Xcloud.id

Tag: Budi Gunawan

  • Kabar Gembira! Upah Minimum 2025 Jateng Naik, Ini Daftar UMK Kabupaten Pemalang 5 Tahun Terakhir

    Kabar Gembira! Upah Minimum 2025 Jateng Naik, Ini Daftar UMK Kabupaten Pemalang 5 Tahun Terakhir

    Kabar Gembira! Upah Minimum 2025 Jateng Naik, Ini Daftar UMK Kabupaten Pemalang 5 Tahun Terakhir

    TRIBUNJATENG.COM – Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah akan naik.

    Penetapan besaran UMP 2025 akan diumumkan paling lambat pada 21 November 2024.

    Sementara Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) 2025 akan diumumkan paling lambat pada 30 November 2024.

    Kepastian kenaikan UMP 2025 diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

    Kendati demikian, Yassierli enggan membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2025.

    Ia memastikan semua pihak yang terlibat terkait pengupahan buruh, telah diajak berdiskusi dan berkolaborasi untuk menemukan rumusan yang tepat.

    “Iya dong (naik), masa ga naik,” kata Yassierli dikutip Tribunjateng.com dari Kompastv.com.

    Saat ditanya mengenai apakah aturan yang mengatur UMP 2025 akan dirilis pada 7 November 2024, ia mengatakan pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dan memastikan aturan yang nantinya dikeluarkan mampu menjawab kebutuhan baik buruh maupun dunia usaha.

    “Kita mesti harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar-benar bisa memberikan membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dengan tetap memperhatikan dunia usaha,” ujarnya.

    Setiap tahunnya, Upah Minimum Kota/Kabupaten juga naik mengikuti UMP.

    Seperti halnya UMK di Kabupaten Pemalang , Jawa Tengah.

    Berikut ini data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah mulai dari tahun 2020 hingga 2024:

    1. UMK Pemalang 2024:  Rp 2.156.000

    2. UMK Pemalang 2023: Rp2.081.783,-

    3. UMK Pemalang 2022: Rp 1.926.000,-

    4. UMK Pemalang 2021: Rp 1.926.000,-

    5. UMK Pemalang 2020: Rp 1.865.000,-

    UMP JATENG

    Mengutip lamanjatengprov.go.id, pada berikut daftar UMP di Jawa Tengah 2020-2024:

    2020: Rp 1.742.015,22.

    2021: RP 1.298.979,12.

    2022: Rp 1.812.935.

    2023: Rp 1.958.169,69.

    2024: Rp2.036.947

    Menko Pulkam: Kenaikan Terlalu Tinggi Bisa Ganggu Pertumbuhan Ekonomi

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta kepala daerah memperhitungkan besaran kenaikan UMP dengan tepat.

    “Ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis,” kata Budi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/7/2024), dikutip dari Antara.

    Menurut mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, beberapa hal harus dipertimbangkan sebelum menentukan nilai UMP, salah satunya dampak kenaikan UMP yang terlalu tinggi.

    “UMP terlalu tinggi atau tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Budi.

    Dia melanjutkan, UMP yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan rendahnya serapan tenaga kerja. Kondisi itu, kata dia, akan membuat masyarakat perlahan beralih ke sektor-sektor pekerjaan nonformal.

    Situasi tersebut, lanjut Budi, dapat dimanfaatkan perusahaan dengan cara membuka lapangan pekerjaan namun dengan memberikan upah di bawah UMP.

    “Ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” jelas dia. (*) 

  • Budi Gunawan Bocorkan Sejumlah Target Polisi di Kasus Judi Online Komdigi

    Budi Gunawan Bocorkan Sejumlah Target Polisi di Kasus Judi Online Komdigi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG) mengungkap sejumlah target yang disasar kepolisian untuk mengungkap kasus judi online.

    Budi Gunawan menyebut, sejumlah target itu mulai dari aktor yang berperan hingga sistem manajemen di balik judi online.

    “Judi online ini memang ada beberapa target yang disasar. Ada aktor, aktivitas maupun infrastruktur, termasuk sistem pembayaran,” kata Budi saat dijumpai di kantor pusat Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024) lalu.

    Purnawirawan Polri berbintang 4 ini meyakinkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen memberantas judi online tanpa toleransi sedikit pun.

    “Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu, karena sudah perintah Pak Presiden bahwa semuanya akan diproses,” pungkasnya.

    Polisi Tahan 22 Tersangka Kasus Judi Online
    Polda Metro Jaya telah menetapkan 22 orang tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dari 22 tersangka, 10 orang di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sisanya berstatus sipil.

    Puluhan orang tersebut telah berada dalam penahanan Polda Metro Jaya. Tiga orang tersangka yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), telah ditangkap pada Sabtu (16/11/2024) lalu.

    Ketiga tersangka terakhir yang ditangkap kepolisian ini, diduga sebagai pemilik sekaligus pengelola ribuan situs judi online. Mereka menggunakan berbagai cara agar situs-situs tersebut tidak diblokir oleh Kementerian Komdigi.

    “Alhamdulillah, kami telah melakukan atau berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga orang DPO, yaitu inisial B, kedua inisial BK, dan ketiga inisial HF,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada awak media, Minggu (17/11/2024).

    Kini ketiganya dalam pemeriksaan intensif penyidik untuk mendalami perannya masing-masing, dan pengembangan kasus judi online. 

  • Kabar Gembira! Upah Minimum 2025 di Jawa Timur Naik, Ini Daftar UMK Kota Pasuruan 5 Tahun Terakhir

    Kabar Gembira! Upah Minimum 2025 di Jawa Timur Naik, Ini Daftar UMK Kota Pasuruan 5 Tahun Terakhir

    Kabar Gembira! Upah Minimum 2025 di Jawa Timur Naik, Ini Daftar UMK Kota Pasuruan 5 Tahun Terakhir

    TRIBUNJATENG.COM – Inilah jumlah Upah Minimum Kabupaten UMK Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir.

    Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK adalah hal penting untuk diketahui pencari kerja agar tahu minimal gaji yang akan diterimanya.

    Penetapan besaran UMP 2025 akan diumumkan paling lambat pada 21 November 2024.

    Sementara Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) 2025 akan diumumkan paling lambat pada 30 November 2024.

    Kepastian kenaikan UMP 2025 diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

    Kendati demikian, Yassierli enggan membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2025. Ia memastikan semua pihak yang terlibat terkait pengupahan buruh, telah diajak berdiskusi dan berkolaborasi untuk menemukan rumusan yang tepat.

    “Iya dong (naik), masa ga naik,” kata Yassierli dikutip Tribunjateng.com dari Kompastv.com.

    Saat ditanya mengenai apakah aturan yang mengatur UMP 2025 akan dirilis pada 7 November 2024, ia mengatakan pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dan memastikan aturan yang nantinya dikeluarkan mampu menjawab kebutuhan baik buruh maupun dunia usaha.

    “Kita mesti harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar-benar bisa memberikan membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dengan tetap memperhatikan dunia usaha,” ujarnya.

    Data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Pasuruan Jawa Timur mulai dari tahun 2020 hingga 2024:

    UMK Kota Pasuruan Tahun 2020: Rp 2.532.234,77

    UMK Kota Pasuruan Tahun 2021: Rp 2.819.801,59

    UMK Kota Pasuruan Tahun 2022: Rp 2.838.837,64

    UMK Kota Pasuruan Tahun 2023: Rp 3.038.837,64

    UMK Kota Pasuruan Tahun 2024: Rp 3.138.838,00

     

    UMP Jatim

    Mengutip laman BPS, pada berikut daftar UMP di Jawa Timur 2020-2024:

    2020: Rp 1.768.000.

    2021: Rp 1.868.777.

    2022: Rp 1.891.567

    2023: Rp 2.040.244,30.

    2024: Rp 2.165.244,30.

    Menko Polkam: Kenaikan Terlalu Tinggi Bisa Ganggu Pertumbuhan Ekonomi

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta kepala daerah memperhitungkan besaran kenaikan UMP dengan tepat.

    “Ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis,” kata Budi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/7/2024), dikutip dari Antara.

    Menurut mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, beberapa hal harus dipertimbangkan sebelum menentukan nilai UMP, salah satunya dampak kenaikan UMP yang terlalu tinggi.

    “UMP terlalu tinggi atau tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Budi.

    Dia melanjutkan, UMP yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan rendahnya serapan tenaga kerja. Kondisi itu, kata dia, akan membuat masyarakat perlahan beralih ke sektor-sektor pekerjaan nonformal.

    Situasi tersebut, lanjut Budi, dapat dimanfaatkan perusahaan dengan cara membuka lapangan pekerjaan namun dengan memberikan upah di bawah UMP.

    “Ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” jelas dia.

    (*)

     

  • Legislator Dukung Menko Polkam Tindak Siapapun Terlibat Judi Online

    Legislator Dukung Menko Polkam Tindak Siapapun Terlibat Judi Online

    Jakarta: Kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah pemerintah dalam memberantas praktik judi online. Sikap ini merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menindak siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut.

    “DPR mendukung penuh. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang merusak moral, sosial, dan ekonomi bangsa,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 November 2024.

    Dave menegaskan, pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua pihak yang terlibat.

    “Penegakan hukum harus transparan, adil, dan menyentuh seluruh jaringan judi online. Tidak boleh ada celah bagi siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat atau aparat yang melindungi praktik ini,” ujarnya.

    Selain itu, ia mendorong pengawasan ketat terhadap sistem pembayaran digital yang kerap digunakan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut. Dave menilai, infrastruktur pendukung judi online harus dihentikan sepenuhnya agar tidak ada peluang untuk berkembang kembali.

    Menurut Dave, DPR siap memperkuat regulasi bila diperlukan untuk memastikan pemberantasan judi online berjalan efektif. “Parlemen akan memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel. Jika ada celah hukum, kami siap mendukung pemerintah dengan peraturan yang lebih tegas,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan bahwa pemerintah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memberi toleransi terhadap praktik judi online. Penegasan ini memperlihatkan komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tersebut hingga ke akarnya.

    Dave optimistis bahwa dengan kerja sama pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, mata rantai judi online dapat diputus, menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari dampak buruk perjudian.

    Jakarta: Kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah pemerintah dalam memberantas praktik judi online. Sikap ini merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menindak siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut.
     
    “DPR mendukung penuh. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang merusak moral, sosial, dan ekonomi bangsa,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 November 2024.
     
    Dave menegaskan, pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua pihak yang terlibat.
    “Penegakan hukum harus transparan, adil, dan menyentuh seluruh jaringan judi online. Tidak boleh ada celah bagi siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat atau aparat yang melindungi praktik ini,” ujarnya.
     
    Selain itu, ia mendorong pengawasan ketat terhadap sistem pembayaran digital yang kerap digunakan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut. Dave menilai, infrastruktur pendukung judi online harus dihentikan sepenuhnya agar tidak ada peluang untuk berkembang kembali.
     
    Menurut Dave, DPR siap memperkuat regulasi bila diperlukan untuk memastikan pemberantasan judi online berjalan efektif. “Parlemen akan memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel. Jika ada celah hukum, kami siap mendukung pemerintah dengan peraturan yang lebih tegas,” lanjutnya.
     
    Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan bahwa pemerintah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memberi toleransi terhadap praktik judi online. Penegasan ini memperlihatkan komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tersebut hingga ke akarnya.
     
    Dave optimistis bahwa dengan kerja sama pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, mata rantai judi online dapat diputus, menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari dampak buruk perjudian.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Menperin: Industri Menderita karena Masuknya Barang Ilegal dan Produk Legal Murah

    Menperin: Industri Menderita karena Masuknya Barang Ilegal dan Produk Legal Murah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, ada dua hal yang menyebabkan industri dalam negeri terpukul, yaitu masuknya barang-barang ilegal, serta produk murah yang masuk secara legal.

    Kondisi tersebut terjadi karena adanya sejumlah regulasi yang memungkinkan barang impor masuk dengan mudah ke pasar Indonesia.

    “Industri menderita karena barang ilegal dan barang impor legal yang murah masuk pasar domestik,” kata Agus Gumiwang, dikutip dari Antara, Jumat (15/11/2024).

    Karenanya, Agus Gumiwang menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dalam tindakan terhadap penyelundupan produk impor ilegal untuk mengurangi dampaknya di pasar domestik.

    Menurutnya, pengawasan dan tindakan terhadap penyelundupan serta barang ilegal perlu dilakukan tidak hanya di pelabuhan besar, tetapi juga di jalur penyelundupan kecil.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkapkan, nilai transaksi penyelundupan di Indonesia dalam 4 tahun terakhir mencapai kurang lebih Rp 216 triliun.

    Budi Gunawan menyampaikan, maraknya barang selundupan ini membuat produk-produk lokal sulit bersaing.

    “Industri dalam negeri tengah mengalami tekanan luar biasa karena harus bersaing dengan produk-produk negara lain, terutama produk-produk selundupan,” ungkap Budi.

  • Solopos Hari Ini : Tanam Padi Jaga Alam – Espos.id

    Solopos Hari Ini : Tanam Padi Jaga Alam – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Koran Solopos edisi Jumat (15/11/2024).

    Esposin, SOLO—Harian Umum Solopos edisi hari ini, Jumat (15/11/2024), mengangkat headline tentang Sustainable Rice Platform (SRP) perlu diterapkan guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan penanaman padi secara produktif seraya memastikan kelestarian lingkungan.

    Diberitakan Solopos hari ini, hal itu dibahas dalam Workshop Implementasi Dam­pak dan Efektivitas Praktik Sustainable Rice Platform (SRP) Bersama Koperasi Beras di Jawa Tengah Melalui Pendekatan Demplot di UNS Inn pada Kamis (14/11/2024) siang. Kegiatan ini digelar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo bersama lembaga swadaya masyarakat asal Belgia, Rikolto.

    Promosi
    KPR BRI Property Expo 2024 Beri Kemudahan dan Keuntungan Bagi Calon Nasabah

    Melalui workshop tersebut, UNS dan Rikolto mencoba memaparkan hasil dari pe­nelitian yang telah dila­kukan selama Juli hingga Septem­ber 2024 di dua kabu­paten, yakni Boyolali dan Kla­ten.

    Dalam penelitian itu, me­­reka menggandeng tiga ko­perasi beras yang ada di dua kabupaten tersebut yaitu, Koperasi Pemasaran Aliansi Petani Padi Organik Boyolali (Appoli) dan Koperasi Produksi Asosiasi Petani Padi Organik (APOB) yang ada di Boyolali dan Koperasi Kelompok Tani Pangan Lestasi (KTPL) yang ada di Klaten.

    Programne Manager Rikol­to Indonesia, Nana Suhartana menyampaikan tujuan dari pe­nelitian ini di antaranya adalah menganalisis bagaimana sekiranya SRP diterapkan di Indonesia, karena saat ini belum ada satu daerah pun di Indonesia yang menggunakan standar SRP untuk pertaniannya.

    KUD Pengepul Susu Didorong Jadi Pengolah Susu

    BOYOLALI—KUD pengepul susu perlu naik kelas menjadi usaha mengolahan susu. Tujuan mendorong koperasi mengolah susu sendiri yaitu untuk meningkatkan volume produksi nasional.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat beraudiensi bersama peternak sapi perah, pengurus KUD Mojosongo, dan KUD di sekitar Boyolali, di KUD Mojosongo, Boyolali, Kamis (14/11/2024). Ferry berharap koperasi memiliki andil dalam produksi susu nasional dan tak hanya menjadi pengumpul susu segar.

    Fery menjelaskan pasar yang sebagian sudah diisi oleh industri pengolahan susu (IPS) bisa terus berjalan. Sedangkan target dari koperasi yang berkembang mengolah susu bisa diarahkan ke pasar program makan bergizi. Ia berharap pasar tersebut diisi oleh koperasi-koperasi peternak sapi perah tanpa mengganggu pasar IPS. Ferry menilai koperasi yang naik kelas menjadi industri pengolahan susu bisa menjadi kekuatan pasar baru.

    Nasib Restrukturisasi Mesin

    JAKARTA–Pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2025 ditetapkan sebesar Rp2,51 triliun atau turun 34% dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp3,83 triliun. Minimnya anggaran ini secara otomatis memengaruhi sejumlah kegiatan, salah satunya program restruksturisasi mesin industri dari 422 perusahaan menjadi 73 perusahaan.

    Dikutip dari laman kemenperin.go.id yang diakses Espos, Kamis (14/11/2024), dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (12/11/2024), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan anggaran memang merupakan hal yang sangat penting dan juga kunci, namun bukan segala-galanya.

    “Sebagai kementerian yang memiliki tugas dan fungsi membina, membangun, dan menumbuhkembangkan industri manufaktur di Indonesia, Kemenperin memandang ada intrumen-instrumen lain yang bisa digunakan oleh legislatif dan eksekutif bagi penumbuhan industri manufaktur,” ujar Agus.

    8,8 Juta Warga Terlibat Judol di 2024

    JAKARTA–Sedikitnya ada 8,8 juta warga yang terlibat dalam aktivitas judi daring atau online sepanjang tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan kalau dari data judi online dari intelijen ekonomi itu di tahun 2024 ada sebanyak 8,8 juta pemain.

    “Di mana 80% adalah masyarakat bawah dan menyasar ke anak anak muda,” kata Budi saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).

    Temuan tersebut pun menjadi perhatian khusus Budi Gunawan sehingga pihaknya berkomitmen untuk memberantas aktivitas judi online dengan membentuk Desk Judi Online. Desk Judi Online tersebut merupakan salah satu dari tujuh desk yang dibentuk untuk mempercepat program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa kerja.

    Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Jumat (15/11/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Espos.id yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Espos.id tanpa gangguan iklan.

    Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Janji Kapolri Sigit: Siap Mundur Jika Terima Duit Judi Online

    Janji Kapolri Sigit: Siap Mundur Jika Terima Duit Judi Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan keseriusan dirinya dan instansinya dalam memerangi judi online di Indonesia. Dia bahkan mengaku siap mundur jika diketahui terlibat dalam judi online.

    Jenderal Sigit menyampaikan pernyataan ini dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Kapolri menyatakan akan mundur besok paginya jika kedapatan menerima judi online.

    “Tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai… dari akar sampai paling atas. Bahkan saya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak,” kata Jenderal Sigit, dikutip dari detiknews, Jumat (15/11/2024).

    Seisi ruangan lantas memberi tepuk tangan atas pernyataan tegas Jenderal Sigit tersebut. Jenderal Sigit juga menyatakan komitmen serupa terhadap anak buahnya mengenai masalah judi online.

    “Demikian juga terhadap anggota saya, saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya dua, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut,” kata Jenderal Sigit.

    “Jadi saya kira bilanya kalau tidak sanggup silakan mundur. Sama dengan saya, Pak,” imbuh dia.

    Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut proses hukum pada kasus judi online masih terus berlanjut. Saat ini prosesnya tengah ada di kewenangan Polri dan proses hukum terus berlanjut sampai ke aktornya.

    “Kita hormati apa yang dilakukan Polri ya, Polri sedang bekerja keras untuk terus mengungkap kasus kasus judi online juga proses hukum sampai dengan tuntas, kita tunggu saja nanti secara teknis bisa ditanyakan ke Polri gitu, namun kita juga harus menghormati upaya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak pihak yang dipersangkakan,” kata Budi Gunawan di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Mantan Kepala BIN ini tidak akan pandang bulu dalam memproses pihak yang terlibat. “Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu karena sudah perintah pak presiden bahwa semuanya akan diproses,” sebut BG.

    Ketika ditanya potensi penangkapan pejabat tinggi, Budi Gunawan menegaskan belum bisa memastikan.

    “Ya kan belum arah ke sana secara terbuka yang disampaikan Polri, kita tunggu saja seperti apa. Karena judi online ini memang ada beberapa target yang disasar. Ada aktor, aktivitas maupun infrastruktur termasuk sistem pembayaran,” ujar BG.

    (haa/haa)

  • Menko Polkam: 8,8 Juta Warga Terlibat Judi Online, Terbanyak dari Anak Muda

    Menko Polkam: 8,8 Juta Warga Terlibat Judi Online, Terbanyak dari Anak Muda

    Jakarta, Beritasatu.com –  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan terdapat 8,8 juta warga Indonesia yang terlibat dalam aktivitas judi online sepanjang 2024. 

    Data intelijen ekonomi menunjukkan, sekitar 80% dari para pemain judi daring ini berasal dari kalangan masyarakat bawah, dengan banyak peserta berasal dari kelompok usia muda.

    “Intelijen ekonomi mencatat adanya 8,8 juta pemain judi online di tahun ini, dengan mayoritas berasal dari masyarakat bawah, termasuk anak-anak muda,” ujar Budi saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024) dilansir Antara.

    Untuk menanggulangi hal ini, Budi telah membentuk desk judi online, yang merupakan salah satu dari tujuh desk yang diinisiasi untuk mempercepat program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa kerjanya.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan memimpin langsung desk judi online ini, dengan fokus pada aktor, aktivitas, dan infrastruktur, termasuk sistem pembayaran yang mendukung judi online.

    Desk judi online ini telah mencatat berbagai pengungkapan kasus besar, salah satunya melibatkan jaringan judi online di dalam Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemekomdigi), dengan Polda Metro Jaya menetapkan 18 tersangka yang terdiri dari warga sipil dan beberapa oknum pegawai Kemenkomdigi.

    Budi optimistis desk judi online di bawah koordinasi Menko Polkam akan menjadi instrumen efektif dalam memberantas aktivitas judi online dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

  • Kompolnas Bisa Jadikan Polri Lebih Dipercaya dan Responsif untuk Publik

    Kompolnas Bisa Jadikan Polri Lebih Dipercaya dan Responsif untuk Publik

    Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dinilai memiliki peran krusial dalam memastikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

    Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto, mengatakan sebagai lembaga pengawas, Kompolnas bertanggung jawab memantau dan menilai kinerja serta integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    “Penguatan peran dan fungsi Kompolnas menjadi esensial untuk menjamin efektivitas pengawasan serta mendukung reformasi di tubuh Polri. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, diperlukan agar Kompolnas dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, sehingga tercipta institusi kepolisian yang lebih dipercaya dan responsif terhadap kebutuhan publik,” kata Heru dalam keterangan pers, Rabu, 13 November 2024.
     

    Hery menjelaskan fungsi pengawasan Kompolnas terhadap Polri diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

    Menurut Hery pembenahan struktur organisasi perlu menjadi fokus, mengingat masih banyak sarana dan prasarana yang minim dan terbatas. Karena itu diperlukan penguatan dan penambahan, baik itu sarana di bidang infrastruktur, penganggaran, maupun aspek lainnya.

    Dia menilai dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki Budi Gunawan, Kompolnas diharapkan mampu menjadi lembaga pengawas yang efektif dan independen. Modernisasi pengawasan yang direncanakan Kompolnas akan meningkatkan akuntabilitas Polri. 

    “Langkah Kompolnas untuk membenahi organisasi dan memodernisasi sistem pengawasan merupakan upaya mewujudkan Polri profesional dan dipercaya masyarakat,” ujar Hery Sucipto.

    Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Kompolnas, sebelumnya menekankan pentingnya pembenahan organisasi dan modernisasi Kompolnas. Langkah ini bertujuan memperkuat kelembagaan sehingga dapat menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya mengawasi kerja-kerja Polri dengan lebih baik.

    Budi Gunawan juga mengatakan Kompolnas banyak menerima pengaduan masyarakat, sehingga perlu ada penguatan dalam manajemen komplain yang ditingkatkan kemampuannya dengan modernisasi sehingga muncul kepercayaan.

    Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dinilai memiliki peran krusial dalam memastikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel.
     
    Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto, mengatakan sebagai lembaga pengawas, Kompolnas bertanggung jawab memantau dan menilai kinerja serta integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
     
    “Penguatan peran dan fungsi Kompolnas menjadi esensial untuk menjamin efektivitas pengawasan serta mendukung reformasi di tubuh Polri. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, diperlukan agar Kompolnas dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, sehingga tercipta institusi kepolisian yang lebih dipercaya dan responsif terhadap kebutuhan publik,” kata Heru dalam keterangan pers, Rabu, 13 November 2024.
     

    Hery menjelaskan fungsi pengawasan Kompolnas terhadap Polri diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.
    Menurut Hery pembenahan struktur organisasi perlu menjadi fokus, mengingat masih banyak sarana dan prasarana yang minim dan terbatas. Karena itu diperlukan penguatan dan penambahan, baik itu sarana di bidang infrastruktur, penganggaran, maupun aspek lainnya.
     
    Dia menilai dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki Budi Gunawan, Kompolnas diharapkan mampu menjadi lembaga pengawas yang efektif dan independen. Modernisasi pengawasan yang direncanakan Kompolnas akan meningkatkan akuntabilitas Polri. 
     
    “Langkah Kompolnas untuk membenahi organisasi dan memodernisasi sistem pengawasan merupakan upaya mewujudkan Polri profesional dan dipercaya masyarakat,” ujar Hery Sucipto.
     
    Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Kompolnas, sebelumnya menekankan pentingnya pembenahan organisasi dan modernisasi Kompolnas. Langkah ini bertujuan memperkuat kelembagaan sehingga dapat menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya mengawasi kerja-kerja Polri dengan lebih baik.
     
    Budi Gunawan juga mengatakan Kompolnas banyak menerima pengaduan masyarakat, sehingga perlu ada penguatan dalam manajemen komplain yang ditingkatkan kemampuannya dengan modernisasi sehingga muncul kepercayaan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Bantu Sri Mulyani, Budi Gunawan Siap Turun Tangan Kejar Pajak!

    Bantu Sri Mulyani, Budi Gunawan Siap Turun Tangan Kejar Pajak!

    Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan ikut buka suara mengenai upaya pemerintah mengejar potensi pajak dari sektor ekonomi ‘bawah tanah’ atau shadow economy. Dia mengatakan telah menugaskan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan untuk ikut menangani masalah ini.

    “Sekali lagi kami jelaskan, strategi yang kami gunakan dalam Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan ini dari hulu sampai hilir. Termasuk aspek shadow economy atau penghindaran pajak,” kata Budi Gunawan dalam konferensi pers di kantor pusat Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Kamis, (14/11/2024).

    Budi Gunawan mengatakan penanganan terhadap shadow economy juga sudah masuk dalam rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh desk tersebut. “Juga sudah masuk dalam timeline rencana kegiatan sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan,” kata dia.

    Perlu diketahui, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan merupakan salah satu desk yang dibentuk Kemenko Polkam untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selain Desk Pencegahan Penyelundupan, ada pula Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online hingga desk peningkatan penerimaan.

    Adapun shadow economy kerap disebut pula sebagai underground economy atau ekonomi bawah tanah. Kegiatan ekonomi ini tidak terdata di pemerintahan sehingga mengurangi potensi penerimaan negara.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan pemerintah tengah berupaya memetakan aktivitas yang masuk dalam shadow dan underground economy ini. Dia bilang secara garis besar kegiatan ini dapat dibagi dua, yakni berupa upaya menghindari membayar pajak dan kegiatan yang tergolong ilegal, seperti judi online.

    Dia mengatakan telah mengutus dua wakilnya, Anggito Abimanyu dan Suahasil Nazara untuk bertemu dengan Menko Polkam Budi Gunawan untuk menjelaskan perihal underground economy ini. Dia bilang pemerintah akan memikirkan tindakan yang tepat untuk menangani masalah ekonomi bawah tanah ini.

    “Kami dalam hal ini Pak Anggito dan Pak Suahasil sudah bicara ke Pak Menko Polkam untuk tindakan-tindakan yang telah menjadi perhatian. Untuk penegakan hukum kami juga sudah ke Menko dan Menteri Hukum untuk menyampaikan,” kata dia.

    (rsa/mij)