Xcloud.id

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • RSJPD Harapan Kita Lakukan Operasi Robotik Jantung Pertama di RI

    RSJPD Harapan Kita Lakukan Operasi Robotik Jantung Pertama di RI

    Jakarta –

    Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita menjadi rumah sakit pertama di Indonesia yang melakukan operasi jantung menggunakan metode robotik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas layanan, sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan teknologi tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup pasien lantaran operasi yang dilakukan sangat minimal invasif. Terlebih, operasi robotik jantung ini dilakukan menggunakan teknologi endoskopi yang menghasilkan sayatan lebih kecil.

    “Jadi kan, itu kualitas yang lebih baik untuk pasien. Yang kedua, saya harapkan ini bisa mempersingkat prosedur. Karena kan, tidak perlu membelah dada. Harusnya bisa lebih cepat. Kalau dia bisa lebih cepat, dalam satu hari, dokter-dokternya bisa menangani lebih banyak pasien,” katanya saat ditemui di RSJPD Harapan Kita, Jakarta Barat, Jumat (15/11/2024)

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama RSJPD Harapan Kita dr Iwan Dakota tindakan bedah jantung robotik biasanya terkonsentrasi di negara-negara yang sistem kesehatannya berkembang dengan baik dan memiliki akses kepada teknologi yang terbaru. Saat ini, katanya, hanya beberapa negara yang mampu melakukan operasi bypass jantung robotik di dunia, termasuk Indonesia.

    “Ini merupakan operasi bedah jantung di Indonesia lebih khusus ada berbagai macam operasi robotik jantung, baik katup jantung, lubang jantung, maupun bypass jantung koroner secara total atau Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass (TECAB),” kata dr Iwan.

    dr Iwan mengatakan keunggulan menggunakan metode robotik dibandingkan teknik bedah konvensional adalah untuk menurunkan tingkat kesakitan pasien, serta mempercepat pemulihan pasien dalam aktivitas kesehariannya.

    Dia menyoroti waktu yang dibutuhkan pasien untuk bisa beraktivitas secara normal setelah operasi konvensional, yakni tiga bulan.

    Iwan menambahkan, ada paling sedikit 5 pasien yang dijadwalkan mendapatkan tindakan terkini dalam bedah jantung di minggu ini.

    (suc/suc)

  • Menkes dan Menkeu Segera Bahas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Menkes dan Menkeu Segera Bahas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah mempertimbangkan opsi kenaikan iuran BPJS Kesehatan guna mengatasi defisit yang mengancam kelancaran layanan. Sejak 2023, BPJS mengalami ketimpangan antara biaya pengeluaran dan pemasukan iuran peserta.

    Budi mengungkapkan, keputusan mengenai iuran akan dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

    “Saya sudah ngobrol sama Ibu Sri Mulyani, nanti kita panggil Pak Ghufron. Karena sebenarnya kita sudah melakukan simulasi itu sejak 2022, pada saat kita naikkan tarif rumah sakit. Angka itu sudah ada,” jelas Budi kepada awak media saat ditemui di RS Harapan Kita, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (15/11/2024).

    Budi menambahkan, pemerintah berupaya memastikan anggaran BPJS Kesehatan tetap cukup dengan berbagai strategi, termasuk meminta BPJS memonitor rumah sakit yang melakukan over-claim dan transaksi palsu.

    “Ada juga yang rumah sakit-rumah sakit ternyata over-claim atau melakukan fraudulent transaction. Kita juga minta BPJS tolong lebih teliti lagi dengan melihat pembayaran-pembayaran itu sudah dilakukan benar apa enggak,” katanya.

    Menurut Budi, kenaikan iuran ini telah melalui pertimbangan matang sejak lama, dengan berbagai aspek yang sudah dihitung dan dipelajari. Ia juga menyebut akan ada penambahan beberapa fasilitas, seperti laboratorium, fasilitas kemoterapi, dan lainnya.

    “Hal itu pasti akan menaikkan cost-nya BPJS dan semua itu ada perhitungannya. Sekarang tinggal kita lihat apakah angka perencanaan kita dan realisasinya itu dekat atau enggak. Kalau misalnya ada selisih jauh, itu seperti apa,” ucap Budi.

    Sebelumnya, Budi juga membantah terkait  rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang disebut-sebut sebagai langkah untuk menutup defisit senilai Rp 20 triliun.

    Budi menjelaskan, defisit tersebut adalah defisit berjalan, yang muncul dari selisih penerimaan iuran dan pengeluaran saat ini.

    “Jadi itu mungkin defisit berjalan sekarang dari iuran yang masuk dan keluar,” ujarnya.

    Ia menegaskan, BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan kas di atas Rp 50 triliun, sehingga kenaikan iuran BPJS bukan untuk menambal defisit.

  • Menkes Budi Gunadi Bantah Rencana Kenaikan Iuran BPJS untuk Tambal Defisit Rp 20 Triliun

    Menkes Budi Gunadi Bantah Rencana Kenaikan Iuran BPJS untuk Tambal Defisit Rp 20 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menepis kabar mengenai rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang disebut-sebut sebagai langkah untuk menutup defisit senilai Rp 20 triliun.

    Budi menjelaskan bahwa defisit BPJS Kesehatan tersebut adalah defisit berjalan, yang muncul dari selisih penerimaan iuran dan pengeluaran saat ini.

    “Jadi itu mungkin defisit berjalan sekarang dari iuran yang masuk dan keluar,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di RS Harapan Kita, Slipi, Jakarta Barat pada Jumat (15/11/2024).

    Ia menegaskan, BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan kas di atas Rp 50 triliun, sehingga kenaikan iuran BPJS bukan untuk menambal defisit.

    “Kita mesti hati-hati ngomong defisit Rp 20 triliun karena BPJS masih punya cash puluhan triliun juga,” lanjut Budi.

    “BPJS Kesehatan masih punya cadangan cash dan saya rasa di atas Rp 50 triliun. Jadi hati-hati, itu bukan BPJS defisit atau minus Rp 20 triliun, tetapi apa yang  diterima tahun ini dan yang dikeluarkan kurang,” tambahnya.

    Terpisah, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, potensi defisit tahun ini disebabkan oleh peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan.

    Menurut Ghufron, peningkatan ini sangat signifikan, dari rata-rata 252.000 kunjungan per hari pada beberapa tahun lalu menjadi 1,7 juta per hari saat ini.

    “Yang bikin defisit tentu utilisasi. Utilisasi itu meningkat dari dahulu cuma 252.000 sehari, sekarang 1,7 juta sehari,” ucap Ghufron di kompleks DPR, Senayan pada Rabu (13/11/2024).

    Pernyataan Menkes Budi menegaskan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan bukan untuk menambal defisit Rp 20 triliun, lantaran lembaga asuransi kesehatan masyarakat itu masih memiliki cash lebih dari Rp 50 triliun.

  • Siasat Cegah Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Perkuat Akses Obat Inovatif

    Siasat Cegah Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Perkuat Akses Obat Inovatif

    Jakarta –

    Ketersediaan obat inovatif di Indonesia masih termasuk rendah. Sejauh ini hanya ada sembilan persen obat inovatif atau temuan obat baru yang beredar di Indonesia.

    Kondisi ini disebut bisa berdampak kepada kualitas kesehatan yang kurang optimal. Hal ini salah satu yang memicu banyak warga Indonesia yang lebih memilih mengakses pengobatan ke luar negeri.

    “Saat ini, akses Indonesia terhadap obat-obatan baru terbatas hanya 9 persen, salah satu yang terendah di kawasan Asia-Pasifik,” ujar Ketua Umum International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) Dr Ait-AIlah Mejri saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).

    Minimnya ketersediaan produk inovatif ini mengurangi akses pasien terhadap obat yang berkualitas dan efektif bagi pengobatan. Jika tidak tersedia di dalam negeri, sangat mungkin masyarakat memilih mendapatkannya di luar negeri.

    Selain itu tersedianya akses bagi penerima manfaat BPJS Kesehatan terhadap sebagian obat-obatan baru pada umumnya membutuhkan rata-rata waktu 71 bulan sejak pertama kali diluncurkan di tingkat dunia.

    “Keterlambatan ini menyebabkan sekitar 2 juta orang Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain mencari pengobatan di luar negeri setiap tahunnya, yang berkontribusi pada kerugian devisa hingga USD 11,5 miliar atau sekitar Rp 180 triliun,” katanya menambahkan.

    Menurut Mejri, perlu upaya yang serius bagi pemangku kepentingan untuk menjamin ketersediaan obat baru yang inovatif di Indonesia. Kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan khususnya dalam mengatasi hambatan percepatan ketersediaan obat baru.

    Upaya peningkatan kualitas obat di Indonesia

    Kementerian Kesehatan RI baru-baru ini meluncurkan penilaian teknologi kesehatan atau Health Technology Assessment (HTA) sebagai salah satu upaya strategis dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap obat dan teknologi medis yang aman, efektif, dan efisien.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya mengatakan HTA ini ditujukan agar warga Indonesia memiliki akses ke produk kesehatan dengan kualitas yang bagus, harga terjangkau, dan dapat dibayarkan lewat prosedur Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    “Bukan hanya obat-obatan, tapi juga prosedur klinis serta alat-alat kesehatan. Kita harus melakukannya dengan lebih cepat, jadi saya minta untuk mengubah prosedur dan mengadopsi dari negara lain yang telah sukses menerapkannya seperti Singapura. Obat-obatan, prosedur, dan alat kesehatan yang masuk harus berkualitas terbaik, dengan harga terjangkau dan relatif cepat,” beber Menkes Budi dikutip dari laman resmi Kemenkes.

    (kna/kna)

  • Menkes Ungkap Beda Layanan Skrining Kesehatan Gratis dan Medical Check Up RS

    Menkes Ungkap Beda Layanan Skrining Kesehatan Gratis dan Medical Check Up RS

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa layanan program layanan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI nantinya akan berbeda dengan medical check-up (MCU) di rumah sakit. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan tidak hanya sekedar menimbang berat badan atau tekanan darah saja, namun memang tidak selengkap dengan pemeriksaan berbayar di rumah sakit swasta misalnya.

    “Ini bukan skrining rumah sakit ya, skrining di puskesmas. Jadi jangan bayangkan kalau kayak teman-teman medical check up,” kata Menkes Budi ketika ditemui awak media di Kantor Kementerian Kesehatan, Selasa (12/11/2024).

    “Ini kita check gula darah, kolesterol, tekanan darah, untuk yang dewasa. Untuk dekat lansia itu juga ada tes kanker. Untuk bayi ada yang namanya kongenital hipotiroid dan pemeriksaan G6PD. Jadi masing-masing kelompok umur itu berbeda-beda,” sambungnya.

    Penerapan skrining kesehatan gratis nantinya akan berbeda-beda setiap kategori umur. Misalnya, pada kategori balita skrining akan lebih memfokuskan pemeriksaan hipotiroid kongenital, pada remaja pada pemeriksaan obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi, sedangkan pada orang dewasa fokus pada deteksi dini kanker.

    Usia kelompok lansia juga akan mendapatkan skrining kesehatan gratis yang memfokuskan pemeriksaan alzheimer, osteoporosis, dan kesehatan umum lain terkait penuaan.

    Rencananya program ini akan mulai diselenggarakan secara bertahap pada Januari 2025. Menkes Budi mengatakan saat ini proses persiapan masih sedang terus dilakukan.

    “Sekarang kita sedang siapkan, termasuk dengan yang dari bank dunia kita melengkapi 10 ribu puskesmas dengan alat-alat lab darah,” tandasnya.

    (avk/kna)

  • Gelar Rapat Daring, Presiden Prabowo Subianto Bahas Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki

    Gelar Rapat Daring, Presiden Prabowo Subianto Bahas Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki

    Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto tetap memantau kondisi dalam negeri, terutama terkait bencana alam yang terjadi di Indonesia. Rapat digelar pada Selasa (12/11/2024) sekitar pukul 10.00 waktu setempat, atau pukul 22.00 WIB.

    Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas melalui video conference dengan beberapa jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam rapat tersebut Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sementara itu, beberapa menteri yang hadir melalui video conference adalah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Koordinator bidang  Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

    Dalam pengantarnya, Prabowo meminta para menteri dan pejabat terkait untuk memberikan laporan terkait perkembangan penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, NTT. Mohon saya diberi update, silakan,” kata Prabowo dikutip dari keterangan resmi, Selasa.

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kemudian memberikan laporan terkini. Dia menyampaikan tim gabungan yang meliputi BNPB, Kementerian Sosial, TNI, Polri, serta pemerintah daerah telah berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi sejak erupsi pertama yang terjadi pada 3 November dini hari.

    Menurut laporan tersebut, lebih dari 13.000 warga telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman guna menghindari dampak erupsi.

    “Tadi pagi kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dipimpin Bapak Wapres dan sejak erupsi pada 3 November dini hari yang lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, Pemda juga telah langsung melakukan penyelamatan dan evakuasi warga,” jelas Suharyanto.

    Rapat ini menjadi bukti komitmen Prabowo dalam menangani bencana secara responsif meskipun berada jauh dari Tanah Air. Prabowo juga ingin memastikan koordinasi pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan optimal dalam penanganan situasi darurat di Indonesia.

  • Pemerintah Siapkan Rp 1,7 T untuk Kado Ultah Skrining Kesehatan Warga RI

    Pemerintah Siapkan Rp 1,7 T untuk Kado Ultah Skrining Kesehatan Warga RI

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa program skrining gratis untuk masyarakat yang berulang tahun akan menjadi salah satu prioritas program Kementerian Kesehatan dalam waktu dekat. Rencananya skrining gratis sudah bisa dinikmati oleh masyarakat secara bertahap mulai Januari 2025.

    Untuk menjalankan program skrining kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendapat anggaran sebanyak Rp 1,7 triliun.

    “Kita dapat tambahan Rp 13 triliun ya dari anggaran kita kan sekitar Rp 90-an triliun. Rp 8 triliun buat TBC, sekitar Rp 3 triliunan untuk rumah sakit, Rp 1,7 triliun untuk skrining,” kata Menkes Budi ketika ditemui awak media di Kantor Kemenkes, Selasa (12/11/2024).

    Menkes Budi mengatakan program skrining kesehatan gratis ini nantinya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh kelompok umur. Langkah ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mendeteksi berbagai risiko penyakit dan keparahan kondisi medis secara dini.

    “Kondisi kesehatan yang menurun ini harus bisa kita tangani cepat, sehingga bisa menghindari agar masyarakat kita harus dirawat di rumah sakit,” tandasnya.

    Program hadiah skrining kesehatan gratis untuk masyarakat yang ulang tahun rencananya akan dibagi dalam beberapa kategori usia:

    Skrining Balita: Difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir seperti hipotiroid kongenital yang, jika teridentifikasi secara dini, dapat diobati untuk mencegah kematian atau kecacatan.

    Skrining Remaja (di bawah 18 tahun): Meliputi pemeriksaan obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi. Skrining ini bertujuan mendeteksi masalah kesehatan yang sering muncul pada usia anak hingga remaja.

    Skrining Dewasa: Difokuskan pada deteksi dini kanker, termasuk kanker payudara dan serviks, yang merupakan penyebab utama kematian pada wanita di Indonesia, serta kanker prostat pada laki-laki.

    Skrining Lansia: Meliputi pemeriksaan alzheimer, osteoporosis, serta kesehatan umum terkait penuaan.

    (avk/kna)

  • Ini 3 Kandidat Vaksin TBC di RI, Ada yang dari China dan Jerman

    Ini 3 Kandidat Vaksin TBC di RI, Ada yang dari China dan Jerman

    Jakarta –

    Indonesia tercatat sebagai negara dengan dengan kasus TBC nomor dua di dunia. Sebagai bagian dari upaya memperkuat program pengendalian Tuberkulosis (TB atau TBC) di Indonesia, pemerintah telah mengidentifikasi beberapa produsen vaksin di berbagai negara untuk mengembangkan vaksin TBC.

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada tiga kandidat vaksin TB yang tengah dijajaki oleh Pemerintah.

    “Ketiganya berasal dari negara yang berbeda,” kata Menkes di Bali, Senin (11/11).

    Kandidat vaksin pertama adalah vaksin TB yang dikembangkan oleh Yayasan Bill & Melinda Gates dan GlaxoSmithKline (GSK) dari Amerika Serikat. Vaksin ini dikembangkan dengan memanfaatkan protein rekombinan.

    Kemudian kandidat vaksin kedua dikembangkan melalui kerja sama perusahaan farmasi di China, CanSino, dan perusahaan biofarmasi asal Indonesia, Etana. Pengembangan vaksin ini menggunakan teknologi viral-vector dan sedang dalam uji klinis fase pertama.

    Kandidat vaksin ketiga ikembangkan oleh perusahaan bioteknologi asal Jerman, BioNTech, dan perusahaan farmasi asal Indonesia, Biofarma. Pengembangan vaksin ini menggunakan teknologi mRNA.

    “Kami juga akan berkontribusi untuk mengikuti proses uji klinis dari ketiga produsen vaksin TB tersebut,” ucap Menkes.

    Menkes mengatakan, vaksin yang dikembangkan ini akan diperuntukkan bagi anak-anak dan dewasa. Selain itu, vaksin juga akan diperuntukkan bagi mereka yang belum terinfeksi maupun sudah terinfeksi virus TBC.

    Di sisi lain, penanggulangan penyakit TBC menjadi salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto setelah menjabat. Hal ini menjadi salah fokus lantaran kasus TBC di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

    (suc/suc)

  • Menkes Siapkan Tes PCR untuk Temukan 1 Juta Kasus TBC di Indonesia

    Menkes Siapkan Tes PCR untuk Temukan 1 Juta Kasus TBC di Indonesia

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menargetkan deteksi 1 juta kasus tuberkulosis (TB atau TBC) pada 2025. Penemuan lebih banyak kasus ini untuk mengejar target eliminasi TBC pada 2030. Menurut data terbaru, Indonesia merupakan negara dengan angka TBC nomor dua tertinggi di dunia.

    “Target kami tahun depan, kita bisa menemukan sekitar 1 juta kasus. Dari 1.060.000 yang ditemukan, saya ingin 1 jutanya kita diagnosis,” kata Menkes dalam konferensi pers Pertemuan Tingkat Tinggi Inovasi Tuberkulosis (High Level Meeting TBC Innovation) yang digelar di Bali pada Senin (11/11).

    Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah bakal meningkatkan dan mengembangkan sistem surveilans. Menkes mengatakan, ke depannya metode skrining TBC akan diperluas.

    Tak hanya menggunakan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang juga digunakan untuk pemeriksaan diabetes, tetapi juga menggunakan alat PCR atau Polymerase chain reaction test yang sebelumnya dipakai untuk tes COVID-19.

    Menkes mengatakan, uji coba surveilans menggunakan tes PCR ini sedang dilakukan di Jawa Barat.

    “Di-swab bukan di hidung, tapi di tenggorokan. Jadi, nanti kita swab lalu kita tes PCR sama seperti COVID-19. Itu inovasi yang sedang kita coba,” kata Menkes.

    Selain menggunakan alat PCR, Menkes juga sedang menguji teknologi terbaru USG, yang biasanya digunakan untuk memeriksa kondisi janin dan deteksi dini kanker payudara. Teknologi ini akan dicoba untuk identifikasi pneumonia atau TBC.

    “Ternyata sekarang dengan dibantu AI, (USG) bisa untuk identifikasi pneumonia atau TBC. Ini sekarang sedang kita coba juga, karena USG kita udah banyak,” imbuhnya.

    (suc/suc)

  • Bakal Ada Skrining Kesehatan Gratis

    Bakal Ada Skrining Kesehatan Gratis

    Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengumumkan melalui akun media sosialnya bahwa pemerintah akan memberikan skrining kesehatan gratis untuk masyarakat melalui aplikasi SatuSehat. Kapan dan seperti apa bentuk skrining kesehatan gratis yang disiapkan? Simak pernyataan Menkes Budi berikut ini…