Xcloud.id

Tag: Budi Gunawan

  • Pemerintah minta masyarakat jauhi pantai guna antisipasi tsunami

    Pemerintah minta masyarakat jauhi pantai guna antisipasi tsunami

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) meminta masyarakat melakukan beberapa hal untuk mengantisipasi terjadinya tsunami yang terjadi karena gempa di semenanjung Rusia, salah satunya menjauhi pantai

    “Masyarakat diharapkan menjauhi pantai, muara sungai, dan aktivitas perairan di wilayah yang masuk peringatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG),” kata Budi Gunawan dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Pria yang akrab disapa BG itu menjelaskan masyarakat harus menjauhi pantai agar proses evakuasi dapat berjalan cepat jika tsunami benar-benar terjadi.

    Selain itu, BG meminta masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi hoaks yang berkaitan dengan gempa di Rusia dan tsunami di Indonesia.

    “Diharapkan masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Seluruh informasi resmi hanya bersumber dari BMKG, BNPB, BPBD, dan aparat TNI/Polri,” jelas BG.

    Terakhir, BG meminta masyarakat untuk menyiapkan kebutuhan darurat secukupnya jika berada di wilayah pesisir serta mengikuti langkah-langkah evakuasi yang telah ditentukan bila terjadi ancaman tsunami.

    Menurut BG, berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), beberapa wilayah pesisir Indonesia berpotensi mengalami kenaikan air laut hingga 0,5 meter.

    Wilayah yang kemungkinan terdampak yakni Papua, Maluku Utara, Gorontalo, dan sebagian Sulawesi Utara. BMKG pun telah mengaktifkan peringatan dini tsunami dengan level Waspada atau Siaga untuk beberapa wilayah tersebut.

    Karenanya, lanjut BG, pemerintah daerah harus berupaya mengurangi aktivitas masyarakat di pantai, pelabuhan, dan memutakhirkan peringatan setiap 30 menit hingga ada pernyataan berakhirnya ancaman tsunami.

    “Seluruh komponen pemerintah baik pusat maupun daerah sudah siap untuk antisipasi dengan bergerak cepat dan tepat,” kata BG.

    Dia juga telah meminta TNI, Polri, Basarnas dan BMKG untuk menyiapkan posko darurat dan langkah-langkah evaluasi yang tepat untuk menyelamatkan masyarakat dari tsunami.

    “Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama pemerintah. Saya juga mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan mengikuti instruksi resmi di lapangan,” tutup BG.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rekening Nasabah 3 Bulan Tidak Aktif Diblokir PPTK, Menko Polkam Pastikan Dananya Aman

    Rekening Nasabah 3 Bulan Tidak Aktif Diblokir PPTK, Menko Polkam Pastikan Dananya Aman

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan melindungi dana masyarakat walau rekening terblokir.

    Pernyataan itu dikatakan Budi Gunawan merespons soal rencana PPTAK memblokir rekening yang sudah tidak aktif selama tiga bulan.

    “Kemenko Polkam akan berkoordinasi dengan PPATK dan stakeholder terkait untuk menjaga dan melindungi masyarakat atas dana yang dimiliki dan disimpan di perbankan,” kata Budi Gunawan dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, disitat Antara.

    Menurut pria yang akrab disapa BG, pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat akan dampak dari kebijakan tersebut.

    Karenanya, walaupun rekening nasabah diblokir oleh PPATK karena tidak aktif selama tiga bulan, masyarakat tidak akan kehilangan uang di dalam rekening.

    Pemblokiran itu dilakukan lantaran rekening yang tidak aktif rawan dipakai pihak-pihak tertentu untuk perbuatan kriminal.

    “Kemenko Polkam akan berkoordinasi dengan PPATK dan stakeholder terkait untuk menjaga dan melindungi masyarakat, atas dana yang dimiliki dan disimpan di perbankan,” kata BG.

    Diberitakan sebelumnya, PPATK mengungkapkan telah menghentikan sementara sebanyak 28.000 rekening dormant selama 2024.

    Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa pemblokiran sementara juga dilakukan sebagai bagian dari upaya PPATK dalam melindungi kepentingan umum, serta menjaga integritas sistem keuangan Indonesia.

    “Penghentian sementara transaksi rekening dormant bertujuan memberikan perlindungan kepada pemilik rekening, serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Ivan, di Jakarta, Minggu 18 Mei.

    Menurutnya, rekening pasif yang dikendalikan pihak tidak bertanggung jawab dapat menjadi salah satu modus yang rawan disalahgunakan dalam aktivitas ilegal, seperti deposit judi online atau daring (judol), tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika, dan lainnya.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah meminta bank untuk memantau rekening dormant, agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan dan meningkatkan efektivitas dalam penanganan jual beli rekening

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, pihaknya telah meminta kepada bank untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK atas penggunaan rekening oleh terduga pelaku kejahatan serta menganalisis aliran dana.

    Adapun hingga Juni 2025, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap sekitar 17.026 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Sebagai tindak lanjut, OJK melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan enhance due diligence (EDD).

  • DPR: Evaluasi MK Bagian dari Pengawasan, Bukan Cawe-Cawe – Page 3

    DPR: Evaluasi MK Bagian dari Pengawasan, Bukan Cawe-Cawe – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan tidak ada jadwal pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang bergulir di parlemen imbas terjadinya polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.

    Sebab, kata dia, revisi UU MK tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahunan DPR RI.

    “Kalau revisi Undang-Undang MK itu sampai hari ini kan masih tetap Undang-Undang MK-nya, di dalam prolegnas juga enggak ada, tidak ada jadwal untuk mengubah MK itu karena harus ada di prolegnas atau putusan Mahkamah Konstitusi sendiri untuk diajukan. Sampai kemarin belum ada,” kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Meski demikian, dia menekankan bahwa DPR RI memiliki kewenangan fungsi pengawasan untuk dapat melakukan evaluasi terhadap MK agar tugas, pokok, dan fungsi yang dijalankannya tidak keluar dari konstitusi.

    “Yang kami lakukan adalah dalam konteks ketatanegaraan kita agar semua lembaga yang dibentuk di republik ini, baik karena konstitusi maupun undang-undang, setia lah dia pada tupoksi-nya, setia lah dia pada jabatan dan fungsinya,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menepis apabila ada evaluasi yang dilakukan Komisi III DPR RI terhadap kinerja MK sebagai bentuk cawe-cawe.

    “Kalau kemudian MK lari atau keluar dari fungsinya, siapa yang ngawasi dia? Kan enggak boleh, setiap lembaga harus ada yang mengawasinya, setidak-tidaknya dirinya. Nah, ketika dirinya enggak lagi bisa ngawasinya, maka masyarakat lah yang mengawasinya. Nah, masyarakat mengawasinya siapa? Wakilnya adalah DPR, itu lah yang mewakili masyarakat,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Karena itu kami bersuara, suara kami ini adalah suara kita semua agar MK setia lah pada jalurnya on the track itu.”

    Dia pun menilai evaluasi yang dilakukan DPR tak melulu harus dikonotasikan negatif, tetapi dapat pula dipandang sebagai jalan keluar sekaligus pengingat apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh lembaga negara.

    “Ketika ada yang salah dievaluasi, itu jalan keluarnya itu keniscayaan. Jadi kalau kami bersuara keras untuk mengingatkan MK, nah itu fungsi kami untuk mengingatkan itu. Tidak berarti kami di atasnya MK, tapi semua kita saling mengingatkan lah,” ujarnya.

    Dia kemudian melanjutkan, “Apakah DPR akan bereaksi? Sudah bereaksi. Kami akan ingatkan ini agar (MK) tetap lah di jalurnya.”

     

    Pemerintah saat ini tengah membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pelaksanaan pemilihan umum nasional dan daerah mulai 2029. Menurut Menkopolkam, Budi Gunawan, putusan itu akan membawa sejumlah dampak.

  • Menkopolkam hingga BIN Harus Dalami Ijazah Jokowi

    Menkopolkam hingga BIN Harus Dalami Ijazah Jokowi

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan hingga Badan Intelijen Negara (BIN) diminta untuk turun tangan melakukan pendalaman akibat terus berlarut-larutnya persoalan ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dituduh palsu.

    Menurut Koordinator Simpul Aktivis Angkatan (Siaga) 98, Hasanuddin, persoalan kejelasan ijazah Jokowi bukanlah semata aspek hukum atau kasus kriminal, melainkan sudah menjadi skandal yang melibatkan banyak pihak.

    “Ini lebih banyak menimbulkan kontroversi daripada hasil hukum yang jelas dan berpotensi mendelegitimasi institusi penegak hukum dan pendidikan,” kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 27 Juli 2025.

    Bahkan menurut Hasanuddin, skandal tersebut tidak semata peristiwa kriminal biasa, namun bisa jadi ada tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, upaya menimbulkan keresahan publik, serta mendelegitimasi citra wajah penegakan hukum pemerintahan yang saat ini sedang berjalan.

    “Oleh sebab itu, kami berharap penegak hukum lain untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan dan monitoring proses ini, termasuk BIN dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan,” terang Hasanuddin.

    Hasanuddin menilai, keterlibatan mereka bertujuan menemukan apakah ada skandal lain di luar kasus kriminal biasa tersebut, dan mencegah dan menindak jika terjadi tindak pidana lain dalam proses polemik yang berjalan.

    “Yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik pada institusi penegak hukum, pendidikan, penyelenggara pemilu dan lembaga politik,” pungkas Hasanuddin.

  • Titik Api Karhutla Riau Turun Drastis, Menhut: Kini 116 Per Hari

    Titik Api Karhutla Riau Turun Drastis, Menhut: Kini 116 Per Hari

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan kabar menggembirakan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Menurutnya, jumlah titik api Karhutla di Riau mengalami penurunan drastis, dari 1.300 titik per hari menjadi hanya 116 titik.

    Pernyataan ini disampaikan Antoni saat memimpin rapat koordinasi penanganan Karhutla di Gedung Daerah Balai Serindit, Riau, Rabu (23/7/2025). Rapat tersebut dibuka secara daring oleh Menkopolhukam Budi Gunawan dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

    “Ada angka penurunan titik api, di Riau dari awalnya tanggal 16 di angka 1.300, per hari ini angkanya di 116 titik,” ujar Raja Juli Antoni dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).

    Kolaborasi Udara dan Darat

    Antoni menegaskan, penurunan ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara berbagai unsur, termasuk pasukan darat dari TNI, Polri, BNPB, dan Manggala Agni, serta dukungan pasukan udara melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

    “Artinya apa? Kerja keras teman-teman di lapangan, baik pasukan darat maupun udara lewat OMC, sudah relatif berhasil, meskipun perlu terus dioptimalkan,” jelasnya.

    Ke depan, pemerintah akan memperkuat sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla. Termasuk dengan penambahan helikopter OMC, armada water bombing, dan mobilisasi pasukan pemadam ke daerah-daerah rawan seperti Rokan Hulu (Rohul) dan Rokan Hilir (Rohil).

    “Sekarang ada dua heli untuk OMC, insyaallah akan jadi tiga. Water bombing saat ini tiga unit, akan bertambah menjadi lima. Kami juga akan kirim tambahan pasukan darat dari TNI dan Polri untuk pemadaman di Rohul dan Rohil,” paparnya.

    Tak lupa, Menteri Antoni mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran untuk membuka lahan atau bermain api di tengah kondisi cuaca kering yang masih berlangsung.

    “Ingatkan memori masa lalu ketika Riau dikepung asap. Tidak bisa keluar rumah, pesawat tidak bisa mendarat, anak-anak tidak sekolah, dan banyak warga kena ISPA,” kata Antoni mengingatkan.

    Ia menegaskan, tindakan membakar lahan bukan hanya membahayakan lingkungan, tapi juga kesehatan dan keselamatan masyarakat luas.

  • Menko BG terapkan enam langkah untuk atasi masalah karhutla

    Menko BG terapkan enam langkah untuk atasi masalah karhutla

    Hal pertama sekaligus menjadi target utama adalah memastikan karhutla cepat dipadamkan sehingga asap tidak meluas, apa lagi hingga ke negeri tetangga

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan jajarannya perlu melakukan enam langkah utama untuk menuntaskan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Riau.

    “Hal pertama sekaligus menjadi target utama adalah memastikan karhutla cepat dipadamkan sehingga asap tidak meluas, apa lagi hingga ke negeri tetangga,” kata Budi Gunawan saat memberi pengantar di Rapat Koordinasi Bersama Pengendalian karhutla Provinsi Riau, yang digelar secara hybrid, Rabu.

    Karenanya, pria yang akrab disapa BG ini meminta seluruh jajaran satgas karhutla di bawah naungannya untuk mengerahkan personel dan peralatan yang ada untuk memadamkan titik-titik api.

    Kedua, BG mengatakan Kementerian Kehutanan untuk mengerahkan tim teknis ke lokasi untuk menjalankan upaya perbaikan lahan dampak kebakaran.

    Selanjutnya, mantan Kepala BIN itu juga mengarahkan jajarannya mengaudit seluruh konsesi di 21 kabupaten/kota terdampak karhutla.

    “Keempat, moratorium sementara izin baru di lahan gambut, minimal sampai situasi darurat berakhir, fokus pada wilayah Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan,” kata BG.

    “Selanjutnya harus dilakukan langkah tegas penegakan hukum atau law enforcement agar terus dilakukan secara konsisten oleh Polri dan Kejaksaan,” tegas BG.

    Terakhir BG meminta seluruh pihak untuk menerapkan sanksi administratif bagi pihak yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan.

    BG pun menginstruksikan secara khusus kepada Menteri kehutanan untuk mencabut konsesi pihak yang terbukti terlibat dalam karhutla.

    Dengan ragam upaya tersebut, BG yakin permasalahan karhutla di seluruh Indonesia dapat ditangani dengan maksimal.

    “Saya sangat yakin, dengan komitmen dan sinergi kita bersama, kita akan mampu mengatasi situasi darurat yang kini terjadi,” kata BG.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Evaluasi Keamanan, Pemerintah Tutup Sementara Taman Nasional Gunung Rinjani – Page 3

    Evaluasi Keamanan, Pemerintah Tutup Sementara Taman Nasional Gunung Rinjani – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Menko Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan menyatakan akan mengevaluasi menyeluruh perbaikan SOP di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

    Menurut dia, melihat hal yang belakangan terjadi belakangan ini, maka usai dirapatkan bersama Basarnas, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, TNI, Polri, Pemerintah Provinsi NTB, Dinas Pariwisata, dan pemangku kepentingan lainnya TNGR ditutup total sementara waktu.

    “Kami telah melaksanakan rapat koordinasi untuk merespons rentetan insiden jatuhnya pendaki di jalur Gunung Rinjani dalam beberapa minggu terakhir. Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi keselamatan pendaki dan memastikan standar keamanan yang lebih baik, disepakati langkah tersebut (penutupan sementara),” kata Budi dalam siaran pers tertulis diterima, Sabtu (19/7/2025).

    Eks kepala BIN tersebut menyatakan, penutupan sementara dilakukan secara total hingga pemberitahuan lebih lanjut. Selama masa penutupan, akan dilakukan perbaikan SOP pendakian dan SOP evakuasi darurat agar lebih responsif dan efektif dalam kondisi ekstrim.

    “Dilaksanakan perbaikan fasilitas keamanan dan sarana darurat di sepanjang jalur pendakian,” jelas Budi.

    Budi memastikan, sebelum jalur dibuka kembali maka akan dilakukan verifikasi kelayakan oleh Basarnas, TNI-Polri, dan Tim Mountaineering Indonesia.

    “Pembukaan hanya dilakukan setelah semua pihak menyatakan jalur aman dan layak digunakan,” tegas dia.

     

  • RS Asing Masuk RI, Bagaimana Nasib Pasien BPJS?

    RS Asing Masuk RI, Bagaimana Nasib Pasien BPJS?

    Jakarta –

    Beberapa hari terakhir, masyarakat ramai soal wacana masuknya rumah sakit asing yang akan masuk Indonesia. wacana ini muncul usai Presiden Prabowo membuka keran bisnis kesehatan bagi investor luar negeri.

    Hal tersebut dikatakan Presiden Prabowo dalam kunjungannya di Brussel pada Minggu (13 Juli 2025) lalu. Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunawan Sadikin, menegaskan jika rencana tersebut merupakan upaya yang baik dari Presiden Prabowo. Ia menilai, dengan rencana tersebut, masyarakat berkesempatan mengakses layanan kesehatan dengan cepat tanpa harus pergi ke luar negeri.

    “Pak Presiden kan inginnya agar rakyat Indonesia seluruhnya, seluruh orang, bisa mendapatkan akses yang mudah, kualitas yang bagus, dan harga terjangkau,” ujar Budi kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Di tengah pro-kontra yang muncul, Budi kemudian lebih menegaskan bila masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan berkelas global tanpa harus membuang uang dan waktu dengan pergi ke luar negeri.

    Mengutip detikHealth, Indonesia diperkirakan kehilangan lebih dari Rp 100 triliun devisa karena masyarakat memilih berobat ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Dengan adanya kebijakan tadi, diharapkan wisata medis ke luar negeri dapat lebih tereduksi.

    Pertanyaan berikutnya adalah soal seluas apa akses yang dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan rumah sakit asing tersebut. Dikutip dari detikHealth, dengan adanya teknologi canggih serta tenaga medis yang lengkap, rumah sakit asing di RI hanya akan bisa diakses oleh masyarakat kalangan menengah ke atas saja.

    Hal tersebut disampaikan oleh Dicky Budiman, praktisi dan pengajar bidang kebijakan kesehatan di Program Pascasarjana Universitas YARSI. Ia juga mengatakan jika rumah sakit-rumah sakit tersebut hanya akan berdiri di kawasan kota besar saja. artinya, masyarakat daerah tetap akan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan tambahan.

    “Bayangkan jika RS asing hanya ada di Jakarta, Surabaya, atau Bali. Sementara masyarakat di Papua atau NTT tetap bergantung pada RS pemerintah dengan fasilitas terbatas. Ini jelas melanggengkan ketimpangan,” kata Dicky, dikutip dari detikHealth, Selasa (15/7).

    Lalu sejauh mana wacana ini telah dibahas? Apa saja dampak yang berpotensi terjadi jika rumah sakit asing jadi masuk ke Indonesia? mungkinkan peserta BPJS dapat mengaksesnya? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikHealth.

    detikSore hari ini juga akan mengulas kondisi terkini Pelabuhan Ketapang Jawa Timur yang dikabarkan sempat lumpuh. Gerbang penyeberangan menuju Pulau Bali tersebut sempat mengalami kepadatan hingga membuat calon penyeberang terjebak selama puluhan jam.

    Seperti ditulis oleh detikJatim, kemacetan ini disebabkan oleh adanya kebijakan sepihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi yang menunda operasional 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT). Ada apa di balik dijalankannya kebijakan ini? Bagaimana situasi terkini di kawasan Pelabuhan Ketapang? Ikuti laporan lengkapnya bersama Jurnalis detikJatim.

    Jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan menghadirkan dr. Andhika Raspati, SpKO. Ia akan memberi tips cara lari aman bagi para pelari pemula.seperti diketahui, sejak olahraga lari menjadi kegiatan populer masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang mulai mencoba berlari. Alih-alih sehat, sebagian pelari pemula justru mengalami cedera.

    Lalu apa saja yang perlu diperhatikan saat seseorang mulai mencoba olahraga lari? Benarkah lari tidak sesederhana menggerakkan langkah kaki? Ikuti diskusinya dalam Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Menko PM: Ratas dengan Presiden bahas bansos hingga Sekolah Rakyat

    Menko PM: Ratas dengan Presiden bahas bansos hingga Sekolah Rakyat

    Ratas yang diselenggarakan di sela-sela lawatan Presiden di luar negeri tersebut juga membahas judi daring atau judol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (12/7) membahas banyak hal, mulai dari bantuan sosial (bansos) hingga Sekolah Rakyat.

    “Banyak. (Kemenko) PM itu mulai dari bansos, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, tentang Koperasi Desa, tentang Sekolah Rakyat. Banyak kita,” ucap Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7) malam.

    Selain itu, imbuh dia, ratas yang diselenggarakan di sela-sela lawatan Presiden di luar negeri tersebut juga membahas judi daring atau judol. Ia menyebut pemerintah tengah membahas solusi terbaik untuk persoalan itu.

    “Soal judol kita diskusikan, kita carikan solusi-solusi, termasuk sanksi,” ucapnya.

    Lebih lanjut Cak Imin menuturkan, Presiden dalam ratas tersebut meminta tujuh menteri koordinator di Kabinet Merah Putih untuk melaporkan seluruh perkembangan pekerjaan di masing-masing bidang.

    “Presiden lebih menekankan selama di luar negeri, para menteri diminta bekerja serius,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin ratas yang diikuti oleh tujuh menko dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di sela-sela lawatan di Brussels, Belgia.

    Dalam rapat terbatas melalui video konferensi itu, Presiden menerima laporan sejumlah menterinya mengenai perkembangan pelaksanaan program prioritas pemerintah, di antaranya Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih.

    “Dalam ratas yang dilakukan pada pukul 17:00 WIB ini, Presiden Prabowo membahas berbagai hal terkait dengan bidang koordinasi masing-masing menteri, antara lain: komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, perkembangan program Sekolah Rakyat, dan kemajuan inisiatif Koperasi Merah Putih,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (12/7).

    Seskab Teddy, yang mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan luar negerinya di Brussels, turut mengikuti sesi rapat terbatas tersebut.

    Tujuh menko yang mengikuti rapat terbatas bersama Presiden, yaitu Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Gelar Rapat Bersama Menko, Update Kopdes Merah Putih & Sekolah Rakyat

    Prabowo Gelar Rapat Bersama Menko, Update Kopdes Merah Putih & Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama tujuh menteri koordinator (menko) dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di sela-sela lawatan Presiden di Brussels, Belgia.

    Sekretaris Kabinet (Setkab) Teddy Indra Wijaya mengatakan dalam rapat terbatas yang berlangsung melalui video konferensi itu, Presiden menerima laporan mengenai perkembangan pelaksanaan program prioritas pemerintah, di antaranya Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih.

    “Dalam ratas yang dilakukan pada pukul 17.00 WIB ini, Presiden Prabowo membahas berbagai hal terkait dengan bidang koordinasi masing-masing menteri, antara lain: komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, perkembangan program Sekolah Rakyat, dan kemajuan inisiatif Koperasi Merah Putih,” kata Teddy dilansir dari Antara, Minggu (13/7/2025).

    Seskab Teddy, yang mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan luar negerinya di Brussels, turut mengikuti sesi rapat terbatas tersebut.

    Dalam rapat terbatas yang sama, Presiden bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih juga membahas kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi cuaca ekstrem, khususnya yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan daerah-daerah lainnya.

    “(Rapat juga membahas, red.) berbagai agenda strategis lainnya,” sambung Seskab Teddy.

    Tujuh menteri koordinator yang mengikuti rapat terbatas bersama Presiden hari ini, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koodinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Di Brussels, yang merupakan markas dari Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, dan kantor dari Parlemen Eropa, Presiden dijadwalkan melaksanakan sejumlah kegiatan resmi dan kenegaraan, Minggu (13/7/2025].

    Rangkaian kegiatan Presiden di Brussels merupakan dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa António Costa, dan Raja Belgia Philippe Léopold Louis Marie.

    “Setelah melakukan serangkaian agenda di Belgia, Presiden Prabowo rencananya akan langsung terbang ke Prancis untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadiri Bastille Day atau Hari Nasional Prancis, pada Senin, 14 Juli 2025,” kata Seskab Teddy.

    Dalam parade militer Hari Bastille, Presiden Prabowo mengirimkan kontingen TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Patriot II. Sebanyak 500 personel gabungan dari TNI/Polri dan taruna dari akademi TNI/Polri saat ini telah berada di Paris, Prancis, untuk berparade bersama-sama prajurit Angkatan Bersenjata Prancis di Champs-Élysées, Paris.