Xcloud.id

Tag: Budi Gunawan

  • Dari Belgia Prabowo Pimpin Ratas dengan 7 Menko, Ini Isinya

    Dari Belgia Prabowo Pimpin Ratas dengan 7 Menko, Ini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri koordinator sebelum melakukan kunjungan kerja di Belgia, Sabtu (12/7/2025).

    Para menteri koordinator itu ialah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko PMK Pratikno, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Turut hadir dalam rapat itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekertaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy mengungkapkan, dalam rapat yang berlangsung pukul 17.00 WIB itu, Kepala Negara membahas berbagai hal tentang bidang-bidang koordinasi yang dibawahi tujuh menko tersebut.

    Di antaranya ialah terkait komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, perkembangan program Sekolah Rakyat, dan kemajuan inisiatif Koperasi Merah Putih.

    “Selain itu, Kepala Negara juga membahas kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrem yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan provinsi lainnya, serta berbagai agenda strategis lainnya,” ujar Teddy melalui akun instagram @sekretariat.kabinet, hari ini.

    Selepas rapat itu, Prabowo akan melakukan serangkaian kegiatan di Belgia untuk memenuhi undangan dari Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa António Costa, dan Raja Belgia Philippe Léopold Louis Marie.

    Setelah melakukan serangkaian agenda di Belgia, Prabowo rencananya akan langsung terbang ke Prancis untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadiri Bastille Day atau Hari Nasional Prancis, pada Senin, 14 Juli 2025.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menko Polkam sebut masyarakat puas akan kinerja Prabowo Subianto

    Menko Polkam sebut masyarakat puas akan kinerja Prabowo Subianto

    “Dari survei terakhir sampai dengan awal Juli itu tingkat kepuasan publik kepada bapak Presiden 81.2 persen,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Prabowo Subianto sangat tinggi hingga saat ini.

    Hal tersebut terlihat dari data survei yang dimiliki Kemenko Polkam tentang ragam program kerja presiden yang mendulang kepuasan masyarakat.

    “Dari survei terakhir sampai dengan awal Juli itu tingkat kepuasan publik kepada bapak Presiden 81.2 persen,” jelas Menko Polkam Budi Gunawan saat mengikuti rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR RI seperti dikutip siaran pers resmi Kemenko Polkam, Senin.

    Budi Gunawan menjelaskan bahwa hasil survei tersebut terbagi dalam beberapa aspek program kerja seperti bidang sosial budaya, keamanan nasional, penegakan hukum dan lain sebagainya.

    “Sosial dan budaya sebesar 95,1 persen, keamanan nasional 83,1 persen, stabilitas politik 70,8 persen, penegakan hukum 67,8 persen, kinerja ekonomi makro 67,4 persen, dan lain sebagainya,” jelas Menko Polkam di hadapan awak media selesai rapat.

    Kemenko Polkam sendiri, lanjut pria yang akrab disapa BG ini, menjalankan dua dari tiga aspek itu yakni penegakan hukum dan keamanan nasional.

    Dia melanjutkan, Kemenko Polkam membawahi beberapa desk kerja yang strategis seperti penanganan korupsi, narkoba, judi online, perdagangan orang hingga kebakaran hutan.

    Karenanya, BG menilai perlu adanya dukungan anggaran untuk menunjang kerja Menko Polkam dalam memastikan keamanan nasional melalui desk-desk tersebut di tahun 2026.

    “Kami juga mengajukan usulan untuk tahun 2026, ini semua masih dalam tahap pembahasan nanti akan diadakan rapat lagi memutuskan pagu anggaran yang disepakati,” kata BG kepada awak media.

    BG memastikan anggaran yang diajukan nantinya akan digunakan untuk kepentingan kerja desk sehingga dampaknya kinerjanya dapat dirasakan masyarakat.

    Namun demikian, BG tidak menjelaskan secara rinci berapa perencanaan anggaran yang diajukan untuk kegiatan 2026 mendatang.

    “Usulan anggaran di Kemenko Polkam merupakan kebutuhan yang minimal riil untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tantangan zaman yang kita hadapi,” jelas BG

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Polkam Pamer 81,2 Persen Publik Puas dengan Pemerintahan Prabowo

    Menko Polkam Pamer 81,2 Persen Publik Puas dengan Pemerintahan Prabowo

    Menko Polkam Pamer 81,2 Persen Publik Puas dengan Pemerintahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
    Budi Gunawan
    mengungkapkan bahwa
    tingkat kepuasan publik
    terhadap kinerja pemerintahan Presiden
    Prabowo Subianto
    mencapai 81,2 persen berdasarkan hasil survei pada Juni 2025.
    Hal ini disampaikan Budi Gunawan saat mengikuti rapat kerja antara Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di Gedung DPR RI pada Senin (7/7/2025).
    “Capaian tersebut, alhamdulillah, juga tecermin dalam persepsi publik. Berdasarkan hasil survei bulan Juni 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini mencapai 81,2 persen,” ujar Budi di ruang rapat.
    Menurut Budi, survei itu menunjukkan bahwa pemerintah mendapat rapor biru pada lima aspek utama.
    Tingkat kepuasan publik
    tertinggi tercatat pada aspek sosial dan budaya, yakni sebesar 95,1 persen.
    Disusul aspek keamanan nasional sebesar 83,1 persen, stabilitas politik 70,8 persen, penegakan hukum 67,8 persen, dan kinerja ekonomi makro 67,4 persen.
    “Ini memberikan sinyal kuat bahwa keamanan nasional dan stabilitas politik yang selama ini kita jaga secara kolektif mulai berbuah dengan adanya kepercayaan publik yang semakin naik,” kata dia.
    Lebih lanjut, Budi juga memaparkan berbagai capaian kinerja kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polkam yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya tingkat kepuasan publik.
    Dia mencontohkan Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang telah berhasil mengungkap 62 kasus besar dengan 891 tersangka.
    Nilai barang bukti dalam kasus-kasus tersebut mencapai Rp 11,5 triliun, sementara kerugian negara yang berhasil dicegah ditaksir sekitar Rp 1,3 triliun.
    “Barang bukti didominasi produk hasil tembakau, tekstil, narkoba elektronik, makanan dan minuman, obat-obatan, dan kosmetik,” kata Budi.
    Selain itu, Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola juga mencatat penyelamatan dana negara sebesar Rp 18,5 triliun.
    Target jangka menengah yang dicanangkan adalah peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 37 menjadi 43 pada 2026.
    Sementara itu, di bidang pemberantasan narkoba, Budi menyebutkan telah terjadi pengungkapan kasus narkotika terbesar dalam sejarah Indonesia.
    Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan diperkirakan mencapai 30 juta orang.
    Salah satu operasi terbesar adalah pengungkapan 2 ton sabu di Batam senilai Rp 5 triliun, serta penyitaan aset tindak pidana pencucian uang senilai Rp 126,84 triliun.
    Adapun pada sektor pemberantasan perjudian daring, Budi mengatakan telah terjadi penurunan trafik aktivitas judi online sebesar 60 persen.
    “Desk perjudian daring telah berhasil menurunkan
    traffic
    perjudian sebesar 60 persen,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Menko Prabowo Minta Tambahan Anggaran di 2026, Ini Daftarnya

    6 Menko Prabowo Minta Tambahan Anggaran di 2026, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Para Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Ketujuh menko dipanggil membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2026.

    Mereka yang hadir dalam rapat yakni Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga hadir bersama Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto absen karena sedang dinas luar negeri.

    Keenam menko meminta usulan tambahan anggaran. Usulan itu pun diterima oleh Badan Anggaran DPR RI, namun meminta waktu untuk dibahas terlebih dahulu oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

    “Secara proporsional kami sungguh-sungguh akan memperhatikan berbagai masukan dan memberikan dukungan penuh kepada menko kita yang hadir. Sebelum nota keuangan disampaikan atau ketika nota keuangan disampaikan, insyaallah pagu keuangan para menko setidaknya akan memenuhi harapan,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja dengan Para Menko Kabinet Merah Putih, Senin (7/5/2025).

    Berikut usulan tambahan anggaran dari enam Kemenko Kabinet Merah Putih untuk 2026:

    1. Kemenko Bidang Pangan
    Pagu anggaran: Rp 137.001.149.000
    Tambahan: Rp 272.998.851.000
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 410.000.000.000

    2. Kemenko Bidang Pembedayaan Masyarakat
    Pagu anggaran: Rp 223.938.177.000
    Tambahan: Rp 276.193.615
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 500.131.792.000

    3. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
    Pagu anggaran: Rp 126.597.743.000
    Tambahan: Rp 602.242.067.000
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 728.839.810.000

    4. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
    Pagu anggaran: Rp 106.898.932.000
    Tambahan: Rp 207.218.312.000
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 314.117.244.000

    5. Kemenko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
    Pagu anggaran: Rp 124.633.925.000
    Tambahan: Rp 100.609.000.000
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 225.242.925.000

    6. Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    Pagu anggaran: Rp 115.719.407.000
    Tambahan: Rp 200.212.922.000
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 315.932.329.000.

    Tonton juga “DPR Sebut Efisiensi Anggaran Tapi Utang Bertambah, Ini Kata Istana” di sini:

    (acd/acd)

  • Polkam usul anggaran naik jadi Rp728,8 M, Rp250 M untuk Command Center

    Polkam usul anggaran naik jadi Rp728,8 M, Rp250 M untuk Command Center

    “Saat ini belum terdapat untuk alokasi program koordinasi pelaksanaan kebijakan padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) mengusulkan kepada Badan Anggaran DPR RI agar rancangan anggaran untuk 2026 naik menjadi Rp728,8 miliar, yang Rp250 miliar di antaranya dibutuhkan untuk membangun command center.

    Menkopolkam Budi Gunawan mengatakan bahwa Kemenkopolkam memperoleh pagu indikatif untuk anggaran tahun 2026 sebesar Rp126,5 miliar. Angka tersebut, menurut dia, belum mencakup belanja untuk pelaksanaan tugas koordinatif yang menjadi inti daripada mandat Kementerian Koordinator (Kemenko)

    “Saat ini belum terdapat untuk alokasi program koordinasi pelaksanaan kebijakan padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga,” kata Budi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa usulan anggaran sebesar Rp728,8 m, di antaranya untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp195,3 miliar. Rinciannya, anggaran untuk koordinasi politik dalam negeri sebesar Rp29 miliar.

    Koordinasi politik luar negeri Rp23,5 miliar, koordinasi pertahanan negara dan satuan bangsa Rp34,5 miliar, koordinasi keamanan dan ketertiban sebesar Rp41,3 miliar, koordinasi komunikasi informasi dan komunikasi sebesar Rp30 miliar, Kompolnas Rp20 miliar, dan Komisi Kejaksaan Rp12 miliar.

    Kemudian, kata dia, usulan anggaran itu diperlukan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp533,5 miliar. Dari angka tersebut, sebesar Rp250 miliar dibutuhkan untuk membangun Command Center Politik dan Keamanan.

    Menurut dia, command center diperlukan oleh Kemenkopolkam dan jajaran, bukan sekedar hanya infrastruktur fisik semata, tapi juga merupakan pusat pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time.

    Dia mengatakan bahwa tantangan negara saat ini semakin bersifat kompleks. Menurut dia, dunia cepat berubah secara simultan, diakibatkan eskalasi konflik, ancaman digital, gangguan ketertiban, hingga tekanan geopolitik regional maupun internasional.

    “Command center akan menjadi mata dan otak Kemenkopolkam dan jajarannya dalam memantau mengantisipasi dan mengkoordinasikan lintas kementerian lembaga,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko BG Usul Tambahan Anggaran Rp 728,8 M di 2026, Ini Rinciannya

    Menko BG Usul Tambahan Anggaran Rp 728,8 M di 2026, Ini Rinciannya

    Jakarta –

    Menko Polkam Budi Gunawan (BG) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 728,8 miliar. Budi mengatakan tambahan anggaran itu salah satunya akan digunakan untuk membangun command center.

    Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Banggar DPR dan para Menko Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Budi mengatakan awalnya pagu indikatif Kemenko Polkam pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp 126,5 miliar.

    “Pagu indikatif pada 2026 sebesar 126,5 miliar, namun perlu dicatat angka ini belum mencakup belanja untuk melaksanakan tugas koordinasi yang menjadi inti dari mandat Kemenko,” kata Budi.

    “Operasional pegawai sebesar Rp 95,1 miliar. Operasional perkantoran sebesar Rp 31,4 miliar,” sambungnya.

    Budi mengatakan saat ini belum terdapat alokasi anggaran untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan. Padahal, kata dia, fungsi tersebut merupakan inti peran dari Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor dan kementerian lembaga.

    “Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar,” ujarnya.

    Kemudian, kata dia, usulan tambahan anggaran itu juga akan digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 533,5 miliar. Dia mengatakan alokasi anggaran untuk program itu terbesar digunakan untuk pembangunan command center sebesar Rp 250 miliar.

    “Command center ini sangat diperlukan oleh Kemenko Polkam dan jajaran bukan sekadar infrastruktur fisik semata, tapi juga senter pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time,” jelasnya.

    (amw/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Banggar DPR raker dengan para Menko bahas rencana kerja anggaran 2026

    Banggar DPR raker dengan para Menko bahas rencana kerja anggaran 2026

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan para Menteri Koordinator (Menko) untuk membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026.

    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang besar. Berdasarkan World Economic Forum, risiko global tertinggi pada tahun 2026 adalah perang.

    “Oleh karenanya rapat dengan para Menko hari ini sungguh kami berharap ada sinergi dari para Menko, ada koordinasi dan sebagainya, untuk lebih memperkokoh ketahanan kita sebagai bangsa, baik secara politik dan ekonomi,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Adapun para Menko yang hadir yaitu Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Said mengatakan bahwa salah satu Menko yang berhalangan hadir yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut dia, Airlangga sudah menyampaikan izin karena harus mendampingi Presiden dalam kunjungan kerjanya.

    Karena beban dan tugas Menko itu berat, menurut dia, usulan penambahan rancangan anggaran akan dianggap sebagai bagian dari persetujuan yang akan diambil dalam rapat kerja tersebut.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa pada masa sidang yang dimulai pada 24 Juni hingga 24 Juli 2025, akan mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Dia mengatakan bahwa tahun 2026, diproyeksikan perekonomian global masih akan dihadapkan dengan situasi yang dinamis dan tidak menentu. Konflik geopolitik, geoekonomi dan perekonomian global yang tidak kondusif akan sangat berpengaruh pada rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi.

    “Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN dalam menjalankan pembangunan nasional,” kata Puan pada rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (24/6).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Yusril minta semua pihak jaga hubungan baik Indonesia dan Brazil

    Menko Yusril minta semua pihak jaga hubungan baik Indonesia dan Brazil

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra meminta semua pihak menjaga hubungan baik Indonesia dengan Brazil, sehubungan dengan insiden wafatnya warga Brasil Juliana Marins di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (26/6).

    Apalagi, kata dia, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto sedang menghadiri pertemuan negara-negara anggota BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi besar yang memegang peranan penting dalam perekonomian global di Brazil.

    “Hubungan baik serta kerja sama bilateral antara Indonesia dan Brasil harus tetap dijaga dan tidak boleh terganggu dengan insiden kematian Juliana Marins ini,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat fokus dan berduka atas kematian Juliana akibat terjatuh ke dalam jurang sedalam 600 meter di tebing Gunung Rinjani.

    Pemerintah, kata Yusril, menganggap insiden tersebut merupakan insiden kecelakaan yang dapat terjadi pada setiap pendaki gunung, terutama lantaran medan Rinjani yang berat dan cuaca ekstrem sedang terjadi saat itu.

    Selain itu, pemerintah RI telah menjelaskan kepada publik insiden tersebut, upaya evakuasi, dan autopsi yang dilakukan di sebuah rumah sakit di Denpasar, Bali.

    Ia tak menampik bahwa upaya evakuasi tidak
    secepat seperti yang diharapkan karena penggunaan helikopter tidak dapat dilakukan pada medan bertebing di tengah cuaca ekstrem, sebagaimana diharapkan oleh keluarga korban.

    Pasalnya, kata Menko, berbagai tebing dan hutan tropis di Rinjani berbeda dengan tebing-tebing salju di Himalaya.

    Oleh karena itu, dikatakan bahwa satu-satunya cara penyelamatan, yakni evakuasi vertikal secara manual yang dilakukan oleh Tim Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/SAR) dan tim relawan, sehingga proses evakuasi berjalan tidak secepat yang diharapkan.

    Yusril menuturkan bahwa hasil autopsi telah dengan jelas menunjukkan bahwa Juliana meninggal antara 15–30 menit setelah badannya terhempas di bebatuan gunung akibat kerusakan organ dan patah tulang yang parah karena terjatuh dari ketinggian 600 meter itu.

    Disebutkan bahwa pihak keluarga Juliana memang mempertanyakan jarak waktu antara saat terjatuh dan kematian karena mereka berpikir ada keterlambatan datangnya pertolongan, sementara korban diduga masih hidup.

    “Secara medis, secepat apa pun pertolongan datang, upaya untuk menyelamatkan nyawa korban dalam insiden jatuh seperti itu hampir mustahil dapat dilakukan,” katanya menambahkan.

    Bahwa kemudian keluarga korban minta dilakukan autopsi ulang di Brasil untuk memastikan waktu kematian, ia mengatakan bahwa pemerintah RI mempersilakan dan menghormati keinginan
    tersebut.

    Secara teoritis jika metodologi autopsi dilakukan mengikuti standar forensik yang sama, sambung dia, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda.

    Yusril pun menegaskan bahwa telah berkoordinasi dengan Menko Politik dan Keamanan RI Budi Gunawan dan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam menyikapi insiden kematian Juliana tersebut.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria/Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Budi Gunawan: Pemerintah Berduka Atas Meninggalnya Direktur RS Indonesia di Gaza – Page 3

    Menko Budi Gunawan: Pemerintah Berduka Atas Meninggalnya Direktur RS Indonesia di Gaza – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam) Budi Gunawan angkat suara terkait meninggalnya Direktur RS Indonesia di Gaza, dr. Marwan al-Sultan. Budi menegaskan, dirinya dan pemerintah Indonesia menyampaikan duka mendalam.

    “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya dr. Marwan al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yang gugur bersama istri dan anggota keluarganya dalam serangan udara pada 2 Juli 2025,” kata Budi melalui keterangan tertulis diterima, Jumat (4/7/2025).

    Budi menilai, dr. Marwan al-Sultan adalah sosok teladan, seorang dokter, pemimpin, dan pejuang kemanusiaan.

    “Beliau mendedikasikan hidupnya untuk merawat sesama dalam kondisi yang sangat sulit dan berbahaya. Keberanian dan pengabdiannya menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai kemanusiaan melampaui batas negara, agama, dan konflik,” puji mantan Kepala BIN ini.

    Pria yang karib disapa BG ini pun menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa dan dedikasi almarhum. Dia menegaskan, jasanya bukan hanya milik Gaza, tetapi seluruh umat di dunia.

    “Ia bukan hanya milik Gaza, tetapi juga milik dunia—seorang anak bangsa yang memilih jalan pengabdian di medan yang sunyi namun penuh arti,” tegas BG.

    BG memastikan, pemerintah Indonesia terus menyerukan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan internasional, khususnya perlindungan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis di wilayah konflik.

    “Kepada keluarga besar dr. Marwan dan seluruh tim medis yang masih bertugas di Gaza, kami sampaikan simpati yang tulus dan doa yang khusyuk. Semoga almarhum husnul khatimah, dan semangat kemanusiaannya tetap hidup dan menjadi inspirasi,” tandas dia.

  • Karangan Bunga Hiasi Pernikahan Putri Pramono Anung, Ada Jokowi hingga Zulhas Megapolitan 25 Juni 2025

    Karangan Bunga Hiasi Pernikahan Putri Pramono Anung, Ada Jokowi hingga Zulhas Megapolitan 25 Juni 2025

    Karangan Bunga Hiasi Pernikahan Putri Pramono Anung, Ada Jokowi hingga Zulhas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Deretan
    karangan bunga
    ucapan selamat dari sejumlah tokoh nasional tampak berjajar rapi di rumah dinas Gubernur
    Jakarta

    Pramono Anung
    , kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).
    Karangan bunga
    tersebut dikirim sebagai bentuk ucapan selamat atas pernikahan Hanifa Fadhila, anak Pramono Anung yang melangsungkan prosesi akad nikah hari ini.
    Pantauan Kompas.com, salah satu karangan bunga terlihat berasal dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    “Selamat Berbahagia Dhila dan Ariq, Jokowi & Keluarga,” tertulis pada papan bunga berwarna hijau dan merah itu.
    Selain Jokowi, sejumlah pejabat tinggi negara juga mengirimkan ucapan selamat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanudin, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan.
    Meski suasana pernikahan 
    Hanifa Fadhila Pramono
     tampak meriah, awak media tidak diizinkan untuk masuk ke area dalam lokasi acara.
    Dari luar, suasana rumah dinas tampak disulap dengan sentuhan adat Jawa yang kental.
    Empat janur kuning menghiasi pagar putih di bagian depan, menjadi simbol selamat datang.
    Petugas keamanan yang mengenakan batik berjaga di depan pagar, mengarahkan para tamu undangan untuk masuk ke dalam area acara.
    Setibanya di pintu ruang utama, para tamu diwajibkan mengisi buku tamu digital yang telah disediakan oleh tim wedding organizer.
    Musik gamelan Jawa terdengar mengalun lembut, menambah sakral suasana menjelang prosesi akad.
    Di pintu masuk rumah dinas, palang “selamat datang” dihiasi dengan anyaman daun kelapa dan dua tandan pisang, simbol khas dalam tradisi pernikahan adat Jawa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.