Tag: Budi Gunawan

  • 3
                    
                        Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani
                        Regional

    3 Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani Regional

    Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    –  Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
    Salah satu pos penting yang diganti adalah Menteri Keuangan. Sri Mulyani yang sudah menjabat sebagai Menkeu sejak era Jokowi, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Jokowi menilai Purbaya sebagai sosok yang tepat menggantikan Sri Mulyani.
    “Bagus, bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mahzabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mahzab ekonominya berbeda dengan Bu Sri Mulyani,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
    Menurut Jokowi, respons pasar terhadap pergantian Sri Mulyani juga menunjukkan sinyal positif.
    “Kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat saya lihat IHSG juga kembali naik, kemudian dollar terhadap rupiah melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu,” ujarnya.
    “Kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita,” sambungnya.
    Jokowi pun menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
    “Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogratif Presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
    Selain Menteri Keuangan, Presiden Prabowo juga mengganti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin, serta Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi ke Fery Juliantono.
    Adapun posisi Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo kini masih kosong. Pengganti keduanya belum diumumkan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amien Rais Desak Prabowo Copot Menteri Titipan Jokowi hingga Pimpinan TNI-Polri Bertopeng

    Amien Rais Desak Prabowo Copot Menteri Titipan Jokowi hingga Pimpinan TNI-Polri Bertopeng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, angkat bicara terkait reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 lalu.

    Ia bahkan menyampaikan rasa terima kasih atas langkah politik yang menurutnya menyejukkan dan memberikan harapan baru bagi rakyat.

    “Akhirnya Presiden Prabowo membuat gebrakan politik yang menyejukkan dan menggembirakan, memberikan harapan buat sebagian besar anak bangsa,” ujar Amien dalam keterangannya dikutip pada Jumat (12/9/2025).

    Dikatakan Amien, reshuffle kabinet merah putih pada 8 September kemana dengan mendrop lima Menteri disambut positif oleh masyarakat.

    Namun, Amien mengaku masih kurang sependapat dengan alasan pencopotan Menkopolhukam, Budi Gunawan.

    Meski demikian, ia menilai reshuffle tersebut mendapat respons positif dari masyarakat luas.

    “Hanya saja alasan mencopot pak Budi Gunawan sebagai Menkopolkam itu saya seperti belum merasa sreg. Yang saya pikir pencopotan lima Menteri itu mendapat reaksi positif dari masyarakat,” ucapnya.

    Lebih jauh, Amien menyarankan agar dalam reshuffle susulan nanti, Presiden Prabowo juga tidak ragu menyingkirkan menteri maupun wakil menteri yang merupakan titipan mantan Presiden Jokowi.

    “Kalau saya boleh menambahkan beberapa Menteri atau Wamen yang berasal dari titipan Jokowi memang sebaiknya jangan terlambat didrop,” Amien menuturkan.

    “Dalam reshuffle susulan nanti, mereka bekerja setengah hati, fisiknya ada di Jakarta tapi pikiran dan hatinya tergantung dan terkatung di Solo,” tambahnya.

  • Reshuffle Jilid II, Cak Imin Tegaskan PKB Tak Ajukan Nama untuk Posisi Menpora

    Reshuffle Jilid II, Cak Imin Tegaskan PKB Tak Ajukan Nama untuk Posisi Menpora

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan partainya tidak mengajukan calon untuk mengisi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang saat ini masih kosong.

    Menurutnya, keputusan terkait pengisian pos menteri sepenuhnya berada di tangan kepala negara, sementara partai hanya menunggu dan menghormati hak prerogatif presiden. 

    Hal itu disampaikan Cak Imin sebelum memasuki Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025), saat ditanya apakah PKB akan mengusulkan nama kadernya kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Enggak, kita [PKB] enggak mengajukan nama. Presiden punya kewenangan mutlak,” tegasnya. 

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat dan media bersabar terkait jadwal pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat, oke ya,” ujar Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    Sekadar informasi, perombakan reshuffle kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) menyisakan dua tempat kosong di pemerintahan.

    Pasalnya, dalam reshuffle tersebut Prabowo telah memberhentikan dengan hormat di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Pemuda dan Olahraga. 

    Sebelumnya posisi tersebut diisi oleh Budi Gunawan sebagai Menkopolkam dan Dito Ariotedjo sebagai Menpora. Saat ini jabatan Menko Polkam dijabat interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoedin, sedangkan posisi Menpora masih kosong.

  • Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Bisnis.com, JAKARTA – Halaman Istana Negara kembali riuh dengan keputusan besar, setelah Presiden Prabowo Subianto, berdiri tegak melantik jajaran baru dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Terlihat, para menteri yang baru diangkat berdiri dengan wajah tegang, sementara para pejabat lama yang digantikan meninggalkan jabatan dengan segala kontroversi.

    Namun, meski acara pelantikan berlangsung khidmat, publik justru pulang dengan tanda tanya besar. Dua kursi strategis masih dibiarkan kosong: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Di balik layar, isu perombakan atau reshuffle berikutnya pun jadi langsung berembus kencang.

    Kekosongan dua kursi penting ini bukan sekadar masalah teknis. Dia menjadi simbol dari dinamika politik yang sedang bergerak cepat, sekaligus pertanyaan baru: benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat dan media bersabar terkait jadwal pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru.

    Hal itu disampaikan Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat, oke ya,” ujar Prabowo sambil tersenyum ketika ditanya awak media mengenai jadwal pelantikan.

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Penyegaran atau De-Jokowi-nisasi? 

    Reshuffle kabinet selalu memicu riuh politik, terlebih jika menyentuh nama-nama besar. Kali ini, Prabowo mengganti Sri Mulyani Indrawati, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, Dito Ariotedjo, hingga Budi Gunawan.

    Sri Mulyani yang selama dua dekade lebih atau 14 tahun dikenal sebagai ikon stabilitas fiskal, digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini segera menjadi headline. Pasalnya, rumor pengunduran dirinya sudah lama berembus sejak rumahnya dijarah massa dalam kerusuhan akhir Agustus.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” analisis Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani.

    Di bidang politik, pencopotan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam juga mengejutkan. Publik menduga ini akibat lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus. Namun Mahfud MD, mantan Menko Polkam yang namanya sempat dikaitkan sebagai pengganti, punya pandangan berbeda.

    “Kalau dari sudut pandang politik kaget juga ya saya, tapi saya tidak tahu pertimbangannya. Seorang Menko Polkam bisa berkoordinasi diam-diam tanpa harus tampil ke publik. Apalagi latar belakang BG (Budi Gunawan) kan intelijen,” ujar Ray.

    Lalu ada Budi Arie Setiadi, yang sejak lama dibayangi kasus judi online ketika menjabat Menteri Kominfo era Jokowi.

    “Janji Prabowo soal pemberantasan korupsi membuat posisinya kontraproduktif. Reshuffle ini hanya menunggu momentum yang tepat,” lanjut Ray.

    Nama Abdul Kadir Karding juga ikut tergelincir. Dia dinilai mencoreng citra pemerintah akibat perilakunya di ruang publik yang viral. Sedangkan Dito Ariotedjo, Menpora termuda, dianggap gagal tampil di tengah gelombang protes mahasiswa.

    Di luar dinamika individu, para analis membaca reshuffle kali ini sebagai upaya politik jangka panjang. Dari 12 menteri warisan era Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Ini menjadi sinyal bahwa Prabowo perlahan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, membangun identitas politiknya sendiri, sekaligus memperkuat dominasi partainya di lingkar kekuasaan.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowi-nisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke Gerindra-nisasi kabinet,” ujar Ray Rangkuti.

    Dua pos kosong dalam reshuffle kali ini membuat publik penasaran. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, kini diisi sementara oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Sedangkan kursi Menpora masih dibiarkan kosong dengan alasan kandidat terpilih sedang di luar kota.

    Rumor pun segera beredar. Nama Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, disebut-sebut akan menggantikan Dito Ariotedjo. Namun, Dito memilih santai menanggapi.

    “Saya tidak tahu siapa yang akan ditunjuk Presiden. Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

    Spekulasi Nama-nama Baru Masuk Kabinet

    Spekulasi semakin liar ketika muncul daftar tujuh nama lain yang dikabarkan akan dilantik, mulai dari Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman termasuk Mahfud MD, lawan politik Prabowo saat di panggung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

    Bagi Mahfud MD, langkah Prabowo merombak kabinet bukan sekadar pergantian personel, tetapi bagian dari strategi politik cepat.

    “Kita acungkan jempol. Quick win satu sudah menyelesaikan kerusuhan, quick win dua reshuffle, quick win tiga mungkin akan terjadi di bulan Oktober yang jangka menengahnya itu perubahan Undang-Undang,” katanya.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa reshuffle bisa jadi bukan akhir, melainkan awal dari agenda politik lebih besar: konsolidasi kekuasaan, perubahan regulasi, bahkan mungkin rekayasa ulang struktur pemerintahan.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih berhati-hati. Bahkan, saat ditanya soal isu masuknya nama lain seperti Airin Rachmi Diany ke kabinet, dia menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak mutlak orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucap Bahlil.

    Sedangkan, PDIP juga mengambil jarak. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima, menegaskan partainya tidak akan merebut kursi kosong kabinet.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” katanya.

    Sementara itu, Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin yang namanya ikut terseret dalam rumor reshuffle. Namanya masuk bursa calon yang akan dilantik pun membantah ada kabar itu.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasa masih ada babak lanjutan. Spekulasi tentang siapa yang akan mengisi kursi Menko Polkam dan Menpora belum reda. Nama-nama besar masih beredar, mulai dari politisi muda hingga jenderal purnawirawan.

    Prabowo sendiri memilih menjawab dengan nada menggantung. Saat ditanya soal jadwal pelantikan Menko Polkam dan Menpora usai meninjau Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, dia hanya tersenyum.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” katanya singkat.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Perombakan kabinet Prabowo September ini menghadirkan banyak kejutan: perpisahan dengan Sri Mulyani, hilangnya Budi Gunawan dari panggung, masuknya nama-nama baru seperti Purbaya dan Ferry Juliantono, hingga pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, justru kursi kosong Menko Polkam dan Menpora yang menjadi simbol tanda tanya lebih besar. Apakah Prabowo sengaja menunda demi kalkulasi politik? Atau masih mencari figur ideal untuk dua pos strategis ini?

    Maka, ketika publik menunggu babak selanjutnya, satu hal yang jelas: reshuffle kali ini bukan akhir cerita. Ia hanya membuka pintu pertanyaan baru: Benarkah reshuffle kabinet Prabowo, masih berlanjut?

  • Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Reshuffle kabinet kedua yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menyulut perbincangan hangat di media sosial.

    Hasil analisis Continuum INDEF mencatat ada 44.404 percakapan yang muncul di berbagai platform digital sepanjang 8–9 September 2025, dengan TikTok sebagai kanal dominan, sementara Instagram paling rendah.

    Laporan itu menyebutkan, reshuffle kali ini mencopot lima menteri, menunjuk tiga pengganti, dan menambah satu kementerian baru. Mereka yang diganti antara lain Menko Polhukam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menpora Dito Ariotedjo.

    Adapun, Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menkeu baru, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memimpin Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk. 

    Mayoritas warganet memandang reshuffle ini tidak akan membawa perubahan signifikan. Sebanyak 64,4% sentimen yang muncul bernuansa negatif, dengan alasan reshuffle dianggap lebih bermotif politik ketimbang perbaikan kinerja. Netizen juga mempertanyakan mengapa sejumlah posisi lain yang dinilai lemah, seperti Menteri HAM dan Kapolri, tidak ikut diganti.

    Meski begitu, ada apresiasi terhadap pencopotan menteri yang dikaitkan dengan kasus atau dianggap bermasalah, misalnya Budi Arie yang terseret isu judi online. Banyak netizen menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya “bersih-bersih” dari pengaruh oligarki lama. 

    Di sisi lain, jabatan Menkeu menyedot perhatian paling besar dengan 23,7 ribu perbincangan. Publik melepas Sri Mulyani dengan penghormatan, meski tak sedikit yang menyinggung kebijakan pajak di era kepemimpinannya.

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai kompeten secara rekam jejak, tetapi pernyataannya mengenai tuntutan rakyat menuai kontroversi. Bahkan muncul candaan bahwa “baru kali ini ada menteri baru dilantik sudah diprediksi bakal di-reshuffle lagi.”

    Selain Menkeu, posisi Menteri Koperasi juga ramai dibicarakan. Pencopotan Budi Arie dikaitkan dengan kasus judi online, sedangkan Ferry Juliantono disambut dengan harapan agar dapat amanah.

    Abdul Kadir Karding dari P2MI juga ditinggalkan publik setelah tersorot karena kedekatan dengan tersangka korupsi, sementara Mukhtarudin sebagai penggantinya dinilai membawa harapan baru.

    Nama Budi Gunawan (Menko Polkam) dan Dito Ariotedjo (Menpora) juga menjadi sorotan. Keduanya dianggap pantas dicopot karena dinilai gagal merespons persoalan keamanan dan minimnya capaian kerja. Netizen bahkan mendesak kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi BTS yang menyeret nama Dito. 

    Lalu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Gus Irfan turut memunculkan pro-kontra. Di satu sisi, publik mengapresiasi langkah strategis ini untuk meningkatkan layanan haji. Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa kementerian baru hanya ajang bagi-bagi kursi politik dan memperkuat dominasi Gerindra.

    Tak hanya itu, perbincangan netizen juga menyinggung soal “Geng Solo”. Reshuffle ini dinilai sebagai upaya mengurangi pengaruh kelompok tersebut dalam pemerintahan. Nama-nama lain seperti Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ikut dipertanyakan publik mengapa tidak ikut diganti.

  • Menko Polkam Ad Interim Dipersoalkan, Prabowo Diminta Segera Tunjuk Pejabat Definitif
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        12 September 2025

    Menko Polkam Ad Interim Dipersoalkan, Prabowo Diminta Segera Tunjuk Pejabat Definitif Nasional 12 September 2025

    Menko Polkam Ad Interim Dipersoalkan, Prabowo Diminta Segera Tunjuk Pejabat Definitif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim menuai sorotan.
    Prabowo pun diminta untuk tidak terlalu lama menjadikan Sjafrie sebagai Menko Polkam ad interim demi menghindari penumpukan kewenangan di tangan Sjafrie.
    “Jadi penting untuk Presiden untuk tidak terlalu lama membuat ad interim antara Menhan dan Menko Polkam karena itu dua wilayah yang berbeda fungsinya,” ucap peneliti senior Imparsial Al Araf saat dihubungi melalui telepon, Rabu (10/9/2025).
    Keberadaan Sjafrie dalam berbagai jabatan ini juga dinilai menjadi contoh nyata jabatan yang tidak sehat dalam kehidupan demokrasi dan pemerintahan yang baik.
    Al Araf menyebutkan, sistem demokrasi justru mendorong adanya diferensiasi fungsi dan tugas kerja.
    Sementara, selain Menhan dan Menko Polkam, Sjafrie juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Ketua Tim Pengarah Penertiban Kawasan Hutan.
    Oleh karena itu, Al Araf meminta Presiden Prabowo untuk segera menunjuk sosok yang menjabat sebagai Menko Polkam.
    “Sehingga Presiden harus segera mengevaluasi dan mencari Menko Polkam siapa yang ingin ditunjuk oleh Presiden. Ini harus dilakukan, kalau tidak kita akan menjadi negara yang berbahaya dalam konteks ini (wewenang yang luas di satu orang),” imbuhnya.
    Menurut Al Araf, seharusnya jabatan Menko Polkam diisi oleh sosok yang berbeda dengan Menhan yang fokusnya di bidang pertahanan.
    Apalagi, tugas Menko Polkam lebih luas, karena harus memahami situasi politik dan keamanan yang ada di Indonesia.
    “Bisa berlatar belakang militer, bisa berlatar belakang polisi, bisa berlatar belakang sipil juga. Tapi yang benar-benar memahami situasi dan kondisi politik keamanan yang ada,” ujar Al Araf.
    Hingga kini, sosok Menko Polkam definitif masih tanda tanya.
    Bahkan, Presiden Prabowo meminta publik untuk menunggu siapa yang akan ditunjuknya menjadi Menko Polkam.
    Prabowo berseloroh bahwa pengisi pos menteri tersebut akan diumumkan pada waktunya agar awak media bersemangat.
     
    “Ya nanti tunggu, tunggu waktunya biar kalian ada semangat,” kata Prabowo seusai meninjau Sekolah Rakyat di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).
    Prabowo tidak mau berkomentar lebih jauh soal pengisian kabinet tersebut karena ia sedang dalam rangka peninjauan Sekolah Rakyat.
    “(Sedang meninjau) Sekolah Rakyat, nanya (soal) Menko Polkam,” kata Prabowo.
    Diketahui, penunjukan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim berdasarkan surat nomor B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 tertanggal 8 September 2025.
    Sjafrie menjadi Menko Polkam ad interim menggantikan Budi Gunawan yang dicopot lewat
    reshuffle 
    kabinet pada Senin (8/9/2025) lalu.
    Sjafrie mengungkapkan, ia ditugaskan Prabowo untuk melanjutkan pekerjaan Budi Gunawan agar Kemenko Polkam dapat bekerja dengan lancar.
    “Arahan yang diberikan kepada saya adalah melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Koordinator Polkam. Dan saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien, efektif, agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar,” kata Sjafrie ditemui di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Salah satu fokusnya sebagai Menko Polkam adalah revitalisasi organisasi agar koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga lain lebih optimal.
    Oleh karena itu, peran para deputi di Kemenko Polkam menjadi sangat penting dalam menjalankan tugas kementeriannya.
     
    “Saya menggarisbawahi bahwa peran tugas dan fungsi para deputi Kementerian Koordinator Polkam akan saya tingkatkan dan para deputi yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga,” ujar Sjafrie.
    Sjafrie mengaku akan menjabat sebagai Menko Polkam selama beberapa bulan sambil memangku jabatan-jabatan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat Ungkap Alasan Budi Gunawan Dicopot, Kinerja Intelijen Lemah sejak Dia Pimpin BIN

    Pengamat Ungkap Alasan Budi Gunawan Dicopot, Kinerja Intelijen Lemah sejak Dia Pimpin BIN

    GELORA.CO –  Pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah suatu keputusan yang lahir dari ruang hampa, melainkan sudah dipertimbangkan secara matang.

    Aksi massa berujung kerusuhan yang terjad pada Agustus 2025 lalu sudah cukup jadi alasan Presiden Prabowo untuk menentukan siapa-siapa saja para pembantunya di kabinet yang akan ‘dibuang’.

    “Dia (Presiden Prabowo) melihat bahwa keputusan strategis harus diambil terutama di level paling tinggi sebagai koordinator bidang politik dan keamanan yaitu Budi Gunawan. Sejak awal Budi posisinya rentan, karena 8 tahun jadi bagian Kepala BIN artinya kaki tangan dia masih cukup kuat di BIN termasuk di daerah, sel-selnya masih kuat,” ungkap Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting dalam podcast Abraham Samad Speak Up bertajuk ‘Budi Gunawan Dicopot, Kapolri di Ujung Tanduk. 5 Menteri Geng Solo Terusir’ yang tayang pada Kamis, 11 September 2025.

    Ginting berpedapat, intelijen negara saat ini daya penciumannya lemah lantaran selama 8 tahun dipimpin Budi Gunawan, intelijen lebih banyak digunakan untuk mendukung kekuasaan.

    Menurut dia, kinerja BIN di bawah kepemimpinan Budi Gunawan sangat tidak efektif lantaran terseret terlalu jauh ke dalam ranah politik praktis.

    “Intelijen dipakai untuk politik praktis untuk menopang kekuasaan Presiden Jokowi bukan untuk kepentingan negara. Kok tidak bisa antisipasi ya setelah (aksi massa) tanggal 25 Agustus demonya semakin besar tak terkendali. Apalagi yang saya baca sejak sebelum kita rayakan 17 Agustus sudah muncul anime-anime One Piece. Bendera tengkorak itu simbol protes bahwa negara tidak hadir di tengah kesulitan masyarakat,” ulasnya.

    Selain itu menurut Ginting, reshuffle menteri ini bisa ditafsirkan bahwa sesungguhnya Presiden Prabowo sedang melakukan konsolidasi politik di internalnya. Menurutnya, akan ada penataan ulang alias reshuffle berkelanjutan ke depan.

    “Kerusuhan Agustus 2025 jadi alasan Prabowo bahwa sudah waktunya evaluasi besar-besaran terhadap kabinetnya. Akan ada reshuffle kedua saja, dan ketiga di satu tahun itu. Terutama nanti di Oktober akan ada reshuffle jilid ketiga,” papar Ginting.

    Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi membantah reshuffle Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam terkait demonstrasi ricuh akhir Agustus 2025 lalu.

    Menurutnya, tak ada yang spesifik terkait kericuhan hingga membuat Presiden Prabowo mengganti Budi Gunawan.

    “Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik,” klaim Prasetyo Hadi di Istana Negara, Senin 8 September 2025.

    Prasetyo menyebut, reshuffle kabinet merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh Presiden. “Ini semua bagian dari evaluasinya menyeluruh,” katanya.

    Jabatan Menko Polkam saat ini diisi Sjafrie Sjamsoeddin yang merangkap sebagai Menteri Pertahanan ad interim.***

  • Dicap Bagian dari Geng Solo, Nasib Listyo Sigit di Ujung Tanduk, Oktober Bakal Diganti?

    Dicap Bagian dari Geng Solo, Nasib Listyo Sigit di Ujung Tanduk, Oktober Bakal Diganti?

    GELORA.CO – Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan mencopot Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo dari jabatan Kapolri.

    Sosok Listyo belakangan jadi sorotan tajam terutama pasca aksi massa berujung ricuh yang terjadi antara 25-30 Agustus 2025 lalu.

    Imej dirinya yang juga dicap sebagai bagian dari loyalis Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal dengan sebutan ‘Geng Solo’ juga menjadi alasan logis pergantian dirinya.

    “Menurut saya Oktober ini Listyo Sigit insyaallah diganti. Karena situasinya juga, begini logikanya, Listyo ini sudah hampir 5 tahun, lebih dari 4,5 tahun tidak logis,” ujar Ginting dalam podcast Abraham Samad Speak Up bertajuk ‘Budi Gunawan Dicopot, Kapolri di Ujung Tanduk. 5 Menteri Geng Solo Terusir’ yang tayang pada Kamis, 11 September 2025.

    Ia mencontohan peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari) yaitu aksi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 15–16 Januari 1974.

    Saat itu lanjut Ginting, terdapat 20 jenderal yang diberhentikan Presiden Soeharto, termasuk di antaranya Soemitro dan Ali Moertopo.

    Sehingga untuk kasus kerusuhan Agustus 2025, tidak cukup hanya Budi Gunawan yang diberhentikan sebagai Menko Polkam namun juga Listyo Sigit Prabowo selaku pimpinan Polri.

    “Dulu TNI yang berada di depan. Sekarang menghadapi kerusuhan massa kan polisi, jadi harus diberhentikan. Harusnya Kapolri, Kabaintelkamnya, Kabaharkam, termasuk Komandan Korps Brimob (diberhentikan),” paparnya.

    Selain mereka menurut Ginting yang juga seharusnya dicopot ialah para kapolda yang gagal mengendalikan wilayahnya, seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Jawa Timur.

    “Listyo Sigit Prabowo tidak bisa lagi mengendalikan anak buahnya. Anak buahnya kemungkinan juga loyalitasnya tidak tegak lurus lagi, kenapa? Karena dia seperti sedang menaiki perahu yang sudah bocor, akan tenggelam, jadi ngapain gua loyal sama dia. Institusi ini berbahaya sekali,” terang Ginting.

    “Ini momentum juga bagi Prabowo untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga Kepolisian,” tandasnya.***

  • Kelakar Prabowo saat ditanya pengganti Menko Polkam dan Menpora

    Kelakar Prabowo saat ditanya pengganti Menko Polkam dan Menpora

    ANTARA – Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatan Menko Polkam dan Menpora dalam perombakan Kabinet Merah Putih, Senin (8/9). Menanggapi kekosongan jabatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta waktu untuk melantik sosok yang dinilainya layak menjabat Menko Polkam dan Menpora Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2025-2029. (Pradanna Putra Tampi/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Analisis Mahfud MD Soal Reshuffle Sri Mulyani

    Ini Analisis Mahfud MD Soal Reshuffle Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menilai keputusan reshuffle kabinet usai kericuhan demo merupakan angin segar terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Eks Menkopolhukam itu mengemukakan kebijakan reshuffle kabinet ini telah mencerminkan bahwa Prabowo sudah mulai mau mendengarkan aspirasi rakyat.

    “Karena dengan adanya reshuffle ini, yang didahului dengan penyelesaian cepat terhadap kerusuhan-kerusuhan dari demo itu, itu berarti Pak Prabowo sudah mulai mau mendengar,” ujarnya di YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (11/9/2025).

    Mahfud menilai ada sejumlah faktor yang mendukung keputusan reshuffle kabinet ini. Misalnya, terkait dengan kompetensi, integritas dan rekam jejak yang tidak memenuhi syarat sebagai menteri.

    Namun, khusus pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu), Mahfud menilai ada alasan lain. Pasalnya, Sri Mulyani sendiri sudah mengantongi tiga syarat menjabat menteri.

    “Itu syarat. Kadang-kadang orang pintar sekali tetapi tidak punya integritas, tidak ngerti tugas juga sering. Ada asal diletakkan di suatu tempat sebagai bagian dari political trade-off,” imbuhnya.

    Di samping itu, Mahfud juga mengaku kaget atas pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan. Pasalnya, apabila pencopotan Budi Gunawan itu terkait dengan kurangnya tampil saat kericuhan demo, maka alasan itu dinilai kurang tepat.

    “Kalau dari sudut politik agak kaget juga. Tapi saya tidak tahu pertimbangannya soal Pak BG. Memang itu yang paling mengagetkan,” tutur Mahfud.

    Terakhir, untuk pencopotan Budi Arie, Mahfud menilai bahwa Budi Arie tidak memiliki kapabilitas sebagai Menteri Koperasi (Menkop). Apalagi, nama Budi Arie juga terseret dalam kasus judi online di Kominfo.

    “Karena kapabilitasnya untuk itu memang tidak ada. Apa yang dikerjakan tidak jelas memberi pertanda bahwa akan ada kemajuan,” pungkasnya.