Xcloud.id

Tag: Budi Gunawan

  • Budi Gunawan Angkat Bicara Soal Dugaan Keterlibatan Budi Arie dalam Kasus Judi Online di Kemenkomdigi

    Budi Gunawan Angkat Bicara Soal Dugaan Keterlibatan Budi Arie dalam Kasus Judi Online di Kemenkomdigi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG) menanggapi perihal dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam kasus judi online.

    Nama Budi Arie menjadi sorotan setelah penangkapan mantan anak buahnya, yakni sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi Informasi dan Digital (Kemenkomdigi) oleh kepolisian. BG meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Polri.

    “Ya kan belum arah ke sana secara terbuka yang disampaikan Polri. Kita tunggu saja seperti apa,” ujar Budi Gunawan saat dijumpai di kantor pusat Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).

    Ia menyebut dalam mengungkap kasus judi online, polisi menyasar sejumlah target mulai dari aktor yang berperan di dalamnya hingga bagaimana sistem manajemen di balik judi online.

    “Judi online ini memang ada beberapa target yang disasar. Ada aktor, aktivitas maupun infrastruktur termasuk sistem pembayaran,” ungkap Budi Gunawan.

    Mantan kepala BIN itu menegaskan pemerintah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas judi online tanpa pandang bulu. “Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu karena sudah perintah Pak Presiden bahwa semuanya akan diproses,” pungkasnya.

    Sebelumnya, mantan Menkominfo)Budi Arie Setiadi mengaku telah menaruh kecurigaan terhadap sejumlah pegawainya yang terlibat pada kasus judi online.

    Menkominfo Budie Arie Setiadi mengaku buka suara terhadap dua mantan pegawainya, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony dan Denden Imadudin dalam kasus judi online. Kecurigaan itu membuat dirinya membentuk tim pemblokiran website judi online di luar Zulkarnaen dan Denden.

    “Dari awal saya sudah curiga, makanya saya buka tim baru, ternyata beberapa teman kasih masukan ke saya buat ngebantu, gitu loh,” kata Budi Arie Setiadi saat dihubungi awak media, Senin (11/11/2024).

  • Pemerintah Didorong Perkuat Tim Siber dalam Pemberantasan Judi Daring

    Pemerintah Didorong Perkuat Tim Siber dalam Pemberantasan Judi Daring

    Jakarta: Pemutusan akses operasional judi daring, seperti konektivitas dan sistem pembayaran, harus menjadi prioritas utama pemerintah. Judi daring saat ini masih terus berkembang karena akses yang mudah.

    “Kalau simpul-simpul operasionalnya tidak diputus, maka aktivitas ini akan terus berlangsung,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Nurul Arifin kepada wartawan, Rabu, 13 November 2024. 

    Sebelumnya Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, salah satu strategi yang akan diambil pemerintah adalah memutus mata rantai judi online. Strategi tersebut dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal ini. 

    Nurul menyebutkan, kolaborasi lintas sektor, seperti yang dilakukan pemerintah dengan PPATK  dan OJK, adalah langkah yang sangat strategis.

    “Pengawasan terhadap aliran dana ini penting untuk memastikan bahwa jaringan pelaku kehilangan kemampuan finansialnya,” ujar legislator DPR RI yang sudah tiga periode tersebut.

    Meski langkah itu dinilai sebagai upaya konkret yang dapat menghentikan aktivitas jaringan pelaku secara efektif, namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaku judi daring seringkali adaptif dan mampu berpindah ke platform lain. 

    “Ini sebabnya pemerintah perlu terus memperbarui teknologi pemantauan dan membangun tim siber yang lebih kuat,” tambahnya.

    Selain memutus mata rantai operasional, Nurul menekankan bahwa pendekatan pencegahan juga harus mendapat perhatian yang sama. Pendidikan publik adalah investasi jangka panjang. Masyarakat harus diedukasi tentang risiko sosial dan finansial dari judi daring.

    “Tanpa pemahaman yang memadai, godaan untuk terlibat dalam judi daring akan terus ada,” katanya.

    Menko Polkam Budi Gunawan sebelumnya juga menyatakan bahwa pendidikan tentang bahaya judi daring untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi daring. Nurul menyarankan agar pemerintah melibatkan lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi keagamaan untuk memperluas jangkauan program edukasi.

    “Kalau masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi, pelaku judi daring akan kehilangan pasar utamanya,” tambah Nurul Arifin yang juga Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar.

    Upaya pemerintah tersebut memerlukan konsistensi dan evaluasi rutin. Menurutnya, penegakan hukum juga harus diarahkan pada aktor-aktor besar di balik jaringan judi daring.

    “Penindakan tegas terhadap aktor utama harus menjadi prioritas. Jangan sampai hanya pelaku kecil yang terkena dampaknya. Kalau aktor besar tetap bebas, ekosistem ini akan terus bertahan,” tegas Nurul Arifin Wakil Rakyat asal Dapil Jabar I.

    Jakarta: Pemutusan akses operasional judi daring, seperti konektivitas dan sistem pembayaran, harus menjadi prioritas utama pemerintah. Judi daring saat ini masih terus berkembang karena akses yang mudah.
     
    “Kalau simpul-simpul operasionalnya tidak diputus, maka aktivitas ini akan terus berlangsung,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Nurul Arifin kepada wartawan, Rabu, 13 November 2024. 
     
    Sebelumnya Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, salah satu strategi yang akan diambil pemerintah adalah memutus mata rantai judi online. Strategi tersebut dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal ini. 
    Nurul menyebutkan, kolaborasi lintas sektor, seperti yang dilakukan pemerintah dengan PPATK  dan OJK, adalah langkah yang sangat strategis.
     
    “Pengawasan terhadap aliran dana ini penting untuk memastikan bahwa jaringan pelaku kehilangan kemampuan finansialnya,” ujar legislator DPR RI yang sudah tiga periode tersebut.
     
    Meski langkah itu dinilai sebagai upaya konkret yang dapat menghentikan aktivitas jaringan pelaku secara efektif, namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaku judi daring seringkali adaptif dan mampu berpindah ke platform lain. 
     
    “Ini sebabnya pemerintah perlu terus memperbarui teknologi pemantauan dan membangun tim siber yang lebih kuat,” tambahnya.
     
    Selain memutus mata rantai operasional, Nurul menekankan bahwa pendekatan pencegahan juga harus mendapat perhatian yang sama. Pendidikan publik adalah investasi jangka panjang. Masyarakat harus diedukasi tentang risiko sosial dan finansial dari judi daring.
     
    “Tanpa pemahaman yang memadai, godaan untuk terlibat dalam judi daring akan terus ada,” katanya.
     
    Menko Polkam Budi Gunawan sebelumnya juga menyatakan bahwa pendidikan tentang bahaya judi daring untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi daring. Nurul menyarankan agar pemerintah melibatkan lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi keagamaan untuk memperluas jangkauan program edukasi.
     
    “Kalau masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi, pelaku judi daring akan kehilangan pasar utamanya,” tambah Nurul Arifin yang juga Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar.
     
    Upaya pemerintah tersebut memerlukan konsistensi dan evaluasi rutin. Menurutnya, penegakan hukum juga harus diarahkan pada aktor-aktor besar di balik jaringan judi daring.
     
    “Penindakan tegas terhadap aktor utama harus menjadi prioritas. Jangan sampai hanya pelaku kecil yang terkena dampaknya. Kalau aktor besar tetap bebas, ekosistem ini akan terus bertahan,” tegas Nurul Arifin Wakil Rakyat asal Dapil Jabar I.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Menko Polkam Pastikan Kasus Judi Online Kemenkomdigi Diusut Tuntas – Espos.id

    Menko Polkam Pastikan Kasus Judi Online Kemenkomdigi Diusut Tuntas – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Menko Polkam Budi Gunawan menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, memastikan pihaknya tidak akan pandang bulu dalam mengungkap kasus judi daring (online) yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (kemenkomdigi).

    “Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu karena sudah perintah Pak Presiden bahwa semuanya akan diproses,” kata Budi Gunawan saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).

    Promosi
    Cetak Laba Rp45,36 Triliun, BRI Salurkan Kredit Rp1.353,36 Triliun

    Menurut pria yang akrab disapa BG ini, saat ini Polri masih melakukan penyidikan untuk mencari tahu keterlibatan pihak lain dalam pusaran kasus judi online tersebut.

    Dirinya memastikan tidak akan membiarkan Polri diintervensi oleh pihak manapun dalam menyelidiki kasus tersebut.

    Terkait adanya sorotan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setyadi dalam pusaran kasus judi online, BG memastikan belum ada bukti tersebut.

    “Ya kan belum arah ke sana secara terbuka yang disampaikan Polri, kita tunggu saja seperti apa,” kata dia sebagaimana dilansir Antara. 

    Polda Metro Jaya hingga saat ini telah menetapkan sebanyak 18 tersangka dalam kasus judi online yang juga melibatkan oknum Kementerian Komdigi.

    “Sampai saat ini terdapat 18 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Ade Ary memerinci 18 orang tersebut yaitu 10 pegawai Komdigi dan delapan warga sipil.

    Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut juga menambahkan dua orang yang ditangkap pada Minggu (10/11/2024) malam bukan dari Komdigi.

    “Dua orang yang ditangkap semalam adalah dari sipil,” ucapnya.

    Namun, Ade Ary belum bisa menjabarkan detail terkait penangkapan tersebut, dirinya menjelaskan akan disampaikan jika ada perkembangan berikutnya.

    Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, berhasil menyita barang bukti senilai Rp2,8 miliar lebih dari kedua pelaku kasus judi judol itu.

    “Tim penyidik berhasil mengamankan antara lain uang tunai senilai Rp300 juta dan uang yang tersimpan di dalam rekening senilai Rp2,8 miliar,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Tangerang, Minggu (10/11) malam.

    Ia mengungkapkan, dari total barang bukti yang berhasil dilakukan pengamanan itu terdiri dari uang tunai sebesar Rp300 juta dan Rp2,8 miliar yang tersimpan dalam rekening pelaku.

    Dia menyebut, barang bukti uang yang dilakukan penyitaan ini merupakan hasil dari penangkapan terhadap kedua orang yakni berinisial MN dan DM.

    Dari hasil pemeriksaan bahwa kedua tersangka ini merupakan orang yang memiliki peran sentral dalam kasus judi online di Indonesia.

    Ia menjelaskan, pelaku MN adalah orang yang menyetor uang dan menyetorkan daftar laman (list website) judi agar bisa dilindungi oknum pegawai Komdigi.

    Sementara itu, untuk tersangka DM, berperan sebagai pembantu aksi kejahatan pelaku MN, termasuk menampung uang hasil kejahatan itu.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Budi Gunawan Ungkap Data Intelijen, Transaksi Penyelundupan Capai Rp 216 Triliun dalam 4 Tahun Nasional 14 November 2024

    Budi Gunawan Ungkap Data Intelijen, Transaksi Penyelundupan Capai Rp 216 Triliun dalam 4 Tahun Nasional 14 November 2024

    Budi Gunawan Ungkap Data Intelijen, Transaksi Penyelundupan Capai Rp 216 Triliun dalam 4 Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
    Budi Gunawan
    mengungkapkan bahwa total transaksi terhadap tindak pidana
    penyelundupan
    selama empat tahun terakhir mencapai Rp 216 triliun.
    Hal ini disampaikan Budi Gunawan saat memulai konferensi pers desk pencegahan dan pemberantasan penyelundupan yang digelar di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
    “Dari data intelijen keuangan, selama kurun waktu 4 tahun terakhir, total transaksi penyelundupan telah mencapai kurang lebih Rp 216 triliun,” kata Budi Gunawan di lokasi.
    Ia menerangkan bahwa desk yang dibentuk oleh Kemenko Polkam ini juga telah memetakan modus-modus operandi yang biasa digunakan para pelaku penyelundupan.
    Modus-modus itu antara lain ketidaksesuaian dokumen, ekspor-impor ilegal, penyalahgunaan free trade zone di zona perdagangan bebas, termasuk mekanisme pencucian uang.
    Sejauh ini, desk tersebut juga melakukan penindakan penyelundupan sebanyak 213 kali berupa produk-produk garment, tekstil, mesin, elektronik, rokok, minuman keras hingga barang narkotika.
    “Sekali lagi, ini merupakan bukti keseriusan daripada pemerintah. Tentunya dengan pelaksana seluruh kementerian lembaga yang telah saya sebutkan tadi, yang saat ini telah hadir bersama-sama melakukan sinergi, kemudian kerja sama secara terpadu di dalam pemberantasan penyelundupan,” tutur mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.
    Terakhir, Budi Gunawan menegaskan komitmen pemerintah yang ingin menciptakan iklim ekonomi yang sehat, sekaligus memastikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha industri di Indonesia.
    Maka dari itu, pemerintah berjanji akan terus mengungkap dan mengejar kasus-kasus penyelundupan lainnya.
    “Di samping upaya penindakan, kita juga melakukan upaya-upaya preventif, termasuk memberikan warning di titik-titik rawan jalur penyelundupan, serta meningkatkan awareness masyarakat di daerah rawan penyelundupan,” pungkas Budi Gunawan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rokok hingga Tekstil Senilai Rp 49 Miliar Diselundupkan ke Indonesia dalam Sepekan

    Rokok hingga Tekstil Senilai Rp 49 Miliar Diselundupkan ke Indonesia dalam Sepekan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dalam sepekan pada periode 4-11 November 2024, telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan dengan perkiraan nilai Rp 49 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp 10,3 miliar.

    “Telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan dalam satu minggu saja, terutama terkait dengan komoditas garmen, tekstil, mesin elektronik, rokok, minuman keras, dan narkotika,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Disampaikan Sri Mulyani, penindakan penyelundupan impor ilegal ini dilaksanakan melalui sinergi antara Ditjen Bea Cukai, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, serta kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan juga mengungkapkan, dalam 4 tahun terakhir, nilai transaksi penyelundupan di Indonesia mencapai Rp 216 triliun. Maraknya barang selundupan ini membuat produk-produk lokal menjadi sulit bersaing.

    “Industri dalam negeri sedang mengalami tekanan luar biasa karena harus bersaing dengan produk-produk dari negara lain, terutama produk selundupan,” ungkap Budi.

    Berbagai modus operandi yang digunakan  para pelaku penyelundupan, seperti ketidaksesuaian dokumen, ekspor-impor ilegal, penyalahgunaan free trade zone, hingga mekanisme pencucian uang.

  • Transaksi Penyelundupan dalam 4 Tahun Terakhir Capai Rp 216 Triliun

    Transaksi Penyelundupan dalam 4 Tahun Terakhir Capai Rp 216 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkapkan, nilai transaksi penyelundupan di Indonesia dalam 4 tahun terakhir telah mencapai ratusan triliun rupiah. Hal ini mengundang keprihatinan, pasalnya produk-produk lokal tengah menghadapi tekanan yang besar.

    “Berdasarkan data intelijen keuangan selama 4 tahun terakhir, total transaksi penyelundupan telah mencapai kurang lebih Rp 216 triliun,” kata Budi Gunawan dalam konferensi pers di kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Budi Gunawan menyampaikan, maraknya barang selundupan ini membuat produk-produk lokal sulit bersaing.

    “Industri dalam negeri tengah mengalami tekanan luar biasa karena harus bersaing dengan produk-produk negara lain, terutama produk-produk selundupan,” ungkap Budi.

    Pemerintah juga telah memetakan berbagai modus operandi yang digunakan oleh para pelaku penyelundupan, seperti ekspor-impor ilegal, ketidaksesuaian dokumen, penyalahgunaan free trade zone, termasuk mekanisme pencucian uang.

    “Desk penyelundupan telah berhasil melakukan penindakan sebanyak 213 kali, berupa produk-produk garmen, tekstil, rokok, elektronik, minuman keras, narkotika, dan sebagainya,” tutur Budi Gunawan.

  • Tekstil hingga Elektronik Impor Ilegal Rp 49 M Disita dalam Sepekan

    Tekstil hingga Elektronik Impor Ilegal Rp 49 M Disita dalam Sepekan

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap dengan kerja sama bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam sepekan telah menindak penyelundupan barang impor ilegal senilai Rp 49 miliar.

    Penindakan dilaksanakan melalui sinergi bersama Ditjen Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, TNI, dan kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Nilai itu merupakan penindakan periode 4-11 November 2024 dan telah menghasilkan 283 kali penindakan penyelundupan terhadap berbagai komoditas.

    “Penindakan dikaitkan dengan komoditas garmen, tekstil, elektronik, rokok, miras, dan narkotika, perkiraan nilai Rp 49 miliar dalam satu minggu,” ungkap dia dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).

    Dengan penindakan itu, didapati total kerugian negara mencapai Rp 10,3 miliar. Sri Mulyani menyebut penindakan ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

    “Kami sampaikan bahwa kami berterima kasih kepada Menkopolkam dan jajaran, seluruh kementerian/lembaga bersama-sama menjalankan program Asta Cita Presiden Indonesia dan melaksanakan koordinasi dengan baik,” pungkasnya.

    Saksikan juga video: Berantas Barang Impor Ilegal, Mendag Zulhas Gandeng Kejagung

    (ada/ara)

  • Menko Polkam Pastikan Kasus Judi Online Kemenkomdigi Diusut Tuntas – Espos.id

    Menko Polkam Sambut Baik Kanal Aduan Lapor Mas Wapres – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Menko Polkam Budi Gunawan menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan menyambut baik posko dan kanal aduan yang dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Lapor Mas Wapres.

    Budi menilai kanal aduan itu dapat mempercepat respons pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

    Promosi
    Langkah Tegas Perangi Judi Online, BRI Blokir Lebih Dari 3 Ribu Rekening

    “Beliau ingin mendengar langsung ya keluhan-keluhan yang mungkin dari kementerian belum direspons, atau pelayanan yang belum baik sehingga beliau langsung terjun menangani itu. Lebih bagus menurut kami,” kata Menko Polkam RI di Jakarta, Senin (11/11/2024) saat diminta tanggapan soal kanal aduan Lapor Mas Wapres.

    Dia menjelaskan pada prinsipnya seluruh kementerian/lembaga punya kanal aduan dan sistem menindaklanjuti aduan masyarakat. 

    Adanya Lapor Mas Wapres, Budi menambahkan, bakal memperkuat mekanisme penanganan aduan masyarakat yang selama ini berjalan di kementerian/lembaga.

    “Saya rasa semua sinergi dan saling mendukung, menguatkan,” kata Budi Gunawan sebagaimana dilansir Antara.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin resmi membuka posko dan kanal aduan Lapor Mas Wapres untuk masyarakat yang beroperasi pada Senin – Jumat pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

    Warga dapat mengadu kepada Wakil Presiden secara langsung ke posko yang berlokasi di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Kompleks Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih Nomor 14, Jakarta Pusat. Di luar itu, warga juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dengan nomor 081117042207.

    Hari pertama beroperasi, Lapor Mas Wapres menerima 60 aduan masyarakat.

    Dalam prosesnya, tim Sekretariat Wakil Presiden mengumpulkan seluruh aduan yang masuk, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk tindak lanjut atas aduan tersebut.

    Warga yang mengadukan masalahnya ke Lapor Mas Wapres kemudian mendapatkan nomor ID yang dapat digunakan untuk mengecek status laporan/aduan mereka melalui WhatsApp atau laman resmi Sekretariat Wapres setwapreslapor.go.id.

    “Mereka bisa cek sejauh mana penanganan-nya dan untuk standar pelayanan di kami ada waktu 14 hari untuk proses analisis tadi dan nanti ditindaklanjuti ke kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” kata Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono di Jakarta.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kemenko Polkam Janjikan Sanksi untuk 33 Prajurit yang Serang Warga di Deli Serdang

    Kemenko Polkam Janjikan Sanksi untuk 33 Prajurit yang Serang Warga di Deli Serdang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan pemberian sanksi kepada puluhan anggota TNI yang terlibat bentrok dengan warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara pada Jumat (8/11/2024). 

    Akibat bentrokan tersebut, 10 orang warga mengalami luka-luka dan satu orang warga meninggal dunia.

    Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan 33 prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 2/Kilap Sumagan yang terlibat aksi bentrok akan diganjar sanksi karena telah berbuat onar. 

    “Proses hukum saat ini sedang berjalan, ada beberapa oknum anggota Yonarmed yang diproses dan dimintai keterangan oleh Pangdam Bukit Satu Barisan,” tuturnya di Jakarta, Senin (11/11).

    Pria yang akrab disapa BG tersebut menilai bahwa proses penegakan hukum terhadap 33 prajurit TNI akan berjalan transparan dan masyarakat pun bisa ikut mengawal proses tersebut.

    “Proses akan digelar transparan sehingga publik bisa mengawal perkembangan kasusnya,” katanya.

    Kronologi dan Pemicu Bentrok 33 Prajurit vs Warga 

    Adapun 33 prajurit TNI yang menyerang warga di Kecamatan Sibiru-biru, Deli Serdang, dipicu karena aksi saling ejek. 

    Setelah kejadian itu, prajurit mulai mencari beberapa masyarakat hingga akhirnya perkelahian pecah hingga menyebabkan banyak korban.

    Komando Daerah Militer (Kodam) I Bukit Barisan kini sedang memeriksa 33 oknum prajurit di Polisi Militer Kodam (Pomdam) terkait dugaan perkelahian di Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang.

    “Oknum yang terkonfirmasi terlibat dalam kejadian ini sebanyak 33 orang sudah diperiksa di Pomdam I/BB,” ujar Kepala Penerangan Kodam I Bukit Barisan Kolonel Inf Doddy Yudha di Medan, Minggu (10/11/2024), dikutip dari Antara.

    Doddy mengatakan sebanyak 33 oknum tersebut diduga berasal dari Yon Armed II KS, yang masih dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Pomdam I Bukit Barisan.

    “Untuk delapan korban (masyarakat) yang luka-luka sudah dipindahkan dari Rumah Sakit Sembiring menuju rumah sakit Putri Hijau diberikan perawatan terbaik sampai dengan sembuh,” ucap dia.

    Di sisi lain, Doddy mengatakan, pihak Kodam I Bukit Barisan melalui Pangdam Letjen TNI Mochammad Hasan telah melaksanakan mediasi baik masyarakat dan keluarga korban tersebut di Makoyon Armed II/KS.

    “Pangdam telah memberikan pengarahan terharap seluruh Prajurit Yon Armed 2 Medan dalam rangka untuk memastikan bahwa situasi,” kata dia.

    Serta memastikan kondisi saat ini telah aman kondusif dan tidak ada aksi balasan terkait peristiwa tersebut yang juga mengakibatkan seorang masyarakat meninggal dunia di Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu.

    “Saat ini proses penyelidikan masih berjalan, yang jelas kami mengambil langkah agar permasalahan ini dengan baik,” tutur Doddy.

  • Kadispenad tegaskan TNI AD junjung tinggi netralitas dalam pilkada

    Kadispenad tegaskan TNI AD junjung tinggi netralitas dalam pilkada

    Ilustrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 (ANTARA/Afif)

    Kadispenad tegaskan TNI AD junjung tinggi netralitas dalam pilkada
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 11 November 2024 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menegaskan bahwa TNI AD akan menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia mengatakan, TNI juga akan bersinergi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) selain KPU dan Polri, guna membantu proses persiapan, pelaksanaan hingga akhir dari tahapan pilkada serentak tahun ini.

    “TNI AD akan terus bersinergi dengan instansi terkait dan menjunjung tinggi netralitas,” kata Brigjen TNI Wahyu kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut dia mengatakan, segala bentuk dukungan TNI untuk menyukseskan agenda nasional itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yakni terkait tugas TNI mencakup operasi militer selain perang. Salah satunya adalah mendukung pemerintah dalam menangani situasi nasional yang membutuhkan dukungan logistik dan pengamanan.

    Apabila diminta oleh otoritas sipil seperti Polri atau pemerintah daerah (pemda), lanjut Wahyu, maka TNI AD siap untuk membantu dengan segenap sumber daya yang dimiliki.

    “TNI AD memastikan Pilkada 2024 berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar di seluruh Indonesia,” ujar jenderal bintang satu itu.

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan pejabat negara atau pemerintah, agar bersikap netral dalam Pilkada 2024 pada 27 November mendatang. Ia mengatakan, semua pejabat seperti menteri di Kabinet Merah Putih dan lainnya, selalu diingatkan untuk menunjukkan sikap netral, terkait pelaksanaan pesta demokrasi secara serentak guna memilih kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia.

    “Isu terkait pilkada, terutamanya isu netralitas itu selalu kami pesankan untuk dilakukan terus,” kata Budi di Jakarta, Minggu (10/11).

    Sumber : Antara