Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com
– Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu pos penting yang diganti adalah Menteri Keuangan. Sri Mulyani yang sudah menjabat sebagai Menkeu sejak era Jokowi, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Jokowi menilai Purbaya sebagai sosok yang tepat menggantikan Sri Mulyani.
“Bagus, bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mahzabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mahzab ekonominya berbeda dengan Bu Sri Mulyani,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
Menurut Jokowi, respons pasar terhadap pergantian Sri Mulyani juga menunjukkan sinyal positif.
“Kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat saya lihat IHSG juga kembali naik, kemudian dollar terhadap rupiah melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu,” ujarnya.
“Kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita,” sambungnya.
Jokowi pun menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
“Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogratif Presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
Selain Menteri Keuangan, Presiden Prabowo juga mengganti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin, serta Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi ke Fery Juliantono.
Adapun posisi Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo kini masih kosong. Pengganti keduanya belum diumumkan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Budi Gunawan
-
/data/photo/2025/09/12/68c3d84aaae74.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani Regional
-

Amien Rais Desak Prabowo Copot Menteri Titipan Jokowi hingga Pimpinan TNI-Polri Bertopeng
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, angkat bicara terkait reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 lalu.
Ia bahkan menyampaikan rasa terima kasih atas langkah politik yang menurutnya menyejukkan dan memberikan harapan baru bagi rakyat.
“Akhirnya Presiden Prabowo membuat gebrakan politik yang menyejukkan dan menggembirakan, memberikan harapan buat sebagian besar anak bangsa,” ujar Amien dalam keterangannya dikutip pada Jumat (12/9/2025).
Dikatakan Amien, reshuffle kabinet merah putih pada 8 September kemana dengan mendrop lima Menteri disambut positif oleh masyarakat.
Namun, Amien mengaku masih kurang sependapat dengan alasan pencopotan Menkopolhukam, Budi Gunawan.
Meski demikian, ia menilai reshuffle tersebut mendapat respons positif dari masyarakat luas.
“Hanya saja alasan mencopot pak Budi Gunawan sebagai Menkopolkam itu saya seperti belum merasa sreg. Yang saya pikir pencopotan lima Menteri itu mendapat reaksi positif dari masyarakat,” ucapnya.
Lebih jauh, Amien menyarankan agar dalam reshuffle susulan nanti, Presiden Prabowo juga tidak ragu menyingkirkan menteri maupun wakil menteri yang merupakan titipan mantan Presiden Jokowi.
“Kalau saya boleh menambahkan beberapa Menteri atau Wamen yang berasal dari titipan Jokowi memang sebaiknya jangan terlambat didrop,” Amien menuturkan.
“Dalam reshuffle susulan nanti, mereka bekerja setengah hati, fisiknya ada di Jakarta tapi pikiran dan hatinya tergantung dan terkatung di Solo,” tambahnya.
-

Reshuffle Jilid II, Cak Imin Tegaskan PKB Tak Ajukan Nama untuk Posisi Menpora
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan partainya tidak mengajukan calon untuk mengisi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang saat ini masih kosong.
Menurutnya, keputusan terkait pengisian pos menteri sepenuhnya berada di tangan kepala negara, sementara partai hanya menunggu dan menghormati hak prerogatif presiden.
Hal itu disampaikan Cak Imin sebelum memasuki Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025), saat ditanya apakah PKB akan mengusulkan nama kadernya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Enggak, kita [PKB] enggak mengajukan nama. Presiden punya kewenangan mutlak,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat dan media bersabar terkait jadwal pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru.
“Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat, oke ya,” ujar Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).
Sekadar informasi, perombakan reshuffle kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) menyisakan dua tempat kosong di pemerintahan.
Pasalnya, dalam reshuffle tersebut Prabowo telah memberhentikan dengan hormat di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Pemuda dan Olahraga.
Sebelumnya posisi tersebut diisi oleh Budi Gunawan sebagai Menkopolkam dan Dito Ariotedjo sebagai Menpora. Saat ini jabatan Menko Polkam dijabat interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoedin, sedangkan posisi Menpora masih kosong.
-

Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan
Bisnis.com, JAKARTA — Reshuffle kabinet kedua yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menyulut perbincangan hangat di media sosial.
Hasil analisis Continuum INDEF mencatat ada 44.404 percakapan yang muncul di berbagai platform digital sepanjang 8–9 September 2025, dengan TikTok sebagai kanal dominan, sementara Instagram paling rendah.
Laporan itu menyebutkan, reshuffle kali ini mencopot lima menteri, menunjuk tiga pengganti, dan menambah satu kementerian baru. Mereka yang diganti antara lain Menko Polhukam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menpora Dito Ariotedjo.
Adapun, Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menkeu baru, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memimpin Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk.
Mayoritas warganet memandang reshuffle ini tidak akan membawa perubahan signifikan. Sebanyak 64,4% sentimen yang muncul bernuansa negatif, dengan alasan reshuffle dianggap lebih bermotif politik ketimbang perbaikan kinerja. Netizen juga mempertanyakan mengapa sejumlah posisi lain yang dinilai lemah, seperti Menteri HAM dan Kapolri, tidak ikut diganti.
Meski begitu, ada apresiasi terhadap pencopotan menteri yang dikaitkan dengan kasus atau dianggap bermasalah, misalnya Budi Arie yang terseret isu judi online. Banyak netizen menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya “bersih-bersih” dari pengaruh oligarki lama.
Di sisi lain, jabatan Menkeu menyedot perhatian paling besar dengan 23,7 ribu perbincangan. Publik melepas Sri Mulyani dengan penghormatan, meski tak sedikit yang menyinggung kebijakan pajak di era kepemimpinannya.
Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai kompeten secara rekam jejak, tetapi pernyataannya mengenai tuntutan rakyat menuai kontroversi. Bahkan muncul candaan bahwa “baru kali ini ada menteri baru dilantik sudah diprediksi bakal di-reshuffle lagi.”
Selain Menkeu, posisi Menteri Koperasi juga ramai dibicarakan. Pencopotan Budi Arie dikaitkan dengan kasus judi online, sedangkan Ferry Juliantono disambut dengan harapan agar dapat amanah.
Abdul Kadir Karding dari P2MI juga ditinggalkan publik setelah tersorot karena kedekatan dengan tersangka korupsi, sementara Mukhtarudin sebagai penggantinya dinilai membawa harapan baru.
Nama Budi Gunawan (Menko Polkam) dan Dito Ariotedjo (Menpora) juga menjadi sorotan. Keduanya dianggap pantas dicopot karena dinilai gagal merespons persoalan keamanan dan minimnya capaian kerja. Netizen bahkan mendesak kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi BTS yang menyeret nama Dito.
Lalu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Gus Irfan turut memunculkan pro-kontra. Di satu sisi, publik mengapresiasi langkah strategis ini untuk meningkatkan layanan haji. Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa kementerian baru hanya ajang bagi-bagi kursi politik dan memperkuat dominasi Gerindra.
Tak hanya itu, perbincangan netizen juga menyinggung soal “Geng Solo”. Reshuffle ini dinilai sebagai upaya mengurangi pengaruh kelompok tersebut dalam pemerintahan. Nama-nama lain seperti Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ikut dipertanyakan publik mengapa tidak ikut diganti.
-
/data/photo/2025/09/01/68b532b0d19d2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menko Polkam Ad Interim Dipersoalkan, Prabowo Diminta Segera Tunjuk Pejabat Definitif Nasional 12 September 2025
Menko Polkam Ad Interim Dipersoalkan, Prabowo Diminta Segera Tunjuk Pejabat Definitif
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim menuai sorotan.
Prabowo pun diminta untuk tidak terlalu lama menjadikan Sjafrie sebagai Menko Polkam ad interim demi menghindari penumpukan kewenangan di tangan Sjafrie.
“Jadi penting untuk Presiden untuk tidak terlalu lama membuat ad interim antara Menhan dan Menko Polkam karena itu dua wilayah yang berbeda fungsinya,” ucap peneliti senior Imparsial Al Araf saat dihubungi melalui telepon, Rabu (10/9/2025).
Keberadaan Sjafrie dalam berbagai jabatan ini juga dinilai menjadi contoh nyata jabatan yang tidak sehat dalam kehidupan demokrasi dan pemerintahan yang baik.
Al Araf menyebutkan, sistem demokrasi justru mendorong adanya diferensiasi fungsi dan tugas kerja.
Sementara, selain Menhan dan Menko Polkam, Sjafrie juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Ketua Tim Pengarah Penertiban Kawasan Hutan.
Oleh karena itu, Al Araf meminta Presiden Prabowo untuk segera menunjuk sosok yang menjabat sebagai Menko Polkam.
“Sehingga Presiden harus segera mengevaluasi dan mencari Menko Polkam siapa yang ingin ditunjuk oleh Presiden. Ini harus dilakukan, kalau tidak kita akan menjadi negara yang berbahaya dalam konteks ini (wewenang yang luas di satu orang),” imbuhnya.
Menurut Al Araf, seharusnya jabatan Menko Polkam diisi oleh sosok yang berbeda dengan Menhan yang fokusnya di bidang pertahanan.
Apalagi, tugas Menko Polkam lebih luas, karena harus memahami situasi politik dan keamanan yang ada di Indonesia.
“Bisa berlatar belakang militer, bisa berlatar belakang polisi, bisa berlatar belakang sipil juga. Tapi yang benar-benar memahami situasi dan kondisi politik keamanan yang ada,” ujar Al Araf.
Hingga kini, sosok Menko Polkam definitif masih tanda tanya.
Bahkan, Presiden Prabowo meminta publik untuk menunggu siapa yang akan ditunjuknya menjadi Menko Polkam.
Prabowo berseloroh bahwa pengisi pos menteri tersebut akan diumumkan pada waktunya agar awak media bersemangat.
“Ya nanti tunggu, tunggu waktunya biar kalian ada semangat,” kata Prabowo seusai meninjau Sekolah Rakyat di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).
Prabowo tidak mau berkomentar lebih jauh soal pengisian kabinet tersebut karena ia sedang dalam rangka peninjauan Sekolah Rakyat.
“(Sedang meninjau) Sekolah Rakyat, nanya (soal) Menko Polkam,” kata Prabowo.
Diketahui, penunjukan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim berdasarkan surat nomor B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 tertanggal 8 September 2025.
Sjafrie menjadi Menko Polkam ad interim menggantikan Budi Gunawan yang dicopot lewat
reshuffle
kabinet pada Senin (8/9/2025) lalu.
Sjafrie mengungkapkan, ia ditugaskan Prabowo untuk melanjutkan pekerjaan Budi Gunawan agar Kemenko Polkam dapat bekerja dengan lancar.
“Arahan yang diberikan kepada saya adalah melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Koordinator Polkam. Dan saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien, efektif, agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar,” kata Sjafrie ditemui di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Salah satu fokusnya sebagai Menko Polkam adalah revitalisasi organisasi agar koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga lain lebih optimal.
Oleh karena itu, peran para deputi di Kemenko Polkam menjadi sangat penting dalam menjalankan tugas kementeriannya.
“Saya menggarisbawahi bahwa peran tugas dan fungsi para deputi Kementerian Koordinator Polkam akan saya tingkatkan dan para deputi yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga,” ujar Sjafrie.
Sjafrie mengaku akan menjabat sebagai Menko Polkam selama beberapa bulan sambil memangku jabatan-jabatan lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pengamat Ungkap Alasan Budi Gunawan Dicopot, Kinerja Intelijen Lemah sejak Dia Pimpin BIN
GELORA.CO – Pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah suatu keputusan yang lahir dari ruang hampa, melainkan sudah dipertimbangkan secara matang.
Aksi massa berujung kerusuhan yang terjad pada Agustus 2025 lalu sudah cukup jadi alasan Presiden Prabowo untuk menentukan siapa-siapa saja para pembantunya di kabinet yang akan ‘dibuang’.
“Dia (Presiden Prabowo) melihat bahwa keputusan strategis harus diambil terutama di level paling tinggi sebagai koordinator bidang politik dan keamanan yaitu Budi Gunawan. Sejak awal Budi posisinya rentan, karena 8 tahun jadi bagian Kepala BIN artinya kaki tangan dia masih cukup kuat di BIN termasuk di daerah, sel-selnya masih kuat,” ungkap Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting dalam podcast Abraham Samad Speak Up bertajuk ‘Budi Gunawan Dicopot, Kapolri di Ujung Tanduk. 5 Menteri Geng Solo Terusir’ yang tayang pada Kamis, 11 September 2025.
Ginting berpedapat, intelijen negara saat ini daya penciumannya lemah lantaran selama 8 tahun dipimpin Budi Gunawan, intelijen lebih banyak digunakan untuk mendukung kekuasaan.
Menurut dia, kinerja BIN di bawah kepemimpinan Budi Gunawan sangat tidak efektif lantaran terseret terlalu jauh ke dalam ranah politik praktis.
“Intelijen dipakai untuk politik praktis untuk menopang kekuasaan Presiden Jokowi bukan untuk kepentingan negara. Kok tidak bisa antisipasi ya setelah (aksi massa) tanggal 25 Agustus demonya semakin besar tak terkendali. Apalagi yang saya baca sejak sebelum kita rayakan 17 Agustus sudah muncul anime-anime One Piece. Bendera tengkorak itu simbol protes bahwa negara tidak hadir di tengah kesulitan masyarakat,” ulasnya.
Selain itu menurut Ginting, reshuffle menteri ini bisa ditafsirkan bahwa sesungguhnya Presiden Prabowo sedang melakukan konsolidasi politik di internalnya. Menurutnya, akan ada penataan ulang alias reshuffle berkelanjutan ke depan.
“Kerusuhan Agustus 2025 jadi alasan Prabowo bahwa sudah waktunya evaluasi besar-besaran terhadap kabinetnya. Akan ada reshuffle kedua saja, dan ketiga di satu tahun itu. Terutama nanti di Oktober akan ada reshuffle jilid ketiga,” papar Ginting.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi membantah reshuffle Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam terkait demonstrasi ricuh akhir Agustus 2025 lalu.
Menurutnya, tak ada yang spesifik terkait kericuhan hingga membuat Presiden Prabowo mengganti Budi Gunawan.
“Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik,” klaim Prasetyo Hadi di Istana Negara, Senin 8 September 2025.
Prasetyo menyebut, reshuffle kabinet merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh Presiden. “Ini semua bagian dari evaluasinya menyeluruh,” katanya.
Jabatan Menko Polkam saat ini diisi Sjafrie Sjamsoeddin yang merangkap sebagai Menteri Pertahanan ad interim.***
-

Kelakar Prabowo saat ditanya pengganti Menko Polkam dan Menpora
ANTARA – Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatan Menko Polkam dan Menpora dalam perombakan Kabinet Merah Putih, Senin (8/9). Menanggapi kekosongan jabatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta waktu untuk melantik sosok yang dinilainya layak menjabat Menko Polkam dan Menpora Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2025-2029. (Pradanna Putra Tampi/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Ini Analisis Mahfud MD Soal Reshuffle Sri Mulyani
Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menilai keputusan reshuffle kabinet usai kericuhan demo merupakan angin segar terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Eks Menkopolhukam itu mengemukakan kebijakan reshuffle kabinet ini telah mencerminkan bahwa Prabowo sudah mulai mau mendengarkan aspirasi rakyat.
“Karena dengan adanya reshuffle ini, yang didahului dengan penyelesaian cepat terhadap kerusuhan-kerusuhan dari demo itu, itu berarti Pak Prabowo sudah mulai mau mendengar,” ujarnya di YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (11/9/2025).
Mahfud menilai ada sejumlah faktor yang mendukung keputusan reshuffle kabinet ini. Misalnya, terkait dengan kompetensi, integritas dan rekam jejak yang tidak memenuhi syarat sebagai menteri.
Namun, khusus pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu), Mahfud menilai ada alasan lain. Pasalnya, Sri Mulyani sendiri sudah mengantongi tiga syarat menjabat menteri.
“Itu syarat. Kadang-kadang orang pintar sekali tetapi tidak punya integritas, tidak ngerti tugas juga sering. Ada asal diletakkan di suatu tempat sebagai bagian dari political trade-off,” imbuhnya.
Di samping itu, Mahfud juga mengaku kaget atas pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan. Pasalnya, apabila pencopotan Budi Gunawan itu terkait dengan kurangnya tampil saat kericuhan demo, maka alasan itu dinilai kurang tepat.
“Kalau dari sudut politik agak kaget juga. Tapi saya tidak tahu pertimbangannya soal Pak BG. Memang itu yang paling mengagetkan,” tutur Mahfud.
Terakhir, untuk pencopotan Budi Arie, Mahfud menilai bahwa Budi Arie tidak memiliki kapabilitas sebagai Menteri Koperasi (Menkop). Apalagi, nama Budi Arie juga terseret dalam kasus judi online di Kominfo.
“Karena kapabilitasnya untuk itu memang tidak ada. Apa yang dikerjakan tidak jelas memberi pertanda bahwa akan ada kemajuan,” pungkasnya.

