pasangan calon tertentu dalam kontestasi pemilihan kepala daerah merupakan hal yang wajar.

    “Di negara lain pun kita melihat juga hal yang sama di negara demokrasi misalnya seperti di Amerika Serikat, secara terbuka Presiden itu meng-endorse salah satu paslon tertentu,” kata Budi Gunawan sebagaimana dilansir Antara. 

    Terlepas dari itu, Budi melanjutkan ada dua sikap presiden yang patut menjadi sorotan, yaitu presiden tidak mengarahkan struktur negara untuk mendukung salah satu paslon, dan presiden menyerahkan keputusan akhir kepada rakyat sebagai pemilik suara di Pilkada 2024.

    “Beliau tidak mengarahkan struktur negara ini untuk bergerak memenangkan salah satu paslon, dan menyerahkan sepenuhnya pada rakyat yang memilih paslon mana pun,” kata Menko Polkam RI.

    Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada Sabtu (9/11/2024) mengunggah video berdurasi sekitar lima menit dalam akun Instagram @ahmadluthfi_official yang di dalamnya memuat pernyataan dukungan Prabowo atas pencalonan dirinya bersama Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah 2024.

    “Saya percaya dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Luthfi, seseorang yang telah bertugas dan mengabdi di Jawa Tengah cukup lama, dan juga saudara Gus Taj Yasin Maimoen, putra dari guru saya KH. Maimoen Zubair, yang telah juga cukup lama mengabdi di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur,” demikian ucap Prabowo dalam video yang diunggah oleh Ahmad Luthfi itu.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Menko Polkam Budi Gunawan Pastikan Proses Hukum 33 Prajurit TNI di Deli Serdang Transparan

    Menko Polkam Budi Gunawan Pastikan Proses Hukum 33 Prajurit TNI di Deli Serdang Transparan

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan turut buka suara atas keributan dan perkelahian massal di Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Dia memastikan bahwa proses hukum terhadap 33 prajurit Batalyon Artileri Medan 2/Kilap Sumagan dilakukan secara transparan. 

    Keterangan tersebut disampaikan oleh Budi Gunawan kepada awak media di Jakarta pada Senin (11/11). Menurut pejabat yang akrab dipanggil BG tersebut, proses hukum sudah berjalan. Kodam I/Bukit Barisan mengerahkan Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan untuk memeriksa para prajurit yang diduga terlibat dalam keributan dan perkelahian massal itu. 

    ”Proses hukum saat ini sedang berjalan. Ada beberapa oknum anggota Yon Armed (Batalyon Armed 2/Kilap Sumagan) yang diproses. Dan keterangan dari pangdam I /Bukit Barisan bahwa prosesnya akan digelar secara transparan sehingga publik bisa mengawal dan mengikuti perkembangan kasusnya,” kata dia. 

    Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menyatakan bahwa semua pihak yang terbukti bersalah bakal diberi sanksi tegas. ”Dan akan dijamin dan dipastikan bahwa para pelakunya yang terbukti bersalah akan ditindak dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap pejabat yang juga purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir jenderal tersebut. 

    Lebih lanjut, BG menyampaikan, kondisi dan situasi di Kecamatan Sibiru-Biru saat ini sudah kondusif. ”Situasi saat ini sudah kondusif, ada pun latar belakang yang menjadi penyebab (keributan dan perkelahian) ini masih dalam penyelidikan dari pihak Pomdam I/Bukit Barisan dan kepolisian setempat,” terang dia. Dalam keributan itu seorang warga meninggal dunia dan korban lainnya luka-luka.

  • Presiden buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024

    Presiden buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024

    Kamis, 7 November 2024 14:59 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) menyapa Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (kiri), Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kanan), dan Menko Polkam Budi Gunawan (kanan) saat pembukaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis  (7/11/2024). Rakornas bertema Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 itu diikuti 5.360 peserta. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/nym.

    Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada pembukaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024). Rakornas bertema Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 itu diikuti 5.360 peserta. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/nym.

  • Kata MenkoPolkam soal Prabowo ajak warga Jateng pilih Luthfi

    Kata MenkoPolkam soal Prabowo ajak warga Jateng pilih Luthfi

    MenkoPolkam Budi Gunawan menjawab pertanyaan wartawan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2024). Foto: Rama Pamungkas

    Kata MenkoPolkam soal Prabowo ajak warga Jateng pilih Luthfi
    Dalam Negeri   
    Nandang Karyadi   
    Minggu, 10 November 2024 – 12:40 WIB

    Elshinta.com – MenkoPolkam Budi Gunawan alias BG merespon dukungan  Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen. Menurut BG tidak ada larangan peserta Pilkada meminta dukungan ke Presiden Prabowo Subianto yang juga menjabat Ketum Partai Gerindra itu.

    “Semua boleh-boleh saja minta dukungan, namanya tamu nggak mungkin nggak diterima ya,” ujar Budi Gunawan menjawab pertanyaan wartawan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2024).

    Menurut Budi Gunawan, bisa jadi bila calon lain datang untuk meminta dukungan, Prabowo juga akan menerimanya.

    “Mungkin calon lain kalau datang pasti beliau terima,” ujarnya.

    Budi Gunawan menepis bila dukungan Prabowo itu dianggap bentuk ketidaknetralan Prabowo. Menurutnya, dalam Pemilu, merupakan hal lumrah bila ada calon yang meminta dukungan.

    “Ya setiap calon ini ingin mencari hal yg bisa mendongkrak elektoral,” tandasnya.

    “Tamu datang, mungkin beliau harus bicara seperti itu. Saya rasa yg lain boleh saja kalau minta waktu beliau,” tandasnya.

    Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, sebelumnya mengajak warga Jawa Tengah  mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

    Pernyataan Prabowo itu bisa disimak dari unggahan video di akun Instagram Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official.

    Sampai Minggu (10/11/2024) siang, unggahan tersebut sudah mendapat 2.897 komentar dan 4.512 likes. (Rap/Ter)

    Sumber : Radio Elshinta

  • 10 Saat Prabowo Memohon ke Warga Jateng Pilih Luthfi-Yasin… Nasional

    10 Saat Prabowo Memohon ke Warga Jateng Pilih Luthfi-Yasin… Nasional

    Saat Prabowo Memohon ke Warga Jateng Pilih Luthfi-Yasin…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memohon ke warga Jawa Tengah (Jateng) untuk memilih pasangan cagub-cawagub Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam Pilkada Jateng 2024.
    Prabowo menyampaikan hal itu dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official.
    Belum diketahui kapan video itu dibuat. Namun, video itu diunggah oleh Luthfi pada Sabtu (9/11/2024), saat Prabowo sedang melakukan lawatan ke luar negeri.
    Dalam video tersebut, Prabowo berdiri diapit Luthfi dan Taj Yasin. Ketiganya kompak mengenakan kemeja biru. 
    Prabowo awalnya menyatakan tekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memberantas korupsi agar seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia
    Oleh karenanya, ia membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Menurut Prabowo, sosok yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
    “Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten, Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan kedua tokoh itu sudah mengabdi cukup lama di Jawa Tengah. Taj Yasin pernah menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018–2023.
    Sedangkan Luthfi pernah menjabat Kapolda Jawa Tengah.
    “Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat,” tambah Prabowo.
    Prabowo pun mengajak masyarakat di Jawa Tengah mencoblos Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada
    Pilkada Jawa Tengah
    .
    Dengan demikian, menurutnya, Indonesia akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat baik di Jawa Tengah maupun seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    “Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimoen,” tuturnya.
    Sebuah kiriman dibagikan oleh Ahmad Luthfi S.H, S. St., MK. (@ahmadluthfi_official)
    Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa ajakan itu Prabowo sampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
    “Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah,” kata Hasan saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (9/11/2024) malam.
    Selaku ketua umum partai, menurut Hasan, Prabowo tentu mendukung calon yang diusung partainya.
    “Calon yang direkomendasikan oleh Partai Pak Prabowo (Gerindra) tentu adalah calon yang juga didukung oleh beliau,” ujarnya.
    Hal serupa disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. 
    “Pak Prabowo selaku Ketum Gerindra dan bagian dari Koalisi Partai Pengusung Lutfi menegaskan dukungan kepada paslon tersebut seperti ketum-ketum partai lain yang menyatakan dukungan kepada Lutfi-Yasin,” kata Dasco dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (10/11/2024).
    Menurut Dasco, sikap politik Prabowo yang mengampanyekan pasangan calon gubernur itu diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan itu disebutkan bahwa presiden sebagai pejabat negara boleh berkampanye dengan ketentuan.
    “Dalam artian menyerukan, mengimbau, mengajak memilih salah satu paslon dalam Pilkada, sepanjang dalam status cuti kampanye atau sepanjang kampanyenya dilakukan di hari libur, Sabtu atau Minggu sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024,” ujar Dasco.
     
    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menilai, setiap pasangan calon yang akan bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 boleh-boleh saja meminta dukungan Presiden Prabowo Subianto.
    “Semua (calon) boleh-boleh saja minta dukungan, namanya tamu enggak mungkin (enggak) diterima ya,” kata Budi Gunawan menjawab pertanyaan awak media di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2024).
    Menurut Budi Gunawan, Kepala Negara pasti terbuka menerima kedatangan siapa pun pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada.
    Namun, ia memastikan Presiden Prabowo Subianto akan bersikap netral dalam
    Pilkada 2024
    .
    “Beliau sudah menyampaikan, netral. Bahkan sebelum ke luar negeri, supaya tidak ada nanti opini, tudingan, seolah-olah cawe-cawe,” kata Budi Gunawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024).
    Bawaslu turun tangan 
    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tengah menelusuri dan mengkaji video pernyataan dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada Ahmad Lutfi-Taj Yasin.
    “Kami akan cek video tersebut, dan kami akan kaji,” kata Rahmat Bagja saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/11/2024).
    Bagja mengatakan, Bawaslu belum bisa menyatakan bahwa video tersebut pelanggaran atau tidak, lantaran dibutuhkan kajian terhadap video tersebut.
    “Ya betul (dilihat ada pelanggaran atau tidak),” ujarnya.
    Meski demikian, Bagja mengatakan, merujuk pada Pasal 71 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, diatur bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
    Kemudian Pasal 188 UU Pilkada diatur bahwa setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.
    PDI-P yang mengusung pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di Pilkada Jawa Tengah, mengakui cemas dengan manuver Prabowo.
    Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang ‘Pacul’, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap
    dukungan Prabowo
    terhadap Luthfi-Yasin.
    “Kalau Pak Prabowo bukan Presiden tentu ya biasa saja, tapi yang mengkhawatirkan beliau ini jabatan di belakangnya Presiden,” demikian ungkap Bambang Pacul yang ditemui di sela debat kedua Pilkada Jateng di MAC Ballroom, Semarang, pada Minggu (10/11/2024) malam.
    Bambang menilai, jabatan Presiden merupakan posisi tertinggi dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, sehingga penting bagi sosok Presiden untuk menjaga nilai-nilai demokrasi.
    “Presiden itu Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, semua kuasa praktis di eksekutif di tangan beliau kan begitu.”
    “Ini perlu dikasih sedikit catatan saja, bahwa ada sebuah pelajaran baru demokrasi hari ini,” tegas dia.
    Di sisi lain, Andika Perkasa menanggapi santai dukungan Prabowo untuk rivalnya. 
    Mantan Panglima TNI itu menyebut, dirinya juga ingin didukung oleh Presiden Prabowo.
    “Tapi, kami juga sebetulnya kalau bisa menyuarakan, kami juga ingin didukung (Prabowo),” kata Andika, saat ditemui pasca debat kedua Pilkada 2024 di Hotel MAC Ballroom, Kota Semarang, Minggu (10/11/2024) malam.
    Untuk itu, Andika dan pasangannya tak menolak jika ada dukungan dari Prabowo di Pilkada 2024.
    “Itu merupakan sesuatu yang berarti bagi Mas Luthfi dan Gus Yasin,” ucap dia.
    Andika tak menganggap dukungan Prabowo kepada lawannya di Pilkada Jawa Tengah itu sebagai ancaman.
    “Justru kami kan ingin didukung juga,” lanjut Andika.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Polkam Budi Gunawan Antisipasi Pelantikan Kepala Daerah Mundur dari Februari 2025 – Page 3

    Menko Polkam Budi Gunawan Antisipasi Pelantikan Kepala Daerah Mundur dari Februari 2025 – Page 3

    Selain potensi gugatan hasil Pilkada 2024, Menko Polhukam juga mencermati kemungkinan munculnya fenomena kotak kosong di beberapa daerah, di mana hanya ada satu pasangan calon (paslon) yang bertarung pada pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

    Budi juga menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan netralitas semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), aparat penegak hukum, dan ASN.

    “Kami harus netral karena ini pertarungan nama baik pemerintahan ini. Pilkada serentak ini harus aman, lancar, kemudian jurdil dan kondusif,” kata Budi Gunawan.

    Pilkada Serentak 2024 akan melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, dengan total 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

  • Akademisi Nilai Tidak Ada Intervensi Presiden Prabowo dalam Pilkada 2024

    Akademisi Nilai Tidak Ada Intervensi Presiden Prabowo dalam Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Akademisi, pengamat politik, dan pejabat menilai Presiden Prabowo Subianto yang memberikan dukungan pada sejumlah pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bukan merupakan bentuk intervensi politik.

    Alasannya, hal tersebut merupakan hak politik Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra. Sejumlah pihak menilai langkah Prabowo ini berada dalam koridor hukum dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

    Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, menguatkan pandangan bahwa keterlibatan Prabowo dalam Pilkada 2024 bukanlah bentuk intervensi.

    “Video dukungan yang disampaikan Prabowo Subianto bukan merupakan intervensi atau cawe-cawe politik dan tidak bertentangan dengan hukum,” katanya ketika dihubungi Minggu (10/11/2024).

    Ujang menjelaskan, Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra memang berhak memberikan dukungan politik pada calon-calon yang diusung partainya.

    “Dukungan tersebut disampaikan Prabowo sebagai ketum Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jawa Tengah 2024,” ujarnya.

    Sebelumnya Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan Prabowo menyampaikan dukungan dalam kapasitasnya sebagai pimpinan partai, bukan sebagai presiden.

    “Presiden memiliki hak untuk menyatakan dukungan atau berkampanye selama mengikuti aturan yang berlaku, termasuk mengambil cuti saat berkampanye,” tegasnya.

    Dasco menggarisbawahi ketentuan bagi pejabat negara dalam berkampanye sudah jelas diatur dalam peraturan KPU, yang juga menetapkan batasan dalam pemanfaatan fasilitas jabatan.

    “Ketentuan pejabat negara dalam berkampanye sudah jelas diatur dalam peraturan KPU sehingga pelaksanaannya harus mematuhi syarat dan batasan yang ada,” bebernya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, turut mendukung pernyataan tersebut. Ia menegaskan Presiden Prabowo dalam kapasitas sebagai ketua Umum Gerindra memang berhak memberikan dukungan politik terhadap pasangan calon kepala daerah, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

    “Ajakan Pak Prabowo untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi dan Taj Yasin disampaikan dalam kapasitas sebagai ketua umum Partai Gerindra,” jelas Hasan.

    Menurutnya, hak politik Presiden Prabowo tidak bisa dianggap sebagai intervensi terhadap proses pilkada yang berjalan karena partai-partai politik memang berperan aktif dalam mendukung calon yang diusungnya.

    Hasan Nasbi menekankan pentingnya membedakan peran Prabowo sebagai presiden dan ketua umum Partai Gerindra dalam konteks pilkada. Menurutnya, Presiden Prabowo telah menjaga batasan yang jelas antara jabatan pemerintahan dan keterlibatan politik dalam kapasitasnya sebagai pimpinan partai.

    Para pakar menggarisbawahi bahwa keterlibatan Prabowo dalam Pilkada 2024 tidak serta-merta mengintervensi proses demokrasi, melainkan menunjukkan komitmennya terhadap hak politik yang dijalankan sesuai aturan.

    Pernyataan senada datang dari Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, yang menekankan Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk menerima semua pihak yang ingin bekerja sama demi kepentingan bangsa, terlepas dari afiliasi politik.

    “Presiden Prabowo sebagai pemimpin nasional akan menerima siapa pun yang datang dengan niat untuk berdiskusi dan menjalin kerja sama dalam membangun bangsa,” katanya.

    Budi menegaskan Presiden Prabowo mendukung proses demokrasi yang sehat dan terbuka, tanpa berusaha mengarahkan hasil pilkada tertentu. Dalam hal ini, keterlibatan Presiden Prabowo dinilai sebagai wujud hak politik yang sah dan tidak mengganggu independensi pilkada.

  • Pemerintah Petakan Wilayah Rawan di Pilkada 2024 – Espos.id

    Pemerintah Petakan Wilayah Rawan di Pilkada 2024 – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi pilkada.

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengatakan, pemerintah sudah memetakan wilayah rawan pelaksanaan Pilkada 2024 guna mengantisipasi situasi yang tidak kondusif.
     
    Menko Polkam mengungkapkan bahwa Polri sudah membuat indeks kerawanan yang mungkin timbul saat pelaksanaan coblosan pilkada pada 27 November 2024 mendatang.

    Promosi
    Interaksi CS BRI dengan Nasabah Pakai Bahasa Isyarat Tuai Apresiasi

    “Ada beberapa indeks kerawanan yang sudah disampaikan oleh Polri, dan itu bisa menjadi pedoman,” kata Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan di Jakarta, Minggu (10/11/2024). 
     
    Meski begitu, dia enggan menyampaikan wilayah mana saja yang rawan pelaksanaan pilkada dan lebih memilih untuk memantau lebih lanjut perkembangan dan informasi dari Polri.
     
    “Mungkin kalau saya sampaikan, agak sensitif. Akan tetapi, kami sudah siap karena sudah dipetakan,” ujar jenderal purnawirawan Polri tersebut sebagaimana dilansir Antara.
     
    Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan menegaskan bahwa Pemerintah juga sudah membuat semacam satuan kerja (desk) khusus untuk menangani pelaksanaan Pilkada 2024 dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemangku kepentingan terkait.

    Ia memandang perlu melakukan hal itu guna mengantisipasi situasi yang tidak kondusif, serta membantu menyukseskan pelaksanaan pilkada di setiap wilayah.
     
    “Kami sudah membentuk desk pilkada. Semua sudah siap mengantisipasi daerah atau titik-titik rawan atau yang sangat rawan tentunya, dan itu juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya,” kata dia.
     
    Pada 27 November 2024 mendatang, masyarakat di seluruh Indonesia secara serentak melakukan pemungutan suara untuk memilih calon pemimpin di setiap kabupaten, kota, dan provinsi.
     
    Setelah itu, KPU daerah masing-masing akan melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi suara hingga pertengahan Desember 2024.
     
    Pascapenetapan pemenang pilkada oleh KPU, proses masih terus berlanjut dengan diberikan waktu penyelesaian sengketa pemilihan, hingga akhirnya pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada 7 Februari 2025.

    Sementara itu, pelantikan pasangan calon bupati/wakil bupati terpilih dan pasangan wali kota/wakil wali kota terpilih dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Menko Polkam: Dukungan Presiden ke Lutfi di Pilgub Jateng Tak Langgar Aturan – Espos.id

    Menko Polkam Ingatkan Pejabat Negara Netral di Pilkada 2024 – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Menko Polkam Budi Gunawan menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengingatkan pejabat negara/pemerintah agar bersikap netral dalam Pilkada 2024.
     
    Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan mengatakan, pihaknya selalu mengingatkan kepada semua pejabat seperti menteri di Kabinet Merah Putih dan lainnya untuk menunjukkan sikap netral terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi secara serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
     
    “Isu terkait dengan pilkada, terutama isu netralitas itu selalu kami pesankan untuk terus dilakukan,” kata Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan di Jakarta, Minggu (10/11/2024). 
     
    Menko Polkam menegaskan pelaksanaan pilkada harus jujur dan adil sesuai dengan prinsipnya, sehingga semua pemangku kepentingan harus mendukung terwujudnya hal tersebut.
     
    “Jangan sampai potret pemerintah yang baru ini tercederai oleh hal itu (tidak netral). Jadi, semua harus netral sehingga pelaksanaannya berjalan dengan aman, lancar, jujur dan adil, serta sukses,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 
     
    Ia menuturkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemangku kepentingan lainnya seperti Polri dan TNI guna bersama-sama mewujudkan pilkada yang aman dan damai.
     
    Hal itu, kata dia, bertujuan agar situasi kondusif di setiap wilayah bisa terjaga dan masyarakat bisa merayakan pesta demokrasi itu dengan sukacita.
     
    Pada 27 November 2024 mendatang, masyarakat di seluruh Indonesia secara serentak melakukan pemungutan suara untuk memilih calon pemimpin di setiap kabupaten, kota, maupun provinsi.
     
    Setelah itu, KPU daerah masing-masing akan melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi suara hingga pertengahan Desember 2024.
     
    Pascapenetapan pemenang pilkada oleh KPU, proses masih terus berlanjut dengan diberikan waktu penyelesaian sengketa pemilihan, hingga akhirnya pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2025.

    Promosi
    BRI Sabet Penghargaan Global Berkat Transformasi Digital melalui BRIAPI

    Sementara itu, pelantikan pasangan calon bupati/wakil bupati terpilih dan pasangan calon wali kota/wakil wali kota terpilih dijadwalkan pada tanggal 10 Februari 2025.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.