Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Resistensi Antimikroba Jadi Ancaman Nyata, Menkes: Penggunaan Antibiotik Harus Diawasi Ketat

    Resistensi Antimikroba Jadi Ancaman Nyata, Menkes: Penggunaan Antibiotik Harus Diawasi Ketat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut resistensi antimikroba (AMR) sebagai ancaman nyata yang membuat antibiotik tidak lagi efektif melawan infeksi. Tantangan serius ini membutuhkan pengawasan ketat terhadap penggunaan antibiotik.

    Menkes menyoroti penyalahgunaan antibiotik yang dapat meningkatkan risiko resistensi. Penggunaan antibiotik yang tidak terkendali di sektor agrikultur juga bisa berdampak pada lingkungan.

    “Banyak antibiotik yang beredar tanpa resep dokter. Bahkan, beberapa produk ekspor laut kita pernah ditolak karena kadar antibiotiknya tinggi. Ini menunjukkan masalah serius yang harus kita atasi bersama,” kata menkes pada puncak peringatan Pekan Kesadaran Resistensi Antimikroba Sedunia 2024, di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

    Diingatkan menkes, penggunaan antibiotik tanpa resep dapat menyebabkan bakteri dalam tubuh menjadi kebal. Alih-alih membunuh bakteri, antibiotik yang digunakan secara sembarangan justru membuat bakteri lebih resisten.

    “Pembelian antibiotik harus dengan resep dokter. Setelah mendapatkan obat tersebut, minumlah sesuai anjuran dokter hingga habis,” pesan menkes.  

    Plt Deputi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Nunung Nuryartono, menekankan pentingnya pendekatan holistik one health dalam menangani resistensi antimikroba.

    Pendekatan ini melibatkan kerja sama antara manusia, hewan, dan lingkungan, dengan kolaborasi lintas kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    “Resistensi antimikroba tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga hewan dan lingkungan. Karena itu, pendekatan one health menjadi kunci dalam pengendalian resistensi antimikroba secara menyeluruh,” kata Nunung.

  • Menkes: Penanganan Sudah Bagus, TBC Mudah Diobati

    Menkes: Penanganan Sudah Bagus, TBC Mudah Diobati

    Solo, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut penyakit tuberkulosis atau TBC mudah diobati jika kasusnya sudah ditemukan.

    “TBC itu kalau kita bisa temukan saat dia masih laten di x-ray, maka pengobatan TBC bisa dengan cepat kita berikan. Sekarang pengobatan TBC sudah bagus,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin di sela peluncuran skrining mandiri TBC dan kesehatan jiwa oleh Pemprov Jawa Tengah di Solo, Minggu (8/12/2024) dilansir Antara.

    Dengan pengobatan mudah TBC, lanjutnya, maka penderita tidak sampai menularkan ke orang lain. Oleh karena itu Menkes menyambut baik peluncuran skrining mandiri TBC yang diinisiasi Pemprov Jateng.

    “Semua skrining itu penting, karena menjaga masyarakat kita tetap sehat jauh lebih murah dan kualitas hidup lebih baik dibandingkan kita mengobati pada saat mereka terlambat sudah sakit,” kata Menkes.

    Bahkan, menurut dia, skrining mandiri harus ditingkatkan mengingat sering penderita TBC tidak merasakan gejala. “TBC itu kadang-kadang enggak bergejala, tetapi kalau di lingkungan kita kena TBC, kayak Covid-19, lebih baik datang ke puskesmas untuk dicek, karena siapa tahu kita sudah tertular,” katanya.

    Terkait kasus TBC secara nasional, estimasi WHO ada 1 juta penderita TBC. Dari jumlah tersebut, 500.000 kasus sudah ditemukan. “Jadi bayangkan yang 500.000 yang lain enggak ditemukan. Oleh karena itu langkah pertama ditemukan dahulu,” ujar Menkes.

    Meski demikian, dikatakan, pada tahun lalu temuan sudah naik menjadi 840.000 kasus. “Tahun ini saya harapkan bisa 900.000, karena kalau dia ditemukan, bisa kita kasih obatnya dan bisa sembuh,” kata Menkes.
     

  • Pencegahan Penyakit Jadi Prioritas Utama dalam Penyelenggaraan Kesehatan di Jateng

    Pencegahan Penyakit Jadi Prioritas Utama dalam Penyelenggaraan Kesehatan di Jateng

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG –  Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, mengimbau masyarakat untuk memprioritaskan upaya promotif dan preventif (pencegahan) guna mengatasi berbagai penyakit. 

    Hal ini, menurutnya, sangat penting agar penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat berjalan dengan baik dan efektif.

    “Kami berharap langkah-langkah dalam penanganan kesehatan di Jawa Tengah dapat lebih akseleratif, kolaborasinya lebih baik, dan mengedepankan upaya promotif,” ujar Sumarno dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/12/2024).

    Menurut Sumarno, upaya pencegahan penyakit lebih efektif dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan pengobatan (kuratif). 

    Jika seseorang harus menjalani pengobatan, selain memerlukan biaya yang besar, proses pemulihan juga memakan waktu lama. 

    “Jika anggaran yang ada digunakan untuk pencegahan, dampaknya akan jauh lebih baik dan terasa dalam jangka panjang,” tambahnya. 

    Pemprov Jateng sendiri mengalokasikan anggaran sekitar Rp 400 miliar per tahun untuk pembiayaan iuran BPJS Kesehatan, yang diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan.

    Oleh karena itu, Sumarno menekankan pentingnya kegiatan pencegahan seperti rutin berolahraga, menjaga pola hidup sehat, dan melaksanakan kegiatan promotif lainnya untuk menekan angka penyakit. 

    Dalam kesempatan yang sama, Sumarno bersama Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, meluncurkan aplikasi “Screening Mandiri TBC dan Kesehatan Jiwa” yang terintegrasi dalam aplikasi Paijo-GR.

    Aplikasi Paijo-GR, yang merupakan singkatan dari Peningkatan Akses Layanan dan Informasi Kesehatan Jateng Online dengan Gotong Royong, diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Jateng. 

    Aplikasi ini dilengkapi berbagai fitur yang telah terhubung dengan aplikasi milik Kementerian Kesehatan RI untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan secara mandiri. (*)

  • Belum Ada Kenaikan Iuran BPJS di 2025

    Belum Ada Kenaikan Iuran BPJS di 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan belum ada kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2025.

    “2025 kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS, saya rasa kalau dilihat dari kondisi keuangannya, 2025 seharusnya masih (tetap),” kata Menkes Budi Gunadi di Jakarta, Minggu (8/12) mengutip Antara.

    Sebelumnya diisukan bahwa iuran BPJS Kesehatan akan naik, seiring dengan adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

    Di samping itu ada isu yang menyebutkan defisit anggaran dan gagal bayar yang ada pada BPJS Kesehatan kian memperkuat adanya isu kenaikan iuran ini.

    Kendati demikian, sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih sehat, meski ada risiko defisit, dan memastikan pihaknya lancar dalam membayar rumah sakit pada 2025.

    Ghufron mengatakan kepercayaan publik yang tinggi dan pemakaian atau utilisasi layanan BPJS yang semakin masif menjadi penyebab risiko defisit, dimana kini sekitar 1,7 juta orang per hari menggunakan layanan tersebut.

    Adapun terkait kenaikan iuran, sebagaimana pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa per dua tahun kenaikan iuran dibolehkan, namun perlu dievaluasi terlebih dahulu. Maksimum 30 Juni atau 1 Juli 2025, iuran atau tarifnya akan ditetapkan.

    “Bisa naik, bisa tetap, ini kan senario. Tapi kalau BPJS sebagai badan yang mengeksekusi, bukan yang bikin regulasi ya,” kata Ali Ghufron Mukti.

    (tim/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menkes: Penanganan Sudah Bagus, TBC Mudah Diobati

    Belum Ada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan pada 2025 mendatang

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan belum ada kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2025 mendatang.

    “2025 kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, saya rasa kalau dilihat kondisi keuangannya, 2025 seharusnya masih (tetap),” kata Menkes Budi Gunadi di Jakarta, Minggu (8/12/204) dilansir Antara.

    Diketahui, iuran BPJS kesehatan dikabarkan naik seiring pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS), defisit anggaran, dan gagal bayar.

    Namun demikian, sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan aset neto BPJS kesehatan masih sehat, meski ada risiko defisit. Dia juga memastikan BPJS Kesehatan lancar membayar klaim rumah sakit pada 2025.

    Ghufron mengatakan, kepercayaan publik yang tinggi dan utilisasi layanan BPJS yang semakin masif menjadi penyebab risiko defisit. Saat ini sekitar 1,7 juta orang per hari menggunakan layanan tersebut.

    Adapun terkait kenaikan iuran BPJS Kesehaan, sebagaimana pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas 

    Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan, per 2 tahun kenaikan iuran dibolehkan, tetapi perlu dievaluasi terlebih dahulu. Maksimum 30 Juni atau 1 Juli 2025, iuran BPJS Kesehatan akan ditetapkan.

    “Bisa naik, bisa tetap, ini kan skenario. Namun kalau BPJS sebagai badan yang mengeksekusi, bukan yang bikin regulasi ya,” kata Ali Ghufron Mukti.

  • Prabowo Sumbang US Juta Untuk Aliansi Vaksin Gavi

    Prabowo Sumbang US$30 Juta Untuk Aliansi Vaksin Gavi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto pastikan komitmen Indonesia untuk menyumbang hingga US$30 juta untuk kebutuhan operasional aliansi Gavi.

    Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers di ruang Kresidensial Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    “Indonesia yang sekarang sudah pulih, kami merasa ingin turut membantu Gavi dalam pekerjaan selanjutnya dengan menyumbang US$30 juta,” tandas Prabowo.

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Chairman Gavi, José Manuel Barroso menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jumat (6/12/2024).

    Berdasarkan pantauan, Budi dan Barroso tiba secara bersama sambil mengenalkan Chairman Gavi Itu

    “Ini bekas Presiden Uni Eropa, sekarang jadi Chairman-nya Gavi, yang bantu Indonesia 100 juta lebih dosis vaksin. Sekarang ingin menghadap Presiden, kebetulan ada meeting,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (6/12/2024).

    Kendati demikian, Budi tak membahas lebih lanjut terkait kedatangannya di Istana, tetapi dirinya mengamini akan ada audiensi.

    “Ini mengenai audiensi saja dari Gavi. Perihal memperkenalkan dan beliau kan bekas Presiden Uni Eropa,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Gavi awalnya dikenal sebagai Global Alliance for Vaccines and Immunisation. Aliansi ini telah berdiri sejak 2000.

    Pendirian Gavi ini diawali dengan kondisi hampir terhentinya program imunisasi secara internasional pada akhir 1990. Saat itu, hampir 30 juta anak di berbagai negara berkembang tidak diimunisasi secara lengkap terhadap penyakit mematikan, bahkan banyak yang tak diimunisasi.

  • Menkes Dorong Penambahan Produsen Vaksin Dalam Negeri  – Halaman all

    Menkes Dorong Penambahan Produsen Vaksin Dalam Negeri  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pentingnya diversifikasi produsen vaksin dan transfer teknologi dalam meningkatkan kapasitas produksi vaksin secara global. 

    Budi mengungkapkan pelajaran penting yang didapat selama pandemi Covid-19, yaitu tidak boleh bergantung hanya pada satu produsen vaksin.

    “Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki satu produsen vaksin, yaitu Biofarma, namun dalam dua tahun terakhir, jumlah produsen vaksin di Indonesia telah meningkat menjadi tiga, dengan dua di antaranya berasal dari sektor swasta,” kata Budi, dilansir dari website resmi Kemenkes RI, Rabu (4/12/2024). 

    Karenanya, Indonesia berencana menambah satu lagi produsen vaksin dalam waktu dekat. Sehingga total menjadi empat perusahaan. 

    Dalam upayanya meningkatkan produksi vaksin, Indonesia juga melakukan transfer teknologi dari produsen vaksin global.

    Salah satu contoh terbaru adalah kerja sama antara Merck Sharp Dohme (MSD) dan Biofarma untuk produksi vaksin HPV. 

    Selain itu, Biofarma saat ini memproduksi vaksin polio yang didistribusikan ke 150 negara melalui program UNICEF.

    Pihaknya pu mendorong Biofarma untuk segera mendapatkan sertifikasi WHO PQ (Prequalification), meskipun prosesnya panjang dan birokratis. 

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat berbincang dengan Tribun Network di kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (18/11/2024). (Tribunnews.com/Jeprima)

    “Namun, dengan masukan kami, WHO mulai menyederhanakan proses tersebut. Hal ini penting untuk memastikan pasokan vaksin yang cukup di dunia demi mencegah bahaya pandemi berikutnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut Budi menambahkan, Indonesia juga berperan dalam mendukung transfer teknologi ke negara-negara berkembang. 

    Salah satu contohnya adalah kerja sama Biofarma dengan Senegal untuk pengembangan kapasitas produksi vaksin di Afrika.

    “Saya percaya kapasitas produksi vaksin tidak boleh terkonsentrasi hanya di negara-negara utara. Teknologi harus didistribusikan ke negara-negara selatan agar lebih banyak nyawa dapat diselamatkan. Pengetahuan ini harus dibagikan sebanyak mungkin kepada perusahaan lain,” tegas Budi.

    Langkah ini, menurutnya, menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama global dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa depan.

     

  • Pandangan Menkes soal Prabowo Minta Dokter Spesialis India Ngajar di RI

    Pandangan Menkes soal Prabowo Minta Dokter Spesialis India Ngajar di RI

    Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta dokter spesialis India mengajar di Indonesia. Berikut sejumlah hal yang disampaikan oleh Menkes Budi terkait rencana Presiden Prabowo…

    (/)

  • Kagetnya Menkes Banyak Anak di RI Kena Diabetes

    Kagetnya Menkes Banyak Anak di RI Kena Diabetes

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kaget mengetahui banyak anak-anak di Indonesia yang terkena diabetes. Dia pun menekankan pentingnya deteksi dini dan penanganan diabetes pada anak-anak.

    Hal ini karena ia khawatir terhadap peningkatan kasus diabetes tipe 1 pada anak-anak di Indonesia maupun dunia.

    “Saya juga kaget bahwa ternyata, banyak anak di dunia dan juga di Indonesia yang terkena diabetes sejak kecil, istilahnya diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini jika tidak dirawat dengan cepat, bisa meninggal dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun,” ucapnya dikutip dari laman Kemenkes RI.

    Menkes mengatakan diabetes tipe 1 yang tak segera mendapatkan pengobatan dapat berdampak fatal, bahkan kematian. Dalam upaya menangani permasalahan ini, pemerintah berinisiatif menerapkan skrining kesehatan gratis untuk masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak pada 2025.

    “Kebetulan kan Pak Prabowo akan launching Skrining Kesehatan untuk masyarakat di Indonesia. Nah, saya sudah putuskan memasukan skrining diabetes ini untuk kelompok anak-anak, supaya ketahuan lebih dini. Dengan begitu, kita bisa lakukan pengobatannya segera mungkin,” tambahnya.

    Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik utama pada anak yang sifatnya kronis dan potensial mengganggu tumbuh kembang anak. Pada anak dikenal 2 jenis diabetes yang paling banyak dijumpai, yaitu DM tipe-1 dengan jumlah kadar insulin rendah akibat kerusakan sel beta pankreas, dan DM tipe-2 yang disebabkan oleh resistensi insulin, walaupun kadar insulin dalam darah normal.

    Faktor penyebab utama DM tipe-1 adalah faktor genetik dan autoimun, sedangkan pada DM tipe-2 biasanya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat dan kegemukan.

    Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sebelumnya merilis data yang menunjukkan bahwa prevalensi anak pengidap diabetes meningkat 70 kali lipat pada januari tahun 2023 dibandingkan tahun 2010. IDAI mencatat 1.645 anak di Indonesia mengidap diabetes, prevalensinya sebesar 2 kasus per 100.000 anak. Hampir 60 persen pengidapnya adalah anak perempuan. Sedangkan berdasarkan usianya, sebanyak 46 persen berusia 10-14 tahun, dan 31 persen berusia 14 tahun ke atas.

    (suc/naf)

  • Menkes: Komplikasi Serius Terjadi pada 70 Persen Pasien Diabetes yang Terlambat Ditangani

    Menkes: Komplikasi Serius Terjadi pada 70 Persen Pasien Diabetes yang Terlambat Ditangani

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, diabetes yang terlambat ditangani menyebabkan komplikasi serius, seperti ketoasidosis diabetik (KAD). Adapun 70% pasien diabetes yang terlambat ditangani merupakan komplikasi serius. 

    “KAD atau komplikasi serius ini terjadi pada 70% pasien diabetes yang terlambat ditangani. Jika sudah dalam kondisi itu, risiko kematiannya jauh lebih besar. Oleh karena itu, deteksi dini sangat penting,” kata Menkes dalam peringatan Hari Diabetes Sedunia di RSUP Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Minggu (24/11/2024) dilansir Antara.

    Dia mengatakan, penanganan diabetes sejak dini jauh lebih murah dan efektif dibandingkan penanganan pada tahap lanjut. 

    Menkes juga menekankan pentingnya deteksi dini dan penanganan diabetes pada anak-anak, mengingat kekhawatiran peningkatan kasus diabetes tipe 1 pada anak-anak baik di Indonesia maupun dunia.

    “Saya kaget ternyata banyak anak-anak di dunia, termasuk Indonesia, yang terkena diabetes tipe 1 sejak kecil. Jika tidak diobati dengan cepat, diabetes tipe 1 ini bisa berakibat fatal,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

    Menkes Budi mengungkapkan, diabetes tipe 1 yang terlambat ditangani dapat berakibat fatal dan bisa menyebabkan kematian.

    Dalam upaya menangani masalah ini, Menkes mengungkapkan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah yang dipelopori Presiden Prabowo Subianto, yaitu program skrining kesehatan untuk masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak.

    “Saya sudah memutuskan untuk memasukkan skrining diabetes ini untuk kelompok anak-anak, agar masalah ini bisa terdeteksi lebih dini dan penanganannya lebih cepat,” kata Menkes.

    Dia mengatakan, untuk menangani diabetes sejak dini, ke depan puskesmas juga dapat melayani penderita diabetes dengan pemberian insulin. Saat ini pihaknya sedang mengkaji dan melakukan penelitian terkait kesiapan puskesmas untuk memberikan insulin kepada penderita diabetes.

    “Kami sedang melakukan kajian dan penelitian, karena diabetes kalau terlambat ditangani bisa bahaya. Sementara jika deteksi lebih dini, jauh lebih murah dan lebih cepat sembuh,” ujar Menkes